Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum UNAND

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Universitas Andalas

Tahun 2021

• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Berupa Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk )
• Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Hal Direksi Dinyatakan Ultra Vires Oleh Rups (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507/K/Pdt/2013)
• Analisis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Bagi Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Pada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/Pn. Pyh)
• Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Pada Pt. Lion Mentari Airlines ( Studi Putusan Ma Ri Nomor 605/Pdt.Sus-Bpsk/2012 )
• Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst)
• Analisis Yuridis Kewenangan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Analisis Yuridis Kewenangan Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
• Analisis Yuridis Persyaratan Pengawakan Kapal Sebagai Penyebab Kecelakaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Kemaritiman Internasional Dan Nasional
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-Lh/2019/Pn.Pdg.)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/Pn.Kis Tentang Penodaan Agama Melalui Media Sosial
• Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
• Aspek Normatif Pengaturan Bullying Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bullying Dari Perspektif Kriminologi
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1b)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)
• Dinamika Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Tahun 2011-2019
• Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Bukittinggi)
• Efektivitas Penggunaan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Salah Satu Upaya Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Zina Di Nagari Mandiangin Kota Bukittinggi
• Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Eksistensi Tradisi Adat Bajapuik Dan Uang Hilang Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Kabupaten Padang Pariaman
• Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Cerai Gugat Dipengadilan Agama Kota Padang Panjang (Studi Perkara Nomor 278/Pdt.G/2019/Pa.Pp)
• Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kota Solok
• Faktor Penyebab Dan Upaya Polresta Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Masa Pandemi Covid-19
• Hak Merek Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Diwilayah Hukum Polresta Padang
• Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman
• Implementasi Pencantuman Label Halal Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim Di Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Implementasi Pengaturan Halal Food Standards And Labelling Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Implementasi Halal Food Standards And Labelling Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Di Kota Padang)
• Implikasi Koalisi Fraksi Pendukung Presiden Terhadap Fungsi Legislasi Presiden (Studi Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode Ii Dan Presiden Joko Widodo Periode Ii)
• Kajian Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindakan Aborsi Oleh Anak Korban Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Kajian Yuridis Pemberlakuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kerbudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Bertentangan Dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Keberadaan Justice Collaborator Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Akuntan Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Pewarisan Dalam Masyarakat Adat Di Kecamatan Renah Mendaluh Jambi
• Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
• Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Kedudukan Wali Nasab Yang Dinyatakan Adhal Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1b Kota Bukittinggi
• Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padang Kelas Ia (Studi Putusan Nomor: 104/Pdt.G/2016/Pn Pdg)
• Kepastian Hukum Kekuatan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Tanah Ulayat Kaum ( Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000 )
• Kepastian Hukum Terkait Legalitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata
• Keterangan Saksi Korban Yang Mengalami Sakit Jiwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan (Studi Kasus : Nomor 105/Pid.B/2019/Pn.Bsk)
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Lembaga Perbankan Pasca Dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)
• Kewenangan Bpsk Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Sengketa Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 06/Pts/Bpsk-Pdg/Arbt/Vi/2019)
• Kewenangan Bpsk Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Wanprestasi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha
• Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Korupsi Indonesia Dan Singapura)
• Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia
• Labelisasi Halal Pada Pangan Kemasan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Spiritual Bagi Konsumen Muslim Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Majelis Ulama Indonesia (Mui) Provinsi Sumatera Barat Dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom-Mui) Provinsi Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pihak Pedagang Dengan Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kota Padang Panjang
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Pada Pt Bpr Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh
• Pelaksanaan Eksekusi Pidana Perampasan Barang (Aset) Yang Terkait Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Eksekutor (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)
• Pelaksanaan Fungsi Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Hak Berupa Akomodasi Yang Layak Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang
• Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pariaman
• Pelaksanaan Kewarisan Dari Harta Pencaharian Berupa Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau Di Nagari Sitombol Padang Galugua, Kabupaten Pasaman
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Oleh Pt Semen Padang Pada Bpjs Ketenagakerjaan Padang
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Arosuka
• Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Pada Lembaga Badan Kerjasama Antar Nagari (Bkan) Kecamatan Tanjung Raya
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru
• Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Restoran Yang Tidak Mencantumkan Label Harga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rsud Dr Rasidin Padang Oleh Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau (Studi Di Kepolisian Resort Agam)
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Polri Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika Dengan Memperhatikan Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pariaman)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Destructive Fishing Oleh Ppns Perikanan (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Memfasilitasi Terjadinya Prostitusi Terhadap Anak Melalui Media Online Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Yang Dilarang Di Wilayah Laut Sumatera Barat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan
• Pelaksanaan Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid–19 (Studi Pada Bank Nagari Padang )
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Pengesahan Koperasi
• Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Pada Perkebunan Kelapa Sawit Inti Plasma Antara Pt.Tasma Puja Dengan Koperasi Unit Desa (Kud) Kampar Di Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Layanan Penginapan Air And Breakfast (Airbnb) Dengan Pemilik Usaha Penginapan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kepolisian Resor Kota Padang
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Berdasarkan Pojk No. 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Pojk No. 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Contercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Pt. Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pada Masa Covid-19 Oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
• Pelaksanaan Proses Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota Bukittinggi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
• Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Woman Crisis Center (Nurani Perempuan) Pada Tingkat Penyidikan
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Pada Pt. Statika Mitra Sarana Di Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Bank Nagari Dimasa Pandemi Covid-19
• Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Perbatasan Bengkong Sadai Dan Bengkong Laut
• Pelaksanaan Wajib Tanda Daftar Usaha Pariwisata Terhadap Angkutan Laut Domestik Wisata Di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang
• Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi Youtube
• Pelayanan Publik Dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Public Safety Center 119 Di Kota Padang Panjang
• Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara
• Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pemanfaatan Hewan Mamalia Laut Sebagai Senjata Pendukung Kekuatan Militer Menurut Hukum Lingkungan Internasional
• Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai Batang Agam Sebagai Taman Multiguna Di Kota Payakumbuh
• Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Pada Pusat Perbelanjaan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Padang
• Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pt Jiwasraya (Persero)
• Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Akibat Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Padang Karambia Payakumbuh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
• Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui Video Conference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Suliki
• Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan Dan Narapidana Rumah Tahanan Kelas Ii B Batusangkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Tanah Datar
• Penangguhan Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
• Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Keramba Jaring Apung Di Danau Maninjau
• Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
• Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Uppa) Kepolisan Daearah Provinsi Sumatera Barat
• Pencabutan Status Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara Indonesia Mantan Anggota Islamic State Of Iraq And Syiria (Isis) Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Pencatatan Anak Angkat Kedalam Administrasi (Kartu Keluarga) Di Kota Padang Panjang
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Dalam Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 Di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
• Pendaftaran Tanah Bekas Aset Perusahaan Kereta Api Belanda Oleh Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Sumatera Barat
• Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Atas Tanah Ulayat Kaum Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Studi Di Kelurahan Limau Manis Kota Padang
• Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Solok Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu
• Penegakan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Oleh Kepolisian Sektor Kuranji Terhadap Tindak Pidana Ringan
• Penegakan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Terhadap Pelaku Usaha Di Kota Bukittinggi
• Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Usaha Kafe Di Kota Padang
• Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Waralaba Pada Duba Kebab Cabang Air Tiris Riau
• Penerapan Ganti Rugi Dalam Projek Pengendalian Banjir Di Kecamatan Nanggalo Kelurahan Kurao Pagang
• Penerapan Hukum Lingkungan Internasional Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Akibat Kegiatan Pembukaan Lahan Di Indonesia
• Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
• Penerapan Pagang Gadai Lahan Pertanian Di Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Dikaitkan Dengan Hukum Islam
• Penerapan Pasal 56 Kuhap Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Diancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih Di Wilayah Hukum Polda Sumbar
• Penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kabupaten Tanah Datar
• Penerapan Pidana Terhadap Muncikari Yang Bertransaksi Melalui Media Online (Studi Terhadap Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2018/Pn Pdg)
• Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Pariaman
• Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anggota Militer Tni-Ad Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I-03 Padang, Sumatera Barat)
• Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
• Penerapan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Pemenuhan Pendidikan Berkualitas Pada Daerah 3t (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal) Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
• Penertiban Pendirian Bangunan Di Sepanjang Area Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauhkota Padang
• Penertiban Penggunaan Jaring Angkat Dan/Atau Bagan Di Perairan Danau Singkarak
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 23 Kota Solok Di Kota Solok
• Pengalihan Kredit (Over Credit) Leasing Pada Pt. Toyota Astra Financial Service (Taf) Cabang Padang (Perkara Nomor 168/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg)
• Pengangkatan Dan Pemberian Gaji Guru Honorer Di Sekolah Dasar Negeri Di Kota Padang
• Pengaturan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Pada Proses Pendataan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Kepala Daerah
• Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia
• Pengaturan Penggunaan Robot Pembunuh (Killer Robot) Sebagai Autonomous Weapon System Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
• Pengaturan Profesi Akuntan Dalam Asean Mutual Recognition Arrangement On Accountancy Services Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengawasan Limbah Cair Industri Pt Lembah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
• Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
• Pengawasan Penerapan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pekerja Outsourcing Pt Pinang Jaya Abadi Di Universitas Andalas
• Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari Oleh Inspektorat Daerah Di Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
• Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang Di Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota
• Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Sumatera Barat
• Pengawasan Terhadap Izin Tukang Gigi Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Tambang Cv Tahiti Coal Di Kota Sawahlunto
• Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Padang
• Pengawasan Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Ombilin Oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
• Pengawasan Terhadap Pengelolaan Rumah Kos Di Kecamatan Pauh Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
• Pengelolaan Program Pensiun Karyawan Pt. Semen Padang Oleh Dana Pensiun Semen Padang
• Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Perumahan Melalui Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Agam
• Penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sebagai Dasar Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Perbuatan Penimbunan Barang Berupa Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
• Pengisian Jabatan Kepala Rumah Sakit Ditinjau Dari Segi Persamaan Kedudukan Warga Negara Dalam Hukum Dan Pemerintahan
• Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka
• Penindakan Terhadap Usaha Tambak Udang Tidak Berizin Tempat Usaha Di Kampung Gosong Korong Simpang Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman
• Penjatuhan Sanksi Adat Dan Pidana Secara Berbarenganterhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Pada Anak (Studi Di Wilayah Kerapatan Adat Nagari, Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam Dan Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Bukittinggi)
• Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Oleh Keluarga Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
• Penyelesaian Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Anak Suku Uighur Oleh Pemerintah China Menurut Konvensi Hak Anak 1989
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil.Co.Id) Dengan Mahasiswa Universitas Andalas Di Masa Pandemi Covid-19
• Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Palangka Raya Secara Elektronik
• Penyelesaian Perkara Taklik Talak Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang (Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/Pa.Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Akibat Gagal Bayar Klaim Asuransi Pendidikan Oleh Ajb Bumiputera Bukittinggi Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi
• Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Oleh Adira Finance Muara Enim Terhadap Debitur Cidera Janji
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat
• Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Perusahaan Indonesia Dan Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang (Studi Perkara Nomor: 26/P3k/Vi/2020)
• Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Antara Pt Pln (Persero) Dengan Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang (Studi Perkara Nomor: 01/P3k/I/2018)
• Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Milik Tanah Di Kelurahan Kuranji Oleh Kantor Pertanahan Kota Padang
• Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam
• Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Negara (Asset Recovery) Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Pariaman)
• Peran Kepolisian Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Padang Utara
• Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Media Televisi Lokal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
• Peran Organisasi Masyarakat Katolik Di Kota Padang Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat
• Peran Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Agam
• Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Upaya Pegembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)
• Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Padang Dalam Pendapingan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Peranan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemastarakatan Kelas Iia Bukittinggi
• Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditur Di Wilayah Hukum Polda Sumbar
• Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang
• Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Kegiatan Cipta Kondisi Untuk Menanggulangi Kejahatan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Solok)
• Perbandingan Mekanisme Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia
• Perbandingan Penilaian Hakim Terhadap Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.431/Pid.Sus/2020/Pn.Pdg Dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 199/Pid.Sus/2020/Pt.Pdg Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perceraian Sebagai Akibat Dari Perselingkuhan Melalui Media Sosial: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Pergeseran Sistem Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Kosmetik Ms Glow Dan Pelaksanaannya Antara Pt Kosmetik Global Indonesia Dan Distributor Di Kota Padang
• Perjanjian Waralaba Konsultasi Pemasaran Dan Operasional Antara Pt.Oyo Rooms Indonesia Dengan Hotel Wisma Padati Syariah Di Kabupaten Padang Pariaman
• Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Pada Pasar Modal Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Data Pribadi Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Konsumen Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Lembaga Penyiaran Dari Pembajakan Menggunakan Kode Enkripsi Biss Key Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Sopir Pt. Tranex Graha Prakarsa Mandiri
• Perlindungan Hukum Nasabah Bank Korban Pencurian Data Kartu Kredit (Carding) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Crime)
• Perlindungan Hukum Terhadap Artefak Tambo Adat Minangkabau Berdasarkan Deklarasi Pbb Tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples) Dan Kendala Penerapannya Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Bersubdi Di Kota Payakumbuh
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing Pada Pt Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Online Shopee Yang Dirugikan Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transmart Home Delivery Pt Trans Retail Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Bagi Anak Laki-Laki Di Bawah Umur (Studi Polres Tanah Datar)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Usaha Perhotelan Dan Usaha Retail Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Pada Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumi Putera 1912 Cabang Pariaman
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang My-Jek Di Kota Solok
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Proses Penyidikan Wilayah Polresta Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Dana Pensiun Semen Padang Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
• Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Padang Ketika Terjadi Gempa Bumi
• Perpanjangan Hak Guna Usaha Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : Pt. Sawit Asahan Indah)
• Pertanggungjawaban Kontraktor Atas Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Putusan No. 36/ Pid.Sus-Tpk/ 2017/Pn Pdg)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Yyk)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Kepada Anak Sendiri Dan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor : 74-K/Pm I-03/Al/Vi/2017)
• Politik Hukum Pengaturan Pembatasan Dana Kampanye Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan
• Politik Identitas Dalam Perspektif Negara Hukum Dalam Bingkai Nkri (Studi Kasus : Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018)
• Potensi Legasilasi Penggunaan Ganja Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
• Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang
• Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Syariah Bermasalah Akibat Covid-19 Di Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Tarandam Padang
• Sengketa Pengelolaan Harta Pusako Tinggi Berupa Sawah (Studi Kasus Di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto)
• Status Hukum Keuangan Pt Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk
• Status Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Collecting Society Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perbandingan Implementasinya Di Amerika Serikat
• Tabrakan Kapal Di Laut Dan Pencegahannya Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Tanggung Jawab Artis Endorse Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Kegiatan Endorsement Melalui Akun Instagram
• Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Jne Kota Padang Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dalam Pengangkutan
• Tanggung Jawab Lazada Terhadap Keterlmabatan Dan Kelalaian Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Kota Padang
• Tanggung Jawab Pengembang Perumahan (Developer) Pt. Sinar Bodhi Cipta Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Di Kota Tanjungpinang
• Tanggung Jawab Pihak Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasia Nan Tigo Dalam Hal Pengadaan Fasilitas Umum
• Tanggung Jawab Pt. Family Raya Ceria Sejati Terhadap Kerusakan Dalam Pengiriman Barang Di Kota Padang
• Tanggung Jawab Pt. Pos Indonesia Cabang Padang Atas Kerugian Dalam Pengangkutan Barang
• Tinjauan Hukum Keabsahan Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
• Tinjauan Terhadap Eksistensi Tanah Ulayat Di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat
• Tinjauan Yuridis Mengenai Asimilasi Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemik Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Kaitannya Dengan Tujuan Reintegrasi Sosial Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan (Studi Permenkumham No.10/2020)
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Skimming Yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri ( Atm ) ( Studi Kasus Putusan No. 282/Pid.Sus/2020/Pn.Mks )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Ham)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Padang)
• Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Perbankan
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Koto Tangah Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Solok Kota)
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Kota Padang Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Sumatera Barat
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Uppa) Kepolisian Daerah Sumatera Barat
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekersan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus:Pekerjaan Pembangunan Gudang Barang Jaminan Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tapi Bandar Kota Padang Oleh Cv. Karya Kontruksi)
• Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Penyelenggara Financial Technology (Fintech) Dalam Rangka Penagihan Hutang (Studi Kasus Di Polres Metro Jakarta Utara)
• Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak
• Urgensi Keberadaan Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara Sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Urgensi Mandatory Consular Notification (Mcn) Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Di Arab Saudi Menurut Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler
• Urgensi Pengaturan Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Pada Era Pandemi Covid-19 Menurut Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020
• Urgensi Ratifikasi Work In Fishing Convention 2007no 188 Terhadap Perlindungan Hukum Awak Kapal Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penangkapan Ikan
• Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Kota Padang

Tahun 2020

• Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.101 Kelurahan Bandar Buat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Sengketa Tanah Pusako Tinggi Pada Perkara Perdata No.89/B/K/Pdt.G/1983/Pn.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 Pt.Pdg
• Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatasan Impor Hewan Ternak Berdasarkan Perjanjian World Trade Organization (Studi Kasus Indonesia Dan Brasil Tahun 2014)
• Analisis Penegakkan Keppres No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberian Remisi Berupa Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Ditinjau Dari Konsep Pidana Seumur Hidup Di Dalam Kuhp
• Analisis Penggunaan Kekuatan Bersenjata Untuk Self Defense Dalam Konflik Bersenjata Lintas Batas Antara India Dengan Pakistan Di Dataran Tinggi Kashmir Ditinjau Dari Perspektif Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata
• Analisis Perjanjian Pengadaan Alat Kesehatan (Patient Monitor) Antara Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Rasidin Padang Dengan Pt. Mulia Husada Jaya
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Hak Asuh Anak Pada Perkara Perdata No.799/Pdt.G/2019/Pa.Pdg
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Terkait Pengujian Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Beda Penghasilan (Studi Kasus Pengadilan Agama 1b Pariaman)
• Analisis Terhadap Alasan Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Ke Pengadilan Negeri Padang
• Analisis Yuridis Mengenai Kingdom Of Asgardia Space Dari Segi Syarat-Syarat Suatu Negara Menurut Hukum Internasional
• Analisis Yuridis Pengaturan Dan Penegakan Hukum Internasional Terhadap Terorisme Internasional
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Indonesia (Studi Putusan No.370/Pid.Sus/2018/Pn Jkt.Sel)
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Pdg Dan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Pdg Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pn Padang
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Ma No. 2706 K/Pid.Sus/2019)
• Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penecemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/Pnpmn)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/Pn Pmn)
• Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Tanah Antara Penggugat Dengan Tergugat Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang ( Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/Pn Pdg )
• Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Bernuansa Syariat Islam Di Kota Padang
• Aspek Hukum Penggunaan E-Money Brizzi Dalam Pembayaran Jasa Bus Trans Padang
• Aspek Legalitas Penggunaan Senjata Space Based Missile Interceptor Ditijau Dari Piagam Pbb Dan Outer Space Treaty 1967
• Bantuan Keuangan Partai Politik Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagai Sumber Utama Pendanaan Partai Politik
• Dampak Kelebihan Daya Tampung Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Basung Terhadap Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan
• Dasar Kewenangan Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel)
• Efektivitas E-Ticket Dalam Pelayanan Publik Jasa Transportasi Pt Kereta Api Indonesia Divisi Regional Ii Sumatera Barat (Ditinjau Dari Beberapa Asas Dalam Uu Pelayanan Publik )
• Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat Periode 2014 – 2019
• Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Terkait Pengembalian Hak Ulayat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha (Studi Di Nagari Alam Pauh Duo)
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Oleh Bussan Auto Finance Cabang Padang
• Eksekusi Pidana Uang Pengganti Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Pelalawan
• Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Mobil Milik Perusahaan Rental Oleh Pihak Kepolisian Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Fungsi Dan Tugas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu
• Hak Dan Kebebasan Atas Orientasi Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Hakekat Pemaknaan Kata Demokratis Dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan Daerah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. (Study Konstitusional Terhadap Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945)
• Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii B Padang
• Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (Studi Pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019)
• Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (Studi Pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019)
• Implementasi Hak-Hak Tahanan Yang Ditahan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Padang Panjang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
• Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Solok)
• Implementasi International Ship And Port Facility Security (Isps) Code Dalam Ketentuan Hukum Nasional Di Indonesia Studi Kasus Di Belawan International Container Terminal (Bict)
• Implikasi Penyederhanaan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dalam Pengesahan Badan Hukum Terhadap Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Indonesia
• Implikasi Resolusi Majelis Umum Pbb No A/Hrc/19/41 Tahun 2011 Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Menentukan Aturan-Aturan Hukum Nasional Tentang Lgbt (Studi Kasus Penerapan Aturan Hukuman Mati Pada Pelaku Lgbt Di Brunei Darussalam)
• Jual Beli Tanah Harta Pusaka Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Pelaksanaan Pendaftarannya Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
• Kajian Hukum Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Turap Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin Kota Padang
• Kajian Hukum Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Kajian Hukum Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
• Kajian Hukum Terkait Pemekaran Nagari Persinggungan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Hukum Adat Di Provinsi Sumatera Barat
• Keabsahan Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Kebijakan Pt. Riokta Global Utama Terhadap Risiko Dalam Layanan Pengiriman Barang Kepada Konsumen
• Kedudukan Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Mahkamah Syar’iyah Sebagai Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan Indonesia
• Kedudukan Mantan Narapidana Korupsi Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Pada Pemilihan Umum 2019
• Kedudukan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kedudukan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Terkait Pelayanan Publik (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia)
• Kedudukan Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh
• Kendala Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Dharmasraya
• Kewenangan Kejaksaan Negeri Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang (Studi Kasus Pt. Harapan Indah Jaya)
• Klaim Asuransi Total Lost Only (Tlo) Atas Kerusakan Kendaraan Akibat Kecelakaan Oleh Pihak Pt. Mnc Asuransi Indonesia Di Jakarta
• Konsekuensi Hukum Dan Rencana Perubahan Terhadap Treaty Between The Government Australia And The Government Of The Republic Indonesia Estabilishing An Exclusive Economic Zone Boundary And Certain Seabed Boundaries 1997
• Konsekuensi Yuridis Belt And Road Initiative China Terhadap Perdagangan Di Asia Selatan (Studi Kasus Sri Lanka Terhadap Proyek Pelabuhan Hambantota)
• Konstitusionalitas Ambang Batas Parlemen Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia
• Lembaga Pemantau Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Pascareformasi
• Manfaat Operasi Zebra Terhadap Ketaatan Pengguna Lalu Lintas Dalam Mematuhi Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Padang Panjang
• Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari Di Nagari Ladang Panjang Barat Kabupaten Pasaman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari
• Model Hewan Preeklampsia Yang Diinduksi Prednison-Nacl Pada Trimester I-Ii Kehamilan
• Model Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
• Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution Untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Padang Panjang
• Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tanjung Loo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung
• Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Di Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik Dari Pemerintah Daerah Kota Padang Pada Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Di Kua Kecamatan Pariaman Selatan
• Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Tawuran Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman)
• Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
• Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penuntutan (Studi Di Cabang Kejaksaan Negeri Solok Di Alahan Panjang)
• Pelaksanaan Fungsi Serikat Pegawai Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Disiplin Berat Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pada Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus : Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Sesi I Padang-Sicincin)
• Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Terhadap Risiko Terjadinya Kerusakan Pada Cv Ananda Tour And Travel Di Kota Solok
• Pelaksanaan Gugatan Cerai Secara Ghaib Di Pengadilan Agama Kota Pariaman
• Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Permasyarakatan Klas Ii B Solok
• Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Ii A Batam
• Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa Pada Hutan Lindung Di Nagari Baringin Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Izin Praktik Bidan Di Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok Tahun 2019
• Pelaksanaan Jual Beli Sapi Secara Barosok Di Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Pusako Randah Pada Masyarakat Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kota Pariaman
• Pelaksanaan Kewenangan Penerimaan Laporan Atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padang
• Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Jogging Track,Taman Fitness Dan Pematangan Lahan Youth Center Ex-Gor Rawang Kota Pariaman Antara Dinas Pu Kota Pariaman Dengan Cv.Inoci
• Pelaksanaan Kredensialing Sebagai Dasar Perjanjian Kerjasama Antara Bpjs Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi
• Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Dan Anak Dari Perkara Rekonvensi Sebagai Akibat Perceraian Dipengadilan Agama Kelas Ib Kota Payakumbuh (Studi Kasus Perkara No. 86/Pdt.G/2020/Pa.Pyk)
• Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Pariaman
• Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Kota Solok (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Kota Solok)
• Pelaksanaan Pemberian Kpr Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (Flpp) Pada Kantor Cabang Utama Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Berbasis Layanan Teknologi Pada Pt. Cicil.Co.Id
• Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi Cabang Pasar Aur
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Padang)
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dengan Menggunakan Brizzi Di Pantai Air Manis Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Aparat Bhabinkamtibmas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Nagari Aua Kuniang Pasaman Barat
• Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Anggota Koperasi Yang Mengalami Risiko Meninggal Dunia Sebelum Pinjaman Lunas Di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (Kksp)
• Pelaksanaan Penggunaan Surat Kuasa Jual Terhadap Tanah Yang Telah Dijadikan Jaminan Hutang
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Aparat Satlantas Terhadap Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polres Padang-Pariaman)
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bea Dan Cukai Teluk Bayur Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Dan Atau Memperdagangkan Minuman Berakohol Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumbar
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Kepolisian Sektor Nanggalo Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Online) (Studi Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam Petelur Pada Wilayah Pemukiman Penduduk Di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tbs Kelapa Sawit Antara Supplier Dengan Pt Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao Di Kabupaten Sijunjung
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Barista Dengan Pemilik Coffee Shop Kopi Pagi Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Kepala Sd Negeri 22 Andalas Barat Tentang Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2018
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Cabang Depok Dengan Rumah Sakit Umum Hermina Depok
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Mitra Usaha Pada Phi Phi Island Thai Tea Dan Coffee Di Kota Banda Aceh
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bersubsidi Di Bank Btn Cabang Pekanbaru (Studi Pada Pt. Panji Jaya Mulia)
• Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Di Radio Modilla Kota Solok
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyawa Kios Di Pasar Semi-Modern Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Solok
• Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Yang Tidak Berhak Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Agam
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofilia Di Tingkat Penyidikan Polres Arosuka Solok
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Pada Tahap Penyidikan Di Polres Kota Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tahap Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Padang)
• Pelaksanaan Perwakafan Tanah Untuk Pembangunan Masjid Di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang
• Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dan Pengawasannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Padang Nomor 2/P/Fp/2017/Ptun.Pdg Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
• Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Pt Gersindo Minang Plantation
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penggunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kota Solok
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau Terhadap Kasus Praktik Pungutan Liar Di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru (Studi Kasus Pengadilan Pekanbaru)
• Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemiihan Umum 2019 Di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum
• Pelayanan Administratif Pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
• Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Pasca Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh)
• Pemanfaatan Tanah Perkeretaapian Untuk Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Di Nagari Koto Tangah Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pembangunan Pembangkit Panas Bumi Di Gunung Talang Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Dikaitkan Dengan Dokumen Ukl-Upl
• Pembatalan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik Di Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai Politik
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat (Studi Kasus Pemberhentian Syafri M., S.Pt. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 862/151/Bkpsdm-2018)
• Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Peegawai Negeri Sipil Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Di Kota Padang
• Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pada Wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru
• Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Untuk Perlindungan Lahan Pertanian Di Kota Solok
• Pemberian Izin Usaha Mikro Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang
• Pemberian Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Barat
• Pembiayaan Dana Pensiunberdasarkan Prinsipgood Islamic Pension Fund Governance Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang
• Pembinaan Terhadap Hakim Setelah Diputuskan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim
• Pembolehan Kawin Sesuku Beda Nagari Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
• Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi (Ojek Online) Di Kota Padang (Studi Kasus Pada Pt.Gojek Indonesia Di Kota Padang)
• Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padang)
• Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Pertambangan Emas Dalam Reklamasi Dan Pascatambang Di Kabupaten Solok Selatan
• Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci
• Penanggulangan Kejahatan Dengan Memanfaatkan Aplikasi Paga Nagari Oleh Kepolisian Polres Solok Kota
• Penanggulangan Pencemaran Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin, Desa Sijantang, Kota Sawahlunto
• Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Jual Beli Di Minimarket Kecamatan Padang Timur Kota Padang
• Pendaftaran Dan Pengawasan Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas Lsh) Terhadap Makanan Cepat Saji Yang Diproduksi Usaha Mikro Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Distinction Principle Dalam Perang Antara Koalisi Arab Saudi Melawan Kelompok Houthi Di Yaman
• Penegakan Hukum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Internasional Atas Dugaan Pelanggaran Ham Berat Oleh Pemerintah China Terhadap Etnis Muslim Uighur
• Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)
• Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota Terhadap Anak Pelaku Pelanggar Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban
• Penegakan Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tawanan Perang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional
• Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Lahan Usaha Di Kecamatan Sungai Tarab
• Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Berbayar Dengan Sistem Pinjam Akun Pribadi (Apple Id) Menurut Aturan Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ll A Muaro Padang)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Di Kota Bukittinggi
• Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Di Lingkungan Kepolisian Resort Padang Pariaman
• Penegakan Kedaulatan Udara Indonesia Di Kepulauan Riau (Studi: Penurunan Pesawat Boing B777 Ethiopian Airlines Et-Avn)
• Penegakkan Hukum Atas Serangan Terhadap Pasukan United Nations Peacekeeping Force (Studi Kasus Serangan Terhadap Pasukan Penjaga Keamanan Pbb Di Mali Utara)
• Penerapan Aplikasi Paga Nagari Dalam Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor Solok Kota
• Penerapan Asas Efektif Dan Efisien Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pariaman Tahun 2018
• Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)
• Penerapan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Di Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang
• Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Pakandangan Emas Di Kabupaten Padang Pariaman
• Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika
• Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Retribusi Terutang Pasar Grosir Dan Pertokoan Di Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi
• Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pupuk Bersubsidi Di Nagari Lasi, Kabupaten Agam
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Pada Polres Solok Arosuka
• Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
• Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Untuk Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan
• Penetapan Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Dan Anak – Anak Sebagai Akibat Dari Putusan Cerai Talak Berdasarkan Putusan Nomor 0785/Pdt.G/2017/Pa.Sal
• Pengambilalihan Blok Rokan Dari Pt Chevron Pasific Indonesia Oleh Pt Pertamina (Persero) Atas Kontrak Kerja Sama Dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
• Pengangkatan Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Solok Selatan
• Pengaturan Belt Road Initiative Oleh Pemerintah China Berdasarkan Trade Related Investment Measures (Trims) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Bioprospecting Terkait Sumber Daya Genetik Di Laut Indonesia Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Pengaturan Crypto Asset Dalam Perdagangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Praktiknya Di Beberapa Negara ( Australia, Canada, Jepang Dan Indonesia )
• Pengaturan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait Hak Pilih Dan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum
• Pengaturan Hukum Terhadap Internalisasi Biaya Dalam Mewujudkan Asas Pencemar Membayar Ditinjau Dari Deklarasi Rio 1992 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
• Pengaturan Hukum Terhadap Lagu Yang Di Cover Pada Platform Youtube Ditinjau Dari Wipo Copyright Treaty 1996 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Pengaturan Larangan Restriksi Kuantitatif Dalam General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) Terkait Sengketa Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Di World Trade Organization (Wto) Tahun 2020
• Pengaturan Larangan Terhadap Tindakan Terorisme Dalam Penerbangan Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Afriqiyah Airways Tahun 2016)
• Pengaturan Pembentukan Undang-Undang Di Luar Program Legislasi Nasional
• Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Terhadap Organisme Hasil Modifikasi Genetik Dalam Hukum Lingkungan Internasional Dan Hukum Lingkungan Nasional Indonesia
• Pengaturan Tenaga Kerja Asing Terampil Di Bidang Jasa Pariwisata Dalam Kerangka Asean Menurut Mutual Recognation Arragements On Tourism Professionals (Mratp) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Tentang Larangan Perbuatan Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan Sipil Berupa Penyebaran Informasi Palsu Oleh Penumpang Di Dalam Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Kasus : Frantinus Nirigi Terkait Bomb Jokes Di Dalam Pesawat Lion Air)
• Pengaturan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Menurut Unclos 1982
• Pengawasan Izin Praktik Akupunktur Terapis Di Kota Padang
• Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsirute Pekanbaru - Padang
• Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Padang
• Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Wisata Kota Padang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
• Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pada Pt Agro Wira Ligatsa Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam
• Pengawasan Terhadap Mutu Dan Keamanan Hasil Pengolahan Ikan Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengawasan Terhadap Pelestarian Harimau Sumatera Di Taman Hutan Raya Muhammad Hatta
• Pengawasan Terhadap Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Pada Kawasan Pejalan Kaki Di Sepanjang Pantai Purus Kota Padang
• Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Non Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Pasaman
• Pengelolaan Pasar Sebagai Kekayaan Nagari Di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar
• Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kota Pariaman
• Penggunaan Sumber Air Batang Tabik Sebagai Harta Kekayaan Nagari Di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pengusahaan Tambang Emas Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman
• Penindakan Kosmetik Ilegal Yang Beredar Di Kota Padang Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Padang (Studi Kasus Tahun 2017-2018)
• Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1b Bukittinggi)
• Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Politik Uang (Money Politic) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Ditinjau Dari Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Award (Konvensi New York 1958)
• Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang
• Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alahan Panjang Kabupaten Solok Ke Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Jalan Provinsi Sumatera Barat Yang Melewati Kawasan Hutan
• Penyelesaian Sengketa Antara Pt.Permata Hijau Pasaman Unit Ii Dengan Masyarakat Nagari Maligi Mengenai Tanah Ulayat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat
• Penyelesaian Sengketa Pagang Gadai Tanah Pertanian Di Kelurahan Andalas Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Milik Adat Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
• Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kota Solok Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Tanjung Paku
• Penyelesaian Sengketa Penyediaan Sumber Daya Air (Studi Kasus Penyediaan Sumber Daya Air Tiagan Nagari Sungai Tanang Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi)
• Penyelesaian Sengketa Pinjaman Macet Akibat Anggota Wanprestasi Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
• Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Mediator Pada Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/Pn Kbr)
• Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Nagari Di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota
• Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Pertambangan Emas Di Kabupaten Kuantan Singingi
• Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
• Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)
• Peran National Central Bureau-Interpol (Ncb-Interpol) Dalam Menangani Pererdaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia
• Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (Sni) (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Sumatra Barat)
• Peran Pos Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada Perkara Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia
• Peran Reskrim Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Peranan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran
• Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika
• Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi Hukum Di Wilayah Polres Payakumbuh)
• Peranan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
• Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika Di Kalangan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyaraktan Kelas Ii B Solok)
• Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika
• Perbandingan Independensi Hakim Dalam Membuat Suatu Putusan Di Sidang Peradilan Umum Di Indonesia Dan Sidang Peradilan Jury Di Amerika Serikat
• Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Hukum Perusahaan Indonesia Dan Singapura
• Perjanjian Kerja Sama Antara Bpjs Kesehatan Cabang Padang Dengan Optik Mustika Tentang Pelayanan Kaca Mata Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
• Perjanjian Kerjasama Dalam Pemasaran Produk Ritel Dalam Rangka Pemberdayaan Umkm Di Kota Padang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
• Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Perlindungan Hak Anak Di Myanmar Berdasarkan Convention On The Right Of The Child 1989
• Perlindungan Hak Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada Pt. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Tangerang Ciledug
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perkara Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan Objek Hak Tanggungan Akibat Kasus Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.Bth/2015/Pn.Bit)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Hak Tanggungan Sebagai Pembeli Beritikad Baik Dalam Menguasai Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)
• Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polres Kota Bukittinggi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Film Dari Tindakan Memposting Cuplikannya Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Dana Yang Diinvestasikan Pada Produk Reksadana Pt Minna Padi Asset Manajemen Yang Dibubarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi Tentang Keamanan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Sumatera Barat
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking Dari Kejahatan Cybercrimestudi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit Perbankan Dengan Sistem Electronic Funds Transfer (Eft)
• Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online Pada Perusahaan Financial Technology Peer To Peer Lending Yang Belum Berizin Dan Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Kaum Dalam Penetapan Kawasan Suaka Alam Pada Kawasan Cagar Alam Maninjau Di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam
• Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Konsumen Pembeli Obat Golongan Daftar "G" Di Toko Obat Kota Padang
• Perlindungan Kosumen Songket Pandai Sikek Pasca Perkembangan Teknologi Pembuatannya
• Perlindungan Terhadap Pariwisata Ditinjuau Dari Kionstitusi Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (Ioto Contitution) Dan Implemetasinya Di Indonesia
• Perlindungan Traditional Knowledge Biofarmaka Dari Tindakan Biopiracy Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional
• Perlindungan Upah Minimum Pekerja Harian Lepas Pada Restoran Hau's Tea Di Kota Padang
• Permasalahan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi
• Persinggungan Kewenangan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum
• Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pertanggungjawaban Notaris Penerima Peralihan Protokol Notaris Di Kota Padang
• Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut’ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I Bpayakumbuh ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Nomor: 530/Pdt.G/2018/Pa.Pyk)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)
• Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Studi Di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1a
• Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/Pid/2011/Pt.Pdg)
• Pilihan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (Red 2009/28/Ec2) Uni Eropa Sebagai Hambatan Dagang Non-Tariff Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia
• Politik Hukum Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Dalam Kesetaraan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
• Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Pasca Reformasi
• Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (Contempt Of Court) Di Indonesia
• Politik Hukum Proses Rekrutmen Dan Kaderisasi Di Partai Politik Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Proses Perizinan Bus Pariwisata Gratis Di Kota Padang
• Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing (Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019)
• Sengketa Kepemilikan Kepulauan Kuril Antara Jepang Dan Rusia Ditinjau Berdasarkan Vienna Convention On The Law Of Treaties Tahun 1969
• Sengketa Perbatasan Antara Indonesia Dengan Vietnam Di Laut Natuna Utara Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982
• Sengketa Tanah Pusako Tinggi Yang Belum Bersertifikat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)
• Sistem Pembagian Keuntungan Menurut Convention On Biological Diversity (Cbd) Dan Nagoya Protocol Dalam Rangka Melindungi Sumber Daya Genetik Sebagai Bagian Dari Keanekaragaman Hayati Di Indonesia
• Status Hukum Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam
• Tanggung Jawab Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Sembilan Koto Yang Mutasi Terhadap Tunggakan Pinjaman (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya)
• Tanggung Jawab Konsumen Dalam Hal Terjadinya Lewat Waktu (Overtime) Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Adr Group Tours & Travel Batusangkar
• Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang
• Tanggung Jawab Lazada Terhadap Barang Yang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Kota Padang
• Tanggung Jawab Negara Dan Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Di Laut Lepas Dari Pembajakan Kapal
• Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusak Dan Hilangnya Barang Gadai Di Pt Pegadaian (Persero) Area Padang
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Klinik Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Perawatan (Studi Pada Klinik Kecantikan Natasha Skincare Kota Padang)
• Tanggung Jawab Pt. Rajasa Laba Karya Nusantara Terhadap Konsumen Setelah Akad Dalam Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bersubsidi Di Kota Pariaman
• Tanggungjawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 402/Pdt/2017/Pt.Dki)
• Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Informasi Label Menyesatkan Pada Kasus Air Mineral Sms Oleh Pt Agrimitra Utama Persada
• Tanggungjawab Pt. Jne Express Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Tinjauan Hukum Terhadap Dukungan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Salah Satu Pasangan Calon Studi Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Tinjauan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Cipta Di Bidang Seni Musik Serta Kaitannya Dengan Prinsip Orisinalitas Berdasarkan Hukum Internasional Dan Nasional
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Aborsi Serta Bentuk Pertanggungjawaban Pidanannya (Studi Kasus Putusan Nomor 501/Pid.B/2019/Pn.Kdi)
• Tinjauan The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 Terhadap Treaty Between The Democratic Republic Of Timor-Leste And Australia Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea 2018 Dan Dampaknya Terhadap Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/Pn-Psb Dan 79/Pid.Sus/2019/ Pn-Psb)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Pengangkatan Dan Penerimaan Duta Dan Konsul
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pnpdg)
• Tradisi Maisi Sasuduik Dan Pelaksanaannya Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota
• Tuntutan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Satlantas Polres Kabupaten Tanah Datar)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Di Wilayah Hukum Polsek Padang Selatan
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid 19
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bukittinggi)
• Upaya Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Dalam Eksekusi Ganti Rugi Hak Pakai Atas Tanah. (Studi Kasus Nomor: 159/Pdt/Bth/2015/Pn.Pbr)
• Upaya Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Pauh
• Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Oleh Cv.Sikoember)
• Wewenang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Penelahaan Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
• Wewenang Penegakan Hukum Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tahun 2019

• Adopsi Framework Convention On Tobacco Control Oleh Jepang Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Atas Kesehatan Bagi Perokok Pasif
• Akibat Hukum Putusan Izin Poligami Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Padang Dalam Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2018/Pa.Pdg
• Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)
• Analisis Kasus Hacking Operation Bugdrop Ditinjau Dari Budapest Convention On Cybercrime
• Analisis Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Pembatasan Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia
• Analisis Penerapan Pasal 44 Kuhp Dalam Putusan Hakim
• Analisis Pengaturan Tentang Batasan Tonase Kapal Penangkap Ikan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Kasus Pada Nelayan Kota Padang)
• Analisis Terhadap Peraturan Tentang Pencegahan Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional
• Analisis Terhadap Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016
• Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Surat Pertanggungjawaban (Spj) Fiktif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Padang Nomor 01/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Pdg )
• Analisis Yuridis Dualisme Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor: 49/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017)
• Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian The Asean Transboundry Haze Pollution Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan Di Indonesia
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum Di Pengadilan Negeri Batusangkar
• Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Di Pengadilan Negeri Payakumbuh
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Solok . (Studi Kasus Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/Pn.Slk)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut Di Persidangan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang
• Disparitas Putusan Pidana Penjara Oleh Hakim Dalam Kasus Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil (Studi Di Pengadilan Negeri Painan)
• Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 Dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)
• Distribusi Dana Zakat Kepada Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Efektifitas Peaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang
• Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas Ii Solok
• Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Leasing
• Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusako Di Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Faktor-Faktor Pendorong Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dilihat Dari Hukum Internasional
• Fungsi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Tanah Datar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
• Fungsi Badan Pengawas Kejaksaan Dalam Sistem Pengawasan Di Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-015/A/Ja/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
• Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Di Polres Kabupaten Padang Pariaman)
• Hak Anakj Berkewarganegaraan Ganda Sebagai Pemilih Dalam Pemilu Ditinjau Dari Convention On The Right Of The Child 1989
• Hak Menentukan Nasib Sendiri ( Right To Self Determination) Dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 Dan Referendum Catalunya 2017 Menurut Hukum Internasional
• Illegal Transhipment Hasil Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Implementasi Hukum Perlindungan Petugas Medis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata
• Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara
• Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Bidang Kenotariatan Kota Padang
• Implementasi Prinsip Most Favoured Nation Menurut General Agreement On Trade In Service Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
• Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Dumai
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
• Jual Beli Harta Pusaka Ganggam Bauntuak Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
• Kajian Yuridis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Industri Perikanan Di Benjina (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/Pn.Tul)
• Keabsahan Penetapan Hak Tanggungan Menjadi Sita Jaminan (Studi Kasus No: 20/Pdt.G/Plw/2010/Pn.Lp)
• Kebijakan Legislatif Terhadap Optimalisasi Pidana Denda Di Indonesia
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Penerimaan Harta Warisan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin
• Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen
• Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara Dalam Frasa Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitsi Nomor 100/Puu-Xi/2013)
• Kedudukan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kota Pariaman)
• Kedudukan Peradilan Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
• Kedudukan Rekonstruksi Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pariaman)
• Kekuatan Hukum Ranji Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Suku Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
• Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
• Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Pada Pertambangan Batu Kapur Pt. Bakapindo Di Kabupaten Agam
• Kewajiban Pendaftaran Pangan Olahan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen Di Kota Padang
• Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Serta Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal
• Kewenangan Plt Bupati Terhadap Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir
• Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Reformasi
• Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Maladministrasi Terkait Pemberian Tunjangan Terhadap Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Masalah Pelimpahan Wewenang Presiden Kepada Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial
• Mekanisme Penetapan Dana Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman
• Mekanisme Penggantian Antar Waktu Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Perwakilan
• Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019)
• Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang)
• Optimalisasi Fungsi Dewan Pers Dalam Fenomena Penyebaran Berita Bohong Oleh Media Massa Pada Pemilihan Presiden 2019 Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Optimalisasi Pengawasan Dana Kampanye Melalui Formulasi Penyingkapan Publik Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas
• Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pdam Kota Solok Dengan Pemerintah Kabupaten Solok Dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Guntung, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
• Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Tanah Datar
• Pelaksanaan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh)
• Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Kepulauan Mentawai
• Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Pariaman
• Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn Mui) Nomor: 98/Dsn-Mui/Xii/2015 Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah Terhadap Bpjs Kesehatan
• Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
• Pelaksanaan Gadai Tanah Dari Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok
• Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Angkutan Semen Curah Dan/Atau Klinker Relasi Indarung – Teluk Bayur Antara Pt. Semen Padang Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Persero)
• Pelaksanaan Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Padang
• Pelaksanaan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
• Pelaksanaan Hukum Penataan Ruang Kawasan Lindung Di Kota Padang
• Pelaksanaan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dalam Renovasi Lapangan Merdeka Di Kota Solok
• Pelaksanaan Hukum Pengolahan Limbah Rumah Makan Di Kot Padang
• Pelaksanaan Izin Pemasangan Reklame Dikota Padang Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017
• Pelaksanaan Kerjasama Bancassurance Pt. Bank Muamalat Dengan Unit Usaha Syariah Manulife Indonesia Dalam Pemasaran Produk Asuransi Syariah Zafirah Proteksi Sejahtera
• Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Pencatatan Kematian
• Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2015/Pn.Pdg
• Pelaksanaan Kewenangan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) Kelas I Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Dugaan Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Pelabuhan Kota Dumai
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Kewenangan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Kota Padang
• Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Badan Narkotikanasional (Bnnp) Provinsi Sumatera Barat Dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
• Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Bpom Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
• Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Polsek Lubuk Begalung Kota Padang
• Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Kepolisian Daerah Bengkulu
• Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Perjudian Oleh Polres Padang Panjang
• Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Balai Latihan Kerja (Blk) Padang Dalam Meningkatkan Keterampilan Calon Tenaga Kerja Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel Dan Restoran Secara Online Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat (Studi Di Peradi Cabang Kota Padang)
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Sijunjung
• Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pendampingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Tanjung Pati Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Makam Bagi Etnis Tionghoa Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang
• Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Perorangan Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2017
• Pelaksanaan Pendaftaran Transaksi Tanah Adat Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Padang
• Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Solok
• Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Daerah Kota Padang Panjang
• Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi Pada Pt. Indah Cargo Oleh Uptd Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Perumahan Dosen Dan Karyawan Universitas Andalas Kel. Limau Manis Selatan)
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumtara Barat (Bnnp) Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu (Studi Di Polres Bukittinggi Dan Polres Tanah Datar)
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pariaman
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Di Polresta Tebing
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pencurian Sepeda Motor Oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Padang Barat
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Polres Solok Kota
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Kebencian Berdasarkan Sara Melalui Media Sosial Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Provinsi Riau
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Solok
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Oleh Penyidik Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Pt. Semen Padang Oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Unit Reskrim Polres Bukittinggi
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
• Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Hasil Penyitaan Milik Orang Lain Untuk Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Solok)
• Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Polres Padang Pariaman Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Pariaman)
• Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar
• Pelaksanaan Perjanjian Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk No 69 / Puu-Xiii / 2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin Di Kota Pariaman
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Home Credit Indonesia Di Serang
• Pelaksanaan Perkawinan Ampang Parik Di Nagari Indudur Kecamatan Ix Koto Sungailasi Kabupaten Solok Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2007 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)
• Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Dalam Operasi Bedah Sektio Caesarea (Sc)
• Pelaksanaan Prinsip Free Prior And Informed Consent Dalam Rangka Perlindungan Ha Katas Tanah Pada Masyarakat Asli Di Indonesia Di Tinju Dari Hukum Internasional
• Pelaksanaan Program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (Alpa Beta) Dalam Rangka Percepatan Pencatatan Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Harian Lepas (Phl) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.3/Pdt.Sus_Bpsk/2017/Pn Swl Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pt.Bank Rakyat Indonesia
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Hal Kelebihan Masa Penahanan Terpidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas Ii B Kota Padang)
• Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) Dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek-Proyek Pembangunan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Solok
• Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengamatan Terhadap Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lubuk Basung
• Pelaksanaan Tugas Jaksa Bidang Intelijen Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
• Pelaksanaan Wewenang Camat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang
• Pelaksanan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dan Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Padang)
• Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pariaman
• Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang
• Pemberdayaan Masyarakat Dalampengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycledikota Padang (Studi Pada Tps 3r Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan)
• Pemberian Dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta Di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017
• Pemberian Gaji Dan Tunjangan Guru Honorer Di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
• Pemberian Hak-Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Padang
• Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Di Rumbai Kota Pekanbaru
• Pembubaran Pengurus Koperasi Sawit Perkasa Timur Oleh Kepala Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 7/G/2018/Ptun.Pbr.)
• Pemeliharaan Saluran Drainase Primer Untuk Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Padang
• Pemungutan Tarif Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
• Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Limbah Pt Bukit Sawit Semesta Di Kenagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
• Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Asahan (Studi Kasus Kisaran)
• Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Ditinjau Dari Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation 2006 (Lombok Treaty)
• Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Gubernur Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/Fp/2017/Ptun.Pdg Tahun 2017
• Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Jalur Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
• Penebangan Pohon Oleh Pemilik Hak Ulayat Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Kehutanan (Studi :Putusannomor 129/Pid.B/Lh/2017/Pn.Lbb)
• Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pada Rumah Potong Hewan Di Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
• Penegakan Hukum Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar
• Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji Khusus Dan Umrah Di Kota Padang
• Penegakan Hukuman Disiplin Karyawan Perusahaan Pt Angkasa Pura Ii Cabang Bandara Internasional Minangkabau (Bim) Dalam Rangka Pelaksanaan Good Corporate Governance (Gcg)
• Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika(Studi : Mapolda Provinsi Sumatera Barat)
• Penentuan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Ruas Jalan Padang-Sicincin)
• Penerapan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Sunlife Cabang Padang
• Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik Dalam Perizinan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
• Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Padang
• Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Nagari Padang Dalam Rangka Terciptanya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
• Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pariaman)
• Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Tahanan Pengadilan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Padang
• Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Bentuk Penelantaran Rumah Tangga: Studi Polresta Padang
• Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Oleh Pt. Diplomad Surya Nugraha Pada Proyek Rehabilitasi Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo Di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat
• Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Sumatera Barat
• Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas Ii Lubuk Sikaping Menurut Perma No 1 Tahun 2016
• Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat
• Penerapan Pidana Adat (Tulou) Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai
• Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dan Nasional (Studi Terhadap Menyanyikan Ulang (Cover Version) Suatu Karya Seni Musik Dan Pemublikasiannya Di Jejaring Media Sosial)
• Penerapan Prinsip Keseimbangan Pada Perjanjian Baku Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital (Digital Banking) Oleh Bank Umum (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)
• Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan(Studi Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/Pn Kag)
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Shalat Zuhur Dan Ashar Berjamaah Di Masjid Agung Pasir Pangaraian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Rokan Hulu
• Penerapan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Sumatera Barat
• Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman, Dan Tempat Umum Di Kecamatan Iv Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
• Penertiban Organ Tunggal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Penertiban Penggunaan Merkuri Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Kabupaten Solok
• Penertiban Tambang Ilegal Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman
• Penetapan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin X Koto Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Penetapan Benda Cagar Budaya Di Atas Tanah Ulayat Kaum Untuk Perlindungan Warisan Budaya Di Kabupaten Agam
• Penetapan Royalti Streaming Musik Dalam Hukum Internasional Dan Praktiknya Di Beberapa Negara Termasuk Indonesia
• Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Melalui Skema Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sebagai Kepentingan Umum Di Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengakuan Hak Milik Masyarakat Atas Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan Di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok
• Pengalihfungsuian Lahan Ruang Terbuka Hijau Untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Di Kawasan Khatib Sulaiman
• Pengambilan Sumpah Advokat Oleh Pengadilan Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 Puu Xii/Puu-Xiii/2015
• Pengangkatan Anggota Kepolisian Menjadi Pejabat Gubernur
• Pengangkatan Terhadap Anak Angkat Dalam Masyarakat Hukum Adat Nagari Sundata Kabupaten Pasaman
• Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa Angkutan Udara Asean Terhadap Kunjungan Wisatawan Intra Asean Ke Indonesia
• Pengaturan Dan Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Studi Kasus Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Periode 2014-2019)
• Pengaturan Hukum Terhadap Merek Tiga Dimensi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional(Studi Kasus Antara Sociate Des Produits Nestle Sa And Cadbury Uk Ltd Tahun 2016)
• Pengaturan Maritime Safety And Security Of The Indian Ocean Rim Association (Iora) Dan Implikasinnya Terhadap Indonesia
• Pengaturan Pencemaran Laut Oleh Sumber Dari Darat (Land-Based Marine Pollution) Menurut Hukum Lingkungan Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Indonesia
• Pengaturan Pengamanan Barang Berbahaya (Dangerous Goods) Di Bandar Udara Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species (Cites) Dan Implementasinya Bagi Indonesia (Studi Kasus : Penyelundupan Kakaktua Goffin (Cacatua Goffiniana) Tahun 2016)
• Pengaturan Profesi Dokter Asing Menurut Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean
• Pengawasaan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Sungai Janiah Oleh Camat Gunung Talang Kabupaten Solok
• Pengawasan Atas Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar
• Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Kesehatan Di Kota Padang (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Kota Padang)
• Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Solok
• Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terkait Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien Bpjs Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang
• Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi Terhadap Ketaatan Baku Tingkat Kebisingan Oleh Pt Angkasapura Ii Cabang Bandara Internasional Minangkabau
• Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh Masyarakat Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Dharmasraya
• Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada Pt. Rimbo Panjang Sumber Makmur Oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat
• Pengawasan Penghimpunan Dana Masyarakat Tanpa Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat
• Pengawasan Tanah Absentee Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
• Pengawasan Terhadap Dokumen Keimigrasian Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang
• Pengawasan Terhadap Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung
• Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan Dalam Kerangka Asean Dan Implementasinya Dikota Padang
• Pengawasan Terhadap Pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Oleh Warga Negara Asing Di Kota Pekanbaru Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Terumbu Karang Di Pulau Ujung Sebagai Objek Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
• Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Padang
• Pengecualian Kewajiban Pemberitahuan Atas Pengambilalihan Saham Dalam Putusan Kppu Nomor 01/Kppu-M/2018
• Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Arau Di Kota Padang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
• Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Untuk Keperluan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman
• Pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Solok
• Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Alam Lubuk Paraku Kota Padang
• Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh Terhadap Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
• Pengelolaan Usaha Air Minum Nagari Di Jorong Tanjuang Batuang Sebagai Aset Nagari Oleh Pemerintah Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
• Pengelolaan Zakat Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan Masyarakat Lainnya Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pasaman
• Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (Act) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Oleh Pelaksana Harian Bupati Di Kabupaten Lima Puluh Kota
• Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Klas Ii (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/Pn.Tjp)
• Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtvervolging) Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat Nomor 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi
• Penyediaan Aksesibilitas Berbentuk Fisik Dalam Rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kota Bukittinggi
• Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Oleh Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
• Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Ham Terhadap Pengungsi Di Pulau Nauru Ditinjau Dari Pengaturan Ham Internasional
• Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kepolisian Ri (Primkoppol) Mapolda Sumatera Barat Bagi Anggota Polisi Yang Dimutasi
• Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Perkawinanbeda Agama Dalam Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2013/Pa.Pdg
• Penyelesaian Sengketa Antara Cv. Elang Perkasa Motor Dengan Pt. Asuransi Central Asia Dalam Pengajuan Klaim Asuransi Gempa (Studi Kasus No: 30/P3k/2013)
• Penyelesaian Sengketa Harta Waris Dari Harta Bersama Di Kenagarian Panti Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas Ii Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G/2005/Pn-Lbs)
• Penyelesaian Sengketa Lingkungan Oleh International Tribunal For The Law Of The Sea (Itlos) Akibat Pencemaran Laut Berdasarkan Hukum Internasional
• Penyelesaian Sengketa Objek Jaminan Fidusia Oleh Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang (Perkara No.32/Pdt.G/2014/Pn Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kerapatan Adat Nagari (Kan) Koto Baru Kabupaten Solok
• Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam
• Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pngelolaan Lingkungan Di Kawasan Wisata Bahari Mandeh
• Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Dalam Penanggulangan Atas Dugaan Pencemaran Akibat Tumpahan Palm Fatty Acid Destillate (Pfad) Di Perairan Teluk Bayur Oleh Pt Wira Inno Mas
• Peran Indian Ocean Rim Association (Iora) Dalam Meningkatkan Keamanan Maritim Di Kawasan Samudera Hindia Dan Implikasinya Terhadap Indonesia
• Peran Indian Ocean Tuna Commission Dalam Perlindungan Tuna Di Kawasan Samudera Hindia Berdasarkan Agreement Of The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission Tahun 1993
• Peran Indonesia Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Arab Saudi Dan Iran Menurut Hukum Internasional
• Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)
• Peran Kerjasama Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Operasi Patkor Kastima) Dalam Meminimalisir Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Kota Dumai
• Peran Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan Di Depan Hukum Dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Di Kecamatan Lubuk Basung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya
• Peran Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Beto Di Masyarakat Kerinci
• Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Painan)
• Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang )
• Peran Saksi Testimonium De Auditu Dalam Persidangan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Pengadilan Kelas Ii B Sungai Penuh)
• Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Usia Sekolah Di Kota Padang Tahun 2018
• Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Polresta Bukittinggi)
• Peranan Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Lpktpa) Kota Pariaman Dalam Penanganan Dan Pembinaan Anak Berkonflik Hukum
• Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang)
• Peranan Negara Dalam Penerapan Prinsip Cost Internalization Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Di Bidang Pencemaran Udara Berdasarkan Deklarasi Rio 1992 (Studi Kasus Pabrik Pt. Lembah Karet)
• Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia
• Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Di Aceh Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kota Padang
• Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Padang
• Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pasaman
• Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Polresta Padang Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Restorative Justice
• Peranan Women Crisis Center (Nurani Perempuan) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang)
• Perbuatan Yang Dinilai Sebagai Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah
• Pergeseran Pewarisan Adat Batak Karo Dari Sistem Mayorat Menjadi Individual Di Kecamatan Kabanjahe (Studi Kelurahan Kampung Dalam, Desa Kacaribu, Desa Rumah Kaban)
• Perjanjian Kerjasama Antara Pengelola Dengan Pengemudi Go-Jek Di Kota Padang Ditinjau Dari Sudut Pandang Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Perjanjian Paroan Sawah (Bagi Hasil Padi) Di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
• Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Huta Pungkut Jae Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat
• Perlindungan Dan Implementasi Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
• Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Akses Dalam Angkutan Udara Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bilyet Giro Sebagai Warkat Bank Menurut Peraturan Bank Indonesia (Pbi) No. 18/41/Pbi2016 Tentang Bilyet Giro ( Studi Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar )
• Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Go-Ride Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa Cabang Bukittinggi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Etnis Rohingya Korban Kekerasan Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Gelap Narkotika Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polda Sumbar)
• Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Menurut Maritime Labour Convention 2006 Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Karo
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Produk Indihome Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Go-Jek Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elekronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penyewa Lahan Milik Pt. Kai Divre Ii Sumbar Terkait Pengambilalihan Tanah Aset Di Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Axa Life Akibat Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perberdayaan Perempuan Dan Anak P2tp2a Provinsi Sumatera Barat)
• Perlindungan Jaminan Sosial Nasional Terhadap Pemain Sepakbola Semen Padang Football Club
• Perlindungan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Program Pt.Taspen (Persero) Kota Padang
• Perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Perlindungan Terhadap Tenaga Kesehatan Perempuan Di Rumah Sakit Bunda Medical Center Padang Ditinjau Dari Pasal 76 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan9hukum Terhadap Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polresta Padang)
• Permasalahan Hukum Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Eksekutif ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016)
• Persepsi Narapidana Terkait Disparitas Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/Pn.Bsk Dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/Pn.Bsk)
• Pertanggung Jawaban Negara Rusia Atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Aturan Perlindungan Petugas Kesehatan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Tahun 2011 Ditinjau Berdasarkan Responsibility Of State For Internationally Wrongful Acts Draft Ilc 2001
• Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Dalam Prosedur Pengajuan Klaim Travel Insurance Meliputi Aspek Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Allianz Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Pengadilan Negeri Pariaman (Studikasusputusannomor : 73/Pid.Sus./2018/Pn.Pmn.)
• Pertimbangan Hakim Dalam Pencabutan Dan Pembatalan Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur : Studi Perkara Nomor 0057/Pdt.P/2015/Pa.Bkt Dan 0182 /Pdt.P/2016/Pa.Bkt
• Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Penentuan Harga Pasar Gambir (Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat)
• Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan
• Prosedur Penetapan Sikap Diam Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
• Proses Identifikasi Forensik Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisan Resort Kota Padang)
• Proses Permohonan Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan
• Prospek Suku Kurdi Di Irak Terkait Dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen Di Sumatera Barat
• Sistem Imbal Jasa Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Pt Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang Dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis
• Skripsidenganjudulperanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Untuk Mengatasi Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
• Studi Komparatif Pengaturan Contempt Of Court Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Inggris
• Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Klinik Kecantikan Online
• Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memberi Ganti Kerugian Terhadap Kecelakaan Tenaga Kerja Pada Pt. Semen Padang (Persero) Tbk
• Tanggung Jawab Perusahaan Sekuiritas Dalam Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Dengan Kesanggupan Penuh
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Pekerja Di Pt Incasi Raya
• Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Konsumen Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Perkara Dikaitkan Dengan Pengantian Kerugian Di Pasaman Barat
• Tinjauan Hukum Tentang Pelaksana Tugas Gubernur Oleh Anggota Aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Tinjauan Prinsip Hukum Internasional Tentang Inter-Generational Equity Responsibility Dalam Rangka Penerapan Prinsip Sustainable Development Di Sektor Pertambangan Indonesia
• Tinjauan Yuridis Mengenai Aspek Pidana Tindak Pidana Terorisme (Hirabah) Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam
• Tinjauan Yuridis Tentang Kesepakatan Asean Political - Secuirity Community Di Kawasan Asia Tenggara
• Tinjauan Yuridis Terhadap Multinational Nomination Menurut Unesco Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 Dan Hukum Nasional Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Perihal Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum
• Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum Pbb Nomor A/Hrc/19/41 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Asasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dan Implikasinya Bagi Sistem Hukum Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Penjagaan Laut Dan Pantai (Sea And Coast Guard) Tiongkok Menurut Hukum Internasional
• Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah
• Upaya Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi (Studi Di Polda Sumbar)
• Upaya Kejaksaan Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Karena Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kejaksaan Negeri Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Berupa Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
• Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang)
• Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Mengkoordinir Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemis
• Upaya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pariaman Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pariaman
• Upaya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara Kota Padang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
• Urgensi Mutual Legal Assistance (Mla) Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Di Kawasan Asean Dan Keuntungannya Bagi Indonesia
• Urgensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Pengungsi Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Wewenang Dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pasal 249 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Yurisdiksi Pengadilan Militer I-03 Padang Dalam Mengadili Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Putusan Nomor 116-K/Pm.I-03/Ad/Xi/2018)

Tahun 2018

• Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah
• Akibat Hukum Pengadilan Agama Padang Mengenai Kewajiban Ayah Dalam Menafkahi Anak Dalam Perkara Nomor 0636/Pdt.G/2014/Pa.Pdg
• Analasis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Yang Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Untuk Menghentikan Dan Menyelesaikan Pelanggaran Ham Di Myanmar
• Analisis Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Tentang Upaya Tax Avoidance Penyedia Layanan Aplikasi/Konten Melalui Internet (Over The Top)
• Analisis Hukum Pengaturan Alih Muat Kapal Ditengan Laut (Transhipment) Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditinjau Dari International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr)
• Analisis Hukum Terhadap Penerapan Diversi Atas Perkara Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016.Pn.Pdg
• Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Analisis Penggunaan Hak Veto Dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dk-Pbb) Atas Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian Internasional
• Analisis Penyimpangan Tentang Salinan Putusan Dalam Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 754k/Pid.Sus/2015
• Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/Pn.Pyh)
• Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.95 K/Pdt.Sus-Kppu/2015 Tentang Pengambilalihan Saham
• Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan United Nations High Commisioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menetapkan Status Pengungsi Terhadap Imigran Ilegal Dan Pelaksanaannya Di Indonesia
• Analisis Yuridis Terhadap Praktek Anti Dumping Tepung Terigu Dari Turki Ke Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Internasional
• Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Perkara Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Kota Bukittinggi
• Batasan Umur Anak Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Tempat Berjudi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang
• Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Aop Dalam Kasus Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kuhp (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013)
• Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Pada Orang (Studi Di Pengadilannegerikelas Ib Pariaman)
• Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Pariaman. (Studi Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/Pn.Pmn)
• Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika
• Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang)
• Efektifitas Pemungutan Pajak Berbasis Online Pada Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pad Provinsi Sumatera Barat
• Eksekusi Hak Tanggungan Pada Lembaga Pembiayaan Pt Sarana Sumatera Barat Ventura Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Padang
• Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Padang
• Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Pt. Federal International Finance, Tbk Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.130/Pmk010/2012
• Eksekusi Objek Hak Tanggungan Fiat Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakya Cempaka Mitra Nagari (Putusan Pengadilan Negeri No. 16/Eks.Ht/2013/Pn.Pdg)
• Eksistensi Penjara Nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat Di Nagari Tigo Jangko (Studi Kasus Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar)
• Faktor Penyebab Larinya Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi
• Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi Terhadap Narapidana Perempuan
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Di Kota Padang Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Polresta Padang)
• Fatwa Haram Rokok Berdasarkan Putusan Majelis Tarjih Dan Tadjid Muhammadiyah Nomor 6/Sm/Mtt/Iii/2010 Fatwa Haram Rokok Di Tinjau Dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Studi Kasus Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat)
• Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Penyelewengan Keuangan Daerah Pada Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok
• Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang
• Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polresta Payakumbuh)
• Gagasan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Perwakilan Di Daerah
• Gagasan Pengisian Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Secara Ex-Officio Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dan/Atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah
• Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Hubungan Kerja Dewan Perwakilan Daerah Dan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dengan Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• Hubungan Kerjasama Kemitraan Usaha Ritel Antara Pt. Retail Modern Minang Dengan Pemilik Outlet Minang Mart Di Kota Padang
• Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Terhadap Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
• Implementasi Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment Tahun 1984 Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia
• Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 Di Kota Padang
• Implementasi Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pada Pt Bank Bca Tbk Padang
• Implementasi Permintaan Keterangan Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Lola Merah (Trochus Niloticus) (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Barat)
• Implementasi Putusan Mk No 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat Beserta Hak Ulayat Terhadap Hutan Adat Dinagari Guguak Malalo Dan Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar
• Independensi Hakim Konstitusi Dalam Memutus Perkara Di Mahkamah Konstitusi
• Izin Usaha Peternakan Ayam Dan Pendaftaran Peternakan Rakyat Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Izin Usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Dan Pengawasannya Di Kota Pariaman
• Kajian Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kampus Iii Iain Imam Bonjol Padang (Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn-Pdg)
• Kedudukan Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kedudukan Ideal Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pasaman
• Kedudukan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Dan Dijadikan Modal Bumn ( Persero )
• Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing
• Kedudukan Peraturan Bersama Menteri Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
• Kekuatan Mengikat Rekomendasi Komisi Yudisial Bagi Mahkamah Agung Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
• Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Impor Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Di Kota Padang
• Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengajukan Gugatan Perdata Dikaitkan Dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Pemberian Izin Terhadap Kegiatan Usaha Toko Rokok Elektrik ( Vape House ) Sebagai Bagian Dari Usaha Mikro Di Kota Padang
• Komparasi Konsep Hukum Delik Terhadap Agama Dalam Kuhp Indonesia Perbandingan Dengn Inggris
• Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Serentak
• Konstitusionalitas Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Studi Kasus: Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018)
• Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam
• Legalitas Penggunaan Kekuatan Bersenjata Terhadap Pihak Asing Yang Menghalangi Upaya Pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported (Iuu) Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) (Studi Mengenai Masuknya Coastguard China Ke Zee Indonesia Dalam Upaya Pengamanan Kapal Nelayan Kway Fei 10078 Di Laut Natuna)
• Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Dan Negatif Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus : Putusan No 46/Puu-Xiv/2016 Dan Putusan No 132/Puu-Xiii/2015)
• Mekanisme Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Di Indonesia (Studi Empiris Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan)
• Mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Gagasan Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara
• Partisipasi Masyarakat Kota Sawahlunto Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Kota Sawahlunto Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
• Pejatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)
• Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Bukittinggi
• Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Oleh Pusat Advokasi Hukum Dan Ham Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Sijunjung
• Pelaksanaan Diskresi Dalam Penggunaan Senjata Api Pada Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Padang Panjang
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Payakumbuh Periode 2014-2019
• Pelaksanaan Fungsi Perlindungan Terhadap Terumbu Karang Di Pantai Suwarnadwipa Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Fungsi Polmas (Polisi Masyarakat) Dalam Rangka Tugas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendamping Dan Penerjemah Bagi Korban Tindak Pidan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Unit Perlindunganperempuan Dan Anakpolresta Padang)
• Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelaksanaan Hak Remisi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii B Padang
• Pelaksanaan Interograsi Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Padang
• Pelaksanaan Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang)Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang
• Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak
• Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase Primer Di Kawasan Jati Kota Padang
• Pelaksanaan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Pendamping Korban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)
• Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (Ott) Oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Barat Dalam Upaya Pemberantasan Pungutan Liar Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Talu (Studi Kasus Putusan Nomor: 378/Pdt.G/2015/Pa.Talu)
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Solok
• Pelaksanaan Pemberian Biaya Hidup Pemeliharan Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Negeri Padang Perkara No. 158/Pdt.G/2013/Pn.Pdg
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang
• Pelaksanaan Pembiayaan Leasing Multiguna Oleh Pt Mandiri Tunas Finance
• Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Bersyarat Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I A Padang
• Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja ( Lpks Psaabr ) Budi Utama, Lubuk Alung
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pariaman
• Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap ( Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kota Padang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Hak Atas Tanah Di Abupaten Dharmasraya
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan Di Tingkat Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman
• Pelaksanaan Penenggelaman Kapal Dalam Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi Di Wilayah Hukum Pangkalan Utama Tni Al 1 A Belawan)
• Pelaksanaan Pengalihan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pengawas Madrasah Terhadap Kinerja Guru Di Mtss Al-Furqan Kota Padang
• Pelaksanaan Pengelolaan Investasi Dalam Sektor Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Lalu Lintas Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Matinya Orang (Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pariaman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Aro Suka Solok
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Padang ( Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang )
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menyangkut Penarikan Simpanan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang (Studi Kasus Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kota Padang Panjang (Studi Di Polres Kota Padang Panjang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Penyidik Bareskrim Polri (Studi Kasus Di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia)
• Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polresta Padang (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada Pt.Gojek Indonesia Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara Pt. Semen Padang Dengan Pt. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Kemitraan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan Di Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Prostitusi Di Plresta Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Padang)
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Padang
• Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Atas Kecelakaan Pesawat Udara Militer Terhadap Penumpang Sipil Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Studi Pesawat Hercules Yang Terjadi Tanggal 30 Juni 2015)
• Pelaksanaan Program Quick Wins Sebagai Reformasi Birokrasi Di Bidang Pelayanan Pertanahan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Putusan Hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst Terhadap Kasus Pailit Pt Batavia Air
• Pelaksanaan Putusan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan Pt. Mutiara Agam (Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/Pn.Lb.Bs)
• Pelaksanaan Sewa-Menyewa Tanah Ulayat Nagari Padang Laweh Oleh Rumah Makan Simpang Raya Koto Baru Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesiadalam Sistem Perbankan Di Indonesia
• Pelaksanaan Surrender Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kota Solok
• Pelaksanaan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan Sma Di Kota Padang
• Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pariaman
• Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Padang Selatan
• Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji Dan Umrah Di Bagian Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang
• Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Ham Sumbar Sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
• Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Lahan Industri Pertambangan Di Pt Semen Padang
• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Atas Tanah Ulayat Di Nagari Tanjuang Bungo Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Untuk Wisata Bahari Di Kota Padang
• Pemanfaatan Sumber Daya Air Sebagai Irigasi Yang Dipergunakan Sebagai Objek Wisata Di Jorong Padang Datar Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar
• Pemanfaatan Tanah Jalur Kereta Api Untuk Bangunan Pada Daerah Alai Parak Kopi Kota Padang
• Pemanfaatan Zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Upaya Perencanaan Wisata Pendakian Gunung Kerinci Di Solok Selatan
• Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Pada Masyarakat Batak Toba Samosir Di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara )
• Pembatalan Akta Jual Beli Oleh Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Terhadap Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/Pn Lbs)
• Pembatalan Pekawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/Pa.Dpk
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Karena Adanya Unsur Pemalsuan Identitas (Studi Perkara Nomor 509/Pdt.G/2012/Pa.Bkt)
• Pembatalan Putusan Arbitrase Badanpenyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 69/Pdt.Sus-Bpsk/2014/Pn.Pdg)
• Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Mengangkat Kapolri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada
• Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi (Studi Kasus Pemberhentian Antar Waktu Lily Wahid Dan Fahri Hamzah Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)
• Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat Di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Pemberian Izin Usaha Batako Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
• Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi)
• Pembuktian Terhadap Dokter Yang Melakukan Kelalaian Medik (Negligence) Dalam Melaksanakan Praktek Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
• Pemilihan Wali Nagari Serentak (Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Pemilikan Properti Bagi Orang Asing Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
• Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Kabupaten Tanah Datar
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Di Kota Padang
• Pemungutan Retribusi Daerah Di Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang
• Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras Yang Dilakukan Anak Oleh Polisi Polres Kota Padangsidimpuan
• Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar
• Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Padang)
• Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Di Kota Pekanbaru
• Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Di Kelurahan Cengkeh Nan Xx Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
• Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Melalui Program Nasional Agraria (Prona)
• Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Nagari Muaro Gadang Kabupaten Pesisir Selatan
• Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
• Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Upaya Pengelolaan Aset Nagari (Studi Pada Nagari Painan Selatan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)
• Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hilir
• Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo Oleh Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat (Studi Di Unit Laka Lantas Polresta Padang)
• Penegakan Hukum Oleh Satlantas Terhadap Pengemudiangkutan Umum Yang Tidak Memiliki Sim A Umum
• Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Khusus Yang Tidak Memiliki Izin Trayek (Travel Liar) Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Keimigrasian (Studi Di Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bomb) Dalam Perang Teluk Iii 2003 Oleh Militer Amerika Serikat Di Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasioal
• Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pemberantasan Kaset Cd/Vcd Bajakan Oleh Kepolisian Resort Kota Pariaman
• Penempatan Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Di Kota Padang
• Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Usaha Pengumpulan, Pemasok, Penyedia Dan Penjualan Besi Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1707 K/Pdt/2015)
• Penerapan Asas Mutakhir Dan Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
• Penerapan Asas Nebis In Idem Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Lahir Dari Tindak Pidana (Studi Perkara Nomor : 08 Pdt. G/2015/Pn. Pdg)
• Penerapan Ekolabel Dalam Prinsip Iso 14024 Pada Produk Kayu Hutan Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia
• Penerapan Larangan Transhipment Ikan Di Laut Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Upaya Penanggulangan Illegal Fishing Di Tinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982
• Penerapan Penanaman Modal Asing Dalam Sektor Pariwisata Pada Pengelolaan Pulau Cubadak Di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Hukum Ekonomi Internasional Dan Hukum Nasional
• Penerapan Pencantuman Label Pada Kerupuk Sanjai Yang Beredar Di Kota Bukittinggi
• Penerapan Peradilan Koneksitas Dalam Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
• Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman
• Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
• Penerapan Prinsip Freedom Of Navigation Pada Penggunaan Underwater Drone Ditinjau Dari Hukum Lau Tinternasional Dan Hukum Laut Indonesia
• Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Dalam Perlindungan Penduduk Sipil (Civilians) Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah
• Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
• Penerapan Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Polri Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Cabul Di Polresta Padang
• Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai Silokek Di Kabupaten Sijunjung
• Penertiban Pengamen Di Perempatan Jalan Yang Dilakukan Dalam Rangka Ketertiban Umum Oleh Pemerintah Kota Padang
• Penertiban Tanah Milik Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Ii Sumatera Barat Yang Dikuasai Masyarakat Disusun Oleh :
• Penertiban Wanita Tuna Susila Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
• Penetapan Orang Tua Oleh Pengadilan Agama Sebagai Wali Terhadap Penjualan Harta Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 0295/Pdt.P/2016/Pa.Pdg.)
• Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai
• Pengakhiran Sepihak Perjanjian Investasi Indonesia-Belanda
• Pengalihan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Pengaruh Kedudukan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang)
• Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Ditinjau Dari International Covenant On Civil And Political Rights Dan European Convention On Human Rights (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab Di Tempat Kerja Swasta Dalam Putusan European Court Of Justice Nomor C-157/15 Dan C-188/15
• Pengaturan Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Menurut International Civil Aviation Organization (Icao) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Kawasan Lindung Dan Pelaksanaannya Di Kota Padang
• Pengaturan Pembatasan Hakim Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Putusannya Bersifat Ultra Petita Menunur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Pengaturan Penetapan Sementara Pengadilan Atas Pelanggaran Hak Cipta Dan Prakteknya Di Indonesia
• Pengaturan Penggunaan Rokok Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Pengaturan Transparansi Keuangan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Yang Diubah Dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
• Pengawasan Atas Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Super Indra Di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang
• Pengawasan Dalam Penggunaan Bahan Peledak Dalam Pertambangan Batu Kapur Oleh Pt Semen Padang
• Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Periode 2014- 2019 Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat Dan Maksiat
• Pengawasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Di Kota Padang
• Pengawasan Izin Usaha Tempat Hiburan Cinema Xxi Di Plaza Andalas Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Dalam Negeri Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Dan Jaminan Produk Halal Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh
• Pengawasan Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
• Pengawasan Terhadap Kegiatan Penimbunan Lahan Mangrove Di Kota Tanjungpinang
• Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara Oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
• Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (Act) Cabang Sumatra Barat Sebagai Nazhir Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Pengelolaan Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengelolaan Objek Wisata Great Wall Of Koto Gadang Di Kabupaten Agam
• Pengelolaan Objek Wisata Hutan Kota Dan Taman Satwa Antara Pemerintah Daerah Dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera Di Pasaman Barat
• Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gor H.Agus Salim
• Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh Pt Semen Padang
• Pengelolaan Zakat Di Bank Mandiri Syari’ah Di Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Koridor Jalan Jenderal Sudirman Dan Khatib Sulaiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang
• Penggajian Pegawai Honor Dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Sekretariat Kota Padang
• Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Batusangkar
• Pengurusan Perizinan Sekolah Filial Oleh Dinas Pendidikan Di Kota Padang
• Pengusahaan Sumberdaya Air Untuk Penyediaan Air Bersih Oleh Pt Adhya Tirta Batam Sebagai Perusahaan Swasta Di Pulau Batam
• Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika
• Penjatuhan Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman
• Penjualan Objek Hak Tanggungan Secara Di Bawah Tangan Oleh Debitur (Studi Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang)
• Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang)
• Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Dalam Program Kemitraan Inti-Plasma Di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. (Studi Kasus: Penyediaan Kebun Kelapa Sawit Oleh Pt Eka Dura Indonesia Bersama Dengan Kud Sumber Rezeki)
• Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Study Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang)
• Penyelesaian Perkara Perceraian Degan Alasan Zina Yang Diputus Dengan Perceraian Biasa Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/Pa.B¬¬Kt)
• Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Antara Pt. Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang Dengan Nasabah Debitur Oleh Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang (Perkara No. 89/Pdt.G/2014/Pn-Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Pt. Axa Mandiri Cab. Padang
• Penyelesaian Sengketa Klausul Eksenorasi Parking Area Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (Studi Kasus:Putusan Nomor 186/ Pdt.G/2015/Pn. Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Silinder Head/Dexel Mobil Di Bpsk Kota Padang (Studi Kasus No: 053/P3k/Viii/ 2015)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pola Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang (Studi Kasus Perkara No. 43/Pts/Bpsk-Pdg/Arbt/X/2014)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Iklan Yang Tidak Benar Dan Jelas Tentang Kegunaan Dan Fungsi Suatu Barang Pada Perkara Nomor: 81/P3k/Xi/2014 Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Untuk Ruang Terbuka Hijau Di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh
• Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Tanah Datar )
• Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Jalur Pendakian Gunung Singgalang , Kenagarian Pandai Sikek Oleh Penyidik Polsek X Koto, Kabupaten Tanah Datar
• Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik (Studi Di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)
• Peran Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Kua Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)
• Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia
• Peran Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung
• Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (Sid)
• Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Pembangunan Shelter Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana
• Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Ppns Bpom) Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Sumatera Barat
• Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Ilegal Di Kota Padang (Studi Kasus Di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Padang)
• Peran Satuan Lalu Lantas (Satlantas) Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar
• Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Afghanistan (2014) Ditinjau Menurut Hukum Pengungsi Internasional
• Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Agam)
• Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh
• Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Padang (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Peranan Kepolisiandalam Menanggulangi Kenakalan Anak Dalam Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang
• Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Perlindungan Penyiaran Konten Budaya Lokal Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Payakumbuh)
• Peranan Metode Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Oleh Penyidik (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Peranan Ninik Mamak Dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar
• Peranan Non Government Organization (Ngo) Dalam Proses Perlindungan Hukum Lingkungan Internasional (Studi Kasus: Investigasi Greenpeace Tahun 2011 Terhadap Pemakaian Kayu Ramin Dalam Kandungan Bubur Kertas Oleh Perusahaan Asia Pulp And Paper Di Perawang Riau)
• Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Padang
• Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Biaro Bukittinggi
• Peranan Unit Polisi Satwa K-9 Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
• Peranan Unit Reskrim Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Unit Reskrim Lubuk Begalung Skripsi
• Perbandingan Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut Kuhap Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana Belanda
• Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Murtad Melalui Putusan Verstek Dan Akibat Hukum Studi Putusan Nomor 580/6/2016/Pa.Bkt
• Perjanjian Antara Pt. Safinatun Najah Salsabil Dengan Calon Jema’ah Umrah Dalam Rangka Pemberangkatan Jemaah Umrah Di Kota Pariaman
• Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Telkom Tbk Dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Karyawan
• Perjanjian Kerjasama Penambangan Pasir Dan Batu (Sirtu) Antara Pt. Expo Indomas Perkasa Dengan Pemilik Lahan Tambang Di Desa Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman
• Perjanjian Kerjasama Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Pt.Pupuk Iskandar Muda(Pim) Dengan Distributor Cv.Tani Karya Cabang Padang Pariaman
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat
• Perlidungan Terhadap Terumbu Karang Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Hukum Internasional
• Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Di Polresta Padang
• Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying Dalam Mewujudkan Restorative Justice Di Polresta Padang
• Perlindungan Hukum Oleh Perwakilan Diplomatik Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Malaysia
• Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Jual-Beli Online Melalui Internet Pada Forum Olx
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus Polres Kota Payakumbuh)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak P2tp2a Provinsi Sumatera Barat)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Reksadana Pt. Antaboga Deltasekuritas Indonesia ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838k/Pdt/2011 )
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Pariaman
• Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas Iia Biaro Bukittinggi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pada Kawasan Bekas Pangkalan Udara Di Nagari Gaduik Kabupaten Agam
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional ; Kekerasan Kelompok Bokoharam Di Nigeria
• Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr)1966 Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadapa Anak Dalam Konflik Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina Dari 2014 Sampai Dengan 2017)
• Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Outsourcing Pt. Bakri Karya Sarana Di Rsup. M. Djamil Padang
• Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Antara Biro Penyelenggara Ibadah Umroh Dengan Calon Jemaah (Studi Pada Pt. Bumi Minang Pertiwi)
• Pertanggungjawaban Pidana Bidan Yang Melakukan Malapraktik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 963 K/Pid.Sus/2013)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
• Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Terhadap Kesalahan Medis Yang Dilakukan Oleh Dokter
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Deelneming) (Studi Di Pengadilan Negeri Painan)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali Adhal Terkait Penetapan No 0204/Pdt.P/2016/Pa.Prm Di Pengadilan Agama Pariaman
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)
• Pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Perkara Nomor 04/Kppu-I/2016 Tentang Perjanjian Penetapan Harga
• Perubahan Adat Nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok
• Perubahan Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
• Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Pidana Kerja Sosial Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Pendekatan Keadilan Restoratif
• Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah
• Prosedur Penetapan Tapal Batas Laut Antar Negara Yang Berdekatan Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982
• Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha Oleh Pt. Mutiara Agam Di Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
• Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Delik Adat Zina Menurut Sistem Kelarasan Koto Piliang (Studi Di Kenagarian Pandai Sikek)
• Roya Sertipikat Hak Tanggungan Sebagai Bukti Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah Di Kabupaten Padang Pariaman
• Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual-Beli Tanah Kaum Suku Koto Di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Padang Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Perkara Nomor:90/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)
• Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran
• Studi Komparatif Tentang Keterangan Ahli Forensik Sebagai Alat Bukti Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Inggris
• Studi Komparatif Tindak Pidana Homoseksual Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam
• Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari’at Islam Dalam Qanun Dan Hukum Pidana Di Indonesia
• Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Lion Air Kepada Penumpang Dengan Ditundanya Keberangkatan Penerbangan (Studi Kasus Bandara Internasional Minangkabau)
• Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penawaran Umum
• Tanggung Jawab Perusahaan Efek Dalam Melaksanakan Transaksi Efek Dengan Cara Jarak Jauh (Remote Trading)
• Tanggung Jawab Ud Cempaka Mobilindo Padang Terhadap Barang Cacat Akibat Kelalaian Dalam Pembiayaan Konsumen
• Tataniaga Satwa Liar Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora Dan Hukum Di Indonesia
• Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan United Nations Commission On International Trade Law (Uncitral) Arbitration Rules Dan Implementasinya Di Indonesia
• Upaya Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba
• Upaya Hukum Pihak Ketiga Dalam Peralihan Hak Milik Objek Jaminan Leasing Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (Studi Kasus Perkara Nomor 065/P3k/Viii/2013)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Kota Pariaman (Studi Polres Kota Pariaman )
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Polresta Bukittinggi)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Yang Dilakukan Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor Oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Padang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rejang Lebong
• Upaya Penegakan Hukum Melalui Non Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Padang Utara
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Daftar G Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Di Kota Padang
• Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pengemis Di Kota Bukittinggi
• Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kota Solok
• Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Lima Puluh Kota
• Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Di Kabupaten Tanah Datar
• Upaya Satuan Reserse Narkoba Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi
• Upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Padang
• Urgensi Pengadopsian United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights Dalam Hukum Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sektor Bisnis
• Wujud Tanggung Jawab Negara Mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Di Indonesia

Tahun 2017

• Akibat Dwelling Time Di Pelabuhan Teluk Bayur Tehadap Perdagangan Internasional Berdasarkan World Trade Organization (Wto) Agreement On Trade Facilitation
• Akibat Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Oleh Dewan Perwakilan Rakyat
• Akibat Hukum Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Terhadap Pihak Ketiga (Studi Pada: Pt. Hidayah Delapan Enam)
• Akibat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas Ib
• Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Pengelolaan Perikanan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Analisis Pengaturan Sanksi Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Analisis Perbandingan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2496 K/Pdt/2012 Tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Pasar Modal Dalam Reksadana Kontrak Investasi Koletif Antara Pt. Bni (Persero) Tbk Cabang Kupang Dengan Investor
• Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Tentang Sengketa Tanah Waris Dalam Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2014/Pa.Pdg. Di Pengadilan Agama Padang (Studi Kasus: Nomor 0147/Pdt.G/2014/Pa.Pdg)
• Analisis Yuridis Pengaturan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Pssi) Menurut Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Statuta Fédération Internationale De Football Association (Fifa) (Studi Kasus Sanksi Administratif Pssi Oleh Kementrian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2015)
• Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xii/2014 Dan Nomor 36/Puu-Xiii/2015 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pariaman (Dalam Perkara Pidana No : 7/Pid.Sus-Ank/2016/Pn/Pmn)
• Aspek Legalitas Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dalam Kerangka Penyelamatan Sandera Korban Pembajakan Di Wilayah Negara Lain Dilihat Dari Perspektif Hukum Internasional (Suatu Studi Mengenai Kemungkinan Penggunaan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Kerangka Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia (Wni) Di Filipina)
• Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Sebagai Salah Satu Badan Usaha Dalam Pranata Hukum Perusahaan Di Indonesia
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Pengaadilan Negeri Padang)
• Disparitas Putusan Hakim Tentang Gugatan Perdata Nomor:12/Pdt.G/2012/Pn.Pdg Antara Pt.Basko Minang Plaza Melawan Pt.Kereta Api Indonesia (Persero)
• Disparitas Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)
• Efektifitas Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan
• Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar
• Eksekusi Hak Tanggungan/ Grosse Akta Akibat Wanprestasi (Pada Perkara Nomor : 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi)
• Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha Di Kota Padang
• Erjanjian Sewa Menyewa Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Purus Milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Padang Antara Pihak Pengelola Dengan Pihak Penyewa
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Painan
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Padang
• Fungsi Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Kehormatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003
• Fungsi Statistik Kriminal Dalam Kinerja Kepolisian Untuk Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana (Studi Polres Solok Selatan)
• Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kkn Menuju Eks Kebun Kelapa Hibrida Olehpemerintah Kabupaten Pasaman Barat
• Hukum Perkawinan Antar Suku Jawa Dan Suku Mentawai Di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
• Implementasi Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Tahun 2009 Terhadap Hukum Nasional Indonesia
• Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Implementasi Perjanjian Impor Bersyarat Loco Dalam Pengangkutan Minyak Jadi ( Studi Di Pt. Pertamina Teluk Kabung )
• Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Menentukan Status Anak Luar Kawin
• Implikasi Hukum Putusan Praperadilan N0.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel. Dalam Kasus Praperadilan Budi Gunawan Sebagai Yurisprudensi Terhadap Proses Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
• Kajian Yuridis Tentang Eksaminasi Putusan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Indonesia
• Kebijakan Targeted Killingoleh Amerika Serikat (As) Di Afghanistan Sebagai Pelaksanaan Asas Self-Defenseditinjau Menurut Perspektif Hukum Internasional
• Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau Di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh
• Kedudukan Dan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh Dalam Kekuasaan Kehakiman
• Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman
• Kedudukan Hukum Seseorang Berkelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Waris Secara Hukum Islam
• Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Wadah Berserikat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Di Sumatera Barat Tahun 2016)
• Kewajiban Cuti Bagi Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Kembali Pada Daerah Yang Sama Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
• Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat Dalam Pengawasan Penggunaan Fasilitas Negara Oleh Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah
• Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengawasan Hakim Kontitusi
• Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
• Kompetensi Mahkamah Syar'iyah Dalam Penyelesaian Perkara Jinayah Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 070 Sk/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
• Konsep Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Bentuk Pelaksanaanya Pada Toko Bangunan Dan Alat Kebutuhan Harian Lainnya Di Kenagarian Barulak Kabupaten Tanah Datar
• Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang
• Mekanisme Pencegahan Dan Penangulangan Praktik Dumping Oleh Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional
• Pebatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Oleh Pengadilan Agama Surakarta
• Pedoman Pelaporan Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri) G4 ( Studi Kasus Pt Pt Aneka Tambang/Antam (Persero) Tbk)
• Peelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Oleh Dinas Pemerintah Kota Padang
• Pelaksaan Bank Garansi Dalam Pemberian Jaminan Tender Bond Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh
• Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1b Batusangkar
• Pelaksanaan Gadai Sawah Hasil Dari Harta Pencaharian Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok
• Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Rangka Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas Ii Tanjung Pati
• Pelaksanaan Hak Istimewa (Privilige) Dalam Kepailitan Di Pengadilan Niaga Kota Medan
• Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Klas Ii.B Lubuk Sikaping
• Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Pidana Yang Sedang Menjalani Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang)
• Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Tahap Penyidikan ( Studi Kasus Polres Kabupaten Sijunjung)
• Pelaksanaan Hukum Terhadap Pengelolaan Danau Maninjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Pariaman
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Sumbar)
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang
• Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (E-Auction) Terhadap Jaminan Kredit Macet Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Kota Padang
• Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Oleh Pemerintah Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Bentuk Kewajiban Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Untuk Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Di Rumah Tahanan Negara Klas Ii B Padang Panjang
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Muara Padang
• Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Di Nagari Simalanggang Dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Di Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Hak Milik Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Satpol Pp Terhadap Pelacuran Di Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 (Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005)
• Pelaksanaan Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lingkungan Obyek Wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul Yogyakarta
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pt.Bprs Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Jaksa Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat Di Kabupaten Kampar
• Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Kesepakatan Diversi (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bukittinggi)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kota Padang Berdasarkan International Labour Organization (Ilo) Convention Concerning Labour Inspection In Industry Labour And Commerce 1947(C081)
• Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Timur
• Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Kota Padang
• Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin Di Kota Solok
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Solok Selatan
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan ( Studi Di Polsek Padang Timur )
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Kepolisian Resor (Polres) Kota Solok)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polsek Padang Timur
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran Di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Di Kepolisian (Studi Di Polresta Padang Panjang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Polres Kota Payakumbuh
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polresta)
• Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Polresta Padang
• Pelaksanaan Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengamatan Terhadap Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Solok
• Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Australia Menurut Hukum Perjanjian Internasional (Studi Kasus Adrian Kiki Ariawan)
• Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise Contract) Pada Bisnis Waralaba Bimbingan Belajar Study Pada Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Quantum Kids Bukittinggi
• Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Cabang Kota Padang
• Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Di Kepolisian Resor Kota Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pencabulan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Akibat Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Padang Nomor: 0848/Pdt.G/2015/Pa.Pdg)
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berupa Barang Bukti Uang Yang Dirampasa Untuk Negara Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Pelaksanaan Putusan Permanent Court Of Arbitration (Pca)Dalam Sengketa Filipina Vs Tiongkok Dalam Hal Menciptakan Stabilitas Perdamaian Dan Keamanan Di Laut China Selatan
• Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahguna Narkotika Dirumah Sakit Hb Saanin Padang
• Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ( Kan ) Koto Tangah Kota Padang Nomor Sk.04/Kan/Kt/Iii/2016 Dalam Larangan Kawin Sasuku
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyidik Polri Dalam Penyimpanan Benda Sitaan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Pt Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dprd Kota Padang Tahun 2015-2016
• Pelaksanaan Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)
• Pembagian Harta Bersama Antara Suami Dan Isteri Kedua Setelah Terjadi Perceraian ( Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2012/Pa.Bpp )
• Pembatalan Perceraian Bagi Penganut Agama Kristen Katholik Ditinjau Dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Perkara Nomor : 311/Pdt.P/ 2015/Pn.Sda)
• Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Nomor 0769/Pdt.G/2014/Pa.Pdg)
• Pembatalan Putusan Arbitrase Tentang Pembangunan, Pengelolaan, Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia Di Taman Impian Jaya Ancol Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Perkara Nomor : 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr)
• Pemberhentian Kepala Daerah ( Studi Kasus Pemberhentian Aw. Nofiadi Mawardi. S.Psi Dari Jabatannya Sebagai Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021)
• Pemberian Izin Pendirian Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas
• Pemberian Izin Usaha Percetakan Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Padang Timur
• Pemisahan Piutang Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perbankan Sebagai Korporasi Dari Piutang Negara (Studi Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Padang)
• Pemungutan Pajak Air Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
• Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Payakumbuh
• Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin
• Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Ibuah Kota Payakumbuh
• Penagihan Pajak Hotel Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Kota Padang
• Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Remaja Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Tidak Mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ( Studi Kasus Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan )
• Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)
• Pencatatan Anak Angkat Ke Dalam Kartu Keluarga Di Kabupaten Lima Puluh Kota
• Penegakan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Insider Trading Di Bursa Efek
• Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Plat Nomor Palsu Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Sijunjung)
• Penerapan Asas Kemanusiaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Reproduksi
• Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Persidangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
• Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Bukittinggi Sumatera Barat (Valdino, 1210113080, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, 2017 )
• Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Unit Usaha Syariah Bank Nagari)
• Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terhadap Usaha Waralaba (Studi Pada Waralaba Tansu Om Chenk Di Payakumbuh)
• Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim
• Penerapan Pidana Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Solok)
• Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Panjang Dalam Perkara No.36/Pid.Sus/2016/Pn. Pdp. (Kesehatan))
• Penerapan Prinsip Presumption Of Liability Atas Kerugian Konsumen Akibat Kehilangan Barang (Studi Kasus Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk
• Penerapan Prinsip Syariah Dalam Bidang Usaha Multi Level Marketing (Mlm) Pada Pt Ufo Bkb Syari’ah Cabang Padang
• Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Penawaran Umum Obligasi
• Penerapan Putusan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ( Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)
• Penerapan Sanksi Administrasi Akibat Terlambat Membayar Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Payakumbuh
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2016/Pn Bsk Di Pengadilan Negeri Batusangkar
• Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polresta Pariaman)
• Penerbitan Izin Penyelenggaraan Optikaloleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (Studi Di Kota Jambi Tahun 2017)
• Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Bagi Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
• Penerbitan Obligasi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Penertiban Izin Gangguan Terhadap Usaha Barber Shop Di Kota Padang
• Penertiban Pedagang Bunga Di Kawasan Jalur Hijau Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang
• Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
• Penertiban Terhadap Izin Klinik Kesehatan Di Pt. Mitra Kerinci (Ptmk) Sangir Kabupaten Solok Selatan
• Penetapan Apbdesa Dalam Hal Keterlambatan Pencairan Dana Desa Untuk Program Pembangunan Masyarakat Di Desa Balai Naras Kota Pariaman
• Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Akses Objek Wisata Batu Kalang Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati Di Kabupaten Kerinci
• Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 94/Pdt.Sus-Bpsk/2015/Pn.Tsm Tentang Pembatalan Putusan Bpsk Nomor : 55/A/Bpsk-Kota.Tsm/Xi/2015
• Pengaturan Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation
• Pengaturan Keselamatan Penerbangan Pada Sistem Manajemen Keselamatan Menurut Annex 19 To The Convention On International Civil Aviation Dan Issa Standards Manual (Issm) Serta Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Dalam Penjaminan Modal Langsung Berkaitan Sengketa Perusahaan Joint Ventures Di Indonesia
• Pengaturan Polluter-Pays Principle Dalam Kasus Pencemaran Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Pengaturan Tanggung Jawab Negara, Belligerent/ Insurgent Dan Perorangan Terhadap Penculikan Dan Penyanderaan Wartawan Perang Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional ( Studi Mengenai Penculikan Dan Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia Yang Bertugas Di Irak Tahun 2005 )
• Pengaturan Tentang Perlindungan Laut Menurut International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships (Marpol) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Terhadap Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area)Menurut Hukum Nasional Dan Internasional
• Pengawasan Dana Desa Di Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur Ix Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang Dalam Upaya Pemenuhan Jam Mengajar Guru Sebagai Syarat Sertifikasi Guru Di Sekolah Menengah Pertama Kota Padang
• Pengawasan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Mata Uang Rupiah Logam Rp 100,00(Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp 200,00(Dua Ratus Rupiah) Di Masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung
• Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Fasilitas Taman Penitipan Anak Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Izin Praktik Dokter Hewan Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Negeri Sebagai Konsekuensi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean
• Pengelolaan Alahan Panjang Resort Sebagai Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
• Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pengelolaan Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
• Pengelolaan Sumber Daya Laut Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Padang
• Pengelolaan Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi Sebagai Upaya Pelestarian Satwa
• Pengelolaan Zakat Oleh Dompet Dhuafa Singgalang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Pengelolaan Zakat Produktif Di Kecamatan Lintau Buo Utara Oleh Badan Aml Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011
• Penggunaan Polis Asuransi Sebagai Jaminan Pinjaman Uang Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 Cabang Padang
• Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Payakumbuh
• Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Penunggak Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Tunggul Hitam Kota Padang
• Penunjukan Penasehat Hukum Secara Prodeo Oleh Hakim Untuk Terdakwa Kasus Pembunuhan
• Penyediaan Taman Kota Oleh Pemerintah Kota Padang
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman
• Penyelesaian Penghitungan Dan Pembayaran Eskalasi Pada Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pt. Waskita Karya (Persero) Tbk Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karimun
• Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Cabul Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang
• Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Tinggi Di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang Berdasarkan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/Pn.Pdg Pengadilan Negeri Klas Ia Padang
• Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Mengenai Warkah Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Bpsk Padang (Perkara Nomor 75/P3k/Xi/2015 Antara Pt.Toyota Astra Finance Dengan Pembeli)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi Perkara Nomor 08/Bpsk/Perkara/X/2016 Dalam Perjanjian Leasing
• Penyelesaian Sengketa Murabahah Koperasi Mitra Sejati (Sahabat Ukm) Di Pengadilan Agama Kelas Ib Bukittinggi (Studi Kasus Perkara No. 0611/Pdt.G/2015/Pa.Bkt)
• Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di World Trade Organization: Studi Kasus Korea—Anti Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia (Ds312)
• Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Yang Disalurkan Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Terhadap Anggota Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Sendawu Di Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)
• Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
• Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial Dari Sektor Perusahaan Di Kota Padang
• Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Peran Satlantas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Sopir Angkot Remaja Di Kota Padang
• Peran Unit Polisi Satwa Ca-Nine (K-9) Pada Tahap Penyidikan Dalam Mencari Barang Bukti Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
• Peranan Indonesia Sebagai Anggota International Sea-Bed Authority Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dasar Laut Dalam Menurut Konvensi Hukum Laut 1982
• Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)
• Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Oleh Pengemudi Sepeda Motor (Studi Polsek Padang Timur Kota Padang)
• Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polresta Padang)
• Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Singapura Dalam Upaya Penindakan Konkrit Terhadap Pemberantasan Para Koruptor Yang Melakukan Pelarian Ke Singapura
• Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternakan Ayam Broiler Antara Peternak Plasma Di Kabupaten Kerinci Dengan Pt. Ciomas Adisatwa (Japfa Group) Unit Bungo Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Perjanjian Kerjasama Dalam Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Sistem E-Payment Trans Padang Dan Pelaksanaannya Antara Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Dengan Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
• Perjanjian Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang Di Bogor Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan Pt. Cendrawasih Mulo Ano Dan Pelaksanaannya
• Perjanjian Peralihan Hak Milik Kekayaan Negara Melalui Tukar Guling (Ruislag) Dalam Pembangunan Tangcity Mall
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tidak Diterbitkannya Warkah Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit
• Perlindungan Hukum Dalam Kerjasama Promosi Lagu Perdana Antara Universal Music Indonesia Dengan Radio Sushi Fm Padang
• Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Situs Penyedia Unduh Lagu Gratis Dalam Media Internet Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Jual – Beli Rokok Dikecamatan Padang Timur Kota Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Eksploitasi (Studi Kasus Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (Studi Polresta Padang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang ( Studi Kasus Di Polres Kabupaten Sijunjung)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Saat Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Hal Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat(Bpr) Pekanbaru
• Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Akibat Kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas(Studi Kasus: Kecelakaan Bus Kampus Unand)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt Amp Plantation
• Perlindungan Paten Asing Yang Telah Didaftarkan Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Perlindungan Upah Tehadap Karyawan Pt Perkebunan Nusantara Iii Pada Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara Sebelum Dan Setelah Terjadinya Pemisahan (Spin-Off)
• Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr)
• Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Gedung Di Lingkungan Pt. Chevron Pasific Indonesia ( Studi Kasus Terhadap Perkara No. 4/Kppu-L/2009 )
• Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Di Kota Pariaman
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Diplomat Asing Di Negara Penerima Menurut Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Wali Nagari Barulak Kabupaten Tanah Datar
• Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Sebagai Coorporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Oleh Perbankan
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Muaro)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pengedar Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan
• Perubahan Bentuk Hukum Pegadaian Dari Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) Persero Menurut Pp Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Persero
• Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dalam Putusan Mk Nomor 97/Puu-Xi/2013
• Proses Pelaksanaan Pembuktian Tilang Kendaraan Bermotor Di Kota Padang
• Proses Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orangterhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Padang
• Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Solok)
• Proses Peningkatan Status Jual Beli Atas Tanah Hak Milik Dengan Akta Dibawah Tangan Ke Akta Otentik Pada Kantor Notaris Dan Ppat H. Irmik S.H.,M.H. Di Kota Bekasi Jawa Barat
• Putusan Pengajuan Keberatan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Dan Kasasi Di Mahkamah Agung Terhadap Sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 008/Pts/Bpsk-Pdg/Arbt/Iii/2015 Tentang Asuransi Jiwa Kredit
• Putusan Verstek Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Hakim (Nomor : 07/Pdt.G/2015/Pn.Padang)
• Realisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi
• Relevansi Independensi Kelembagaan Dengan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
• Sejarah Pengaturan Pidana Uang Pengganti Dan Praktik Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang)
• Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara Pt Arpec Dengan Rang Tuo Damri Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt/2014)
• Studi Perbandingan Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Indonesia Dan Independent Commission Against Corruption (Icac) Hongkong
• Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grab Terhadap Penumpang Layanan Grabbike Di Jakarta
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Akibat Jatuhnya Sampah Luar Angkasa (Space Debris) Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Jatuhnya Sampah Luar Angkasa Di Sumenep)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Satwa Liar Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Menurut Convention On Biological Diversity (Cbd) Dan Hukum Lingkungan Indonesia
• Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Perantara Pedagang Efek Di Pasar Modal
• Tanggung Jawab Pt. Bahtera Citra Mandiri Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Semen Padang Dengan Pt. Bahtera Citra Mandiri Tentang Perjanjian Angkutan Semen Bag
• Tanggung Jawab Pt. Pelindo Ii Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Teluk Bayur Padang
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Kecamatan Iv Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman
• Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perekrutan Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Euthanasia Di Indonesia (Perbandingan Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda)
• Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Ahli Waris Buronan Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pk/Pid.Sus/2012)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang
• Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang
• Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Kurang Lengkapnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi
• Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Bagi Pengandara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Kota Padang
• Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Punk Di Kota Payakumbuh
• Upaya Penanggulangan Pelanggaran Uji Tipe Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Satlantas Di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Di Kota Padang (Studi Polresta Padang)
• Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Di Kelurahan Kampung Jawa Dan Kelurahan Nan Balimo Kota Solok
• Upaya Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tanah Datar
• Upaya Perlindungan Dan Bantuan Hukum Oleh Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Di Taiwan
• Upaya Unit Reskrim Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Wilayah Hukum Polsek Padang Selatan)

Tahun 2016

• Akibat Hukum Tidak Disetornya Premi Oleh Agen Asuransi Pada Pihak Perusahaan Asuransi (Studi Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang Panjang)
• Aksesibilitas Dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Analisis Hukum Pada Loan Agreement Antara Indonesia Dengan World Bank Dalam Penerapan Asas Kedaulatan Negara Pada Masa Orde Baru (1969-1998)
• Analisis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Seseorang Yang Didakwa Melanggar Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Analisis Tentang Kerjasama Interpol Dan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Lintas Batas Negara
• Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/Pn.Niaga.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)
• Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No.04/Pdt.G/2013/Pn.Lbs Tentang Perkara Sengketa Perjanjian Pemborongan Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian The Generalized System Of Preferences (Gsp) Oleh Amerika Serikat Kepada Indonesia
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/Puu-Xii/2014 Terkait Pengujian Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Analisis Yuridispasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
• Aspek Hukum Alih Teknologi Di Bawah Perjanjian Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips) Di Indonesia
• Asuransi Kepemilikan Rumah Sebagai Jaminan Kredit Perumahan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Kencana Graha-Batam
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kota Padang (Studi Di Polresta Padang)
• Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Wilayah Hukum Polsek Pauh
• Faktor Penyebab Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
• Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Padang (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Dari Mahkamah Konstitusi
• Gagasan Pembentukan Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
• Giving Access Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Menurut Hukum Nasional Indonesia Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982
• Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2010)
• Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst)
• Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
• Hak-Hak Keperdataan Terhadap Tindakan Aborsi (Analisis Perbandingan Antara Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)
• Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Padang
• Harmonisasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012 Antara Pt.Nissan Motor Indonesia Vs Ludmilla Arif Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penetapan Dan Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia
• Hubungan Restorative Justice Dengan Pidana Adat Minangkabau
• Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Implementasi Peran Inspektorat Dalampengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Implementasi Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Memberikan Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Dan Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xii/2015 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Seleksi Hakim Menurut Pasal 24b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Independensi Peradilan Militer Dalam Prinsip Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia
• Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi (Air Panas Bukik Gadang) Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Untuk Usaha Pariwisata Kabupaten Solok
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Jkt.Pst Tentang Pengajuan Permohonan Pailit Pt. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
• Karakteristik Spbu Yang Bersertifikasi Pasti Pas Di Kota Bukittinggi
• Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang
• Kebijakan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Anak Akibat Perceraian Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Campuran)
• Kedudukan Hukum Usaha Ojek Online Sebagai Angkutan Jalan Di Jakarta (Studi Pada Pt.Go-Jek Indonesia)
• Kedudukan Korban Tindak Pidana Sebagai Subjek Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Kedudukan Rekonstruksi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa ( Studi Kasus Polsek V Koto Kampung Dalam)
• Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kepastian Hukum Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (Iup) Produksi Di Provinsisumatera Barat
• Ketentuan Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2011 – 2013
• Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia
• Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Uji Materiil Terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
• Kewenangan Mahkamah Partai Sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Pemanfaatan Lahan Bekas Pertambangan Menjadi Kawasan Pariwisata Di Kota Sawahlunto
• Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)
• Kompetensi Peradilan Agama Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah
• Konsekuensi Perdamaian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Polisi No. Pol : Lp/199/Xi/2013/Lantas Polres Pasaman)
• Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
• Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pelaksanaan Akad Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi
• Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Aturan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Padang
• Pelaksanaan Dan Tanggungjawab Dalam Perjanjian Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit Antara Pt. Rigunas Agri Utama Dengan Pt. Arkato
• Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Oleh Pejabat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Pasaman Barat)
• Pelaksanaan Diskresi Polisi Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi
• Pelaksanaan Diskresi Polisi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Padang Berdasarkan Pp Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang (Studi Di Polresta Padang
• Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Nomor S-259/Wkn.04/Knl.01/2015 Akibat Kredit Macet Pada Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. Divisi Danamon Simpan Pinjam Unit Talang Banjar Kota Jambi
• Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumatera Barat
• Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) (Studi Di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Hukum Atas Pemeliharaan Dan Perawatan Pohon Atau Tanaman Dijalur Hijau Dan Tempat Umum Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Hak Narapidana Menurut Uu No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas Ii B Muaro Sijunjung)
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat Berdasarkan Perwako Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pemerintah Kota Payakumbuh
• Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Tuapejat
• Pelaksanaan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Akibat Pencabutan Izin Usaha Di Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pariaman Sebagai Hak-Hak Narapidana
• Pelaksanaan Pembayaran Ekspor-Impor Menggunakan Letter Of Credit (L/C) Secara Elektronik Pada Pt.Bank Bni Cabang Padang
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Lbh Padang)
• Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Hak Yang Di Dapat Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Payakumbuh
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pnsd) Pada Pemerintah Kota Solok
• Pelaksanaan Pembinaan Asimilasi Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang
• Pelaksanaan Pemungutan Zakat Gaji Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kabupaten Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
• Pelaksanaan Penagihan Iuran Bagi Peserta Yang Tidak Membayar Premi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Padang
• Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Dan Orang Di Kejaksaan Negeri Pariaman (Studi Dalam Perkara No.146/Pid.B/2013/Pn.Prm)
• Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar Berdasarkan Undanmg-Undanmg Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Polda Riau Di Kabupaten Pelalalwan
• Pelaksanaan Pencabutan Izin Operasional Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (Studi Kasus Pada Pt Bpr Mitra Bunda Mandiri Painan)
• Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Kota Padang
• Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok
• Pelaksanaan Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang
• Pelaksanaan Penetapan Itsbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Air Limbah Industri Minyak Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Auditor Halal Internal (Ahi)Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh Lppom-Mui Sumbar Di Kota Padang Berdasarkan Perlindungan Konsumen Dan Jaminan Produk Halal
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perbankan Syariah Pada Bank Nagari Syariah Padang
• Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh
• Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hubungannya Terhadap Nasabah Dan Bank
• Pelaksanaan Penyidikan Peredaran Kosmetik Berbahaya Oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat Dan Makanan ( Ppns Bpom ) Di Kota Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kampus Universitas Andalas( Studi Di Kepolisiansektor (Polsek) Pauh, Kota Padang )
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Engakibatkan Matinya Orang (Studi Di Polsek Pariangan Tanah Datar)
• Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Di Hadapan Ppat (Studi Kasus Di Kantor Notaris/Ppat Ashelfine, S.H., M.H. Kota Pekanbaru)
• Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Pada Tahap Penyidikan. (Studi Di Kepolisian Resot Kota Padang)
• Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Studi Di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Desa Jati Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman)
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tentang Pembelian Pelumas Secara Konsinyasi Antara Pt Semen Padang Dengan Pt Pertamina Lubricants
• Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Mie Kuning Dengan Merek Rumah Adat Antara Ud. Tani Mulia Dengan Pedagang Pasar Bandar Buat Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Petugas Warnet (Operator Warnet) Dengan Pemilik Warnet Di Kenagarian Batuhampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Asuransi Sinarmas (Cabang Padang) Dengan Rekanannya Dalam Asuransi Kendaraan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt.Jamkrida Sumbar Dengan Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (Kpum)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Gedung Kantor Kas Di Universitas Andalas Antara Universitas Andalas (Unand) Dengan Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Spbu Skema Codo I Antara Pt. Pertamina (Persero) Dengan Pt. Umega Sembilan Berlian
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultansi Antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Di Kota Padang Dengan Pt. Riska Engineering Konsultan
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Non E-Catalog) Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Dengan Pt Rajawali Nusindo
• Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Menggunakan Kapal Peti Kemas ( Studi Kasus Pt. Meratus Line Cabang Padang)
• Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras Melalui Darat Oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau Dan Kepri Dengan Pt. Jasa Prima Logistik Bulog
• Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Syariah Pada Bank Bni Syariah Cabang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Umkm Di Bank Mandiri Cabang Lampung
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Di Kabupaten Sijunjung
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Gelap Yang Transit Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1965 Tentang Status Pengungsi
• Pelaksanaan Praktik Makelar Tanah Di Kota Padang
• Pelaksanaan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith ) Dalam Memberikan Informasi Yang Benar Antara Tertanggung Dengan Pihak Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 Cabang Padang
• Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
• Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(Bpsk) Dalam Pembiayaan Konsumen Pada Perkara Nomor : 019/P3k/Iii/2015 Di Kota Padang
• Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Kota Bukittinggi)
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Perkara Nomor : 14/G/2015/Ptun-Pdg
• Pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang Dalam Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta
• Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kota Padang Panjang)
• Pelaksanaan Surat Kredit Berdokumen (Letter Of Credit / L/C) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perjanjian Ekspor Impor Pada Pt. Bni Cabang Padang
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Pt. Amp Plantation Di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen
• Pelaksanaan Transaksi Efek (Saham) Pada Pt. Panin Sekuritas Cabang Padang
• Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Kenagarian Taruang-Taruang Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
• Pelaksanaann Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Maal Wa Tamwil(Kjks-Bmt) Amanah Sejahtera Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang
• Pelaksanaanpemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Dihubungkan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Klas Iia Padang)
• Pelaksanan Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang
• Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Aspek Hukum Humaniter Internasional (Studi : Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Bashar Al Assad Di Suriah)
• Pelayanan Pembuatan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang
• Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Aia Pacah Sebagai Kawasan Perkantoran Daerah Kota Padang
• Pemanfaatan Tanah Kaum Sikumbang Datuk Sampono Sati Dalam Pembangunan Objek Wisata Great Wall Di Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Karena Adanya Unsur Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Nomor 0769/Pdt.G/2014/Pa.Pdg Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dalam Kaitan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009 Perihal Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa
• Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Sebagai Upaya Menjamin Hak Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang
• Pemberian Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Di Kota Batam
• Pemberian Izin Gangguan / Ho (Hinder Ordonantie) Usaha Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
• Pemberian Izin Gangguan Sebagai Instrumen Pengendalian Kebisingan Terhadap Usaha Bengkel Las Di Kota Padang
• Pemberian Izin Keramaian Untuk Pesta Pernikahan Oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan Kota Padang
• Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Mal Padang Landmark Dalam Kaitannya Dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kota Padang
• Pemberian Izin Objek Wisata Mifan Waterpark Padang Panjang
• Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pulau Cubadak Kawasan Mandeh Sebagai Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Ii B Tanjung Pati ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Ii B Tanjung Pati )
• Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Menggunakan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Putusan
• Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitaspada Pendidikan Tinggi Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandangdisabilitas
• Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Telah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
• Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)
• Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kontribusinya Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah
• Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Padang
• Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pengguna Listrik Prabayar Di Kota Padang
• Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Padang
• Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Atas Kota Bukittinggi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
• Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
• Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Uptd) Terminal Dan Parkir Simpang Aur Bukittinggi
• Pemungutan Zakat Yang Dipotong Dari Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintah Kota Padang
• Penanganan Perkara Kampanye Hitam Dan Kampanye Negatif Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pencantuman Disclaimer (Penolakan Tanggung Jawab) Dalam Situs Internet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pendaftaran Hak Tanggungan Untuk Kepastian Hukum Jaminan Kredit Perbankan Di Kota Padang
• Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepastian Hak Atas Tanah Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar
• Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polres Solok Selatan)
• Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Tentang Larangan Penggunaan Bom Tandan(Cluster Bomb) Dalam Konflik Bersenjata
• Penerapan Asas Kekeluaargaan Pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak
• Penerapan Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah Di Kota Padang
• Penerapan Hukuman Disiplin Pns Pada Pegawai Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang Berdasarkan Sistem Absensi Fingerprint
• Penerapan Ketentuan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Penerapan Pasal 18 Ayat (1) Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Putusan Pengadilan Militer Padang No.105-K/Pm 1-03/Al/Xl/2012 Mengenai Perbuatan Menghalang – Halangi Kerja Wartawan
• Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Rpodeo Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang
• Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/Pmk.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Energi Sejahtera Mas
• Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
• Penerapan Prinsip Free And Prior Informed Consent (Fpic) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembangunan Plta Di Nagari Guguak Malalo
• Penerapan Prinsip Free, Prior And Informed Consent (Fpic) Dalam Pembangunan Di Tanah Ulayat (Studi Kasus: Pembangunan Terowongan Intake Plta Singkarak Di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar)
• Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Pelaksanaan Pembiayaanmurabahah Pada Bni (Bank Negara Indonesia) Syariah Cabang Padang
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batusangkar)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan (Medepleger) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bukittinggi)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotora Roda 2 (Dua) Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas I A Padang)
• Penerapan Teknik Interogasi Oleh Penyidik Polri Terhadap Tersangka Anak
• Penerbitan Bilyet Giro (Pemindahbukuan) Sebagai Alat Pembayaran Secara Giral Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Penerbitan Sertipikat Tanah Peserta Konsolidasi Pada Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Padang
• Penerepan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perseroan Terbuka (Studi Pada Pt. Japfa Comfeed Indonesia.Tbk Kantor Cabang Padang)
• Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum Di Kota Pariaman
• Penertiban Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Dharmasraya
• Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Lokasi Yang Dilarang Di Kota Padang Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014
• Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Anak Air Sebagai Jalan Penghubung Terminal Baru Kota Di Kota Padang
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Sebagai Kepentingan Umum Di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Railbus Duku - Bandara Internasional Minangkabau Sebagai Kepentingan Umum Di Provinsi Sumatera Barat
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Asset Daerah Kota Bukittinggi
• Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Tni) Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Presidensial
• Pengaturan Cagar Biosfer Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Pengaturan Drone (Pesawat Udara Tanpa Awak)Dalam Hukum Udara Internasional Dan Hukum Udara Nasional
• Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Upaya Mengatasi Perubahan Iklim Yang Disebabkan Oleh Peningkatan Emisi Dalam Kebakaran Hutan Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Hukum Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia ( Studi: Kasus Pengungsi Rohingya)
• Pengaturan Konvensi Internatonal Labour Organization (Ilo) Nomor 19 Tahun 1925 Tentang Equality Of Treatment For National And Foreign Workers As Regards Workmen’s Compensation For Accidents Dan Penerapannya Di Indonesia
• Pengaturan Lisensi Terhadap Standar Essensial Paten (Dalam Sengketa Samsung Versus Apple)
• Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Dan Musik Berdasarkan Trips Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Ditinjau Dari Hukum Internasional(Studi Kasus Kebocoran Minyak Di Teluk Meksiko Pada Tahun 2010)
• Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Menyangkut Pembinaan Anak Jalanan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pengaturan Software Game Dari Pembajakan Secara Online Menurut Hukum Nasional Berdasarkan Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trips Agreement)
• Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (Abk) Indonesia Pada Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvensi Ilo No. 188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 Di Kabupaten Serdang Bedagai
• Pengawasan Dinas Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Kantor Ragional Padang
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Padang
• Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Mineral Yang Tidak Melakukan Aktifitas Pertambangan Di Kabupaten Solok Selatan
• Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Padang
• Pengawasan Tambang Mineral Komoditas Batuan Bahan Galian Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kabupaten Padang Pariaman
• Pengawasan Terhadap Bahan Berbahaya (B2)Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Disepanjang Tepian Danau Singkarak Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
• Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Solok Selatan
• Pengawasan Terhadap Pengelolaan Air Bawah Tanah Oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Pt. Gunung Naga Mas (Ayia)
• Pengawasan Terhadap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Standar Mutu Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Pengawasan Usaha Hiburan Karaoke Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Padang
• Pengawasan Usaha Pengobatan Tradisional Ditinjau Dari Pp No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Bukittinggi
• Pengelolaan Air Tanah Untuk Penyediaan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Di Kabupaten Tanah Datar
• Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bum Nag) Di Kenagarian Sungai Talang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
• Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Padang
• Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Di Bidang Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat
• Pengelolaan Dana Desa Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Pembangunan Nagari Iii Koto Kabupaten Tanah Datar
• Pengelolaan Gelanggang Olahraga H. Agus Salim Padang
• Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pada Hutan Nagari Di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
• Pengelolaan Kawasan Batam Melalui Badan Pengusahaan Batam Serta Kaitannya Dengan Peraturan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Pengelolaan Kekayaan Nagari Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Guguak Kabupaten Padang Pariaman
• Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Tahun Anggaran 2015
• Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan
• Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Darwis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
• Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Lubuk Buaya Di Kota Padang
• Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengelolaan Pasar Sebagai Kekayaan Nagari Pada Nagari Yang Mengalami Pemekaran (Studi Pada Nagari Taluk Kabupaten Pesisir Selatan)
• Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh
• Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang
• Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Yang Dijadikan Sebagai Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam
• Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanah Datar Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
• Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kecamatan Pauh Kota Padang
• Penggantian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Hilang Di Kota Padang
• Pengikatan Deposito Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Rakyat Indone
• Pengisian Jabatan Sekretaris Nagari Di Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
• Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Nias Di Kanagarian Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab.Padangpariaman
• Pengusahaan Air Tanah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013 Di Provinsi Sumatera Barat
• Penindakan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Kegiatan Usaha/ Jasa Makanan Dan Minuman Di Kawasan Wisata Pantai Padang
• Penunjukan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Kawasan Hutan Lindung
• Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Melakukan Tindak Pidana Desersi Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Diwilayah Hukum Pengadilanmiliter I-03 Padang)
• Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga Akibat Perubahan Peruntukan Pada Kawasan Terminal Air Pacah Menjadi Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Padang
• Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Disertai Dengan Penetapan Hakim Di Pengadilan Negeri Padang
• Penyelesaian Laporan Masyarakat Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rsup M.Djamil Padang Oleh Ombudsman Sumatera Barat
• Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)
• Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Nomor 16/Kppu-L/2014 Terkait Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Untuk Pemenuhan Hak Normatif Buruh Pada Pt. Natural Sumatera Consultant, Kota Padang
• Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Di Era Reformasi
• Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Nagari Oleh Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Solok
• Penyelesaian Sengketa Dalam Rangka Perlindungan Nasabah Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan
• Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusako Kaum Jambak Antara Kaumjambak Dengan Kaum Sipanjang ( Studi Di Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan )
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(Bpsk) Kota Padang Dalam Sengketa Perjanjian Sewa Perkara No.46/P3k/Vi/2015
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Perkara Nomor 05/P3k/Ii/2016 Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Milik Kaum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota
• Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Camat Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Antara Suku Jambak Dengan Suku Melayu Oleh Kerapatan Adat Nagari Sungai Tunu Kabupaten Pesisir Selatan
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Penertiban Tanah Terlantar Terhadap Hak Guna Usaha Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Perkara Tata Usaha Negara No.30/G/2011/Ptun-Pdg)
• Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum Adat Bungo Di Wilayah Hukum Adat Desa Paku Aji, Jambi
• Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Kepada Pemerintah Di Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
• Penyesuaian Operasional Yayasan Setelah Berlakunya Uu No. 28 Tahun 2004 (Studi Pada Yayasan Wakaf Ar-Risalah Padang)
• Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana) Dalam Rangka Mendorong Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Peran Asean Coordinating Centre For Mitigation Of Haze Pollution Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
• Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
• Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Mineral Non Logam Jenis Clay Di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Peran Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Padang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kejahatan Internasional (Studi Kasus Kejahatan Internasional Di Darfur, Sudan Selatan)
• Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembalakan Liar ( Illegal Logging) Di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat)
• Peran Kerapatan Adat Nagari (Kan) Paninjauan Dalam Proses Pengangkatan Penghulu Di Nagari Paninjauan Kec. X Koto Kab. Tanah Datar
• Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Mengawasi Pendidikan Di Kota Padang
• Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Rujuk Sebagai Pejabat Pencatat Perkawinan Di Kota Padang Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
• Peran Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Studikasus Di Pengadilan Pajak)
• Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdrt)
• Peran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Di Lpka Klasii B Provinsi Sumatera Barat)
• Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polresta Padang Sidempuan
• Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padang
• Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam
• Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kabupaten Padang Pariaman
• Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Pauh V Kota Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Melayu
• Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Rangka Melindungi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Dipropinsi Sumatera Barat
• Peranan Liga Arab Dalam Menyelesaikan Konflik Di Yaman
• Peranan Pejabat Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kantor Bea Dan Cukai Bandara Internasional Minangkabau)
• Peranan Penjamin Terhadap Debitur Pailit Dalam Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ( Studi Kasus Kepailitan Gunawan Tjandra Dengan Pt.Bank Rabobank Internasional Indonesia)
• Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam
• Perizinan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Terhadap Warga Sipil Di Kota Padang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat
• Perjanjian Asuransi Antara Bank Nagari Cabang Utama Dengan Pt. Asuransi Bangun Askrida Dalam Penjaminan Uang Tunai Di Kota Padang
• Perjanjian Asuransi Antara Bank Nagari Cabang Utama Dengan Pt. Asuransi Bangun Askrida Dalam Penjaminan Uang Tunai Di Kota Padang
• Perjanjian Perwaliamanatan Dalam Penerbitan Obligasi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Rangka Pengurusan Pensiun Janda Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang (Studi Kasus Nomor Perkara 0168/Pdt.P/2014/Pa.Pdg)
• Perlindungan Hak Anak Indonesia Terhadap Penurunan Angka Kematian Anak Ditinjau Dari Millenium Development Goals (Mdg's)
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Tentang Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum International Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia Menurut Hukum Internasional
• Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Sumatera Barat
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement Dan Pelaksanaannya Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Internet Pada Forum Jual Beli Kasak Kusuk (Kaskus)
• Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Pada Pemerintahan Kota Padang Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Pada Konflik Bersenjata Suriah
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Secara Online (Online Trading)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Pengambilalihan Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pemberian Kredit Di Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengelolaan Perseroan Di Pt. Semen Padang
• Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Nasional
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Terapi Kesehatan (Bio Disc) Dengan Sistem Multi Level Marketinh (Mlm) (Pada Pt. Amoeba Internasional Q-Net Padang)
• Perlindungan Upah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt. Grafika Jaya Sumbar Di Kota Padang
• Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada Pt Arsya Sugih Barokah Di Padang
• Perlindungan Waktu Kerja Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Astra Credit Company Finance Kota Bukittinggi
• Perluasan Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014
• Pertanggungjawaban Dana Perimbangan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yangmerintangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Deelneming) (Studi Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Deelneming) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang Klas 1a Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana Penjara Mengenai Perkara Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat 2 Kuhpidana (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/Pn.Pmn) Di Pengadilan Negeri Pariaman
• Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika (Putusan Nomor. 255/Pid/B/200/Pn-Tng)
• Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Penanggulangan Bencana Alam Nasional
• Politik Hukum Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Negara
• Prosedur Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Padang
• Proses Identifikasi Forensik Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penemuan Mayat Tanpa Identitas Akibat Pembunuhan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan
• Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
• Sistem Kekerabatan Yang Dianut Oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Fhk15bt0623
• Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja
• Studi Kasus Penyelesaian Perselisihan Pembayaran Upah Pada Pt. Andalas Merapi Timber
• Studi Komparasi Pengaturan Hak-Hak Perempuan Untuk Memilih Dan Dipilih Pada Pemilihan Umum Dalam Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw), Syariah Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional Indonesia
• Tanggung Gugat Secara Perdata Terkait Kasus Pembakaran Hutan Yang Terjadi Di Sumatera Selatan Berdasarkan Pasal 1365 Bw (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Plg
• Tanggung Jawab Direksi Pt. Jasamarine Engineering Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(Studi Di Pengadilan Niaga Medan No. 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Mdn)
• Tanggung Jawab Maxindo Berkaitan Dengan Gugatan Konsumen Atas Produk Cacat Pada Perkara Nomor:78/P3k/Xii/2015 Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang
• Tanggung Jawab Pengelola Parkir Dikaitkan Dengan Klausula Eksenorasi Pada Karcis Parkir
• Tanggung Jawab Perdata Air Traffic Control (Atc) Terhadap Kecelakaan Pesawat Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat Berdasarkan The 1978 Hamburg Rules 1978
• Tanggung Jawab Pt. Angkutan Sungai Danau Dan Perairan Indonesia Ferry (Persero) Dalam Pengangkutan Penumpang Dan/Atau Barang Sebagai Penyelenggara Transportasi Air (Studi Di Dermaga Pelabuhan Bungus Teluk Kabung)
• Tanggung Jawab Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Akibat Keterlambatan Penerbangan Domestik Di Bandara Internasional Minangkabau
• Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Polres 50 Kota)
• Tindakan Negara Penerima Terhadap Penyalahgunaan Kawasan Perwakilan Diplomatik Negara Pengirim Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
• Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Perkara Pencemaran Lintas Batas Negara Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Suatu Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Oleh Negara Penerima Terkait Tindak Pidana Yang Dilakukan Diplomat Asing Di Negaranya Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
• Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.2895/K/Pdt/2010 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembebasan Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang
• Tinjauan Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Larinya Narapidana Dari Lembaga Pemasyaraktan Klas Iia Bukittinggi
• Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang
• Tinjauan Yuridis Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Prinsip Demokrasi Transparansi
• Tinjauan Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Kasus Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar (Studi Kasus Putusan Perkara No. 05/Kppu-I/2014)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Jasa Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perdagangan Di Indonesia
• Transparansi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Upaya Diplomatik Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Diancam Hukuman Mati Di Arab Saudi
• Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasa Penyakit Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hului
• Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Siak
• Upaya Perlindungan Hak Anak Pada Pengangkatan Anak Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Wna) Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Urgensi Perluasan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2015

• Akibat Hukum Praktek Jual Beli Tanah Yang Tidakbersertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Pauh Kota Padang
• Akibat Hukum Wanprestasi Dari Pemegang Polis Dalam Pembayaran Premi Asuransi Jiwa (Studi Pada Pt. Prudential Cabang Padang)
• Alih Status Aset Rumah Dinas Kehutanan Kota Bukittinggi
• Analisis Terhadap Efektifitas Perwakilan Republik Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Malaysia
• Analisis Yuridis Putusan Kppu Dalam Perkara No. 25/Kppu-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik
• Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Merek Rokok Dalam Aturan Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Di Australia Menurut Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights
• Analisis Yuridis Terhadap Kasus Dalam Pengadaan Paket Tender Perkara Nomor 02/Kppu-L/2012 Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Kppu) Jakarta Pusat
• Analisis Yuridis Terhadap Kasus Dalam Pengadaan Paket Tender Perkara Nomor 02/Kppu-L/2012 Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Kppu) Jakarta Pusat
• Analisis Yuridis Terhadap Pengajuan Praperadilan Dalam Pasal 77 Kuhap (Studi Kasus Tentang Pengajuan Praperadilan Oleh Budi Gunawan)
• Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Dalam Perkara Nomor 13/Merek/2010/Pn.Jkt.Pst Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
• Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Hibah Di Kabupaten Tanah Datar
• Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik Dari Pemerintah Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Studi Di Pemerintahan Daerah Kota Padang )
• Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)
• Death Theme In Sylvia Plath‘S Selected Poems: A New Historical Study
• Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bukittinggi
• Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang
• Efektivitas Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Terhadap Rokok Dikalangan Masyarakat Kota Padang Panjang
• Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710k/Pdt/2010 Atas Ganti Rugi Oleh Instansi Pemerintah Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Eksekusi Riil Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Padang Panjang
• Eksistensi Asisten Mantri Dan Customer Service Kredit Usaha Rakyat Mikro Sebagai Pekerja Outsourcing Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang Panjang
• Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Dalam Memutus Sengketa Informasi Publik Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008tentangketerbukaan Informasi Publik
• Eksistensi Republik Tiongkok (Taiwan) Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Ketentuan Tentang Pengakuan (Recognition) Menurut Hukum Internasional
• Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri Wilayah Hukum Polresta Padang
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Padang Dan Upaya Penanggulangannya
• Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Tempat-Tempat Wisata Kota Bukittinggi Dan Upaya Penanggulangannya
• Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2014
• Gagasan Pengaturan Pemilihan Umum Serentak Antara Pemilihan Legislatif Dengan Pemilihan Presiden Di Indonesia
• Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh (Studi Kasus Perkara Nomor 102/Pdt.G/2014/Pa.Pyk)
• Hak Pilih Warga Negara Yang Berada Di Daerah Bersengketa Tapal Batas Dalam Pemiliha
• Hukum Perkawinan Adat Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
• Implementasi Ketentuan Tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.B Lubuk Sikaping )
• Implementasi Pasal 52 Dan 117 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Tentang Hak Tersangka Memberikan Keterangan Secara Bebas Dan Tanpa Tekanan Pada Proses Penyidikan (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak Terlantar Di Kota Padang
• Implikasi Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Terhadap Jalannya Pemerintahan Di Daerah (Studi Di Kabupaten Tanah Datar)
• Independensi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Anggota Polri
• Izin Usaha Peternakan Dan Pendaftaran Peternakan Rakyat Di Kabupaten Tanah Datar
• Jaminan Perlindungan Hak Atas Air Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
• Kajian Komparatif Pasal 16-19 Kuhap Tentang Penangkapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Miranda Rule Di Amerika Serikat
• Kajian Yuridis Mengenai Operasi Penggantian Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Salah Satu Lembaga Salah Satu Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
• Kedudukan Dan Peran Camat Sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Pada Etnis Tionghoa Di Kota Padang
• Kedudukan Hutan Adat Dalam Hukum Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012
• Kedudukan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar
• Kedudukan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar
• Kedudukan Nagari Dalam Struktur Pemerintahan Daerah Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pada Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
• Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta Sebelum Perkawinan
• Kedudukan Universitas Andalas Dalam Perjanjian Internasional Antara Pemerintah Indonesia Dengan Islamic Development Bank (Idb) Tentang Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Menurut Hukum Perjanjian Internasional
• Kedudukan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia (Periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Ii)
• Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Tenaga Kerja Di Pengadilan Negeri Bukittinggi No.02/Pdt.G/2012 Pn Bt Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial
• Kerja Sama Kota Bukittinggi Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait Pengelolaan Sampah
• Kerja Sama Kota Bukittinggi Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait Pengelolaan Sampah
• Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Yang Dibuatnya Dalam Pemberian Kesaksian Di Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Kewenangan Bank Indonesia Di Bidang Pengawasan Setelah Keluarnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Kewenangan Hakim Pengawas Terhadap Pemberian Izin Kepada Kurator Atas Permohonan Pailit Pt.Citra Karya Serbaguna Dijakarta
• Kewenangan Pembentukan Desa Oleh Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Konstitusionalitas Hak Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
• Konstitusionalitas Ketetapan Mprs Nomor Xxv/Mprs/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
• Konstitusionalitas Nagari Sebagai Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Konstitusionalitas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pada Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
• Koordinasi Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat
• Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Dengan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Pasaman
• Legal Issues Concerning The Enforcement Of The Decisions Of The International Court Of Justice (Icj)
• Metode Pemberian Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
• Modus Operandi Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
• Partisipasi Masyarakat Payakumbuh Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh (Studi Kasus Dprd Kota Payakumbuh Periode 2009-2014)
• Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Pendidikan Di Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Padang
• Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Di Polres Kota Padang Panjang)
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polresta Bukittinggi
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polresta Bukittinggi
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Kendaraan Mobil (Studi Kasus Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang 1 Mobil)
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Periode 2009-2014 Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012
• Pelaksanaan Gadai Sawah Di Kenagarian Rambatan Ditinjau Dari Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syari’ah
• Pelaksanaan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pariaman Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
• Pelaksanaan Investasi Di Bidang Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Pelaksanaan Investasi Pada Tanah Ulayat Nagari Sungai Kemuyang Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Payakumbuh
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Selaguri Padang
• Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Pada Koperasi Saiyo Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
• Pelaksanaan Kerjasama Pada Universitas Bung Hatta Dengan Hochschule Fur Angewandte Wissenschaft Und Kunst (Hawk) Dalam Memorandum Of Cooperation 2012-2017
• Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Naras Hilir Kota Pariaman Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
• Pelaksanaan Kewenangan Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi
• Pelaksanaan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Nagari Sumatera Barat
• Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Dokter Dengan Rumah Sakit Semen Padang
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Di Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang
• Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas Ib Bukittinggi : Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1b Bukittinggi Nomor 509/Pdt.G/2012/Pa.Bkt
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)
• Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Payakumbuh)
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Ii B Tanjung Pati
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Ii B Tanjung Pati
• Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Dpka) Kota Padang
• Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
• Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Mekanisme E-Procurement Terhadap Pekerjaan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Pemerintah Kota Padang
• Pelaksanaan Pengajuan Klaim Oleh Bank Nagari Kepada Pt. Askrindo Pada Perjanjian Kredit
• Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Transaksi Elektronik Banking Melalui Automated Teller Machine
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) Terhadap Kapal Penumpang Yang Akan Berlayar Di Pelabuhan Muara Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen
• Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pk-Blu) Di Universitas Andalas
• Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Di Kota Paya Kumbuh
• Pelaksanaan Pengujian Kredit (Credit Testing) Pada Bank Perkreditan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Stigma Andalas)
• Pelaksanaan Penjaminan Kredit Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Oleh Pt. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) (Studi Pada Pt. Jamkrida Sumbar)
• Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Pasaman Barat)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Seksual Menurut Pasal 81 Dan Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Peredaran Gelap Narkotika(Studi Kasus Di Polda Sumbar)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ( Studi Kasus Di Polda Sumbar )
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Dharmasraya)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Di Polres Pariaman
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Aduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Polresta Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polresta Pasaman Barat)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resort (Polres) 50 Kota (Pekara No.Pol : Lp/29/Iii/2014/Sektor Guguak)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan Karyawan Kontrak (Studi Pada Bri Unit Damar)
• Pelaksanaan Perjanjian Dalam Pengelolaan Restoran Kubang Hayuda Setia Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Dalam Pengelolaan Restoran Kubang Hayuda Setia Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konsultansi Antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Di Kota Padang Dengan Pt. Anrindo Mitra Konsultan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Fasilitator Pnpm Mandiri Perkotaan Sungai Penuh Dengan Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Satker Pbl) Jambi
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pengoperasian Armada Taksi Antara Pengemudi Dengan Pt Panorama Taksi Bukittinggi
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dengan Optik Minang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Online Penyediaan Konten/Aplikasi Pada Portal Telkom Webstore
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Onlinepenyediaan Konten/Aplikasi Pada Portal Telkom Webstore
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (Spbu) Antara Pt. Pertamina (Persero) Dengan Pt. Bungus Sumbarlestari
• Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Antara Cv Dedevi's Advertisng Dengan Pihak Pemakai Jasa Di Kota Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Peyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Oleh Pt. Askes (Persero) Dalam Peralihannya Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi Pada Bpjs Kesehatan Kota Padang)
• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pt. Adira Finance Cabang Padang
• Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Akibat Menghamili Perempuan Di Luar Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B)
• Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Akibat Menghamili Perempuan Di Luar Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B)
• Pelaksanaan Perwakafan Tanah Untuk Pembangunan Masjid Raya Di Nagari Lubuk Basung
• Pelaksanaan Prapenuntutan Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Di Polresta Padang Dan Kejaksaan Negeri Padang)
• Pelaksanaan Public Service Obligation Terhadap Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pada Pt. Pertamina Di Lubuk Basung
• Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Perkara Kepailitan Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
• Pelaksanaan Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Solok
• Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Hiburan Yang Melakukan Pelanggaran Di Kota Padang
• Pelaksanaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Antara Pt. Bara Sejahtera Dengan Pt. Buana Finance, Tbk
• Pelaksanaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Antara Pt. Bara Sejahtera Dengan Pt. Buana Finance, Tbk
• Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Di Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
• Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Bank Muamalat Cabang Payakumbuh
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
• Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern Dalam Kerangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Kantor Inspeksi Bank Rakyat Indonesia Palembang
• Pelaksanaan Uji Berkala Terhadap Kendaraan Umum Di Kota Padang
• Pembangunan Menara Telekomunikasi Kaitannya Terhadap Tata Ruang Kota Bukittinggi
• Pembelian Hak Guna Bangunan Sentral Pasar Raya Kota Padang Di Atas Hak Pengelolaan Atas Tanah
• Pembentukan Pt Mitra Nagari Sejahtera Sebagai Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
• Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resor Bukittinggi
• Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang
• Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang
• Pemberian Izin Pendirian Sekolah Alam Minangkabau Oleh Dinas Pendidikan Kota Padang
• Pemberian Izin Reklame Sebagai Pelayanan Publik Di Kota Bukittinggi
• Pemberian Izin Tempat Usaha Hotel Grand Kartini Di Kota Bukittinggi
• Pemberian Izin Usaha Perikanan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Kota Padang
• Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo
• Pemberian Izin Usaha Sub Penyalur (Pangkalan) Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram (Lpg 3kg) Di Kota Solok
• Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Kota Padang
• Pemenuhan Hak Pekerja Pada Pt. Tidar Kerinci Agung Melalui Perjanjian Kerja Bersama
• Pemenuhan Hak Pekerja Seni Musik (Grup Band Indie Lokal Komersil) Oleh Event-Event Organizer (Impresariat) Di Kota Padang (Studi Kasus Pada Unity Production Dan White & Blue Production)
• Pemenuhan Kewajiban Indonesia Berdasarkan Deklarasi Stockholm 1972 Dalam Penanganan Bencana Lumpur Lapindo
• Pemeriksaan Tambahan Oleh Kppu Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3/Kppu/2010/Pn.Jkt.Pst
• Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok
• Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011
• Penahanan Terhadap Terpidana Mati Oleh Jaksa Ditinjau Dari Jangka Waktu Eksekusi
• Penanggulangan Dampak Pencemaran Udara Lintas Provinsi Di Sumatera Barat Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan
• Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Republik Indonesia(Studi Di Polda Jawa Barat)
• Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Dalam Rangka Mewujudkan Kota Padang Yang Bersih, Indah, Tertib Dan Aman
• Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan
• Penataan Praktik Tukang Gigi Di Kota Bukittinggi
• Pencabutan Hak Politik Warga Negara Melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Pencabutan Izin Trayek Angkutan Kota Di Kota Padang
• Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Tingkat Penyidikan Di Persidangan Pengadilan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang )
• Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Padang
• Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Padang
• Pendaftaran Tanah Milik Kaum Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam
• Pendirian Pt.Modern Putra Indonesia Sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Ritel
• Penegakan Hukum Oleh Satlantas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Disebabkan Kebiasaan Masyarakat (Studi Kasus Satlantas Polresta Padang)
• Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Waria Yang Melakukan Pelacuran Di Kota Padang Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007
• Penegakan Hukum Pelanggaran Muatan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Koto Tangah
• Penegakan Hukum Terhadap Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Pada Pt. Andalan Insani Tour And Travel Kota Padang
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Solok
• Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Melawan Hukum (Illegal Fishing) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia
• Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Menara Bersama Telekomunikasi Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Advokat
• Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang
• Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang
• Penembakan Pesawat Malaysia Airlines Mh17 Di Atas Wilayah Ukraina: Suatu Tinjauan Dari Hukum Udara Internasional
• Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit
• Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
• Penerapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Mainan Anak Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Padang
• Penerapan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat(Studi Kasus Di Lembaga Pelindungan Anak Sumatera Barat )
• Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang)
• Penerapan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang) (Perkara Nomor: 180/Pid.B/2015.Pn.Pdg Dan Perkara Nomor: 40/Pid.Sus/2015.Pn.Pdg)
• Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan
• Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Telur Penyu (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang)
• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perusahaan Asuransi Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Padang
• Penerapan Putusan Hakim Berupa Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kuhp) Terhadap Anak
• Penerapan Sanksi Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Terhadap Rumah Sakit Yang Mencemari Lingkungan Dengan Limbah Medis (Studi Kasus Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu)
• Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perjanjian Lisensi Karya Cipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Kota Padang
• Penerbitan Izin Lingkungan Bagi Usaha Perhotelan Yang Wajib Ukl-Upl Di Kota Padang
• Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Koto Guguk Kecamatan Koto Vii Kabupaten Sijunjung Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
• Penertiban Terhadap Usaha Warung Internet Di Kota Padang
• Penertiban Travel Liar Dalam Pelayanan Transportasi Publik Di Kabupaten Pesisir Selatan
• Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pnsd) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Sicincin – Malalak Sebagai Jalan Provinsi Di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Pengendalian Banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
• Pengajuan Keberatan Atas Putusan Kppu Nomor. 2/ Kppu-I/2013 Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
• Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Pengaturan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Terhadap Partai Politik
• Pengaturan Desa Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Implikasinya Terhadap Pemerintah Nagari Di Sumatera Barat
• Pengaturan Genuine Link Kebangsaan Kapal Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Hukum Ganti Rugi Pada Kecelakaan Pesawat Udara Komersil Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Terhadap Boeing 777-200 Er Malaysia Airlines Mh 370
• Pengaturan Hukum Internasional Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Yang Disebabkan Oleh Greenhouse Gases Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Hutan Kota Punclut Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung
• Pengaturan Pemberian Suaka Politik (Asylum) Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengawasan Adminisrtatif Terhadap Peredaran Narkotika Pada Apotek Di Kota Padang
• Pengawasan Adminisrtatif Terhadap Peredaran Narkotika Pada Apotek Di Kota Padang
• Pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang Terhadap Aktivitas Pertambangan Batu Kapur Oleh Pt Semen Padang
• Pengawasan Kepabeanan Terhadap Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Padang)
• Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Surat Edaran Nomor: Se-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Asuransi Kendaraan Bermotor
• Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen (Pemegang Polis)
• Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kota Sawahlunto
• Pengawasan Penggunaan Senjata Api Yang Dipergunakan Oleh Anggota Kepolisian Di Resort Kabupaten Dharmasraya
• Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Pelayanan Administratif Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Pelayanan Administratif Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Di Kota Padang
• Pengawasan Usaha Depot Air Minum Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.907/Menkes/Sk/Vii/2002 Dikaitkan Dengan Standar Dan Mutu Kesehatan Bagi Konsumen Di Kota Payakumbuh
• Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Amal Usaha Muhammadiyah Sumatera Barat (Nazhir)
• Pengelolaan Kekayaan Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman
• Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cubadak Air Kota Pariaman
• Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat
• Pengelolaan Objek Wisata Kandi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Kota Sawahlunto
• Pengelolaan Pasar Nagari Kabupaten Solok Setelah Keluarnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari
• Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Guna Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat
• Penggabungan Anak Pidana Dengan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pariaman Ditinjau Dari Tujuan Pembinaan
• Penggunaan Akta Pernyataan (Aquit) Untuk Pelaksanaan Roya Atas Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang Di Kota Padang
• Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Tentang Praktek Amerika Serikat Di Afghanistan Dan Pakistan)
• Penggunaan Tanah Konsolidasi By Pass Untuk Pembangunan Jalan Layang Aur Kuning Kota Bukittinggi
• Pengisian Jabatan Walinagari Dalam Hal Walinagari Terpilih Tidak Dilantik Di Nagari Kubang Putiah Kabupaten Agam
• Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Indonesia
• Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
• Penyebab Ayah Tidak Memberikan Biaya Hidup Terhadap Anak Setelah Perceraian Terjadi Di Kota Padang
• Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Pada Media Cetak Di Kota Padang
• Penyelesaian Laporan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Di Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Gadai Atas Tanah Pertanian Di Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
• Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang
• Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) ( Studi Kasus : Nomor 67/Pdt.Sus-Pkpu/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst )
• Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Di Polda Sumbar)
• Peran Association Of South East Asian Nations (Asean) Dalam Meningkatkan Kerjasama Maritim Di Kawasan Asia Tenggara
• Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Membantu Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Peran Bantuan Teknis Psikologi Forensik Dalam Proses Interogasi Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Peran Bidang Metrologi Legal Dalam Pengawasan Dan Kebenaran Pengukuran Meteran Air Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 1981 Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen
• Peran Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik
• Peran Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pembelian Kembali Saham (Buy Back) Pada Perseroan Terbatas Terkait Dengan Peraturan Ojk Nomor: 2/Pojk.04/2013
• Peran Lppom-Mui Sumbar Dalam Mengeluarkan Sertifikasi Halal Di Kota Padang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kerjasama Daerah
• Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walinagari Salayo Kabupaten Solok
• Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus Di Polresta Solok)
• Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Narkotika Kepolisian Resor Kota Pariaman)
• Peranan Ilmu Kriminalistik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
• Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Di Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan Polresta Padang)
• Peranan Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Nomor: Reg.006/Ri/Kip-R/Iv/2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
• Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatra Barat (Kpid) Dalam Mengawasi Kampanye Pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2015
• Peranan Perempuan Dalam Kehidupan Perkawinannya Ditinjau Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam Di Kelurahan Limau Manih Padang
• Peranan Saksi Korban Untuk Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Solok)
• Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Parlemen Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat
• Perbandingan Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Dan Pengujian Oleh Pemerintah Pusat
• Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Upaya Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana
• Perbandingan Penafsiran Hakim Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi
• Perbandingan Perlindungan Korban Melalui Keadilan Retributif (Retributive Justice) Dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
• Pergeseran Fungsi Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman
• Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi
• Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi
• Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelistrikan Pedesaan Antara Desa Tebing Lestari Dengan Pt. Cahaya Putri Agung Di Kabupaten Kampar
• Perjanjian Paroan Sawah (Bagi Hasil Padi) Di Nagari Toboh Gadang Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman
• Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Bugis Dikelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
• Perkembangan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 92/Puu-X/2012 Hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sengketa Perdata Yang Akan Dilaksanakan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2005/Pn.Pdg Di Pengadilan Negeri Kls 1a Padang
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sale Goreng Viona Di Kabupaten Muaro Bungo, Jambi
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Express Mailservice Di Pt Pos Indonesia (Persero) Padang
• Perlindungan Hukum Dalam Penyaluran Dana Bergulir Terhadap Pelaku Usaha Kecil Oleh Pihak Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Padang
• Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Para Pencari Suaka Dan Implementasinya Dalam Aturan Hukum Nasional Australia
• Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Terhadap Perkara No.17/2001/Pn.Niaga/Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Tanjung Pati
• Perlindungan Hukum Terhadap Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (Bmkt) Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Hal Jual Paksa (Forced Sell) Di Pasar Modal ( Studi Di Pt. Bni Securities Padang )
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Pangan Olahan Kabupaten Solok
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pt Riau Andalan Pulp And Paper (Rapp) Estate Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaut Ditinjau Dari Maritime Labour Convention 2006 Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Konvensi Ilo, Ham Anak Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Bpjs Kesehatan Kota Solok
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing (Studi Kasus Agen Produk Melia Sehat Sejahtera Di Kota Padang)
• Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Outsourcing Pada Cv Harisita Amanah Jaya Kota Padang
• Pertanggung Jawaban Suami Istri Setelah Perceraian Terhadap Hutang Bersama Dalam Perkara Nomor 166/Pdt.G/2009/Pa.Pdg Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang
• Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Teori Mandat
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Toko Obat Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Pada Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang Dalam Perkara No.630/Pid.B/2012/Pn.Pdg)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Study Kasus Di Pengadilan Negri Kelas 1a Padang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ( Studi Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang )
• Pertimbangan Hakim Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh
• Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
• Posisi Kemenakan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau Dikaitkan Dengan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam
• Praktek Jual Beli Ternak Secara Barosok Di Pasar Ternak Muro Paneh Kabupaten Solok Dikaitkan Dengan Asas Transparansi Dalam Konsep Hukum Ekonomi Islam
• Praktek Jual Beli Ternak Secara Barosok Di Pasar Ternak Muro Paneh Kabupaten Solok Dikaitkan Dengan Asas Transparansi Dalam Konsep Hukum Ekonomi Islam
• Praktik Persona Non Grata Terhadap Wakil Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Asap Lintas Batas Di Tinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Tahun 2002 Dan Hukum Nasional
• Prosedur Pemberian Izin Usaha Pencucian Mobil Di Daerah Kota Padang (Kecamatan Padang Utara)
• Prosedur Penelitian Terhadap Surat Setoran Pajak Daerah (Sspd) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Dppka) Di Kabupaten Tanah Datar
• Prosedur Pengajuan Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Lapas Klas Ii A Muaro Padang)
• Proses Atau Prosedur Pengurusan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Kppt) Kabupaten Tanah Datar
• Proses Hukum Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Angkat Di Kota Padang
• Proses Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
• Proses Pemberian Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo
• Proses Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)
• Proses Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Melalui Pengadilan Agama Klas I A Padang
• Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Secara Bersama-Sama Terhadap Pedagang Kaki Lima
• Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami
• Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia ( Tni ) (Studi Di Pengadilan Militer 1-03 Padang)
• Reklamasi Wilayah Bekas Tambang Di Pt. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin ( Upo) (Persero) Tbk. Sawahlunto Dalam Kaitannya Dengan Penataan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Lingkar Tambang
• Resosialisasi Anak Pidana Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii B Tanjung Pati Sumatera Barat)
• Status Keuangan Negara Dalam Permodalan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dan Implikasinya Terhadap Pengusutan Tindak Pidana Korupsi Yang Memenuhi Unsur Merugikan Keuangan Negara
• Studi Kasus Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyebarkan Informasi Negatif Melalui Internet(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45 /Pid.B/2012/Pn.Mr Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung)
• Tanggung Jawab Appraisal Dalam Melakukan Penilaian Benda Jaminan Di Kantor Jasa Penilaian Publik (Kjpp) Appraisal Doli Siregar & Rekan Perwakilan Padang
• Tanggung Jawab Biro Travel Umroh Plus Dalam Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel (Studi Pada Pengguna Jasa Asiatour – Jakarta)
• Tanggung Jawab Cv. Jaya Subur Abadi Sebagai Distributor Produk Mayora Di Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Perjanjian Sub Distributor Dengan Pt.Inbisco Niagatama Semesta (Mayora) Terhadap Barang Yang Kadaluwarsa
• Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang)
• Tanggung Jawab Direksi Dalam Likuidasi Bank (Studi Pada Pt. Bpr Berok Gunung Pangilun Padang)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1997- 1998)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional(Studi Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1997-1998)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terdapat Perbedaan Data Dalam Akta
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikota Padang Kecamatan Padang Utara
• Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Keterlambatan Akibat Salvage (Penyelamatan) Kapal Lain
• Tanggung Jawab Travel Umroh Plus Dalam Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel (Studi Pada Pengguna Jasa Asiatour – Jakarta)
• Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Fidusia Online) Di Kota Padang
• Tanggungjawab Travel Umroh Plus Dalam Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel (Studi Pada Pengguna Jasa Asiatour – Jakarta)
• Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Terbatas Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas Ii Bukittinggi
• Tindakan Terhadap Barang Bukti Surat Kelengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor (Sim/Stnk) Yang Diputus Pengadilan Akibat Pelanggaran Lalu Lintas Yang Telah Daluwarsa (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Simpang Empat Pasaman Barat)
• Tingkat Profesionalisme Hakim Perdata Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/Kma/Skb/2009 -02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
• Tinjauan Hukum Terhadap Peran Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di Asia Tenggara (Asean) Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian
• Tinjauan Yuridis Plagiat Karya Ilmiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia Dan Pengawasan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Convention On International Trade Of Endangered Species Of Wild Flora And Fauna(Cites) Dalam Penanggulangan Penyeludupan Orangutan Indonesia Ke Thailand
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tugas Dan Wewenang Organ Yayasan Igasar Semen Padang Dalam Pengambilan Kebijakan Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Tugas Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Pt. Metro Batavia Air (Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Register Perkara No. 341/Pdt.G/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Tuntutan Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Penggabungan Perkara
• Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Panyabungan Sumatera Utara)
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sijunjung
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Seni Tari Di Indonesia
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Secara Anarkis(Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Pada Pt. Adira Finance Cabang Payakumbuh
• Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Tahun 2014

• Akibat Hukum Suksesi Negara Berkaitan Dengan Harta Benda, Arsip-Arsip Dan Utang Negara Antara Sudan Dengan Sudan Selatan
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor: 13/Pid.B/2013/Pn.Lb.Bs (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puuxi/ 2013 Tentang Pengujian Pasal 16 Ayat (3) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/Puu-X/2012 (Judicial Review Terhadap Pasal 505 Khup)
• Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dengan Cara Penyelundupan Hukum Dalam Hukum Indonesia
• Dalam Proses Terjadinya Akuisisi Perseroan Terbatas (Studi Pp Nomor 57 Tahun 2010)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 Kuhp (Studi Kasus Perkara Nomor 192/Pid.B/2011/Pn/Pdg)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman )
• Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ Pid/ 2006/ Pt. Pdg )
• Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Undercover Buy
• Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang
• Eksistensi Lembaga Ombudsman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Faktor Penyebab Danpenanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
• Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Penyerap, Penghimpun, Dan Penyalur Aspirasi Politik Masyarakat Dalam Merumuskan Dan Menetapkan Kebijakan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Atas Perubahan (Juncto) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Menjaga Pertahanan Dan Keamanan Negara
• Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012
• Hak Kebebasan Beragama Dalam Mendirikan Rumah Ibadah
• Hak Politik Wali Nagari Dalam Sistem Kepartaian (Study Kasus Walinagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)
• Harmonisasi Hukum Nasional Indonesia Terhadap United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003 Berkaitan Dengan Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
• Harmonisasi Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Hubungan Checks And Balances Antara Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
• Hubungan Kadar Ferritin Serum Dengan Tingkat Keparahan Stroke Iskemik Akut
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Pada Konflik Libya Tahun 2011 Ditinjau Dari Konvensi Jenewa Iv 1949
• Implementasi Perlindungan Konstitusional Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Studi Kasus Café Tee-Box Dan Rsup M. Djamil Kota Padang)
• Implementasi Perlindungan Terhadap Saksi Pelaporpenyalahgunaan Narkotikapada Tahap Penyidikan Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang
• Kajian Analisis Komparatif Tentang Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak)
• Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sistem Peradilan Pidana Jepang
• Kajian Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Erintah Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kejaksaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.02/Pen.Pra.Sus/2013/Pdg Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi )
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Kedudukan Anak Akibat Perceraian Dalam Perka Winan Campuran
• Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013
• Kedudukan Hak Ingkar Notaris Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012
• Kedudukan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Dalam Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau
• Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Kedudukan Penjamin Perseorangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 868 K/Pdt.Sus/2010)
• Kedudukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
• Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung Ke Kecamatan Lubuk Kilangan
• Kekuatan Surat Pernyataan Sepadan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Penyelesaian Perkara Tanah Ulayat Perkara No. 10/Pdt.G/1993/Pn.Kbr (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok)
• Kekuatan Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pemberian Grasi Oleh Presiden
• Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Jalanan Dan Implementasinya Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan
• Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung
• Kewenangan Gubernur Dalam Urusan Pertahanan Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013
• Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulanpengangkatan Hakim Agungsetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
• Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusanmahkamahkonstitusinomor 12-16-19/Puu-Iv/2006 Danputusanmahkamahkonstitusinomor 14/Puu-Xi/2013)
• Koordinasi Penyerahan Dan Pengembalian Berkas Perkara Antara Penyidik Polri Dan Penuntut Umum (Studi Pada Kepolisian Resor Agam Dan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung)
• Mekanisme Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Pelaksanaan Ambang Batas Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014
• Pelaksanaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Cabang Padang
• Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Beracara Secara Cuma - Cuma (Prodeo) Oleh Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Padang
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Periode 2009-2014
• Pelaksanaan Gadai Emas (Rahn Emas) Pada Pt.Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Padang
• Pelaksanaan Ganti Rugi Karena Keterlambatan Penerbangan (Delay) Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Pada Pt. Lion Air
• Pelaksanaan Izin Gangguan Usaha Hiburan Malam Di Kota Padang
• Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Di Laut Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktutertentu Pada Pt Kilang Lima Gunung Di Kota Padang
• Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Solok Selatan
• Pelaksanaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Untuk Menyelesaikan Masalah Hukum Pemilu Dalam Pemilukada Kota Sawahlunto Tahun 2013
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang)
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terkait Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Kontrak Karya Penambangan Emas Di Papua, Indonesia Antara Pt. Freeport Indonesia Dengan Pemerinta
• Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Kebidanan Di Yayasan Semen Padang Hospital
• Pelaksanaan Kontrak Penjamin Emisi Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Pada Pt. Wijaya Karya Beton Tbk (Studi Pada Pt.Mandiri Sekuritas Di Jakarta)
• Pelaksanaan Kumulasi Isbat Nikah Dengan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padang
• Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 ( Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Di Sumatera Barat )
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Kppt) Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Pembayaran Iuran Dana Pensiun Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Lubuk Basung
• Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Iib Tanjung Pati
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kota Padang
• Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Pada Pt. Agra Masang Perkasa (Amp) Plantation Menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Pelaksanaan Pendidikan Formal Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas. Ii.B Tanjung Pati Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan
• Pelaksanaan Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perkara Nomor: 127 A/Pdt.G/Bpsk/2012/Pn.Pdg Di Pengadilan Negeri Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi
• Pelaksanaan Penggajian Pegawai Pada Badan Lingkungan Hidup Di Kota Sawahlunto
• Pelaksanaan Pengurusan Izin Operasional Perusahaanalih Daya (Outsourcing) Di Kota Padang
• Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman
• Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kabupaten Solok Selatan
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Polresta Padang )
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat ( Pasal 354 Ayat 1 Kuhp ) Nomor Lp/163/K/Iii/2012/Sekt.Timur (Studi Kasus Di Polsek Padang Timur)
• Pelaksanaan Penyidikantindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Diduga Dilakukan Anak Diwilayah Hukum Polresta Padang
• Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi Dalam Menghimpun Penerimaan Pajak Pusat
• Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Ho) Terhadap Pelaku Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Di Kota Padang
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelakanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan ( Studi Di Provinsi Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Perjanjian Alih Debitur (Over Credit) Atas Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Btn) Cabang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) Dengan Pt. Amp (Andalan Mitra Prestasi) Tentang Penyediaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Satuan Pengamanan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (Pkp) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Kups) Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Perjanjian Pembelian Obligasi Ritel Indonesia (Ori 010) Melalui Pt.Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Peningkatan Jalan Payakumbuh-Suliki-Kototinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Atau Jasa Antara Pemerintah Kab.Solok Dengan Cv.Wandi Putra Makin Jaya
• Pelaksanaan Perjanjian Penggantian Kubikel Antara Pt.Pln (Persero) Dengan Pt. Nasiotama Karya Bersama Di Batang Agam Pada Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Perjanjian Uang Jemputan Dalam Perkawinan Di Kenagarian Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang (Studi Kasus Polresta Padang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Padang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Di Rumah Sakit Umum „Aisyiyah Padang
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Nasabah Penabung Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ Pojk.07/ 2013 Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang
• Pelaksanaan Peruntukkan Tanahwakaf Yang Dimuat Dalam Ikrar Wakaf Oleh Pengelola Wakaf Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
• Pelaksanaan Pinjaman Tanpa Agunan Untuk Ibu-Ibu Prasejahtera Pada Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) Syariah Cabang Padang (Studi Pada Mobile Marketing Syariah Koto Tangah, Padang)
• Pelaksanaan Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran Pada Pt. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang
• Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang)
• Pelaksanaan Pungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas Ib
• Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Perumahan Villa Anggrek Kota Padang
• Pelaksanaan Sertifikasi Guru Sd, Smp, Dan Sma Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
• Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Kepailitan Dan Pengurus Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Pada Pengadilan Niaga Jakarta
• Pelaksanaan Uji Emisi Terhadap Kendaraan Pribadi Di Kota Padang
• Pelaksanaan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
• Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
• Pelantikan Calon Kepala Daerah Dengan Status Tersangka Menjadi Kepala Daerah
• Pelelangan Kayu Sitaan Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Ditinjau Dari Pasal 45 Kuhap
• Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepentingan Umum Di Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baremas Kabupaten Pasaman Barat
• Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Antar Etnis Dan Kekerabatan Yang Dianut Di Daerah Perbatasan Pasaman Barat Dengan Mandahiling Natal
• Pembangunan Jalan Lingkar Utara ( North Ring Road) Kota Solok
• Pembebanan Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen Studi Pada Kantor Notaris H. Darmansyah, S.H Pekanbaru
• Pemberhentian Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ( Studi : Aceng Fikri Sebagai Bupati Garut )
• Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Agam
• Pembuktian Dalamtindak Pidana Pencucian Uang
• Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Waktu Terjadinya Gempa Bumi Di Kota Padang Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-2 Kuhpstudi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas Ia Padang
• Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Puskesmas Padang Pasir Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pemenuhan Hak Anak Disabilitas (Penyandang Cacat) Untuk Mendapatkan Pendidikan Inklusif Di Kota Padang
• Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
• Pemenuhan Syarat Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Pemenuhan Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
• Pemenuhan Syarat Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
• Pemulihan Hak Atas Hubungan Keperdataan Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah ( Kajian Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46 /Puu-Viii/2010 )
• Pemungutan Biaya Administrasi Sebagai Pendapatan Asli Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat
• Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Solok
• Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Oleh Ombudsman Terhadap Pelayanan Akte Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang
• Penataan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padang
• Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan Sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal Di Kota Padang
• Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Batagak Sebagai Usaha Hilir Migas Di Kabupaten Agam
• Penegakan Hukum Atas Delik Penganiayaan Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Pada Tingkat Penyidikan (Studi Polres Kota Padang)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Mengemis Di Kota Padang
• Penegakan Hukum Terhadap Tempat-Tempat Pemandian Sebagai Kegiatan Usaha Wisata Alam Di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Minyak (Illegal Tapping) Oleh Polres Musi Banyuasin
• Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Oleh Ppns Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang )
• Penentuan Asam Sitrat, Oksalat Dan Format Secara Simultan Pada Tanah Dan Kompos Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (Kckt)
• Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang
• Penerapan Hak-Hak Anak Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang
• Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 443/Pid.B/2011.Pn.Pdg)
• Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cabul Pada Anak
• Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri I A Padang)
• Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri I A Padang)
• Penerapan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika(Studi Kasus Di Pengadilan Negari Klas Ii B Pasaman Barat)
• Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Penerapan Putusan Hakim Berupa Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 Kuhp) Terhadap Anak
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Penertiban Pemanfaatan Tanah Asset Pt. Kereta Api (Persero) Disepanjang Jalur Simpang Haru Dan Pulau Aia Kota Padang
• Pengamanan Kredit Perbankan Dalam Mencegak Terjadinya Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)Pada Bank P.T.Bank Perkreditan Rakyat Batang Tarusan
• Pengangkatan Dan Pengisian Jabatan Camat Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman
• Pengangkatan Tenaga Honorer Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Pemerintahan Kota Solok
• Pengangkatan Tenaga Honorer Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Pemerintahan Kota Solok
• Pengaturan Dan Pelaksanaan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013)
• Pengaturan Deportasi Terhadap Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia
• Pengaturan Hukum Merek Terhadap Barang Berbeda Kelas Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional
• Pengaturan Hukum Merek Terhadap Barang Berbeda Kelas Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional
• Pengaturan Hutan Kota Punclut Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung
• Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Tempat Umum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014
• Pengawasan Hukum Terhadap Pemasaran Daging Sapi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Rumah Potong Hewan Bukittinggi)
• Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Pengawasan Tonase Kendaraan Barang Melalui Jembatan Timbang (Studi Kasus : Jembatan Timbang Lubuk Buaya Kota Padang)
• Pengelolaan Dana Surplus Berdasarkan Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Pt. Asuransi Takaful Cabang Padang
• Pengelolaan Kawasan Obyek Wisata Taman Wisata Keluarga Sakinah Lembah Segar Oleh Pemerintah Kabupaten Agam
• Pengelolaan Pasar Sebagai Kekayaan Nagari Di Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
• Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Padang
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri Di By Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
• Penggabungan Bank Sebagai Salah Satu Opsi Dalam Kepemilikan Tunggal Pada Bank Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia
• Penggunaan Surat Keterangan Waris Sebagai Dasar Balik Nama Sertipikat Hak Milik Di Kota Padang
• Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional(Jkn) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(Bpjs) Kesehatan Kota Padang
• Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2014 Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Studi Pada Pemerintahan Kota Padang)
• Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2014 Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Studi Pada Pemerintahan Kota Padang)
• Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 (Sebuah Kajian Ius Constituendum)
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
• Penyelesaian Sengketa Asuransi Kredit Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang (Studi Atas Sengketa Konsumen Nomor 86/P3k/2012)
• Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang (Perkara Perdata : No.45/Pdt.G/2010/Pn.Pdg)
• Penyelesaian Sengketa Perbankan Secara Mediasi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Untuk Pembangunan Jalan Bypass Di Kota Bukittinggi
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam
• Penyelesaianpengajuankeberatanputusanbadanpenyelesaiansengketa Konsumen(Bpsk)Dalamperkaraperdata
• Penyelesaianpengajuankeberatanputusanbadanpenyelesaiansengketa Konsumen(Bpsk)Dalamperkaraperdata No.51/Pdt.G/Bpsk/2012.Pn.Pdg
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
• Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pembuktian Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal( Studi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat)
• Peran Penyidik Dalam Menemukan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Di Tempat Kejadian Perkara (Tkp) (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Peranan Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
• Peranan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Dalam Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit Tni (Studi Kasus Di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti)
• Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Balapan Liar Yang Dilakukan Remaja Di Kota Padang
• Peranan Kepolisian Sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum Dalamproses Peradilan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang)
• Peranan Keterangan Saksi A Charge Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Pada Pengadilan Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 85-K/Pm I-03/Ad/Vii/2013)
• Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Nasabah Terhadap Dilikuidasinya Pt Bpr Salimpaung Sepakat Di Tanah Datar
• Peranan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Biaro Bukittinggi)
• Peranan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia
• Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Penyelesaian Sengketa Izin Mendirikan Bangunan
• Peranan Penyidik Polri Dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasaan (Studi Kasus Di Polres Padang Panjang)
• Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Dalam Menyikapi Penggunaan Senjata Biologi Sebagai Alasan Negara Lain Melakukan Invasi ( Studi : Invasi Amerika Serikat (As) Terhadap Irak Tahun 2003)
• Perjanjian Charter Kapal Pengangkutan Semen Antara Pt. Semen Padang Dengan Pt. Indo Baruna Bulk Transport
• Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kelistrikan Pedesaan Antara Desa Tebing Lestari Dengan Pt. Cahaya Putri Agung Di Kabupaten Kampar
• Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Dan Pembuatan Duicker Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Dengan Pt. Amar Permata Indonesia
• Perlindungan Dan Pengakuan Terhadap Status Pribadi Dan Status Hukum Atas Setiap Peristiwa Kependudukan Oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Di Bandara Internasional Minangkabau Oleh Pt.Angkasa Pura Solusi
• Perlindungan Hukum Jual-Beli Online Dengan Sistem Business To Consumer (Studi Pada Fenoox Online Shop)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penyidikan(Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Petani Indonesia Atas Varietas Tanaman Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Hukum Terhadap Lagu-Lagu Daerah Indonesia Menurut Hukum Internasional Dan Undang-Undang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Guru Honorer Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
• Perlindungan Sosial Bagi Orang Lanjut Usia Di Panti Jompo Yos Sudarso
• Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dikaitkan Dengan Keadaan Pribadi Pelaku Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
• Pertimbangan Hakim Menolak Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Perkara Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat)
• Perubahan Pemanfaatan Lahan Dalam Penataan Kawasan Perkotaan Di Kota Padang (Studi Perubahan Pemanfaatan Lahan Terminal Regional Bingkuang)
• Perubahan Undang-Undang Melalui Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Politik Hukum Pidana Pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer Dan Undang-Undang Tni Dalam Kajian Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Prajurit Tni
• Prosedur Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional
• Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan( Studi Kasus Polres Kota Pariaman)
• Proses Penerbitan Dan Pengawasan Izin Gangguan Bagi Usaha Vulkanisir Ban Di Kabupaten Tanah Datar
• Proses Penetapan Hak Ulayat Menjadi Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam
• Proses Penyelesaian Penumpukan Pendaftar Keberangkatan Calon Jamaah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Kantorwilayah Kementerian Agama Kota Solok)
• Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Politik (Studi Seleksi Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Padang Priode 2014-2019 Oleh Partai Demokrat Kota Padang)
• Sertifikasi Tanahwakaf Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
• Sifat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
• Status Badan Hukum Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013
• Status Hubungan Hukum Pt. Semen Padang Dengan Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk
• Syarat Kausa Yang Halal Dalam Perjanjian Hibah Ginjal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Syarat Kausa Yang Halal Dalam Perjanjian Hibah Ginjal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Online Kantor Perusahaan Pada Praktik Virtual Office
• Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Online Kantor Perusahaan Pada Praktik Virtual Office
• Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya ( Studi Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat )
• Tanggung Jawab Jepang Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Lintas Batas Akibat Bocornya Reaktor Nuklir Fukushima Pada Gempa Dan Tsunami Jepang 2011 Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional
• Tanggung Jawab Jepang Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Lintas Batas Akibat Bocornya Reaktor Nuklir Fukushima Pada Gempa Dan Tsunami Jepang 2011 Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional
• Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Solok Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Cacat Sebagai Jaminan Atas Hak Asasi Manusia
• Tanggung Jawab Pengelola Perparkiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Di Kota Padang Terhadap Pengguna Jasa Parkir
• Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam)Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kota Padang Panjang
• Tanggung Jawab Pt. Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Akibat Kerusakan Barang Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/ Puu-X/ 2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung (Putusan No. 18/Pid.B/Tpk/2013/Pn/Pdg)
• Tinjauan Pemberlakuan Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Mengenai Pajak Hotel Pada Rumah Kos Di Kota Padang
• Tinjauan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat
• Tinjauan Yuridis Kepailitan Bank
• Tinjauan Yuridis Ketentuan Internasional Tentang Perlindungan Pengungsi Dan Implementasinya Dalam Hukum Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Hotel Dan Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012
• Tinjauan Yuridis Penyadapan Telekomunikasi Presiden Dan Pejabat Indonesia Oleh Australia Berdasarkan Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Tentang Penundaan Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Anti-Dumping Dan Mekanisme Penyelesaian Praktek Dumping Dalam Perdagangan Internasional(Studi Kasus Produk Rokok Kretek Indonesia Dengan Amerikaserikat
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Dan Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Lisensi Copyrights Novel Terjemahan Dikaitkan Dengan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Transparansi Informasi Produk Penghimpunan Dana Terhadap Nasabah Ada Pt. Banknegara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabanag Padang Utama
• Upaya Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polresta Pariaman Dalam Tindak Pidana Perjudian

Tahun 2013

• Analisis Hukum Terhadap Hak Lintas Damai Di Laut Teritorial Indonesia Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Keselamatan Pelayaran Menurut Unclos 1982 Dan Hukum Nasional Indonesia
• Analisis Hukumratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Judicial Reviewundang-Undang Ratifikasi Olehmahkamah Konstitusi
• Analisis Tentang Aspek Legalitas Intervensi Negara Untu Kmelindungi Warga Negaranya Di Luar Negeri
• Analisis Terhadap Keabsahan Joint Venture Agreement Sebagai Suatu Perjanjian Di Dalam Aspek Hukum Perjanjian
• Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat
• Analisis Yuridis Terhadap Status Keperdataan Anak Di Luar Kawin Dalamputusanmahkamah Konstitusi Nomor 46/Viii/2010
• Daluwarsa Dalam Hukumkewarisan Perdata Dan Kaitannya Dengan Status Kewarisan Orang Hilang(Mafqud) Dalam Hukum Kewarisan Islam
• Dasar Pertimbangan Hakimdalammenjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian (Studi Perkara No.113/Pid.B/2011/Pn.Bt)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto
• Dispensasi Kawin Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Dispensasi Kawin Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalamkekuasaan Kehakiman
• Efektifitas Mediasi Oleh Mediator Hakim Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
• Efektifitas Penegakan Hukumperaturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan)
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Bpr. Suliki Gunung Mas
• Eksistensi Visumet Repertum Dalam Membuktikan Tindak Pidana Perkosaan Di Sidang Pengadilan(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1a Padang)
• Eksistensi Visumet Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Padang)
• Elaksanaan Tugas Komite Pemantau Rlsiko Dalam Rangka Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Gcg) Pada Bank Nagari Padang
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten 50 Kota
• Fungsi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Dalam Membentuk Peraturan Nagari Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Kuraitaji Kabupaten Padang Pariaman
• Hubungan Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Nagari Dalampengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alamdi Nagari (Studi Di Nagari Inderapura Timur)
• Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Dana Gempa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Pemerintah Kota Padang
• Hubungan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia
• Hubunganmenteri Danwakilmenterimenurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentangwakilmenteri
• Implementasi Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The Asean Free Trade Area (Cept-Afta) Terhadap Ketentuan Perdagangan Sektor Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (Tpt) Di Indonesia
• Implementasi Hak Partisipasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman)
• Implementasi Tanggung Jawabwali Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Koto Tangah Padang
• Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Untuk Masyarakat Di Nagari Tanjuang Labuah Kabupaten Sijunjung
• Jaminan Pemenuhan Hak Atas Persamaan Di Hadapan Hukumdan Peran Pendidikan Hukumdalambantuan Hukumberdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Kajian Yuridis Terhadap Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Gempa Bumi 2009 Di Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman
• Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Kedudukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
• Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil Atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (Bmt) Dalam Tatanan Hukum Lembaga Keuangan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mikro Syariah ( Studi Pada Bmt Al-Ishlah Cab. Ampalu Kab. Dharmasraya)
• Kedudukan Hukumkomisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang
• Kewenagan Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Berdampak Terhadap Lingkungan
• Kewenangan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Kewenangan Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Dalampembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat(Studi Pada Kppn Padang)
• Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Pemerintah Daerah Dan Pelaksanaannya Di Kota Bukittinggi
• Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kewenanganmajelis Kehormatan Hakimdalampelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim (Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Oleh Hakimagung Achmad Yamani)
• Kontrak Kerja Konstruksi Bangunan Gedung Untuk Komunitas Adat Terpencil Antara Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Dengan Cv Talago
• Kontribusi Objek Wisata Alam Rimbo Panti Dan Museum Tuanku Imam Bonjol Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Derah Kabupaten Pasaman
• Liberalisasi Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi Berdasarkan General Agreement On Trade In Services (Gats) Dan Permasalahan Pengelolaannya Di Indonesia
• Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Mekanisme Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Penangkapan Dan Penahanan Tidak Sahmenurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukumacara Pidana (Studi Kasus Praperadilan No.02/Pid.Pra/2010/Pn.Pdg)
• Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
• Mekanisme Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kantor Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kota Padang
• Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia
• Pelaksaanaancorporate Social Responsibility Pt. Semen Padang Dalammembantu Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah
• Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Mudharabah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru
• Pelaksanaan Akad Gadai Emas Pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung
• Pelaksanaan Akad Talangan Haji Pada Bank Syari’ahmandiri Cabang Padang
• Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dengan Sisteminvestasi
• Pelaksanaan Dan Penyelesaian Pembayaran Klaim Pembiayaan Rehabilitasi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Di Pt. Jamsostek Cabang Padang)
• Pelaksanaan Deportasi Dalam Penanganan Kasus Warga Negara Asing Yang Telah Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal (Overstay) Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional ( Studi Kasus Di Kota Medan )
• Pelaksanaan Diskresi Polisi Dalamrangka Penegakan Hukum Pidana (Studi Di Polsek Sumpur Kudus)
• Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Oleh Partai Politikmenurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Study Di Kota Payakumbuh)
• Pelaksanaan Gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (Actio Pauliana ) Dalamperkara Pailit ( Studi Kasus Pt.Ibist Consult Dan Pt.Bank Kosagraha Semesta )
• Pelaksanaan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Pelaksanaan Hak Interpelasi Oleh Dprd Kota Padang Terhadap Pelaksanaan Apbd Tahun 2011
• Pelaksanaan Hak Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Padang
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan Di Rektorat Universitas Andalas
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Rasidin Kota Padang
• Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pada Pemegang Kartu Jamkesda Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr M.A Hanafiah Sm Batusangkar
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja ( Studi Pada Pt. Jamsostek (Persero) Sumatera Barat Cabang Padang )
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja ( Studi Pada Pt. Jamsostek (Persero) Sumatera Barat Cabang Padang )
• Pelaksanaan Jasa Kontruksi Pada Pengadaan Pembangunan Polsek Batipuh Selatan Polres Padang Panjang
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan/Terkwalifikasi (Studi Kasus Di Reskrim Kepolisian Resort Kota Padang)
• Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Tulis Kantor Antara Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Dpka) Kota Padang Dengan Cv. Indo Global
• Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri Dengan Badan Narkotika Nasional Kota Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
• Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Emas Oleh Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Terandampadang
• Pelaksanaan Naturalisasi Bagi Etnis Tionghoa Di Kota Bukittinggi
• Pelaksanaan Pelimpahan Harta Warisan Atas Harta Pencaharian Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau Di Kenagarian Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
• Pelaksanaan Pelimpahanwewenang Dari Bupati Kepada Camat Dalampenyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat
• Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Kasus Nomor 02/Pdt.G/2009/Pa.Pp)
• Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Padang (Studi Kasus Badan Kepegawaian Daerah)
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Pada Pt Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk Pusat Jakarta
• Pelaksanaan Pembiayaan Implan Denganakadwakalah Walmurabahah Di Bank Syariahmandiri Cabang Padang
• Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kota Padang Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011
• Pelaksanaan Pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer Pada Pemerintah Daerah Kota Padang
• Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Sungai Penuh
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (Pjas) Terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Studi Balai Besar Pengawas Obat Danmakanan Di Padang)
• Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dan Kecamatan Payakumbuh Selatan
• Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Dalammeningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
• Pelaksanaan Perizinan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Balerong Bunta Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar)
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuer) Dengan Pemegang Kartu Kredit (Card Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Takaful Keluarga Dana Pendidikan (Fulnadi) (Studi Pada Pt. Takaful Cabang Padang)
• Pelaksanaan Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan(Performance Bond) Dalamperjanjian Pemborongan ( Studi Pada Pt. Bank Bukopin Tbk. Cabang Padang )
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Karyawan Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Lubuk Alung
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Dengan Sistem Bangun Bagi (Studi Pada Pembangunan Perumahan Pandawa Residence Di Kota Bukittinggi)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Di Bank Nagari Cabang Tapus Pasaman Timur Diajukan Guna Memenuhui Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Kota 1 Batusangkar
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Sepeda Motor Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) Taratak Betung Di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat
• Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Sarana Pembayaran Pada Pt. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Area Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Sarana Pembayaran Pada Pt. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Area Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Antara Developer Dengan Pembeli Satuan Kios Di Gedung Sentral Pasar Raya Padang Pasca Gempa Kota Padang 30 Septemper 2009
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (Kjks) Baitulmaal Wat Tamwil (Bmt) Anduring Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Berlangganan Jaringan Lokal (Lokal Link) Dan Internet Antara Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Dengan P.T.Telekomunikasi Indonesiatbk
• Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Bank Principles) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Nagari Cabang Syariah Padang
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Bukopin Cabang Padang
• Pelaksanaan Prosesmediasi Dalamperkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Padang (Implementasi Peraturanmahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)
• Pelaksanaan Putusan Bpsk Terhadap Perkara Nomor 22/P3k/Ii/2012 Di Kota Padang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus Di Bpsk Kota Padang)
• Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Nafkah ‘Iddah Oleh Suami Terhadap Mantan Istri Sebagai Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang)
• Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Lido Sukabumi
• Pelaksanaan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Payakumbuh (Studi Kasus :Mutasi Pns Akibat Pelanggaran Disiplin)
• Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah (Dpd) Partai Nasional Demokrat Kota Padang)
• Pelaksanaan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ( Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang)
• Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan ( Studi Pada Wilayah Kua Kec. Padang Barat Dan Pengadilan Agama Kelas 1a Padang)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Payakumbuh
• Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Kota Padang
• Pelaksanaan Tugas Hakimpengawas Dalammengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit ( Studi Kasus Kepailitan Pt. Istanamagnoliatama Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat )
• Pelaksanaan Upah Minimum Di Kota Padang
• Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keterpenuhan Syarat Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Di Kota Padang
• Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang
• Pembentukan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Malam
• Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Upaya Menjamin Hak Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok
• Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasimanusia
• Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasimanusia
• Pemenuhan Ham Terhadap Hak Anak Cacat Di Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang Menurut Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pemenuhan Hambagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Kecil Menengah Di Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pemungutan Pajak Reklame Di Pasaman Barat Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Penanganan Kasus Tawuran Antar Pelajar Oleh Pihak Kepolisian (Study Kasus Di Polresta Padang)
• Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Di Polresta Padang
• Penegakan Hukumoleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Kasus Pada Polres Padang Pariaman)
• Penempatan Kerja Indonesia Asal Sumatera Barat Di Negara Malaysia Studi Kasus Pada Loka Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lp3tki) Padang
• Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
• Penerapan Pembuktian Dalamperkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)
• Penerapan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Pada Pt.Prudential Life Assurance Cabang Padang)
• Penerapan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat)
• Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Transaksi Afiliasi Di Pasarmodal Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-Lk No: Kep-421/Bl/2009
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Istrinya (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No.45/Pid.B/2013/Pn.Padang)
• Penerapansanksipidanaterhadappelakutindakpidana Pemalsuanuang (Studikasuspengadilannegrikelasiapadang)
• Penerbitan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Padang
• Penetapan Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Bibit Buah-Buahan 120.000 Batang Dan Pupuk Kandang 60.000 Karung ( Studi Kasus Perkara Nomor 15 / G / 2012 / Ptun – Pdg)
• Pengaruh Peripheral Blood Mononuclear Cell Dan Bone Marrow-Mesenchymal Stem Cell Terhadap Sekresi Tgf-B, Vege Dan Ekspresi Kolagen Tipe I, Integrin A2b1mpada Penyembuhan Luka Bakar
• Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkanrestorative Justice Dalamhukumpidana Indonesia
• Pengelolaan Mnyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012
• Pengisian Jabatanwakil Kepala Daerah Dilihat Dari Konsepsi Otonomi Daerah Berdsarakan Undang-Undang Dasar 1945
• Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Sma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta)
• Penyelesaian Sengketa Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyesuaian Harga (Eskalasi) Dalam Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Kota Jambi (Analisis Terhadap Perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2011/Pn.Jbi)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Perumahan Dalam Perkara Nomor 06/P3k/I/2012 Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Klaim Asuransi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Asuransi Dan Perbankan Dalam Perkara Nomor 94/P3k/2012 Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Padang
• Penyelesaian Sengketa Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang Dalam Kaitannya Dengan Penyedotan Pulsa Oleh Pt.Telkomsel
• Penyelesaian Sengketa Sako Dan Pusakomelalui Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Limbukan Kota Payakumbuh
• Penyelesaian Sengketa Tanah Konsolidasi Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Dalamsuku Kampai Di Lubuk Sarik Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Dalamperkara Perdata Nomor 11/B/J/K/1981 Pn.Painan
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Secara Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Dalam Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2012/Pn.Pdg
• Peran Kurator Dalampengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Debitur Pailit Yang Tidak Kooperatif (Studi Kasus Kepailitan Pt. Superabadi Sakti Jakarta Utara)
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsabangsa (Dk Pbb) Dalammenanggulangi Perompakan Internasional
• Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) ( Studi Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pasaman)
• Perananmamak Kepalawaris Dalam Memelihara Tanah Pusako Tinggi Di Kabupaten Tanah Datar ( Studi Pada : Kaum Dt Panghulu Panjang Sukumandaliko, Kenagarian Limo Kaum)
• Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Sistem Prabayar Dengan Perlinungan Hukum Bagi Konsumen Pada Pt. Pln (Persero) Rayon Belanti
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dan Pelaksanaannya Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh
• Perkembangan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Sebelumdan Sesudah Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasimanusia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
• Perlindungan Hak Pasien Sebagai Hak Konstitusi Onalberdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tah Un 2009 Tentang Rumah Sakit (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umumdaerah Kotap Adang Panjang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Rumah Sakit Prof. Dr. M.A Hanafiah Sm Batusangkar
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Sikaping
• Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Dengan Adanya Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Pt.Sarana Sumatera Barat Ventura(Pt. Ssbv)
• Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Hukuminternasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Hukumdan Hak Asasimanusia Terhadap Pekerja Outsourcing Di Kota Padang
• Perlindungan Hukumterhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Padang Dan Kantor Catatan Sipil Kota Padang
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing Di Kota Padang
• Perlindungan Konsumen Dalamperjanjian Baku Padaleasing Kendaraan Bermotor Oleh Pt. Bussan Auto Finance (Baf) Cabang Payakumbuh
• Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Yang (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto)
• Pertimbangan Hakimdalamputusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Asusila Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)
• Pertimbangan Hakimmenetapkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Padang
• Perubahan Makna Pasal 6a Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Proses Pembuatan Akta Kelahiran Anak Yang Telah Berusia Diatas Satu Tahun Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Di Kota Padang Panjang
• Proses Penyelesaian Sengketa Bersenjata Israel-Palestina ( Periode Dari Tahun 1993 Sampai Sekarang)
• Sanksi Administratif Bagiwajib Pajak Penghasilan Yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapannya Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Padang
• Status Kewarganegaraan Dan Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
• Tanggung Jawab Direksi Setelah Terjadi Perubahan Anggaran Dasar Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Pada Pt. Alam Rimba Sumatera)
• Tanggung Jawab Hukumpenanggung Terhadap Pemilik Polis Kendaraan Bermotor Dalam Pengajuan Klaimall Risk (Studi Kasus Pada Pt. Asuransiwahana Tata Cabang Padang)
• Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Konteks Perusahaan Grup(Studi Pada : Semen Padang Grup)
• Tanggung Jawab Pt. Telkomcabang Batusangkar Terhadap Pengguna Layanan Jasaspeedy Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tempat Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• The Implementation Of Non-Interference Principle In Asean Relating To The Practices Of Human Rights In Myanmar
• The Implementation Of Non-Interference Principle In Asean Relating To The Practices Of Human Rights In Myanmar
• Tindak Pidana Pornografimenurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dalamperspektif Hukumpidana Islam
• Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Oleh Amerika Serikat Dan Sekutunya Terhadap Iran Terkait Program Nuklir
• Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Oleh Amerika Serikat Dan Sekutunya Terhadap Iran Terkait Programnuklir
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Migranwanitamenurut Hukum Internasional Dan Hukumnasional Indonesia
• Upaya Penangulangan Kenakalan Remaja Dalam Penyalahgunaan Narkotika( Studi Kasus: Diwilayah Hukum Polresta Kota Padang)
• Wanprestasi Dalamperjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pt. Adira Dinamikamultifinance Cabang Padang)

Tahun 2012

• Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu/Viii/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung
• Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu/Viii/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung
• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Karet Remah (Crumb Rubber) Sumatera Barat Ke Amerika Serikat
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-V/2007 Tentang Pemilihan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Acfta (Asean-China Free Trade Agreement) Terhadap Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional
• Dispensasi Kawin Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan (Study Kasus Pengadilan Agama Padang Sidempuan)
• Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Studi Kasus Pada Perkara Tanah Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan Matinya Korban Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang)
• Fator-Faktor Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Mengakibatkan Matinya Korban Dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Study Pada Kota Solok Semenjak Pemberlakuan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
• Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman
• Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman
• Implikasi Aspek Kebencanaan Dalampenataan Ruang Kota Padang Sebagai Daerah Rawan Gempa
• Implikasi Putusa Nmahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 013-022/Puu-Iv/2006mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 134, 136 Bis, Dan 137) Tentang Penghinaan Presiden Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat
• Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Jaminan Terhadap Hak Asasimanusia Berkaitan Dengan Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukumberdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Keberadaanminuman Tradisional (Skotang Di Kota Padang) Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen
• Kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kota Padang
• Kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kota Padang
• Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Kedudukan Peraturan Nagarimenurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Kedudukan Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia
• Kedudukan Surat Keputusan Bersama Tigamenteri Tentang Ahmadiyah Dikaitkan Dengan Pasal 29 Uud 1945 Dan Hak Asasi Manusia
• Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan ( Studi Kasus Pada Polresta Kota Padang )
• Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan ( Studi Kasus Pada Polresta Kota Padang)
• Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dai,Am Pemeriksaan Keuangan Daerah Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Solok
• Kewenangan Komisi Nalional Hak Asasi Manusia Dan Kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menangani Masalah Kekerasan Perempuan
• Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Kewenangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Menangani Masalah Kekerasan Perempuan
• Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Ksekusi Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung (Studi Kasus Pada Perkara Tanah Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Pelaksanaan Asuransi Syariah Berdasayrkan Akad Mudharabah Di Bidang Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Uma Puluh Kota Tahun 2011
• Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (Bmn) Di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Dalam Rangka Otonomi Daerah
• Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Pegawai Negeri Sipil Bidang Kepegawaian Di Universitas Andalas
• Pelaksanaan Good Governance Pada Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Dalam Pemerintahan Nagari Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• Pelaksanaan Hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• Pelaksanaan Investasi Melalui Perjanjian Asuransi Pada Pt. Axa Mandiri Padang
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Kota (Bnnk)Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Kota Padang
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Usaha Penataan Kota Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang
• Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang
• Pelaksanaan Pemberian Jaminan Surety Bond Dalamkegiatan Pembangunan Proyek Pemerintah Di Kota Jambi (Studi Pada Pt Jasaraharja Putera Cabang Jambi)
• Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Dengan Jaminan Deposito (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hajimiskin X Koto)
• Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang Oleh Pt. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Pelaksanaan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Dalammenyelesaikan Perkara Kepailitan ( Studi Kasus Kepailitan Tokomakmur Dan Atau Khouw The Sun)
• Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bni Sentra Kredit Kecil Padang)
• Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Atas Pajak Bumi Dan Bangunan (Sppt Pbb) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pengeroyokan (Pasal 170 Kuhp)(Studi Kasus Di Polres Solok Dengan Nomor Perkara Bp/10/V/2011/Reskrim)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Sawahlunto)
• Pelaksanaan Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Phone Plus Pada Bank Bni Imam Bonjol Cabang Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terhadap Usahamikro, Kecil Danmenengah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kreditmodal Kerja Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyatmitra Dana Di Pasaman Barat
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Terhadap Usaha Mikro Oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Lkm-A) Prima Barokah Kec. Sitiung Dharmasraya
• Pelaksanaan Perjanjianwaralaba (Franchise) Edukasi Antara Pemberiwaralaba Dan Penerimawaralaba Di Padang (Studi Kasus Di Lembaga Pendidikan Primagama Cabang Padang)
• Pelaksanaan Perkawinan Umur Dalam Wilayah Hukum Kua Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
• Pelaksanaan Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Atas Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya ( Ekosob ) Oleh Komisi Nasional Hak Asasimanusia Perwakilan Sumatera Barat
• Pelaksanaan Perlindungan Nasabah Bankmelalui Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Pada Bank Nagari
• Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Pbb Nomor 1970 Tahun 2011 Tentang Libya Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Dan Perdamaian Internasional
• Pelaksanaan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)
• Pelaksanaan Wewenang Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Pelaksanaann Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bni Sentra Kredit Kecil Padang)
• Pembatalan Perjanjian Asuransi Dalambentuk Pengembalian Premi Asuransi Jiwasmartlink (Study Pada Pt. Allianz Life Indonesia Cab. Padang)
• Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari Iii Koto Aur Maiintang Timur,Kecamatan Iv Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
• Penanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Di Jalan Mengakibatka Kematian Orang Lain
• Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanh Adat Di Kota Padang
• Pendaftaran Hakmilik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat Di Kota Padang
• Penerapan Perlindungan Hukumbagi Anak Korban Kejahatan Seksual Diwilayah Kota Padang
• Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Padang)
• Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Putusnya Perkawinan Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas I.A Padang
• Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Oleh Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2010-2015)
• Pengajuan Bakal Calon Kepala Daerah Olrh Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Perione 2010-2015)
• Pengaruh Video Porno Di Handphone Terhadap Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Lubuk Basung)
• Pengaturan Hukumlingkungan Internasional Tentang Ganti Rugi Atas Pencemaran Lingkungan Laut Di Zona Ekonomi Ekslusif Akibat Kebocoran The Platform Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Pencucian Uang (Money Laundering) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengaturan Tentang Cabotage Dalam Hukum Udara Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat
• Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau
• Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau Maninjau
• Pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Danaumaninjau
• Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Ulayat Nagari Di Nagari Sabu Kabupaten Tanah Datar
• Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Perdagangan Dalam Negeri ( Studi Pada Pt. Kubutama Karya Mandiri Padang )
• Pengikatan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Suatu Hutang Di Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar Buat Padang
• Pengujian Terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Pengujian Terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Dan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)
• Penyelesaian Hutang Dalamrumah Tangga Dan Pertanggungjawabannya Jika Terjadi Perceraian Antara Suami Istri
• Penyelesaian Sengketa Antara Pelanggan (Konsumen) Dengan Pihak Pt. Pln (Persero) Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang
• Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 030/Skln-Iv/2006)
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Keberatan Terhadap Putusan Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Pada Pengadilan Negeri Klas Ia Padang
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Padang Dalam Perjanjian Leasing Kendraan Bermotor (Dalam Perkara Nomor 102/P3k/201i Antara Marta Dewi Melawan Pt Bca Finance Cabang Padang)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Ijlayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang Di Kota Padang Panjang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi Kaum Suku Sikumbang Di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Oleh Pengadilan Negeri Klas I/A Padang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjuang Dengan Suku Koto Di Nagari Pauh V Kota Padang
• Penyelesaianwanprestasi Pada Perjanjian Pembiyaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Suzuki Fainance Kota Padang)
• Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Tindakan Anarkis Oleh Masyarakat Yang Melakukan Unjuk Rasa ( Studi Kasus Di Polresta Padang)
• Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lpksm) Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umumdalampenegakan Hukumpemilihan Umumpresiden Dan Anggota Legislatif
• Peranandewan Keamanan Pbb Dalampenyelesaian Konflik Israel-Palestina( Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Pbb Nomor 1860 Tahun 2009 )
• Pergeseran Kewenangan Mamak Kepala Waris Terhadap Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Nagari Sulik Aie Kabupaten Solok
• Perjanjian Penjualan Titip Jual (Konsinyasi) Di P.T Ramayana Department Store Plasa Andalas
• Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Dan Pelaksanaannya Pada Renta Car H.Symon Padang
• Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 50 Kot Amenurut Kajian Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Perlindungan Hak Asasimanusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorismemenurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Perlindungan Hukumbagi Nasabah Pengguna Layanan Internet Banking Pada Pt Bank Negara Indonesia (Bni) Tbk Cabang Padang
• Perlindungan Hukumnasabah Bank Terhadap Transaksi Elektronik Perbankan (Internet Banking) (Studi Pada Pt. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Padang)
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Jiwanya Terganggu Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Problematika Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Payakumbuh
• Proses Pelaksanaan Gugatan Intervensi Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
• Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Cabul Dipengadilan Negeri Kelas Ib Bukittinggi
• Proses Rehabilitasi Terhadap Wanita Tuna Susila Yang Melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Studi Kasus Di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami-Solok)
• Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang Dalam Perkara No. 74/Pdt .G/2005.Pn. Pdg
• Studi Tentang Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Membantu Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Catering Terhadap Perlindungan Konsumen Di Kota Padang
• Tanggung Jawab Pengemudi Dan Pemilik Po.Tanjung Jaya Di Jalan Raya Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Penumpang
• Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Notaris Dalam Pendirian Yayasan
• Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Dari Aspek Perlindungan Hak Asasimanusia
• Tugas Dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Padang

Tahun 2011

• Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Asing Di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional
• Alasan Penempatan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Muaro Padang
• Analisa Hukum Pemilihan Forumarbitrase Internasional Dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Familie)
• Analisis Hukum Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Pbb No . 1929 Dalam Kasus Nuklir Iran Tahun 2010 Dan Implikasinya Terhadap Perdamaiab Dan Keamanan Internasional
• Analisis Pelanggaran Hak Azasi Manusia (Ham) Berat Yang Dilakukan Oleh Omar Al-Bhasir Di Sudan
• Analisis Yuridis Amandemen Memorandum Of Understanding Tentang The Recruitment And Placement Of Indonesian Domestic Workers Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia
• Aspek Hukum Alih Teknologi Dalam Sistem Franchise Berdasarkan Kode Etik Internasional Tentang Transfer Teknologi (International Code Of Conduct On Transfer Of Technology) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Dampak Pengaturan Mekanisme Sertifikasi Ekolabel Pada Perdagangan Produk Kayu Indonesia
• Dampak Pengaturan Mekanisme Sertifikasi Ekolabel Pada Perdagangann Produk Kayu Indonesia
• Efektifitas Upaya Perundungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Motif Batik Indonesi
• Eksistensi Dan Perlindungan Hukumterhadap Tentara Bayaran (Mercenaries) Yang Terlibat Konflik Bersenjatamenurut Hukumhumaniter Internasional
• Elaksanaan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Di Bank Nagari Syariah Padang
• Elaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan Sepeda Motor Bekas Antara Pt. Federal International Finance Cabang Muara Bungo Dengan Dealer Oeday Motor
• Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)
• Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum
• Hubungan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Terhadap Pelaksanaan Hubungan Wewenang Pemerintah Kota Padang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)
• Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Lembaga Negara (Kasus; Indonesia Vs Giorgio Armana Tahun 2010
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Mengenai Pengujian Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif
• Kajian Yuridis Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
• Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Hal Pelaksanaan Merger (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010)
• Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia
• Kewenangan Badan Narkotika Kota (Bnk) Kota Padang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Di Wilayah Hukum Poresta Padang)
• Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
• Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional Serta Relevansinya Dengan Syariat Islam
• Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Elektronik Atas Lagu Yang Di Upload Oleh Penyelenggara Jasa Internet
• Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaranham Berat Oleh International Criminal Court (Icc)Kaitannya Dengan Konsep Kedaulatan Negara
• Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri Syari’ah Cabang Pekanbaru
• Pelaksanaan Asuransi Demam Berdarah Dalam Bentuk Voucher Pada Pt. Asuransi Central Asia (Aca) Cabang Padang
• Pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Bumiputera Cabang Padang
• Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Di Kota Padang
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Profesionalisme Penyelenggara Pemerintah Daerah
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2015
• Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Nagari Unit Usaha Syariah Cabang Padang
• Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)
• Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Kebakaran Pada Pt Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang
• Pelaksanaan Hak Angket Dprd Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Luhak Kabupaten 50 Kota
• Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/Kma/Sk/I/20i1 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negeri Padang
• Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pada Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri Dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus Di Polresta Padang Dan Kejaksaan Negeri Padang)
• Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Atas Dasar Surat Bukti Kredit (Sbk) Debitur Yang Telah Jatuhtempo Pada Pegadaian Kantor Cabang Tarandam Padang
• Pelaksanaan Maintenance Bond Dalam Pemborongan Proyek Perbaikan/ Rehabilitasi Jalan Paket Ii (Dana Dpdf Dan Ppd) Kota Padang
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang
• Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang
• Pelaksanaan Pembayaran Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (Ritl) Bagi Peserta Askes Oleh Pt. Askes Kepada Rsi. Ibnu Sina Padang
• Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin Oleh Pt.Bank Nagari Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Carang Utama Padang
• Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang Oleh Pt. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
• Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Baitul Malwa Tamwil (Bmt) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
• Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Padang
• Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Bussan Auto Finance (Baf) Cabang Payakumbuh
• Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Pada Badan Kepegawaian Daeral! Kota Padang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Negeri Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Multiguna Oleh Pt. Bank Nagari (Bpd) Sumatera Barat Cabang Utama Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Dengan Cv. Sarana Baru Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat Dengan Cv. Sarana Baru Padang
• Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman (Satpam) Antara Pt.Pln (Persero) Cabang Padang Dengan Pt. Cahaya Citra Mulia (Ccm)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Jasa Speedy Pada Pt Telkom, Tbk Cabang Padang
• Pelaksanaan Prinsip Pertanggung Jawaban (Responsibility) Dalam Implementasi Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Sistem Kliring Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
• Pelaksanaan Tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004 - 2009 Dalam Pembentukan Undang - Undang
• Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009- 2014
• Pembajakan Musik Dan Lagu Secara Digital ; Sebuah Kajian Yuridis Berdasarkan Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Karya Seni Dan Sastra
• Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Internasional
• Pembinaan Terhadap Remaja Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian Resor Lubuk Sikaping
• Pendaftaran Tanah Wakaf Mushalla Arafah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kaasus Di Polres Pelalaawan Riau)
• Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Periode 2004-2009)
• Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Kota Padang
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanan Pembiayaan Murahabah Pada Bni (Bank Negara Indonesia) Syariah Cabang Padang
• Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang
• Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Negara Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
• Pengaturan Investasi Asing Pada Bidang Pariwisata Berdasarkan Trims (Trade Related Investmentmeasures) Dan Implementasinya Diwilayah Sumatera Barat
• Pengaturan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (Kkp Apec) Sebagai Implementasi Dar I Perjanjian Kerjasama Apec Di Indonesia
• Pengaturan Pengatur Lalu Lintas Udara (Air Traffic Control) Dalam Kecelakaan Pesawat Menurut Hukum Udara Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Nasional
• Pengaturan Penggunaan Fosfor Putih (Whitephosphours) Sebagai Senjata Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Tentang Penggunaan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel 2008-2009
• Pengaturan Penggunaan Tenaga Nuklir Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Lingkungan
• Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam Asean-China Free Trade Areal (Acfta) Dan Implementasinya Di Indonesia
• Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Majelis Kehormatan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar
• Penggunaan Senjata Bom Fosfor Putif (White Phosphorhorus Bomb) Oleh Israel Terhadap Rakyat Sipil Palestina Ditinjau Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Penyelenggaraan .Laminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Bangko
• Penyelenggaraan .Laminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Di Bangku
• Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (Kbpr) Vii Koto Pariaman
• Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Berdasarkan United Nation Commission On Iternational Trade Law(Uncitral) Arbitrationmodel Lawon International Commercial Arbitration (Studi Kasus Karaha Bodas Company L.L.Cmelawan Pertamina Dan Pln)
• Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung
• Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung
• Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Peran Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal Di Indonesia
• Peran Izin Mendirikan Bangunan Dalam Pengendalian Rencana Umum Tata Ruang Di Kota Padang
• Peran Kepolisian Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Peran Notaris Dan Ppat Dalam Pelaksanaan Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dari Kreditur Lama Kepada Kreditur Baru Pada Perbankan Kota Padang (Studi Pada Kantor Notaris Dan Ppat Harti Virgo Putri, S.H. Dan Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Padang)
• Peranan Badan Narkotika Nasional Kota (Bnnk / Kota Payakumbuh) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Payakumbuh
• Peranan Bank Dunia Dalam Mencapai Tujuan Hukum Ekonomi Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia
• Peranan Bnn (Bnn/Kota Padang) Dalam Menangulangi Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Padang
• Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Vcd Porno Di Kota Padang
• Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Di Kabupaten Dharmasraya
• Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Di Kabupaten Dharmasraya
• Peranan Pers Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
• Pergeseran Baselines Akibat Reklamasi Pantai Dan Pemanasan Global Terhadap Lebar Dan Atau Luas Laut Teritorial Negara Peserta Konvensi Hukum Laut 1982
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Suatu Perbandingan Antara Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia
• Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Hal Terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanahyang Dibebani Hak Tanggungan
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Dalam Transaksi Perbankan Di Pt.Bank Nagari Indonesia(Persero). Tbk. Cabang Padang
• Pernikahan Dibawaii Umur Di Kecamatan Kuranji Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji)
• Pertanggung Jawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Insiden Penyadapan Kedutaan Besar Ri Di Myanmar Tahun 2004)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Pengadilan Negeri Solok
• Pertanggungjawaban Yayasan Ar-Risalah Padang Dalam Mengelola Peruntukan Harta Benda Wakaf
• Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang
• Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil Dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Militer 1-03 Padang)
• Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Nomor 003/Puu-Iv/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
• Standar Pengaturan Sarana Bantu Navigasi ( Sbn ) Menurut Ketentuan International Association To Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authorities ( Lala ) Dan Implementasinya Di Pelabuhan Teluk Bayur
• Suatu Kajian Tentang Keabsahan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep- 033/A/Ja/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai) Dan Warga Masyarakat
• Suatu Perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik
• Tanggung Jawab Developer Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Perumahan Pasca Gempa Di Kota Padang (Studi Pt. Bunii Kurnia Abadi )
• Tanggung Jawab Negara Terkait Pencemaran Lingkungan Laut Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus: Tumpahan Minyak Di Laut Timor Tahun 2009)
• Tanggung Jawab Terhadap Konsumen Layanan Internet Telkomsel Flash Dari Pt. Telkomsel Cabang Padang
• Tindak Kepolisian Terhadap Massa Yang Anarkes Pada Saat Tunjuk Rasa Di Muka Umum(Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Tindakan Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Polisi Dan Upaya Penanggulangannya Di Polresta
• Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Konsul Malaysia Di Pekanbaru Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha)
• Transaksi Jual Beli Barang Melalui Ecommerce Di Alphaduo.Com Padang Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
• Upaya Penangulagan Tindak Pidana Pencurian Di Rumah Ibadah (Masjid) (Studi Kajian Wilayah Hukum Polresta Padang)
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenunan Songket Silungkang Sumatera Barat

Tahun 2010

• Analisis Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Rohingya Dari Myanmar Yang Berstatus Stateless Persons
• Eksistensi Dan Regulasi Hak Asasi Manusia Regional (Studi Komparatif Piagam Hak Asasi Manusia Eropa, Inter-Amerika Dan Afrika)
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas Ia Kota Padang)
• Fungsi Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan ( Studi Kasus Di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru )
• Fungsi Visum Et Repertum Hasil Otopsi Bagi Bagi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polresta Padang
• Hubungan Kerjasama Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Padang)
• Implementasi Perjanjian Republik Indonesia Dengan Republik Rekyat Cina (Rrc) Tentang Kewarganegaran Masyarakat Tionghoa Di Indonesia
• Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana
• Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melaksanaan Fungsi Legislasi Di Indonesia
• Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyadapan Ditinjau Dari Unadang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dilihat Dari Segi Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika
• Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum
• Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang
• Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean Dengan China (Acfta) Tahun 2010 Dan Implikasinya Bagi Indonesia
• Pelaksanaan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Pejabat Diplomatik Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)
• Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara Kaitannya Dengan Penggunaan Fasilitas Letter Of Credit (L/C) Pada Bank Mandiri Cabang Padang
• Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Walikota Bukittinggi Dalam Mensukseskan Pembangunan Daerah Pada Periode 2005- 2010
• Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Serta Pelaksanaannya Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia
• Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)
• Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhan Batu
• Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Narkotika Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Padang Pariaman)
• Pengaturan Hak Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi
• Pengaturan Penerapan Yurisdiksi Pada Laut Teritoriai Sebuah Negara Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (Studi Kasus So.San Affairs Tahun 2002)
• Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan
• Penyelesaian Bilyet Giro Kosong Pada Bank Nagari (Bpd) Sumatera Barat Cabang Utama Padang
• Peranan Mamak Kepala Waris Dalam Memelihara Tanah Pusaka Kaum Di Minangkabau (Studi Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi)
• Perenan Icrc Dalam Mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional Di Indonesia
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Dalam Pernikahan Dibawah Umur Studi Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong
• Perlindungan Program Komputer Dalam Rezim Hak Cipta Berdasarkan Konvensi Bern Dan Konvensi Wipo
• Pernikahan Dibawaii Umur Di Kecamatan Kuranji Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering)
• Proses Pemeriksaan Terhadap Napi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang
• Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Terdakwa Sehubungan Telah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tingkat Penyidikan
• Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Kekuatan Bersenjata Oleh Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional (Jus Ad Bellum Dan Jus In Bello) (Studi Mengenai Serangan Israel Ke Gaza Tanggal 27 Desember 2008 Sampai 19 Januari 2009)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Akibat Kesalahan Peraturan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
• Urgensi Visum Repertum (Ver) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuh (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)

Tahun 2009

• Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Praturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus : Poltabes Padang)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sat Reskrim Poltabes Padang Dalam Pemberantasantindak Pidana Perjudian (Studi Kasus: Poltabes Padang)
• Penenggung Jawab Pidana Media Catak Sebagai Pemberitaan Pers Dalam Bentuk Pencemaran Nama Baik
• Proses Pelaksanaan Praperadilan Untuk Menentukan Sah Atau Tidak Sahnya Penangkapan Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Studi Kasus Perkara Penangkapan Manatap Ambarita, Sh Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Tahun 2008

• Efektifitas Dan Validitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia Di Padang
• Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Secara Ilegal Oleh Penyidik Di Poltabes Padang
• Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negari Tua Pejat
• Perlindungan Dan Hak-Hakistimewa Terhadap Duta Besar Dan Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia Di Malaysia Tahun 2007)
• Tinjauan Kontrak Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam