Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UB

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Tahun 2021

• Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Di Atas Tanah Bukan Miliknya Bagi Pengembang (Developer) Dan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2682/K/Pdt/2019
• Akibat Hukum Kepemilikan Saham Oleh Perorangan Dalam Bank Perkreditan Rakyat Berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Studi Kasus Perumda BPR X)
• Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Akibat Hukum Penyalahgunaan Pembiayaan Pada Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah
• Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Penggugat Terhadap Sahnya Sebagai Pemilik Hak Sewa Atas Objek Sewa sebagai Jaminan Hutang (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
• Analisa Yuridis Penghitungan Ganti Kerugian Pada Gugatan Pelanggaran Merek
• Analisis Doktrin Fair Use Atas Penggunaan Klip Audiovisual Dalam Video Review Dan Video Reaction Berdasarkan Ketentuan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika (Studi Terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan United States Copyright Act 1976
• Analisis Hukum Tentang Lelang Yang Dilaksanakan Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir (Studi Putusan Nomor 210/Pdt/2018/Pt.Bdg)
• Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Merchant Yang Melakukan Transaksi Di Marketplace
• Analisis Ketentuan Peraturan Nomor Ii-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Terkait Praktik Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Instrumen Derivatif Saham Berupa Waran Di Bursa Efek Indonesia
• Analisis Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Analisis Pengaturan Safe Harbor Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terkait Tanggung Jawab Marketplace Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Pelanggaran Hak Cipta
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 171/Pid.B/2017/Pn Jap Yang Mengembalikan Surat Dakwaan Penuntut Umum
• Analisis Tentang Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
• Analisis Yuridis Karakteristik Kartel Sebagai Perbuatan Anti Persaingan Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Sherman Antitrust Law
• Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Terhadap Akta Notaris
• Analisis Yuridis Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Terhadap Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Metode Promosi Flash Sale Ditinjau Dari Pasal 20 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Terhadap Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Dalam Perspektif Tujuan Hukum
• Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif
• Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pihak Ketiga Diluar Transaksi Pinjam Meminjam Pada Fintech Peer To Peer Lending Menurut Asas Perlindungan Data Pribadi Yang Baik
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Memutus Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 590/Pid.B/2019/Pn Sim
• Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Teleconference
• Batasan Alasan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Sebagai Wujud Pelindungan Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)
• Batasan Tanggung Jawab Direksi PT. Mandiri Agung Jaya Utama Menurut Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Nomor: 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013)
• Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Yang Menderita Penyakit Menular (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam)
• Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Menghentikan Proses Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Disharmoni Ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Dengan Peraturan Gubernur Bali Terkait Larangan Plastik Sekali Pakai Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Kota Denpasar
• EFEKTIFITASPASAL8AYAT(1)HURUFDPERATURANBANK INDONESIANOMOR16/1/PBI/2014TENTANGPENGGUNAAN KLAUSULABAKUOLEHPENYELENGGARADALAM MENGATUR SISTEM PEMBAYARAN (StudiKasusPT.BankMandiri(Persero)KantorCabangPembantu(KCP) PangkalanBalai)
• Efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Larangan Bermain Layang-Layang Di Kota Pontianak (Studi Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak)
• Efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Publik (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang)
• Efektivitas Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 443.1/2987/Dukcapil Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi Di Kota Denpasar)
• Eksistensi Telemedicine di Indonesia dan Implikasi Hukumnya
• Executive Review Terhadap Peraturan Desa Di Kota Batu
• Extrajudicial Killing Dalam Penegakan Armed Forces Special Powers Act Negara India Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
• Faktor – Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Lpka Kelas I Blitar)
• Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang di Zonasi Kawasan Sungai Cisadane (Studi kasus di Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan)
• FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (FINANCIAL PLANNER) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA
• Implementasi Mengenai Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)
• Implementasi Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Studi Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Ngawi)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
• Implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf H UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Karya Arsitektur
• Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan Di Daerah Milik Jalan
• Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Umum di Kabupaten Tulungagung ( Studi pada tempat ibadah di kecamatan Kedungwaru )
• Implikasi Yuridis Delegasi Kewenangan Kepada Asosiasi Fintech Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengelolaan Data Pribadi Nasabah
• Implikasi Yuridis Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Implikasi Yuridis Penolakan Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi Covid-19
• Implikasi Yuridis Putusan Hakim Diluar Surat Dakwaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekarasan Yang Mengakibatkan Kematian
• Keabsahan Jual Beli Followers Instagram Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian,
• Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi ( Studi Banding Dengan Amerika Serikat )
• Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Veteriner Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi
• Kewenangan Badan Intelijen Republik Rakyat Tiongkok Untuk Akses Data Pribadi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Data Pribadi (Studi Terhadap Syarat Dan Ketentuan Aplikasi Tiktok Dan National Intelligence Law Of The People’s Republic Of China)
• Konsep Pengaturan Pihak Ketiga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Bentuk Pemenuhan Kewajiban Pelaku Anak Kepada Korban Tindak Pidana Kesusilaan
• Konstruksi Hukum Pemberian Kredit Bank Umum Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Perspektif Asas Kesetaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
• Kriteria Makna Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Makna Jual Beli Putus Hak Milik Atas Tanah Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Upaya Hukum Melindungi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/Pn.Bjm Dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/Pn.Bjm)
• Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tulungagung)
• Patroli Siber Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual- Beli Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang Kota
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Ukl-Upl
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Waris Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Pengupahan Minium Kabupaten (Studi Efektivitas Pasal 23 Ayat (2) Huruf L Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tolitoli)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bontang)
• Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penggunaan Internet (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)
• Penarikan Diri Amerika Serikat Sebagai Pihak Atas Intermediete-Range Nuclear Force Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Dusun Lebak Tumpang (Studi Kasus Di Kantor Satpol Pp Kota Kediri)
• Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembajakan Kapal Kargo Berbendera Singapura Di Perairan Nigeria Melalui Mahkamah Pidana Internasional
• Penegakan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Kawasan Malioboro Yogyakarta )
• Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengendalian Risiko Persekongkolan Vertikal Pada Pengadaan Barang/ Jasa PT.PLN (Persero) (Studi di Kantor PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I Surabaya)
• Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
• Pengaturan Bea Meterai Elektronik Dalam Dokumen Perjanjian E-commerce Berbasis Marketplace di Indonesia
• Pengaturan Izin Pemakaian Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Dalam Hukum Positif Indonesia
• Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Pengertian Frasa Dianggap Selalu Pada Rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Kepada Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mengurangi Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan
• Penyelamatan Kredit Bermasalah Melalui Subrogasi Dengan Lembaga Penjaminan (Studi Di Pt. Bpr Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang)
• Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce
• Perbandingan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam)
• Perlindungan Data Nasabah Penyimpan Dalam Pemanfaatan Cloud Computing Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Perbuatan Melawan Hukum Direksi Bank Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah Terhadap Realisasi Kredit (Studi Putusan No. 19/Pdt/2016/Pt. Yyk.)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pendanaan Jual Beli Properti Dengan Sistem Urun Dana (Crowdfunding)
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Persetubuhan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Jasa Penasihat Investasi Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Pasal 29 Pojk Nomor : 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Desain Industri terhadap Short Life-Cycle Products Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Dokter Pada Layanan Medis Berbasis Daring Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Terkait Praktik Kedokteran
• Perlindungan Hukum Kreditur Atas Sita Jaminan Harta Pailit Dari Tindak Pidana
• Perlindungan Hukum Rahasia Sulap Di Indonesia Dan Di Amerika
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemohon Pailit Perusahaan Asuransi Atas Perubahan Konsep Kepailitan Pada Pojk Nomor 28 Tahun 2015
• Perlindungan.,Hukum Pihak Ketiga.,Yang Asetnya Digunakan Sebagai Objek Jaminan Utang Debitor Yang Dinyatakan Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun )
• Pertanggungjawaban Atas Terjadinya Tumpahan Minyak Oleh Kapal MV Wakashio Di Lepas Pantai Pointe D’Esny Kepulauan Mauritius Berdasarkan Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)
• Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Tentang Penyalah Guna Narkotika
• Ratio Legis Pengaturan Upah Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• REFORMULASI SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MEDIA ELEKTRONIK
• Rekonstruksi Pengaturan Penggolongan Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang Narkotika Dari Narkotika Golongan I Menjadi Narkotika Golongan Ii Berdasarkan Hak Atas Kesehatan
• Status Bank Digital Di Indonesia
• Status Hukum Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Suksesi Negara Ditinjau dari Hukum Internasional
• Status Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran Oleh Marketplace Pada Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce
• Status Hukum Perjanjian Artemis Accords Yang Dibentuk Oleh Nasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional
• Tanggung Jawab Influencer Dalam Pelaksanaan Kegiatan Endorsement Terkait Iklan Produk Yang Merugikan Konsumen (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Regulasi Di Negara India Dan Amerika)
• Tindakan Sepihak Amerika Serikat Terkait Pengajuan Pemberlakuan Kembali Sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran Berdasarkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
• Tinjauan Yuridis Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Penerima Beasiswa Dalam Penggunaan Logo Merek Perusahaan
• Tinjauan Yuridis Penerapan Effects Doctrine Terhadap Tindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Effects Doctrine Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN
• Tinjauan Yuridis Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada Ahli Waris Warga Negara Asing
• Uji Aktivitas Antioksidan Dan Sitotoksik Ekstrak Etanol Sarang Semut (Myrmecodia Pendans) Terhadap Sel Kanker Payudara T-47d Secara In Vitro
• UPAYA PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BETAWI MENURUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI
• Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (Studi Di Polres Kota Blitar)
• Upaya Penindakan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Kapuas)
• Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
• Urgensi Hukum Pengaturan Izin Perkawinan Bagi Pasangan Belum Berusia 21 Tahun
• URGENSI KRIMINALISASI PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
• Urgensi Pelaporan Imei Telepon Seluler Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara (Studi Di Bagian Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan)
• Urgensi Pengaturan Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19 di Indonesia (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19)
• Urgensi Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Penjaminan Terpenuhinya Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana
• Urgensi Pengaturan Mengenai Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan Bappebti
• Urgensi Pengaturan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Dki Jakarta Di Masa Resesi Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan
• Urgensi Pengaturan Pengawasan Financial Planner Dalam Sektor Investasi Pasar Modal Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Pengelolaan Limbah Masker Bekas Pakai Dalam Mencegah Penularan Covid-19
• Urgensi Pengaturan Terhadap Pengawasan Shadow Banking Dalam Ruang Lingkup Peer-To-Peer Lending
• Urgensi Prinsip Ekstrateritorial Secara Eksplisit Dalam Hukum Persaingan Usaha Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-M/2015)
• Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer Iii-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya)

Tahun 2020

• Analisis Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/Pn.Llg Dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/Pn.Jth)
• Batasan Kewenangan Terkait Pengawasan Oleh Bpsk Dan Direktorat Pktn Atas Pelanggaran Klausula Baku
• Hambatan Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Kemitraan
• Implementasi Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar)
• Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)
• Keterkaitan Place Attachment terhadap Keinginan Mmepertahankan Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
• Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)
• Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Laut Ilegal Di Kabupaten Sumenep (Studi Di Desa Ambunten Tengah Kecamtan Ambunten Kabupaten Sumenep)
• Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Dinas Perhubungan Kota Batu)
• Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Lamongan)
• Penerapan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 Terhadap Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran)
• Pengaruh Terapi Tepung Tapioka Terhadap Kadar Malondialdehyde dan Gambaran Histopatologi Organ Lambung pada Tikus (Rattus norvegicus) Model IBD Hasil Induksi Indometasin
• Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan Kampung Tematik Di Kota Malang Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Dampak Negatif Bagi Masyarakat (Tinjauan Pasal 23 Ayat (1) Huruf D Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Pelaut Indonesia Di Kapal Tiongkok Menurut Konvensi Ilo Nomor 188 Tahun 2007 Mengenai Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
• Tanggung Jawab Anggota Keluarga Diplomat Atas Terjadinya Peristiwa Kecelakaan Yang Menyebabkan Kematian Warga Negara Penerima
• Upaya Pt. Taspen (Persero) Dalam Mencegah Dan Menangani Pencairan Klaim Asuransi Kematian Fiktif

Tahun 2019

• Akibat Hukum Atas Perolehan Lisensi Marchandise Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Dan Hukum Hak Cipta Amerika)
• Akibat Hukum Jika Perundingan Tidak Menghasilkan Kesepakatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 141 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu penyampaian Laporan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia)
• Akibat Hukum Pemecahan Dana Simpanan Oleh Nasabah Bank Dalam Likuidasi Untuk Mendapatkan Penjaminan Dari Lembaga Penjamin Simpanan
• Akibat Hukum Pengambilan Protokol Notaris Tanpa Penunjukan Majelis Pengawas Daerah Ditinjau Dari Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Akibat Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Tidak Mencantumkan Jangka Waktu Sewa Terkait Hunian Rumah
• Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Akibat Hukum Putusan Pengadilan Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst Danputusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/Pn.Pso)
• Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Berdasarkan Putusan Anulasi Dari Pengadilan Gerejawi
• Akibat Hukum Terhadap Perseroan Di Bidang Properti Yang Melakukan Akuisisi Aset Perseroan Di Bidang Properti Lain Berupa Proyek Perumahan Yang Terdapat Piutang Pada Debitur
• Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami Atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 Huruf a Dan Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam)
• Alasan Hakim Dalam Menentukan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst Dan 5/Pid.Sus Tpk/2018/Pt.Dki)
• Alasan Penyidik Tidak Melakukan Penyidikan Terhadap Website Penyedia Layanan Unduh Proprietary Software Secara Gratis (Studi Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia)
• Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Perbandingan di Indonesia dengan Amerika Serikat)
• Alternatif Sanksi Bagi Korporasi Yang Tidak Memiliki Harta Benda Untuk Membayar Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi
• Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal Dan Luar Negeri (Analisa Kasus Pendaftaran Merek Toarco Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee Toraja Dan Toraja Arabica Kalosi Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Toraja)
• Analisa Yuridis Pengaturan Syarat Formil Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Debitur
• Analisi Yuridis Kebijakan Adjusting Imports of Aluminum and Steel into The United States Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Internasional
• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST)
• Analisis Doctrine Of Equivalent Di Indonesia Dalam Sengketa Pelanggaran Paten
• Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang Dan Penambang Pada Sumur Minyak Tua Di Kabupaten Bojonegoro
• Analisis Pasal 22 Pojk Nomor 29 Tahun 2014 Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia Demi Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan
• Analisis Pengaturan Prinsip Fair Use Terkait Sarana Kontrol Teknologi Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Di Waduk Karangkates Kabupaten Malang (Studi di Waduk Karangkates Sumberpucung Kabupaten Malang)
• Analisis Peraturan Walikota Bontang Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Dalam Perspektif Persaingan Usaha
• Analisis Perbandingan Pengadaan Barang Dan Jasa Kontrak Kerja Sama Skema Cost Recovery Dengan Skema Gross Split,
• Analisis Perbuatan Menyediakan Tautan Terhadap Ciptaan Oleh Agregator Berita Terkait Dengan Tindakan Pengkomunikasian Ciptaan
• Analisis Perjanjian Distributor Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Terkait Dengan Pembagian Wilayah Pemasaran
• Analisis Putusan Hakim Nomor 607/PID.B/2015/PN.KAG Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Putusan Sengketa Perdagangan Internasional Oleh World Trade Organization Tentang Impor Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan Indonesia
• Analisis Ruang Lingkup Dan Sanksi Cornering The Market Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Securities Future ACT Of 2001 (Studi Pengaturan Di Indonesia Dan Singapura),
• Analisis Sengketa Penuntutan Pengembalian Hak Guna Usaha Tanah Perkebunan Dari Kelompok Tani Remaja Kepada Pt.Task Iii (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.12/Pdt.G/2015/Pn.Spt.)
• Analisis Status Hukum Reservasi Iran Terhadap Convention on the Rights of the Child 1989 Dalam Penjatuhan Vonis Mati Bagi Anak
• Analisis Yuridis Batasan Makna Kata Lengkap Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penulisan Sumber Berita
• Analisis Yuridis Batasan Tanggung Jawab Pada Hybrid Product Dalam Hal Terjadinya Risiko pada Layanan Jasa Keuangan Antara Bank dan Perusahaan Fintech Dalam layanan Jasa Keuangan
• Analisis Yuridis Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Wilayah Lautan Indonesia
• Analisis Yuridis Delik Adat Gamia Gamana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional
• Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 1034/Pid.B/2008/PN.MKS dan Putusan No. 1035/Pid.B/2008/PN.MKS)
• Analisis Yuridis Keabsahan Kontrak E – Commerce Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Subjek
• Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Aplikasi Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Android
• Analisis Yuridis Kedudukan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Asas Persamaan Perlakuan Dan Pelayanan Dalam Pemberian Remisi Pada Narapidana
• Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)
• Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Persekongkolan Tender Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha
• Analisis Yuridis Larangan Impor Huawei Dan Zte (Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited) Dari Cina Oleh Pemerintah Australia Menurut Hukum Ekonomi Internasional
• Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Adanya Identitas Penjual Didalam Online Marketplace Terkait Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik
• Analisis yuridis Mengenai kewajiban Mekanisme Penghapusan Data Pribadi Oleh Marketplace Ditinjau Dalam Undang - Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Pasal 20 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Pendaftaran Merek Open Mic
• Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Bank Sentral Dalam Pengawasan Lalu Lintas Uang Kertas Asing Oleh Pihak Ketiga Pada Daerah Pabean Indonesia
• Analisis Yuridis Pembelian Obligasi Dengan Adanya Kontrak Perjanjian Wali Amanat Ditinjau Dari Putusan MA Nomor 1455K/PDT/2017
• Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Kecelakaan Maskapai Penerbangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus Putusan No. 611/PDT/2008/PT.DKI dan Putusan No. 1517K/Pdt/2009)
• Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan Di Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat)
• Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja Atas Alasan Pengusaha Melakukan Perbuatan Menganiaya, Menghina Secara Kasar Atau Mengancam Pekerja
• Analisis Yuridis Penarikan Unilateral Amerika Serikat Dari Joint Comprehensive Plan Of Action Berdasarkan Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969
• Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Untuk Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Pada Putusan No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Impor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.TNG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2480 K/Pid.Sus/2016)
• Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Penggunaan Indirect Evidence pada Perkara Kartel di Indonesia
• Analisis Yuridis Politik Hukum Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 JO. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
• Analisis Yuridis Praktik Pengakuisisian PT. Uber Oleh PT. Grab Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terkait Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Kesusilaan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
• Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Valle Recht Vevolging) Dalam Tindak Pidana Ekonomi (Studi putusan nomor 2391 K/PID.SUS/2013)
• Analisis Yuridis Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Antara Pemegang Hak Merek Dan Pengguna Merek Pertama (Studi Kasus Putusan MA No. 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015)
• Analisis Yuridis Status Hukum Kegiatan Pembiayaan Yang Dilakukan Dari Lembaga Takmir Masjid Kepada Usaha Masyarakat
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Penonton Akibat Kerusuhan Pada Pertandingan Sepakbola
• Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Lagu Mashup Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag Tentang Pemidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus
• Analisis Yuridis Unsur Dengan Rencana Dalam Pasal 340 Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK Dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK)
• Analysis Of Misusing Dominant Position In Market Control Triggering Monopoly Practices And Unfair Business Competition (A Case Study On Decision Of Business Competition Supervisory Agency Number 14/KPPU-L/2015)
• Aspek Hukum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah (Studi Di Kota Blitar)
• Batasan Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Pada Permohonan Talak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri
• Batasan Hak Moral Pada Pencipta Karya Sinematografis Pada Tokoh Yang Dilahirkan Kembali (Reborn) (Analisis Yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman)
• Batasan Itikad Baik Dalam Doktrin Business Judgement Rule Bagi Direksi Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dengan Australian Corporation Act (2001))
• Batasan Jenis Usaha Jasa Penunjang Di Pertambangan Dan Perminyakan Yang Boleh Diserahkan Pelaksanaan Pekerjaannya Kepada Perusahaan Lain
• Batasan Makna Kepentingan Umum Pada Perbuatan Perseroan Yang Menjadi Dasar Kejaksaan Membubarkan Perseroan (Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDTP/2012/PN.GS Dan Putusan Nomor1797K/PDT/2015)
• Batasan Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam,
• Batasan Pengalihan Tanggung Jawab Bank Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Menurut Pasal 18 Ayat (1) Huruf A Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Asas Proporsionalitas
• Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Batasan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Yang Berubah Menjadi Perseroan Daerah Yang Dimiliki Oleh Lebih Dari Satu Daerah
• Batasan Tanggung Jawab Hukum Mudharib Dalam Wanprestasi Pada Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Dengan Akad Yad Al-Amanah Di Bank Syariah
• Batasan Tanggung Jawab Mantan Direksi Perusahaan Pt. Usayana Menurut Doktrin Business Judgement Rule (Studi Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2010/Pn.Bks.)
• Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Malang Terhadap Bangunan Mall Yang Belum Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (Studi Implementasi Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung)
• Bentuk Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Budaya Hukum Pekerja Harian Lepas Dalam Penegakan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Ptpn X Pabrik Gula Pesantren Baru Kota Kediri)
• Bаtаsаn Mаknа ‘Tidаk Аdil Dаn Tаnpа аlаsаn Wаjаr’ Sebаgаi Dаsаr Dаlаm Pengаjuаn Gugаtаn Direct Oleh Pemegаng Sаhаm Ke Pengаdilаn Negeri
• Consent Decree Sebagai Salah Satu Cara Dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat)
• Dasar Pertimbangan Dan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Permоhоnan Hak Pemeliharaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nоmоr 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama Sekaуu Nоmоr 0487/Pdt.G/2014/PA.Skу dan Putusan Pengadilan Agama Јоmbang Nоmоr 1654/Pdt.G/2013/PA.Јbg.)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Mut’ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1124/Pdt.G/2010/PA Btm, Putusan Pengadilan Agama Nomor 854/Pdt.G/2009/PA.Pas dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: No.55/Pid.B/2015/PN.Pmk dan Putusan No.127/Pid.B/2013/PN.Pks.)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Serta Mengabulkan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Dikategorikan Nusyuz
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Madliyah Kepada Mantan Istri Dan Anak Dalam Cerai Gugat
• Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Bersalah Berdasarkan Pasal Yang Tidak Didakwakan pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 312/PID.B/2013/PN.KIS dan Putusan Nomor 742 K/PID/2014)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Pbr)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memperberat Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016)
• Dasar Pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung)
• Dasar Pertimbangan Penyidik Menetapkan Perbuatan Penelantaran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Hukum Di Polres Malang, Kabupaten Malang)
• Diskresi Kepolisian Melakukan Penembakan Di Tempat Bagi Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ( Studi Di Bagianresort Kriminal Kepolisian Kabupaten Pasuruan )
• Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Orang Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 610/Pid.B/2014/PN.Bwi dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1651/Pid.B/2014/PN.TNG.)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/Pn.Bdg Dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2015/Pn.Pso)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas I A)
• Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus./2013/PN.Smg. jo. Putusan Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg jo. Putusan Nomor 116 K/Pid.Sus/2015)
• Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 26/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Plg Dan Putusan No. 06/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwt)
• Dispаritаs Putusаn Hаkim Dаlаm Perkаrа Tindаk Pidаnа Penggelаpаn (Studi Putusаn Nomor 478/Pid.B/2017/Pn.Mlg. Dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/Pn.Mlg)
• Dispаritаs Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Dаn Mаhkаmаh Аgung Dаlаm Perkаrа Syаrаt Pencаlonаn Аnggotа Dewаn Perwаkilаn Dаerаh
• Diversi Bagi Anak yang Diancam Pidana Penjara Diatas 7 Tahun (Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A)
• Dаmpаk Hukum Penerаpаn Perаturаn Presiden Nomor 21 Tаhun 2016 Tentаng Bebаs Visа Kunjungаn Terhаdаp Pengаwаsаn Orаng Аsing Di Indonesiа. (Studi Di Direktorаt Jenderаl Imigrаsi)
• Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
• Efektifitas Pasal 52 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Sepeda Motor Modifikasi di Kota Malang (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 5 Peraturandaerah Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan Terhadap Pengelolaansampah Di Kabupaten Mojokerto
• Efektifitas Pengawasan Terhadap Kepemilikan Ikan Berbahaya (Studi Dinas Perikanan Kabupaten Malang)
• Efektifitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (4) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api Terkait Adanya Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api (Studi Di Wilayah Kabupaten Malang)
• Efektifitas Self Assesment System Oleh Wajib Pajak Pensiunan Pada Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Melalui E-Filing
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan (Studi di Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Mengenai Waktu Maksimal Penyelenggaran Kafe ( Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi )
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Penelitian Di Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kewajiban Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Wajar Dan Penuh Konsentrasi (Studi Di Polres Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 11 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha (Studi Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo)
• Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Larangan Pelajar Berada Di Luar Area Sekolah Pada Jam Pelaksanaan Pelajaran
• Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Huruf D Angka 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang (Studiterkait Dengan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Di Kota Malang Di Badan Penelitian Perencanaan Dan Pengembangan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 2 Huruf B Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.) Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 21 Huruf (H) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha
• Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)
• Efektivitas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Mengenai Wajib Daftar Bagi Penyehat Tradisional Untuk Memperoleh Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Barang Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Dalam Sistem Api (Application Programming Interface) Terkait Dengan Estimasi Waktu (Studi Di Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Persyaratan Teknis Mobil Barang (Studi Dinas Perhubungaan Kabupaten Sidoarjo)
• Efektivitas pasal 7 huruf a Peraturan Walikota Mojokerto nomor 13 tahun 2016 tentang Angkutan Sekolah Gratis (Studi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto)
• Efektivitas Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Terkait Pusat Perbelanjaan Tanpa Sertifikat Laik Fungsi (Studi Di Wilayah Kerja Kota Bekasi)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Studi Di Perusahaan Listrik Negara Cabang Kraksaan Kabupaten Probolinggo)
• Efektivitas Pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)
• Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Denda Titipan Pada Tilang Elektronik (Studi Di Kota Kediri)
• Efektivitas Penertiban Pertambangan Tanpa Izin Lingkungan Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara (Studi Di Wilayah Kabupaten Sampang)
• Efektivitas Pengawasan Peredaran Makanan Yang Mengandung Rhodamin B Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 239/Menkes/Per/V/85
• Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Tradisional Beralkohol Tuak Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban)
• Efektivitas Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Karena Pewarisan Kepada Pegawai Negeri (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)
• Efektivitаs Kewаjibаn Penyediааn Ruаng Asi Sesuаi Stаndаr Di Tempаt Rekreаsi Di Kabupaten Jombang (Studi Efektivitas Pasal 7 Huruf B Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengenaan Sanksi Adminsitratif Terhadap Pelanggaran Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif)
• Efektivitаs Pelаksаnааn Elektronik Retribusi Pаsаr Di Pаsаr Blаmbаngаn Untuk Meningkаtkаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh Kаbupаten Bаnyuwаngi (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi)
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)
• Fasakh Penyebab Putusnya Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2880/Pdt.G/2012/Pa.Jt Dan Putusan Nomor : 0249/Pdt.G/2015/Pta.Sby)
• Hak Atas Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Secara Terus Menerus
• Hak Menentukan Nasib Sendiri (Internal Self Determination) Masyarakat Adat di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional
• Hak Restitusi bagi pemerintah Yunani atas Relief Parthenon yang Diambil Pemerintah Inggris Menurut Konvensi UNESCO Tahun 1970
• Hambatan Bank Syariah Dalam Pengawasan Objek Akad Ijarah Thumma Al-Bai Sebagai Upaya Untuk Menghindari Jahalah (Studi di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang)
• Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kota Probolinggo
• Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi (Studi Di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya)
• Hambatan Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditur Pasca Berakhirnya Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada Perjanjian Kredit (Studi Di Bank OCBC NISP Cabang Batam)
• Harmonisasi Hukum Pengaturan Data Pribadi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Kepribadian (Kajian Dari Aspek Keperdataan)
• Hubungan Hukum Antara Klub Sepak Bola Dengan Pesepak Bola
• Impleimentasi Pasal 11 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Margosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)
• Implementasi Kebijakan Penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah studi di Dinas Pendidikan Kota Surabaya
• Implementasi Larangan Penggunaan Lampu Isyarat Warna Biru Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Mobil Pribadi (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Studi di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)
• Implementasi Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Studi Di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara)
• Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan)
• Implementasi Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Kampanye Serta Sanksi Administratif Partai Politik (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin)
• Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Terkait Dengan Peyidikan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Polisi Daerah Bangka )
• Implementasi Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019 (Studi Di Smp Negeri 3 Malang, Smp Negeri 6 Malang, Smp Negeri 12 Malang
• Implementasi Pasal 162 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Dengan Pemenuhan Persyaratan Keselamatan Sesuai Dengan Sifat Dan Bentuk Barang Yang Diangkut Oleh Supir Truk Bermuatan Pasir (Studi Di Kantor Satlantas Kota Sampit)
• Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang
• Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 224 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Syarat Camat (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Derah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)
• Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Terhadap Modifikasi Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor)
• Implementasi Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Perkara Korban Tabrak Lari (Studi Di Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan (Studi Di Polres Malang Kota)
• Implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terkait Perlindungan Guru (Studi di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik)
• Implementasi Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terkait Dengan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Pantai Gemah (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pasal 44 Huruf D Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 TentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi
• Implementasi Pasal 44 Jo Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Kediri
• Implementasi Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Di Polres Kediri)
• Implementasi Pasal 49 Dan 50 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah)
• Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang)
• Implementasi Pasal 5 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Terhadap Usaha Bar Bali Joe
• Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kakao Fermentasi Aroma Madu Jembrana (Studi Di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Jembrana)
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Anak Sebagai Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sampang
• Implementasi Pasal 6 Huruf B Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)
• Implementasi Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mengenai Izin Kegiatan Bantuan Bagi Korban Bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)
• Implementasi Pasal 75 Huruf J Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo Dan Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengelola Tanah Desa Untuk Memajukan Desa (studi di Kantor Kepala Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi Terhadap Pembangunan Transmart Kota Malang yang Mengalami Perubahan Bentuk)
• Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Huruf A dan B Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)
• Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Hal Pemberian Surat Izin Mengemudi Golongan D Kepada Penyandang Distabilitas (Studi Di Pelayanan SIM Polres Kota Malang)
• Implementasi Pasal 92 Huruf H Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Terkait Penyediaan Trotoar Bagi Pemakai Kursi Roda Guna Menunjang Kemandirian Disabilitas Di Kota Malang (Studi Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Peraturan Bupati Pacitan Tentang Pedoman Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep)
• Implementasi Tindakan Kepala Desa Randuagung Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa)
• Implementаsi Pаsаl 378 KUHP Tentаng Penipuаn Yаng Dilаkukаn Perusаhааn Trаvel Pаriwisаtа (Studi Di Kepolisiаn Resort Bаnyuwаngi)
• Implementаsi Pаsаl 4 Huruf (D) Perаturаn Bupаti Kediri Nomor 78 Tаhun 2016 Tentаng Pengаngkutаn Muаtаn Bаrаng Hаsil Kegiаtаn Pertаmbаngаn Minerаl Bukаn Logаm Dаn Bаtuаn (Studi Di Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Kediri)
• Implementаsi Sаnksi Dendа Tilаng Online Bаgi Pelаnggаr Lаlu Lintаs Berdаsаrkаn Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12/2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terkаit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Mаlаng)
• Implikasi Hukum Hak Komunal Terhadap Hak Ulayat Desa Adat (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016)
• Implikasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan Melalui Pendirian Badan Usaha Milik Desa
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
• Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kata Wajar Dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Implikasi Yuridis Kewajiban Pelaporan Data Transaksi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terkait Perpajakan Oleh Bank Terhadap Rahasia Bank
• Implikasi Yuridis Mengenai Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
• Implikasi Yuridis Pasal 48 Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016 Bagi Fintech Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Sebagai Anggota Asosiasi Yang Ditunjuk Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Implikasi Yuridis Penarikan Diri Sepihak Negara Amerika Serikat Sebagai Peserta Paris Agreement Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Implikasi Yuridis Pengakuan Amerika Serikat Kepada Juan Guaido Sebagai Presiden Sementara Venezuela Menurut Hukum Internasional
• Implikasi Yuridis Penggunaan Qr Code Dalam Transaksi Pembayaran Oleh Bank Dengan Menggunakan Kanal Pembayaran Yang Terhubung Dengan Switching Asing (Studi Kasus tentang Integrasi YourAllPayment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore)
• Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP
• Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/ 2013 Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Perum Jasa Tirta I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
• Implikаsi Yuridis Putusаn Hаkim Yаng Memutus Pаsаl Diluаr Pаsаl Yаng Didаkwаkаn Dаlаm Tindаk Pidаnа Nаrkotikа (Studi Putusаn Nomor 380/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg)
• Inkonsistensi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUAP) Dalam Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah
• Izin Tertulis Orang Tua Atau Wali Anak Sebagai Syarat Wajib Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)
• Kajian Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah Surabaya Tentang Indikasi Predatory Pricing Atas Harga Telur Ayam Di Kabupaten Blitar
• Keabsahan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Sistem Pre Project Selling Oleh Developer Perseorangan
• Keabsahan Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Instrument Keuangan Komoditas Berjangka Di Indonesia
• Keabsahan Perjanjian Kredit Antara Pihak Nasabah Dan Bank Melalui Agen Elektronik Artificial Intelligence Dengan Sistem Chatbot
• Keabsahan Putusan Hakim Sebagai Alat Bukti Surat Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Keabsahan Wasiat Lisan Sebagai Dasar Pembagian Waris Menurut Hukum Adat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt.G/2012/Pn.Slmn)
• Keadaan Salah Sangka Mengenai Diri Suami Atau Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
• Kebijakan Penentuan Tarif Barang Impor Oleh Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Dalam World Trade Organization (Gatt – 1947)
• Kebijakan Zero Tolerance Immigration Amerika Serikat Ditinjau Dari Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
• Kedudukan Hukum Asosiasi Perusahaan Terhadap Kegiatan Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Kedudukan Indirect Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel Menurut Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Kekuatan Hukum Saran Dan Pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
• Kekuatan Mengikat Kontrak Politik Dalam Kampanye Pemilihan Calon Gubernur (Studi Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022)
• Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kepastian Hukum Sanksi Kepada Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Indonesia (Analisis Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)
• Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Dan Pencabutan Status Terdaftar Perusahaan Financial Technology berbasis Peer To Peer lending oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Kesesuaian Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dengan Paragraph 1 Article 27 Trips Agreement
• Kesesuaian Pengaturan Pemberian Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan Dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial
• Kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
• Kesesuaian Perubahan Pengaturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dengan Prinsip Perluasan Kesempatan Kerja
• Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Pengaturan Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat)
• Keterlibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia)
• Kewajiban Negara Dalam Memberikan Rehabilitasi Wargabinaan Sebagai Pecandu Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun)
• Kewajiban Penetapan Pemilik Manfaat Bagi Korporasi Berbentuk Yayasan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
• Kewenangan Hakim Praperadilan Untuk Memerintahkan Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)
• Kewenangan Jaksa Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Benda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun)
• Kewenangan Mengatur Suku Bunga Oleh Bank Indonesia Dalam Peer To Peer Lending
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Start-Up Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox
• Kewenangan Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pembekuan Aset Republik Islam Iran Oleh Amerika Serikat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Konkritisasi Asas Proporsionalitas Dalam Asuransi Profesi Dokter (Studi Kasus Polis Asuransi Profesi Dokter Bumiputera)
• Konsekuensi Hukum Ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Konsep Luka Berat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Korban
• Konsep Pidana Kurungan Pengganti Restitusi Sebagai Salah Satu Bentuk Sanksi Pidana Untuk Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Yang Tidak Mampu Membayar Restitusi
• Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di kantor Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Koperasi Simpan Pinjam Dalam Sistem Peer To Peer Lending Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
• Korelasi Antara Penitipan Ganti Kerugian Dengan Asas Kesepakatan Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Larangan Pengalihan Atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, Dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, Dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum Dan Tinggi Nasional Di Malang)
• Makna Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/PID.SUS/2017/PN.MTR. Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/PID.SUS/2018)
• Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proposionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
• Memaknai Teks Eksploitasi Ekonomi Dan/Atau Seksual Dalam Putusan Hakim Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak
• Menerbangkan Balon Udara Tanpa Awak Sebagai Kegiatan Tradisi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo (Studi Implementasi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)
• Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Seksi Wilayah II)
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)
• Optimalisasi Penegakan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijin Usaha Rumah Kos (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo)
• Optimalisasi Peran Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Desa Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk),
• Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Analisis Sejarah Hukum Atas Rezim Reformasi)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah DiBadan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto)
• Pelaksanaaan Penghapusan Kendaraan Operasional Dinas Pemerintah Kota Malang Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)
• Pelaksanaan Diskresi Gubernur Dki Jakarta Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang Dalam Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Kasus Penutupan Jalan Jatibaru)
• Pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Aparat Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (Tpok) Yang Melakukan Perjanjian Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (Studi Kasus Kontrak Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
• Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Standar Kualitas Penyediaan Air Minum (Studi Di PDAM Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 134 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pembangunan Jembatan Tanpa Izin
• Pelaksanaan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Di PT. Inti Raga Logistics
• Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terkait Retribusi Tanah Tambak Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman Terkait Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Sarana Pemakaman (Studi Di Dinaspekerjaanumum Dan Penataanruang Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 23 Ayat (2) Huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Penjual Bensin Eceran (Pom Mini) (Studi Kasus Di Wilayah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan)
• Pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usіa Mengenaі Pelayanan Kepada Lansіa Mіskіn Dan/Atau Terlantar Dalam Pantі Pemerіntah (Studі Dі Dіnas Sosіal Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Di Perum Perhutani Bojonegoro Dan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Bojonegoro)
• Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang Dan Polres Malang)
• Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Mengenai Kewenangan Ojk Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Izin Usaha Pergadaian
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern Yang Melanggar Izin Usaha Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul)
• Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Menurut Pasal 4 Ayat (2) Huruf C Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Kediri (Studi Pada Inspektorat Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Electronic Village Budgeting Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1), (2) Dan (4) Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 (Studi Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kehadiran Ritel Modern Di Kabupaten Jombang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penguasaan Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang)
• Pelaksanaan Putusan Perkara No. : 38/PDT.G/2014/PN.NGJK Tentang Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah Toko
• Pelaksanaan Pаsаl 40 Pojk Nomor 77/Pojk/.01/2016 Tentаng Lаyаnаn Pinjаm Meminjаm Uаng Berbаsis Teknologi Informаsi Mengenаi Kewаjibаn Pelаporаn Pengаduаn Secаrа Online Oleh Penyelenggаrа Fintech Kepаdа Ojk ( Studi Di Kаntor Otoritаs Jаsа Keuаngаn Pusаt )
• Pelaksanaan Sistem Official Assessment Sebagai Teknik Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Turen Kabupaten Malang )
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Penggunaan Internet Banking (Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang)
• Pelaksanaan tentang Eksekusi Buyback Guarantee antara Bank Dengan Developer Dalam Kerjasama Pemilikan KPR (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Jakarta Kota)
• Pelaku Penembakan Massal Sebagai Terorisme Yang Memenuhi Unsur- Unsur Sebagai Extraordinary Crime
• Pelakѕanaan Perlindungan Hukum Akibat Wanpreѕtaѕi Bagi Inveѕtor Dalam Tranѕakѕi Repurchaѕe Agreement (Repo) (Ѕtudi Di Kantor Otoritaѕ Jaѕa Keuangan)
• Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)
• Pembatalan Hibah Tanah Dan Bangunan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan PN.Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN.BDG)
• Pembatasan Hak Beragama Bagi Muslim Uighur Oleh Pemerintah Daerah Xinjiang China Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pembatasan Hak Memilih Bagi Pemilih Pindah Memilih Berdasarkan Pasal 348 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan MK NO.19/PUU-XVII/2019
• Pembentukan Mahkamah Penerbangan Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Pemberian Kompensasi Bagi Korban Terorisme
• Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kabupaten Malang)
• Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Polres Jombang)
• Pemenuhan Hak Tersangka Yang Penahanannya Dinyatakan Tidak Sah Oleh Putusan Praperadilan
• Pemenuhan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Tanpa Identitas Diri (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Pemeriksaan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Polres Kota Blitar)
• Penafsiran Hakim Terhadap Frasa Dapat Dibatalkan Dalam Hal Terjadi Pembatalan Perkawinan
• Penafsiran Hakim Terhadap Frasa Sangat Melalaikan Kewajibannya Dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1008 K/Pdt/2008, 406/Pdt.G/2014/MS-Lsk, 0853/Pdt.G/2014/PA.Bjm Dan Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.KAG)
• Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 7 Ayat (3) Huruf A Kompilasi Hukum Islam Terkait Pengesahan Perkawinan Untuk Penyelesaian Perceraian
• Penafsiran Hakim Terhadap Pengaturan Masa Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/Pta.Bjm Dan Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mlg)
• Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan
• Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Situbondo (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo)
• Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Elang Jawa Dari Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Seksi Wilayah II Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) Huruf O Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penyelenggaraan Reklame di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Di Kawasan Hutan Kabupaten Malang (Studi Di Satreskrim Polres Malang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Pemondokan Yang Tidak Mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terkait Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tidak Valid (Studi Di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang)
• Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Penempatan Material Bangunan (Studi Efektivitas Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum)
• Penegakan Sanksi Administratif Keberadaan Reklame Bando Jalan Pasca Ditetapkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penataan Reklame
• Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang))
• Penentuan Jenis Kelamin Oleh Dokter Dari Proses Bayi Tabung Sebagai Wujud Prestasi Ditinjau Dari Hukum Perikatan Di Indonesia
• Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro)
• Penerapan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Perjanjian Penerbitan Buku (Studi di UB Press dan Intrans Publishing)
• Penerapan Kebijakan Yang Mewajibkan Seluruh Masyarakat Untuk Menjadi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Dan Peserta Dari Peralihan Pt Jamsostek (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kota Madiun)
• Penerapan Pasal 11 Ayat (2) Huruf D Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung)
• Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.Ojk 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta)
• Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif
• Penerapan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Terkait Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Penduduk Sebagai Dampak Pelebaran Jalan (Studi Di Wilayah Jalan Raya Soekarno-Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Penerapan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/Pbi/2016 Terhadap Kredit Pemilikan Apartemen Indent Secara Pre Project Selling (Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta
• Penerapan Pasal 170 Ayat (2) KUHP Terhadap Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Yang Menyebabkan Kematian Oleh Suporter Sepak Bola (Studi Di Polrestabes Bandung)
• Penerapan Pasal 190 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Asas Profesionalitas (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)
• Penerapan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Data Nasabah Oleh Direktorat Jenderal Pajak Untuk Kepentingan Perpajakan (Studi Di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta)
• Penerapan Pasal 20 Ayat (1) Pbi Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna One Time Password Dalam E-Payment Dengan Fitur Gopay (Studi Di Pt. Gojek Wilayah Malang)
• Penerapan Pasal 22 POJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Branchless Banking Melalui Sistem Agen Dengan Layanan E-Warung Kube (Studi Di PT. BNI Cab. Malang)
• Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Via Media Sosial (Studi Di Satreskrim Polres Malang Kota)
• Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik di Shopee Indonesia
• Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan Yang Mengandung Babi (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penerapan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Dadu Gurak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Palangkaraya)
• Penerapan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin)
• Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas
• Penerapan Pasal 35 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (BPSAB-S) Tirta Asri Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)
• Penerapan Pasal 4 Angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/Dju/Sk/Ps01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Perma No 3 Tahun 2018 (Studi Di DPC Peradi Kota Surabaya)
• Penerapan Pasal 4 Ayat (2) Pojk No. 18/Pojk.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Aplikasi Sidak Debitur Dalam Upaya Mencegah Resiko Kredit Macet (Studi Di Pt. Bpr Delta Artha Kencana Kec. Pakisaji, Kab. Malang)
• Penerapan Pasal 4 Ayat (3) Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang)
• Penerapan Pasal 4 Huruf C Dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Penjual Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Pada Tranaksi Jual Beli Telepon Genggam Bekas ( Studi Di Malang Plaza Kota Malang Dan Ylk Kota Malang)
• Penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Produk Susu Kental Manis Di Daerah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan (Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penerapan Pasal 40 Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Mengenai Penyelesaian Pengaduan Pengguna Pembayaran Kredit Berbasis Fintech Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)
• Penerapan Pasal 42 Peraturan DaerahKota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang di Daerah Aliran Sungai Kampung Warna-Warni Jodipan
• Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer Terkait Tindak Pidana Kdrt Penelantaran (Studi Di Pengadilan Militer (Dilmil) Iii-12 Surabaya)
• Penerapan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Mengenai Pemberlakuan Kartu GPN Oleh Bank Umum Dalam Sistem Pembayaran (Studi Di Bank XXX Di Kota Malang)
• Penerapan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan PertanahanTerkait Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah
• Penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Mengenai Advokat Sebagai Pengguna Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Perkara
• Penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 47 Nomor 27 Tahun 2014 Ayat 2 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah
• Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Incest)
• Penerapan Prinsip Trademark Dilution Terkait Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Produk Pakaian Brand Parody (Studi Kasus Toko Pakaian Di Kota Malang Dan Kota Jakarta Selatan)
• Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pihak Kontraktor Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Sertifikat Keahlian Dengan Memalsukan Data Pengalaman Pekerjaan ( Studi Di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota Surabaya )
• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) (Studi Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kota Malang
• Penerapan Unsur Pаsаl 340 Kitаb Undаng-Undаng Hukum Pidаnа Pada Putusan Hakim Di Pengаdilаn Negeri Sаmpаng
• Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan ( Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan )
• Pengaruh Penerapan Presensi Elektronik Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 A Tahun 2014 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun)
• Pengaturan Kendaraan Yang Di Parkir Dalam Perspektif Pasal 11 Poin B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir
• Pengaturan Pencatatan Status Perkawinan Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Pasca Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
• Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Pegadaian (Persero)
• Pengaturan Perјanјian Sewa-Menуewa Ruang Di Atas Dan Di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indоnesia, Amerika Serikat, dan Belanda)
• Pengaturan Waktu Kerja Dan Istirahat Bagi Pekerja Di Sektor Transportasi Yang Bertugas Dalam Pendistribusian Barang
• Pengawasan Dprd Terhadap Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Oleh BPK (Studi di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung)
• Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pungutan Desa Berdasarkan Pasal 115 Huruf H Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)
• Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pasal 31 Huruf C Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Studi Di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri )
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
• Penghitungan Harga Perkiraan Sendiri Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Putusan No. 94/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)
• Pengаwаsаn Pemerintаh Terhаdаp Pelаku Usаhа Penyediа Bаhаn Bаkаr Minyаk Digitаl Elektrik (Pertаmini)
• Penjualan Sampah Botol Plastik Hasil Kontribusi Sampah Dalam Pengunaan Layanan Bus Surabaya (Studi Penerapan Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Pada Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya)
• Penyebab Terjadinya Perbedaan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama(Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.JKTSel dan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI),
• Penyediaan Aksesibilitas Pada Bangunan Puskesmas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Efektivitas Pasal 11 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Gunung Ringgit Kepanjen)
• Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Mediasi (Studi Di Polres Malang Kota
• Penyelesaian Sengketa Aset Desa Pada Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Dengan Pemerintah Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri)
• Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Antara PT. Geryndo Utama Dengan Masyarakat Di Desa Muara Lawa Kalimantan Timur
• Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Bagi Anak Pada Masyarakat Adat Tegal ( Studi Di Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal )
• Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Mediasi Penal Di Polres Batu
• Penyelesаiаn Sengketа Аdministrаsi Negаrа Setelаh Terjаdinyа Perluаsаn Mаknа Keputusаn Tаtа Usаhа Negаrа Di Pengаdilаn Tаtа Usаhа Negаrа (Studi Di Pengаdilаn Tаtа Usаhа Negаrа Surаbаyа)
• Penyidikan Terhаdаp Tindak Pidana Pembukааn Lаhаn Dengаn Cаrа Membаkаr (Studi di Kepolisiаn Resor Kаbupаten Kotаwаringin Bаrаt)
• Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Social Media Dalam Lingkup Cyber Crime (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek)
• Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kepolisian Resor Tulungagung (Studi di Kepolisiаn Resor Tulungagung)
• Penаfsirаn Hаkim Terhаdаp Batasan Frаsа Istri Tidаk Dаpаt Menjаlаnkаn Kewаjibаn Sebаgаi Istri Pаdа Putusаn Nomor 089/Pdt.G/2010/PА.GM Dаn Nomor 433/Pdt.G/2013/PА.LBT (Perspektif Fiqih)
• Peralihan Kewajiban Menanggung Utang Pewaris Yang Telah Dihukum Sebagai Seorang Koruptor Kepada Ahli Warisnya
• Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)
• Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek Dalam Mengoptimalkan Retribusi Terminal Penumpang Tipe C (Studi Implementasi Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal)
• Peran DPRD Kabupaten Gresik Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Rekomendasi BPK Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik (Studi di Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik)
• Peran Polisi Resort Malang Kota Dalam Menertibkan Aksi Balap Liar (Studi Efektivitas Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
• Perbandingan Hukum Pengaturan Pemutusan Akses pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Computer Crimes Act 2017 Thailand
• Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia)
• Perizinan, Pembinaan, Dan Pengawasan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi)
• Perjanjian Lisensi Patent Pooling Sebagai Perilaku Anti Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik Di Indonesia Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Perorangan Dalam Perkara Kepailitan Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Penyelenggaraan Donation Based Crowdfunding Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Gagal Serah Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Green Bond Terhadap Risiko Greenwashing (Studi Perbandingan Hukum Green Bond Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT))
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Hak Ekonomi Dan Hak Moral Atas Karya Sinematografi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Buku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Penjualan Buku Elektronik Melalui Aplikasi Instagram (Ditinjau Dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Go-Ride Atas Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Selama Proses Pengangkutan
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Permohonan Fiktif Positif (Studi Putusan Ptun Samarinda Nomor 09/P/Fp/2018/Ptun-Smd)
• Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Akibat Ketidaklengkapan Data Pemeriksaan Kesehatan
• Perlindungan Hukum Kepada Direksi Sebagai Personal Guarantor Terhadap Perkara Kepailitan
• Perlindungan Hukum Ketersediaan Sumber Daya Air Bagi Masyarakat (Studi Di Kota Batu)
• Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Game Online Terkait Data Pribadi Dan Virtual Property Pada Aplikasi Game Online Mobile Legends : Bangbang
• Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Hal Terjadi Kredit Macet (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pompa Bensin Mini (Studi Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Terkait Kesepakatan Tarif Minimum Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Pada Aplikasi Go-Jek
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt/2016/PT.SBY)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Cipta Melalui Situs File Sharing (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elekronik)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Permainan Video Konsol Atas Tindakan Emulasi Terhadap Ciptaannya
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada Situs Jual Beli Online Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Barang Sejenis (Studi Empiris Pada Merek Sagu Di Kabupaten Jombang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Perubahan Suku Bunga Sepihak Oleh Penyelenggara Peer To Peer Lending
• Perlindungan Khusus Anak Korban Pencabulan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Polres Metro Kota Bekasi)
• Perlindungan Nasabah Layanan Fintech Atas Penggunaan Data Pribadi Terkait Tindakan Penagihan Pinjaman Kredit
• Perlindungan Penduduk Sipil Pada Kasus Serangan Arab Saudi Terhadap Yaman
• Perlindungan Terhadap Karya Arsitektur Yang Memiliki Kemiripan Dengan Ciptaan Lain Berdasarkan Prinsip Originalitas Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
• Perlindungаn Hukum Bаgi Debitur Kredit Mаcet Dаlаm Memperoleh Hаrgа Wаjаr Penjuаlаn Eksekusi Lelаng Objek Hаk Tаnggungаn (Studi Putusаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 2218/Pdt/2017)
• Perlindungаn Hukum Bаgi Nаsаbаh Deposаn Penyаndаng Disаbilitаs Dаlаm Аkses Lаyаnаn Keuаngаn Tаbungаn Digitаl
• Perlindungаn Hukum Investor Terhаdаp Efek Berаgun Аset Berbentuk Surаt Pаrtisipаsi (EBА-SP) Ritel Dengаn Skemа Future Receivаbles Аtаs Risiko Gаgаl Bаyаr
• Perlindungаn Hukum Terhаdаp Penerimа Pinjаmаn Dаlаm Perjаnjiаn Penggunааn Lаyаnаn Peer To Peer Lending
• Perluasan Makna Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Jual-Beli Di Media Sosial
• Perlіndungаn Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merеk Dаlаm Hal Terjadinya Pеmbatalan Merеk
• Pertanggung Jawaban Pidana Civil Journalism Online Terhadap Pemberitaan Isu Sara Yang Menyebabkan Konflik Di Masyarakat
• Pertanggung Jawaban Pidana Pengendali Korporasi Di Luar Struktur Kepengurusan ( Studi Putusan Nomor 1081k/Pid.Sus/2014 )
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Refugees Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Indonesia
• Pertanggungjawaban Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa Tentang Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Banjarsari Keacamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Menerapkan Skema Ponzi Sebagai Modus Operandi Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat
• Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw)
• Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Status Hukum Benda Agunan Milik Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Debitor (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 Jo. Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-Niaga.Sby Jo. No. 06/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 146/PID.B/2015/PN. SKH Dan Putusan Nomor 558/PID.B/2012/PN.JKT.UT)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2267/Pid.Sus/2017/Pn.Sby Dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/Pn Sby)
• Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Tentang Afwezigheid Terkait Jangka Waktu Penetapan Orang Dinyatakan Tak Hadir Serta Akibat Hukumnya (Studi Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.)
• Pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberi Keputusan Permohonan Kompensasi Dan Restitusi (Analisis Yuridis Pasal 7 Dan 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Pasal 9 Dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban)
• Pertimbangan Penyidik Polri Menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyidikan Perkara Lalu Lintas Yang Mengalami Rem Blong (Studi di SATPAS Polres Malang)
• Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi)
• Potensi Praktek Monopoli Akibat Status Investment Holding Company PT. Pertamina (Persero) Terhadap PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
• Problematika Pengakuan Atas Suksesi Pemerintahan Negara Venezuela Menurut Hukum Internasional
• Problematika Yuridis Pasal 81 Ayat (1) JO Pasal 74 Ayat (1) Huruf E Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Terkait Tolok Ukur Ganti Rugi Non Fisik
• Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT. SEL)
• Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi (Studi Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Ratio Decidendi Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menderita Keterbelakangan Mental Ringan Dan Gangguan Kepribadian Hingga Menyebabkan Matinya Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 648/Pid.B/2014/Pn.Srg)
• Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (DP3AP2 & KB)
• Rаsio Legis Dispensаsi Usiа Perkаwinаn Dаlаm Pаsаl 7 Аyаt (2) Undаng Undаng Nomor 1 Tаhun 1974 Tentаng Perkаwinаn
• Siaran Langsung Proses Persidangan Melalui Media Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Pemeriksaan Sidang Terbuka Untuk Umum
• Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya)
• Status Hukum Bali Coin Sebagai Alat Tukar Dengan Sistem Cryptocurrency Pada Transaksi Pembayaran Di Bidang Pariwisata
• Status Hukum Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Status Hukum Pendirian Start-Up Di Bidang Gadai Online Dengan Sistem Teknologi Finansial
• Status Hukum Perusahaan Modal Ventura Asing Di Indonesia Dalam Pembiayaan Bagi Perusahaan Startup Berbasis E-Commerce
• Studi Perbаndingаn Penerаpаn Prinsip Imunitаs Negаrа (Sovereign Stаte Immunity) Di Indonesiа, Аmerikа Serikаt Dаn Prаncis
• Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Penyebarluasan Rahasia Bank Oleh Mantan Pegawai
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan Jasa Kursus Yang Memuat Jaminan Atau Garansi Tertentu
• Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen
• Tanggung Jawab Pengembang Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Melalui Sistem Pre Project Selling
• Tanggung Jawab Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Kasus Еksploitasi Sеks Olеh Anggota Pasukan Pеmеlihara Pеrdamaian Di Konflik Bеrsеnjata Rеpublik Afrika Tеngah
• Tanggung Jawab Turki Dan Arab Saudi Terhadap Terbunuhnya Jamal Khashoggi Di Gedung Konsulat Arab Saudi Di Turki Berdasarkan Konvensi Wina 1963
• Tanggung Jawab YouTube Terkait Pengunggahan Ciptaan Hasil Pelanggaran Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata
• Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST)
• Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Penduduk Yang Telah Memakai Tanah Sebelum Terbitnya Hak Pengelolaan (Studi Kasus di Kota Surabaya)
• Tinjauan Hukum Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
• Tinjauan Yuridis Asas Droit De Suite Terhadap Perjanjian Jual Putus Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Desain Cleanroom Pada Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Kasus Oracle Vs Google Tahun 2018)
• Tinjauan Yuridis Keabsahan Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Instansi Yang Tersangkut Kasus Korupsi
• Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Plagiarisme Dalam Karya Sinetron Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Pelanggaran Hak Cipta Dalam Tempat Perdagangan Online
• Tinjauan Yuridis Pasal 182 Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Perspektif Etika Hukum)
• Tinjauan Yuridis Pasal 31 Dan 31a Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Tinjauan Yuridis Pasal 97 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982 Tentang Incident Of Navigation Dalam Insiden Enrica Lexie Tahun 2012
• Tinjauan Yuridis pemberitahuan Dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 Dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 Dengan U.S Digital Millennium Copyright Act 1998)
• Tinjauan Yuridis Pencatatan Lisensi konten Terbukа dаlаm Undаng-Undаng Republik Indonesiа Nomor 28 Tаhun 2014 tentаng Hаk Ciptа
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Tindakan Suspensi Terhadap Efek Perusahaan Tercatat Dalam Peraturan Pasar Modal Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Peraturan Bursa Efek Indonesia dengan Rules Governing the Listing of Stocks on Shanghai Stock Exchange (SSE))
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (Scent) Sebagai Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual (Virtual Currency) sebagai Alat Transaksi dalam Perdagangan di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Urgensi Pеrubahan Notifikasi Mеrgеr Di Indonеsia Mеnjadi Prе Mеrgеr Notification Mеnurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tеntang Larangan Praktik Monopoli Dan Pеrsaingan Usaha Tidak Sеhat
• Tinjuan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Operasi Militer Selain Perang Diluar Yurisdiksi Nasional
• Tinjаuаn Yuridis Terhаdаp Putusаn Komisi Pengаwаs Persаingаn Usаhа (KPPU) Mengenаi Pengenааn Dendа Pаdа Perusаhааn Yаng Terbukti Melаkukаn Persаingаn Usаhа Tidаk Sehаt
• Tinjаuаn Yuridis Terhаdаp Tindаkаn Pengаlihwujudаn Kаryа Fotogrаfi Ditinjau Dari Doktrin Fair Dealing Dаlаm Perspektif Hаk Ciptа Indonesiа Dаn Kаnаdа
• Tinjаuаn Yuridiѕ Perpanjangan Landaѕ Kontinen Indoneѕia Di Ѕebelah Ѕelatan Perairan Pulau Ѕumba
• Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi, Lukisan Dan Gambar
• Tаnggungjаwаb Negаrа Terhаdаp Perlindungаn Hukum Bаgi Pekerjа Rumаh Tаnggа (Аnаlisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pаsаl 27 Аyаt (2) Undаng-undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 Dаn Perkembаngаn Hukum Di Bidаng Ketenаgаkerjааn)
• Upaya Camat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tanjunganom (Studi Pelaksanaan Pasal 10 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)
• Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia (Studi Empiris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM)
• Upaya Hukum Ahli Waris Yang Kembali Setelah Ditetapkan Mafqud Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iii Samarinda)
• Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Barang ( Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota )
• Upaya Penyelesaian Sengketa Pt. Indo Hwaseong Utama Sebagai Investor Atas Wanprestasi Pihak Mitra Dalam Perjanjian Investasi Bersama (Studi Di Pt. Indo Hwaseong Utama)
• Urgensi Bаtаsаn Komunitаs Setempаt Pаdа Tаnggung Jаwаb Sosiаl Dаn Lingkungаn Oleh Perseroаn Terbаtаs(Kаjiаn Pаsаl 74 Juncto Pаsаl 1 Аyаt 3 Undаng-Undаng No. 40 Tаhun 2007 Tentаng Perseroаn Terbаtаs)
• Urgensi Kesesuaian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dengan Asean Regional Guidelines On Competition Policy
• Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Bagi Perusahaan Asuransi (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Korea Selatan)
• Urgensi Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas
• Urgensi Penetapan Batas Bawah Iuran Dana Pensiun Bagi Peserta Secara Sekaligus Oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
• Urgensi Pengaturan Batas Minimal Usia Pensiun Pada Sektor Usaha Perbankan (Kajian Yuridis Pasal154 Huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahuh 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Urgensi Pengaturan Doktrin De Minimis Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penyiaran Kembali Secara Langsung Melalui Aplikasi Media Sosial
• Urgensi Pengaturan Hukum Atas Gerak (Motion) Sebagai Merek di Indonesia (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Tentang Merek di Indonesia dan Jepang)
• Urgensi Pengaturan Izin Usaha Food Truck (Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum Di Kota Malang)
• Urgensi Penyempurnaan Pengaturan Tentang Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
• Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) Dalam Karya Sinematografi Film Di Indonesia
• Urgensi Rаtifikаsi Protokol Montreаl 2014 Tentаng Pelаnggаrаn Dаn Tindаkаn Lаinnyа Yаng Dilаkukаn Di Pesаwаt Udаrа Bаgi Penerbаngаn Indonesiа
• Wujud Pengalihan Tanggung Jawab Pekerja Dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Alih Daya Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Lainnya (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011)
• Yuridis Status Hukum Komponen Pendukung Pertahanan Negara Republik Indonesia Menurut Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)
• Аkibаt Hukum Penghаpusаn Stаtus Persero Menjаdi Non Persero Pаdа BUMN Pertаmbаngаn Dаlаm Pembentukаn Holding BUMN (Studi Kаsus PT. Аntаm, PT. Timаh Dаn PT. Bukit Аsаm Menjаdi PT. Indonesiа Аluminium)
• Аkibаt Hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yаng Tidаk Direkomendаsikаn Dаlаm Regulаtory Sаndbox Oleh Otoritаs Jаsа Keuаngаn
• Аkibаt Hukum Terhаdаp Putusаn Peninjаuаn Kembаli Dаlаm Mengаbulkаn Permohonаn Peninjаuаn Kembаli Dengаn Аlаsаn Novum Yаng Tidаk Disumpаh (Studi Kаsus Putusаn Nomor : 807 Pk/Pdt/2017)
• Аlаsаn Bidpropаm Tidаk Menerаpkаn Pаsаl 12 Аyаt 1 Perаturаn Pemerintаh Nomor 1 Tаhun 2003 Tentаng Pemberhentiаn Аnggotа Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа Terhаdаp Аpаrаt Kepolisiаn Yаng Melаkukаn Tindаk Pidаnа Pemerаsаn (Studi Kаsus Di Bidpropаm Kepolisiаn Dаerаh Metro Jаyа)
• Аlаsаn Pengendаrа Mobil Dаn Motor Mengubаh Tаndа Nomor Kendаrааn Bermotor (Studi Di Kаbupаten Kudus)
• Аnаlisis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Menjаtuhkаn Putusаn Bebаs Terhаdаp Terdаkwа Korupsi (Studi Putusаn Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR Dаn Putusаn Nomor 2170 K/PID.SUS/2015)
• Аnаlisis Pаsаl 27 аyаt (3) Undаng-undаng Nomor 11 Tаhun 2008 Tentаng Informаsi dаn Trаnsаksi Elektronik terhаdаp Pаsаl 28E аyаt (3) Undаng-undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа 1945 Mengenаi Hаk Mengeluаrkаn Berpendаpаt
• Аnаlisis Yuridis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Pаsаl 2 Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2004 Tentаng Penghаpusаn Kekerаsаn Dаlаm Rumаh Tаnggа Terhаdаp Ruаng Lingkup Keluаrgа (Studi Putusаn Nomor 674/Pid.Sus/2014/Pn.Kаg Dаn Putusаn Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Wgp)
• Аnаlisis Yuridis Mengenаi Pembаtаsаn Pengаjuаn Peninjаuаn Kembаli dаlаm Perkаrа Pidаnа
• Аnаlisis Yuridis Perlindungаn Hukum Investor Stаrt Up Peer To Peer Lending Syаriаh Dengаn Аkаd Mudhаrаbаh Terhаdаp Risiko Bisnis
• Аnаlisis Yuridis Pаsаl 107а Kitаb Undаng-Undаng Hukum Pidаnа Tentаng Menyebаrkаn Аtаu Mengembаngkаn Аjаrаn Komunisme/Mаrxisme-Leninisme (Studi Putusаn Nomor 559/Pid.B/2017/Pn.Byw)
• Аnаlisis Yuridis Pаsаl 4 Аyаt (3) Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 Tentаng Perlindungаn Konsumen Аtаs Ketidаksesuаin Kecepаtаn Аkses Internet Oleh MNC PLАY MEDIА
• Аnаlisis Yuridis Unsur Tidаk Berdаyа dаlаm Kejаhаtаn Kesusilааn Pаsаl 286 dаn 290 ke-1 KUHP (Studi Putusаn Nomor 562/Pid.B/2014/PN.SIM dаn Putusаn Nomor 82/Pid.B/2013/PN.Kng)
• Ѕtandardiѕaѕi Penggunaan Indirect Evidence (Bukti Tidak Langѕung) Yang Digunakan Oleh KPPU Dalam Perkara Kartel

Tahun 2018

• Akibat Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Nominee Jual Beli Tanah Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/Pdt.G /2013/Pn.Dps)
• Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Antar Negara Di Bidang Perdagangan Internasional Terhadap Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Internasional
• Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran Dan Mengambil Sertipikat Dalam Pengoperan Fasilitas Kredit Dan Peralihan Hak Atas Tanah
• Akibat Hukum Putusan Hakim Terkait Penetapan Upah Proses Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
• Akibat Hukum Putusan Ma Nomor 517k/Pdt.Sus-Hki/2015 Terhadap Kewajiban Pendaftaran Perjanjian Lisensi
• Alasan Penyidik Tidak Menyimpan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi Di Polres Kabupaten Jombang )
• Analisa Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt Utr. Tentang Penodaan Agama Terkait Dengan Penerapan Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana
• Analisa Yuridis Batasan Duty Of Care And Loyalty Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Perusahaan Induk
• Analisa Yuridis Prinsip Transparansi Oleh Emiten Obligasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Investor Dalam Hal Mencegah Terjadinya Gagal Bayar
• Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing
• Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersayarat Dalam Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/Pn Sby Dan 2902/Pid.B/2017/Pn.Sby (Studi Di Pengadilan Negri Surabaya)
• Analisis Fair Use (Penggunaan Yang Wajar) Pada Software Komputer Atas Tindakan Reverse Engineering (Rekayasa Ulang) Menurut Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Hak Paten
• Analisis Hukum Persaingan Usaha Atas Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Analisis Implementasi Pasal 20 Undang – Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Universitas Brawijaya (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)
• Analisis Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split
• Analisis Kedudukan Pekerja Dan Pemegang Polis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi
• Analisis Kepastian Hukum Kepemilikan Mabi’ (Objek Perjanjian) Dalam Akta Pembiayaan Murabahah
• Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Ptn-Bh)
• Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I
• Analisis Perbandingan Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang )
• Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pkpu/2017 Pn. Jkt Pst)
• Analisis Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Bank Dalam Kedudukannya Sebagai Arranger Pada Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet
• Analisis Problematika Korupsi Serta Peranan Lembaga Pengawas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Analisis Problematika Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3571 K/Pdt/2015 Tahun 2016 Tentang Transaksi Terapeutik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen
• Analisis Tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Dalam Pemberian Sanksi Suspensi Oleh Bursa Terhadap Emiten Dalam Pasar Modal
• Analisis Yuridis Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Tindakan Yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)
• Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Ambon Tentang Tindak Pidana Perikanan
• Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Sel, Putusan Nomor 50/Pid/2014/Pt.Dki Dan Putusan Nomor 1055k/Pid/2014
• Analisis Yuridis Ketepatan Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perdagangan Pengaruh Dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap
• Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Oleh Non Lembaga Keuangan (Studi Kasus First Travel)
• Analisis Yuridis Konkretisasi Azas Keseimbangan Terhadap Kontrak Pemborongan No: P2S-IDB/ PMU.C/77/IX/2005 Antara PT. Adi Karya Tbk Dengan Universitas Islam Negeri Malang Kerjasama IDB
• Analisis Yuridis Pasal 34 Huruf A Pеraturan Bank Indonеsia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tеntang Pеnyеlеnggaraan Pеmrosеsan Transaksi Pеmbayaran Tеrkait Konvеrsi Cryptocurrеncy (Bitcoin) Kе Dalam Mata Uang Rupiah
• Analisis Yuridis Pengaturan Hybrid Product Lembaga Perbankan Yang Berkepastian Hukum
• Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Yuridis Perbandingan Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Lembaga Hak Cipta Di Indonesia Dan Internasional
• Analisis Yuridis Perbandingan Prinsip De Minimis Dan Substansial Similarity dalam Hukum Hak Cipta Di Indonesia
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Terlarang
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Oleh Pekerja PT.Merpati Nusantara Airlines (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Jkt.Pst)
• Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia
• Analisis Yuridis Prinsip First To File Dan Asas Kebaruan Pada Kasus Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam (Studi Putusan Ma Nomor 554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desainindustri/ 2014)
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Penolakan Gugatan Wanprestasi Oleh Anggota Koperasi Terhadap Koperasi ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/Pn.Mlg. )
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/Puu-Xii/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana
• Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG Mengenai Pemidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis
• Analisis Yuridis Retribusi Usaha Penginapan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
• Analisis Yuridis Terhadap Batasan-Batasan Penodaan Agama Dalam Pasal 156 Dan Pasal 156a Huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan Dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E Pp No. 9 Tahun 1975)
• Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit Pt. Perindustrian Njonja Meneer Dan Pt. Metro Batavia)
• Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Perubahan Tindak Pidana Perzinaan Dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa
• Analisis Yuridis Terhadap Lembaga Yang Mewakili Masyarakat Dalam Pendaftaran Perlindungan Indikasi Geografis (Studi Normatif Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)
• Analisis Yuridis Terkait Pencabutan Hak Hadhanah Dari Ibu Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Terhadap Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby)
• Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Tentang Donationbased Crowdfunding Di Indonesia Dalam Rangka Kepastian Hukum
• Bagian Warisan Bagi Anak Kandung Dari Hasil Perkawinan Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak
• Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Sanksi Pidana Dibawah 5 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Studi Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)
• Batasan Hukum Terhadap Fungsi Pemantauan Dan Pelaporan (Ascertaining) Bagi Pejabat Diplomatik
• Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian
• Batasan Perbuatan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum (Analisa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU)
• Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang
• Batasan Risiko Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (Analisis Yuridis Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
• Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Berlakuan Hukum Adat Dalam Pengakuan Pengangkatan Anak Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah
• Blasphemy Dan Hate Speech Sebagai Bentuk Freedom Of Speech And Freedom Of Expression Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
• Dampak Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Dprd Oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pokok Sebagaimana Diatur Pada Pasal 362 Kuhp (Studi Di Pengadilan Negeri Samarinda)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/Pa.Kab.Kdr Dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/Pa.Tbn)
• Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Smg Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707k/Pdt.Sus-Pailit/2015 Mengenai Pemenuhan Syarat Perdamaian
• Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/MIL/2016)
• Dasar Pertimbangan Penyidik Mengabaikan Alasan Objektif Penahanan Dalam Menerima Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo)
• Daya Dukung Lahan Terkait Kegiatan Pariwisata di Gili Trawangan
• Dinamika Pengaturan Pendirian Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Yang Sesuai Dengan Tujuan Negara Republik Indonesia
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Gangguan Kejiwaan
• Disparitas Putusan Hakim Terkait Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kuhp Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Anak/2014/Pn.Bks Dengan Putusan Nomor 41/Pid.B/2014/Pn.Pwk)
• Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen
• Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau
• Disparitas Putusan Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/Pn Mrh Dan Putusan Nomor 42/Pid/2017/Pt Bjm)
• Efektifitas Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Adanya Pelican Crossing (Studi di Wilayah Hukum Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 14 Pojk No. 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Penerapan Market Conduct Pada Jasa Keuangan Perbankan (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang)
• Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang (Studi Di Azka Buana Harta Travel)
• Efektifitas Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Malang)
• Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
• Efektifitas Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Syarat Izin Peternakan Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Kasus Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Kediri )
• Efektifitas Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)
• Efektifitas Pasal 95 Ayat (1) Dan (2) Huruf (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Studi Di Kota Malang)
• Efektifitas Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Computer Assisted Test (Cat) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 103.2/Kep/2017 (Studi Pelaksanaan Di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Ii Surabaya )
• Efektifitas Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 04.E/30/Djb/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Angka 5 (Studi Di Dinas Esdm Provinsi Jawa Timur)
• Efektivitas Larangan Dalam Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Kota Depok)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Kasus Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Pura Di Kota Mataram)
• Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Fasilitas Pemilahan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Keabsahan Seorang Anak Yang Dilahirkan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali)
• Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Mengenai Penutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang
• Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kawasan Tanpa Rokok Surabaya Selatan)
• Efektivitas Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Kecamatan Batu) Kota Batu
• Efektivitas Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 (Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pengendalian Pemerintah Terhadap Beroperasinya Becak Motor Sebagai Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk)
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Di Kabupaten Probolinggo
• Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Upt Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota
• Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Dki Jakarta)
• Efektivitas Pasal 7 Undang•Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang M1nyak Dan Gas Bumi Terkat Status Kegiatan Usaha Pom Mini Dalam Penyelenggaraan Perdagangan Migas Di Indonesia
• Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polrеs Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Kota Malang,Masjid Agung Jami Dan Gereja Immanuel Kota Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Pemberian Izin Gangguan Usaha Warung Internet
• Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyiaran Radio Berdasarkan Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi Di Wilayah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
• Efektivitas Penagihan Pajak Barang Mewah Terhadap Rumah Mewah (Studi Di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)
• Efektivitas Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Malang)
• Efektivitas Penerapan Pasal 8 Pojk Nomor 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Kewajiban Penyaluran Kredit Bagi Umkm (Studi Di Bri Cabang Manukan Surabaya)
• Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Eksistensi E-Ktkln (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• Eksistensi Prinsip Cabotage Dalam Kebijakan Penerbangan Nasional Di Era Asean Open Sky Policy 2015
• Faktor – Faktor Yang Menghambat Dalam Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Kantor Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Bagian Pencairan Dana Proyek)
• Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektifitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang)
• Hak Effective Remedy Bagi Buruh Migran Tak Berdokumen (Undocumented Migrant Workers) Berdasarkan Regulasi Internasional
• Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Catalonia Terhadap Spanyol Melalui Referendum Berdasarkan Hukum International
• Halaman Sampul Judul Analisis Yuridis Disparitas Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terkait Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal
• Hambatan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pasal 5 Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Satpol Pp Wilayah Daerah Kota Malang)
• Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Notaris Kota Malang)
• Hambatan Pihak Kreditur Dalam Penarikan Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen Yang Wanprestasi Melalui Pemberian Kuasa Pada Jasa Penagih (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk Cabang Malang)
• Harmonisasi Kewenangan Kementerian Perhubungan Dan Pekerjaan Umum Dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum
• Harmonisasi Surat Edaran Menteri Keuangan S-209/ Pk.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dengan Peraturan Walikota Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota Malang)
• Hubungan Hukum Antara Buruh Bangunan Dengan Pemberi Kerja Perseorangan Bukan Pengusaha
• Hubungan Hukum Antara Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Dengan PSSI
• Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
• Implementasi Kerja Sama Sister City Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Varna (Studi Di Pemerintah Kota Surabaya)
• Implementasi Pasal 1 Ayat (25) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Khusus Barang Kendaraan Roda Empat (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten)
• Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Kedirinomor 37 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Kediri Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 11 Huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)
• Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program Full Day School Di Kota Malang. (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang)
• Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Makam Perihal Larangan Pemesanan Lahan Makam Kosong (Studi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
• Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemlik Badan Usaha (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan)
• Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf A, B, Dan C Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru)
• Implementasi Pasal 2 Dan 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 17/Per/M,Kukm/Ix/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pegawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang)
• Implementasi Pasal 21 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Perlindungan Hak Pns (Studi Di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 24 Ayat (4) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pengumuman Karya Cipta Lagu Secara Komersial Di Café Dan Restaurant (Studi Produser Rekaman Di Kota Jakarta)
• Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata Terhadap Kerugian Pengunjung (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk)
• Implementasi Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Praktik Tukang Gigi Yang Melakukan Tindakan Diluar Pekerjaannya (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Masuk Kerja Dan Menaati Jam Kerja (Studi Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Gorontalo)
• Implementasi Pasal 3 Huruf B Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu)
• Implementasi Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 Terkait Ipal Komunal Di Kota Malang (Studi Pada Pengelolaan Ipal Komunal Di Kelurahan Mergosono)
• Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Huruf S Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindakan Jual Beli Software Microsoft Office Bajakan (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malangterkait Kawasan Cagar Budaya Jalan Ijen Nomor 75c (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Kasus PT. Dua Permata Kembar Kota Malang)
• Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Pemerintah Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Implementasi Pasal 7 Huruf (I) Dan (L) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Terkait Vandalisme ( Studi Kasus Kota Tangerang)
• Implementasi Pasal 7 Huruf G UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang ( Studi Di Indah Logistic Cargo)
• Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Perdagangan Alat Pertanian dan Industri
• Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataaan Serta Pengendalian Pasar Modern
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) (Studi di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang
• Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Kota Kediri (Studi Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kediri)
• Implementasi Pasal,115 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPTPD Pajak Hotel Dengan Tidak Benar (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)
• Implementasi Penyelenggaraan Penyelesaian Pеrkara Perceraian Dеngan Upaya Mеdiasi Di Pеngadilan Agama Jombang
• Implementasi Peraturan Daerah Pasal 4 Huruf D Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Mengenai Pembangunan Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Perjanjian Kemitraan Go-Jek Indonesia Dengan Mitra Go-Jek Di Kota Malang
• Implementasi Waktu Belajar Di Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah (Studi Komparasi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani Kota Malang Dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Huda Kota Malang)
• Implementаsi Pаsаl 30 Аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tаhun 2010 Tentаng Kerjаsаmа Desаdalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desа Ngadimulyo Kecаmааtаn Sukorejo Kаbupаten Pаsuruаn)
• Implikasi Hukum Bagi Korea Utara Terhadap Peristiwa Uji Coba Peluncuran Rudal Yang Melintasi Wilayah Jepang
• Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
• Implikasi Yuridis Misrepresentation Oleh Emiten Pada Prospektus
• Implikasi Yuridis Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tel Aviv Ke Yerusalem(Analisis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Pbb No.478 Tahun 1980)
• Implikasi Yuridis Penandatanganan Akad Murabahah Bil Wakalah Yang Dilakukan Secara Bersamaan
• Implikasi Yuridis Perubahan Jenis Delik Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Implikasi Yuridis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Bila Terjadi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
• Interpretasi Makna Swasta Dalam Pasal 7 Ayat (2) Dan (4) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Jaminan Hak Atas Pendidikan Pada Anak Jalanan (Analisa Pasal 5 Ayat (2) Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis)
• Jangka Waktu Perubahan Domisili Pada Ktp Elektronik Studi Atas Pasal 64 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Kajian Yuridis Spamming Menurut Pasal 28 Dan Pasal 45a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Yuridis Sustainable Finance Yang Berkepastian Hukum Bagi Perbankan Di Indonesia
• Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukum Uji Coba Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Bagi Kedaulatan Ruang Udara Jepang Di Tinjau Dari Hukum Udara Internasional
• Keabsahan Mogok Kerja Yang Dilaksanakan Saat Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berlangsung
• Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
• Keabsahan Perkawinansedarah Oleh Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dikaitkan Dengan Larangan Perkawinan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Keadilan Restoratif Pada Penjatuhan Pidana Penjara Dan Denda Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak
• Keberlakuan Moratorium Profesi Penata Laksana Rumah Tangga Di Arab Saudi Tahun 2015 Ditinjau Dari Hak Warga Negara Indonesia Memperoleh Pekejerjaan
• Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Penggunaan Dana Desa(Studi Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Kecukupan Dua Alat Bukti Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kedaulatan Negara Republik Indonesia Di Ruang Udara Batam Dan Bintan Ditinjau Berdasarkan Prinsip Teritorial Indonesia
• Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri. Nomor : 51 K/Ag/1999 Tanggal 29 September 1999)
• Kedudukan Harta Bersama Pada Perceraian Sebelum Dilakukan Itsbat Nikah
• Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan
• Kekuatan Hukum Putusan Mediasi Bpsk Apabila Surat Perjanjian Damai Tidak Ditandatangani Salah Satu Pihak (Studi Putusan BPSK No. 011/P.BPSK/10/2017)
• Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2383 07 November Tahun 2017 Tentang Pembajakan Dan Armed Robbery Di Somalia
• Kekuatan Hukum Resolusi Nomor 2371 Tahun 2017 United Nations Security Council Terkait Pelarangan Hubungan Eksport Dengan Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Internasional
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2011)
• Kelemahan Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perundungan Di Dunia Siber (Cyber Bullying) Dalam Penjelasan Pasal 45 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal ( Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo )
• Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian
• Kepastian Hukum Pendaftaran Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit
• Kepastian Hukum Pengaturan Program Jaminan Sosial Yang Wajib Diikuti Oleh Tenaga Kerja Indonesia
• Kepastian Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/Pn.Dps Dan Nomor 328/Pdt.G/2013/Pn.Dps)
• Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Dana Pensiun Oleh Pt Taspen Persero (Studi Di Kantor Taspen Persero Cabang Malang)
• Kesesuaian Dihapusnya Syarat Berbahasa Indonesia Terkait Penempatan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dengan Tujuan Pengaturan Penempatan Tenaga Kerja
• Kesesuaian Indikator Penentuan Tuduhan Dumping Antara The Tariff Act Of 1930 Amerika Serikat Dengan Article Vi Gatt / Wto (Studi Kasus Produk Monosodium Glutamate Indonesia)
• Kesesuaian Syarat Harus Seagama Dalam Pengangkatan Anak Dengan Tujuan Pengaturan Pengangkatan Anak
• Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Obstruction Of Justice
• Kewajiban Electronic Payment Pada Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) Dalam Perspektif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
• Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Penyediaan Lahan Pemakaman Umum (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah)
• Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Boedel Pailit Di Luar Batas Yurisdiksi Indonesia
• Kewenangan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam Menentukan Keabsahan Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 144 Juncto 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pembelaan Hukum Bagi Konsumen
• Kewenangan Pbb Pada Kasus Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar
• Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menentukan Upah Lembur Dalam Hal Terjadi Perselisihan
• Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Melalui Investasi Pasar Modal (Studi Di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan)
• Kewenangan Praperadilan Dalam Memutus Sah Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan
• Kewenangan United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) Dalam Upaya Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) (Studi Kasus Perekrutan Tentara Anak Oleh Kelompok Separatis Isis)
• Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Pasca Ratifikasi Minamata Convention On Mercury Terhadap Perlindungan Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Hidup Sebagai Dampak Lepasan Merkuri Dari Aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil
• Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasca Ratifikasi Paris Agreement
• Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtangankan Sebagai Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf B Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro)
• Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memberikan Sanksi Terhadap Peserta Didik
• Kriminalisasi Perbuatan Tindak Pidana Persetubuhan Sesama Jenis Di Indonesia
• Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2018 Di Tinjau Dari Pasal 79 KUHAP
• Larangan Pengajuan Praperadilan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 79 Kuhap
• Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Asma Bougnaoui Vs Micropole)
• Legalitas Pencabutan Status Kewarganegaraan Karena Alasan Indikasi Keterlibatan Terorisme Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus : Zakir Naik)
• Legalitas Renegosiasi Kontrak Karya Mineral Dan Batubara Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Kontrak
• Legalitas Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Makna Kepentingan Nasional Terkait Penggunaan Ciptaan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Oleh Pemerintah Dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Kajian Normatif Terhadap Pasal 49 Ayat (1) Huruf A Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
• Makna Menjamin Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Terkait Perlindungan Pekerja
• Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pabrik Kulit Pt. Usaha Loka (Studi Di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)
• Optimalisasi Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Optimalisasi Penarikan Retribusi Tempat Wisata Makam Bung Karno Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Blitar)
• Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)
• Optimalisasi Pengelolaan Wisatapantailombang Yang Berwawasanlingkungan Dalam Upayapeningkatan Pendapatandaerah Kabupatensumenep
• Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Pelestarian Seni Tari Tradisional Topeng Getak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
• Optimalisasi Tugas Kepala Desa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)
• Optimalisasi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kuwait Melalui Notification
• Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang
• Pelaksanaan Kewajiban Izin Pemanfaatan Tanah Dari Pemilik Hak Atas Tanah Kepada Pemilik Bangunan Gedung Berdasar Prinsip Pemisahan Horizontal (Studi Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)
• Pelaksanaan Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Jombang
• Pelaksanaan Pasal 10 Ayat 9 Huruf (D) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)
• Pelaksanaan Pasal 13 Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Klasiikasi Belanja Desa Terkait Dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)
• Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang (Studi Kasus Di Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Terkait Pelaksanaan Program Full Day School (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online Menuju E-Government
• Pelaksanaan Pasal 20 Huruf (F) Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terhadap Wisatawan Di Obyek Wisata Jawa Timur Park 2 (Studi Pada Pt. Jasaraharja Putera Kantor Pemasaran Tingkat 2 Malang)
• Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
• Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan)
• Pelaksanaan Pasal 3 Terkait Prinsip Tanggungjawab Dan Prinsip Kewajaran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-09/Mbu/2012 (Studi Kasus PT. Inka Multi Solusi Service)
• Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Berkaitan Dengan Syarat Karakteristik Pembuatan Sim D Bagi Disabilitas (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permetan/Pd.410/9/2014 Tentang Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban ( Studi Dinas Pertanian Kota Malang )
• Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Batik Gedog Tuban (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota Dan Dekorasi Kota Terkait Perawatan Pohon Pelindung
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak (Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Vulkanisir Ban Pada Pengusaha Service Ban Di Kota Malang
• Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)
• Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Empiris Di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia Dan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek)
• Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Kabupaten Tulungagung Terkait Pelarangan Merusak Pohon,Tanaman Atau Bunga-Bunga Yang Ada Di Taman,Lapangan Atau Disepanjang Tepi Jalan Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)
• Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)
• Pelaksanaan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kewajiban Instansi Pemerintah Melakukan Penegakan Disiplin Serta Upaya Peningkatan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir)
• Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Malang ( Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang )
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Pasal 4 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Ngawi)
• Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)
• Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Untuk Mendapatkan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Di Pt.Bpr.Sentral Arta Asia Lumajang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masing-Masing Peternak Sebagai Debitur Atas Kredit Bermasalah Dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) (Studi Di Bank Jatim Kantor Cabang Malang)
• Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Terhadap Penggunaan Data Diri Nasabah Dalam Bancassurance Melalui Telemarketing (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)
• Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Di Kota Blitar (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)
• Pelaksanaan Prosedur Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Bagi Masyarakat Adat Di Bali (Studi Di Lpd Desa Adat Banjar Tengah)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa
• Peluang Dan Tantangan Pengubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional
• Pelаksаnааn Pasal 8 Perаturаn Pemerintаh Republik Indonesia Nomor 53 Tаhun 2010 Tentаng Disiplin Pegаwаi Negeri Sipil (PNS) (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
• Pelаksаnааn Perlindungan Hukum Menurut Pаsаl 9 Undаng-Undаng Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Аtаs Gambar Logo Bаrito Puterа Terhаdаp Penggunааn Komersiаl Tаnpа Izin
• Pembatasan Waktu Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Lama Ketika Terjadi Deadlock Selama Masa Perundingan Perjanjian Kerja Bersama Baru
• Pemberdayaan Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern
• Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Sikap Deradikalisasi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)
• Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal Bagi Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandung)
• Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Di Pengadilan Negeri Kendal )
• Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Uppa Kepolisian Resort Malang Kota
• Pemenuhan Tujuan Kemanfaatan Hukum Dalam Pengaturan Klasifikasi Bidang Usaha Pada Penanaman Modal Tidak Langsung Dan Kawasan Ekonomi Khusus
• Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Korporasi Terhadap Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia
• Penanganan Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Barang Persediaan (Inventory) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pd. Bpr Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut)
• Penanganan Pinjaman Bermasalah Dengan Perjanjian Tanggung Renteng Yang Diberikan Kepada Karyawan Tidak Tetap (Studi Pada Koperasi Karyawan Sejahtera Pasuruan)
• Penarikan Diri Negara Filipina Sebagai Anggota Peratifikasi Statute Rome 1998 Ditinjau Dari Viena Convention Wina On The Law Of Treaties 1969
• Pencabutan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Kediri Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kediri)
• Pendayagunaan Yayasan Sebagai Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor:152/Pid.B/2011/Pn.Kpg Dan Putusan Nomor:1260/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst)
• Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin)
• Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Bertugas Jaga Tahanan Yang Karena Kelalainya Mengakibatkan Tahanan Melarikan Diri (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro)
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resort Pulau Buru
• Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja ( Studi Di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tuban )
• Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)
• Penerapan Delik Adat Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) Di Kabupaten Klungkung Bali (Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung)
• Penerapan Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Dinas Perhubungan Daerah Kota Bontang)
• Penerapan Pasal 170 KUHP atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri atau Eigenrechting (Studi di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota)
• Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Online (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang)
• Penerapan Pasal 21 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan : No.157k/Mil/2010 Dan No.17k/Mil/2012)
• Penerapan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Vespa Produksi Sebelum Tahun 1980 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas)
• Penerapan Pasal 29 Ayat 1 Perda No. 24 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu)
• Penerapan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terkait Perubahan Merek Jasa (Studi Penerapan Perlindungan Merek Pak Cik Abin Malang)
• Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan Bpsk Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis Lte (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)
• Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Studi Di Wisata Petik Apel Kota Batu)
• Penerapan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/Pbi/2016 Tentang Rasio Loan To Value Terhadap Non Performing Loan Pada Kredit Properti Rumah Toko (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)
• Penerapan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Mengenai Pajak Hotel Terkait Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan Ringan Impor Tanpa Label Berbahasa Indonesia (Studi Di Kota Malang)
• Penerapan Pemberian Sanksi Administratif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ( Studi Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan)
• Penerapan Prinsip Originalitas Dalam Melindungi Karya Cipta Desain Visual Menurut Undangundang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 ( Kasus Tokyo 2020 Vs Theatre Deliege Dan Kasus Its Vs Inkom The Snab)
• Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Upaya Pencegahan Governance Risk Pt Pegadaian (Persero) (Studi Di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta-Malang)
• Penerapan Saksi De Auditu Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT UTR
• Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Penyalahgunaan Tempat Usaha Yang Digunakan Perbuatan Cabul (Studi Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Pengusaha Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas Di Wilayah Daerah Kota Malang (Studi Pada Satuan Polisi Pramong Praja Daerah Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. (Studi Berdasar Putusan No. 1454k/Pid.Sus/2011)
• Penertiban Becak Wisata Di Kabupaten Tuban Terkait Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban)
• Penetapan Daluarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
• Pengadaan Barang Dan Jasa Usaha Dengan Metode Right To Match Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi, Disiplin Kerja Dan Pengembangan Karir Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pt. Taman Rekreasi Sengkaling
• Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 (Studi Pada Taksi Online Di Kota Malang)
• Pengaturan Batas Waktu Pemenuhan Hak Yang Timbul Karena Pemutusan Hubungan Kerja
• Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia
• Pengaturan Lembaga Pengakuan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin
• Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya)
• Pengaturan Perizinan Penggunaan Sumur Pompa Sibel Dalam Pengendalian Pelanggaran Hak Atas Air Pertanian Yang Berasal Dari Bawah Tanah
• Pengaturan Sertifikat Hak Merek Yang Dibatalkan Akibat Pelanggaran Persamaan Logo Merek Dagang (Analisis Kasus Persamaan Logo Cap Kaki Tiga Dengan Lambang Negara Isle Of Man)
• Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional
• Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa Pasca Penyerahan Pasar Desa Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Studi Di Kantor PerindustriandanPerdaganganKabupatenMojokerto)
• Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD Setelah Diterimanya Tunjangan Transportasi (Studi Di Kabupaten Ponorogo)
• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 Dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015)
• Pengembangan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)
• Pengenaan Cukai Terhadap Rokok Elektrik Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
• Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Batu (Studi Pelaksanaan Pasal 2 Dan 3 Peraturan Pemerintah Nommor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)
• Pengendalian Dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Studi Di Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto)
• Penggunaan Hak Veto Oleh Rusia Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah
• Penguatan Executive Preview Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah
• Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Atas Tindak Pidana Korupsi
• Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kdr)
• Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peserta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
• Penjualan Sex Toys (Alat Bantu Seks) Melalui Instagram Di Indonesia
• Penutupan Satuan Paud Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Monitoring Dinas Pendidikan Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Paud)
• Penyadapan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Perspektif Ham
• Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung No:1738 K/Pid.Sus/2015)
• Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dprd Kabupaten Jombang (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Jombang)
• Peralihan Hak Atas Tanah Ke Atas Nama Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/Pn. Bla
• Peran Asean Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Kemanusiaan Oleh Myanmar Terhadap Etnis Rohingya
• Peran Balai Harta Peninggalan Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Diketahui Pemiliknya (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jawa Timur)
• Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Huruf D Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto)
• Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan
• Peran Masyarakat Kota Pasuruan Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sampah Berdasarakan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan Kota Pasuruan Dan Tempat Pengolahan Sampah Di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)
• Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Terhadap Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang)
• Peran Serta Masyarakat Terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Studi Di Kota Administrasi Jakarta Utara)
• Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Pihak Yang Menguasai Tanah Tanpa Hak
• Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Persetujuan Orang Yang Dipotret (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-Hki/2016 Dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret Di Indonesia Dan Belanda)
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Wanprestasi Penilai Publik Dalam Pemberian Appraisal Report
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Obligasi Syariah (Sukuk) Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Tindakan Backdoor Listing Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Memberikan Uang Kembalian Ditukar Barang
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Electronic Money Unregistered Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Kartu
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pendistribusian Air Yang Tidak Lancar (Air Tidak Mengalir) Oleh Badan Usaha Milik Daerah (Studi Di Pdam Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian Pt. Ndt Middle East Fze Dan Pt. Internusa Perkasa Teknik)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Wanprestasi Bank Dalam Take Over Kredit (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/Pn.Mtp
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Diatas Tanah Hak Milik Yang Belum Didaftarkan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Terhadap Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2014/Pn.Mlg)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran Fifa World Cup 2014 Brazil Di Cafe Dan Restaurant)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok Seiring Dengan Berlakunya Peraturan Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Di Australia (Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan
• Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor Dalam Perjanjian (Studi Di Cv.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Atas Jaminan Sosial Pasca Peralihan Kewenangan Konsorsium Asuransi Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Game Terhadap Software Penjebol Lucky Patcher (Analisis Berdasarkan Pasal 8 & 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014)
• Perlindungan Hukum Karya Cipta Film Surat Dari Praha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Berne Convention
• Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Perusahaan Finance Yang Menggunakan Fasilitas Channeling (Analisis Kasus Pt Dharmatama Megah Finance)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Potongan-Potongan Video Ciptaannya Oleh Youtuber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Aset Daerah Berupa Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) (Studi Di Kabupaten Lumajang
• Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sebagai Kekayaan Bangsa Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Hukum Perusahaan Asing Yang Dipailitkan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/Pkpu/2012/Pn.Niaga. Jkt.Pst Dan 44 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal Koperasi Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin
• Perlindungan Hukum Terhadap Data Keuangan Nasabah Bank Dalam Basis Data Perpajakan Melalui Single Identity Number
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Ada Di Jalanan (Studi Di Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) Dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kehilangan Saldo Dalam Transaksi Elektronik Melalui Proprietary Channel
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Didiagnosis Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja Setelah Berakhirnya Hubungan Kerja
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (Well-Known Marks) Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Penggunaan Sistem Konstitutif (First To File)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Money Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Transportasi Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Analisis Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Pt. Pln (Persero) Kabupaten Ponorogo)
• Perlindungan Hurtm Terhadap Pemegang Hak Cipta Perma1nan Video Atas Tindakan Pembajakan Online (Kajian Berdasarkan Konsep Konvergensi Tellers:Silks Dan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2014 Tenting Hak Cipta
• Perlindungan Tempat Bersejarah Dan Benda Budaya Yang Rusak Akibat Perang Yang Terjadi Di Aleppo Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014)
• Perlіndungan Hukum Terhadap Kesalahan Penulіsan Data E-Ktp (Studі Dі Dіnas Kependudukan Dan Catatan Sіpіl Kota Malang)
• Pertanggung Jawaban Pidana Manus Ministra Dalam Menyuruh Lakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst)
• Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal In-Orbit Transfer of Ownership pada Satelit
• Pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa Bangsa (Pbb) Kepada Korban Konflik Bersenjata Dalam Hal Kegagalan Kegiatan Peace Keeping (Studi Kasus Srebrenica 1995)
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Pembutan Akta Otentik
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Pelaku Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal (Menurut Ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tempat Perdagangan Online Yang Membiarkan Penjualan Dan/Atau Penggandaan Barang – Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta
• Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit
• Pertanggungjawaban Pidana Terkait Program Stand Up Comedy Melalui Media Elektronik Yang Diduga Mengandung Unsur Penghinaan Agama
• Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Sengketa Akad Muamalah Dengan Klausula Arbitrase (Studi kasus putusan pengadilan Agama Nomor 1695/Pdt.G/2012/Pa.Js, Putusanpengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/Pta.Jk, Putusan Mahkamah agung nomor 272 K/Ag/2015)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
• Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera Dalam Tindak Pidana Pasal 21 Uu No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 44/Pid.B/2016/Pn.Agm Dan Putusan No. 702/Pid.Sus/2015/Pn.Jmb)
• Perwujudan Prinsip Ekuitas Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Manfaat Pelayanan Bagi Peserta
• Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah (Studi Di K-Bpr Babadan Ponorogo)
• Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat
• Pеnеrapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Pеnanggulangan Tindak Pidana Korupsi Tеrhadap Pеrbuatan Mеrugikan Kеuangan Nеgara ( Studi Di Pеngadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya )
• Ratio Decidendi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/Pn.Ab Dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak
• Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Dan APBD
• Reformulasi Pemberian Hadiah Kepada Dokter Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan)
• Reformulasi Tata Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik
• Rehabilitasi Terbuka Bagi Pecandu Narkotika Yang Menjalani Pidana Penjara
• Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Rekonstruksi Perumusan Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat Yang Berlaku Di Indonesia
• Rekrutmen Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi (Studi Terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)
• Serangan Rusia Terhadap Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) Di Wilayah Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Serangan Unilateral Amerika Di Pangkalan Udara Shayrat Berdasarkan Hukum Internasional
• Status Anak Pada Perkawinan Fasid (Rusak) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/Pa.Bjb)
• Status Hukum Kegiatan Asteroid Mining Ditinjau Dari Prinsipprinsip Dalam Outer Space Treaty 1967
• Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji
• Tanggung Jawab China Atas Uji Coba Penembakan Anti Satellite Weapons (Asat) Terhadap Satelit Fengyun 1c Menurut Hukum Ruang Angkasa
• Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Pelabuhan Terhadap Klaim Atas Kelalaian Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Kepada Ekspeditur ( Studi Di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) )
• Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)
• Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Atas Rusaknya Ekosistem Laut Di Perairan Indonesia (Studi Kasus MV Caledonian Sky Menabrak Terumbu Karang Di Raja Ampat)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Penampungan Bagi Pengungsi Dari Luar Negeri Di Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (Convention Against Transnational Organized Crimes
• Tanggung Jawab Pt Jasa Marga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Toll Card Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Pt Jasa Marga Pandaan Tol
• Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Keterlambatan Penanganan Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Pada Pelayanan Gawat Darurat Bagi Pasien
• Tanggungjawab Indonesia Setelah Meratifikasi Asean Multilateral Agreement On Air Service (Asean Open Sky Agreement)
• Testament Erfstelling Pada Anak Angkat Yang Ditunjuk Sebagai Ahli Waris Satu-Satunya (Studi Kasus Surat Wasiat Nomor 4 Tanggal 13 Juli 1996 Di Tebing Tinggi, Deli)
• Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Oleh Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru
• Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Menyanyikan Ulang Atau Mengcover Lagu Melalui Media Youtube (Kasus Cover Lagu Akad Dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh)
• Tinjauan Perbandingan Ruang Lingkup Dan Sanksi Tindakan Insider Trading Dalam Ketentuan Antara Indonesia Dengan Singapura (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dengan Securities Future Act 2001)
• Tinjauan Status Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dalam Sistem Cryptocurrency Terhadap Syarat Sah Perjanjian
• Tinjauan Terhadap Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berkaitan Dengan Pemungutan Pajak (Studi Di Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu)
• Tinjauan Yuridis Informasi Materiil Dan Klasifikasi Tindakan Insider Trading Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Perubahan Penerapan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Berdasarkan Pasal 64 Ayat (7) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
• Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Pada Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/Pdt/2015/Pt.Dki Tahun 2015)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Makna Pihak Yang Berkepentingan Dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung no 129/PK/Pdt.Sus/2011)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penghentian Penyidikan Dari Perspektif Kepentingan Tersangka
• Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Tinjauan Yuridis Pasal 20 Huruf B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkait Merek Deskriptif
• Tinjauan Yuridis Pasal 90 Ayat (1) Huruf A Dan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pdrd) Bagian Tujuh Belas Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Moral Sebagai Perwujudan Perlindungan Right Of Disclosure Dan Right To Withdraw/Retract Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Indikasi Geografis Sebagai Nama Domain Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Negara India Dan Belgia)
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris Atau Dewan Pengawas Di BUMN
• Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Dalam Putusan Permohonan Pailit Dan PKPU Terhadap BUMN ( Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines )
• Tinjauan Yuridis Perkara Lisensi/Hak Penyiaran Piala Dunia Tahun 2014 Antara Pt Inter Sport Marketing Dan Pt New Metro Hotel Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-Hki/201)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Pada Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Nomor 124/Pid.Sus/2014/Pn.Liw)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang -Undangan Tentang Administrasi Kependudukan Pasca Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu–Xiv/2016
• Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Atas Tindakan Manipulasi Pasar Di Pasar Modal (Studi Perbandingan Ketentuan Sanksi Di Indonesia Dan Amerika Serikat)
• Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi BNN Provinsi Bali)
• Upaya Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Peningkatan Kedisiplinan Pns Terhadap Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara)
• Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Dalam Pengelolaan Sampah
• Upaya Hukum Debitur Dari Kerugian Akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) Oleh Kreditur (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang)
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Menangani Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Ringan Antar Narapidana
• Upaya Pelaksanaan Pasal 2a Pp No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pp No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kuhap (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)
• Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir (Studi di Dinas Perhubungan dan DPPKAD Kabupaten Ponorogo)
• Upaya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bersadasarkan Pasal 3 Ayat (2 )Peraturan Daerah Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus Kantor Dinas Pariwisata Samosir)
• Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Akibat Adanya Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Lainnya ( Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar Dan Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar )
• Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan Islamic State Of Iraq And Syria (Isis)
• Urgensi Pengaturan Diverted Profit Tax Untuk Mencegah Praktik Penghindaran Pajak Layanan Penyedia Jasa Over The Top
• Urgensi Pengaturan Keadaan Darurat (Force Majeure) Dalam Pasar Modal Syariah (Studi Perbandingan Hukum Dengan Bursa Malaysia Islamic Maket)
• Urgensi Pengaturan Pedoman Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meneliti Calon Mempelai Tidak Memiliki Hubungan Saudara Sepersusuan
• Urgensi Pengaturan Persetujuan Pendonor Asi Sebagai Bukti Untuk Mencegah Perkawinan Sepersusuan
• Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Facebook Terhadap Penyebaran Berita Bohong
• Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melihat Orang Telanjang Dengan Menggunakan Media Cctv
• Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara Diatas Bangunan Gedung
• Urgensi Regulasi Prosedur Pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Hal Mewaris (Studi Hukum Waris Adat)
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Peserta PT. Taspen Terhadap Kewajiban Pengalihan Jaminan Pensiun PT Taspen Kepada Bpjs Ketenagakerjaan
• Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (Studi Terkait Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik
• Yurisdiksi Kriminal Terhadap Peristiwa Armed Robbery Kapal Anand 12 Oleh Kelompok Abu Sayyaf Di Laut Teritorial Filipina Berdasarkan Hukum Laut Internasional
• Аkibаt Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL Tentang Kedudukan Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010
• Аnаlisis Yuridis Bаtаsаn Frаsа Аnаk Telаntаr аtаu Аnаk Ditelаntаrkаn Sebаgаi Syаrаt Pengаngkаtаn Аnаk (Studi Ketentuаn Pаsаl 12 аyаt (1) Huruf b Perаturаn Pemerintаh Nomor 54 Tаhun 2007 Tentаng Pelaksanaan Pengаngkаtаn Аnаk)

Tahun 2017

• Akibat Hukum Force Majeure Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al-Uqud (Studi Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep)
• Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Suksesi Negara Di Timor Leste)
• Alasan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Balap Liar Dan Tidak Adanya Penyidikan Terhadap Tndak Pidana Balap Liar
• Analisa Dinamika Eskalasi Konflik Sektarian Yaman Pada Tahun 2004 -2015
• Analisa Pasar Bersangkutan Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Penyalahgunaan Posisi Dominan
• Analisa Perwujudan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Gudang Garam Stategic Partnership Horecatainment (Hotel, Restaurant, Cafe Dan Entertainment)
• Analisa Yuridis Klausula Ganti Rugi Dalam Kontrak Kerja Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Mengenai Alokasi Risiko Kerugian
• Analisa Yuridis Penggelapan Oleh Escrow Agent Dalam Perjanjian Perdagangan Elektronik
• Analisa Yuridisarticle54 Paragraph (1) C United Nation Convention Against Corruption Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia
• Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)
• Analisis Hukum Terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010)
• Analisis Jaminan Fidusia Atas Piutang Berupa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia )
• Analisis Kedudukan Hukum Robo Advisors Dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Perbandingan Peraturan Kedudukan Hukum Robo Advisors Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat)
• Analisis Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Arbitrase Pada Kasus Laut China Selatan Antara China Dan Filipina
• Analisis Kritis Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Incest (Studi Di Pengadilan Negeri Malang )
• Analisis Makna Kata Keseimbangan Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Pada Putusan Nomor: 11/Haki/2016/Pn Niaga Sby
• Analisis Putusan Hakim Berupa Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial
• Analisis Putusan Mk Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Frasa Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup, Bukti Yang Cukup
• Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Nilai Kerugian Keuangan Negara
• Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Yang Menerima Dan Menolak Pada Pengangkatan Anak Oleh Kakek Atau Neneknya Sendiri (Kajian Perspektif Kepastian Dan Perlindungan Hukum)
• Analisis Yuridis Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Membela Bumn Berbentuk Persero Terkait Mekanisme Peradilan Perdata
• Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Kepala Desa
• Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
• Analisis Yuridis Kualifikasi Unsur-Unsur Perbuatan Suap Dan Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Analisis Yuridis Makna Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Putusan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, Putusan Nomor: 847/Pid.B/2014/PN.SBY, dan Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2015/PN.Cjr)
• Analisis Yuridis Pelanggaran Putusan Arbitrase Dalam Protocol To The Asean Charter On Dispute Settlement Mechanisms 2010
• Analisis Yuridis Pemberian Hak Kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua
• Analisis Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16k/Ag/2010)
• Analisis Yuridis Pencantuman Elemen Data Penduduk Tentang Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
• Analisis Yuridis Penggunaan Mesin Printer Tiga Dimensi (3d) Sebagai Alat Penggandaan Suatu Karya Cipta Berdasarkan Pasal 9 Dan Pasal 46 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Murid
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terkait Penggunaan Karakter Walt Disney Pada Barang Dagang
• Analisis Yuridis Pertentangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pdt/2012 Dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 319 PK/Pdt/2015 Tentang Sengketa Perdata Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Analisis Yuridis Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan (‘Adl Wa Tawazun) Para Pihak Dalam Perjanjian Permbiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 365k/Pid/2012 Tentang Kasus Kelalaian Dokter Dalam Menjalankan Praktik
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)
• Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Desa
• Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Modifikasi Permainan Video (Modding) Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Analisis Yuridis Terkait Sita Jaminan Sebagai Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perkara Kepailitan (Studi Normatif Pasal 10 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Inbox Pada Facebook ( Studi Putusan Nomor : 352/Pid.B/2013/Pn.Tsm )
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia
• Asesmen Terpadu Untuk Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ( Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Kediri )
• Batasan Pembatalan Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk)
• Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Sinematografi Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Online (Kajianterhadap Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Penggunaan AIat Tangkap (Sfudi Pada Masyarakat Neleyan Di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)
• Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Puu-I/2003
• Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor : 118/Pid/2013/Pt.Dki)
• Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Terkait Dengan Upaya Pengembalian Hasil Kejahatan Koru
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Judi Online (Studi Putusan No. 1207/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim; No. 330/Pid.B/2011/PN.Pms; No. 215/Pid.B/2014/PN.Gsk; No. 365/Pid.B/2016/Pn.Mlg; No. 831/Pid.B/2013/PN.Sda)
• Disparitas Putusan Hakim Pada Kasus Penjualan Minuman Keras Oplosan Di Indonesia (Studi Putusan No. 150/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, No. 300/Pid.B/2014/PN.Gpr, No. 139/PID.SUS/ 2015/PN.BKS, No. 366/Pid.Sus/2015/PN.Blb, dan No. 605/Pid.B/2015/PN.Blb)
• Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan
• Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/Pn.Slmn. Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/Pidana/09/Pty Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kapten Penerbang Dal
• Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Persidangan ( Studi Kasus di Pegadilan Negeri Bangil )
• Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 Terhadap Pihak Importir Film Blu-Ray Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi
• Efektifitas Pasal 28 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Pasuruan)
• Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)
• Efektifitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Terkait Izin Pengumpulan Sumbangan (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Batu Dan Yayasan Panti Asuhan Di Kota Batu)
• Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Madu Tanpa Label ( Studi Di Kota Malang )
• Efektifitas Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (Sim) D Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres (Kepolisian Resor) Kediri)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Upaya Pemenuhan Hak Ekonomi Terkait Pengumuman Ciptaan Berupa Musik Melalui Rri Malang (Studi Di Yayasan Karya Cipta Indonesia Perwakilan Jawa Timur)
• Efektifitas Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pasal 13 Huruf (E) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon ( Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya )
• Efektifitas Pemenuhan Nafkah Bekas Istri Dan Anak Setelah Putusan Perceraian (Studi Putusan PA Malang Nomor 1552/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tahun 2016)
• Efektifitas Penerapan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan
• Efektifitas Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Permohonan Pengesahan Badan Hukum Secara Elektronik Oleh Notaris (Studi Di Kantor Notaris Kabupaten
• Efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung)
• Efektivitas Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Terkait IMB Renovasi Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Fungsi Bangunan Gedung
• Efektivitas Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Kediri Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
• Efektivitas Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya Terkait Pendaftaran Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Gresik
• Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Terkait Objek Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto)
• Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan Dan Penanaman Modal Terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi
• Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan)
• Efektivitas Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Syarat-Syarat Penerbitan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur)
• Efektivitas Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Dalam Pendaftaran Cafe (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)
• Efektivitas Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond Dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
• Efektivitas Pasal 63 Ayat ( 1 ) Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)
• Efektivitas Pasal 8 Huruf (E) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Terkait Pengenaan Tarif Parkir (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Hotel
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (1) Juncto Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Mengenai Hak Milik Atas Tanah Di Bali Dalam Perspektif Hukum P
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga Terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jombang)
• Efektivitas Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 7 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayan Mudharabah Mengenai Analisis Kelayakan Mudharib Dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Di Bank Syariah (Studi di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuwangi)
• Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Bangunan Diatas Sal
• Efektivitas Penerapan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Terkait Larangan-Larangan Dalam Melakukan Perlindungan Pohon (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)
• Efektivitas Penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Dan Kawasan
• Efektivitas Single Investor Identity (Sid) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Mencegah Perdagangan Semu Di Pasar Modal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jaw
• Eksistensi Kerahasiaan Bank Terkait Dengan Tindakan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengendalian Pemerintah Terhadap Beroperasinya Sepeda Motor Sebagai Angkutan Penumpang Umum Di Kota Malang (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Hak Asal-Usul Desa Dalam Pemerintahan Desa ( Analisis Yuridis Pasal 19 Huruf A UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
• Hak Kewarisan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Hak Menguasai Negara Di Bidang Ekonomi (Analisis Dalam Perspektif Komunisme)
• Hambatan Bank Dalam Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Melalui Peralihan Hak Tagih (Cessie) Dalam Linkage Program Antara Bank Dengan Koperasi
• Hambatan Dalam Perubahan Bentuk Badan Usaha Commanditaire Vennootschap (Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (Pt) (Studi Di Kantor Notaris Kota Kediri)
• Hambatan Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Kota Surakarta (Studi Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pemberian Pinjaman Koperasi)
• Hambatan Notaris Atas Pelaksanaan Kewajiban Mendapatkan Persetujuan Dan/Atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya)
• Harmonisasi Pengaturan Tentang Branchless Banking Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Struktur Permodalan Bank
• Implementasi Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Tanpa Alasan Yang Tercantum Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Implementasi Kebijakan E-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-EL ) (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya)
• Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Industri Pada Industri Mikro
• Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen)
• Implementasi Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Tidak Terangkut. (Studi Di Pt. Sriwijaya Air Jakarta)
• Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Di Kota Malang)
• Implementasi Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Dealer Otomotif Atas Mobil Cacat Produksi Yang Menyebabkan Kerugian Pada Konsumen
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
• Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Studi Di Universitas Brawijaya Malang)
• Implementasi Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 (Studi Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep)
• Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo)
• Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Pengenaan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
• Implementasi Pasal 4 Huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Media Center Kota Surabaya
• Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provins
• Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terkait Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Keamanan Barang (Studi PT Tanto Intim Line Surabaya)
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungki
• Implementasi Pasal 52 Huruf A Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
• Implementasi Pasal 54 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Narkotika ( Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)
• Implementasi Pasal 61 Huruf A Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Dengan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. (Studi Di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonego
• Implementasi Pasal 70 Ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Mengenai Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Terkait Dengan Pengembangan Ekowisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
• Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Studi di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi DKI Jakarta)
• Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Studi Di Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri)
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi Dalam Mendapatkan Klaim Asuransi Yang Tidak Sesuai Dengan Polis Asuransi (Studi Di Asuransi Bumiputera Tulungagung)
• Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Di Kepolisian Resor Kabupaten Malang )
• Implementasi Surat Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Tentang Kebijakan Bursa Atas Pelaksanaan Koreksi Trading-Id Oleh Perusahaan Efek Akibat Ketidaksesuaian Nomor-Id Nasabah (Studi Empiris Di Pt Trimegah Sekuiritas Dan Pt Mandiri Sekuiritas)
• Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu)
• Implikasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xii/2014 Terhadap Putusan Arbitrase Yang Dikeluarkan Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• Implikasi Yuridis Agen Asuransi Yang Menerapkan Sistem Pemasaran Multi Tingkat Terhadap Perjanjian Keagenan Dengan Perusahaan Asuransi
• Implikasi Yuridis Bagi Pengguna Zat CC4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Implikasi Yuridis Bagi Penyidik Anak Yang Tidak Melaksanakan Diversi Setelah Keluarnya Putusan MK NO. 110/PUU-X/2012
• Implikasi Yuridis Bentuk Hukum Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Yang Mengembangkan Usaha Di Luar Wilayah Kedudukan
• Implikasi Yuridis Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terkait Dengan Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas
• Implikasi Yuridis Pasal 2 Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama
• Implikasi Yuridis Pemindahan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Melalui Akta Jual Beli Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Oleh Direksi Melalui Notaris
• Implikasi Yuridis Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Data Nasabah Sebagai Rahasia Bank
• Implikasi Yuridis Penghimpunan Dana Sosial Oleh Minimarket Dengan Sistem Waralaba Untuk Memenuhi Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR)
• Implikasi Yuridis Penyaluran Dana Csr Oleh Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Melalui Yayasan Yang Dibentuknya
• Implikasi Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Menjadi Bank Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Implikasi Yuridis Perubahan Status Kota Batam Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Kepastian Hukum Berinvestasi
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembayaran Upah Lembur Terhutang Pekerja Pada Saat Perusahaan Melakukan Upaya Penangguhan Upah
• Implikasi Yuridis Putusan Mk No 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Studi Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
• Jual Beli Hak Milik Atas Tanah (Dalam Jaminan) (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)
• Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Efektivitas Peran Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida)
• Kajian Komparatif Pasal 344 Kuhp Tentang Euthanasia Di Indonesia Dengan Termination Of Life On Request And Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2000 Di Belanda
• Kajian Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Franchisor Dan Franchisee Menurut Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Waralaba Alfamart
• Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kajian Yuridis Pengaturan Kewajiban Badan Publik Untuk Mengumumkan Informasi Publik Secara Berkala
• Kajian Yuridis Terhadap Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Dalam Perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitabundang-Undang Hukum Perdata),
• Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia
• Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
• Keabsahan Perkawinan Seorang Transeksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor Perkara 377/Pdt./ P./2011/PN.Smg.)
• Keabsahan Print Out Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)
• Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)
• Keabsahan Talak Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hukum Positif
• Kebijakan Perizinan Terkait Penyelenggaraan Hiburan Dan/Atau Event Yang Mengandung Unsur Pornoaksi Di Muka Umum (Studi di Kantor Kepolisian Resort Malang Kota)
• Kedaulatan Negara Atas Pulau Dokdo Atau Takeshima Yang Disengketakan Oleh Jepang Dan Korea Selatan Menurut Hukum Internasional
• Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Sebagai Badan Hukum Yang Tidak Dapat Dipailitkan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Pasal 28 Ayat (2) Huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Sebagai Pemegang Hak Kebendaan Dalam Hal Kepailitan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-Vi/2008)
• Kedudukan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Tentang Perkoperasian
• Kekuatan Alat Bukti Cctv Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHP)
• Kekuatan Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 2334 Tahun 2016 Tentang Penghentian Pembangunan Permukiman Di Wilayah Palestina Oleh Israel
• Kekuatan Testament Dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kendala Pemerintah Dalam Upaya Penertiban Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Di Kabupaten Mojokerto)
• Kendala Penanganan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan Dan Polsek Kejayan)
• Kepastian Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Praya No.35/Pdt.G/2010/PN.PRA dan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat No.451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)
• Kepastian Hukum Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Ganda Bagi Peserta Penerima Upah
• Kepastian Hukum Pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Alasan Pembatalan Perkawinan Di Bawah Ancaman Yang Melanggar Hukum
• Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta Menolak Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami
• Kesesuaian Pengaturan Denda Keterlambatan Jaminan Hari Tua Dengan Prinsip Dana Amanat Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Kesesuaian Pengaturan Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Dengan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016)
• Kesesuaian Pengaturan Syarat Prosedural Mogok Kerja Dengan Prinsip Keadilan
• Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Non Sistemik
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Temporary Insider Di Pasar Modal
• Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaiakan Perselisihan Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Pemberi Kerja
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Mengandung Unsur Pornografi (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)
• Kewenangan Penyidik Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemeriksaan Harta Kekayaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Antara Polisi Republik Indonesia Dan Badan Narkotika Nasional (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
• Klaim Asuransi Kehilangan Barang Dalam Penggunaan Jasa Angkutan Multimoda
• Konflik Norma Perundang-Undangan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberesan Harta Pailit Jika Kurator Dipidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan
• Konsep Historical Rights Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Putusan PCA Case Number 2013-19 In the Matter of the South China Sea Arbitration Between The Phillipines vs China
• Konstruksi Pengaturan Benda Jaminan Fidusia Yang Berada Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
• Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (Bestiality) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Kriteria Penentuan Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Pasal 75 Ayat 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Medan)
• Larangan Masuk Pengungsi Yang Menggunakan Perahu Oleh Pemerintah Australia Ditinjau Dari The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees
• Legalitas Berdirinya Negara Mikro ( Micronations ) Sebagai Sebuah Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional
• Legalitas Foreign Fighter Dalam Keanggotan Islamic State Of Iraq And Syria / Islamic State Of Iraq And Levant (Isis/Isil) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
• Legalitas Kegiatan Penambangan Di Wilayah Laut Yang Belum Memiliki Kepastian Hukum Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Kegiatan Penambangan Di Lepas Pantai Kepulauan Falkland)
• Legalitas Penggunaan Sinar Sonar dan Fish Finder Untuk Eklpoitasi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Dalam United Nation Convention on the Law of the Sea 1982
• Legalitas Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 Of 2014 Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
• Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Terorisme
• Makna Keterwakilan Warga Negara Dalam Pengaturan Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN PLK)
• Makna Penghasilan Dalam Pasal 41 (C) (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Sebagai Syarat Izin Poligami
• Mediasi Penal Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja (Studi Di PT. Kuda Intisamudera Surabaya)
• Metode Pembuktian Kebenaran Materiil Oleh Hakim Pada Peradilan Hukum Acara Perdata Dalam Kasus Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PL Dan 06/Pdt.G/2010/PN.Smp)
• Non Disclosure Agreement Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Perusahaan Dalam Rahasia Dagang (Studi Kasus Di PT.Wilmar Nabati Indonesia)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri)
• Optimalisasi Pelayanan Kepabenan Atas Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/Pmk.04/2013 Tentang Kawasan Berikat (Studi Di Kppbc Tipe Madya Pabean A Pasuruan)
• Optimalisasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Ditjen Pajak
• Optimalisasi Pemungunan Retribusi Pelayanan Kesehatan Penunjang Diagnostik Di Puskesmas Sembung Kabupaten Tulungagung
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang)
• Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pada Sektor Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) ( Studi Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang )
• Overlapping Kewenangan Ojk Dan Bei Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Oleh Emiten
• Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)
• Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terkait Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Kas Kbpr
• Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad
• Pelaksanaan Koordinasi Manfaat Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Komersial (Studi Di Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang)
• Pelaksanaan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur)
• Pelaksanaan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Terkait Pemberian Sanksi Kepada Masyarakat Sipil Dalam Hal Penyalahgunaan Senjata Api Bela Diri (Studi Di Polda Metro Jaya Jakarta)
• Pelaksanaan Pasal 14 Huruf F Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. (Studi Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan)
• Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Pemerintah Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Sewa Menyewa Pasar Pahing Baru Kota Blitar. (Studi Di Kantor Pengelola Pasar Daerah (Kppd) Kota Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 186 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Relokasi Bangunan Gedung Di Bantaran Sungai Brantas Di Kota Malang
• Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Terkait Pengolahan Sampah (Studi Di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terkait Pembinaan Terhadap Tuna Sosial
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Terkait Penagihan Pajak Reklame (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)
• Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Tenaga Pendamping (Studi di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Kabupaten Lamongan
• Pelaksanaan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Terkait Kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek)
• Pelaksanaan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan Terkait Standar Baku Mutu Lingkungan (studi Di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
• Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kegiatan Usaha
• Pelaksanaan Pasal 46 Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun. 2016. Tent.Ang Pen.Ge.Lolaan Keu.Angan De.Sa (Studi Di Desa Prunggahan Wetan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Pasal 5 Ayat ( 5 ) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang Wilayah Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan ( Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar )
• Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Desa Kemlagi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Daerah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Jalan Atas Perbaikan Jalan
• Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok)
• Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri
• Pelaksanaan Pasal 73 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Terkait Penagihan Pajak Hotel (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang)
• Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jombang)
• Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Terkait Dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pasar Percontohan Minulyo Kabupaten Pacitan
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Kasus Pembebasan Lahan Bundaran Dolog di Surabaya)
• Pelaksanaan Pengaturan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Terhadap Pengelolaan Sampah (Studi Di Kabupaten Pamekasan)
• Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Ponorogo)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pelanggaran Atas Penilaian Jaminan Dalam Pengikatan Kredit Oleh Jasa Penilai Publik (Studi di CIMB Niaga Kab Jember)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Berupa Piutang Yang Dijaminkan Ulang (Studi di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lessor Ketika Lessee Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Toyota Astra Financial Services Kota Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ajaran Perguruan Kebatinan Jawa Di Kota Madiun Dan Kabupaten Madiun
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Kbpr Eka Usaha Jember
• Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Bangunan Tanpa Izin Di Bantaran Sungai Brantas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Dan Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kantor SATPOL PP Kota Kediri)
• Pelanggaran Usaha Food Truck Terkait Tidak Dipunyai Tanda Daftar Usaha (Tdu) Yang Diwajibkan Sesuai Pasal 31 Huruf G Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kota Malang)
• Pembatalan Peraturan Desa Cacat Yuridis Karena Tanpa Klarifikasi Bupati (Kajian Terhadap Peraturan Desa Yang Cacat Yuridis)
• Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Ma Nomor 385 K/Ag/2009)
• Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat
• Pembatasan Dan Pengaturan Jarak Antara Pasar Tradisional Dan Toko Modern (Studi Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)
• Pemberdayaan Nelayan Melalui Pembiayaan Program Kredit Kemitraan Pada Sektor Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Pasal 61 Ayat 2 Undang Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan ,Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Studi Di Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram Unit Cakranegara )
• Pemberian Dana Talangan Refund PT Angkasa Pura II Kepada Maskapai Lion Air Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Toko Di Kota Malang Terkait Dengan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas)
• Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar (Studi Implementasi Pasal 7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame)
• Pemenuhan Hak Konsumen Jasa Pengangkutan Barang Oleh Pelaku Usaha Dalam Hal Pemberian Ganti Rugi Atas Hilangnya Barang Konsumen (Studi Di Jne Agen Galunggung Kota Malang)
• Pemenuhan Hak Perlindungan Dan Keamanan Untuk Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Polres Malang)
• Pemeriksaan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)
• Pemidanaan Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Pencurian Diperberat Yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum ( Analisis Putusan MA NO 1 k/pid/2010 )
• Penahanan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Terhadap Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas (Studi Di Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)
• Penegakan Hukum Pasal 25 (1) Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Di Kota Malang
• Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Bernomor Notifikasi Fiktif (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya)
• Penegakan Hukum Terhadap Izin Perkebunan Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan)
• Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)
• Penegakan Sanksi Administratif Pencemaran Limbah Industri Di Sungai Wangi Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan)
• Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 128 Tahun 2012 Terkait Sertifikat Laik Fungsi (Studi di Kota Jakarta Selatan)
• Penegakkan Hukum Pasal 277 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Penyandang Disabilitas (Studi D
• Penerapan Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Kkp-E) (StudiKasuspadaPerjanjian KKP-E Bank BRI dan Bank Jatim)
• Penerapan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu/Bpm-P2tsp Kabupaten Ked
• Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Pemberkasan Perkara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Tulungagung)
• Penerapan Pasal 134 Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Deteni Yang Melarikan Diri Dari Rumah Detensi Imigrasi (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya)
• Penerapan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang )
• Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Pbi Nomor 13/1/Pbi/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Segmentasi Bank Komersial (Studi Di
• Penerapan Pasal 37 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Kediri ( Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri)
• Penerapan Pasal 40 Ayat 1 Huruf (O) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Klasik Kontemporer (Studi di Kalangan Perajin Batik di Sentra Batik Tulungagung)
• Penerapan Pasal 44 Kuhap Oleh Kejaksaan Melalui Penyimpanan Barang Bukti Berbasis Sistem Teknologi Dan Informasi (Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya)
• Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif (Studi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)
• Penerapan Pasal 54 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Bimbingan Kepada Klien Narkotika Dengan Metode Pasca Rehab ( Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (G) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Pangan Jajanan Krupuk Di Pasar Besar Kota Malang
• Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf E Dan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Jajanan Anak Yang Tidak Bermutu (Studi Kasus Dinas Kesehatan Dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)
• Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir Berdasar Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang)
• Penerapan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor Kp 12 Tahun 2015 Atas Pemungutan Passenger Service Charge On Ticket Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara. (Studi Di Pt. Angkasa
• Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ Pojk.03/ 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administrasi Pasal 44 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi (Studi Di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya)
• Penerapan Sanksi Administratif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang)
• Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)
• Penerapan Sanksi Non Penal Terhadap Pelajar Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Malang (Studi di Unit SATLANTAS Polres Kota Malang)
• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
• Penerapan Small Claim Court Sebagai Upaya Efisiensi Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan (Analisis Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen Klas Ib Dan Pengadilan Negeri Medan)
• Penertiban Izin Pendirian Kafe Berkaraoke Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan
• Penertiban Reklame Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi di Kantor SATPOL PP Kota Kediri)
• Penertiban Rumah Negara Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia Terkait Dengan Surat Izin Penghunian (Studi di Perumahan Negara PT. Kereta Api Indonesia Daop VI Kota Yogyakarta)
• Pengajuan Sui Generis Regime Atas Penggunaan Geo Stationary Orbit Oleh Indonesia Sebagai Negara Dengan Geografi Khusus
• Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Pasal 18 Huruf H Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Yang Tidak Diatur Dalam Vienna Conventionon The Law Of Treaties 1969
• Pengakuan Member Of The Family Serta Batasan Hukum Bagi Pejabat Konsuler Pada Perkawinan Sesama Jenis Berdasarkan Konvensi Wina 1963
• Pengaruh Penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Terhadap Efektivitas Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Malang
• Pengaturan Kewenangan Penyadapan Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Perbandingan Antara Indonesia, Amerika, Dan Australia)
• Pengaturan Media Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
• Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang Dalam Usaha Peningkatan Keselamatan Penerbangan Sipil Di Indonesia
• Pengaturan Pengenaan Pajak Iklan Terhadap Akun Media Sosial
• Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyedia Transaksi Download Aplikasi Berbasis Mobile Seluler Di Indonesia
• Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Dan Pidana Terhadap Pihak Penyedia Jasa Perantara Dalam Pengurusan Pembuatan Surat Izin Mengemudi
• Pengawasan Penempatan Dana Repatriasi Bagi Bank Persepsi Dengan Adanya Kebijakan Tax Amnesty Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.123/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Oleh Tim Teknis Reklame Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Badan Penanaman Modal K
• Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif
• Pengendalian Pencemaran Udara Terkait Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Kampung Melayu (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi)
• Penggunaan Incendiary Weapon Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Berdasarkan The Principle Of Distinction (Studi Kasus Konflik Aleppo Tahun 2016)
• Penggunaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Bidang Pusat Pasar Rakyat Di Dinas Perdagangan Kota Malang)
• Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/Pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. (Studi Di Universitas Bra
• Penguatan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Melalui Pengelola Statuter (Studi Kasus Di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
• Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Sesama Narapidana ( Study Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang)
• Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi di Pengadilan Negeri Malang)
• Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Tempat Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Gangguan / Hinder Ordonantie Di Kota Malang
• Penyediaan Aksesbilitas Pada Bangunan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Universitas Brawijaya Dan Universitas Negeri Malang)
• Penyelesaian Masalah Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Lain (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahtera, Kabupaten Nganjuk)
• Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)
• Penyidikan Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Tembakau Gorilla Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 (Studi Di Badan Narkotika Nasional Pusat)
• Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Mendapatkan Paspor ( Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )
• Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Peran Dinas Sosial Terkait Usaha Preventif Terhadap Berkembangnya Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Malang (Studi Efektifitas Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis)
• Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata Pantai Di Kabupaten Tulungagung
• Pergeseran Paradigma Regulasi Sumber Daya Air Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85 /PUU-XI/ 2013 Mengenai Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air
• Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Suku Polahi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Statis Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Studi Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kediri)
• Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Terhadap Tindakan Penyiaran Kembali Secara Langsung (Real Streaming) Melalui Media Internet (Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),
• Perlindungan Hak Cipta Atas Program Aplikasi Spotify Terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium Melalui Media Sosial (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Perlindungan Hak Cipta Permainan Video Terhadap Pembuatan Video Game Clone (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Amerika Serikat Dan Indonesia)
• Perlindungan Hak Cipta Terkait Ekspresi Budaya Tradisional Labuhan Keraton Yogyakarta Terhadap Pasal 38 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Empiris Di Keraton Yogyakarta)
• Perlindungan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Yang Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
• Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability
• Perlindungan Hukum Atas Hak Memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Warga Binaan Permasyarakatan (Narapidana) Yang Dipekerjakan Di Bengkel Kerja Otomotif Dan Las (Studi Lembaga Permasyarakatan Klas I Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Akibat Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2014/Pn.Im)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Disangkal Oleh Orang Tuanya (Bapaknya) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Disangkal Oleh Orang Tuanya (Bapaknya) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Dark Pool Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Real Estate (Dire) Syariah Oleh Manajer Investasi Dalam Pasar Modal Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Tabungan Dalam Bertransaksi Melalui Penerapan Teknologi Chip Dan Pin Online 6 ( Enam ) Digit Untuk Kartu Atm (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terikat Dalam Perjanjian Kerja Paruh Waktu
• Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terkait Hak Moral Atas Karya Cipta Fotografi Pada Website
• Perlindungan Hukum Bagi Pengangkut Atas Ketidaksesuaian Jenis Barang Yang Dikirim Dalam Perjanjian Pengangkutan (Studi Di Pt. Royal Express Indonesia Kantor Cabang Pusat Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Seluler Telkomsel Dari Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Di Pt Telkomsel Kota Jakarta)
• Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas (PT) Yang Sahamnya Dibeli Dari Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Penerbit Game Online Atas Peredaran Game Online Private Server Yang Tidak Berlisensi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Terkait Klaim Asuransi Tindak Kekerasan Fisik Pada Masa Penempatan (Studi Kasus Di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Taiwan Dan PT. Prima Duta Sejati)
• Perlindungan Hukum Bagi Tuna Rungu Ditinjau Dari Kecakapan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
• Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor Kesenian Rakyat Bantengan Di Malang Raya (Pelaksanaan Pasal 38 (1) Dan (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Band Independent
• Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial (Menurut Uu No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Wipo Performance
• Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Penjualan Database Terkait Data Pribadi Konsumen Di Negara Singapura Dan Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga Dengan Adanya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015,
• Perlindungan Hukum Pegawai PT Askes Yang Dialihkan Hubungan Hukumnya Menjadi Pegawai BPJS Kesehatan
• Perlindungan Hukum Pemegang Polis Bancassurance Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bancassurance
• Perlindungan Hukum Penggunaan Logo Arema Indonesia Dan Arema Cronus Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hak Merek
• Perlindungan Hukum Sarana Kontrol Teknologi Atas Tindakan Unlocking Pada Bundling Mobile Phone Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Akibat Pembatalan Perkawinan Ba’da Dukhul Karena Suami Berpoligami Tanpa Ijin (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl)
• Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan Uu No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Di Amerika Dan Eropa )
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Keadaan Pekerja Perempuan Hamil Di Luar Ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Internet Unlimited Indihome Terkait Pembatasan Kuota Akses Internet Secara Sepihak
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rumah Susun Komersial Dalam Jual Beli Yang Dilakukan Dengan Pengembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dalam Pemberian Pinjaman Dengan Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Lumbung Artho Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Saksi Korban (Ditinjau Dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sa
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Melakukan Hubungan Hukum Dengan CV (Commanditaire Vennootschap) Yang Didirikan Oleh Pasangan Suami Istri
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia keluar Negeri Sebagai Penata Laksana Rumah Tangga Dalam Perjanjian Penempatan TKI (Studi di PT. Bina Dinamita Rama di Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Pekerjaan Dan Jabatan Tertentu (Kajian Yuridis Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri)
• Perlindungan Hukum Terkait Hak Laktasi Bagi Pegawai Wanita Dengan Status Aparatur Sipil Negara (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Permainan Interaktif Elektronik yang Diklasifikasikan ke Dalam Kelompok Usia 18 Tahun atau Lebih yang Mengandung Humor Dewasa yang Berkonotasi Seksual (Analisis Yuridis Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik )
• Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Dana Kas Desa
• Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Mengabaikan Asas Kecermatan
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tukang Gigi Yang Melakukan Kealpaan Dalam Pekerjaannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-X/2012
• Pertanggungjawaban Pidana Multinational Corporation (Mnc) Atas Keterlibatannya Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pada Bank Terkait Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Di Dalam Mesin Anjungan Tunai Mandiri
• Pertanggungjawaban Pidana Pembukaan Lahan Oleh Korporasi dengan Cara Membakar Hutan ( Studi Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
• Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Gading Gajah Afrika Yang Diperjual-Belikan Di Wilayah Republik Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Media Sosial Instagram Yang Mengandung Unsur Pornografi
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Tidak Menghapus Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Tidak Relevan (Kajian Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)
• Pertimbangan Hakim Tentang Penetapan Status Orang Tua Angkat Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Batas Usia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
• Pertimbangan Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penerapan Pidana Yang Tidak Sama Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi
• Pertimbangan Yuridis Bank Dalam Menentukan Cara Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Agunan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Danamon Cabang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk)
• Perubahan Status Perkawinan Sebagai Peristiwa Hukum Yang Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Administrasi Kependudukan (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)
• Perubahan Unsur-Unsur Pasal Dalam Putusan Pengadilan Untuk Mengkualifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Perumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Satwa Langka Yang Dilindungi Dalam Putusan Pengadilan
• Politik Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
• Politik Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
• Pornografi Dalam Kemasan Produk Makanan (Analisis Mie Bikini Dalam Perspektif Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 20
• Pеngеnaan Sanksi Administrasi Tеrhadap Pеlanggaran Kеtеntraman Dan Kеtеrtiban Umum ( Studi Di Kabupatеn Grеsik )
• Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Horisontal Penuntut Umum Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Rekonstruksi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Dalam Tata Kelola Hutan Desa
• Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Ulayat Laut Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulaupulau Kecil Berbasis Nilai Keadilan Sosial
• Sifat Eksekutorial Pada Nota Pemeriksaan Khusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Kajian Yuridis Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
• Sinergi Bumn Menurut Peraturan Menteri Negara Bumn Per-05/Mbu/2008 Jo Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan
• Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Cara Penyertaan Modal Negara Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Mengenai Penyertaan Modal Negara Pada BUMN Tanpa Melalui APBN
• Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Desa
• Status Hukum Pemungutan Margin Keuntungan Atas Perjanjian Jual Beli Dalam Akad Murabahah Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Di
• Studi Normatif Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Terkait Pemberian Kuasa Tertulis Kepada Pria Lain Dalam Mengucapkan Ijab Kabul
• Studi Normatif Sinkronisasi Pembatalan Perkawinan Karena Pelanggaran Atas Perjanjian Perkawinan (Menurut Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 22, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pe
• Studi Normatif Tentang Kewenangan Kekuasaan Orang Tua Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun
• Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil Dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)
• Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Hukum Facility Agent Bank Terhadap Kreditur Atas Tindakan Penyelamatan Kredit Sindikasi Yang Bermasalah
• Tanggung Jawab Hukum Penerit Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran Online
• Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Anggota International Union For Conservation Of Nature ( IUCN ) Terhadap Aktivitas Perdagangan Trenggiling Di Wilayahnya
• Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
• Tanggung Jawab Negara Peluncur Atas Habisnya Masa Pakai (Lifetime) Satelit Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Satelit Negara Lain
• Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Warga Negara Asing Yang Sedang Melakukan Studi Belajar Di Wilayahnya (Studi Kasus Deportasi Mahasiswa Papua Nugini Di Universitas Negeri Malang),
• Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tki Swasta Atas Penempatan Tki Di Negara Tujuan
• Tanggung Jawab Perdata Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech)
• Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Terkait Usaha Pengangkutan Orang
• Tanggung Jawab Perusahaan Otobus Terhadap Barang Bawaan Penumpang Dalam Bagasi Bus (Studi Pada Perusahaan Otobus Gunung Harta Di Kota Malang)
• Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang Bersumber dari Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)
• Tindakan Administratif Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Terbatas (Overstay) (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas III Kediri)
• Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Studi Perbandingan Ketentuan Pemberian Kebiri Kimia Di Indonesia dan Amerika Serikat)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Gay) (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Blitar)
• Tinjauan Yuridis Backdoor Listing Melalui Mekanisme Akuisisi Perusahaan Terbuka Dalam Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlemet (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII) (Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Al-Maslahah)
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tindakan Penggandaan Karya Ilmiah Di Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Terkait Batasan Diskresi Kepolisian
• Tinjauan Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
• Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Perlindungan Merek Terkenal Pada Kasus Merek Bossini Dan Curesonic (Studi Putusan Ma No 211 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Tentang Kasus Merek Bossini Dan Putusan Ma No 462 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Tentang Kasus Merek Curesonic)
• Tinjauan Yuridis Penerbitan Obligasi Daerah Terkait Perlindungan Hukum Pada Investor Atas Risiko Gagal Bayar
• Tinjauan Yuridis Penghinaan Bendera Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
• Tinjauan Yuridis Privacy Policy Pada Online Store Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Ketentuan Di Negara Malaysia Dan Indonesia
• Tinjauan Yuridis Program Televisi Celebrity Lipsync Combat Ditinjau Dari Pasal 1 Angka 1 Dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hakcipta
• Tinjauan Yuridis Protokol Madrid Sebagai Alternatif Pendaftaran Merek Internasional Bagi Indonesia
• Tinjauan Yuridis Putusan Sengketa Merek Terkenal Terhadap Barang Tidak Sejenis Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 Pk /Pdt.Sus-Hki/2016)
• Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundangundangan Di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terkenal Terkait Unsur Persamaan Pada Pokoknya Oleh Merek Pihak Lain Yang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt-HAKI/2014 Tentang Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru)
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan KPPU NO. 19/KPPU-L/2007 )
• Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
• Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo)
• Upaya Penegakan Hukum Dinas Pengairan Kabupaten Malang Terhadap Penggunaan Lahan Sebagai Bangunan Di Sempadan Sungai Seco, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pengairan Kabupaten Malang)
• Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seni Tari Peresean Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Desa Adat Sade Masyarakat Sasak Lombok, Lombok Tengah Ntb)
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Motif Seni Ukiran Kayu Khas Sumenep Dalam Rangka Mencegah Pemanfaatan Tanpa Hak
• Upaya Perpustakaan Umum Kota Batu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Keterlambatan Pengembalian Buku (Studi Penegakan Hukum Administrasi Negara)
• Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Di Kepolisian Resort Kediri)
• Urgensi Kriminalistik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)
• Urgensi Majelis Kode Etik Guru Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Peserta Didik
• Urgensi Pencantuman Klausula Hilangnya Tertanggung Dalam Polis Asuransi Jiwa (Studi Di PT Jiwasraya Cabang Lombok Timur)
• Urgensi Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Penetapan Pajak Karbon (Carbon Tax) dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Perbuatan Stalking Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Penghinaan Terhadap Aliran Kepercayaannya
• Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Urgensi Pengaturan Space Objects (Benda Angkasa) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Aktivitas Ruang Angkasa
• Urgensi Pengaturan Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cybercrime)
• Urgensi Pengaturan Tentang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional
• Urgensi Pengawasan Produk Kredit Online Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Indonesia
• Еfеktivitas Pasal 6 Pеraturan Daеrah Kabupatеn Pamеkasan Nomor 09 Tahun 2004 Tеntang Rеtribusi Pеngujian Kеndaraan Bеrmotor (Studi Di Dinas Pеrhubungan Kabupatеn Pamеkasan)

Tahun 2016

• Akibat Hukum Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Tanah Bersama Dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Jakarta Selatan)
• Akibat Hukum Konflik Peraturan Perundang-Undangan Pada Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Akibat Hukum Operasi Ganti Kelamin Terhadap Keabsahan Perkawinan (Ditinjau Dari Pasal 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Katekismus Gereja Katolik Nomor 369)
• Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi
• Akibat Hukum Pengajuan Gugatan Yang Terpisah Oleh Masing–Masing Pihak Dalam Suatu Perkara Yang Sama Di Pengadilan Hubungan Industrial
• Akibat Hukum Pengambilan Air Tanah Untuk Usaha Perhotelan Di Area Kawasan Wisata Dalam Pengelolaan Tata Ruang Daerah Kota Cerdas
• Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 Dan Nomor 202 Pk/Pdt.Sus/2012)
• Alasan Badan Narkotika Nasional Tidak Menindaklanjuti Adanya Keluarga Pecandu Narkotika Yang Mengabaikan Wajib Lapor (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri)
• Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepak Bola Arema (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang (Studi Di Kota Batu Jawa Timur)
• Analisa Jangka Waktu Penangkapan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Analisa Yuridis Tentang Eksistensi Pidana Mati Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39?Pid.B/2015/Pn Sit),
• Analisis Etis Dan Yuridis Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan Pada Surat Kabar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah
• Analisis Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
• Analisis Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/Pn.Bwi)
• Analisis Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 877k/Pid.Sus/2014)
• Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-Hki/2015 Terkait Penghapusan Merek Yang Tidak Digunakan
• Analisis Yuridis Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan NO.647/Pid.B/2012/PN.KPJ)
• Analisis Yuridis Eksistensi Asas Netral Teknologi Dikaitkan Dengan Asas Kehati-Hatian Dalam Penyelengga-Raan Tanda Tangan Elektronik
• Analisis Yuridis Ketiadaan Klausul Pembagian Risiko Kerugian Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)
• Analisis Yuridis Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Analisis Yuridis Pasal 263 Ayat 2 Huruf (A) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keadaan Baru Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung
• Analisis Yuridis Pasal 65 Ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce
• Analisis Yuridis Pencipta Terkait Dengan Mempertahankan Hak Ekonomi Dan Hak Moral (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor. 08/Haki. Hak Cipta/2015/Pn.Niaga.Sby Dan Putusan Mahkamah Agung No
• Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Belum Inkracht (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tah
• Analisis Yuridis Penetapan Tarif Antara Transportasi Konvensional Dengan Transportasi Berbasis Aplikasi Online (Studi: Pasal 5 Tentang Larangan Perjanjian Penetapan Harga Undang-Undang Nomor 5 Tahun
• Analisis Yuridis Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( Spdp ) Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System
• Analisis Yuridis Prinsip Penetapan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Analisis Yuridis Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska Tentang Putusan Pidana Anak Keterbelakangan Mental Sebagai Pelaku Perbuatan Cabul
• Analisis Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Ri Perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Situs Belanja Online Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Hak Konsumen
• Analisis Yuridis Tentang Cyber Attack Yang Ditujukan Kepada Perusahaan Multi Nasional Menurut Tallin Manual On International Law Applicable To Cyber Warfare
• Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Rumah Sakit Sumber Waras Provinsi DKI Jakarta)
• Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2011/Pn.Mkw Dan Putusan Nomor 281 K/Pid.Sus/2013)
• Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Sudjiono Timan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012 Tahun 2013)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Bentuk Pengaturan Pembelian Saham Sebuah Perusahaan Efek Yang Memiliki Kekosongan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Beredarnya Kue Brownies Dan Coklat Yang Mengandung Ganja Berdasarkan Uu Perlindungan Konsumen, Uu Kesehatan Dan Uu Pangan
• Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Yang Didirikan Melalui Penanaman Modal Asing Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif
• Bentuk Tanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Agen (Studi Diasuransijiwa Perusahaan Asuransijiwabumiputera 1912 Cabangtulungagung)
• Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru)
• Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 PK/Pid/2010 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Atau Menolak Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Acara Perdata
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kepada Oknum Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi Iii Surabaya Nomor: Put/05- K/Pmt.Iii/
• Dasar Pertimbangan Jaksa Pengacara Negara Tidak Mengajukan Gugatan Kepada Ahli Waris Terpidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Blitar)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Saksi Mahkota Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun)
• Dasar Pertimbangan Majlis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Putusan Nomor 5154/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Mlg Ditinjau Dari Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Konsep Maqa
• Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kantor Kepolisian Resort Pasuruan Kota)
• Dekonstruksi Kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian dalam Program Landreform di Indonesia (Studi di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri)
• Dinamika Pengaturan Penyaluran Belanja Hibah Pada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lamongan
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Usia Transisi Anak
• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG T1DAK MEMILIKI MN EDAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2015/PN.Gpr)
• Diversi Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Di Polresta Malang)
• Dokumen Identitas Pelaut Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Abk (Anak Buah Kapal) Indonesia Di Kapal Perikanan Berbendera Asing
• Efektifitas Pasal 5 Huruf A Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Keberadaan Supeltas (Studi Dinas Perhubungan Dan Korp Lalu Lintas Kepolisian
• Efektifitas Pasal 9 Perda Kota Surabaya No 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya)
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 Terkait Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
• Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)
• Efektifitas Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Minimarket Waralaba (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
• Efektifitas Peran Serta Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (Studi Di Desa
• Efektivitas Biaya Lingkungan Dalam Upaya Meminimalkan Pencemaran Lingkungan (Studi Pada Pg Gempolkrep Mojokerto Periode 2013-2015)
• Efektivitas Kewajiban Hakim Dalam Mengupayakan Mediasi Guna Mengatasi Penumpukan Perkara (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas Ib Kota Kediri)
• Efektivitas Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Di Kota Madiun Tahun Pelajaran
• Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga
• Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Dan Biaya Langganan Terhadap Pelayanan Publik Yang Diberikan Oleh Perusahaan Daerah Air Min
• Efektivitas Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perizinan Tempat Kegiatan Pendidikan Ke
• Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 Terkait Dengan Larangan Memasuki Pub, Bar, Klub Malam, Diskotik Bagi Yang Belum Memiliki Ktp Atau Berusia Dibawah 17 Tahu
• Efektivitas Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Di
• Efektivitas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pengujian Kendaraan Mobil Barang Untuk Memenuhi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan(Studi Di Uptd Pe
• Efektivitas Pasal 5 Ayat (1) Huruf C Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosialutuk Masyarakat Prasejarah / Anak Asuh Panti Asuhan Kabupaten Ngan
• Efektivitas Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Terkait Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 7 Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Peletakan Bahan Bangunan Di Pinggir Jalan Dan Trotoar
• Efektivitas Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Warung Internet (Warnet) (Studi Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Jawa Timur)
• Efektivitas Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawas Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Oleh Tukang Gigi ( Studi Di
• Efektivitas Pasal4 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Di Angkutan Umum
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Malang (Studi Di Satlantas Kota Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali
• Efektivitas Penegakan Hukum Adminstrasi Negara Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Surabaya (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Mak
• Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Rambu Perintah Dan Rambu Larangan (Studi Di Satuanlalulintas Kepolisian Resor
• Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006
• Efektivitas Peraturan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemgendalian Serta Pemanfaatan Satwa Dan Tumbuhan (Studi Di Desa Pakisrejo Kecamatan
• Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015 (Studi Di Kantor Bersama Samsat Kenjeran Suraba
• Efektivitas Sistem Rayon dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas dan Daya Minat SMA Negeri Menurut Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Bagi Hasil Tanpa Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
• Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (Studi Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)
• Faktor Penghambat Nazhir Dalam Melakukan Tugas Mengawasi DanMelindungi Harta Benda Wakaf Menurut Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Anak (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri)
• Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Blitar
• Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Sidoarjo)
• Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifitasnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Kembangbilo Kabupaten Tuban
• Fungsi Dan Kewenangan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Wilayah Kerjanya Yang Sudah Terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Kecamatan Sukun Kota Malang)
• Hak Pendidik Dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar Dan Kualitas Mutu Pendidikan Menurut Pasal 12 Ayat (1) Huruf H Perda Kota Malang No 3 Tahun 2014 (Studi Di SMA Panjura Kota Malang Dan Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Hambatan Dalam Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pt. Kaltim Prima Coal (Persero) Berkedudukan Di Kalimantan Timur
• Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Resort Malang)
• Hambatan Kurator Dalam Melakukan Pengurusan Dan/Atau Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya
• Hambatan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Harian Lepas (Studi Di Ud Swd Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)
• Hambatan Pelaksanaan Surat Edaran Pt. Bank Rakyat Indonesia No.S.12–Dir/Adk/05/2013 Tentang Ketentuan Restrukturisasi Kredit Mengenai Restrukturisasi Kredit Modal Kerja Bank
• Hambatan Perolehan Tanah Yang Dikuasai Oleh Perhutani Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lintas Selatan ( Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang )
• Hubungan Hukum Antara Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Perguruan Tinggi Negeri
• Hubungan Hukum Antara Orang Yang Bekerja Pada Rumah Tangga Dan Pemberi Kerja
• Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)
• Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh KUD Dan BUMD Di Kabupaten Blora (Studi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blora)
• Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat(Studi Implementasi Pasal 5 Huruf E Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan)
• Implementasi Kewajiban Pencantuman Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Dan/Atau Dewan Komisaris Dalam Penandatanganan Akta Jual Beli
• Implementasi Kewajiban Peserta Lelang Dalam Melakukan Penawaran Terhadap Obyek Lelang (Studi Di Kantor Balai Lelang Swasta Serasi Kota Sidoarjo)
• Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terkait Pelaksanaan Sidang Permusyawaratan Hakim (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terkait Penggalian Fossil Basaltic Glass (Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang),
• Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten (Studi Di Kantor Sentra Hki Universitas Brawijaya)
• Implementasi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Mengenai Kesamaan Hak Anggota Koperasi (Studi Di Koperasi Kosayu Malang)
• Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Di Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpa
• Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Akta Kelahiran (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Dan Desa Darurejo)
• Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Di Supermarket (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
• Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Irigasi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan)
• Implementasi Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Cacat Produksi Kendaraan Roda Empat Yang Terkena Recall (Studi
• Implementasi Pasal 4 Huruf D Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Pemerintah Kota Surabaya),
• Implementasi Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Kendaraan Bermotor (Studi Di Pt Herona Express Malang)
• Implementasi Pasal 40 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf
• Implementasi Pasal 52 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Di Badan Penyelesaian
• Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)
• Implementasi Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pengendalian Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Situbondo (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Cipta Karya Kabupaten Situbondo)
• Implementasi Pasal 64 Kuhp Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Sony Sandra
• Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (F) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Benar Dalam Brosur Pemasaran Perumahan (Studi Di Pt.Mag Gresik)
• Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelaku Usaha Kerupuk Pasir Yang Tidak Jujur Dalam Pelabelan Komposisi Bahan Pembuat Produk Pa
• Implementasi Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kppbc Tmp A Tangerang)
• Implementasi Peraturan Bersama Nomor: M.Hh- 09.Hm.03.02 Tahun 2011 Dan Nomor: 12/Per-Bnn/Xii/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang)
• Implementasi Perjanjian Lisensi Standar Youtube Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film (Studi Kasus Antara Rumah Produksi Film Want Production Dan Trans Tv)
• Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran)
• Implikasi Calon Tunggal Terhadap Perkembangan Demokrasi Lokal
• Implikasi Hokum Putusan Mk Nomor 85/Puu-Xi/2013 Terhadap Perusahaan Air Minum Secara Komersial (Studi Kasus Di Kabupaten Toraja Utara)
• Implikasi Hukum Reklamasi Gugusan Pulau Di Laut China Selatan Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Kuasa Mengenai Tanah Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1989 K/Pid/2007)
• Implikasi Yuridis Definisi Pelaku Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Negara Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean,
• Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Implikasi Yuridis Kewenangan Pengendali Saham Untuk Mengganti Direksi Di Perusahaan Partisipasi Dalam Konglomerasi Keuangan Pada Lembaga Perbankan
• Implikasi Yuridis Pengaturan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Berdasarkan Prinsip Transparansi Lembaga Keuangan Pasar Modal,
• Implikasi Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 461/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn)
• Implikasi Yuridis Putusan Hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen Terkait Penjatuhan Pidana Percobaan Atau Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Merek
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Infor
• Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri Mengenai Penenganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) SE/6/X/2015 Dalam Kebebasan Berpendapat Di Media Online
• Implikasi Yuridis Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015 Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Penganut Agama Minoritas Di Indonesia
• Indikasi Kekaburan Norma Tentang Penyadapan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Itikad Tidak Baik Terkait Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Kajian Yuridis Malware Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kajian Yuridis Mengenai Asas Fair Use Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Amerika Dikaitkan Dengan Penggunaan Karya Cipta Buku Elektronik (E- Book) Di Indonesia
• Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Dalam Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998,
• Kajian Yuridis Pengaturan Standar Etik Reklame Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame
• Kajian Yuridis Penyederhanaan Prosedur Izin Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
• Keberadaan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Dalam Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Di Oditurat Militer Ii-08 Jakarta),
• Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Akibat Gagalnya Perundingan Dalam Perspektif Kepastian Hukum
• Kebijakan Formulasi Pengaturan Jangka Waktu Perlindungan Bagi Saksi Pelapor (Whistleblower) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
• Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
• Kekosongan Hukum Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Objek Pengungsi
• Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terkait Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut (Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pasal 4 Huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
• Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Dokter Berdasarkan Pasal 187 Kuhap Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Kediri Kelas I-B )
• Kendala Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Di Polres Malang Kota)
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Di Wilayah Polres Blitar Kota)
• Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Pelanggaran Hak Cipta Berupa Tindak Pidana Peredaran Vcd Dan Dvd Film Bajakan (Studi Polisi Daerah Jawa Timur)
• Kepastian Hukum Ahli Waris Transeksual Yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Oleh Pengadilan Negeri Menurut Perspektif Hukum Islam
• Kepastian Hukum Kedudukan Pekerja Sebagai Salah Satu Kreditur Pada Sebuah Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit
• Kepastian Hukum Terhadap Nilai Hak Cipta Sebagai Objek Agunan Dalam Permohonan Pengajuan Kredit Perbankan
• Kepemilikan Merek Perseorangan Yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:08/Hki.Merek/2014/Pn.Niaga.Sby Terkait Kasus Merek Good Day )
• Kesesuaian Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta Menolak Pembatalan Itsbat Nikah Terkait Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/Pa.Jt Dan Putus
• Ketiadaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Penghentian Penuntutan
• Kewajiban Negara Dalam Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Kewajiban Pelaku Usaha Tentang Pencantuman Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Pada Restoran Menurut Pasal 7 B Dan D Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kecamatan Lowokw
• Kewenangan Negara Indonesia dalam Penenggelaman Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Wilayah dan Sumber Daya Perikanan
• Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Perkara Derivatif Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.39pk/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo. Putusan Pengadilan Nia
• Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Memuat Klausula Arbitrase
• Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dan Dewan Jaminan Sosial Nasional Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Klaim Jaminan Pensiun Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Mencapai Masa Iur 15 Tahun
• Komposisi Participating Interest Yang Ditawarkan Kontraktor Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Interpretasi Terhadap Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35
• Konflik Norma Pengaturan Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
• Konflik Pengaturan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Dalam Program Landreform (Studi Terhadap Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dengan Pasal 10
• Konsep Repatriasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana
• Konstruksi Hukum Dalam Penjualan Kendaraan Dinas Berdasarkan Hukum Perikatan (Analisis Pasal 11 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas)
• Kontribusi Scientific Crime Investigation (Penyidikan Berbasis Ilmiah) Sebagai Upaya Penguatan Alat Bukti Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
• Kriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Legitimasi Kekuasaan Rusia Terhadap Crimea Berdasarkan Perspektif Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional
• Makna Beralih Pada Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
• Makna Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dan Kuasa Asuh (Studiperbandinganundang-Undangnomor 1 Tahun 1974 Tentangperkawinandenganundang-Undangnomor 23 Tahun 2002 Junctoundang-Undangnomor 35 Tah
• Model Alternatif Pengaturan Rekrutmen Sekretaris Desa Yang Proporsional Sesuai Dengan Beban Tugas Dan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Model Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Untuk Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum
• Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga Yang Bekerja Di Arab Saudi
• Optimalisasi Fungsi Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan (Studi Di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan)
• Optimalisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Berjalan Pada Kendaraan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Sebagai Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah ( Studi Di Dinas Pendapatan Dae
• Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Studi Di Dinas Pertanian Kota Kediri Dan Dinas Tata Ruang Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri)
• Optimalisasi Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Dinas Peternakan Kabupaten Blitar
• Optimalisasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Izin Tinggal Bagi Mahasiswa Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang)
• Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Pelaksanaan Asas Contradictoire Dekimitatie Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Desa Dumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),
• Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Pekerjaan Akses (Studi Pt.Wahana Era Sejahtera Cabang Malang),
• Pelaksanaan Dispensasi Kawin Dan Implikasi Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro)
• Pelaksanaan Hak Memperoleh Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan. (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Kota Blitar)
• Pelaksanaan Kebijakan Terkait Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah di Kota Probolinggo (studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo)
• Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Berdasar Pasal I Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk)
• Pelaksanaan Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/206/Kpts/414.012/2015 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuabn (Stud
• Pelaksanaan Koordinasiaterkait Monitoring Dan Penangananadampakalingkungan Padaekegiatan Usahaeminyakadanagasabumi Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Dinas Esdm Kabupaten Bojonegoro)
• Pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Terkait Dengan Ijazah Sebagai Syarat Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban),
• Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Penyebarluasan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabu
• Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No:61/Mpp/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrologian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perd
• Pelaksanaan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pemberian Sanksi Menyapu Jalan 500 Meter Bagi Pembuang Sampah Sembarangan (Studi Di Din
• Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Studi Di Gapoktan Kec
• Pelaksanaan Pasal 55 Huruf B Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Kediri
• Pelaksanaan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Dengan Jenis Pelayanan Penjualan Hewan
• Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Pascatransformasi Kelembagaan Pt Jamsostek Menjadi Bpjs (Studi Di Kantor Bpjs Ketenag
• Pelaksanaan Pasal 6 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Madiun (Studi Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah K
• Pelaksanaan Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima
• Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terkait Penghapusan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Samsat Kota Sidoarjo),
• Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Di Pt. Perkebunan Nusantara X Pg. Gempolkrep Mojokerto)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia Terhadap Kosmetik Impor (Studi Di Balai Besar Pen
• Pelaksanaan Pasal 92 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terkait Kewajiban Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Bagi
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Ke
• Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang)
• Pelaksanaan Pembinaan Kesenian Tradisional Bantengan Sebagai Budaya Asli Kota Batu (Studi Pelaksanaan Pasal 11 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kota Batu)
• Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan Dan Makananyang Layak Bagi Narapidana Yang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Pidananya (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang)
• Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Saluran Drainase Dan Plat Dueker Kel. Bunulrejo
• Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Terhadap Indikasi Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Papua Barat (Implementasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi)
• Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara ( Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang )
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di Balai Pemasayarakatan Kelas Ii Bojonegoro)
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Kekerasan Massa (Studi kasus Salim Kancil Lumajang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Pandu Mitra Selaras (Pms) Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terhadap Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) (Studi Pada Pt Industri Kereta Api (Persero) Kota Madiun)
• Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Margin Di Pasar Modal Berdasarkan Peraturan Bapepam V.D.6 (Studi Pt. Bni Securities Cabang Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Kredit Macet dengan Objek Jaminan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Sawojajar
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasal 7 Huruf B Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir (Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Jasa Parkir Oleh Pemerintah Daerah Kabupa
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok (Studi Dinas Kesehatan Kota Surabaya)
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Risiko Non Performing Finance Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Dengan Akad Murabahah Pada Kelompok Usaha Wanita Pra Sejahtera Di Pedesaan (Studi Di Pt. Ba
• Pelaksanaan Sistem Lelang Jabatan Dalam Pengisian Jabatan Struktural Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik
• Pelaksanaan Transparansi Informasi Dalam Kegiatan Structured Product (Studi Di Bank X Kantor Cabang Malang)
• Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Pada Sidang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
• Pelanggaran Dalam Proses Adat Merarik (Kawin Lari) Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2007/Pn
• Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) Yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kediri
• Pelayanan Perizinan Industri Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)
• Pembagian Tanggung Jawab Pemerintah Dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap TKI
• Pembangunan Wisata Air Hangat Brumbung Kabupaten Lamongan (Studi Implementasi Pasal 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)
• Pembatalan Perjanjian Melalui Pengadilan Dalam Perjanjian Yang Memiliki Klausul Arbitrase,
• Pemberian Jaminan Hari Tua Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Pasal 4 Ayat (2) PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
• Pemberian Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resort Malang)
• Pembimbingan Pemasyarakatan Untuk Klien Anak Dengan Menggunakan Metode Teater (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan Shelter Rumah Hati Jombang)
• Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial Melalui Bukti Cuplikan Layar Website,
• Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt Pegadaian Persero Area Malang
• Penanganan Kredit Macet Yang Bersumer Dari Dana Bergulir Di Koperasi Serba Usaha Nurani Rakyat Mandiri Gempol
• Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak)
• Penanggulangan Child Trafficking Di Indonesia Melalui Kerjasama Antar Negara Pihak (States Parties) Berdasarkan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons Especially Women And Chi
• Pendaftaran Tanah Melalui Program Larasita Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Bpn Kabupaten Malang)
• Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Kekerasan (Studidi Kepolisian Resort Kediri)
• Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Kali Surabaya Oleh Limbah Pengelolaan Pabrik Gempolkerep (Studi Kasus Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya)
• Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Terhadap Vespa Gembel (Studi Di Polres Malang Kota)
• Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
• Penegakan Hukum Terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal Dan Izin Usaha Di Kabupaten Tuban (Studi Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanam
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (Thti) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Tni) ( Studi Di Lanud Tni-Au Surabaya )
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bentuk Ledok (Angkutan Barang) Di Tulungagung
• Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Di Kepolisian Resort Malang)
• Penegakan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Obat Pelangsing Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Di Bbpom Kota Surabaya)
• Penegakan Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabay
• Penelusuran Barang Bukti Perjudian Online Yang Menggunakan Sarana Handphone Dan Akun Internet (Studi Pada Kepolisan Sektor Kota Tulungagung)
• Penerapan Deterring Potential Imitators Dalam Pencegahan Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)
• Penerapan Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Terkait Agunan Tambahan Tanpa Perikatan (Studi Di Bank Bri Unit
• Penerapan Pasal 3 Ayat (3) Pojk No. 19/Pojk.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Mengenai Branchless Banking
• Penerapan Pasal 3 Pbi No. 17/10/Pbi/2015 Tentang Loan To Value Untuk Kredit Properti Mengenai Perhitungan Kredit Dan Nilai Agunan Dalam Kredit Rumah Tinggal (Studi Pada Bank Tabungan Negara Cab. Malang)
• Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara Dalam Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Pasurua
• Penerapan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Pembalut Dan Pantyliner Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi Di Yayasan Lembaga Konsu
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pedagang Kaki Lima Yang Memperdagangkan Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal (Studi Kasus K
• Penerapan Pbi No.16/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit (Studi Di Kantor Wilayah Jakarta
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Syariah Dalam Pengawasan Pembiayaan Musyarakah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pomad Kota Bogor)
• Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Toko Bahan Kimia Yang Melanggar Pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Di Kota Malang,
• Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Hotel Tanpa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Studi Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek)
• Penetapan Ulang Status Tersangka Kepada Seseorang Yang Status Tersangkanya Telah Dibatalkan Oleh Putusan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY.)
• Pengajuan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 Pk/Ag/2012),
• Pengalihan Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Kaitannya Dengan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja
• Pengaruh Berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Terhadap Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) (Studi Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Di S
• Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita
• Pengaturan Perpajakan Pada Jenis Investasi Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Dire-Kik) Di Indonesia
• Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Terkait Pencegahan Persebaran Aliran Gafatar (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk)
• Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Studi Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur),
• Pengembangan Ekowisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep (Studi Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009)
• Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Perguruan Tinggi (Studi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mala
• Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Sungai Mojokrapak (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang )
• Penggunaan Metode Hipnosis Forensik Dalam Proses Penyidikan
• Penghapusan Hak Opsi Waris Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl
• Penguatan Badan Legislasi DPR Ri Sebagai Akselerator Pembentukan Undang-Undang Dalam Menunjang Produktivitas Legislasi Di Indonesia
• Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Mediasi (Studi Di Polres Blitar)
• Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (Studi Kasus Sengketa Antara Pt.Saburnaya Melawan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur)
• Penyerangan Israel Terhadap Orang Sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina)
• Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penambang Pasir Tanpa Izin (Illegal) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kediri (Study Di Polres Kota Kediri)
• Penyimpangan Asas Indissolubility Dalam Putusan Perceraian Perkawinan Katolik (Kajian Normatif Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt.G/2014/Pn.Pwi Dan Kitab Hukum Kanonik)
• Penyimpangan Ketentuan Pasal 84 Kuhap Dalam Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Persidangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Dan Matinya Orang Di Lumajang)
• Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
• Peran Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Kabupaten Malang),
• Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Tersangka Yang Kasusnya Direkayasa (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)
• Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyidikan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Kabupaten Ponorogo (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Ponorogo
• Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia
• Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Diversi Terhadap Anak
• Perbandingan Akibat Hukum Terhadap Konflik Norma Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahu
• Perbandingan Kedudukan Hukum Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Pada Anak Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan Dan Hukum Keuangan Negara
• Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek Yang Tidak Digunakan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Dan U.S Trademark Law (Studi Kasus The Cheesecake Factory Melawan Cheese Cake Putusan Mahkamah Agung No. 407/K/PDT.SUS.HKI/2013)
• Perbandingan Pengaturan Kartel Antara Uni Eropa, Indonesia, Dan Beberapa Negara Lain Di Asean (Studi Dalam Perspektif Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan P
• Perbandingan Perlindungan Hokum Bagi Nasabah Bank Dilikuidasi Dan Bank Pailit Dalam Pengembalian dana
• Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Serta-Merta (Analisis Normatif Putusan No. 18/Pdt.G/2003/Pn.Lp, No 343/Pdt/2003/Pt.Mdn Dan No 840 K/Pdt/2015)
• Perencanaan Penetapan Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Kerangka Otonomi Daerah
• Pergeseran Politik Hukum Hak Menguasai Negara (Hmn) Dalam Pengelolaan Negara Atas Sumber Daya Air Pasca Putusan Mk No. 85/Puu-Xi/2013
• Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi (Studi Analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 15 Pera
• Perlindungan Hak Cipta Film Atas Tindakan Pengkomunikasian Film Yang Dilakukan Oleh Situs Penyedia Jasa Unduhan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Isotretinoin Yang Dijual Secara Online Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektr
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Yang Menjadi Objek Rampasan Negara
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Investor Dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah
• Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Beresiko Dan Darurat Berdasarkan Convention On The Rights Of Person With Disabilities
• Perlindungan Hukum Cipta Terhadap Desain Layout Pada Website (Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hukum Folklor Reog Ponorogo Sebagai Ikon Seni Budaya (Tradisional) Unggulan Kabupaten Ponorogo (Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur Dan Grafis Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Para Pihak Terkait Surrogate Mother Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Produk Indikasi Geografis Indonesia (Studi Komparasi Dengan Negara India, Thailand, Dan Malaysia)
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Masuknya Tenaga Kerja Asing Terkait Kesempatan Kerja Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hak Asa
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual ( Studi Di Polres Kabupaten Magetan )
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan (Misleading Advertising) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012)
• Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Terkait Perizinan Dan Pengawasan Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean
• Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Tari Atas Ciptaannya Yang Digunakan Pihak Lain Secara Ilegal KomersiaL (Studi Pelaksanaan Pasal 40 ayat (1) Huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 di Institut Kesenian Jakarta)
• Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Pengguna Sosial Media Di Amerika Serikat Dan Indonesia Terkait Targeted Advertising
• Perlindungan Hukum Terhadap Tahura R. Soerjo Beserta Konservasi Sumber Daya Alamnya (Studi Di Upt Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo)
• Perlindungan Hukum Terhadap Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dari Kegiatan Eksploitasi Lingkungan Berdasarkan Prinsip Berkelanjutan Ekologi (Studi Kasus Pulau Sempu Kabupaten Malang)
• Perlindungan Konsumen Atas Penarikan Barang Oleh Jasa Penagih Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Analisisputusan Mahkamah Agung Nomor 328k/Pdt.Sus-Bpsk/2014 Dan Nomor 572k/Pdt.Sus-Bpsk/2014)
• Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Angkatnya
• Permohonan Kepailitan Perusahaan Efek Oleh Subyek Hukum Perorangan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Persepsi Dan Tindakan Kepolisian Dalam Memberikan Hak Utama Pengguna Jalan Dan Pengawalan Kepada Peserta Konvoi Motor Besar (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)
• Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Atas Wanprestasi Terhadap Pemodal Pasca Pemidanaan Terhadap Pengurus Koperasi
• Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Putukrejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)
• Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang)
• Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menganjurkan Saksi Dari Pihak Klien Untuk Memberikan Keterangan Palsu Di Depan Sidang Pengadilan
• Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Nama Akun (Account Name) Pada Jejaring Sosial (Social Networking) Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Terkait Dengan Pengelolaan Limbah Infeksius (Menurut Ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 103 Jo. Pasal 116 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Transfer Pricing Di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Tentang Kasus Penghindaran Pajak Asian Agri Group)
• Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Prostitusi Online Dalam Perspektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik D
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia
• Pertimbangan Bank Dalam Memberikan Kredit Mikro Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tanpa Dibebani Hak Tanggungan (Studi Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Sulfat, Malang)
• Pertimbangan Yuridis Penyidik Pada Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Di Satuanresersekriminalkepolisianresor Malang Kota)
• Perwujudan Asas Proporsinalitas Dalam Kontrak Pemain Dengan Klub Sepak Bola Profesional Persik Kediri
• Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
• Pihak Pemohon Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyitaan
• Pihak Pemohon Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyitaan
• Pihak Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Lembaga Penjamin (Analisis Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Panjaminan)
• Pola Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Jembrana Dengan Japan International Training Cooperation Organization,
• Politik Hukum Menurut Para Ahli (Studi Komparatif Untuk Menentukan Definisi Yang Ideal)
• Politik Hukum Nasional Terhadap Gerakan Pramuka (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka)
• Politik Hukum Pengaturan Reklamasi Teluk Benoa (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan)
• Potensi Pemalsuan Data Pada Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
• Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya Perma No.1 Tahun 2016
• Prostitusi Terselubung Dan Perdagangan Orang Dalam Kalangan Sales Promotion Girl (Spg) (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya),
• Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut Illegal Di Sumenep (Studi Putusan Nomor.46/Pid.Sus/2013/PN.Smp Dan Nomor.248/Pid.Sus/2013/PN.Smp.)
• Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Peretasan Website Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono
• Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
• Reformulasi Pengaturan Hukum Tentang Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• Reformulasi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Reformulasi Penggunaan Single Economic Entity Doctrine Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Refraksi Yuridis Pada Penetapan Program Legislasi Nasional Di DPR RI
• Rekonstruksi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Islam
• Relevansi Atas Ratifikasi Konvensi Ilo Nomor 187 Tahun 2006 Tentang Landasan Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
• Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo)
• Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (SMS) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Salah Satu Syarat Pendaftaran Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (1) Huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98
• Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Dana CSR Dalam Pembangunan Taman Terhadap Kerusakan Lingkungan Kota ( Studi Kasus Pembangunan Taman Kota Malang Oleh PT Bentoel
• Tanggung Jawab Hukum Pihak Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Atas Kesalahan Informasi Oleh Agen Yang Merugikan Pihak Tertanggung (Studi Di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Malang)
• Tanggung Jawab Pihak Debitur Pada Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Paulus Oliver Yoesoef S.H.)
• Tanggung Jawab PPATS Terhadap Pelanggaran Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peratura
• Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Terhadap Tindakan Ultra Vires Dalam Pemberian Kredit Fiktif (Studi Kasus Di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo)
• Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Hak Konsumen Pengguna Kereta Api Yang Menggunakan Kereta Api Persambungan (Studi di Stasiun Gubeng Surabaya)
• Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas (Acess To Justice Dalam Pendidikan Tinggi)
• Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ( Studi Di Polres Malang, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur)
• Tinjauan Yuridis Dan Etis Terkait Media Cetak Yang Mempublikasikan Prediksi Kemenangan Dari Situs Judi Bola
• Tinjauan Yuridis Jangka Waktu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum
• Tinjauan Yuridis Klemensi Sebagai Upaya Untuk Melakukan Permohonan Keringanan Hukuman Oleh Terdakwa Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor Perkara 705/Pid.B/2015/Pn.Btm)
• Tinjauan Yuridis Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Jenis Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Nomor540K/Pdt.Sus/2010)
• Tinjauan Yuridis Penguatan Surat Keterangan Waris Di Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor
• Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kreditur Dengan Pihak Ketiga (Jasa Penagih) Didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Analisis Isi Kontrak Pada PT. Mandiri Tunas Finance)
• Tinjauan Yuridis Tindakan Insider Trading Oleh Secondary Tippee Terkait Transaksi Efek (Studi Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)
• Transparansi Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman),
• Tugas Dan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak
• Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
• Tying Arrangement Pada Perjanjian Lisensi Menurut Peraturan Kppu Nomor 2 Tahun 2009 (Studi Perbandingan Dengan Chapter 1 U.S. Code Title 15 Commerce And Trade)
• Uji Kelayakan Bus Antar Kota Dalam Trayek (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang Dan Terminal Landungsari)
• Upaya Dinas Pasar Kota Malang Dalam Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Pasar Di Kota Malang
• Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Puu-X/2012 )
• Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anggota Dan Non Anggota Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Perdana Surya Utama Yang Melakukan Wanprestasi ( Studi Kasus Bmt Perdana Surya Utama Kota Malang),
• Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Prostitusi Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta)
• Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang ? Undang Perlindungan Konsumen,
• Upaya Pelestarian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Meracuni Jukut Di Tenggarong, Kutai Kartanegara ( Studi Di Tenggarong, Kabupaten Kutaikartanegara)
• Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Menangani Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013
• Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Yang Telah Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Di Pt. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kota Malang)
• Upaya Penanggulangan Kerusakan. Lingkungan Pantai Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Lamongan)
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Daerah Pariwisata. (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu Dan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Wisata Batu)
• Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Teknik Penyamaran Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo)
• Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tah
• Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Gendam (Studi Di Polresta Malang)
• Upaya Polri Di Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Bidang Prostitusi Yang Mempergunakan Data Elektronik (Study Di Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya),
• Urgensi Dan Dasar Pemikiran Hukum Suara Sebagai Unsur Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Komparatif Antara Undang-Undang Merek Indonesia Dan Singapore)
• Urgensi Hakim Memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Pada Proses Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali
• Urgensi Penggunaan Standar Pemidanaan Dalam Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana (Studi Di Kejaksaaan Negeri Kepanjen),
• Urgensi Syarat Kedudukan Dominan Dalam Tying Agreement Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Study Perbandingan Hukum Pe
• Wujud Asas Kepatutan Terkait Batas Usia Pada Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 01/Pdt.P./2012/Pa.Ktg.),

Tahun 2015

• Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No.04/PDT.G/2010/PN.PCT)
• Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali,
• Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan
• Alasan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tidak Mencantumkan Nama Ayah Dalam Penerbitan Akta Kelahiran
• Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban Yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 1891 K/Pid.Sus/2012 Tentang Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama
• Analisis Normatif Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Butir A Uuri No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikandalam Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.Sus/2012/Pn.Sgr. Terkait Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia
• Analisis putusan praperadilan nomor 31/PID.PRAP/2014/PN.JKT.SEL. Tentang penghentian penyelidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan
• Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,
• Analisis Yuridis Mengenai Cyber-Attack Dalam Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Cyber-Attack Negara Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Negara Iran P
• Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Ix/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan
• Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/Pn.Bgl Tentang Tindak Pidana Perkosaan
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 794/Pid.Sus/2014/Pn.Kpn Mengenai Penerapan Pasal 83 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pe
• Analisis Yuridis Syarat Baru Dan Unik Dalam Pengujian Varietas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia
• Batik Khas Sidoarjo Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Hak Cipta Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Perajin Batik (Studi Yuridis Empiris Dalam Pelaksanaan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Repu
• Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat (Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
• Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online,
• Cost Recovery Dalam Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kontrak Internasional
• Cuti Menjelang Bebas Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Kota Pasuruan),
• Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi di Lapas Kelas II A Denpasar),
• Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Pengangkatan Anak (Analisis Yuridis Terhadap Penetapan
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Terpidana Dokter Yang Melakukan Kelalaian Pada Tingkat Kasasi Dan Peninjauan Kembali
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol ( Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan PN. Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Pada Putusan Bebas. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2263 K/Pid.Sus/2011)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas,
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmiah
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam
• Dasar Pertimbangan Jaksa Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)
• Dasar Pertimbangan Penyidik Menolak Dan Menerima Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Perkosaan Anak (Studi Di Polresta Malang
• Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT ( Studi di Polresta Malang),
• Dasar Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Penutupan Lokasi Prostitusi Di Kabupaten Malang
• Dikabulkannya Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor.03/Pdt.G/ 2013/Pn.Bky)
• Dinamika Mutasi Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo
• Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)
• Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Anak Di Indonesia
• Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terkait Dengan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat (Studi Di Bappeda Dan Dkp Kot
• Efektifitas Pasal 2 Permendag Ri No.: 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Permendag Ri No.: 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Mengenai Pemberian Siup Pada Usah
• Efektifitas Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan
• Efektifitas Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Berkaitan Dengan Prospektus (Studi Di Sentra Investasi Danareksa Malang)
• Efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Tes Kemampuan Agama Islam Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP Dan SMA
• Efektivitas Pasal 7 Huruf (I) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Penempelan Poster Liar Di Kota Malang (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan T
• Efektivitas Pasal 81 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum (Studi Di Dinas Perhub
• Efektivitas Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Dan Ke
• Efektivitas Pelaksanaan Withholding System Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Di Universitas Brawijaya
• Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Ttidak Mampu Oleh Advokat
• Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri)
• Efektivitas Pengaturan Kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Iujk) Bagi Sub-Kontraktor Penyedia Usaha Jasa Konstruksi (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik)
• Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Kediri (Studi Di Kota Kediri)
• Efektivitas Upaya Penyelesaian Hukum Non-Litigasi Pada Pinjaman Bermasalah Yang Berbasis Tanggung Renteng (Studi Di Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur Di Kota Malang)
• Eksistensi Hutan Adat Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Implikasi Hukum Pengaturan Hutan Adat Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No
• Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Faktor Kriminologis Penyebab Penyalahgunaan Obat Keras Artane (Pil Double L) (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kediri)
• Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Di Kota Malang),
• Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kepemilikan SIM Oleh Anak ( Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang)
• Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto)
• Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam
• Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran
• Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengaturan Rasio Nilai Kredit (Loan To Value) Dalam Kepemilikan Rumah Sederhana (Studi Di Pt. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Kendari Dan Pt. Zarindah Perdana Ca
• Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Secara Gratis Di Kota Malang
• Hambatan Hukum Dalam Pengalihan Aset Hak Atas Tanah Perseroan Terbatas Terkait Status Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Developer ( Studi Kasus di PT. Syirkah Usaha Bersama )
• Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
• Hambatan Pelaksanaan Pembagian Warisan (SANGKOLAN) Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi di Masyarakat Adat Desa Talang Kabupaten Sumenep)
• Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/Dsn-Mui/Iii/ 2008 Tentang Rahn Tasjily Di Pe
• Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kediri Kota),
• Implementasi Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang )
• Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Di Polres Madiun Kota)
• Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi Di Jejaring Sosial Instagram
• Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Kendaraan Yang Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang ( Studi Di Upt Llaj Ka
• Implementasi Pasal 144 Kuhap Tentang Perubahan Surat Dakwaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem
• Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Terbatas Merokok (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulu
• Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi di CV. Sejahtera Abadi dan PG. Krebet Baru Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Dengan Manfaat Dan Informasi Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja (Studi Bpjs Kesehatan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum ( Stu
• Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Ponorogo
• Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi Di Dinas Pendapatan Kota Kediri)
• Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sidoarjo Mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo
• Implementasi Pasal 59 Huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 Terkait Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
• Implementasi Pasal 6 Uu No. 30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Adat (Studi Di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali)
• Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Pokok (Studi Di Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang)
• Implementasi Penetapan Harta Gono-Gini Dalam Perkara Ijin Poligami Menurut Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Angka 9 Dan 10 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang Klas
• Implementasi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jom
• Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri),
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Stud
• Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan)
• Implementasi Sanksi Adat Perkawinan Silariang Pada Masyarakat Suku Kajang ( Studi Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)
• Implikasi Norma Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet
• Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Kekuasaan Pembentukan Undang-Undang
• Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013 Terhadap Badan Hukum Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xi/2013 Terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Bumn Dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance
• Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Oleh Masyarakat Melalui Transparansi Pengawasan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tulungagung
• Jenis Dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Dalam Pasal 100 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
• Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia)
• Kajian Normatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Bnn Dan Penyidik Polri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika
• Kajian Normatif Perlindungan Identitas Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Konvensi Hak Anak Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kajian Tentang Guru Yang Dipersenjatai Dalam Konflik Bersenjata Kajian Tentang Guru Yang Dipersenjatai Dalam Konflik Bersenjata Di Pakistan
• Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Kajian Yuridis Pasal 9 Ayat (4) Huruf B Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
• Kajian Yuridis Pasal 93 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dikaitkan Dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial
• Kajian Yuridis Tentang Larangan Penyebarluasan Produk Pornografi Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Uu No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-X/2012)
• Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Diberikan Melalui Teleconference Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)
• Keabsahanperkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Kebijakan Depenalisasi Tentang Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Kebijakan Hukum Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Kediri (Studi Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 Di Badan Kepe
• Kebijakan Hukum Pidana Pembatasan Transaksi Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Legislasi Tentang Penggunaan Handheld Stun Gun Sebagai Senjata Pertahanan Diri/Self Defence Bagi Warga Sipil,
• Kedudukan Hukum Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Kedudukan Kreditur Kredit Usaha Kecil Pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Dalam Proses Kepailitan Debitur
• Kedudukan Negara Sebagai Salah Satu Kreditur Atas Piutang Berupa Tagihan Bea Masuk Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013)
• Kedudukan Saksi A De Charge Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination
• Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kabupaten Ponorogo)
• Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Iiik/Pid.Sus/2012 Berdasarkan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 76 Dan 79 Huruf C Undang Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yang Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-V/2007
• Kekuatan Pembuktian Surat Elektronik (E-Mail) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata
• Kelayakan Gaji Dokter Rumah Sakit Swasta Tipe B Rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 (Studi Di Rumah Sakit Muhamma
• Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Anak Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kejaksaan Negeri Pasuruan)
• Kendala Melakukan Wewenang Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terkait Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Di Polres Malang Kota)
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polrestabes Surabaya)
• Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri)
• Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor,
• Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1997 Jo.Inomor 15 Tahun 1997 Danlnomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rss Dan Rs (Analisis Atas Terjadinya Kekaburan Hukum )
• Kesesuaian Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri
• Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/Pdt/2009),
• Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia
• Keterkaitan Posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Pihak Dalam Upaya Keberatan Dengan Penerapan Azas Audi Et Alteram Partem (Analisis Yuridis Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
• Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase ( Studi Kasus Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dengan Pt Berkah Karya Bersama )
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap UUD NRI 45 Berdasarkan Putusan No.33/PUU-IX/2011
• Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Menindaklanjuti Keluhan Masyarakat Akibat Perbuatan Maladministrasi Aparat Pemerintahan Daerah (Studi Di Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Diy)
• Klausula- Klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)
• Konsepsi Penggantian Kerugian Atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Yang Tidak Sesuai Dengan Rtrw (Kajian Terhadap Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
• Konsistensi Fatwa Dsn No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah Terhadap Pasal 1 Angka 1 Dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
• Konsistensi Substansi Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Dengan Pasal 4 Ayat (1) (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang Bilyet Gir
• Konsistensi Tentang Pengaturan Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia
• Kritik Atas Prinsip Obyektivitas Berbasis Grundnorm Dalam Teori Hierarki Norma (Studi Perbandingan Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia dan Jerman)
• Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 191/Pid.B/ 2010/ Pn.Ta Dan 200/ Pid.B/ 2011/ Pn.T
• Legal Standing Organisasi Yang Tidak Berbadan Hukum Sebagai Termohon Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi
• Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 9 tahun 2013)
• Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Mekanisme Musyawarah Dalam Penyerahan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Usaha Perkebunan (Studi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan)
• Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa
• Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa,
• Modus Operandi Anak Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)
• Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Di Polres Malang )
• Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian
• Optimalisasi Fungsi Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar Sebagai Lembaga Pengawas Fasilitas Publik Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
• Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronika (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
• Optimalisasi Hak Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Dalam Memungut Retribusi Usaha Perikanan Di Kabupaten Gresik (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik)
• Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Akta Kelahiran Berazaskan Domisili (Studi di Kantor Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)
• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 (Studi Di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabup
• Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kios – Kios Di Kota Malang ( Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dan Satuan Polisi Pamong Praja )
• Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Melalui Perjanjian Pemanfaatan Ruang Berbasis Regulasi Hijau Di Kabupaten Bekasi
• Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Melalui Perjanjian Pemanfaatan Ruang Berbasis Regulasi Hijaudi Kabupaten Bekasi
• Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) Dalam Penyelesaian Sengketa
• Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
• Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak
• Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Tentang Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di
• Pelaksanaan Diversi Pada Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Polres Kota Kediri)
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Malang)
• Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Kekayaan Debitor Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Di Kota Malang ( Studi Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (2) Huruf M Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012)
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan
• Pelaksanaan Hak-Hak Anak Sebagai Ndak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Rembang
• Pelaksanaan Pasal 18 Huruf (C) Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Terkait Pemeliharaan Pengawasan Pengendalian Dan Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum Dan Dekorasi Kota (Studi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan di Kota Kediri )
• Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin (Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 4 Huruf d Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (Studi pada Terminal Hamid Rusdi Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 6 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Pembaharuan Kartu Keluarga
• Pelaksanaan Pasal 7 Butir 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 Terkait Dengan Perizinan Guest House ( Studi Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 7 Peratran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di Polres Kediri)
• Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Mojokerto
• Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Penambang Tanpa Izin Di Kabupaten Tuban
• Pelaksanaan Pasal 9 Huruf (B) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Secara Online Sebagai Wujud E-Government (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kantor Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara)
• Pelaksanaan Pelayanan Pdam Kota Malang Dalam Penyediaan Air Bersih Yang Sehat Berdasarkan Peraturan Direksi Pdam Kota Malang Nomor U/06 Tahun 2010
• Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Panti Pijat Kota Kediri (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri
• Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran (Studi Di Kantor Bpn Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Skala Kecil Perluasan Area Perlindungan Situs Candi Kedaton/Sumur Upas Di Kabupaten Mojokerto
• Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dari Pusat Ke Daerah Di Kota Kediri (Studi di Dinas Pendapatan di Kota Kediri)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kewajiban Perusahaan Untuk Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo)
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kediri)
• Pelaksanaan Pengujian Substantif Dalam Permohonan Merek Sebagai Dasar Penentuan Tidak Ada Persamaan Pada Pokoknya Dan/Atau Keseluruhan ( Studi Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Te
• Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Pns) Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Nege
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (Sid)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kediri)
• Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bank Akibat Gagal Sistem Pada Transfer Dana Melalui Sistem Kliring (Studi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk )
• Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang
• Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Di Lingkungan Prajurit Tni Ad Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Bajra Yudha
• Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya
• Pemanfaatan Alokasi Dana Untuk Memajukan Usaha Perikanan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik Dan Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliti
• Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas
• Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Analisis Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Timor-Timur Pada Tahun 1999),
• Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Ditempatkan Di Rumah Tahanan Negara Kaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangil)
• Pembuktian Unsur Kesalahan Dan/Atau Kelalaian Pihak Pln Atas Pemadaman Listrik Yang Merugikan Pihak Konsumen (Kajian Yuridis Pasal 29 UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Pasal 4 UU No
• Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Mahasiswa Dari Keluarga Miskin (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Di Universitas Brawijaya)
• Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Usaha Dagang Yang Tidak Mempunyai Izin Usaha (Studi Di Ud Tri Mulya Onix Kabupaten Tulungagung)
• Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt
• Penanganan Fasilitas Kredit Multiguna Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Pt Bank Jatim Tbk. Kantor Cabang Malang)
• Penanganan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ( Studi Di Polres Blitar Dan P2tp2a Kabupaten Blitar )
• Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim (Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang)
• Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Akibat Force Majeure Bencana Alam Gunung Kelud ( Studi Di Bank Muamalat Cabang Kediri )
• Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Diluar Pelaksanaan Tugas Jabatan Oleh Oknum Polri
• Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis Carnophen Di Kalangan Nelayan (Studi Di Polres Lamongan)
• Penegakan Hukum Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 Terkait Overcapacity Dalam Angkutan Kota (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul ( Studi Di Satua
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resort Jombang Jawa Timur)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit Hki, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi Dan P
• Penenggelaman Kapal Penangkap Ikan Yang Berbendera Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Menurut Hukum Laut Internasional
• Penerapan Ketentuan Pidana Terkait Larangan Penggunaan Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Hewan Dalam Kegiatan Kerapan Sapi
• Penerapan Pajak Konser Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Huruf B Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Malang (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang)
• Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukom
• Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Me
• Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)
• Penerapan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minuman Keras (Studi Kasus Di Kabupaten Malang)
• Penerapan Prinsip Fair Use Dalam Hak Cipta Terkait Dengan Kebijakan Perbanyakan Buku Di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia Nomor
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat Melalui Surat Pernyataan Di Koperasi (Studi Di Koperasi Pedagang Pasar Subur Kota Blitar)
• Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Pihak Bank Dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya)
• Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening Untuk Penipuan Melalui Online Shop (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kawi Malang)
• Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Yang Melakukan Pelanggaran Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)
• Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Aturan Mengenai Disiplin Kerja (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)
• Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor 188.45/469/35.73.112/2012 Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030
• Penerbitan Izin Pertambangan Yang Tidak Sesuai Dengan Perda Rtrw Kabupaten Pasuruan (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Dan Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan)
• Penerimaan Dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)
• Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/Pn.Ska Dan Nomor 375/Pdt.P/2013/Pn.Ska)
• Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 Uud 1945
• Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)
• Pengambilalihan Perseroan Terbatas Bidang Penyiaran Sesuai Hukum Positif Indonesia
• Pengaruh Bahan Organik Terhadap Sifat Fisik Tanah Dan Pertumbuhan Ubi Jalar (Ipomoea Batatas L.) Pada Contoh Tanah Dari Entisol Ngrangkah Pawon
• Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Oleh Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Australia
• Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Laut
• Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
• Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Pengaturan Pola Koordinasi Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank
• Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Kabupaten Jombang),
• Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Terkait Penagihan Pajak Restoran Di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)
• Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)
• Pengembangan Ekowisata Daerah (Studi Pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pada Dinas Pariwisata
• Pengembangan Ekowisata Daerah (Studi Pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pada Dinas Pariwisata
• Pengendalian Iklan Produk Tembakau Atau Rokok (Kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Pasal 26 Dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan
• Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza
• Penggunaan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan Dalam Persfektif Kriminologis (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan)
• Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan
• Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid. B/2014/PN. Bkl)
• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Menerbitkan Perizinan Di Kota Kediri (Studi Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di Pt Imms Cabang Lumajang)
• Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Pada Pt. Raksa Pratikara Berdasarkan Kontrak Dan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
• Penyelesaian Sengketa Pers Dengan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Perspektif Hukum Pers
• Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Balikpapan Dalam Penindakan Tindak Pidana Pencurian Pohon Gaharu Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain
• Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan Industri Rumah Tangga Yang Mengandung Pewarna Berbahaya
• Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Terhadap Anak Didik
• Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil Dan Menengah(Studi Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)
• Peran United Nations Peacebuilding Commision ( Unpbc ) Dalam Upaya Menerapkan Post Settlement Peacebuilding Dan Sustainable Peace Di Liberia Sebagai Post Conflict Area
• Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Polres Probolinggo)
• Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)
• Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Pemberatan (Pembegalan Motor) (Studi Di Polsek Curug Tangerang)
• Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Upaya Mogok Kerja
• Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/
• Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget Dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/Pn.Niaga.J
• Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Korelasinya Dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N
• Perkawinan Online Ditinjau Dari Rukun, Syarat Dan Prosedur Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam
• Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang
• Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Kolektif Film Pendek (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan
• Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Kwsu Setia Budi Wanita Jawa Timur
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Yang Menggunakan Tenaga Penagih Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Dokter Melalui Reformasi Standar Pelayanan Kedokteran Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam V.D.6
• Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi Di Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)
• Perlindungan Hukum Bagi Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Dinas S
• Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Secara Perdata Atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan
• Perlindungan Hukum Bagi Petani Atas Akses Air Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca Oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Menjadi Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
• Perlindungan Hukum Buruh Migran Indonesia Di Taiwan (Berdasarkan Recruitment Agreement Between Indonesia Labor Agency (Pjtki/Pptkis) And Taiwanese Labor Agency )
• Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Di Rsud Gambiran Kediri)
• Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur)
• Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Di Indonesia (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/Kppu-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Di Polres Nganjuk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan Isis Di Irak Dan Suriah
• Perlindungan Hukum Terhadap Dosen Dengan Status Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online
• Perlindungan Hukum Terhadap Partisipan Pasca Diblokirnya Situs Manusia Membantu Manusia (Mmm) Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktek Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek
• Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 Uu Nomor 28 Th 2014 Tentang Hak Cipta)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perwakilan Konsuler Berdasarkan Konvensi Wina 1963 (Studi Kasus Penyerangan Terhadap Perwakilan Konsuler Amerika Di Turki Pada Tahun 2015),
• Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH APIK Jakarta)
• Perlindungan Kawasan Karst Kabupaten Malang Menurut Pasal 68 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
• Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
• Perlindungan Nama Domain dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,
• Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Disnakertrans Kab
• Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama ( Studi Dalam Prespektif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dan Penetapan Pengadilan Neger
• Permohonan Restitusi Dalam Surat Tuntutan Jaksa Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
• Perspektif Para Pengelola Tempat Usaha Dan Pelaku Usaha Atas Larangan Pembiaran Penjualan Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta (Studi Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak C
• Pertanggungjawaban Korea Selatan Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar Amerika Serikat
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Internet
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi Di Bbpom Surabaya)
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Yang Terkait Dengan Kegagalan Dalam Pembangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012)
• Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn
• Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penyalahgunaan Produk Turunan Narkotika
• Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia
• Perumusan Kembali Norma Kejahatan Politik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Sebagai Upaya Untuk Kepastian Hukum
• Politik Hukum Konstitusi Ekonomi Di Indonesia (Studi Pergeseran Paradigmatik Pasal 33 Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan)
• Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
• Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)
• Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang),
• Problematika Hukum Pengaturan Rumah Negara (Inkonsistensi Pasal 51 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 17 Ayat (1) Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005)
• Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan
• Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam pembaharuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
• Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,
• Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika
• Sentralisasi Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)
• Serangan Bersenjata Kesultanan Sulu Terhadap Wilayah Sabah Malaysia Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional
• Sinkronisasi Pelaksanaan Diversi Mengenai Persyaratan Diversi Dalam Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
• Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Di Kph Bojonegoro Perum Perhutani Unit Ii Jawa Timur Dan Kepolisian Resort Bojonegoro)
• Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji
• Status Keabsahan Perkawinan Dengan Mahar Yang Dibuat Dalam Bentuk Hiasan (Studi Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang)
• Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 (Studi Di Kabupaten Jombang)
• Studi Tentang Sikap Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Wajib Militer Warga Negara Indonesia Di Singapura
• Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Terhadap Rahasia Bank
• Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat Dikeluarkannya Sertipikat Ganda Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo)
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Studi Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo)
• Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek Terhadap Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Penawaran Umum (Analisis Proses Privatisasi Pt. Garuda Indonesia Tbk)
• Tanggung Jawab Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan Dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api
• Tanggungjawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
• Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro)
• Terobosan Hukum (Rule Breaking) Dalam Menciptakan Putusan Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)
• Tindak Kekerasan Yang Mengatas Namakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a Kuhp
• Tinjauan Yuridis Isi Percakapan Blackberry Messenger (BBM) Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)
• Tinjauan Yuridis Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Dan Penggunaan Merek So Kressh
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim menolak Gugatan dan Memberikan Kompensasi Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama
• Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan
• Tinjauan Yuridis Urgensi Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Di Bidang Perbankan
• Tinjuan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. Telkomsel berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota Dpr Dan Dprd Yang Demokratis Dan Terbuka
• Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)
• Upaya Bank Dalam Penanganan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Tebu Yang Bermasalah (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun)
• Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Yang Bersumber Dari Dana Bergulir Di Kota Mojokerto (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota M
• Upaya Kepolisian Dalam Menertibkan Pelaku Usaha Rental Film Yang Menyewakan Film Tanpa Lulus Sensor
• Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Komunitas (Studi Di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang)
• Upaya Konsumen Dalam Menuntut Ganti Rugi Dari Pemalsuan Merek Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Dalam Prespektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Di Kota Malang
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar)
• Upaya Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Sms (Short Messages Service) Berdasar Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Polresta Mala
• Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Daerahnya (Studi Di Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik Dan Di Desa Lumpur Kecamatan Gresik)
• Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan Pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri
• Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul Kediri Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
• Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri Dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencuria Dengan Kekerasan Di Minimarket (Studi Di Polres Malang)),
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pengerusakan Terhadap Barang Yang Dilakukan Oleh Anggota Perguruan Pencak Silat ( Studi Di Plres Tulungagung, Persaudaraan Setia Hati Terate Tulunga
• Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Di Polresta Malang)
• Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk)
• Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Apel Batu (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)
• Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pemilik Rumah Dalam Mencegah Kerugian Akibat Wanprestasi Penyewa Dari Kebiasaan Masyarakat Adat Batak (Studi Kasus Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
• Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota
• Upaya Unit Pengelola Pasar Daerah (Uppd) Pasar Lawang Kabupaten Malang Dalam Merealisasikan Target Pendapatan Daerah Dari Sektor Retribusi Pasar
• Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkotika Terkait Dengan Perkembangan Perlakuan Terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika di Indonesia (Analisis terhadap Kasus Narkotika oleh Schapelle Leigh Corby),
• Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)
• Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Urgensi Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Asean Inter-Governmental Commission On Human Rights (Aichr
• Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Urgensi Pengaturan Khusus Pengelolaan Hutan Mangrove Nasional Berdasarkan Peraturan Zonasi Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
• Urgensi Perlindungan Hukum Internally Displaced Person (IDP) Pada Saat Konflik Bersenjata Di Nigeria Pada Tahun 2009 Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional
• Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisa Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per
• Urgensitas Keterwakilan Masyarakat Adat Baduy Kelompok Tangtu Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Lebak Banten
• Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat)

Tahun 2014

• Agreement The Placement And Protection Of Indonesian Domestic Workers Antara Republik Indonesia Dengan Arab Saudi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Arab Saudi
• Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang,
• Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
• Akibat Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Build Operate Transfer Sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah dengan Swasta Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari)
• Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai Dengan 1 (Satu) Tahun Dan Lebih Dari 1 (Satu) Tahun (Stu
• Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia
• Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Malang Ko
• Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Kasus Judi Togel (Studi Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)
• Analisis Konsep Uang Penggantian Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) Juncto Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
• Analisis Normatif Wali Nikah Yang Tidak Sah Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
• Analisis Putusan Ma Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012 Dalam Kasus Merek Terkenal Cardinal
• Analisis Putusan Perkara Nomor : 1537/Pdt.G/2009/Pa.Mlg.Tentang Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian
• Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi Dan Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
• Analisis Unsur Kesalahan Dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan,
• Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
• Analisis Yuridis Data Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Untuk Penyidikan Tindak Pidana
• Analisis Yuridis Gugatan Cerai Pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Seorang Waria Sehingga Menyebabkan Cekcok Terus-Menerus (Onheelbare Tweespalt)
• Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indone
• Analisis Yuridis Mengenai Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing ( Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
• Analisis Yuridis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah
• Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang),
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia
• Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Proses Initial Public Offering (Ipo) Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg)
• Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan
• Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,
• Beauty Contest Sebagai Salah Satu Bentuk Business Judgement Rule Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Kppu Nomor 35/KPPU/-I/2010 Dalam Pemilihan Mitra Kerja Oleh PT. Pertamina da
• Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi
• Bentuk Koordinasi Antara Polri Dan Bnn Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2013/Pn.Mlg)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (St
• Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga (Studi Di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur)
• Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Polri Dalam Pemberian Diskresi Pada Tingkat Penyidikan Anak (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun),
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kejaksaan Negeri Surabaya
• Dasar Pertimbangan Penggabungan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resor
• Dasar Pertimbangan Penolakan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan Melalui Parate Execution
• Dilema Proses Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (Siupl) (Studi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/MDAG/ PER/8/2008, Peraturan Menteri Perdagangan Rep
• Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya
• Disparitas Pengaturan Sanksi Pidana Antara Suap Pasal 5 Ayat (2) Dan Gratifikasi Pasal 12b Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
• Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)
• Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)
• Efektifitas Pasal 1 Surat Keputusan Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Melindungi Nasabah (Studi
• Efektifitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali
• Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya (S
• Efektifitas Pasal 5 Huruf B Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Balita
• Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Di Kantor Wilayah Djbc Ja
• Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemberlakuan Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha Kecil (Studi di Un
• Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pihak Ketiga (Studi Di Pemerintah Kota Tarakan)
• Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Malang),
• Efektivitas Pasal 25 Ayat (1) Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010 Terkait Pertimbangan Aspek Zonasi Dalam Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (Iutm) (Studi Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
• Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang
• Efektivitas Pencatatan Perkawinan Terhadap Penghayat Kepercayaan Di Kota Surabaya (Studi Pelaksanaan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
• Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor
• Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Faktor – faktor Penyebab Putusan Verstek Dalam Pembagian Harta Perkawinan
• Faktor Penyebab Tidak Dikabulkannya Permohonan Pendaftaran Tanah Bagi Pemohon Yang Belum Berusia 21 Tahun ( Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar )
• Faktor-Faktor Peneyebab Tindak Pidana Pencurian Listrik,studi kasus di PLN Rayon Kota Malang dan Polres Malang Kota
• Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Mel
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon (Studi di Kantor PT. Telkom Kec Pare dan Polsek Kunjang)
• Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Menuju Sistem Ketatanegaraan Demokratis ( Kajian Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/Puux/ 2012
• Hak Kekebalan (Immunity Right) Kepala Negara Di Hadapan Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashi
• Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Dari Perkawinan Yang Sah Tetapi Tidak Terdaftar Dalam Daftar Penerima Pensiun Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969
• Hak Perawatan Pegawai Negeri Sipil (Implementasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Studi di PT Askes (Persero) Malang Dan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang),
• Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pel
• Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Di Kota Malang (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Ukm Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi)
• Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pembayaran Manfaat Pensiun Dari Lembaga Dana Pensiun Astra (Studi Di Pt Astra Internasional Tbk Jakarta),
• Hambatan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Malang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Pasal 56-59 Undang-Undang Nomor 13
• Hambatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Melaksnakan Perlindungan Hukum Bagi Pekeja Anak Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi)
• Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Di Kabupaten Flores Timur
• Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Kegiatan Pinjaman Bergulir Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang
• Hambatan Penyidik Polri Atas Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan (Studi Di Polrestabes Surabaya),
• Harmoni Pasal 17 Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pasal 2 Ayat 3 Dan Pasal 2 Ayat 4 Pp No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jamsostek
• Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang
• Harmonisasi Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Harmonisasi Pengaturan Tentang Pembentukan Dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Terhadap Uu No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisas
• Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)
• Implementasi Hak Kebebasan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Persidangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
• Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien (Studi di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur)
• Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan (Studi Di Polresta Malang),
• Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance (Studi Di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
• Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Polresta Malang & Polrestabes Surabaya )
• Implementasi Official Assessment System Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan (Studi Pada fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)
• Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur Di Kota Malang
• Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2oi2 Tentanig Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Upt Llaj Kabupaten Tulungagung
• Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Study Di Dinas Pasar Kota Malang),
• Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah Terkait Pinjaman Daerah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)
• Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 2 Dan 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Aktivitas Ilegal Penang
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur ( Studi Di Sungai Brantas Kabupaten Jombang
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 tahun Di Ka
• Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Passal 40 ayat (2) Oleh PPNS BBKSDA Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)
• Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berkaitan Dengan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban (Studi Di Din
• Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Dengan Program Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang Be
• Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Huruf (D) Dan (E) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Di Dinas Pasar Kota Malang)
• Implementasi Pasal 3 Ayat 6 Kontrak Berlangganan Telkom Speedy Terkait Hak Konsumen Pasal 4c Dan 4d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Universitas Brawijaya)
• Implementasi Pasal 31 Ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatannomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Terkait Dengan Pelaksanaan Kuasa Penambang Dalammelakukan Reklamasi Hu
• Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Yang Berkenaan Dengan Izin Usaha Perikanan (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peter
• Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia ( Studi Di Polres Malang Kota)
• Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun. 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource
• Implementasi Pasal 40 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Berkaitan Dengan Kontribusi Kegiatan Pertambangan Terhadap Masyarakat Di Sekitar Lokasi Pertambangan (Studi
• Implementasi Pasal 52 Huruf C Tentang Pengawasan Klausula Baku Oleh Bpsk Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Disperindag Dan Bpsk Kota Malang)
• Implementasi Pasal 67 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Kewajiban Pengusaha Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas
• Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Hak Mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disip
• Implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan Terkait Pemisahan Tempat Kerja Anak (Studi Di Industri Sedang Kabupaten Malang)
• Implementasi Pasal 8 (A) Dan (B) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketert
• Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Merek Kosmetik Palsu Oleh Bbpom Surabaya)
• Implementasi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai N
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pengawasan Terhadap Pembangunan Perumahan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan D
• Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Olahraga Cabang Sepak Bola Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Pemuda Dan
• Implementasi Tanggung Jawab Pialang Asuransi dalam Penanganan penyelesaian Klaim Pihak Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Pasal 5 Huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usa
• Implikasi Hukum Keputusan Kpu Nomor : 29/Kpts/Kpu Kota-014.329951/2012 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Edy Rumpoko Dan Punjul Santoso Sebagai Pas
• Implikasi Hukum Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek Saham Melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading
• Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar,
• Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Per
• Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di hadapan PPAT Terhadap Proses Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.Lmg)
• Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 Ayat (1) Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/20
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012 Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004)
• Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Pornografi dan Pornoaksi,
• Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use
• Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Erlindungan Hukum Nasabah,
• Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
• KajianYuridisKriteriaTentang PersonilPengendaliKorporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegah
• Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional,
• Kebijakan Formulatif Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Kebijakan partisipasi dan kesertaan PPIA di dalam praktek keluarga berencana di Kabupaten Kediri ( Studi efektivitas Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan
• Kedudukan Ahli Waris Sebagai Tergugat Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk),
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg
• Kedudukan Hukum Creative Commons Dalam Dunia Maya Berbasis Publik Domain Ke Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Kajian Yuridis Normatif)
• Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan,
• Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang N Omor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
• Kedudukan Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris Dalam Peristiwa Pewarisan (Analisis Terhadap Perkara No.30/Pdt.G/2010/Pn.Kdr, Jo No. 265/Pdt/2011/Pt.Sby, Jo No. 433 K/Pdt/2012)
• Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Kendala Advokad Dalam Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang (Studi Di Kantor Peradi Kota Surabaya)
• Kendala Jaksa Dalam Ekskusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)
• Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Lelang Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Negara yang Memiliki Status Sebagai Jaminan Fidusia (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)
• Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto
• Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja)
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Baru Peredaran Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi Di Polres Malang Kota)
• Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Ja
• Kendala Penyidikan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Di Polresmojokerto)
• Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Na
• Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)
• Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Di Polrestabessurabaya)
• Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang,
• Kesadaran Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Perusahaan Garment (Studi Di Perusahaan Garment UD Harmoni Lumajang)
• Kesesuaian Aturan Multilateral Agreement On Trade In Goods Wto Dengan Atiga (Asean Trade In Goods Agreement),
• Kinerja Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendi
• Konsekuensi Tidak Didampinginya Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Penasehat Hukum Dalam Tahap Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Konsep Model Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Didahului Mekanisme Uji Publik Ditinjau Berdasar Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
• Konsistensi Pengaturan Imbalan Kurator Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
• Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Di Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
• Kualifikasi Klasula Serious Injury And/Or Threaten To Cause Injury Sebagai Mekanisme Pemberlakuan Safeguards Berdasarkan Article Xix Gatt 1994 Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan No
• Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Legal Status Of Warship Wrecks From World War Ii In Indonesian Territorial Waters (Incident Of Hmas. Perth Commercial Salvaging) (Incident Of Hmas. Perth Commercial Salvaging)
• Legalitas Rekayasa Balik Program Komputer Dalam Rangka Pembuatan Program Keygen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
• Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan Oleh Kepolisian (Studi Di Wilayah Polres Jombang),
• Mekanisme Penundaan Kebijakan World Trade Organization Dalam Bali Package Pada Aspek Ketahanan Pangan Ditinjau Dari Konvensi Wina 1986 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internas
• Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang Dan Barang Kiriman (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
• Mekanisme The Special Court For Sierra Leone (Scsl) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Civil War 1991-2002 Di Sierra Leone)
• Menggali Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengangkatan Puun/Raja Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy
• Model Pengembangan Sistem Infonnasi Legislasi Berbasis Teknologi websemantic plus di DPR RI
• Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)
• Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang),
• Optimalisasi Perpustakaan Umum Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Pelayanan Publik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
• Optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terkait Kebijakan Remunerasi ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang )
• Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Terkait Dengan Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Apartemen Menara Soekarno Hatta Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri R
• Pelaksanaan Asean Declaration Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers Dalam Mewujudkan Kondisi Kerja Yang Adil Dan Layak Bagi Buruh Migran Indonesia
• Pelaksanaan Distribusi Pengisian Jabatan Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
• Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)
• Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
• Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya Berdasarkan Pasal 9 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Di Kota Malang
• Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Ka
• Pelaksanaan Kewenangan Kpud Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Probolinggo (Studi Di Kpud Kabupaten Probolinggo)
• Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Dalam Perspektif Kriminalistik Studi Di Kepolisian Resor Malang
• Pelaksanaan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian Terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) (Studi di Di
• Pelaksanaan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Pendaftaran Pernikahan Bagi Penghayat Kepercayaan ( Studi Di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya )
• Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Malang Dengan Tenaga Harian Lepas (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan K
• Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Pasal 21 ayat (2) huruf b
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan)
• Pelaksanaan Pembinaan Sistem Resi Gudang Di Kabupaten Blitar (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Di Kabupaten Blitar),
• Pelaksanaan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Huruf C, D Dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Studi Di Di-Nas Pendidikan Kabupaten Lamongan),
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)
• Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Uppa Polres Magetan)
• Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Di Inspektorat Kabupaten Pamekasan),
• Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung)
• Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan
• Pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana - Jalan Mt. Hryono – Jalan D.I Panjaitan – Jalan Bogor Dalam Mengurai K
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti Haid (Studi Di Pabrik Rokok Pt. Maica Nusantara Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Motif Batik Khas Blitar,
• Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Milik Warga (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Desa Tunjungtirta Dan Desa Ngenep Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang atas Gabah (studi di PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto)
• Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender
• Pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/Dkmp Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Di Bank Tabungan Negara Kediri
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit Solusi Modal Tanpa Jaminan. (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)
• Pelaksanaan Transparansi Informasi Produk Bancassurance (Studi Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah di BNI
• Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing,
• Pelanggaran Prinsip Non-Intervensioleh Negara Perancis Pada Kasus Malidalam Hukum Internasional
• Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau Dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Studi Di Balai
• Pemanfaatan Tanah Bekas Kawasan Hutan Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Tentang Pasal 29 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelan
• Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi Dan Pengawasan Hakim Konstitusi
• Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Arms Trade Treaty 2013 Dan Implikasi Hukumnya Bagi Indonesia
• Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam
• Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Berdasar Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang P
• Pembinaan,Pendayagunaan,Pengend Alian Dan Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Pengairan Dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan)
• Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang),
• Pemindahan Pencari Suaka (Transfer Of Asylum Seeker) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Pemindahan Pencari Suaka Dari Australia Ke Malaysia Dan Papua Nugini
• Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Rumah Tangga Penghasil Produk Tas Tanggulangin Oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo,
• Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah (Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang)
• Penanganan Polri Untuk Pelaku Peredaran Narkotika Oleh Pekerja Informal Di Kota Malang (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota),
• Penanganan Terhadap Polisi Yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian (Studi Di Polisi Resort Malang)
• Penangkapan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Dengan Tuduhan Sebagai Enemy Combatant (Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional),
• Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional
• Pendugaan potensi ikan kembung (Rastrelliger spp.) di perairan Teluk Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
• Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Yang Mencemari Air Sungai Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011
• Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Label Edar (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali)
• Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik Yang Bukan Hak Pemakai (Studi Di Kepolisian Resort (Polres) Blitar Dan Pt Pln (Persero) Rayon Blitar Area Kediri)
• Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi Di Kabupaten Bojonegoro
• Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)
• Penentuan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Benda Jaminan Tidak Bergerak Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kuhperdata (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadila
• Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (Kopdit Kosayu) K
• Penerapan Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kewajiban Uji Tipe Sepeda Motor (Studi Di Kota Malang)
• Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanguaran Oleh Pelaku Usaha Makanan Ringan (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
• Penerapan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 Dalam Kasus Sengketa Merek Cap Badak Dan Cap Kaki Tiga
• Penerapan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Oleh Penyidik Dalam Menanggulangi Penjualan Ciptaan Lagu Bajakan Berbentuk Compact Disk Motion Picture Experts Layer Iii
• Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas (Studi Di Bni Syariah Cabang Malang)
• Penerapan Prinsip Fault Liability Oleh Pengangkut Terhadap Penumpang Tidak Berkarcis Berdasarkan Pasal 491 Kuhd Dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Di P.T. Kere
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Pkpri) Kota Malang
• Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Penyimpangan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013
• Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-commerce) Melalui Arbitrase Online
• Penertiban Pelanggaran Penggunaan Knalpot Di Atas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)
• Pengaruh Revised Draft International Code Of Conduct For Outer Space Activities Terhadap Posisi Indonesia Pada Aspek Space Security
• Pengaturan Klausula Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Kontrak Pengangkutan Barang Beracun Dan Berbahaya (B3)
• Pengaturan Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penelitian Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Di Planet Mars
• Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Denagn Proses Politik
• Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pengawasan Bapepam-LK TerhadapTransaksi Efek Yang Berindikasi Insider Trading Pada Bursa Efek Indonesia
• Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Yang Dilakukan Warga Negara Asing ( Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang )
• Pengembangan Kawasan Agropolitan Perbatasan Distrik Sota Kabupaten Merauke
• Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Ind
• Penggunaan Pesawat Udara Militer (Hercules) Sebagai Pesawat Udara Sipil Untuk Alat Transportasi Penduduk Sipil Ditinjau Dari Segi Hukum Udara Internasional Dan Nasional
• Pengujian Konstitusionalitas Norma Berdasarkan Praktik Pelaksanaan Norma Pada Mahkamah Konstitusi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/Puu-X/2012 Tentang Pembubaran Rintisan Sekolah Be
• Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur)
• Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees)
• Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten
• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
• Penjatuhan Sanksi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)
• Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perskpektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
• Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI (Studi di Direktorat Reserse Narkoba POLDA JATIM)
• Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis Carnophen (Studi Di Kabupaten Tuban)
• Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Di Indonesia (Studi Tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-Ii/2012)
• Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif
• Penyelesaian Sengketa Antara Pengguna Jasa Dengan Penyedia Jasa Dalam Hal Perbedaan Interpretasi Klausul Kontrak Tentang Perubahan Desain Konstruksi Bangunan (Studi Kontrak Antara Pt Hutama Karya (Per
• Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
• Penyidikan Terhadap Penjual Minuman Keras Beralkohol Oplosan’ Di Kota Malang Yang Konsumennya Meninggal Dunia (Studi Di Polres Kota Malang)
• Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Bp/162/Vii/
• Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,
• Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954 (Studi Kas
• Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik ( Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik P
• Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya
• Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri),
• Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
• Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan Ginjal Untuk Transplantasi ( Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 )
• Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Berdasar Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dengan Swasta (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi
• Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri),
• Perlindungan Aset Nasabah Oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund) Akibat Pailitnya Perusahaan Efek
• Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku ( Studi Di Ub Press Malang, Um Press Malang Dan Penerbit Bayumedia Malang
• Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional
• Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother
• Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Seni Lagu Terhadap Penyiaran Lagu Melalui Radio Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Orang Tua Kandung ( Studi Kasus Di Kecamatan Empang- Tarano, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat )
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Meninggalnya Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah
• Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Yang Tidak Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Sengketa Kepemilikan Obyek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan
• Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Malang Kota),
• Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/Pn.Kdr),
• Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Situasi Internal Disturbances And Tension Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Wartawan Di Mesir Tahun 2013)
• Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO
• Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu (Studi Di Perajin Kulit Lantung Kota Bengkulu)
• Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977
• Perlindungan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Positif di Hong Kong Terhadap Hak-Hak Dasar Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia yang Bekerja di Hong Kong
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Di Camp Pengungsian Suriah
• Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Terkait Dengan Penggunaan Single Investor Identity (Sid)
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin Dan Berpindah Agama (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1551 / Pd
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Indonesia (Studi Putusan Pn. Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30
• Perlindungan Hukum Terhadap Misi Khusus Dari Penyadapan Berdasarkan Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus (Studi Kasus Penyadapan Misi Khusus Turki Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Tahun 2009
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Sakit Mendadak Dalam Pengangkutan Udara Terkait Ketiadaan Tenaga Medis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional
• Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan Permenkes Ri No.492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Pesyaratan Kualita
• Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional
• Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia
• Persepsi Hakim Pa Dan Advokat Terhadapjudicial Review Pasal 43 Ayat (1) Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Diluar Perkawinan Dengan Ayah Biologisnya Pasca Berlakunyaputusanmk No.46/P
• Pertanggung Jawaban Hukum Penerbit Buku Pelajaran Yang Terindikasi Pornografi (Ditinjau Dari Aspek Keperdataan
• Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa
• Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ( Studi Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojo
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengobat Tradisional Atas Kelalaiannya Yang Menyebabkan Luka Atau Matinya Orang Dalam Hukum Positif di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia
• Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan ( Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013
• Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ),
• Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marissa Nomor : Pds-02/Mrs/06/2009)
• Pertimbangan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
• Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian (Studi Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 2
• Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek
• Pola Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia
• Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
• Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan Ma Nomor 41 Pk/Pid/2009 Dan Putusan Ma Nomor 18
• Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
• Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia (Studi Erbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)
• Reformulasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berbasis Good Village Governance
• Revitalisasi Keberadaan Fraksi Dalam Optimalisasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Di Bidang Legislasi
• Seleksi Terbuka Camat Dan Lurah Secara Terbuka Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2013
• Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang
• Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Sinkronisasi Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terk
• Studi Inventarisasi Dan Identifikasi Kain Tenun Ikat Khas Kediri Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta. (Studi Di Sentra Kerajinan Kain Tenun Ikat Bandar Kediri)
• Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa Dalam Kasus Perceraian ( Studi Dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang )
• Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Blitar)
• Tanggung Jawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok Di Masyarakat
• Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pener
• Tanggung Jawab Negara Penyewa Personil Private Military Company Dalam Konflik Bersenjata Di Mesir Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding Helsinki
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Angkasa (Space Debris) (Studi Terhadap Insiden Tabrakan Sampah Angkasa Milik Cina Dengan Satelit Milik Rusia)
• Tanggung Jawab Organisasi Internasional Atas Kerusakan Lingkungan Selama Konflik Bersenjata (Studi Kasus Serangan Udara Nato Terhadap Kosovo Tahun 1999)
• Tanggung Jawab Pelaku Pembangunan Memfasilitasi Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Sarusun (PPPSRS) (Studi Pelaksanaan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilangnya Dokumen (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 4 Huruf H Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Jne Agen Jagalan Kota Mala
• Technical Barriers To Trade Agreement GATT-WTO Dalam Pembuatan Kebijakan Standarisasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia
• Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tindakan Evakuasi Yang Dilakukan Oleh Militer Amerika Serikat Terhadap Warga Negaranya Saat Konflik Bersenjata Di Sudan Selatan
• Tindakan Spionase Melalui Penyadapan Antar Negara Sebagai Cybercrime
• Tinjauan Hukum Mengenai Prinsip Diversity Of Ownership Dan Diversity Of Content Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Un
• Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang),
• Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman dan Perbanyakan Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)
• Tinjauan Yuridis Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/Kppu-L/2007 Tentang Kartel Sms Dan Nomor 25/Kpp
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)
• Tinjauan Yuridis Penarikan Diri Negara Anggota Asean (Association Of Southeast Asian Nations) Dari Piagam Asean Berdasarkan Konvensi Wina 1969,
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi Grant Back Dalam UU Persaingan Usaha Di Indonesia,
• Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat
• Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan Mk Nomor 14/Puu-Xi/2013,
• Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi
• Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 686k/Pid.Sus/2007 Dengan Terdakwa Hi. Amir Piola Isa)
• Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Minyak Bumi Oleh Pt. Petrochina Di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Ta
• Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Jaminan Tambahan (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)
• Upaya Bank Terhadap Kasus Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktu Berakhir Sebelum Pembiayaan Jatuh Tempo (Studi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)
• Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dan Pln Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang
• Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)
• Upaya Kepolisian (POLRI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Upaya Kreditor Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga (Studi Di PT BPR Arthasari Kencana Singosari Malang)
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)
• Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Peneyerobotan Tanah ( Studi Implementasi Pasal 1 Ayat (10) Uu No. 30 Tahun 1999 Di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi)
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)
• Upaya Penyelidik Dalam Mengungkap Identitas Mayat Yang Diduga Korban Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)
• Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit ( Studi Di Polrestabes Surabaya
• Upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar
• Upaya Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Atas Karya Seni Topengmalangan Di Kabupaten Malang
• Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Cpns (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Magetan),
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Di Kepolisian Resort Madiun Kota),
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L (Studi Di Polres Kediri)
• Upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Terkait Dengan Pelayanan Pengangkutan Orang (Studi Di Stasiun Blitar Kota Blitar)
• Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan
• Urgensi Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) DI Daerah,
• Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis
• Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia
• Urgensi Pengaturan Ojek Di Daerah Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang
• Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi,
• Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana Industri Oleh Korporasi,
• Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia
• Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan
• Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Polres Kediri Kota)
• Urgensi Perlindungan Spesies Langka Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
• Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No.382/Pdt/P1986/Pn.Jkt.Pst Jo Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986)
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tahun 2013

• Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Obyek Gugatan Harta Bersama (Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Absolut)
• Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Sebelum Adanya Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK)
• Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara),
• Analisis Normatif Pasal 6 Ayat (5) Dan Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Terhadap Penetapan Izin Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0302/Pdt.P/2
• Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Provinsi Ntt Nomor.32/Pid.B/2002 Tentang Penodaan Agama
• Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil
• Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehatihatian Yang Berwawasan Lingkungan
• Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan
• Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undangundangnomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak
• Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari Undang Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
• Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris
• Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam
• Analisis Yuridis Penegak Pasal 351 Kuhp Pda Perkelahian Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola
• Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen
• Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 P/Khs/2013 Tentang Pemakzulan Pejabat Negara Terkait Perkawinan Siri
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/Puu-Ix/2011 Terkait Pengaturan Piutang Badan Usaha Milik Negara Dalam Hal Permohonan Restrukturisasi Utang Oleh Debitur,
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG Tentang Tindak Pidana Perkosaan
• Analisis Yuridis Tentang Hukum Asuransi Dalam Transaksi Electronic Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Studi kasus tentang pu
• Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
• Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iia Blitar)
• Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong,
• Bentuk Perlindungan Hukum Dan Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Gugatan Debitur Baru Dalam Perjanjian Alih Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur
• Benturan Kewenangan Polri Dan Kpk Sebagai Penyidik Dalam Kasus Simulator Sim (Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui Memorandum Of Understanding)
• Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang)
• Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada PUSKUD Jatim),
• Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.)
• Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Studi Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor:1766/Pdt.G/2011/Pa.Mlg)
• Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya ( Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi )
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 JO Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Sidoarjo),
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Terhadap Anak Nakal (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari)
• Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Implementasi Pasal 59 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d
• Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Ringan Di Polres Kota Batu)
• Efektifitas Badan Pengawas Pasar Modal Terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal (Studi Bapepam-LK),
• Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat In
• Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Termi
• Efektifitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliha
• Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional. (S
• Efektifitas Pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantum
• Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
• Efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. (Studi di Dinas Kependudukan
• Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri Di Kota Madiun Pasca-Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdag
• Efektifitas Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja Terhadap Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan (Studi Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Di Pt. Aseli Dagadu Djokd
• Efektifitas Permenakertrans Nomor Per 07/Men/V/2010 Tentang Asuransi TKI Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri ( Studi Di Kabupaten Malang )
• Efektifitas Sistem Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Mewujudkan Sistem Multi Partai Sederhana
• Efektifitaspasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahterkait Tindakan Administratif Ppat Yang Tidak Menyampaikan Akta Tepat Waktu Kepada Kantor Pertanahan (Studikasus
• Efektivitas Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terkait Dengan Peralihan Hak Milik Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Di Kota Batu
• Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)
• Efektivitas Pemilihan Lurah Desa Dengan Menggunakan Alat Semi Elektronik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pember
• Efektivitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Studi Di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. Ekamas Fortuna Kabupaten Malang)
• Efektivitas The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia (ECCC) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah 1975-1979)
• Eksekusi Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Dan Bangunan Rumah Diatasnya Yang Telah Menjadi Objek Hak anggungan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian
• Faktor Penyebab Orangtua atau Wali Dari Pecandu Yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (Study di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang),
• Faktor Penyebab Persero Pasif Melakukan Tindakan Aktif Dan Akibat Hukumnya (Studi Cv Tirta Telaga 999 Jatim)
• Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya)
• Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/Pa.Ml
• Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)
• Gugatan Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Atas Gugatan Soeharto Melawan Time, Tomy Winata Melawan Tempo Dan
• Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)
• Hambatan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Menyelesaikan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi Pelaksanaan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 di BMT Berkah Trenggalek)
• Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Hak Milik (HM) Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi di Kota Balikpapan)
• Hambatan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung)
• Hambatan Pelaksanaan Bab Xiii Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (Study Kasus Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Banyuwangi),
• Hambatan Pelaksanaan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Harta Benda Wakaf Secara Produktif (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Ba
• Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum KPRI KARYA NI
• Hambatan Pelaksanaan Peranan Polisi Dalam Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Polres Malang Kota (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 Tentang
• Hukum Administrasi Negara, Implementasi Peraturan Daerahkota Batu No 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Kota Batu
• Implementasi Kewajiban Pengusaha Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Sales Promotion Girl Di Departement Store (Studi Kasus Di Matahari Departement Store Pasar Besar Malang)
• Implementasi Kewenangan Penyidikan dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang
• Implementasi Pasal 1 Ayat 25 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Pada Pengawasan Pengadaan Barang Di Pengadilan Negeri Mojokerto (Studi Terhadap Pengadaan Barang Berupa Kendaraan Roda Empat),
• Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdaganga
• Implementasi Pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Berkaitan Dengan Pembiayaan Hunian Syariah (Studi d
• Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan A
• Implementasi Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di Dinas Sosial Kota Surabaya)
• Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL (Studi di Badan Lin
• Implementasi Pasal 18 Perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Terkait Perlindungan Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
• Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen (Studi pada Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kelu
• Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Studi di Puskesmas I
• Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-Dag/Per/9/20
• Implementasi Pasal 22-25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.02/ MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. Meiji Indonesian Pharmaceu
• Implementasi pasal 3 jo Pasal 4 Undang Undang Nommor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Dengan Pendaftaran Tanah Di kota Malang Dengan Proses Yang Cepat, Murah Dan Transparan (studi di Kan
• Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkala
• Implementasi Pasal 57 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Berkenaan dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Studi di Balitas Malang)
• Implementasi Pasal 7 Huruf B Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemberian Informasi Kepada Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di Pt Mandiri Tunas Finance Caban
• Implementasi Pasal 75 Huruf ( j ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di BNN Malang Kota dan Polres Malang Kota)
• Implementasi Pasal 8 ayat 1 (d) Undang–Undang Perlindungan Konsumen bagi Petani Pengguna Pupuk Bersubsidi (Studi di Kepolisian Resor Ponorogo dan di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)
• Implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan (Disclosure) dalam Perjanjian Investasi Antara Perantara Pedagang Efek Dengan Investor
• Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang)
• Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Per
• Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang),
• Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-Tempat Umum, Jalan-Jalan Umum Dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyele
• Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
• Implementasi Peraturan Bersama 5 Menteri Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil Terkait Pemenuhan Guru Bersertifikasi (Studi Di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Da
• Implementasi Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangg
• Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu dalam Pelayanan Konversi Hak a
• Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Terkait Pelaksanaan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui Bidan Praktik Mandiri (Studi di Kantor D
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di
• Implementasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011, (Studi di Puskesmas Sawahan Kabupaten Nganjuk)
• Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional,
• Implementasi Tanggung Jawab Pt. Asuransi Jiwa Sinar Mas Malang Terhadap Kinerja Agen Dalam Penerbitan Polis Asuransi Jiwa (Studi di PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas Malang)
• Implementasi Tanggung Jawab Pt. Terminal Petikemas Surabaya Terhadap Klaim Bongkar Muat Petikemas (Studi Di Pt. Terminal Petikemas Surabaya)
• Implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Dalam Perjudian Pilkades (Studi Kasus di Polres Ponorogo)
• Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P UU-IX/2011 Terhadap Job Insecurity Pekerja Outsourcing
• Implikasi Yuridis Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perubahan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Per
• Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/Pn.Jkt.Sel (Analisis Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
• Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Studi Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 di Kantor Kecamatan Tulungagun
• Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan Dan Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo. PUTUSAN NOMOR: 23
• Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai perlawanan Terhadap Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional
• Kajian Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Madi
• Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
• Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus di Kepolisian Resor Pasuruan),
• Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance,
• Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan E-money Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kebijakan Formulasi Pengupahan Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Keadilan Sosial
• Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat (Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi),
• Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan(Studi Di Lpd Desa Pakraman K
• Kedudukan Hukum Presiden Terhadap Partai Politik Pengusung
• Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Berita Acara Pemeriksaan Di Penyidikan Dengan Keterangan Saksi Di Persidangan Terhadap Putusan Hakim Nomor 465/PID.B/2009/PN. BJN
• Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anaknya Studi Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/ 201
• Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang,
• Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir
• Kendala Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Surabaya,
• Kendala-Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Pembelian Terselubung ( Undercover Buy ) Terkait Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika ( Study Di Polres Malang Kota )
• Kepatuhan Hukum Komunitas Punk Terhadap Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Komunitas Punk Kota Malang),
• Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Hukum Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Terhadap Perlindungan Pejalan Kaki Di Jalan Raya (Studi Pada Mahasiswa Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)
• Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/ DSN- MUI/ III/ 2002 (Studi Di PT. BANK BRI SYARIAH Cabang Kota Malang)
• Ketentuan Batas Minimum Usia Calon Pemegang Kartu Kredit (Studi Konsistensi Pasal 15 A PBI No. 14/2/PBI/2012 Dengan Pasal 1320 KUHPerdata Dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan)
• Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) Dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional Di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafi
• Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Oleh PT Sumalindo Lestar
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat
• Klaim Asuransi Kendaraan Umum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Penumpang Dan Korban Di Luar Kendaraan Umum. (Studi Kasus Di Kabupaten Malang)
• Konsekuensi Yuridis Dari Penyimpangan Rahasia Bank Dalam UU Perbankan Terkait Dengan Penawaran Peserta asuransi Tanpa Persetujuan Nasabah,
• Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
• Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan ( Studi di P
• Leniency Program Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar)
• Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
• Pelaksanaaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan
• Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan (Studi di DPRD Kota Kediri)
• Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Blitar Dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)
• Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Tergugat Berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Yang Tidak Melaporkan Perceraiannya Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
• Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)
• Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tenta
• Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran ( Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota
• Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang)
• Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jam
• Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Rangka Perjanjian Kredit Bank (Studi Di Kantor Notaris-Ppat Sumendro, S.H., Sleman, Diy),
• Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Yang Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Studi Di Kabupaten Gresik)
• Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menjadi Sertikat Hak Milik Berdasarkan Surat Segel (Studi di Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)
• Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan Tahu Poo
• Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 152 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Studi Di Bandara Soekarno-Hatta)
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Koperasi Apabila Debitur anprestasi Pada Kredit Tanpa Jaminan (Study di KSP ASRI Banyuwangi)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi di PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kabupaten Pamekasan)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (Studi Implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Studi Di Pasar Besar
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)
• Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi (Studi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)
• Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas Pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jas
• Pelaksanaan Prinsip Customer Due Diligence Di Pt Bank Perkreditan Rakyat Armindo Kencana Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencu
• Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerinta
• Pelaksanaan Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Bentuk Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt Semen Gresik (PERSERO) Tbk. ( Studi Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (INKRACHT)dalam sengketa kepegawaian
• Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik
• Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah ( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kerja, Transmigrasi, dan Kependuduka
• Pelaksanaan Transparansi Dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Blitar (Studi Di Bappeda Kabupaten Blitar)
• Pembayaran Uang Iddah Untuk Mantan Istri Setelah Perceraian (Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang)
• Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Normatif Penetapan Nomor 69/Pdt.P/PA.Mlg)
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Antara Pemain Dengan Persik Kediri
• Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang (Kajian Tentang Implementasi Perda RTRW Kota Malang Terhadap Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang),
• Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi
• Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee
• Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda
• Pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah
• Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang (Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Me
• Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Kawasan Perumahan Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010-2030 ,
• Pengawasan Tempat Hiburan Malam Dalam Kaitannya Dengan Izin Gangguan (Studi Efektivitas Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan Di Kota Batu)
• Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolah Karet Pt.Bumi Nusa Makmur ( Studi di Badan Lingkungan Hidu
• Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (Studi Dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bogor Selatan),
• Pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang)
• Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Progam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Bappeda Kab. Ponorogo)
• Penggunaan Indirect Evidence Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia(Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
• Penolakan Pemerintah Iran Terhadap International Atomic Energy Agency (Iaea) Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir Di Wilayah Negara Iran Ditinjau Dari Perspektif Statuta Iaea
• Penyalahgunaan Fungsi Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Sebagai Lahan Pertanian (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang)
• Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat (Studi di PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Malang)
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Akta Jual Beli Tanpa Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Di PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk Unit Turen
• Penyelesaian Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982,
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)
• Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri (Studi di Desa Jambangan Ke
• Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polres Kota Batu),
• Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Tni Angkatan Darat, Pom
• Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)
• Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Proses Pengikatan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional
• Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)
• Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Kabupaten Malang Yang Menjadi Pekerja Konstruksi Di Malaysia
• Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota),
• Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Di Panti Werdha Dan Dinas Sosial Kabupaten
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah Dengan Klausula Optionout( Studi Implementasi Pasal 9-11 Pbi No.7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan
• Perlindungan Hukum Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kota Yogyakarta)
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Negara Tujuan (Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Kerja Di Kerajaan Arab Saudi, Malaysia, Dan Hon
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial (Studi di Polrestabes Surabaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di UPPA Polres Batu)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Batu)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Joy Flight Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang enerbangan Dan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus kecelakaan Sukhoi Superjet 100 pada tangg
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengirim Pada Pengiriman Barang Ke Luar Negeri (Studi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Selatan)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Dalam Prespektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, UU NO 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektron
• pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi
• Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pasir Besi Operasi Produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011( Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
• Perubahan Simpanan Wajib Menjadi Sertifikat Modal Koperasi Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,
• Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
• Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
• Prinsip Konstitusionalisme Dalam Dasar Pertimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Di Tahun 2012
• Problematika Yuridis Eksistensi Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum Pidana,
• Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/Pa.Kota Bengkulu
• Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu Sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang
• Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat Kep
• Sinergitas Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan Di Muncar,
• Sinkronisasi Pengaturan Status Kepemilikan Barang Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
• Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus
• Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Malang Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 T
• Studi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang)
• Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/Puu-Ix/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Asea
• Studi Tentang Putusan Pengadilan Kasasi Italia Atas Gugatan Luigi Ferrini Terhadap Sovereign Immunity Negara Jerman Dari Sudut Pandang Hukum Internasional
• Syarat Izin Peternakan Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Di Dinas Peternakan Kabupat
• Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Di Rsd. Dr. Soebandi Jember)
• Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Rumah Dan Hubungan Hukumnya Dengan Perlindungan Konsumen,
• Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Negara
• Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu )
• Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Angkutan Umum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Bus Antar Kota,
• Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya Di Jerman Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Perburuan Ikan Paus Secara Ilegal Berdasarkan Perspektif International Convetnion For Regulation Of Whaling (Icrw)
• Tanggung Jawab Pemerintah Libya Terhadap Serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Brnghazi Libya Tahun 2012
• Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv.Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Atas Kerugian Yang Diderita Pemegang Polis Karena Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket)
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja ( Studi kasus PT. Sims, Tanah Grogot, Kalimantan Timur )
• Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)
• Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Theory Of Attachment (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar)
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Asmara Sesama Jenis (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Malang Kota Dan Kepolisian Resort Nganjuk)
• Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Antara Rusia dengan Georgia Pada 7 Agustus 2008),
• Tinjauan Yuridis Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau Dari Privacy Policy Facebook Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tran
• Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 37 Dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Tugas Pengawasan Bapepam-Lk Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Melalui Broker Berdasarkan Pasal 5 Poin E Undangundang Nomer 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Inve
• Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang)
• Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Dalam Penataan Permukiman Di Daerah Sempadan Sungai Berdasarkan Studi Implementasi Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tenta
• Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Muarabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)
• Upaya Dan Pertanggungjawaban Cv. Adfan Putra Sebagai Sub Dealer Untuk Menjamin Kesesuaian Mobil Dalam Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem Indent (Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)
• Upaya Penanganan Kredit Sertifikat Masal Swadaya (SMS) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Lamongan,,
• Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polres Malang Kota)
• Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola (Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung)
• Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia
• Upaya Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Berupa Pengalihan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Pt Trihammas Finance Cabang Madiun),
• Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara , Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)
• Upaya POLRI Dalam Pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan dan Pengemudi Bus Angkutan Umum (Studi di Polisi Resort Sidoarjo)
• Upaya PT Pupuk Iskandar Muda Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pengangkutan Pupuk Kantong Bersubsidi
• Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Batu Berdasarkan Pp No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu)
• Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan "Spamming Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,
• Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri ( Studi di Provinsi Jawa Tim
• Whistleblower System Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mencegah Persekongkolan Tender (Bid Rigging) Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak sehat

Tahun 2012

• Absolut Kompetensi Pengadilan Agama Relevansinya Dengan Pilihan Hukum Dalam Perkara No. 317/Pdt.G/1998/PA.BL (Studi Normatif Perkara No. 317/Pdt.G/1998/PA.BL)
• Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Pemberian Harta Bersama Kepada Anak Di Bawah Umur
• Aktualisasi diri tokoh utama amnae kaoru dalam film taiyou no uta karya norihiro koizumi
• Analisa Putusan Hakim Terhadap Implementasi Pasal 81Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Kepanjen)
• Analisa Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Delik Adat Lokika Sanggraha
• Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM
• Analisis Pengaturan Pemberian Ijin Karya Cipta Video Untuk Penyiaran Kepada Stasiun Televisi Di Indonesia,
• Analisis yuridis article 6 trips Agreement terkait Exhaustion of Intellectual Property Rights bidang Paten di Indonesia
• Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia Dalam Menangani Krisis Moneter
• Analisis Yuridis Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Kasus Korupsi
• Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 125 Juncto 126 dan Pasal 129 HIR terhadap Putusan Perkara Nomor : 47/PDT.G/ 2006/ PN.Kdi
• Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Analisis Yuridis Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama Dan Pemeliharaan Anak Relevansinya Dengan Surat Perjanjian Bersama ( Studi Kasus Perkara No.191/Pdt.G/2001/Pa.Bks
• Analisis Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2002 terhadap Perkara Nomor 160/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Ut tentang Gugatan Perwakilan Kelompok
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Operator Telepon Selular Yang Melakukan Perbuatan Pengambilan Pulsa Konsumen Secara Ilegal
• Analisis Yuridis Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Nakal Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Izin Poligami (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2011/Pa.Mlg)
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN Nomor 979/Pdt.G/2009/PA Bpp Jo. Nomor 35 /Pdt.G/2010/PTA. Smd. TENTANG GUGATAN CERAI
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang Pemeliharaan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO. 44/PDT.G/2000/PN. BLT. JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 08/Pdt/P./2001/PT.SBY. TENTANG HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI WARIS
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Hak Pemakaian Tempat Berjualan Ditinjau Dari Pasal 2 ayat 4 Keputusan Walikota Malang Nomor 488 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Dan Pemakaian Tempat Be
• Asas Kemerdekaan Dan Kemandirian Hakim Dalam Putusan Kdrt Untuk Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan
• Asas Ne Bis In Idem Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Tentang Impeachment Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden
• Bantuan Hukum Oleh Advokat Pada Klien Yang Tidak Mampu Berdasarkan Implementasi Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dibidang Pewarisan Dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia
• Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Upaya Penanggulangan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Kepolisian
• Dampak Psikologis Yang Dialami Narapidana Dalam Menjalani Masa Hukuman (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bali)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Hakim No.123/Pid.B.A/2011/PN Kdr),
• Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara
• Dasar Pertimbangan Kajari Dalam Menetapkan Status Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 91(1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika(Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)
• Dasar Pertimbangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa (studi di Polres Malang Kota)
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pasal 170 Kuhp
• Diversi Dalam Perkara Anak Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Tulungagung
• Efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Studi Di Pertokoan Malang Plaza)
• Efektifitas Pasal 2 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2011 Terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Kualitas Angkutan Umum
• Efektifitas Pasal 285 Ayat 2 UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Berkenaan Dengan Kewajiban Penggunan Ban Standart Pada Angkutan Kota
• Efektifitas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Malang (Studi Di Dinas Pasar Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Mengenai Kewajiban Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara Sebagai Upaya Pengawasan
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Standart Pelayanan Publik
• Efektifitas Pelayanan Publik Oleh Kantor Bersama Samsat Melalui Samsat Link Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa timur Nomor 11 Tahun 2005 (Studi di Kantor Samsat Jombang),
• Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/2010 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Dalam Pengawasan Kelaikan Operasi Kapal Penangkap Ikan (Studi D
• Efektifitas Sistem Payment Point Online Bank Oleh Pt. Pln (Persero) Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Pelanggan Pln Berdasarkan Surat Edaran Direksi Pt. Pln (Persero) No. 010.E/012/Dir/2002 Tentang
• Efektivitas Pasal 178 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2007 tentang Larangan Mendirikan Permukiman di Sempadan Rel Kereta Api (Studi di PT Kereta api Indonesia Kota Malang)
• Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Si
• Efektivitas Pengawasan Keamanan Produk Peralatan Makan Yang Mengandung Zat Melamin Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya
• Efektivitas Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resort Blitar),
• Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan (Ditinjau dari United Nation Convention of the Law on the Sea 1982 dan Chicago Convention of International Civil Aviation 1944)
• Hak Waris Khuntsa Menurut Para Mahzab (Kajian Normatif Menurut Hukum Islam)
• Hambatan Eksekusi Harta Bersama ( Studi Kasus Putusan Nomor 408/Pdt.G/2007/Pa.Kab.Kdr Jo. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2008/Pta.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 122k/Ag/2009 )
• Hambatan K.U.A Dalam Upaya Mencegah Pelaksanaan Perkawinan Yang Tidak Di Catatkan (Studi Implementasi Pasal 2 (2) UU No. 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Karangploso),
• Hambatan Pelaksanaan Peraturan Bapepam No.Ix.A.10 Tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Depository Receipt) Oleh Bapepam (Studi Di Bapepam-Lk, Jakarta)
• Harmonisasi Asas Opportunitas Dengan Asas Legalitas Dalam Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban
• Implementasi Instruksi Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Unit Pelayanan Publik (Studi di Bagian Organisasi
• Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 entang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Berkaitan Dengan Internet Sehat Dan Aman (Insan) (Studi Di Kantor Media Center Kende
• Implementasi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/43/Ix/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Di K
• Implementasi Pasal 1 Butir 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tanda Masuk Dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Studi Pada Dinas Kebudayaan D
• Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Terkait Dengan Pelanggaran Izin Pemasangan Reklame Di Kabupaten Sampang (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal, Satpol Pp
• Implementasi Pasal 16 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Disperindag Kota Malang Terkait Adanya Asean-China Free Trade Agreement (Studi Pad
• Implementasi Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang No.10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Dengan Pembangunan Sarana Jalan
• Implementasi Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Pelaporan Trnsakasi Keuangan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada
• Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Bab Vi Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Di
• Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil : Studi di
• Implementasi Pasal 4 Permendagri Nomor.24 Tahun 2006 Mengenai Pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan Di Bppt Kota Malang
• Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Kantor Kependudukan
• Implementasi Pasal 56 Ayat 1 Kuhap Terkait Dengan Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum Dalam Penyidikan (Studi Di Kepolisian Sektor Tambaksari Polrestabes Surabaya)
• Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas Di Kota Bat
• Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Bidang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Implementasi Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 18 Tahun 2006 Tentang Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Perlindungan Hukum Dan Pembinaan A
• Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Hal Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (S
• Implementasi pasal 80 undang-undang nomor 22 Tahun 2009tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal pemberian surat izin mengemudi (SIM) D kepada penyandanh cacat fisik : studi di Satuan Penerbita
• Implementasi Pasal 90 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Di Wilayah Surabaya Barat
• Implementasi Pelarangan Illegal Logging oleh Kepolisian Berdasarkan Pasal 50 Ayat 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kepolisian Resor Ponorogo)
• Implementasi Pelayanan Publik Oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota Melalui Samsat Keliling Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
• Implementasi Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Bidang Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Uu Ri No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kep
• Implementasi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Di Universitas Muhammadyiah Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun1979
• Implementasi Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (studi di Badan Kepega
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 terhadap Penempatan Kerja Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipilyang Sesuai Dengan Kompetensinya (Studi Di badan kepegawaian Daerah Kabupaten pas
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Universitas Brawijaya Malang
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Malang Persema (Studi Di Kantor Persema Kota Malang)
• Implementasi Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Dari Sektor Restoran ( Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Tulungagung)
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Persidangan(Studi Di Pengadilan Negeri Tulungagung)
• Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Tas Terhadap Kualitas Barang Yang Dijual Melalui E-Commerce
• Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999)
• Implemntasi Sanksi Pasal 36 Huruf A Dan Bperaturan Menteri Perhubungan No-25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Terkait Terjadinya Keterlambatan Jadwal Penerbangan ( Studi Pada Batavia
• Implikasi Hukum Terhadap Tidak Terikatnya Negara Republik Indonesia Dalam Framework Convention On Tobacco Control 2005 (Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional)
• Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung
• Kajian Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Pejabat Publik Asing Dalam Transaksi Bisnis Internasional
• Kajian Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa (Studi di Kota Malang);
• Kajian Kriminologis Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Angkutan Kota ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)
• Kajian Normatif Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulog Tahun 2005
• Kajian Yuridis Normatif Kejahatan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet dan Pemilik Domain Situs Phising,
• Kajian Yuridis Terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 Tentang Pemberian Bantuan Internasional Bagi Korban Bencana Alam
• Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online
• Kedudukan Dan Kinerja Badan Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• Kedudukan Escape Clause Sebagai Hak Penyewa Untuk Memutus Sewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Unit Pusat Perbelanjaan
• Kedudukan Hak Asasi Manusia Pada Sanksi Hudud : Menuju Konsep Kebijakan Penal Integralistik
• Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Yang Dijadikan Tersangka Dalam Kasus Penadahan Barang Jaminan (Studi di Polres Malang),
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Madiun)
• Kekuatan Pembuktian Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kendala Dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daera
• Kendala dan Solusi Penguatan Peranan Bidang Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di Kota Malan
• Kendala Kejaksaan Negeri Kepanjen Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi
• Kendala Lsm Pendamping Dalam Mengajukan Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Trafficking (Studi Di Lpkp Jawa Timur).
• Kendala memperoleh Visum Et Repertum Yang mempunyai nilai pembuktian pada penyidikan tindak pidana perkosaan
• Kendala Penggunaan Forensik Digital Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kradit (Studi Di Dtreskrim Polda Metro Jaya),
• Kendala Penyidik Dalam Mencari Bukti Victim’s Resistence Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo)
• Kendala Penyidik Di Dalam Menentukan Tersangka Pada Kasus Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polres Malang Kota)
• Kesesuaian Rancangan Perjanjian Bot (Build, Operate, Transfer) Antara Pt. Jasa Marga Dengan Investor Dalam Tender Proyek Pembangunan Rest Area Di Jalan Tol Terhadap Asas Keseimbangan (Analisis Pasal
• Kewajiban Pembuatan Laporan Tahunan Yayasan Terkait Dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Implementasi Pasal 48 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Di Yayasan Al Maarif San
• Kewajiban Perusahaan Efek Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Untuk Menghindari Risiko Kerugian Yang Dialami Investor (Studi Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Mo
• Kewenangan Dan Fungsi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Menurut Pasal 38c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Kurator Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Buruh
• Konsep Partisipasi Masyrakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berbasis Demokrasi Deliberatif Dan Hukum Responsif
• Konstruksi Hukum Pemberlakuan Keistimewaan Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Latar Belakang Terjadinya Disparitas Pidana Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan)
• Legalitas Kepala Negara Mempersenjatai Warga Sipil Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Terhadap Penurunan Presiden Muammar Khadafi Di Libya Tahun 2011)
• Lembar Persetujuan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Pengadilan Negeri Banyuwangi)
• Lembar Persetujuan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku Pembiayaan Konsumen (Studi Di Adira Finance Kepanjen Kabupaten Malang)
• Model Pembinaan Narapidana Lanjut usia
• Model Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
• Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Dan Psikotropika Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)
• Modus Penjualan Dan Upaya Penanggulangan Produk Video Compact Disc (Vcd) Dan Digital Video Disc (Dvd) Bajakan Di Kota Malang
• Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Normatif Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam),
• Optimalisasi Pelayanan Jaminan Persainan Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Optimalisasi Penarikan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Studi Di Dinas Pendap
• Optimalisasi Pengaturan dan Pembinaan pedagang Kaki Lima Kota Kediri (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi),
• Optimalisasi Pera Petugas Penyuluh Lapangan dalam Penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi oleh Ban Rakyat Indonesia kepada Kelompok Usaha Tani di Kabupaten Jember Jawa Timur(Studi di Ban
• Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tilang Berdasarkan Pasal 1 Butir 6(a)(b) KUHAP Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
• Optimalisasi Upaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisatakota Malang Dalam Melindungi Kawasan Cagar Budaya Di Jalan Ijen Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata R
• Pelaksanaan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali (Studi Di Desa Adat Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali)
• Pelaksanaan E-Government Dalam Kepengurusan Keperluan Dinas Di Pemerintah Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T
• Pelaksanaan Individual Treatment Model Dalam Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak
• Pelaksanaan Lelang Agunan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang Terkait Penentuan Harga Obyek Agunan Milik Debitur
• Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Berdasarkan Pasal 14 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Peraturan Pemerin
• Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Studi Di Kantor Dinas Kepemudaan Dan Ol
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Kewajiban Perusahaan Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Pelaksanaan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terkait Dengan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Bagi Perwira Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan
• Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Daera
• Pelaksanaan Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Dari Penyewa Beli Dalam Perjanjian Sewa Beli (Studi Di Pt. Federal International Finance Kantor Cabang Madiun Pos Ponorogo)
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus Universitas Brawijaya Di Kota Kediri
• Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Malang Dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kewajiban Perusahaan untuk Mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja
• Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan (Studi Di Yayasan Pendidikan Al – Aqobah Jombang)
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terkait Dengan Penertiban Bangunan Di Kabupaten Kudus (Studi Di Kantor Badan Pelayanan Peri
• Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung
• Pelaksanaan Perijinan Dan Penertiban Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2007 (Studi Di Badan Pelayanan Perjinan Terpadu)
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan (Studi Di PT PLN (Persero) Surabaya)
• Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang),
• Pelaksanaan Perlindumgan Hukum Terhadap Bank Dari Wanprestasi Debitur Oper Kredit KPR
• Pelaksanaan perlindungan Hukum Hak Cipta Terhdap Merchandise Ciptaan Ongisnade Berdasar Pasal 12 ayat 1 Undang Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Pelaksanaan perlindungan Hukum Hak Cipta Terhdap Merchandise Ciptaan Ongisnade Berdasar Pasal 12 ayat 1 Undang Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Bank Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Safe Deposit Box Dari Kerugian Akibat Kerusakan Barang Yang Disimpannya
• Pelaksanaan Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Malang)
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman
• Pelaksanaan Sanksi Administrasi Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Studi Di Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban)
• Pelaksanaan Tentang Perkawinan Endogami Pada Suku Sasak Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Menurut Hukum Adat
• Pemanfaatan Closed Circuit Television(Cctv)Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Polrestabes Surabaya)
• Pembagian Warisan Dari Anak Angkat Yang Tidak Mempunyai Anak (Studi Normatif Dalam Perspektif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Pada Kasus Perkara Nomor 054/Pdt. G/2011/Pa. Mlg)
• Pembagian Warisan Dikalangan Masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
• Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan Stun Gun Sebagai Senjata Menurut Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
• Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terkait Dengan Fertilization In Vitro Yang Dilakukan Surrogate Mother
• Pembatalan Perkawinan Menurut Uu No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaannya)
• Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pt. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Madiun (Studi Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib
• Pembinaan Narapidana Usia Lanjut Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sidoarjo (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sidoarjo)
• Pemenuhan Hak Tidak Memilih Sebagai Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi)
• Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam
• Penanggulangan Anak Yang Bekerja Diluar Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)
• Penanggulangan Kasus Illegal Mining Hutan Lindung Sungai Wain Di Kota Balikpapan ( Studi di POLRESTA Balikpapan dan Badan Lingkungan Hidup Balikpapan )
• Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Polres Kediri Kota)
• Penanggulangan Pencurian Benda Cagar Budaya dengan Sarana Penal di Kota Sumenep,
• Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pendapat Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Yang Diajukan Setelah Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 155/Pdt.P/2010/Pa.Mlg. Di Pengadilan Agama Kota Malang)
• Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Surabaya)
• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
• Penentuan pengelolaan tarif parkir kendaraan bermotor di Mall Olympic Garden (MOG) ditinjau dari PERDA nomor 10 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan parkir di kota Malang : studi di MOG dan kantor D
• Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)
• Penerapan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Mengenai Pengangkatan Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (St
• Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Penerapan Prinsip Good Governance Pada Implementasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Kabupaten Banyuwangi
• Penerapan Prinsip Iure Imperii Dalam Perspektif Hubungan Diplomatik
• Penerapan Prinsip Kesetaraan Terhadap Hak Vetoanggota Tetapdewan Keamanan Pbb (Dk Pbb) Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus-Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Penerapan Hak Veto Olehanggot
• Penerapan Prinsip Responsible To Protect Dalam Negara Yang Melakukan Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Demonstrasi Anti Pemerintahan Suriah Pada Maret 2011- Maret 2012)
• Penerapan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor
• Pengaturan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Berbasis Pada Social Justice (Analisis Normatif pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Min
• Pengaturan Pengalihan Harta Benda Wakaf Oleh Yayasan Dengan Tukar-Menukar (Analisis Pasal 50 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Pengaturan Zona Berusaha Bagi Toko Modern Minimarket Berstatus Waralaba Sehingga Tidak Mematikan Pedagang Di Pasar Tradisional (Study Di Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Malang)
• Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas Di Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Studi Di Rsud Dr. Saif
• Penggunaan Hak Tolak Wartawan Dalam Melindungi Identitas Narasumber (Studi Di Malang Post Dan Radar Malang)
• Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Umum Pedesan (KUPEDES)
• Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Lembaga Ombudsman Pers (Studi Kasus Di Lembaga Ombudsman Jawa Pos Surabaya)
• Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Setra Menurut Desa Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Ungasan Kabupaten Badung Provinsi Bali
• Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Blitar)
• Peran Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Penentuan Perbatasan Di Kawasan Laut Cina Selatan (Kasus Sengketa Perbatasan Laut Antara Vietnam, Filiphina, Dan Cina
• Peran Pihak Terafiliasi Bank Dalam Membantu Penyidik Kepolisian Atas Penyidikan Kasus Tindak Pidana Perbankan (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur)
• peran politik muhammadiyah sebagai penyalur aspirasi politik bagi warganya
• Peran Psikolog dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga
• Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Di Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Perusahaan Rokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K
• Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang –Undang Nomer 6 Tahun 2011
• Peranan Kepolisian di dalam Menanggulangi Sindikat Tindak Pidana Pencurian Telepon Seluler
• Peranan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Malang
• Peranan Kriminalistik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika
• Peranan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur Sebagai Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan
• Peranan Surat Keterangan Dokter Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) Sebagai Dasar Bagi Penyidik Untuk Menghentikan Penyidikan Tersangka Yang Diduga Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Studi Di Polresta Malang)
• Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura Sebagai Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia Di Singapura
• Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global Dan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi
• Perkawinan Siri Dalam Konteks Pasal 143 Rancangan Undang-undang Peradilan Agama (Analisis Komparasi Dalam Perspektif Kyai dan Praktisi Hukum di Pamekasan)
• Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Yang Bersifat Ultra Petita
• Perlindungan hak-hak pekerja jika terjadi Penggabungan Perseroan berdasarkan hukum positif di Indonesia,
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Saksi Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Transaksi E-commerce di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Pada Jual Beli Kucing Persia Secara Online (Studi Di ABC Cat Shop Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Bagi Korban Melalui Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Bagi Kuil Preah Vihear Dalam Wilayah Konflik Bersenjata Antara Thailand dan Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional
• Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Penerima Pensiun Sebagai Peserta Askes Dalam Pembelian Obat-Obatan Berdasarkan Pasal 11 Pp Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan P
• Perlindungan Hukum Bagi Peserta Lelang Online Berdasarkan Pasal 35 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Oleh Pihak Manajemen Karaoke Terhadap Pramuria Sebagai Korban Pencabulan (Studi Kasus Di Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Malang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Penahanan
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Publik Oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) Dalam Rangka Corporate Action Perusahaan Publik Berupa Shareswap. (Studi Kasus Pt. Mobile-
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Pada Tahap Persidangan
• Perlindungan hukum terhadap mata-mata di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Berkaitan Dengan Hak Berorganisasi (Studi Kasus Di Usaha Dagang Sumber Baru Furniture Desa Manisrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan)
• Perlindungan hukum terhadap penerbit efek beragun aset dalam rangka Secondry Mortgage Facility di pasar modal
• Perlindungan Konsumen Terhadap Beras Oplosan Yang Merugikan
• PerlindunganHukumTerhadapAnakDibawahUmurSebagaiKorbanTindakPidanaPerkosaan (StudiKasus di PengadilanNegeri Surabaya)
• Persiapan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo Dalam Mewujudkan Penggunaan E – Ktp Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
• Pertanggungjawaban Etika Profesi Advokat dalam Memberikan Keterangan di Media Massa tentang Rahasia Klien
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Satlantas Polres Pasuruan),
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas
• pertanggungjawaban pidana pada PT.KAI terhadap kecelakaan kereta api, Ismail Navianto, SH, MH; Alfons Zakaria, SH, LLM. Dalam penulisan skripsi
• Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Matinya Orang
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan),
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Islam (studi di PN Kepanjen Kab Malang)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Perseroan (Studi Kasus Perkara Pidana No. 17/Pib.B/2006 Di Pn Malang)
• Politik Hukum Sinergitas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk Mewujudkan Pembangunan Hukum yang Responsif
• Pra Evaluasi Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Problematika Ketentuan Hukum Kewenangan Polri dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Problematika Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
• Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Polres Sumenep)
• Rekonstruksi kewenangan Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja
• Rekonstruksipasal 58 Bw Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/Pdt/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya Janji Kawinsebagai Perbuatan Melawanhukummenjadihukum Positif Perkawinan Di Indonesia
• Relevansi Sanksi Pencabutan Hak Orang Tua Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Di Lingkup Rumah Tangga
• Revitalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Sertifikasi Pangan Organik Melalui Pembentukan Peraturan Daerah
• Sita Marital diluar Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Perkara No. 549/Pdt.G/2007/PA.Jak.Pus)
• Standar Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Poliklinik Lapas ( Studi Di Lapas Kelas I A Malang )
• Status Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Dalam Perspektif Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tent
• Strategi Pemberdayaan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Pendirian Pda
• Studi Komparatif Pengaturan Tentang Kewenangan Penggunaan Kekerasan Oleh Polri Dalam Tindakan Anarki Saat Demonstrasi
• Studi Kriminologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Dan Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Listrik Oleh Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)
• Tanggung Jawab Pengasuhan Anak TKW Yang Bekerja Di Saudi Arabia
• Tanggung Jawab PT Herona Express terhadap Kerugian Konsumen (Studi di PT Herona Express cabang Malang)
• Tinjauan Kriminologi Modus Operandi Rekrutmen Pekerja Seks Komersial (Studi Di Lokasi Prostitusi Dolly Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Pada Masa Pailit dan Pada Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 (22b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewe
• Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengaturan Kawasan Konservasi di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) De
• Upaya Bank Sebagai Penjamin dalam Hal Terjamin Wanprestasi terhadap Pemilik Proyek pada Perjanjian Bank Garansi(Pelaksanaan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di PT. Bank Pembangunan Daerah
• Upaya Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya Dalam Menjaga Kelestarian Taman Bungkul Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Dalam Kota Berdasar Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tah
• Upaya Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)
• Upaya Dinas Pendapatan Kota Malang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Di Kantor Di
• Upaya Diskresi Polri dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga
• Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Membedakan Antara Tindak Pidana Pembunuhan Denngan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Di Dalam Surat Dakwaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
• Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Dalam Penerapan Aspek Keadilan Pada Penetapan Njop Pbb Pedesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Uu No 28 Tahun 2009
• Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
• Upaya Kepolisian Dalam Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Melalui Pelayanan Prima ( Studi Di Polres Bantul)
• Upaya Kepolisian Resort Malang Kota dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Telepon Selular,
• Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sehubungan Dengan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberd
• Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertib
• Upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Wisata Candidasa Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiba
• Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Mengembangkan Potensi Tambak Air Payau Berdasarkan Asas Pengelolaan Perikanan Pasal 2 Huruf (A) Dan (J) Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (St
• Upaya Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Hardware Komputer Impor yang Tidak Mencantumkan Label dan/atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia
• Upaya Persiapan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Pajak Daerah (Studi Di D
• Upaya Pihak Rekber (Rekening Bersama) Selaku Pihak Ke-Iii Pada Transaksi Online Dalam Menghadapi Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Studi Di Forum Jual Beli Ka
• Upaya POLRI Dalam Memberantas Tindak Pidana Pornografi Dengan Modus Game Online Di Kalangan Anak
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi tindak Pidana Penyediaan Fasilitas Pornografi Oleh Warnet
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Yang Disebar Melalui Media Internet(Cyberporn)
• Upaya POLRI dalam Mencegah Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Sesuai Pasal 106 Undangundang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan studi di K
• Upaya Polri Dalam Mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resor Jombang)
• Upaya Polri Dalam Penanggulangan Kerusuhan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto (Studi Di Polres Mojokerto Kota)
• Upaya Polri Menanggulangi Penambangan Batubara Ilegal Di Kota Samarinda (Studi Kasus Di Poltabes Samarinda)
• Urgensi Pelaksanaan Koordinasi Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait dengan Tindak Pidana K
• Urgensi Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi
• Urgensi Pengolahan TKP Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
• Urgensi Untuk Meratifikasi Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 Bagi Indonesia Dalam Upaya Melindungi Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Kepulauan Indonesia

Tahun 2011

• Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Oleh Franchisor Terhadap Franchisee Yang Wanprestasi : Studi di P.T. Kota Jaya Malang
• Alasan hakim memutus perceraian dengan Onheelbare Tweespalt : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1437/ Pdt.G/2009/PA. Mlg
• Alasan Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Dalam Proses Persidangan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana : Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang
• Alasan Penolakan Permohonan Izin Cerai Oleh Atasan, Relevansinya Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian PNS Tanpa Izin : Studi di Kota Malang
• Analisa Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Terkait Dengan Penanggulangan Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencega
• Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi No Perkara. 240/Pid.B/2005/PN.Kd.Mn
• Analisis Hubungan Aturan Larangan Perjanjian Tertutup dan Peran Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Kecil dalam Perjanjian Waralaba
• Analisis Ketentuan Pengecualian Pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah
• Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Isteri Dalam Status Iddah (Studi Kasus Perkara Putusan No. 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm Jo. No.131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg Jo. No.178 K/AG/2006)
• Analisis Perjanjian Fertilisasi In Vitro Ke Dalam Rahim Surrogate Mother Dalam Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia
• Analisis Putusan Perkara Nomor : 63/Pdt.G/2006/Pn.Kpj Jo Putusan Nomor :120/Pdt/2008/Pt.Sby Mengenai Perbuatan Tergugat Menjual Objek Dengan Nomor Shm 394 Desa Jogomulyan Kecamatan Tirtoyudo
• Analisis Status Kepemilikan Barang Modal dalam Leasing (Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha)
• Analisis Yuridis Eksistensi Citizen Service berdasarkan Permenlu Nomor 4 Tahun 2008 ditinjau dari perspektif Konvensi Hubungan Diplomatik dan Hubungan Konsuler
• Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur Berdasarkan Statuta Roma 1998
• Analisis Yuridis Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang Mengenai Asas Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi
• Analisis Yuridis Penafsiran Asas Hakim Pasif (Kajian Terhadap Yurisprudensi Makhamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 dan Yurisprudensi Makhamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971)
• Analisis Yuridis Penangkapan Petugas Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Oleh Police Marine Malaysia Diperairan Tanjung Berakit Pulau Bintan : Dalam Perspektif Hukum Laut
• Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Malang Terhadap Obyek Yang Dijadikan Sita Jaminan Dalam Perkara Nomor : 158/Pdt.G/2005/PN.MLG jo Nomor : 110/PDT/2008/PT.SBY jo Nomor : 153/Pdt.Plw/2008/P
• Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pdt/P/1986/PN. Yk. Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama
• Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 16 Oktober 2009 dan No.09/Pdt.Eks/2009/PN.YK Tanggal 25 November 2009 tentang Pernyataan Non Eksekutable atas P
• Analisis Yuridis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih dalam Transaksi Kartu Kredit pada Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
• Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen : Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang No.239/Pdt.G/2009 Dalam Perkara Hak Waris Anak Angkat
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang No.297/Pdt.G/2010 dalam Perkara Gugat Waris
• Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2007/PN.JR Jo. Nomor : 312/PDT/2008/PT.SBY Tentang Perbuatan Melawan Hukum
• Beban Pembuktian Isbath Nikah Relevansinya Dengan Putusan Atas Gugatan Perceraian Dalam Perkara Nomor 564/Pdt.G/2010/PA.MLG : Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang
• Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Obligasi Dalam Hal Emiten Pailit
• Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Yang Dirugikan Akibat Penghentian Sementara Aliran Listrik
• Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dana (shahib al-mal) ketika perbuatan mudharib merugikan dalam pembiayaan mudharabah
• Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Nyentana dalam Keluarga yang Telah Memiliki Anak Laki-Laki : Studi di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali
• Dampak pembangunanan ruko yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 terhadap Ruang Terbuka Hijau
• Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Tergugat Ghoib (Studi Kasus Perkara Perceraian Ghoib Nomor 323/Pdt.G/2010/Mlg)
• Dasar Dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Itsbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang : Studi Kasus Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 786 / Pdt. G/
• Dasar dan pertimbangan hakim tidak menerima gugatan tergugat untuk menyerahkan harta gono gini kepada tergugat dalam Perkara No. 69/Pdt.G/2003/PN Kepanjen menurut hukum yang berlaku
• Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana pada Terdakwa Korupsi : studi di Pengadilan Negeri Kediri
• Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Lebih Ringan dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Berkaitan dengan Kasus Carok : Studi di Pengadilan Negeri
• Dasar Pertimbangan Hakim Didalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Pada Terdakwa Tindak Pidana Kealpaan : Studi di Pengadilan Negeri Malang
• Dasar Pertimbangan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lebih Memilih Upaya Penyelesaian Secara Perdata : Studi di Pengadilan Agama dan Polres Malang Kota
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penanganan Perkara Korupsi Dana Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berwawasan Jender oleh Kejaksa
• Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana. : Studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Menentukan Alasan Subjektif Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana. : Studi kasus di Polres Madiun
• Dasar Pertimbangan Putusan Pidana Percobaan Bagi Pelaku TindakPidana Korupsi(Anggaran Rumah Tangga Dewan (Artd) DPRD Nganjuk )
• Dasar pertimbangan suami isteri pada pembuatan perjanjian perkawinan : Studi Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Mendaftarkan Perjanjian Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mal
• Efektifitas Parkir Berlangganan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri
• Efektifitas Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Guru SD di Dinas Pendidikan Kota Malang)
• Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang No. 21 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemberian Izin Gangguan (HO) Bagi Jenis Usaha Rumah Makan dan Minimarket : Studi di Badan Pe
• Efektifitas pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan lajur kiri oleh kendaraan golongan IA : Studi di jalur
• Efektifitas Penerapan Pasal 5 dan 32 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Studi di Disperindagkop Kota Bogor)
• Efektifitas Penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Elektronik Data Capture (EDC)
• Efektivitas Bagian II Angka 5 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 : Studi Di Pengadilan Agama Kepa
• Efektivitas Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dalam Hal Penyediaan Lahan Pemakaman oleh Pengembang Perumahan di Kota Malang : Studi di
• Efektivitas Pasal 36 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap ijin usaha perseroan terbatas studi : di Pemkab Sidoarjo
• Efektivitas Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Efektivitas pasal 4 Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam hal sertifikasi guru sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan : Studi di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas P
• Efektivitas Pasal 7 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pembiayaan Material Instalasi Listrik Dalam Program Listrik Masuk Desa : Studi di PLN Wilayah Riau dan
• Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri
• Efektivitas Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia : Studi di Bapepam-LK dan Bursa Efek Indones
• Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang
• Eksistensi Pidana Mati di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Asasi Terpidana
• Evaluasi pengkelatan minyak atsiri daun cengkeh (Clove Leaf Oil) dengan senyawa asam sitrat : Kajian Konsentrasi Asam Sitrat dan Suhu Pengkelatan
• Faktor Anak Pidana Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
• Faktor dan Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana KDRT Yang Ditangani Penyidik Polres Batu Dipandang Dari Perspektif Viktimologi : Studi di POLRES Batu
• Faktor Pendukung Dan Penghambat Penggunaan Mediasi Dalam Penyeleseian Sengketa Antara Pendiri Dan Pengurus Yayasan (Studi Kasus Pada Yayasan Al Maarif Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)
• Faktor Penyebab Dan Pelaksanaan Akibat Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan : Studi di Pengadilan Agama Jombang
• Faktor Penyebab Masyarakat Muslim Menyelesaikan Perkara Waris di Pengadilan Negeri Pasca Berlakunya UU No.7 Th. 1989 jo. UU No.3 Th. 2006 jo. UU No.50 Th. 2009 Tentang Peradilan Agama : Studi di Penga
• Faktor-Faktor Kesulitan Pelaksanaan Conservatoir Beslag Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agam
• Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah kota Kediri
• Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kawin-Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak (Studi di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)
• Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Pascaputusan Mahmakah Konstitusi Nomor 115/Puu-Vii/2009 Terhadap Pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kete
• Gagasan Pemberian Lambang Perlindungan dan Status Khusus kepada Jurnalis dalam Konflik Bersenjata : Studi Kasus Terbunuhnya Jurnalis Fadel Zana di Jalur Gaza oleh Tentara Pertahanan Israel tahun 2008
• Hak Jawab Pers dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Di Radar Malang)
• Hambatan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang
• Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja antara Pemain dengan Klub Deltras Sidoarjo dalam Hal Upah dan Cara Pembayaran (Studi di kantor Deltras Sidoarjo
• Hambatan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama
• Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Masyarakat (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Tertangkap Tangan (Studi di Polres Kota Mojokerto)
• Hambatan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan : Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
• Hambatan Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Sirri : Studi di Kecamatan Sumbermanjing Wetan
• Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Masa Iddah oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri yang Telah Dicerai Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. 45 Ta
• Hambatan Perbankan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Kredit Program Mikro Kelompok (Group Lending Method) : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Tulungagung
• Hambatan Pihak Bank pada Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Hal Terjadi Perubahan Status Kepegawaian : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Laut antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pelaut Warga Negara Indonesia
• Harmonisasi Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Dengan Deklarasi Den Haag Tahun 2000 Tentang Sumber Daya Air
• Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2011, Penerapan Alat Bukti Elektronik Mail (e-mail) Dalam Proses Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Jakart
• Impelementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan (Studi di Kabupaten Trenggalek
• Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (Wan Prestasi) Melalui Negoisasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Gresik)
• Implementasi asas pembedaan (Distinction Principle) dalam konflik bersenjata non Internasional antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka
• Implementasi dan Kendala- Kendala Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabu
• Implementasi Ketentuan Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga disertai Sanksi Administratif yang Dilakukan Oknum TNI AU : Studi terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Su
• Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji : Stu
• Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 : Studi Terhadap Tata Cara Perkawinan Adat Masyarakat Anakalang Di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tengga
• Implementasi pasal 21 uu no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap harta debitur di luar negeri dikaitkan dengan Prinsip Juridiction negara lain : studi Pengadilan Niaga Surabaya dan Balai Harta Pe
• Implementasi Pasal 24 Ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Hal Ijin Tinggal Tetap Di Indonesia Bagi Orang Asing Terkait Dengan Perlindungan Hukum
• Implementasi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Berkaitan Dengan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Indonesia
• Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan APBD Kota Malang : studi di K
• Implementasi pasal 48 serta pasal 285 ayat(1) Undang Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan terhadap sepeda motor yang menggunakan kanlpot tidak standar : studi di Polres Ma
• Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Terhadap Pemenuhan Hak Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bagi Pekerja Waralaba Ritel
• Implementasi Pasal 50 dan Pasal 52 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Dalam Hal Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Kunjungan : Studi
• Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja K
• Implementasi pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan : Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penataan Ruang
• Implementasi Peraturan Menteri No.18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Kaitanya Dengan Profesionalisme Kerja Dan Peningkatan Kesejahteraan Hidup Guru : Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulu
• Implementasi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Batu "PERSIKOBA" : studi di Kantor PERSIKOBA Kota Batu
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Terhadap Karyawan BUMN : Studi di PT Semen Gresik Tbk
• Implementasi Perlindungan Hak Pencipta Atas Penundaan Pembayaran Royalti Lagu Atau Musik Berdasarkan Kontrak Lisensi Dan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Implementasi Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat : Studi di Kota Probolinggo Jawa Timur) 2011
• Implementasi Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (Studi di PPATK
• Implikasi Yuridis Penguasaan Tanah yang Dikuasai Secara Melawan Hukum : Studi kasus perkara Nomor: 20/Pdt.G/2008/PN.Bjn)
• Jual Beli Tebasan Pada Komoditi Gabah Dalam Perspektif Hukum Adat : Studi Lapang di Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk
• Kajian Hukum Internasional tentang Implementasi Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia
• Kajian Normatif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Studi Harmonisasi Pasal 49 UU. No. 50 Tahun 2009 jo. UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama den
• Kajian Normatif Pemberian Kekebalan Diplomatik terhadap Pejabat Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa di Indonesia
• Kajian Yuridis Normatif Prinsip Keadilan pada Peraturan Kegiatan Jual Beli dengan Akad Murabahah dalam Hukum Perbankan Indonesia
• Kajian yuridis pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dispensing obat oleh dokter
• Kajian Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Nasabah Oleh Direksi dan Pegawai Bank : Studi Komparatif UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU RI Nomor 10 Tahun 1998
• Kajian yuridis regulasi perbankan dalam rangka pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
• Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Negara Pengguna Senjata Kimia Berdasarkan Chemical Weapon Convention 1993 : Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza
• Keabsahan Ijab Kabul dalam Perkawinan Islam melalui Telepon
• Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia,
• Kebijakan Kriminalisasi Contempt Of Court Dalam Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia,
• Kedudukan Badan Hukum Yayasan Sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal di Indonesia : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 DAN 136/PUU-VII/2009 Mengenai Pembatalan Undang-Undang
• Kedudukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia
• Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia,
• Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin : Studi Perbandingan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
• Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat Terhadap Kasus Malpraktik Medik
• Kendala Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas sebagai wali pengawas terhadap harta anak di bawah umur
• Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Ijin Kunjungan Bagi Orang Asing : Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang
• Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan : Studi di Polres Kediri
• Kendala Dan Upaya Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Di DPRD Kota Probolinggo : Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
• Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berupa Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Probolinggo),
• Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Surakarta)
• Kendala Jaksa Di Dalam Melaksanakan Pidana Tambahan Yang Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Putusan Kasus Korupsi : di Kejaksaan Negeri Mojokerto
• Kendala Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Dengan Lelang Barang Rampasan : Studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Kendala Kepolisian di dalam Menanggulangi Balapan Liar di Bandara Juanda Lama : Studi di Polres Sidoarjo dan Bandara Juanda Lama Kabupaten Sidoarjo
• Kendala Kepolisian di dalam Menanggulangi Petugas Demam Berdarah Palsu yang Melakukan Penipuan dengan Mengatasnamakan Administrasi Rukun Tetangga di Kawasan Perumahan : Studi di Polres Malang Kota dan
• Kendala Lembaga Women’s Crisis Center Didalam memberikan Pelayanan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Kendala Pelaksanaan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Dalam Berkendara : Studi di Unit Satlantas Polresta
• Kendala Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Mewakili Kepentingan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir : Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya
• Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Sabungan Ayam (Tajen) di Wilayah Polsek Sidemen Karangasem Bali
• Kendala Penyidik dalam Melakukan Rekonstruksi pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polresta Malang)
• Kendala Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa : Studi di Polresta Malang
• Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Penadahan Kendaraan Bermotor : Studi di Polres Nganjuk
• Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan : Studi di Polresta Malang
• Kendala Penyidik Di Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Yang Tidak Mampu Bertanggung Jawab
• Kendala Penyidik Polri dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika : Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota
• Kendala Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Hutan Milik Perhutani Kabupaten Blitar (Studi Di Kepolisian Resor Blitar
• Kendala Penyidikan Tindak Pidana Money Politics Pada Pemilihan Walikota Blitar Periode 2010-2015 : Studi Kasus di Polresta Blitar
• Kendala Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di Polres Malang Kota)
• Kendala-Kendala Dalam Implementasi Tugas Dan Wewenang Jaksa Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi : Studi di Kejaksaan Negeri Blitar
• Kesesuaian Prinsip Halal pada Penyaluran Pembiayaan Mudharabah oleh Bank Syariah kepada Koperasi : Studi di PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang
• Kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia : Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Keluatuan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia
• Kewenangan International Criminal Court (ICC) Dalam Mengadili Perkara Terhadap Individu Yang Memiliki Hak Imunitas : Studi Kasus Presiden Sudan Omar Al-bashir
• Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Efektifitas Pasal 70 Butir (a) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (Studi di Mojokerto)
• Kewenangan PT. PLN (PERSERO) menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen atau pelanggannya : Studi di PT.PLN PERSERO Kota Malang
• Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinn Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
• Konflik Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami : Studi Tentang Peranan Wasiat Pewaris Dalam Kasus Putusan Perkara No 146 Pdt.G/1993/PA Malang
• Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dalam Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan
• Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Putting Out System mengenai Hak Atas Pengupahan, Kesehatan Reproduksi, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketena
• Konsep Perlindungan Hukum untuk Pekerja Rumah Tangga
• Konsistensi Pengaturan Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling dalam Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2000 dan Peraturan Bersama Brnomor : 53/PMK.06/2009, Nomor : KEP030/ A/JA/03/2009,
• Konstruksi nusyuz suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia : kajian yuridis-normatif)
• Legalitas Penggunaan Kekuatan Militer dan Penggunaan Unmanned Aerial Vehicles (UAV) Oleh Amerika Serikat Dalam Usaha Memberantas Anggota Taliban di Pakistan : Sebuah Kajian Hukum Internasional
• Merger Bank Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Model Peradilan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal Di Indonesia,
• Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri : Studi di Polres Jombang dan Women’s Cresis Center Jombang
• Modus operandi tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
• Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Dilakukan Oleh Pembeli dalam Masa Kredit (Studi di Polresta Madiun)
• Nilai Pembuktian dan Implikasi Pencabutan Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terhadap Penjatuhan Putusan Oleh Pengadilan
• Optimalisasi Kinerja Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Administrasi Sertifikasi Tanah Di Kota Mojokerto
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kaitannya dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro : Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Bojonegoro
• Optimalisasi Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar : Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keua
• Optimalisasi peran penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mengenai tindak pidana asusila pada perempuan : Studi Polresta Malang
• Optimalisasi peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa warisan pada Suku Dayak Kenya : Studi di Desa Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur
• Pelaksaanan Penyidikan Terhadap Tersangka Anak yang diduga Melakukan Tindak Pidana : Studi di Polresta Malang
• Pelaksanaan Alih Debitur Pada Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN), : Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Malang
• Pelaksanaan analisis pembiayaan Mudharabah bagi koperasi pada Bank Syariah : studi di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang
• Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Anak Nakal oleh Penyidik Berdasarkan Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI Nomor 1124/XI/2006 : Studi di Polres Situbondo
• Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga di Kota Malang
• Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi : Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal
• Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Inventory : Studi di PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang
• Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian : Studi di Desa Ringin Tunggal Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
• Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) : Studi di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lav
• Pelaksanaan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dalam Pembatasan Penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah Melalui PUPN/DJKN : Studi di Kantor Wilayah X
• Pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan paspor oleh Kantor Imigrasi berdasarkan SK Menpan Nomor : 63/kep/m.pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Studi di Kantor Imigrasi Klas I Malang
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Zona Air Minum Prima (ZAMP) Berdasar Keputusan MENPAN No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Studi di PDAM Kota Malang
• Pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah : Studi di Kantor Notaris
• Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil : Studi di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang
• Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Pelaksanaan Pemutasian Hakim Militer Pada Badan Pengadilan Militer Dikaji Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Makhamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor : Skep/420
• Pelaksanaan Penerapan Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pasien Pengguna Jamkesmas (Studi di RSUD dr. M. Soewandh
• Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Pariwisata Terhadap Perdagangan Daging Ayam Mati Kemarin (TIREN) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen :Studi di Kota Madiun
• Pelaksanaan Pengurusan Perizinan Dalam Pengelolaan Air Tanah Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengolalaan Air Tanah : Studi di Dinas Energi dan Sumber
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengolahan dan Penjualan Ayam Tiren Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan Dengan Jaminan Akta Jual Beli Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat : Studi Kasus di PT BPR Adiartha Reksacitra Singosari Malang
• Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Uang Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai Pada Badan Hukum : Studi di Koperasi Kopansha dan Koperasi Intani Kota Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Rakyat : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Kawi Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Tanpa Disertai Sertifikat Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG oleh Pemerintah Terhadap Bahaya Meledaknya LPG 3 Kilogram : Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota M
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Logo Arema Indonesia terhadap Praktek Perbanyakan oleh Produsen Atribut di Kota Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Investor Oleh Bapepam-Lk Dalam Rangka Penawaran Umum (IPO) Terkait Adanya Misleading Information Pada Prospektus : Studi Di Bapepam – Lk
• Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas klausula kontrak baku dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tuban Unit Com
• Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo : Studi Terhadap Perubahan Sistem Hukum Waris
• Pelaksanaan Prinsip Halal Bertransaksi Terkait Tidak Adanya Penetapan Minimum Holding Period Pada Saham Syariah Di Pasar Sekunder : Studi Di Bursa Efek Indonesia
• Pelaksanaan Prinsip Keadilan (Adhalah) dalam Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah : Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan
• Pelaksanaan Reconditioning dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) pada Bank (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri)
• Pelaksanaan Safety Riding Dalam Upaya Peningkatan Keamanan Berlalu Lintas : Studi di Polres Malang Kota
• Pelembagaan Partai Oposisi Dalam Mekanisme Hubungan Checks And Balances Di Indonesia
• Pemanfaatan Kriminalistik Oleh Penyidik Dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polda Jatim)
• Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet : Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kota Trenggalek
• Penanganan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan
• Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri Oleh Polri : Studi di Polresta Pasuruan
• Pendekatan Teknik Interogasi Yang Humanis Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika : Studi Di Kepolisian Resort Madiun Kota
• Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pencantuman Teks Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan asas akuntabilitas untuk mewujudkan good corporate governance pada BUMN menurut pasal 3 huruf c kepmen no. KEP-117/mmbu/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN :
• Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers : Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post
• Penerapan KUHP dan Peraturan Manual Liga Indonesia Dalam Kasus Penganiayaan Antar Sesama Pemain Sepak Bola Dalam Suatu Pertandingan (Studi di Pengprov PSSI Jawa Tengah ),
• Penerapan Pasal 284 KUHP Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina : Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Nganjuk
• Penerapan Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Berkaitan dengan Hak Pasien untuk Mendapatkan Pelayanan Medis : Studi Kasus di R
• Penerapan Pasal 55 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : Studi Penetapan 27/PDT.P/2009/PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal
• Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan : Studi di Wilayah Hukum Kepol
• Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) : Studi Kasus Antara PT. Petrokimia Gresik dengan Warga Tlogopojok Gresik
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun
• Penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame billboard di Kota Malang berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang no. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame : Studi di BP2T Kota Mala
• Penerapan Sistem TC (Therapeutic Community) Pada Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan-Madura
• Pengaruh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009 Tentang Sunset Policy Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ma
• Pengaturan dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Pertanggungjawaban Untuk Membangun Good Corporate Governance Pada PT Pertamina (Persero) Dalam Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG : Studi d
• Penggunaan alat bukti digital dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui email dari Prita Mulyasari berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Penggunaan bom fosfor putih dalam Hukum Humaniter Internasional : Studi Kasus Penyerangan Israel Terhadap Jalur Gaza Akhir 2008 Sampai Awal 2009 atau Operation Cast Lead
• Penggunaan Call Data Record Oleh Penyidik Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan : Studi di Polres Malang Kota
• Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi di kantor Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
• Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Yang Tidak Kawin Berdasarkan Sistem Hukum Adat Bali : Studi di Banjar Adat Beluhu Kangin dan Banjar Adat Beluhu Kauh, Desa Tulamben, Keca
• Penyelesaian sengketa batas landas kontinen di Kawasan Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia
• Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Perdata Secara Non Ligitasi (Studi Kasus Hambatan di Kantor Advokat Soehartono Soemarto dan Rekan)
• Penyelesaian Sengketa Waris Secara Musyawarah Menurut Hukum Adat Jawa di Luar Pengadilan : Studi Kasus di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
• Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Narapidana Yang Telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang
• Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen terkait dengan Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan dari Industri Kecil Menengah : Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dae
• Peran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember Dalam Hal Pengawasan Terhadap Peredaran Daging Oplosan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen : Studi di Dinas Petern
• Peran Fraksi dalam Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif Melaui Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Menaggulangi Terjadinya Pengulangan Kejahatan (Residive) (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)
• Peran polisi dalam menyelesaikan perkara carok di masyarakat Madura : Studi di Polres Sampang
• Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Laut Berupa Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan
• Peran Tim Pemantau Independen ( TPI ) Pada Ujian Nasional Tahun 2009/2010 di Kabupaten Malang
• Peranan dan Kendala Visum Penggalian Jenazah (Exhumasi) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan : Studi di Polres Malang
• Peranan Jaksa Di Kejaksaan Negeri Madiun Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Studi Kasus Ayam Tiren Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun
• Peranan Ombudsman Daerah dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Studi di Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)
• Peranan Pembina Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merealisasi Hak Narapidana untuk Memperoleh Remisi : Studi di Lembaga P emasyarakatan Kelas I Malang
• Peranan Penyidik di dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri : Studi di Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
• Peranan Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi di Detasemen Polisi Militer V/3 Malang),
• Peranan Polri di dalam Mengatasi Kepemilikan Senjata Api Illegal di Masyarakat Daerah Konflik Poso (Studi di Polres Poso)
• Perbandingan Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama dan Peradilan Umum : Studi di Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Negeri Malang
• Perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP, Hukum Islam, dan RUU KUHP
• Perbandingan Sistem Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Go Publik) Emiten di Indonesia dan Amerika Serikat
• Perjanjian Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha : Studi Di PT. Sarana Surakarta Ventura
• Perlindungan Anak-anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan Sex trafficking : Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang
• Perlindungan hak konstitusional warga negara di saat negara dalam kondisi bahaya
• Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali : studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Internet Banking Terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Transaksi Online Menggunakan Kartu Kredit,
• Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Pailit
• Perlindungan Hukum Pada Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara
• Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam persidangan : studi kasus di pengadilan negeri Gresik
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo),
• Perlindungan hukum terhadap karya desain grafis dalam media internet : Kajian Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Inf
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking Apabila Terjadi Kerugian : Studi di BNI Cabang Malang
• Perlindungan hukum terhadap perusahaan finance pada perjanjian pembiayaan konsumen bagi layanan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan
• Pertanggungjawaban Private Military Company Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Sengketa Bersenjata
• Perwalian Anak Hasil Perkawinan Siri Oleh Ibu Kandung Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional
• Pewarisan Tunggu Tubang pada Masyarakat Adat Sumendo (Studi di Desa Muara Tenang, Kabupaten Muara Enim, Sumendo, Sumatera Selatan)
• Problematika Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Membantu Aparat Penegak Hukum untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Merah Putih Kota Madiun)
• Problematika Penanggulangan Prostitusi Di Kota Kediri (Studi Di Wilayah Kota Kediri)
• Problematika penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi kepolisian : Studi Kasus Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polresta Malang
• Proteksi terhadap Pasar Tradisional atas Zonasi Minimarket (Analisis Komparasi Normatif Pasal 20 Huruf A Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 dengan Pasal 8 Ayat (6) Huruf B Peraturan D
• Razia oleh kepolisian sebagai upaya mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua : Studi di wilayah hukum Polres Tuban
• Revitalisasi Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepolisian Republik Indonesia
• Sinkronisasi Antara Pasal 11, 12, dan 13 UU Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dengan United Nations Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999
• Sistem Penjatuhan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia
• Strategi Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Studi di Polres Malang),
• Studi Komparatif Pengaturan Tentang Kewenangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kor
• Studi normatif tentang perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mengenai sistem pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Hak Reproduksi
• Studi Perbandingan tentang Substansi Hukum Mekanisme Penegakan Konvensi Jenewa 1949 di Wilayah Nasional Negara Irlandia, Kerajaan Britania Raya, dan Negara Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh Space Debris Menurut Liability Convention 1972
• Tanggungjawab Israel atas Serangan Terhadap Bantuan Kemanusiaan di Kapal Mavi Marmara Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Tindakan Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polres Malang Kota)
• Tindakan Kepolisian Terhadap Suporter Sepak Bola: Kajian Terhadap Pola Berkendara Suporter Arema Malang : studi di Polresta Malang, Polres Malang, Polresta Batu
• Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet : Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan Karaoke sebagai sarana Prostitusi Terselubung (studi diwilayah Kabupaten Probolinggo)
• Tinjauan Yuridis Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) Berkaitan dengan Unilateral Declaration of Independence (UDI) Kosovo
• Tinjauan yuridis carding berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berkaitan dengan tindakan Plagiarisme terhadap Karya Ilmiah
• Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet
• Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dalam Penanggulangan Bahaya Pencemaran Limbah Plastik Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri : Studi di PT Areco Sidoarjo
• Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Meningkatkan Investasi Daerah : Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Ka
• Upaya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Risiko Kehilangan Investasi Akibat Tindak Pidana Penggelapan : Studi Di BAPEPAM-
• Upaya Bank Dalam Memperoleh Hak Pada Perjanjian Kredit : Studi di Bank BRI Cabang Probolinggo
• Upaya Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Besrmasalah Al-Qardh Talangan Haji yang Disalurkan melalui Perantara Pihak Ketiga : Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang
• Upaya Bank Untuk Mencegah Dan Menangani Side Streaming Nasabah Kredit Perbankan : Studi Bank Rakyat Indonesia, Cabang Nganjuk
• Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Perda No. 3 Tahun 20
• Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Melakukan Penertiban Parkir Liar berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004
• Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Togel : Studi di Polres Nganjuk
• Upaya Pemerintah Kota Batu Untuk Mengembangkan Obyek Wisata Dalam Rangka Meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah
• Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Corner
• Upaya Penanggulangan Kejahatan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Rangka Perlindungan Satwa Langka
• Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba : Studi Di Polres Malang Kota
• Upaya Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewaan (Studi di Kepolisian Resor Blitar
• Upaya Pihak Bank Dalam Penanganan Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Jaminan Hak Tanggungan : studi di Bank BTN Cabang Malang
• Upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan sepeda motor di Kota Malang : Studi Kasus di Polresta Malang M
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Madiun : Studi di Polresta Madiun
• Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pelaksanaan Proses Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Polresta Madiun
• Upaya-Upaya Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Terkait Dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E-Procurement : Studi Di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan Malang
• Urgensi Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan : Analisis Historis Hukum Mediasi di Pengadilan
• Urgensi Pengaturan Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Malang : Analisis Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/MDAG/PER/12/200
• Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Sebagai Obyek Jaminan Fidusia : Studi di PT. MAF di Kota Malang
• Zhihar dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional : Studi Normatif dalam Konteks Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tahun 2010

• Abortus Provocatus Criminalis Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia
• Alasan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan : Studi di LAPAS Klas IIB Trenggalek
• Analisis merger bank sebagai opsi dalam Single Presence Policy berdasarkan Undang – Undang Anti Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat
• Analisis Model Pembayaran Biaya Administrasi Kepada Pelanggan Tenaga Listrik Berdasarkan Pasal 4 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Penggunaan Merek Dagang Oleh Pihak yang Bukan Pemilik di Internet : Studi Kasus di Forum Jual Beli Kaskus.us
• Analisis Putusan Pada Perkara No. 0444/Pdt. G/2008/PA.TA : kajian adanya pelanggaran Taklik Talak
• Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor: 2274/Pdt.G/2007/PA.Sby Dalam Perkara Sengketa Pembagian Warisan
• Analisis Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar NO: 68/PDT.G/1999/PT.SBY YO. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya NO: 412/PDT/2000/PT.SBY YO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO: 2191 K/
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 82/Pdt.G/2007/PN.Kpj. : Perihal Dikabulkannya Gugatan Perjanjian dengan Kausa yang Tidak Halal
• Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama No. 1592/Pdt. G/1996/PA. Lmj jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.143/Pdt. g/1997/PTA. Sby jo. Putusan Mahkamah Agung No.253.K/AG/1998 jo. Putusan Pengadil
• Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Nomor : 625/Pdt.G/2000/PA.mlg dalam perkara penetapan eksekusi objek sengketa sebagai harta gono-gini tanpa adanya Surat Bukti Kepemilikan
• Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor :1154/Pdt.G/2008/PA.Mlg. : Kajian dikabulkannya sebagian gugatan waris yang obscuur libel
• Berbagai Faktor Penyebab Permohonan Ijin Perceraian Anggota Kepolisian Kepada Atasan Ditolak : studi kasus di Detasemen C Brimob Madiun
• Berbagai Kendala Penerapan Pasal 130 H.I.R Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Dikalangan Orang Islam : Studi di Pengadilan Agama Tuban
• Dampak pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana laki-laki dan wanita : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban
• Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Haerta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Hukum Adat Bali : studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali
• Dasar dan pertimbangan hakim memutus perkara hadhanah ( pemeliharaan anak ) dan pembagian harta bersama dalam perceraian : studi kasus perkara preceraian Nomor: 895/Pdt.G/2007/PA.Mlg
• Dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah : studi Kasus Perkara Nomor 076 /Pdt.P/2008/PA.Jr di Pengadilan Agama Kabupaten Jember
• Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Wali Adhol karena Tidak Sekufu : Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj
• Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Hak-Hak Isteri Sebagai Penggugat Pasca Perceraian : Studi Putusan Perkara Nomor 1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang
• Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas : Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakim Di Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Perkara Psikotropika : studi di Pengadilan Negeri Blitar
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menerapkan Pasal 351 KUHP Dalam Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Setelah Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Ten
• Efektifitas Pasal 108 Ayat 1 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Kewajiban Pengusaha Perusahaan Kecil Untuk Membuat Peraturan Perusahaan : studi di Kota Madiun
• Efektifitas Pasal 15 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Terkait Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan : studi di Koperasi Simpan Pinjam Rahayu Mandiri ulungagung
• Efektifitas Pasal 18 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Fasilitas Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Atau Bahan Penolong Untuk K
• Efektifitas Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota Dan Dekorasi Kota : Studi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
• Efektifitas Pemberian Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Kepada Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan: studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung
• Efektifitas penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga deposito berjangka di bank: studi pada Bank Mandiri Cabang Malang
• Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi : studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
• Efektivitas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
• Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota Malang
• Eksistensi Odious Debt Doctrine dalam Perkembangan Hukum Internasional
• Eksistensi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kota Malang
• Faktor-Faktor Dominan Penghambat Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 : studi di PT. Waskita Karya – Jakarta
• Faktor-faktor penghambat suami/isteri yang tercemar melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina : Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
• Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi di Polresta Malang
• Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi dan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Kayu di Kawasan BKPH Pujon KPH PERHUTANI Malang : studi di RPH Oro-Oro Ombo
• Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pada Terdakwa Tindak Pidana perkosaan : studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Hambatan Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan Dalam Sengketa Penghimpunan Dana Simpanan Deposito Berjangka : Studi di Bank Indonesia Jakarta
• Hambatan Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Karena Wali Mujbir Enggan Menjadi Wali : studi Perkara Nomor 0146/Pdt.P/2009/PA.TA jo. Nomor 2105/Pdt.G/2009/PA.TA di Kantor Urusan
• Hambatan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Jaminan Kendaraan Bermotor : Studi Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang
• Implementasi Amandemen SOLAS 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code) Di Wilayah Indonesia Khususnya Di Pelabuhan Utama Tanjun
• Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : st
• Implementasi Ketentuan Pidana Pada Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang,
• Implementasi Pasal 11 Ayat (3) Huruf P Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java di Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban
• Implementasi Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasal
• Implementasi pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan : studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatat
• Implementasi pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Malang No.1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima : studi kasus di Dinas Pasar Kota Malang
• Implementasi Pasal 3 PP No 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil : Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
• Implementasi Pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Um
• Implementasi pasal 55 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penyelesaian sengketa Akad Mudharabah di luar pengadilan : Studi di Bank Muamalat Cabang Malang)
• Implementasi Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Anak Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK : studi SMK di Kota Malang
• Implementasi Sistem e-Procurement PLN Sebagai Aplikasi Pendukung Good Corporate Governance (Studi Analisa di PT PLN (Persero) : studi di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang
• Implemtasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Study Pada Masyarakat Nelayan Panta
• Kajian Komparatif Dan Historis Prinsip Costumer Due Diligence (CDD) Dengan Prinsip Know Your Costumer (KYC) Terkait Dengan Fungsi Dan Tugas Bank Dalam Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendan
• Kajian Konstitusionalitas Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengenai Legalisasi Aborsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kajian Kriminologi Terhadap Judi Sabung Ayam (Tajen): Studi di Masyarakat Adat Desa Pakraman Batursari Kabupaten Gianyar Bali
• Kajian Yuridis Pasal 12 ayat 1, pasal 27, pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan perlindungan terhadap pencipta yang hasil karyanya dijadikan progr
• Kajian yuridis pasal 51 United Nations Charter tentang Self defence dalam kaitannya dengan kedaulatan suatu negara
• Kajian Yuridis Peraturan Aborsi Berkaitan dengan Hak-hak Pasien : Studi Perbandingan Peraturan Aborsi di Indonesia dan Singapura
• Kajian Yuridis Terhadap Game Online Poker Dalam Facebook Sebagai Sarana Perjudian : Tinjauan Atas KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Sistem Hukum di Indonesia
• Kajian Yuridis terhadap Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Anak di Indonesia
• Karakter Produk Hukum Pengaturan Pers dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia : Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang yang Mengatur tentang Pers
• Kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Dalam Memutus Sengketa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil(PNS) : Telaah Yuridis Normatif Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubaha
• Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan : Kajian Yuridis Normatif
• Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
• Kedudukan Konsumen Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen : studi pada Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mandala Multifinance Cabang Malang
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Bidan Sebagai Ahli Dalam Proses Perceraian Dengan Alasan Zina : Studi di Pengadilan Agama Tulungagung
• Kekuatan Pembuktian Log File Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Siber Dan Telematika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE)
• Kendala Jaksa Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kediri : Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri
• Kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata kepada terpidana kasus korupsi atas harta benda yang belum dikenakan perampasan untuk negara : studi kasus di Kejaksaan Tinggi Riau
• Kendala Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Menggunakan Metode Identifikasi Sidik Jari : Studi Di Kepolisian Resort Kota Blitar
• Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menindak Pelanggaran Isi Siaran Televisi Pasal 36 Ayat 3 Jo Pasal 55 UU RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta
• Kendala Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika : studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang
• Kendala Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Prespektif Pasal 7 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 : Studi di Pengadilan Agama Kota Malang
• Kendala pembinaan narapidana homoseksual : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang
• Kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Situbondo No 27 Tahun 2004 tentang Larangan pelacuran : studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo
• Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Praktik Aborsi Ilegal : studi di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
• Kendala Terkait dengan Fungsi POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Aborsi : Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polres Kediri dan Polres Blitar
• Kendala yang Dialami Penyidik di Dalam Melakukan Penggeledahan Badan Terhadap Tersangka Wanita : Studi di Polresta Malang
• Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme : studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang
• Kendala Yuridis Terhadap Pelaksanaan Cara atau Prosedur Ekstradisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
• Kewenangan Mahkamah Uni Eropa Membatalkan Keputusan Belanda Dalam Penolakan Suaka
• Menggagas Constitusional Question di Indonesia dalam Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara
• Optimalisasi pelaksanaan pelayanan pada Perpustakaan Umum berdasarkan UU. 43 th. 2007 tentang studi pada Perpustakaan Umum Kota Malang Perpustakaan
• Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS) di Bidang Keimigrasian : Studi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Reklame Oleh Kantor Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : studi di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar
• Optimalisasi peran POLRI dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen : studi di Polresta Madiun
• Pelaksanaan hak-hak narapidana mengenai remisi dan pembebasan bersyarat : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang
• Pelaksanaan hukum waris adat pada Masyarakat Tionghoa Ras Totok di Indonesia : studi di Kota Malang
• Pelaksanaan Informed Consent sebagai Dasar Yuridis Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis terhadap Pasien Gawat Darurat di UGD Rumah Sakit Islam Malang
• Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 : Studi di Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
• Pelaksanaan Ketentuan Pidana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Kemigrasian Terkait Dengan Kejahatan Kemigrasian : Studi Pada Kantor Imigrasi Klas I Malang
• Pelaksanaan Pasal 4 PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dalam Rangka Perlindungan Nasabah Pemegang Kartu ATM (Studi Bank BNI Malang
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkung
• Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan : studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 kota Madiun
• Pelaksanaan Penarikan Retribusi Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : studi di Unit Pengelolaan Pasar Daerah Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
• Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Bank Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Intern No. 11/24/2009 : Studi Di Bank Indonesia Pusat Jakarta
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem E-Procurement Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No.S-298/S MBU/2007 Jo Surat Keputusan Direksi Pertamina No.KPTS-5/C00000/2008-S0 Tentang Manajemen
• Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Terhadap Kinerja Hakim : Studi di Kantor Pengadilan Negeri Pandeglang – Banten
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Surabaya
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus Untuk Pengangkutan Orang : Studi Di P.O Pratama Putra Sidoarjo
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Internet Produk Telkom Speedy atas Ketidak sesuaian Pengenaan Tagihan oleh PT Telkom : Studi Pada PT Telkom Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Secara Mendadak Yang Dilakukan PT.PLN APJ Malang Berkaitan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen : Studi di Kota Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PDAM Akibat Kerusakan Teknis Distribusi Air Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Studi di PDAM Kota Lumajang
• Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Penyaluran Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil : studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
• Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Pada Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah : studi pasal 2 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI
• Pelayanan Prima Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
• Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana : studi di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil
• Pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang
• Pembuktian Sebagai Upaya Hakim Untuk Menyusun Putusan Dalam Perkara Tata Usaha Negara : studi di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
• Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Upaya Untuk Melidungi Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu
• Penegakan Hukum POLRI Terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta di Bidang software Komputer : studi di Polwil Malang
• Penerapan Asas Profesionalitas Dalan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Pasuruan : Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pasuruan
• Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pembuat Obat Tradisional Madura Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Ijin Dinkes (Studi tentang Penerapan Pasal 59 UU o.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Kantor Dinas
• Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana : studi Di Polwil Malang
• Penerapan pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap Pelaksanaan perjanjian jual beli yang menggunakan Syarat atau klausula baku bahwa barang yang suda
• Penerapan pasal 6 ayat (1) undang-undang RI No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman berkaitan dengan varietas tanaman Perkebunan : Studi di Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat M
• Penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Asas Cabotage Dalam Pelayaran Niaga Indonesia Di Era Perdagangan Bebas : studi di Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya
• Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility Berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Perusahaan Multinasional : Studi di PT Samsung Electronic Indonesia
• Penerapan Revenue sharing Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Antara Bank Syariah (Shahibul maal) dan Nasabah (Mudharib), (Implementasi Pasal 1 Angka 12 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas U
• Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : studi kasus Di Kantor Badan Kepeg
• Penerapan sistem beban pembuktian terbalik murni pada tindak pidana korupsi gratifikasi : studi kasus di Kejaksaan Negeri Surabaya
• Penerapan Sistem Pewarisan Adat Matrilineal Minangkabau : Studi Pada Masyarakat Adat Matrilineal Minangkabau di Kota Malang
• Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelajar Asing dengan Izin Tinggal untuk Belajar berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigra
• Penggunaan kekerasan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Studi di Polres Sidoarjo
• Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Penetapan KP2LN No. S- 027/WPL.06/KP.01/2007
• Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance : Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bantur
• Penyelesaian Masalah Wanprestasi Atas Pemberian Kredit Koperasi Dengan Obyek Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Para Mukti Mulya Banyuwangi, Jawa Timur
• Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dengan Jaminan Hak Tanggungan : Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah
• Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Pasal 45 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor : Studi di Badan P
• Penyelesaian Transaksi Jual Beli Saham kepada Investor karena Tidak Terlaksananya Prinsip Disclosure oleh Perantara Pedagang Efek : studi di Bursa Efek Indonesia - Surabaya
• Penyimpangan Pelaksanaan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Korelasinya Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2007/PA. Mgt di PA Magetan
• Peran Ahli Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang
• Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik Jawa Timur
• Peran Polisi Hutan Dan Masyarakat Desa Hutan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat : study di KPH Perum Perhutani Kabupa
• Peranan BBPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Iklan Obat yang Menyesatkan Menurut Pasal Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 : Studi di BBPOM Surabaya
• Peranan korban pada terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga : studi di Kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
• Peranan Lembaga Imigrasi Klas I Malang Dalam Penanganan Warga Negara Indonesia Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana : Tinjauan Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Akan Pergi Ke Luar Negeri
• Peranan Penasihat Hukum Dalam Mendampingi Tersangka Atau Terdakwa Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Perkara Pidana : Studi Pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kongres Ad
• Peranan Pengadilan Agama Sebagai Mediator dalam Upaya Menekan Perceraian perkawinan usia muda : Studi di Sidoarjo
• Peranan Perwakilan Diplomatik dalam melindungi Kebudayaan Indonesia : Studi Kasus Klaim Malaysia atas Tari Pendet
• Perbandingan Konseptual Terhadap Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Berdasarkan Rezim Hak Atas Kekayaan Intelektual Konvensional Dan Rezim Sui Generis
• Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai : Studi Kasus di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna SMS-Banking dalam Kegagalan Transaksi Transfer Dana (Studi di PT. Bank Negara Indonesia Tbk, Cab. Utama Malang
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Untuk Mencegah Timbulnya Kerugian Dalam Hal Terjadinya Delisting Saham : studi di PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk dan BAPEPAM-LK
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang di Rekrut Sebagai Tentara Anak di Daerah Konflik Bersenjata
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Perdagangan Semu Dalam Pasar Modal
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugiannya Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online : studi di Kota Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Data Nasabah Oleh Bank Berdasarkan Pasal 9 (1) PBI 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah : st
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengiriman Sampel Virus Flu Burung Oleh Indonesia Kepada WHO Berdasarkan Material Transfer Agreement (MTA)
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Jasa Transportasi Penerbangan Niaga Berkaitan Terhadap Keterlambatan Dalam Pengangkutan Udara : Studi di PT. Garuda Indonesia Cabang Malang
• Perlindungan Kepentingan Nasional Negara Indonesia di Bidang Jasa Angkutan Udara terhadap ASEAN Open Sky Policy : Ditinjau dari ASEAN Multilateral Agreement on Air Services
• Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Oleh Perwakilan Republik Indonesia Di Negara Penerima
• Pertanggung jawaban pidana terhadap pemberian resep obat secara tidak rasional (Irrational Prescribing) oleh dokter
• Pertanggungjawaban pidana praktek aborsi terselubung dengan menggunakan media iklan surat kabar : Studi Kasus di Malang
• Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
• Rekonstruksi Konsep Informed Consent dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Humanis di Indonesia
• Sistem Pemilu Legislative Pada Masa transisi Demokrasi Di Indonesia : Analisa Yuridis Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Legislatif yang Digunakan di Indonesia Setelah Reformasi Tahun 1998
• Status Hukum Kegiatan Komersialisasi Ruang Angkasa Oleh Virgin Galactic Berdasarkan Space Treaty 1967
• Studi tentang upaya penduduk Sahara Barat sebagai Non-self governing territory
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Minyak Di Laut Yang Bersumber Dari Kebocoran Instalasi Lepas Pantai : Studi Kasus Pencemaran Laut Timor di Indonesia
• Tanggung Jawab PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam Menyelesaikan Masalah Gangguan Telkom Speedy : studi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Kandatel Madiun
• Tinjauan yuridis atas penambangan pasir oleh Pemerintah Propinsi Riau yang di ekspor ke Singapura
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil : Studi di Pernerintah Kabupaten Tulungagung
• Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bekerja sebagai Pembantu/Pekerja Rumah Tangga (PRT) : Analisa Yuridis terhadap Kasu
• Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/kep/2001 Tentang Sta
• Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu Dalam Mempersiapkan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
• Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satpol PP Kota Malang dalam Penertiban Pemondokan yang Tidak Memiliki Ijin Usaha Pemondokan di Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006
• Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata
• Upaya Bank Syariah dalam Penyelamatan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KPR Syariah : studi di BRI Syariah Cabang Malang
• Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan : Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro
• Upaya Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah n0. 3
• Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Retribusi Parkir
• Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang Utara Dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Ketidak benaran Dalam Pengisian Surat Pajak Terhutang (SPT) Pada PPh : Studi Di Kantor Pelayanan Pa
• Upaya Kantor Pengadilan Agama Dalam Meningkatkan Disiplin Pada Pegawai Negeri Sipil Menyangkut Penyelesaian Tugas Kedinasan : studi di Pengadilan Agama Tulungagung
• Upaya Kepolisian dalam Meminimalisir Tindak Pidana Perjudian Online
• Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Menanggulangi Penyebaran Pornografi melalui Usaha Warung Internet (WARNET) : studi kasus di Polwil Malang
• Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Jaring Rajungan (Studi di Satuan Kepolisian Perairan Probolinggo
• Upaya Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas atau Lepas dari Segala Tuntutan Hukum :Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen
• Upaya Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro
• Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Perkosaan yang Terdapat Tanda Kekerasan Pada Korba n : studi di Kepolisian Resort Trenggalek
• Upaya Polisi Republik Indonesia Dalam Mengamankan Benda-Benda Sitaan Dari Penyalahgunaan : Studi di Polresta Malang
• Upaya POLRI Dalam Malakukan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas : Studi Kasus Di Polresta Malang
• Upaya Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Akses Menuju Jembatan Suramadu : Studi di Polres Bangkalan
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sapi : studi di Wilayah Hukum Polres Sumenep
• Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kecelakaan lalu Lintas Di Kota Malang : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang
• Upaya Polri di dalam Mencegah dan Menanggulangi Peserta Konvoi Pendukung Kesebelasan Arema (Aremania) Melakukan Perusakan Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Nomor Polisi L : Studi Kasus di Polresta Ma
• Upaya pPolri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja : studi di Polresta Malang
• Urgensi tussenkomst dalam hadhonah akibat adanya akta kelahiran ganda : studi kasus Perkara Perceraian Nomor 1746/ Pdt.G.2007/PA.Sby di Pengadilan Agama Kota Surabaya

Tahun 2009

• Akibat Hukum Jika Konsiliator Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melebihi Tiga Puluh Hari Kerja
• Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Staatsblad 1917 No.129 dan Pengadilan Agama Sejak Berlakunya Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 : Analisis Pasal 49 huruf a Poin 20 Undang-
• Akibat Hukum Penjatuhan Putusan Lebih Dari 50 Hari Oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial : Analisis Normatif Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan I
• Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Tanpa Izin Dari pejabat (studi normatif pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
• Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 : studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban
• Analisa normatif perjanjian waralaba kebab Turki baba Rafi ditinjau dari PP NO.16 tahun 1997 dan Kep.Menperindag No. 259/MPP/Kep/7/1997
• Analisa Terhadap Klasifikasi Saham Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Analisa yuridis putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang Hak siar Barclays Premier League [Liga Utama Inggris] musim 2007 - 2010
• Analisis Kontrak Baku Antara P.T. Telkom Indonesia dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang Perubahan Jaringan Akses Penggantian Telepon Kabel Menjadi FlexiHome : studi Normatif tentang Perlindung
• Analisis Matching Concept atas Biaya Produksi dengan Pendapatan dan Penyajiannya dalam Pelaporan Laba Pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara : studi pada Perum Perhutani KPH Malang
• Analisis Normatif Pasal 38 (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Relevansinya Dengan Parameter Keabsahan Serta Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Cacat Yuridis)
• Analisis Peraturan Bank Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Dalam Upaya Perlindungan Kepemilikan Bank Umum : studi Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Hukum Akuisi
• Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : kajian Terhadap Pemberian Informasi Apabila Terjadi Perbedaan Harga di Rak Barang dan di Kasir Beserta
• Analisis yuridis putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 tentang Pelanggaran syarat-syarat perdagangan yang dilakukan oleh PT Carrefour
• Carok Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi : studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bangkalan
• Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun
• Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan : studi di Pengadilan Agama Kota Malang
• Dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang : studi Pada Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten T
• Dasar pertimbanagn hakim dalam putusan pidana terhadap pekrja seks komersial yang menawarkan diri di jalanan : studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Yang Lebih Ringan Dari Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Biasa : Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 55 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4, ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 : studi di Pengadilan Agama Kota Malang
• Dasar Pertimbangan Hakm Di Dalam Menjatuhkan Pidana Atau Tindakan Kepada Anak Nakal
• Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terdakwa kasus perjudian : studi di Kejaksaan Negeri Kediri
• Dasar Pertimbangan Penyidik Tidak memberikan Penangguhan Penahanan kepada tersangaka kasus Narkoba
• Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Dalam Rangka Mencegah dan Menangani Praktek Insider Trading Pada Perdagangan Efek di Pasar Modal : studi di Bapepam-LK Jakarta
• Efektifitas Peranan Dan Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Malang
• Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Dalam Mendukung Kegiatan Penghijauan di Kota Malang : studi Pada Dinas Kebersihan dan
• Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Sunset Policy Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) : studi pada
• Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan
• Efektifitas Program Responsible Riding Yang Dibuat Oleh Kepolisian Untuk Menekan Tingkat Kecelakaan Dan Pelanggaran Bagi Pengendara Roda Dua
• Efektifitas Surat Keputusan Wali Kota Malang No 300 Tahun 2003 Tentang Standart Pelayanan Minimal Kesehatan Dalam Pelayanan Bidang Kesehatan Untuk Mewujudkan Good Governance
• Efektivitas Pasal 120 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Adanya Komisaris Independen dan Komisaris Utusan Dalam Perseroan Terbatas Terkait Penerapan Good Corporate Governance : s
• Efektivitas pemberian cuti bersarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang
• Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kota Malang Sebagai Upaya Penanggulangan Pelacuran Jalanan
• Eksistensi tanah oloran ditinjau darI UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok – pokok agraria dan persepsi masyarakat : studi Empiris di Desa Gerongan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
• Fakta – fakta dugaan pelanggaran pasal 26 Undang – Undang No.5 TAHUN 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Jabatan Rangkap dalam putusan KPPU No.03 / KPPU –
• Faktor penyebab dan upaya penyidik terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Kabupaten Gresik : studi di Polres Gresik
• Faktor penyebab perilaku menyimpang dalam komunitas genk motor serta upaya penanggulangannya : studi di Wilayah Kota Malang
• Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Resi Gudang dan Upaya Penyelesaiannya di Koperasi Bidara Tani
• Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : studi kasus di Wilayah Hukum POLRE
• Faktor-faktor Penyebab Remaja Melakukan Balap Liar : studi di Wilayah Hukum Polresta Malang
• Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi di Kalangan Remaja : studi di Kota Jember
• Faktorfaktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana perkosaan : studi Polres Pasuruan
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Atas Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti : studi kasus di Pengadilan Negeri Jombang
• Faktor-faktor Yang Menghambat Korban Salah Tangkap Menuntut Ganti Kerugian : study di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Kantor Pengacara Bambang Trisnanto, SH. & Rekan Jakarta Selatan
• Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Subrogasi Oleh Penanggung Pada Asuransi Kendaraan Bermotor : studi di PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Malang
• Faktor-faktor yang menyebabkan debt collector melakukan tindak pidana : studi di Tuna Finance Malang
• Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya pencurian kayu sengon di Kawasan Hutan RPH Jatirejo BKPH Pare KPH Perhutani Kediri : Studi di Kawasan Pemangku RPH Jatirejo dan Kepolisian Sektor Puncu
• Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
• Fungsi unit identifikasi dari satuan reskrim dalam proses penyidikan serta pemakaian sidik jari sebagai barang bukti : studi di Polresta Malang
• Ganti Kerugian oleh PT Asuransi Jasindo Selaku Surety Company terhadap Oblige Apabila terjadi Wanprestasi : studi di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Malang
• Hak Perempuan Dalam Partisipasi Politik Menurut Pasal 7 Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Dan UU No.10 Tahum 2008 Tentang emilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
• Hambatan Bank Perkreditan Rakyat Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Melalui Analisis Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian : studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Insumo Sumberarto Kediri
• Hambatan Biro Informasi Kredit (BIK) dalam Memberikan Layanan Informasi Debitur untuk Mencegah Kredit Bermasalah (Studi Pelaksanaan Pasal 18 PBI No.7/8/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan SE BI
• Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : studi Pada Proyek Pengadaan Tanah Jalan Lintas Timur Kabupaten Lumajang
• Hambatan dalam Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi Penerima Waralaba (franchisee) di Kota Malang
• Hambatan Dalam Penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Dalam Mencegah Kredit Bermasalah : studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang
• Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Luapan Lumpur Sidoarjo : studi kasus di Desa Renokenongo dan Jatirejo
• Hambatan dan Upaya Bank Sebagai Penerbit Kartu Kredit (Issuer) Dalam Melindungi Pemegang Kartu Kredit (Card Holder) Dari Penyalahgunaan Kartu Kredit oleh Pihak Ketiga
• Hambatan Dan Upaya Pelaksanaan Pencatatan perkawinan Di Bawah Tangan : studi di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
• Hambatan Dan Upaya Pemegang Hak Tanggungan Dalam Melaksanakan Eksekusi Objek Hak Tanggungan : studi Pelaksanaan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan di Bank Jatim Ca
• Hambatan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) terkait dengan fungsi sosial hak atas tanah. : studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dan PT. Delta Dieng
• Hambatan pelaksanaan hak istri setelah bercerai dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
• Hambatan pelaksanaan pendaftaran merek bagi usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah sentra industri tas Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo
• Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam garansi pembelian komputer oleh perusahaan vendor komponen computer : studi di CV. Sarijaya Computer Malang
• Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pembiayaan Kredit Perbankan Bagi UMKM : studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
• Hambatan Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam)
• Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri : studi di Kantor Disperindag Kota Batu
• Harmonisasi Peraturan Perbankan dan Peraturan Kepailitan Tentang Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menangani Bank Gagal : kajian Yuridis Normatif Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tenta
• Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : studi di PT PLN Persero UPT Malang Dalam Mencegah Konflik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
• Implementasi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1992 Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo : studi Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruan
• Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Karanggedang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah
• Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil : suatu studi d
• Implementasi Pasal 14 ayat 12 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 : studi tentang Tender Pembangunan Puskesmas Kota Batu Tahun Anggaran 2008 Oleh Panitia Lelang Dinas Kesehatan Kota Batu
• Implementasi pasal 153 HIR Tentang Pemeriksaan Setempat Pada Perkara Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Narapidana : study perkara nomor 079 / pdt.p/2008/PA-BL di Pengadilan Agama Blitar
• Implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Perkawinan Adat Bare’e : studi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah
• Implementasi Pasal 280 Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Putusan Pengadilan : studi di Pengadilan NegeriSurabaya
• Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif : study di Universitas Brawijaya
• Implementasi Pasal 34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan : studi perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan
• Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Sengketa Hak Milik Dalam Perkara Harta Bersama : studi di Pengadilan Agama Kota Malang
• Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa
• Implementasi Pasal 88 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan : studi di Perseroan Terbatas Perkebunan Negara XII Jawa Timur
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan : studi pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerj
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 1990 Mengenai Pengawasan Serta Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ijin Tempat Usaha Waralaba Bidang Pengolahan Makanan : studi Pada Badan Pel
• Implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan di Kota Probolinggo : studi BAPPEDA Kota Probolinggo
• Implementasi Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Perser
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 2 (g) Oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang
• Implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Berlangganan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daeran {PAD] di Kabupaten Banyuwangi : studi di Dinas P
• Implementasi Program Pasti Pas Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Undang-Undang no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Stu
• Implementasi Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Buruh : studi kasus pada CV. MULIA JAYA Malang
• Implementasi Tanggung Jawab Badan Pengawas Pasar Modal dalam Menangani Resiko Scripless Trading dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Melakukan Perdagangan. : studi di Badan Pengawas Pasar Mo
• Implementasi Technical Assistance Contract (TAC) oleh PT. Pertamina EP Jakarta Pusat dalam Mewujudkan Kegiatan Eksplorasi serta Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
• Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Penetapan Batas Wilayah Laut Di Hukum Nasional Indonesia
• Implementasi Undang-undang No. 26 Tahun 1997 terhadap Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni Yang DiLakukan Oleh Prajurit TNI AD Kodam V Brawijaya : studi di Kumdam V Bra
• Implikasi Ketentuan Mengenai Minimum Khusus Pada Ancaman Pidana Penjara Terhadap Kebebasan Hakim Di Dalam Menjatuhkan Pidana : studi di Pengadilan Negeri Semarang
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 Ayat
• Implikasi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Dalam Hubungan Bank Dengan Nasabah Pada Produk Penyaluran Dana Untuk Masyarakat : studi di Bank Syariah Bukopin, Jakarta Pus
• Implikasi Yuridis Pasal 1 Resolusi Dewan Keamanan PBB NO.1860 (2009) Tentang Penyelesaian Konflik Israel Palestina Dalam Situasi Di Jalur Gaza
• Implikasi Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ecommerce Melalui Media Friendster
• Judicial Activism Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi : studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004
• Kajian normatif terhadap Perjanjian Sister City antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou ditinjau dari perspektif Hukum Perjanjian Internasional
• Kajian yuridik kedudukan hukum aturan tentang bancassurance dalam perspektif hukum perbankan, hukum asuransi dan hukum persaingan usaha
• Kajian Yuridis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan : ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian, Aspek Hukum Perbankan, dan Aspek Hukum Jaminan
• Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : studi Komparasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Kajian Yuridis Penerapan Prinsip Command Responsibility Terhadap State Actor Yang Melakukan Individual Criminal Dalam Kasus Genosida
• Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Karyawan yang Mengalami PHK Akibat Penggabungan Perusahaan
• Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 Mengenai Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
• Kajian Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trust Dalam Sistem Hukum Pasar Modal Indonesia
• Kajian yuridis tanggung jawab bank sebagai agen penjual produk investasi Reksadana dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah Reksadana : Analisis Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP/2005
• Kajian Yuridis Terorisme Ditinjau Dari United Nations Convention For the Suppression of Terrorist Bombings : studi terhadap kasus Penyerangan di Mumbai
• Keabsahan Tim Perunding dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha : kajian Yuridis Normatif Pasal 120 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20
• Kebijakan Dan Kendala Yang Dihadapi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime : studi di Polda Jatim
• Kedudukan Ahli Waris Penerima Hibah Wasiat Dengan Objek Rumah : kajian Terhadap Penundukan Diri Pada Hukum Waris BW Oleh Golongan Pribumi
• Kedudukan Dan Kinerja Camat Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Implikasinya
• Kedudukan Hukum Jaminan Pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ; kajian Yuridis Peraturan Bapepam No. IX.K.I.1 tentang Pedoman Kontrak Investas
• Kedudukan Janda atau Duda Karena Perceraian Pada Perkawinan Berdasarkan Agama Kristen : Analisis Terhadap Perkawinan Kedua Berdasarkan Undang – undang No.1/ Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Kedudukan Seimbang Para Pihak Dalam Kontrak Baku Transaksi E-Commerce : studi Yuridis Normatif
• Kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : tinjauan studi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang
• Kejahatan Komputer Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Kekuatan Pembuktian Sidik DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) Pada Kasus Identifikasi Korban Kejahatan Terhadap Nyawa : kajian Teoritis Dalam Sudut Pandang Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Biologi Molekuler
• Kendala Dan Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas : studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang
• Kendala hakim dalam memutus pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan fasilitas rahabilitasi pada putusan pidana : studi Pengadilan Negeri Malang
• Kendala Pelaksanaan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Blitar
• Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang : studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
• Kendala Pembuatan Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak atau Infanticide : studi Instalansi Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang
• Kendala Pembuktian Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Psikoropika : studi kasus di Kejaksaan Negeri Malang
• Kendala Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif : study di Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang
• Kendala penegakan pasal 282 KUHP: studi di Polresta Malang
• Kendala Penyelesaian Kasus Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian : studi kasus Perkara No.253/Pdt.G/2006/ PA.Situbondo Jo Perkara No.1191/Pdt.G/2005/PA.Situbondo
• Kendala Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Minuman Berakohol di Kota Malang : studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mal
• Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan fidusia : studi di Polresta Malang
• Kendala Penyidik Polri Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Pemalsuan Uang Kertas : studi di Wilayah Hukum Polresta Malang
• Kendala Penyidikan Tindak Pidana Culpa pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban : studi di Satlantas Polres Malang
• Kendala Polri Di Dalam Mengungkap Angka Gelap (Dark Number) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi di Polresta Malang
• Kendala-Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat : studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso
• Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Sebagai Eksekutor Dalam Melaksanakan Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap
• Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi : studi di Kejaksaan Negeri Kediri
• Kepastian Hukum Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie dalam Pembiayaan Mudharabah : kajian Normatif Pada Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Muqayyadah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
• Ketaatan hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Jalan Raya : studi Efektifitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kota Malang
• Kewajiban Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Pihak Penyedia Tenaga Kerja Yang Diperjanjikan Di Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Penyediaan Tenaga Kerja : studi di PT. Perdana Perkasa Elastindo
• Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah
• Konsekuensi yuridis Informed Consent terhadap pasien bedah jenazah [autopsi] : studi di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang
• Konsistensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Kajian Yurid
• Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah : studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
• Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dengan Pencalonan secara Independen
• Latar belakang timbulnya kejahatan pedhofilia dan pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia : studi di Kapolresta Malang
• Mekanisme Kerja Penyidik yang Menggunakan Sidik Jari sebagai Sarana Identifikasi dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
• Modus Operandi Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
• Modus Operandi Pencurian Listrik dan Upaya-upaya pihak PLN dalam menanggulangi pencurian listrik : studi di PLN cabang Sidoarjo
• Modus Operandi Peredaran Minuman Keras Dalam Hubunganya Dengan Timbulnya Suatu Tindak Kejahatan Di Yogyakarta : studi di Wilayah Poltabes Yogyakarta
• Modus operandi peredaran narkotika jenis ganja di Kota Gresik dan penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Gresik
• Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak : studi di Polresta Surabaya Timur
• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Sebagai Salah Satu Bentuk Jaminan Bagi Investor Di Indonesia
• Optimalisasi Kinerja PNS Pada Dinas Pertanian Kota Malang Berdasarkan Pasal 2 (g) PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Optimalisasi Pelayanan Umum Oleh Pegawai BUMN Bersadasrkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2003 : studi di PT. PLN (Persero) APJ Malang
• Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 36 Tahun 2003 : studi di Dinas Pendapatan Daerah
• Optimalisasi Pendapatan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah : studi Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Batu
• Optimalisasi Penertiban Perijinan Reklame Di Kabupaten Probolinggo : studi Pada Dinas Perijinan Kabupaten Probolinggo
• Optimalisasi Pengawasan Dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame Di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 : studi di Satuan Polisi Pamong Praja
• Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa : studi Di Desa Garu Kecamatan Baron Kabupaten
• Optimalisasi peran kecamatan dalam Sektor Pelayanan Publik mengenai regristrasi pertanian dalam konteks Otonomi Daerah UU 32 tahun 2004 : studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang
• Optimalisasi Peran Serta Badan Usaha Milik Negara Dalam Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Aspek Permodalan : studi Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor
• Optimalisasi peranan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mewujudkan Prigen sebagai Daerah Kunjungan Wisata berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Un
• Pelaksanaan Dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia : studi di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang
• Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Pelelangan Umum Terhadap Kredit Macet : studi di Bank Tabungan Negara Cabang Malang
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) : studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cab
• Pelaksanaan Fungsi Serikat buruh Sebagai Pihak Dalam Perselisihan Hubungan Industrial : studi di Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Malang
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Sebagai Dasar Dalam Menghentikan Penyidikan Tersangka yang Tidak Mampu Bertanggungjawab : studi di Polresta Malang
• Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Proses Peralihan Hak atas tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : studi di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabup
• Pelaksanaan konservasi Hulu Sungai Brantas ditinjau dari Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya air : studi di Perum Jasa Tirta I Malang
• Pelaksanaan Kontrak Antara Master Franchisee Dan Franchisee Lanjutan Mengenai Pembayaran Royalty Fee
• Pelaksanaan Manajemen Berbasis Pengembangan Kualitas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Berdasarkan UndangUndang No. 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian : studi di Ba
• Pelaksanaan Manajemen Pegawai Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian : studi pada Badan Kepegawaian Kabupaten
• Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance : studi di Kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang
• Pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Malang
• Pelaksanaan pasal 73 ayat (1) UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhada[p software operation system windows dikalangan mahasiswa : studi di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Brawijay
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu Berdasarkan Keputusan Bupati Brebes No.445/001.A/2008 : studi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes
• Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor Tidak Terjamin : studi di PT. Jasa Raharja Malang
• Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki Lima ( PKL ) yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2003 : studi di Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Magetan : studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan
• Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Pada Tahap Kecelakaan Lalu-lintas : studi di Operasional Pos LAKA Brongkos Polres Blitar
• Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Untuk Meningkatkan Penyaluran Kredit Usaha Mikro : studi pada Kantor Bank Indonesia Malang
• Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Berbasis Keadilan Terhadap Koperasi : studi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone
• Pelaksanaan Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Si
• Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor : studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya
• Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Transparansi Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) : studi di Dinas Pen
• Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS d i Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian : studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram
• Pelaksanaan Penyimpanan dan Pengambilan Kembali Benda Sitaan Berupa Kendaraan Bermotor Dalam Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas : study kasus Di Polresta Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Pemberian Kredit Pegawai Tetap : studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pamekasan
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa Menurut Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : studi di Dinas Peri
• Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia Real Time Dross SettlemenT (BI-RTGS) dalam transfer dana : studi di PT Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, Sura
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Kesalahan Bank Pada Transaksi Penarikan Dana Simpanan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) : studi pada Bank Mandiri Cabang Surabaya
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Kredit Tanpa Agunan : studi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Mrican Kantor Cabang Kediri
• Pelaksanaan perlindungan hukum nasabah penyimpanan dana sebagai konsumen jasa atm perbankan : studi di Bank OCBS NISP Cabang Malang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah : studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri
• Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Dalam Mempercepat Pencapaian Target Millenium Development Goals : studi Implementasi SK Bupati Bojonegoro No. 188/63A/ K
• Pelaksanaan Program Kredit Usaha Mikro Kecil dan Me3nengah oleh perbankan sebagai upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : studi di Kabupaten Mojokerto Propinsi awa Timur
• Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Lessor dalam Perjanjian Leasing Menggunakan Sistem Operate Lease Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan : studi kasus di CV Multika Komputer Pasuruan
• Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) : studi di Pemerintahan Desa Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan
• Pelaksanaan Tugas Pokok Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : studi pada Polresta Malang
• Peluang Penawaran Alternatif Kepada Terpidana Mati Tentang Teknis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia
• Pembentukan dan pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai angkutan udara di Indonesia
• Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil : studi Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
• Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Terhadap Tata Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Sebagai Upaya Terwujudnya Asas Equality Before The Law : kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif Di Indonesia
• Penanganan Berbagai Benda Sitaan Pada Tahap Penyidikan : studi kasus Polres Kepanjen Kabupaten Malang
• Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Koperasi Syariah : studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Malang
• Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA oleh Satuan Reserse Narkoba (Studi di Kantor Polresta Malang
• Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Melindungi Keanekaragaman Hayati : studi di Taman
• Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil : studi pada Badan K
• Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian : studi di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor
• Penerapan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance : studi Mengenai Penerapan Corporate Social Responsibility Di PT.Central ProteinaPrima Tbk S
• Penerapan Ijin Tebang Kayu Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Hasil Hutan Dan Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan : studi di Dinas Kehutanan Da
• Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terkait Dengan Tugas Bapepam-Lk Terhadap Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Studi Di Bapepam-Lk Jakarta
• Penerapan Pelayanan Prima Untuk Mewujudkan Good Governance : studi di Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
• Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya
• Penerapan Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan di Kota Madiun
• Penerapan prinsip mengenal nasabah [know your customer principles] oleh bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang : studi pada Bak Negara Indonesia (Tbk), Kantor Cabang Utama Semarang
• Penerapan prinsip self-determination of people terhadap kemerdekaan Kosovo
• Penerapan prinsip transparansi atas produk tabungan pada nasabah dalam perbankan : pelaksanaan pasal 4 PBI No. 7/6/PBI/2005 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar
• Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah : studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
• Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Menyelesaikan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Antara Direksi dengan Pemegang Saham Pada PT. Pakuwon Jat
• Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Penerapan Standarisasi Internasional Berdasarkan Pasal II Agreement of Technical Barriers To Trade (TBT) Terhadap Industri di Indonesia
• Penerapan zero street crime dalam mengurangi kejahatan di jalan Kota Kediri : studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kediri
• Penetapan Lokasi Dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2009 : studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009
• Pengajuan keberatan atas perampasan barang oleh pengadilan negeri dalam tindak pidana narkotika : studi di Pengadilan Negeri Bekasi
• Pengaruh gaji ke-13 terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2008 tentang pemberian gaji / pensiu
• Pengaruh Poligami Terhadap Kecenderungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang dan Polresta Malang
• Pengaturan Fungsi dan Kedudukan Legislasi Sekretariat Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Eksekutif
• Pengaturan Penggunaan Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Atas Informasi
• Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pe
• Pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah pada bank syariah : studi pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 pasal 1A ayat 1 huruf a di Bank BRI Syariah Cabang Malang
• Penggunaan Program ISO 9001: 2000 di Lapas Wanita Kelas II A Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Manajemen Pelayanan Terhadap Narapidana
• Peningkatan Pelatihan Kerja Oleh Balai Latihan Kerja Singosari Kabupaten Malang Berdasar PP Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja Dalam Rangka Menciptakan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Berkual
• Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong : studi di Daerah Hukum Polresta Malang
• Pentingnya Penguasaan Psikologi Forensik Bagi Penyidik Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan : studi di Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar
• Penyalahgunaan subutex dalam terapi substitusi bagi pemakai narkoba suntik berdasarkan : studi Kep Men Kes RI No 567 Tahun 2006 di LSM Sadar Hati, Malang Keputusan Menteri Kesehatan RI No 567 tahun
• Penyelesaian Konflik antara Pihak Pemberi Waralaba dengan Pihak Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba : studi di P.T. Baba Rafi Indonesia
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Ketentuan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 : studi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang
• Peran Badan Narkotika Kota (BNK) Malang Dalam Penanganan Peredaran Narkoba di kota Malang
• Peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Dalam Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang Berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden No.46 Tahun 1994 : stu
• Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan : studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)
• Peran Unit Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai PT PLN (Persero) dalam menciptakan pegawai yang berkompeten : studi di Unit Pendidikan dan Pelatihan Pandaan dan PT PLN (Persero) APJ Situbondo
• Peran_ kepolisian_ dalam Penanggulangan _ tindak pidana peredaran_ uang palsu : studi di Wilayah Hukum Polres Sumenep
• Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan di Kawasan Taman Nasional
• Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berserikat Bagi Buruh : studi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Malang
• Peranan Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana di Tahap Asimilasi Sebagai Upaya Pencegahan Recidivis : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang
• Peranan Pemerintahan desa dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang
• Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pengupahan di Perusahaan : studi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Malang
• Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cilegon Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Perband ingan Hukum Internasional Dengan Hukum Islam Tentang Perlakuan Terhadap Pasukan Musuh Yang Tidak Dapat Melanjutkan Peperangan ( ‘Hors de Combat)
• Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensual Antara Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Jual Beli Konvensional
• Perbandingan pembiayaan ijarah muntahia bittamilk dengan finansial lease : studi normatif menurut syariah dengan hukum perjanjian
• Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Berserikat Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945
• Perbandingan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Harta Bersama : kajian Normatif Tentang Isi Perjanjian Perkawi
• Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah penyimpan Dana di Bank : kajian Normatif Sebelum dan Setelah Diundangkannya Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang lembaga Penjamin Simpanan
• Perbandingan tanggung jawab pengangkut udara internasional dan nasional dalam hal kelambatan
• Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil Berbasis Transparansi Publik oleh Pemerintah Kota Malang Berdasarkan PP No.98 Tahun 2000 jo PP No.11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri (Studi di Badan K
• Perjanjian sewa-menyewa tanah di Kota Denpasar : analisis normatif substansi perjanjian Build Operate and Transfer yang disertai dengan penyerahan hak milik obyek
• Perlindungan HAM bagi para pengungsi dalam suatu negara : studi kasus Pembunuhan Massal di Kamp. Pengungsian Sabra dan Shatilla
• Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan poligami : studi perbandingan menurut pasal 49 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak No. 23 tahum 2002
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Terjadinya Gagal Serah Dalam Transaksi Efek Yang Berupa Saham Dengan Jual Kosong/Short Selling : studi di Bapepam-LK Jakarta
• Perlindungan hukum bagi investor di perusahaan efek ditinjau dari angka 7 peraturan Bapepam – Lk nomor VI.A.3
• Perlindungan hukum bagi pekerja dalam kebebasan berserikat
• Perlindungan Hukum Bagi WNI Yang Berada Di Luar Negeri Menurut Konvensi Internasional dan Pasal 19 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri : studi kasus Penganiayaan Mahasiswa Ind
• Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam tahap persidangan : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan : studi kasus di Polres Jombang
• Perlindungan Hukum terhadap applicant dalam transaksi ekspor-impor melalui letter of credit : kajian normatif pasal 16 Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 600 (UCP DC 600) 2007 revisio
• Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Pemilikan Rumah yang Dirugikan Akibat Kenaikan Suku Bunga : studi kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang
• Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian telepon seluler melalui E-Commerce berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Kecil : studi di Bank Mandiri Cabang Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perjanjian Pemberian Amanat Kepada Pialang Berjangka Terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi : studi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ja
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Menitikberatkan Kepada Pekerja Rumah Tangga) Yang Berada di Hong Kong Berdasarkan Hukum di Negara Asal dan Hukum di Negara Tujuan Bekerja
• Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan : studi di Polres Sidoarjo
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapalnya yang Digunakan Untuk Melakukan Perompakan Terhadap Kapal Berbendera Lain Di Laut Lepas Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Konflik Bersenjata Internasional Dari Protokol Tambahan I Tahun 1977 Tentang Konflik Bersenjata Internasional
• Politik Perundangundangan Pangan di Indonesia : Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta
• Prinsip Responsibility Pada Pemberian Pinjaman Qardh : studi Pada Pasal 53 PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang GCG di BRI Syariah Cabang Malang
• Rasionalitas Komunikatif Sebagai Pembentuk Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum Dalam Masyarakat Plural (Suatu Kritik Terhadap Kaidah Hukum Positivistik
• Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Bagi Pasien Pada Kasus Malpraktek : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Rekonstruksi Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyimapangan Administrasi : studi kasus di Kota
• Rencana Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
• Resolusi Dewan Keamanan PBB SebagaiAlternatif Penyelesaian Sengketa Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional
• Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan International Organization of Securities Commissions (IOSCO),
• Status Hukum Unilateral Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional
• Studi Komparatif Terhijabnya Ahli Waris Akibat Pembunuhan Terhadap Pewaris : kajian Normatif Terhadap Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah
• Studi tentang Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan : suatu Perbandingan Hukum Antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan Miranda Rule dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat
• Studi tentang peranan United Nations High Commissioner of Refugees [UNHCR] dalam memberikan perlindungan hak kewarganegaraan bagi orang tanpa status kewarganegaraan [stateless persons]
• Studi tentang status mata-mata berdasarkan prinsip pembedaan dalam keadaan perang menurut Hukum Humaniter Internasional
• Studi Tentang Status Negara Tibet Terhadap Tindakan Republik Rakyat China Menurut Perspektif Sino Tibetan Agreement 1951
• Studi Terhadap Prinsip – Prinsip Johannesburg Declaration On Sustainable Development dan Pengaruhnya Terhadap UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
• Tanggung jawab bapepam sebagai badan pengawas pasar modal dengan adanya praktek insider trading dalam perdagangan saham PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
• Tanggung jawab negara terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata internasional ditinjau dari Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict : studi kasus k
• Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penyelengaraan Pendidikan di Indonesia : analisis Yuridis terhadap Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
• Tanggung jawab organisasi internasional "Attribution of Conduct" dalam "Peace Asupport Operation" : kajian Yuridis terhadap kasus ‘Behrami dan Saramati
• Tanggung Jawab PT. Asuransi Sinar Mas Dalam Penyelesaiaan Klaim Asuransi Kehilangan Atas Kendaraan Roda Empat : studi Pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Cikarang Bekasi
• Tanggung jawab PT. Axa FinancialIndonesia terhadap tertanggung yang menderita sakit karena kesengajaan
• Tanggung Jawab PT. Pertamina (Persero) Depot Malang Pada Saat Terjadi Klaim Selisih Kurang Dari SPBU Sebagai Bentuk Perwujudan Good Corporate Governance : studi Di PT. Pertamina (Persero) Depot Malang
• Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati di Indonesia : suatu kajian Terhadap Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Togel Di Kalangan Masyarakat : studi di Polres Nganjuk
• Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Oleh Pengadilan Indonesia
• Tinjauan yuridis normatif proses pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU oleh pelaku usaha asing yang tidak berkedudukan hukum di Indonesia
• Tinjauan yuridis pembuktian cyber crime dalam prespektif Hukum Positif Indonesia
• Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Meningkatkan Disiplin Pada Pegawai Negeri Sipil Saat Jam Kerja : studi di Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Madiun
• Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai : studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Bidang Pengemba
• Upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam peningkatan kinerja aparaturnya : study pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar
• Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Pada Tahun 2008 : studi di Bappeko Kota Malang
• Upaya Bank Dalam Penanganan Kredit Pemilikan Rumah Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan : studi di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Malang
• Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Kabupaten Tuban Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaen Tuban Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1
• Upaya Hukum Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Aksi Unjuk Rasa Yang Memakai Cara Kekerasan : studi di Polres Sidoarjo
• Upaya Kantor Departemen Agama dan Pemerintah Kota Pasuruan Dalam Menertibkan Pembagian Zakat
• Upaya Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama : studi di Kejaksaan Negeri Kraksaan
• Upaya Kepolisian Resor Kota Malang menanggulangi pungutan liar oleh anggota kepolisian dalam lingkungan kepolisian : studi di Kepolisian Negara Resor Kota Malang
• Upaya Kepolisian Resor Untuk Menerapkan Dasar Hukum Bagi Tersangka yang Melakukan Kekerasan Psikis Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi di Kepolisian Resor Malang
• Upaya Kepolisian RI dalam menanggulangi keberadaan pekerja seks komersial : Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sumenep
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang
• Upaya Lembaga pemasyarakatan Di Dalam Melaksanakan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Guna Mencegah Terjadinya Residive : studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, P
• Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Rakyat Indonesia : studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto
• Upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dalam mewujudkan ketertiban masyarakat : study di Kantor Kepolisian Resor Tulungagung
• Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pornografi di Internet (Cyberporn) Oleh Warung Internet di Malang
• Upaya Pengawasan Operasional Bank untuk Mencegah Terjadinya Risiko Legal dan Risiko Kepatuhan : studi terhadap pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 pada Bank Mandiri Caban
• Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan MenPAN No. 63/Kep./M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik : studi di Kantor Kecamatan Blimbing Kota Malang
• Upaya Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Terhadap Jamu Tradisional Industri Berbahaya Yang Beredar di Masyarakat
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak : studi Di Polres Ponorogo
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dalam Karapan Sapi : studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan
• Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (togel) di Kalangan Masyarakat
• Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran Dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat
• Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah : studi di Polres Trenggalek
• Upaya Polri Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi di Polresta Malang
• Upaya Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Jalanan (Pencopetan)-(Studi di Polresta Surabaya Utara
• Upaya POLRI Di Dalam Mengungkap Praktek Perjudian Dengan Modus Operandi Pemanfaatan Hasil Pertandingan Sepak Bola : studi di Polres Lamongan
• Upaya POLRI di dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak : studi di POLRES Sidoarjo
• Urgensi Penandatanganan Perjanjian Kredit Perbankan Oleh Suami atau Istri Debitur Terkait dengan Jaminan Harta Bersama (Kajian Yuridis Pasal 1320 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 36
• Wujud asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian baku pembiayaan mudharabah bank syariah
• Wujud Perlindungan Hukum terhadap Pengupahan Pekerja/Buruh

Tahun 2008

• Akibat Hukum dari Meninggalnya Orang Tua Angkat Relevansinya dengan Peralihan Hak Waris terhadap Anak Angkat : studi kasus No. 353/Pdt.G/2007/PN.Sby
• Akibat Hukum Pengesahan Pengangkatan Anak terhadap kedudukan Hukum Waris Anak Angkat
• Akibat Hukum Surat Pernyataan Larangan Menikah dan Larangan Hamil Bagi Sales Counter Girl PT. Binacitra Kharisma Lestari Area Surabaya
• Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan dampaknya terhadap pembudidayaan tanaman padi dalam kerangka ketahanan pangan : studi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
• Analisis Alih Fungsi Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Untuk Kepentingan Pembangunan Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. : studi Efektifitas Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wila
• Analisis Juridis Normatif Legal Standing Perjanjian Waralaba Alfamart terhadap PP No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006
• Analisis kesesuaian pasal 20 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan pasal 27 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 35 Ayat (3) da
• Analisis pendapatan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pengrajin gula kelapa pemilik pohon kelapa yang disadap sendiri : studi kasus di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, K
• Analisis pengaruh dimensi kualitas jasa bank terhadap keputusan dan loyalitas nasabah Bank Jatim Cabang Batu
• Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Dengan Pembiayaan Modal Ventura Pada Lembaga Pembiayaan : studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya dan PT Sar
• Analisis Permintaan dan Penawaran Kedelai di Jawa Timur
• Analisis Yuridis Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 Dan Pasal 1 Angka 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Memperoleh Informasi Publik : kajian Normatif terhadap Substansi Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No.1233/ Pdt:G/ 2003 terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan
• Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri jakarta Barat No. 028/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR antara PT Excelent Finance dengan PT. Bank Santosa Tbk
• atus yuridis "Bank Mini Sekolah [BMS]" menurut Hukum Perbankan : studi di Bank Mini Sekolah [BMS] SMK Negeri 1 Surabaya
• Bagian Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi dalam Perspektif Ulama di Kota Malang
• Dampak Pengaturan Pengajuan Permohonan Grasi Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati (Mengenai Pengajuan Permohonan Grasi Bagi Terpidana
• Dampak psikologis lamanya menjalani sanksi pidana bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana narkotika : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang
• Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Tanpa Persetujuan Istri : Analisis dalam Perspektif Perkara No. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat : studi di Pengadilan Negeri Karanganyar
• Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga : studi di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar
• Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Latar Belakang Carok : studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lumajang
• Diskresi Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh anak : analisis Normatif terhadap Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
• Disparitas Putusan Hakim Anak dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Efektifitas keputusan Bupati Jombang tentang Pemberian Hadiah Kepada Camat dan Kepala Desa yang Berhasil Mencapai Target Pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan :
• Efektifitas ketentuan pidana tentang kewajiban menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat : studi kasus di Unit Lalu Lintas Polresta Malang
• Efektifitas pasal 8 Perda No. 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya : studi pada Dinas Koperasi Kota Surabaya
• Efektifitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui Samsat Link
• Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Mal-Administrasi ditinjau dari aspek Hukum Kepegawaian : studi kasus di Kantor Pemerintah Kota Batu
• Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
• Efektifitas Program Otomasi Sistem Pelayanan Kepabeanan Berbasis Electronic Data Interchange (EDI) di Bidang Ekspor : studi di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A Bandara Juanda Sid
• Efektivitas Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Terkait dengan Hak-hak Penyandang Cacat Untuk Bekerja : studi di kota Surabaya
• Efektivitas Pasal 16 UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat
• Efektivitas Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)(Studi di PT Jamsostek dan Dinas Tenaga Kerja Kota Malang
• Efektivitas pembinaan wanita tuna susila oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya menekan angka pelacuran : studi di Lokalisasi Kaliwungu dan Lokalisasi Ngujang Kabupaten Tulungagung
• Efektivitas Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Ajudikasi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Tanah Absentee : studi pada lingkup kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
• Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Kesehatan Kerja : studi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
• Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar : studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang
• Efektivitas Perlindungan Tehadap Pekerja/Buruh Perempuan yang Bekerja Pada Malm Hari : studi Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada 2 (dua) Perusahaan Besar di Mojokerto
• Efektivitas Program Gesank Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Malang Oleh Badan Narkotika Kota
• Efektivitas Program Safety Riding khususnya bagi kendaraan roda dua sebagai Upaya Polri Untuk Meminimalisir Tingginya Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas : studi di Polresta Malang
• Efektivitas Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan terkait Prioritas Pembagian Tanah Untuk Petani : studi di Perkebunan Sumber Sari Petung Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri
• Eksistensi Ajaran Itikad Baik Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
• Eksistensi dan Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah
• elaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap perempuan korban trafficking : studi di Polres Banyuwangi
• Evektifitas Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi kasus di Desa Banjar Rejo Kabupaten Tulungagung
• Faktor Birokrasi Sebagai Penghambat Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) : studi di Perumahan Taman Tasik Madu Indah Malang
• Faktor dan Modus Operandi Perdagangan Anak dan Perempuan : studi di Polwil Malang
• Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanganannya : studi Terhadap Kenakalan Anak Kota Malang
• Faktor Penyebab Buruh Perempuan Migran Indonesia Mengajukan Gugatan Perceraian Beserta Akibat Yuridis – Non Yuridis : studi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
• Faktor penyebab dan upaya penyelesaian mengenai perseteruan dua Pengurus Silat PSH Teratai dan PSH Tunas Muda Winongo yang berdampak munculnya tindak kekerasan : studi kasus di Daerah Madiun
• Faktor Penyebab Terjadinya Non-Disclosure Terhadap Perjanjian Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Penyelesaian Klaim ( Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 wilayah Malang
• Faktor-fakktor penyebab peredaran dan pemakaian ganja di kalangan remaja : studi di Polres Batu dan LP Lowokwaru Malang
• Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : studi di Polres Mataram
• Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita melakukan Tindak Pidana Pembunuhan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang
• Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagai Dasar Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Debitur Wanprestasi : studi di Kantor Notaris Usman Ali,SH dan Notaris Ario Hardickdo,SH Kota Malang
• Hak Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas Divestasi 51% Saham dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara : kajian yuridis Normatif terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT Kaltim Prima Coal dengan
• Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami : Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali
• Hambatan dan Upaya Penyidik dalam Mengamankan dan Memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara : studi di Kepolisian Resosr Batu
• Hambatan Pelaksanaan Pungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Sebagai Wujud Tanggungjawab Perusahaan : studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang, Perusahaan Kecap Cap Ikan Mas Raja Malang
• Hambatan penerapan prinsip At-Taawun (Tolong- Menolong) pada pembiayaan murabahah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar : studi kasus di BRI Syariah Cabang Malang
• Hubungan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden dalam sistem "Checks and Balanced" berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penduduk Sipil (Civilian) ketika terjadi Perang (Analisis Yuridis terhadap Sistem Pertahanan Negara di Indonesia)
• Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (: studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang
• Impelementasi Penyelesaian Perkara Warisan di luar Pengadilan : studi di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
• Impelementasi Transparansi Informasi Risiko Produk Bank Syariah sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Deposito Mudharabah Mutlaqah dari Risiko Pembiayaan : studi di BTN Syariah Cabang Malang
• Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana : studi di Kejaksaan Negeri Madiun
• Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Dalam Menerapkan Electronic Government untuk Meningkatkan Pelayanan Publik (Public Service) : studi di Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Pemerint
• Implementasi Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Ijin Gangguan (HO). : studi di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan
• Implementasi Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Sektor Usaha Kecil Sebagai Bentuk Perlindungan Upah Bagi Buruh Usaha Kecil Melalui Ketentuan Upah Minimum : studi di Sentra Usaha Kecil Keramik Dinoyo Kota Mala
• Implementasi Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Handphone Guna Mencegah Kredit Macet : studi di PT Adira Quantum Multifinance, Tbk Cabang Malang
• Implementasi Pasal 2 PP No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Peningkatan Kedisiplinan Di Kantor Kejaksaan Negeri Probolinggo
• Implementasi Pasal 47 ayat 2, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Terkait Publikasi Hasil Rekam Medis Pasien Pengidap HIV di Media Massa : studi di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful
• Implementasi pasal 6 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT Perkebunan Nusantara XI [Persero] : studi di PG Padjarakan Kraksaan, Probolinggo
• Implementasi pasal 66 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam hal Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan kepada pemerintah daerah : study pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Malan
• Implementasi Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang Mengakomodasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR.) : studi di P.T. Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari Flour Mills
• Implementasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : studi di Polresta Malang
• Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan : studi di Pemerintah Kota Malang
• Implementasi Perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh iklan produk operator selular Simpati Pede dan XL Bebas yang menyesatkan melalui media televisi : studi di Kota Malang
• Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Atas Produk Tela Tela (Pasal 4 dan 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang) Dalam Usaha Waralaba Tela Tela
• Implementasi Prinsip profit and loss Sharing pada perjanjian musyarakah : studi PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang
• Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No.6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank yang melakukan kerjasama pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) : studi di PT. Bank Neg
• Implikasi Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aliran Sesat Terhadap Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia
• Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Hak Mewarisnya : Analisis Komparatif Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang
• Implikasi Putusan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Terhadap Praktik Penanganan Tindak Pidana Korupsi
• Implikasi Yuridis Pelanggaran Standar Internasional Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Oleh Maskapai Penerbangan Indonesia
• Implikasi Yuridis Uni Eropa Sebagai International Legal Personality terhadap Kewenangan Negara Negara Anggotanya
• Kajian Normatif Prinsip – Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (Haccp) Berdasar Sni 01-4852-1998 Tentang Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis Dalam Menjamin Keamanan Pangan Olahan Bagi Perlindungan Hukum Konsumen
• Kajian Yuridik Tentang Alih Teknologi Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing Melalui Bentuk Joint Enterprise
• Kajian Yuridis Repatriasi Dalam Tindak Kejahatan Perdagangan Orang : studi konsistensi ketentuan Repatriasi antara Protocol to Prevent, Suppress an Punish Trafficking in persons especially Women and Children dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan
• Kajian Yuridis Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Terjadi Kesalahan Pengisian Surat Penutupan Asuransi Yang Dilakukan Oleh Agen Dengan Klaim Yang Diajukan Oleh Tertanggung
• Kajian yuridis tentang wewenang Singapura atas pengelolaan wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna
• Kajian Yuridis Terhadap Metode Coercive Interrogation Oleh Pemerintah Amerika Serikat di Penjara Guantanamo Ditinjau Dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional
• Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbenihan Tanaman : studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No: 260/Pid.B/2005/PN. Kdi dan No: 262/Pid.B/2005/PN. Kdi
• Kajian yuridis terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 tentang Program Nuklir Iran ditinjau dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970
• Kajian Yuridis terhadap Surat Kuasa Penuh (Full Powers) menurut Pasal 7 Konvensi Wina 1969 : studi dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding on Fisheries Cooperation dan Bilateral Arrangement
• Kapasitas International Court of Justice dalam United Nation ditinjau dari kewenangannya memberikan Advsiory Opinion : Analisa Advisory Opinion The Reparations of Injuries Suffered in The Service of U
• Keberadaan mogok kerja untuk pemenuhan hak normatif pekerja : penelitian di Kabupaten Sidoarjo tahun 2007
• Keberadaan Peradilan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
• Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum
• Kebijakan Legislasi mengenai Lahan Pertanian Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional
• Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Usaha Menciptakan Ketahanan Pangan,
• Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Dan Nasabahnya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit : studi di Lembaga Keuangan Mikro di Malang
• Kedudukan hukum hak waris anak hasil bayi tabung : studi normatif dikaji dari sudut pandang Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
• Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian interkoneksi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 08/Per/M. Kominf/02/2006 tentang Interkoneksi
• Kedudukan Hukum Pemegang Saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Hal Terjadi Kepailitan (Studi Normatif Terhadap Pasal 37 huruf a dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 207 dan Pasal 209 Undang-Undang
• Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah : studi di BRI Syariah Cabang Malang
• Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sebagai Penyelenggara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
• Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Bagi Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Korban Kekerasan Fisik dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Kendala dan solusi pelaksanaan prinsip amanah [itikad baik] pada perjanjian pembiayaan murabahah : studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
• Kendala dan Upaya Kejaksaan Dalam Mengungkap Kasus Dugaan Korupsi di Lembaga Legislatif Daerah : studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang
• Kendala dan upaya penyidik Polresta Malang dalam penanggulangan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri
• Kendala Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi : studi kasus di Kejaksaan Negeri Malang
• Kendala Pelaksanaan lelang Objek Jaminan Gadai dalam Hal Wanprestasi : studi di Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Sumberpucung – Kabupaten Malang Yang Merupakan Pegadaian Konvensional
• Kendala Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Oleh Polri Dalam Rangka Mengurangi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua : studi kasus Polres Malang
• Kendala penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang berada di jalanan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga : studi di Polresta Malang dan Bagian Sosial Kota Malang
• Kendala Pengembalian Benda Sitaan Kendaraan Bermotor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas : studi di Polres Pati
• Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] dalam pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana fiskal : studi kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak [DJP] Jawa Timur III di Malang
• Kendala Penyidikan pasal 142a KUHP terhadap Pembakaran Bendera Asing Dalam Aksi Unjuk Rasa : studi di Polresta Surabaya Selatan
• Kendala penyidikan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika : studi di Polres Metro Jakarta Selatan
• Kendala Polisi Dalam Penyidikan Kejahatan Perkosaan (: studi Kasus di Polres Ponorogo
• Kendala Yang Dihadapi Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PGM Kigumas Tahap II
• Kendala-Kendala Pelaksanaan Pidana Mati : studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Kendala-kendala Polri dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan anak jalanan : studi di Polres Tulungagung
• Kepatuhan Hukum Pengendara Ojek Terhadap Ketentuan Wajib Helm Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus di Kantor Kepolisian Sektor Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
• Kesesuaian Prinsip Kepentingan Nasional pada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan TRIMs Agreement dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract-PSC) Conoco Phillips
• Konsekuensi Hukum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Bidang Perlindunga
• Konsekuensi Penggabungan Beberapa Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Satu Surat Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan Hubungan Industrial : Analisis Normatif Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indu
• Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi : studi Implementasi Pasal 22-24 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di Depa
• Manfaat Pembuatan Sketsa Wajah Bagi Proses Penyidikan. : studi di Polda Bali
• Manfaat Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Bagi Penyidik Sebagai Upaya Pengungkapan Suatu Kejahatan : studi Kasus di Polresta Malang
• Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Saham tanpa Warkat (electronic transaction) antar Perusahaan Efek Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia : studi di Badan Arbitra
• Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan curanmor : studi di Polres Batu
• Modus operandi pemanfaatan Warung Kopi "Cethe" sebagai sarana kegiatan transaksi prostitusi : studi di Kabupaten Tulungagung
• Optimalisasi kinerja Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi : studi di Kantor BAWASDA Kabupaten Pasuruan
• Optimalisasi Kinerja Kepolisian Dalam Upaya Criminal Praevention Untuk Menanggulangi Kejahatan Berlatarbelakang Carok : studi di Kepolisian Resor Pamekasan, Madura
• Optimalisasi Lembaga Pemasyrakatan Dalam Memberikan Pembinaan Bagi Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
• Optimalisasi Pemanfaatan Hak Pembebasan Bersyarat sebagai upaya untuk menekan angka kelebihan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo
• Optimalisasi Penataan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 1 tahun 2000 : studi di Dinas Pasar Kota Malang
• Optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan : studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan
• Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar
• Parate Eksekusi terhadap Resi Gudang oleh Bank Umum (Analisis Normatif Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006)
• Pelaksanaan Customer Agreement dalam Perdagangan Berjangka dan Tanggung Jawab Hukum yang Timbul Akibat Wanpretasi Trader : studi di P.T. Millenium Penata Futures Kantor Unit Pelayanan (KUP) Malang Cab
• Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Dalam Pembangunan Daerah : studi tentang Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Blitar dalam Pembangunan Terminal Barang Daerah
• Pelaksanaan kerjasama "Pengembangan Masyarakat antara PT Kideco Jaya Agung dengan Pemerintah Daerah Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
• Pelaksanaan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007
• Pelaksanaan pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : penelitian tentang Pelaksanaan outsourcing [alih daya] di PT. Megatek Kosindo
• Pelaksanaan Pasal 69, 70, 71, 72, 73, dan 74 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Perlindungan Hukum bagi Buruh Anak yang bekerja pada Perusahaan Kontraktor CV Heyde Jak
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Perusahaan Daearh Air Minum dan kotribusinya terhadap PAD Kabupaten Tabanan Propinsi Bali : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan Bali
• Pelaksanaan pelayanan Unit Pemasaran V Depot Pertamina Malang dalam hal terjadi kelangkaan premium untuk mewujudkan prinsip Good Corporate Governance : implementasi pasal 3d Keputusan Menteri BUMN No
• Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang di perbantukan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : studi di Perum Jasa Tirta 1 Malang
• Pelaksanaan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap penggunaan pita cukai oleh pabrik rokok : studi si Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Kota Malang
• Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Wisata Selomangleng Oleh BAPPEKO Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Kediril : penelitian di BAPPEKO Kota Kediri
• Pelaksanaan penggabungan dua atau lebih jenis perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial : penelitian di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya
• Pelaksanaan Peranan Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha : studi di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya
• Pelaksanaan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik : studi di kabupaten Gresik
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi : studi di Perusahaan Rokok PT. Jaya Makmur"
• Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria : studi di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun Kota Malang
• Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah : studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu
• Pemanfaatan Lembaga Rehabilitasi Medis Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika : studi di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
• Pemanfaatan Perjanjian sebagai Alternatif untuk melindungi suatu Desain Industri : studi pada UD Saka Utama, Trate-Banjarejo,Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
• Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dan Peralihan Hak Milik Atas Tanah : studi di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
• Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Drive Thru Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik : studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota
• Pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar : studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
• Pembinaan Dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Untuk Meminimalisir Kredit Non Perform : Analisis Pasal 24 UU No.3 Tahun 2004 Jo Pasal 29 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 Di Kota Malang
• Pemenuhan Hak Korban Perang Atas Kompensasi : studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Jugun Ianfu Atas Kompensasi Di Indonesia
• Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan oleh Polri
• Pemotongan dan Pembayaran Pajak Terutang oleh Pihak Ketiga menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan : studi di Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto
• Penanganan "Kredit Bermasalah" dalam Kredit Pemilikan Rumah [KPR] : studi di Bank BTN Cabang Malang
• Penanggulangan illegal logging di KawasanHutan Jati Baluran : studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banyuputih Kepolisian Resort Situbondo
• Pencapaian Zero Accident di PT. PINDAD (Persero) Turen, Malang : analisis UU No. 13/ 2003 dan Permenaker No. 5/ 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Prinsiples) (: studi di Bank Umum Kota Malang
• Pendayagunaan Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar : studi terhadap peran Sekolah Menengah Atas dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika di Bojonegoro
• Penegakan Hukum Atas Kecelakaan Penerbangan Sipil Berdasarkan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dan Ketentuan Hukum Nasional : studi Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-497 PK-GZC di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta
• Penegakan Hukum atas Pelanggaran Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Malang Tahun 2008 : studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
• Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi
• Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Etika Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran : studi di Polres Ngawi
• Penentuan Nilai Jual Objek Pajak terhadap Objek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung : studi di Desa Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
• Penerapan Asas Good Neighbourliness Dalam Upaya Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia : studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Sebagai Pagar Pembatas Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Utama Surabaya
• Penerapan Asas Pilihan Hukum dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Relevansinya Dengan Efektifitas Pengajuan Perkara Waris sebelum dan setelah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 : studi di P
• Penerapan Asas Profesionalitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Batu : studi di Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Batu
• Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian : studi di Kepolisian Resor Kota Malang
• Penerapan Pasal 17 Keppres No. 80/2003 tentang Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha. : studi pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabu
• Penerapan pasal 372 KUHP terhadap pengelapan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan leasing pada lembaga pembiayaan : studi Pengadilan Negeri Malang
• Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Bank Umum Dalam Penyelesaian Kredit Investasi Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil (KUK): studi di Kantor PT. Bank Bukopin
• Penerapan prinsip Ecolabelling industri hasil hutan di Indonesia berdasarkan United Nations Conferences on Environment and Sustanaible Development1992
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang)
• Penerapan sanksi Administrasi terhadap kalangan industri yang melakukan Pelanggaran Izin Pembuangan Limbah Cair (Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) : studi di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri
• Penerapan Technical Barrier to Trade menurut Agreement on Technical Barrier to Trade World Trade Organization Di Indonesia : studi di Badan Standardisasi Nasional
• Pengangkatan Anak (adopsi) Sebelum Berlakunya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama : studi Komparasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Gorontalo
• Pengangkatan Anak dalam Persepsi Hakim : studi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Surabaya
• Pengaruh Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Upaya Penanggulangannya : studi di Polres Pasuruan
• Pengaruh Semburan Lumpur Panas Lapindo terhaadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan serta Solusinya
• Pengaturan Pengembangan Usaha Ritel di Kota Malang Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Pengawasan Kejaksaan Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat : studi Di Kejaksaan Negeri Malang
• Pengelolaan Sumberdaya Hutan antara Perusahaan Umum (Perum) Perhutani bersama masyarakat desa di sekitar hutan : studi di Kantor Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasur
• Penggunaan Google Earth Sebagai Teknologi Satelit Observasi Untuk Kegiatan Militer Menurut Outer Space Treaty 1967 ( Treaty on Principles Governing the Activites of States in the Exploration and use o
• Penindakan Keimigrasian Oleh Pejabat Imigrasi Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Ijin Tinggal : studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan
• Pentingnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Perkara Anak Nakal, (Studi di Balai Pemasyarakatan Kota Malang)
• Penuntutan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum : studi di Kejaksaan Negeri Kediri
• Penyalahgunaan Panti Pijat Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung : studi di Kecamatan Kepanjen-Kabupaten Malang
• Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Putera : studi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang
• Penyelesaian Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut : studi di Masyarakat Nelayan Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang
• Penyelesaian Kredit Melalui Jasa Balai Lelang Swasta dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN) : studi di Bank Mandiri Micro Bussines Tanjung Karang Kartini Bandar Lampung)
• Penyelesaian Sengketa Antar Petani Pemakai Air Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Sumber Daya air : studi di Desa Plandaan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang
• Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Kerugian Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut : studi Pada PT. Kusuma Trans Buana di Jakarta
• Penyelesaian Sengketa Klausula Baku (Pengenaan Denda dan Penarikan Barang Jaminan) Pada Sewa Beli dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor : studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri
• Penyelesaian Wanprestasi Petani Padi dalam Kredit Tunda Jual Gabah : studi di Perum Pegadaian Cabang Garut
• Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan di daerah dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 : studi di Bappeda Kota Malang
• Peran Kriminalistik Bagi Penyidik Di Dalam Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana : studi Kasus di Kepolisian Resort Malang
• Peran Polri dalam menanggulangi kekerasan pada anak asuh : studi di Polresta Malang dan Forum Komunikasi Panti Sosial Asuhan Anak Kota Malang
• Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Malang : studi di Polres Malang
• Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerbitan Kartu Kredit (Analisis Fatwa DSN No:54/DSN-MUI/X/2006 Bagian Keempat di Bank Danamon Syariah Cabang Surabaya
• Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum pada Persekongkolan Tender : studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Peranan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Agen Pembayaran Obligasi dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi : studi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) – Jakarta
• Peranan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Dalam Melaksanakan Iklim Persaingan Sehat Antar Pengusaha Hotel Di Batu Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : studi di Kantor Persatu
• Peranan Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas : studi di Polres Sidoarjo
• Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Malang Dalam Membantu Masyarakat Dari Iklan Produk Barang Atau Jasa Yang Menyesatkan : studi Di Yayasan Lembaga Konsumen Malang
• Perbandingan Charitable Trust dan Wakaf di Indonesia : Analisis Perbandingan Charitable Trust Act 1957 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
• Perbandingan Hukum Antara Sherman Act dan Clayton Act dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mengenai Tying Arrangement
• Perbandingan Hukum dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak ditinjau dari Sistem Hukum Adat Bali dengan Hukum Islam
• Perbandingan Jual Beli Salam Dengan Perdagangan Berjangka Komoditi : studi Normatif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
• Perbandingan Perjanjian Kredit Konsumtif Bank Konvensional Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bank Syariah
• Perjanjian Antara Indonesia Dengan Amerika mengenai Naval Medical Research Unit (NAMRU) Berkaitan Dengan Pemberian Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961
• Perjanjian Tertutp dalam Sistem Bisnis Waralaba : analisis Inkonsistensi Pasal 15 dan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seh
• Perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba : Analisis Inkonsistensi Pasal 15 dan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se
• Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap : studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
• Perlindungan Bagi Nasabah Penyimpan Dana di Bank Sistemik Dan Non Sistemik : analisis Komparatif Pasal 24 dan 31 (1) dengan Pasal 32 dan 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
• Perlindungan Hukum Atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Konstruksi : studi Penerapan Pasal 3,4, Dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-196/Men/1999 Di Kota Malang
• Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Efek Obligasi Apabila Terjadi Default Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta
• Perlindungan Hukum bagi Kapal Pengangkut Bahan Beradio Aktif Tinggi terkait dengan Penggunaan Hak Lintas Damai di Laut
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual-Beli Perhiasan Emas dengan Standart Mutu
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kota Malang yang Mengalami Kerugian Akibat Pangan Olahan yang Berbahaya : studi di Badan Pengawas Pangan dan Olahan (BPOM) Jawa Timur dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Atas Larangan Kawin
• Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Telepon : analisis Normatif Pasal 3 (Kontrak Baku) PT.TELKOM IND., Tbk
• Perlindungan Hukum bagi Rahin atas kerugian akibat kesalahan penaksir terhadap Marhun pada saat ulang Rahn : studi di Cabang Pegadaian Syariah Landungsari Malang
• Perlindungan Hukum oleh bank kepada pengguna kartu kredit yang mengalami kerugian : studi di PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk. Cabang Pasuruan
• Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam Hal Kreditur Awal (Originator) Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Antara PT. Supraco Indonesia Dengan Karyawan : studi di PT. Supraco Indonesia Surabaya
• Perlindungan Hukum Tanah Kas Desa Sebagai Obyek Ruilslag : sajian Normatif Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan : studi di Kepolisian Resort Jombang
• Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku pembiayaan murabahah : kajian Normatif Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah
• Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan pada bank gagal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Dari Jasa Medis atau Pelayanan Kesehatan dalam Hal Terjadinya Malpraktek
• Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh atas Upah yang belum dibayar oleh Pengusaha Pailit
• Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri : studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
• Perlindungan hukum terhadap saksi dengan hak-hak saksi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 : tentang perlindungan saksi dan korban
• Perlindungan Hukum Wartawan Perang dalam konflik bersenjata di Irak : studi kasus penyanderaan wartawan Metro TV
• Perlindungan Terhadap Investor Obligasi Atas Kerugian Akibat Merger Antara Perusahaan penerbit Obligasi : studi Corporate Action di BEI Surabaya Pada Periode September 2008
• Perpanjangan batas usia pensiun Pejabat Struktural Eelon II : studi di Kantor Pemerintah Kota Malang
• Perpanjangan batas usia pensiun Pejabat Struktural Eselon II : studi di Kantor Pemerintah Kota Malang
• Pilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah oleh Bank : studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang
• Polis Batal Akibat Pembayaran Premi Dengan Cek Kosong : studi Asuransi Jiwa Di PT. AXA Financial Indonesia Cabang Malang
• Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) dalam Pembiayaan Mudharabah : studi Peran Account Officer di PT. Bank syariah Mandiri Cabang Malang
• Problem Yuridis Status Hukum Hak Asuh Anak dalam Cerai Gugat : Analisa Kasus Perkara Nomor: 677/Pdt.G/2006/PA.Mlg
• Problematika Hukum Ruilslag Tanah Kas Desa Antara Desa Surodinawan Dengan Perum Perumnas Cabang Mojokerto : studi di Desa/Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto
• Reaktualisasi Doktrin Politik Islam Tentang Lembaga Pengawas Presiden dalam Konstitusi di Indonesia : Analisis Kritis Nilai-Nilai Pancasila
• Regulasi Pangan Lokal Guna Menciptakan Ketahanan Pangan Nasional
• Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Analisis Implementasi Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum di Bank Jatim Cabang Utama Surabaya
• Sinkronisasi antara Perjanjian Sanitary dan Phitosanitary (SPS) Wolrd Trade Organization (WTO) dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan
• Sinkronisasi Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste Management dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
• Sinkronisasi Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 : kajian Normatif Kepemilikan Tunggal Saham Perbankan
• Sinkronisasi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan
• Status Badan Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Sebagai Perusahaan Asuransi Bersama (Mutual) Serta Perbandingannya Dengan Perseroan Terbatas : studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Wilayah Malang
• Status Hukum Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali
• Status Hukum Anak Dari Perempuan yang Hamil Sebelum Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris : studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Status Hukum dan Upaya Perlindungan dari Kepemilikan Hak Atas Tanah Benteng Keraton Buton sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Bau-bau : tudi di Benteng Keraton Buton Kel. Melai, Kec. Murhum, Ko
• Strategi Penyidikan Yang Diterapkan Oleh Kepolisian Wilayah Malang Dalam MengungkapTindak Pidana Penodaan Agama yang menggunakan Media Video Compact Disc (Vcd) : studi kasus VCD Penodaan Agama Islam yang dilakukan Jamaah Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indone
• Studi Atas Perjanjian Internasional Antara Republik Indonesia dengan Republik Yunani dan Kerajaan Inggris tentang Penggunaan Ruang Udara Berkaitan dengan Larangan Terbang ke Eropa Terhadap Maskapai In
• Studi Kasus Impor New Process Scrap & Wastes Of Natural Latex Yang Dilakukan Oleh PT. Rubber & Rubber Tech Ditinjau Dari Perspektif Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
• Studi Normatif Akibat Hukum Kewenangan PT BEI Melakukan Delisting Saham Bagi Emiten dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dalam Kegiatan Pasar Modal
• Studi Normatif Terhadap Hubungan Hukum Antara Produsen dan Penyalur Produk Oriflame
• Studi Tentang Kasus Penyanderaan Warga Negara Korea Selatan di Afghanistan ditinjau dari Hukum Diplomatik dan Konsuler
• Studi tentang Provisional Agreement on the Land Boundary Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste ditinjau dari perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanji
• Tanggung Jawab Badan Pengawas Terhadap Kerugian Pemegang Resi Gudang Akibat Pengelola Gudang Tidak Menerapkan Pedoman Operasional Baku : Analisis Yuridis Substansial Pasal 23 Ayat (1), Pasal 27 Ayat
• Tanggung jawab dokter atas kerugian pasien dalam perjalanan terapeutik : studi di RSU Dr. Saiful Anwar Malang
• Tanggung Jawab Dokter dan Rumah Sakit Atas Pelaksanaan Informed Consent Jika Terjadi Akibat Medik : studi di Rumah Sakit Swasta Malang Raya
• Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Kekebalan Gedung Perwakilan Asing Menurut Konvensi Wina 1961 : studi Kasus Pengeboman Kedutaan Besar India di Afganistan
• Tanggung Jawab Pemilik Kapal Tanker Dalam Pencemaran minyak di laut yang bersumber dari kapal tanker : analisa yuridis normatif terhadap Civil Liability Convention 1969 beserta perubahannya dalam Prot
• Tanggung Jawab Pengurus terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak jika terjadi Wanprestasi pada Koperasi Fungsional : studi di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI AL Surabaya
• Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Pakaian dalam Praktek : studi Kasus di Pasar Lawang
• Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Akibat Keterlambatan Pengiriman, Hilang Atau Rusaknya Dokumen : studi di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Hamid Rusdi Malang
• Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dalam Hal Keterlambantan Pemberangkatan Pesawat (Delay) : studi di PT. LionMentari Airlines
• Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (Persero) Kepada Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang menjadi penyebab dan korban kecelakaan tabrak lari : studi kasus pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Bo
• Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta terhadap pengirim jika terjadi Keterlambatan dan Kerusakan dalam Pengangkutan Barang Antar Kota
• Tindak Pidana Menggelapkan Asal-Usul Orang ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Islam (Analisis preskriptif-normatif)
• Tindak Pidana Pencurian Kayu dan Upaya Penanggulangannya : studi di Perum Perhutani KPH Kediri
• Tindakan Euthanasia Pasif Untuk Menghilangkan Penderitaan Pasien Menurut Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan dan Konsekuensi Yang Diterima Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban : studi Normatif Terhadap Ket
• Tinjauan Hukum terhadap Pengurusan Piutang Negara Non Perbankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara NonPerbankan : studai KPKNL Malang
• Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oelh wanita : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang
• Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pola Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil : studi di Badan Diklat, Kabupaten Malang, Jawa Timur
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Efektivitas Pemberian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Surabaya : studi kasus di Desa Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya
• Tinjauan Yuridis Terhadap ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption Dalam Mengatur ASEAN Free Movement Directive Untuk Warga Negaranya
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi Dalam ASEAN Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Myanmar
• Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil : studi di Kantor PEMKOT Malang
• Upaya Dan Hambatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Menyelesaikan Kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) Yang Bermasalah (Studi Di BKM Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang
• Upaya Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Kelebihan Daya Tampung (Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan. : studi di Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
• Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor bagi hasil minyak dan gas
• Upaya Dinas Perijinan Dan Satpol PP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan
• Upaya Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor
• Upaya Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Reklame Di Kabupaten Ponorogo
• Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pencegahan Perbuatan Melarikan Diri Yang Dilakukan Oleh Narapidana Dan Tahanan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar
• Upaya Non Penal Kepolisian dalam Pencegahan Pelacuran Anak : studi di Polres Pasuruan
• Upaya pegadaian dalam penyelesaian kredit kelayakan usaha pegadaian [KUP] bermasalah melalui jasa PT. Askrindo : studi pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Brata-Pamekasan, Madura
• Upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun Dalam Menangani Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif
• Upaya pengembalian Benda Cagar Budaya ke negara asalnya dalam perspektif Convention for The Protection of The World Cultural And Natural Heritage 1972 : studi normatif kasus Illegally Exported Arca Ak
• Upaya Pengungkapan Kasus Pemaksaan Perbuatan Cabul dan Hambatannya (Pasal 289 KUHP) : studi di Daerah Hukum Polresta Pasuruan
• Upaya Penyelesaian Konflik Lalu lintas Di Antara Sopir Angkutan Kota Malang Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Bersama Komunitas Paguyuban Angkutan Kota Malang Jurusan ADL
• Upaya Pihak Bank Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik : studi di BTN Cabang Malang
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pencurian Di Dalam Angkutan Umum : studi Di Polresta Malang
• Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian : studi di Polres Malang
• Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet : studi di Kepolisian Wilayah Malang
• Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Supporter Sepakbola : studi Kasus di Polresta Surabaya Timur
• Upaya Polri dalam mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI illegal : studi di Kantor Kepolisian resor Ponorogo
• Upaya Polri di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua : studi di Wilayah Hukum Polres Nganjuk
• Upaya Polri Didalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian
• Upaya Polri Mencegah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : studi kasus Di Klub Motor Malang
• Visum et Repertum Psikiatrik Sebagai Suatu Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pesidangan
• Wujud Hukum Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tahun 2007

• Actio Pauliana sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian antara kreditur dengan debitur pailit yang masih mempunyai hubungan saudara : studi kasus di Balai Harta Peninggalan Surabaya
• Ajudikasi Terhadap Pelaku Konflik Di Bulan Syuro Yang Dilakukan Oleh Oknum Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo : suatu studi tentang konflik di Kota Madiun
• Akibat hukum kesalahan pemberian keterangan dalam perjanjian pertanggungan : studi di PT. Asuransi Cabang Malang
• Analisa Normatif Perjanjian Waralaba pada Ayam Bakar Wong Solo ditinjau dari pasal 3 angka 1 ayat (b) PP No. 16 tahun 1997 jo pasal 5 ayat (b) dan pasal 8 Kepmenperindag No.259/Mpp/Kep/7/1997
• Analisis komparasi antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah : sttudi pada Perum Pegadaian Cabang Dieng dengan Perum Pegadaian Cabang Blauran
• Analisis kredit untuk kelayakan calon pemegang kartu kredit : studi di Bank Permata Cabang Panglima Sudirman Surabaya
• Analisis Kritis Kewenangan Eksekuatur Terhadap Putusan Arbitrase Yang Dimiliki Oleh Pengadilan Negeri : studi Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 97/ PDT/ 2000/ PT. SBY dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum
• Analisis Yuridis Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Ketentuan Wajib Lapor Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai
• Beberapa Ajaran Islam JamaahDitinjau Dari Aspek Hukum Pidana ( Bedah Buku Bahaya Islam Jamah, LEMKARI, LDII
• Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dari PT. PLN (Persero) Terhadap Pemadaman Listrik Berkaitan Dengan Perwujudan Pasal 4 Huruf B Juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon
• Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anggota Polri yang memakai cara kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa
• Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan kepada pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan perkara pencurian benda cagar budaya setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 tahun 1992 : studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penahanan tersangka tindak pidana : studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan : studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
• Dasar pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam memberikan Hak Pembebasana Bersyarat kepada Narapidana : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabya – Porong
• Disparitas putusan hakim dalam kasus pencurian ternak : studi kasus di Pengadilan Negeri Pamekasan
• Early Warning System [EWS] sebagai penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan resiko kredit : analisis implementasi pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
• Efektifitas Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah : Implementasi Pemberian Informasi Mengenai Karakteristi
• Efektifitas pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian garansi oleh bank sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan : analisis pemberian bank garansi pelaksanaan di PT. BNI (persero) Tbk Kantor Cabang M
• Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung
• Efektifitas pendaftaran fidusia menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : studi kasus Bank Perkreditan Rakyat "Gunung Ringgit" di Kota Malang
• Efektifitas penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Surabaya : studi atas Perda no.4 tahun 2000 tentang kebersihan, Perda no.17 tahun 2003 tentang PKL, dan Perda no.3 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
• Efektifitas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank umum sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) : studi di Kantor Bank Indonesia Wilayah Kerja Malang
• Eklsistensi Perjanjian Internasional Dalam Peristiwa Suksesi Negara : tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia
• Eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua : studi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kediri
• Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan dalam Hubungannya dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973
• Faktor Pemberat Pidana Dalam Pertimbangan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi : studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri
• Faktor penyebab wanita melakukan tindak pidana pembunuhan : studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Malang
• Faktor-faktor orang tua melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika : studi di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo
• Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian : studi di Polresta Malang
• Faktor-faktor penyebab ditolaknya ganti kerugian dalam praperadilan : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembuangan bayi dan upaya penanggulangannya : tudi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang dan Polresta Malang
• Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan : studi pada Dinas Perijinan dan Pengawas Bangunan dan Lingkungan Kota Malang
• Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Bagi Pejabat Berwenang Memberikan Izin Dalam Perkara Perkawinan Kedua Bagi Pegawai Negeri Sipil : studi pada Pengadilan Agama Kota Malang
• Faktor-faktor yang menyebabkan penyidik tidak melanjutkan penyidikan perkara pidana : studi di Kepolisian Wilayah Malang
• Hambatan Pelaksanaan Putusan serta merta sebagai Upaya Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya yang Ringan : studi di PN Kediri dan Posbakum IKADIN MAlang
• Hambatan Pendaftaran Tanah Bengkok di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang : studi di Kantor Pemerintahan Desa Keras dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
• Hambatan Penerapan Asas Prudential Banking dalam Pengadaan Forward Contract Mengenai Transaksi Valuta Asing
• Hambatan penyelesaian wanprestasi pada Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) : studi di PT. Sinar Mas Multifinance Pusat Jakarta
• Hambatan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen berkaitan dengan Kenaikan Tarif PDAM : studi pada Yayasan Lembaga Konsumen di Malang
• Hambatan-hambatan pengrajin keramik dan gibs dalam melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri dengan mendayagunakan Disperindagkop : studi di Sentra Kerajinan Keramik dan Gibs Dinoyo
• Hubungan Hukum Kreditor Asal dengan Penerbit Efek Beragun Aset (EBA) dalam rangka Secondary Mortgage Facility (SMF) : analisis normatif terhadap Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
• Implementasi Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara pelacuran : studi tentang penanganan pelacuran di Pengadilan Negeri Lamongan dan Kantor Polisi Pamong Praja Lamongan
• Implementasi Asas Cepat, Tepat, Adil, dan Murah sebagai cita Hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : studi di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya
• Implementasi kewajiban hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan pada perkara anak nakal : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Implementasi pasal 13 Ayat 2 juncto pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen berkaitan dengan pemberian hadiah oleh Perusahaan Farmasi kepada dokter : studi di Wila
• Implementasi pasal 14 huruf (e) tentang Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
• Implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami bagi masyarakat Kota Malang : studi di Pengadilan Agama Kota Malang
• Implementasi pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1963 mengenai kewajiban negara penerima kepada negara pengirim untuk memberikan keterangan tentang kematian warga negara pengirim
• Implementasi pasal 4 A Konvensi Jenewa III terhadap WNI yang tergabung dalam pasukan jihad di Lebanon
• Implementasi pasal 64 undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika oleh penuntut umum
• Implementasi pasal 81 KUHP tentang penangguhan penuntutan karena adanya perselisihan praejudicial (Studi di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang kota Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi
• Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2006 di Kabupaten Kediri Menurut UU No. 43 Tahun 1999 sebagai Perubahan Dari UU No. 8 Tahun 1974 : studi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kediri
• Implementasi pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Implementasi Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance : studi pelaksanaan pasal 29 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan pasal 2 ayat (2) huruf c, d dan g Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2
• Implementasi Perijinan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Periode Tahun 2006-2007 terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Kota Tuban : studi di Kabupaten Tuban
• Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam membangun budaya berkonstitusi dalam bermasyarakat : studi pada guru SMP, SMA dan Mahasiswa di Kota Malang
• Implementasi UU No. 23 tahun 2004 dalam perkara penganiayaan di lingkungan keluarga : studi di Polresta Pasuruan
• Implementasi UU No.23 Tahun 2004 Dalam Perkara Penganiayaan Di Lingkungan keluarga (Studi kasus Di Polresta Pasuruan)
• Implikasi Pelanggaran Fungsi Misi Diplomatik terhadap Hubungan Antara Negara Pengirim dan Negara Penerima
• Implikasi yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan konstitusional review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Implikasi yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701 tentang Situasi di Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik Libanon
• Jaminan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia : studi komparatif terhadap UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS, UUDS 1950, UUD 1945 setelah amandemen
• Jaminan perlindungan Hukum Pengaturan Otonomi Asli Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
• Kajian normatif kekerasan terhadap istri dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
• Kajian perbandingan tentang pengakuan digital signature sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Malaysia Digital Signature Act
• Kajian yuridis normatif tanggung jawab hukum PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam kegiatan Scripless Trading terhadap hilangnya sertifikat saham di Pasar Modal
• Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap bank berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang
• Kajian yuridis sosiologis terhadap kasus kumpul kebo dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana Nasional : studi di masyarakat sekitar Wilayah Perguruan Tinggi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
• Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Layanan Purna Jual Sesuai Yang Diperjanjikan Dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Kajian Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pelanggan Listrik berkaitan dengan Isi Perjanjian Baku Berlangganan Listrik Oleh PT.PLN (Persero)
• Kajian Yuridis tentang Proses Penyelesaian Sengketa di World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Negara Berkembang
• Kajian yuridis tentang Rumah Tahanan Milik Amerika Serikat di Teluk Guantanamo - Kuba ditinjau dari perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dengan Kuba dan Konvensi Jenewa tahun 1949
• Kajian Yuridis terhadap Inkonsistensi Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berkaitan dengan Penjatuhan Putusan Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perli
• Kajian Yuridis Terhadap Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terkait dengan kriteria kegagalan bangunan sebagai salah satu Unsur Pertanggungjawaban Pidana
• Kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya Naek Gonggom Hutagalung : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1613/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 54/PID/2007/PT.DKI
• Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP : studi Pers di Kabupaten Bojonegoro
• Keberadaan CD Ripper sebagai fasilitas pengalihan wujud karya musik pada windows media player 10 : tinjauan yuridis terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
• Kedudukan Hukum PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai pihak yang mewakili Eemiten dalam penitipan kolektif dan kaitannya dengan trustee : kajian yuridis normatif pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Kedudukan Hukum Special Purpose Vehicle [SPV] dalam struktur lembaga keuangan di Indonesia : analisis normatif pasal 1 angka 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
• Kedudukan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian Kendaraan Bermotor
• Kedudukan Surat Sanggup yang diterbitkan oleh debitur dalam rangka pemberian kredit usaha mikro : studi di BPR Arta Kanjuruhan Pemkab Malang
• Kedudukan Technical Riders pada Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer dan Grup Band bila terjadi wanprestasi : studi Pada Penyelenggaraan Konser GIGI oleh Radar Malang Event Organizer dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
• Kedudukan utang piutang dalam perkawinan terhadap pihak ketiga atas harta bersama suami-isteri dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian: studi perbandingan berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974, Bu
• Kedudukan Yuridis Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Indonesia : Analisis Yuridis Substansial bab XX Buku II KUHPerdata tentang Gadai, UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No.9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
• Kedudukan yuridis koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia yang sedang berkembang
• Kegunaan Psikologi Kriminal bagi Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Tersangka : studi di Satuan Reserse Kriminal Polres Kepanjen
• Kekebalan Alat Komunikasi Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik : studi Kasus Penyadapan Alat Komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia
• Kekuatan pembuktian Akta Kuasa Notaris untuk pengurusan jual-beli tanah yang belum didaftarkan apabila terjadi sengketa : studi kasus di Pengadilan Yogyakarta
• Kekuatan Pembuktian E-Mail Sehubungan Dengan Adanya Penyalahgunaan E-Mail dalam praktek-praktek ilegal di Bidang Pasar Modal : kajian normatif terhadap pasal 1866 KUH Perdata dan 164 HIR
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan : studi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen
• Kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan Program Bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat
• Kendala Jaksa dalam melaksanakan putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
• Kendala Pelaksanaan Pengajuan Grasi Oleh Narapidana Seumur Hidup Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Remisi : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya
• Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal (Studi Di Kejaksaan Negeri Batu
• Kendala petugas Ruang Pelayanan Khusus [RPK] dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Keluarga [KDRT] : studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur
• Kendala Polri dalam Menegakkan Disiplin Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Malang : studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Malang
• Kendala Yang di Hadapi Oleh Unit Olah Tempat Kejadian Dalam Menemukan Dan Mengumpulkan Barang Bukti Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan : studi di Polres Gresik
• Kendala-Kendala Polri Untuk Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Upaya Penanggulangan Represif Pada Tindak Pidana Pencurian Kayu (Studi di Polres Ponorogo
• Kendala-kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
• Kerja sama negara-negara ASEAN dalam mengantisipsi perluasan jaringan terorisme di Indonesia
• Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan Pengawasan terhadap Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
• Kewenangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat yang Membuat Akta Tanah : studi tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan
• Konsepsi Hak Veto dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
• Konsistensi Memorandum of Understanding Tentang Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Domestik Antara Indonesia-Malaysia Dengan Perlindungan Hukum Yang Diatur Dalam Pasal 77 s.d 84 UU No. 3
• Konstruksi Penalaran Hukum Dalam Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Perspektif Hermeneutika Hukum
• Manfaat pemberian cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Malang
• Mekanisme Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Program Penuntasan Pegawai Honorer sampai tahun 2009 sesuai PP 48 tahun 2005 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiu
• Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Timur : studi pada UPTD Propinsi Jawa Timur di Pasuruan
• Optimalisasi Pemungutan dan Pengawasan Pajak Restoran dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta Barat : studi Di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat
• Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu : studi di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
• Optimalisasi peran Bidang Pengembangan Wisata dan Kelestarian Budaya Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah : studi di Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Bidang Pengembangan Wisata dan Kelestarian Budaya Kabupaten Malang
• Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi persaingan tarif pada ektor Angkutan Udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi di Komisi Pen
• Optimalisasi Peranan dan Strategi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melakukan Advokasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : studi pada Jaringan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Timur
• Optimalisasi peranan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi : studi di Perum Perhutani di Kabupaten Trenggalek)
• Optimalisasi pungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunann dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [PAD] : studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kabupaten Blitar serta Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Blitar
• Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Mojokerto
• Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi kesejahteraan buruh : studi Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan H
• Pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh bank dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) : studi di PT. Bank Mega Tbk. Cabang Malang
• Pelaksanaan pasal 185 Undang Undang No. 13 tahun 2003 : kasus mogok kerja buruh PT. Adi Putro Wirasejati
• Pelaksanaan pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan air minum : studi Pada PDAM Kota Batu
• Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dibebankan Kepada Perusahaan Masa Tahun Pajak Januari 2004 : studi pada PT. Inti Argo Mulya, Distributoe Lisensi Hoyu Jepang, Waru, Sidoarjo,
• Pelaksanaan penarikan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo: studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
• Pelaksanaan Pendampingan dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Pedofilia oleh Lembaga Swadaya Masyarakat : studi di LSM SANTAI dan LBH APIK NTB Mataram
• Pelaksanaan penegakan hukum terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil [PNS] menurut Peraturan Pemerintah [PP] No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil : studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim
• Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Periode 2005 : studi pada Pemerintah Kota Batu Jawa Timur
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Ganti Ruginya Terkait dengan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang : studi di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur
• Pelaksanaan pengajaan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan : studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen
• Pelaksanaan Pengawasan Balai Pelayanan Kemetrologian Malang Dalam Melakukan Pengecekan Akurasi Timbangan Di Pasar Besar Malang Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen
• Pelaksanaan Pengawasan Pemasangan Reklame Pada Fasilitas Umum oleh Dinas Perijinan Kota Malang
• Pelaksanaan Pengurusan Ijin Usaha, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum Dalam Bidang Perhotelan
• Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 Berdasarkan UU No.19 tahun 2000 : studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun
• Pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab : studi di Kepolisian Resor Ngawi Jawa Timur
• Pelaksanaan penyidikan kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan : studi tentang kasus pencemaran Bendungan Sutami-Karangkates oleh CV. Singkong Arto Mas di Kepolosian Resort Malang
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kapuas, Kalimantan Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan Musisi dalam Pengalihan Pengelolaan Hak Cipta atas Karya Cipta Musik : studi pada Kantor Perwakilan Departemen Lisensi Yayasan Karya Cipta Indonesia
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kontraktor dari Wanprestasi Perjanjian Pemborongan pekerjaan bangunan rumah yang dilakukan oleh Developer : studi di CV. Kalisongo Jaya Kabupaten Malang
• Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban penyalahgunaan psikotropika berdasarkan pasal 67 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : studi di Polresta Tulungagung
• Pelaksanaan persidangan dalam Kksus Tindak Pidana Kesusilaan terkait dengan penerapan ketentuan pasal 282 KUHP dan pasal 153 ayat 3 KUHAP : studi di Pengadilan Negeri Malang
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam rangka penertiban Catur Tertib Pertanahan di Kabupaten Lamongan
• Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Kediri : study pada Kantor Pelayanan Pajak Kediri
• Pelanggarang hak-hak perempuan suku Dani : tinjauan dari perspeksi Hukum Adat dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga : studi di Desa Yiwika Kecamatan Kurulu Kabupaten Jayawijaya
• Pemberian kredit oleh bank dengan jaminan Hak Tanggungan berupa Tanah yang belum Bersertifikat : studi kasus di BPR Bumi Asih NBP 9 Pangururan Samosir
• Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Dalam Melunasi Utang Pajak : studi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang
• Pembunuhan penduduk sipil oleh pasukan Marinir Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Kota Haditha Irak ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Pendayagunaan Lembaga Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor : studi kasus pada PT WOM Finance Cabang Kebumen
• Penempatan dan Pembinaan Narapidana Waria di Lembaga Pemasyarakatan : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang, Jawa Timur
• Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Komersial antara Bank dengan Debitor : studi pada KANWIL Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta
• Penerapan Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Pencantuman Klausula Baku pada Perjanjian Baku yang diberlakukan di Perusahaan Finance dalam rangka perlindungan konsumen
• Penerapan Pasal 21 dan Pasal 40 Umndang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Akam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Kehidupan Penyu Di Pantai Sukamade Taman
• Penerapan pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distribution outlet : studi di Kota Malang
• Penerapan Penyelesaian Utang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 : studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasuruan
• Penerapan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 terhadap pelanggaran lalu lintas dan jalan raya tentang angkutan umum yang berlebihan muatan : studi angkutan penumpang di Wilayah Polresta Malang
• Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana oleh Jaksa dalam membuat Surat Dakwaan dan Pembuktian dalam Surat Tuntutan : studi di Kejaksaan Negeri Malang
• Penerapan yurisdiksi universal terkait dengan pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan internasional : studi pelanggaran HAM yang terjadi pasca jejak pendapat di Timor Timur
• Pengaruh tingkah laku terdakwa selama proses persidangan terhadap berat ringannya putusan pemidanaan : terkait dengan delik pasal 340 KUHP
• Pengaturan bentuk Badan Hukum Credit Union ditinjau dari Model Law for Credit Union dibandingkan dengan bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentan
• Pengaturan Otonomi Daerah didalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : studi Pengaturan Desa berdasarkan Perda-perda di Kabupaten Probolinggo
• Pengaturan Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air
• Pengawasan Peredaran Barang Cetakan oleh Kejaksan : studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• Pengawsan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Pengembalian Benda Sitaan Hasil Razia Kendaraan Bermotor pada Perkara Pelanggaran Lalu Lintas : studi pada Polresta Mojokerto
• Penggantian Debitur Berutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua di Lembaga Pembiayaan : studi di PT. Indomobil Finance Indonesia
• Penggunaan Teknologi Teleconference sebagai media untuk menyelenggarakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam : studi kasus perkawinan antara Dewi Tarumawati di Bandung, Jawa Barat dengan Syarif Abdur
• Pengingkaran Hak-Hak Adat Warga Masyarakat di Sekitar Pertambangan PT. Kideco Jaya Agung : studi di Kabupaten Pasir Kalimantan Timur
• Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka penyelenggaraan penataan kota di Kabupaten Klungkung : studi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Klungkung Bali
• Pengurusan paspor melalui Jasa Perantara di Kantor Imigrasi Klas II Malang
• Penjatuhan pidana dalam persidangan secara in absentia : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 549/Pid.B/2005/PN.Malang terhadap Notaris Ambar Pawitri, SH
• Penyelesaian klaim perjanjian asuransi apabila terjadi moral Hazard dari pihak tertanggung : studi di PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Regional Office
• Penyimpangan peruntukan Kawasan Permukiman di Area Hutan Lindung Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah : studi di Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur
• Peran Bawasda Wilayah Kabupaten dalam melakukan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : studi di Kabupaten Blitar
• Peran Pemerintah Daerah sebagai investor dalam penanaman modal bila terjadi wanprestasi : studi di Pemerintahan Kabupaten Malang dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Artha Kanjuruhan Pemkab Malang
• Peran Penyidik pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Usaha Perlindungan Korban : studi di Polresta Malang
• Peran Samsat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor : studi di Samsat Pasuruan
• Peranan Departemen Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan negara terkait dengan sistem DIPA : study di Departemen Keuangan RI Jakarta
• Peranan Pemerintah Kota Batu Dalam Perlindungan Hukum Atas Indikasi Geografis Apel Batu sebagai bagian dari Merek yang berkaitan dengan produk olahan apel
• Peranan Petugas Keamanan dan Ketertiban dalam pemberian tindakan dan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib Lapas : studi di Lapas Klas I Madiun
• Peranan polisi dalam penyidikan tindak pidana abortus provocatus : studi di Polres Jombang
• Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Sosial Kota Malang dalam melakukan penertiban dan pembinaan terhadap anak jalanan
• Peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan : studi di Lapas Klas IIB Blitar
• Perananan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa
• Perbandingan akibat Hukum Perkawinan Poligami di bawah tangan ditinjau dari Hak Anak yang dilahirkan : studi normatif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam
• Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia : studi Normatif Staatsblad No. 129 tahun 1917 dan SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 jo SEMA No. 4 tahun 1989
• Perbandingan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin menurut pasal 280 BW dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Perbandingan pengaturan aborsi ditinjau dari Hukum Pidana, Hukum Islam, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki)
• Perbandingan persepsi syarat berpoligami ditinjau dari perspektif pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam : studi pada Hakim Pengadilan Agama dan kalangan Aktifis Feminis di Kota Malang
• Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin
• Perbandingan status dan kedudukan anak asuh serta anak angkat dalam pola pewarisan : studi normatif terhadap Hukum Adat Jawa Timur dan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum atas Hak Desain Industri bagi Pengrajin Onix dalam upaya memperkuat identitas dan ciri khas Seni Kerajinan Daerah : studi di Sentra Kerajinan Onix Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
• Perlindungan Hukum Atas Program Televisi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia
• Perlindungan hukum bagi buruh perempuan migran Indonesia dalam kaitannya dengan cerai talak dan cerai gugat : studi di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
• Perlindungan Hukum bagi buruh perempuan terhadap adanya segregasi kerja dan implikasinya terhadap upah dan kesempatan memilih jenis kerja dalam Sektor Industri : studi Pada PT. Otsuka dan PT. Patal
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap produk jamu yang mengandung bahan kimia obat terkait dengan pasal 8 ayat (3) Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
• Perlindungan hukum bagi konsumen terhyadap perjanjian baku pada Polis Standar Asuransi Kebakaran di Indonesia : studi di PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Cabang Bandung
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing : studi di PT. Pindad Persero Turen-Malang
• Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger perusahaan terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas : studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta
• Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Internet Banking : studi normatif layanan bagi konsumen
• Perlindungan Hukum bagi perempuan pekerja rumahan dari praktik penyimpangan Sistem Pengupahan : studi Efektivitas Pasal 88-98 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada Sektor Anyama
• Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah Berkaitan Dengan Budaya Hukum Masyarakat : studi di Sentra Industri Kecil Bugangan Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Cirebon dalam upaya menjadikan batik sebagai produk unggulan daerah : studi pada Sentra Batik Trusmi Kabupaten Cirebon
• Perlindungan Hukum kepada Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan Perkawinan menurut Tata Cara Aliran Kepercayaan
• Perlindungan Hukum pada nasabah Pegadaian Syariah pada Usaha Tani dari Fluktuasi Harga Musiman : studi diPegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata berdasarkan pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989
• Perlindungan Hukum terhadap Investor yang dirugikan oleh emiten atas penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi saham pada pasar sekunder : studi pada PT. Bursa Efek Jakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerusuhan 29 April 2006 Di Tuban Pada Tingkat Penyidikan : studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tuban
• Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Emiten Bank yang dibekukan operasinya : studi di PT. Bursa Efek Jakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Plasma yang Dirugikan Perusahaan Inti Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Pedaging : studi di P.T. Mitra Unggas Sejati Malang
• Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan hukum terhadap tertanggung apabila pembayaran premi terhenti akibat kelalaian agen debit asuransi : studi kasus di Asuransi Jiwa Bersama 1912, Kantor Operasional Rangkasbitung, Banten
• Perlindungan Negara Penerima terhadap Aset Negara Pengirim di Negara Penerima menurut Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
• Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
• Persepsi Hakim mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama Bidang Perbankan Syariah : studi Di Pengadilan Agama Kota Pasuruan
• Persepsi Pengusaha Kecil dan Menengah terhadap Perlindungan Hak Atas Merek : studi di Sentra Industri Sepatu Kota Mojokerto
• Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik website [domain] yang menayangkan gambar-gambar porno di internet
• Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers : studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 37/PID. B/2003/PN.JAK.SEL
• Pertentangan antara Pasal 95 ayat 1 KUHAP dengan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 sebagai dasar dilakukannya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
• Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika : studi di Pengadilan Negeri Pamekasan
• Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas pembatalan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan kaitannya dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
• Pertimbangan hakim terhadap kasus hadanah bagi anak yang belum mumayyiz dan bagi anak yang telah mumayyiz akibat perceraian orang tua : studi di Pengadilan Agama Malang
• Pertimbangan Penuntut Umum didalam menentukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana : studi di Kejaksaan Negeri Kota Batu
• Praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kota Malang
• Problematika Pegawai Negeri Sipil Dalam Penataan/Pengisian Jabatan Struktural dalam Perspektif Good Governance : studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
• Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam kasus Uji Materiil : analisis terhadap Putusan Uji Materiil MK No. 005/PUU-IV/2006 dan No. 006/PUU-IV/2006
• Realita Penerapan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
• Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Analisis Normatif pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang
• Restrukturisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Sinkronisasi Peraturan Eksekusi Mudah dan Pasti Objek Hak Tanggungan Kaitannya dengan Parate Executie dalam Hak Tanggungan : studi Normatif Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Be
• Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Koleksi Efek Beragun Aset berdasarkan Hukum Kepailitan, Hukum Jaminan dan Hukum Pasar Modal
• Status Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Apabila Debitur Wanprestasi : tinjauan yuridis normatif terhadap dokumen perjanjian pembiayaan konsumen
• Status Hukum Derivatif Saham berupa option yang dilakukan secara Scripless Trading di PT. Bursa Efek Jakarta : studi di PT. Bursa Efek Jakarta
• Status Hukum Kepemilikan Saham Tanpa Warkat sebagai jaminan dalam Gadai Atas Saham : kajian yuridis normatif pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
• Status Hukum Tentara bayaran dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
• Status warga negara sebagai komponen cadangan pada sistem Pertahanan Rakyat Semesta Indonesia ditinjau dari Distinction Principle
• Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar pada Industri Tahu Malang Raya
• Studi kedudukan dan implikasi hukum atas anak yang disangkal keabsahannya : analisis perbandingan normatif dalam Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek
• Studi Komparasi antara Gadai (pand) dengan Gadai Syariah (rahn) : kajian Normatif Hukum Jaminan berdasar KUHPerdata dan Hukum Islam
• Studi tentang Model Kelembagaan Majelis Umum Dan Dewan Keamanan PBB Dalam Upaya Menjaga Perdamaian dan Kemanan Internasional : studi Fungsional
• Tanggung Gugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Seorang Analis Kredit dalam hal terjadinya Wanprestasi Debitur : studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Paron Ngawi
• Tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI pada proses rekrutmen : studi di Disnakertrans Kabupaten Blitar
• Tanggung Jawab Emiten terhadap Wali Amanat dalam hal terjadi Gagal Bayar pada Efek Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan : studi di PT. Bursa Efek Surabaya dan Wali Amanat PT. Bank Niaga Tbk
• Tanggung jawab hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap beredarnya kosmetik impor di masyarakat berkaitan dengan hak atas informasi bagi konsumen : studi di Balai Besar POM Surabaya
• Tanggung jawab Manajer Investasi terhadap Investor Reksadana kontrak investasi kolektif yang mengalami kerugian : studi di PT Trimegah Securities Tbk Malang
• Tanggung jawab negara maju terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang mengakibatkan terjadinya global warming berdasarkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
• Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peralihan hak tagih sertifikat deposito yang ditolah pembayarannya oleh bank dengan alasan atas permintaan kepolisian : studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang
• Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana Jika Mengalami Kerugian Selain Akibat Risiko Investasi : snalisis Normatif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
• Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kepada Tertanggung : studi Komparasi dalam kasus Wanprestasi di PT. Jiwasraya dan AJB Bumiputera
• Tanggung jawab Perusahaan Asuransi terhadap penumpang yang memiliki tiket akibat terjadinya kecelakaan kapal laut : studi kasus di PT. Jasa Raharja Surabaya
• Tanggung jawab perusahaan bongkar muat serta penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang : studi di PT.PBM Adipurusa, Jakarta
• Tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah-nya Hasil Hutan (SKSHH)
• Tindakan keimigrasian dalam penyelesaian imigran gelap : studi di Kantor Imigrasi Klas II Malang
• Tindakan Kreditur terhadap Debitur Wanprestasi dan melarikan diri atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan : studi kasus pada Bank BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dan BPR Man
• Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian UU No. 22 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945
• Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Asas Retroaktif dalam PP Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR
• Tinjauan yuridis terhadap kedudukan Sea Bed Authority menurut Hukum Organisasi Internasional
• Tinjauan yuridis terhadap Memorandum of Understanding] Indonesia-Singapura tetang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] dalam mewujudkan liberalisasi penanaman modal
• Tinjauan Yuridis terhadap Permohonaan Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa Berdasarkan Copenhagen Criteria 1993 dan European Constitution 2004
• Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pada tindak pidana perbankan dalam Undang Undang 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
• Tinjauan yuridis terhadap putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2005 Mengenai kasus Vertical Marketing System (VMS) oleh PT. Semen Gresik Tbk
• Upaya bank dalam melindungi pemegang kartu kredit [card holder] dari penyalahgunaan kartu kredit : studi di BNI Card Center Jakarta
• Upaya Hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Hubungan industrial kepada Mahkamah Agung : studi Normatif terhadap pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Upaya pemberian nama pada pulau-pulau tidak bernama di Indonesia untuk mewujudkan Negara Kepulauan RI
• Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah : studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
• Upaya Pemerintah Republik Indonesia melindungi pulau- pulau terluar terkait dengan delimitasi Wilayah Negara Indonesia,
• Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Rangka Pemenuhan Pembayaran Kepemilikan Rumah Syari’ah Pada Bank Syari’ah : studi di BTN Syari’ah cabang Malang
• Upaya Penanggulangan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di kalangan Narapidana : studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
• Upaya Penyelesaian Antara Klien dengan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Bila Terjadi Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah : studi pada Notaris PPAT Eko Cahyono, SH di Kota Malang
• Upaya Perhutani dalam mencegah dan menanggulangi illegal logging yang terjadi di Kawasan RPH Sumberagung Kabupaten Malang : studi di Perum Perhutani RPH Sumberagung Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanji
• Upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran beras berpemutih berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : studi di Dinas Perdagangan, Perindustrian,dan Penanaman Modal Kota Surabaya
• Upaya Perum Bulog Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kehilangan Beras : studi kasus di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur
• Upaya Polri dalam menanggulangi perjudian : suatu studi tentang perjudian yang dilakukan pada saat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Wilayah Polres Sumenep
• Upaya Polri dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga/KDRT : studi di Polres Lamongan
• Upaya POLRI Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak : studi di Polwil Kediri
• Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Kerja dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : studi tentang Change Contract Order (CCO) dan Adendum di CV Tirta Agung, Tulungagung
• Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Second Hand dengan Sistem Sewa Beli : studi di PT. Malang Indah Motor

Tahun 2006

• Analisa Normatif Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
• Efektifitas Pelaksanaan Pasal 3 Huruf Ckeputusan Menteri No. Kep-117 / M-MBU / 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (
• Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan dalam pelunasan hutang pajak penghasilan : studi di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya-Gubeng
• Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : studi di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik
• Efektivitas pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pekerja dengan Pengusaha : studi kasus di PTPN XI (Persero) Pabrik Gula Redjosarie Magetan
• Efektivitas Penerbitan Sertifikat Layak Jual sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Perumahan Dalam Standardisasi Penjualan dan Pembangunan Perumahan : studi di Kantor Sekretariat DPD REI Jatim Komisari
• Efektivitas Pengawasan Bank Tabungan Negara (BTN) Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah : studi di BTN Cabang Malang
• Efektivitas peranan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial : studi pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri
• Eksekusi Jaminan Peralatan Kandang Milik Peternak oleh PT. Malindo Feedmill Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging : studi di PT. Malindo Feedmill Gresik-Jawa Timur
• Faktor-Faktor Penyebab Wali Enggan (Adhal) Menjadi Wali Nikah Dalam Perkawinan : studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang
• Fungsi Hak Derivatif Action Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Perseroan Terbatas
• Kajian Yuridis Larangan Praktek Pembelian Efek Untuk Menguasai Pasar (Cornering The Market) Berdasarkan Undang-Undang NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• Kendala-kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha
• Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang : studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
• Kesesuaian dan Perbedaan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Seperangkat Ketentuan yang Disetujui secara Multilateral meng
• Kewenangan Bank Indonesia Dalam Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal (Failing Bank) Setelah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (Kajian Normatif Pasal 33 UU No. 23 Tahun 1999 jo Pasal 37 UU No. 1
• Optimalisasi Peran Biro Hukum Pada Perguruan Tinggi : studi di Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana Unibraw
• Optimalisasi Peran Pemerintahan Desa Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar
• Pelaksanaan Kewenangan Auditatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Penggunaan Dana Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Bentuk Pengawasan Keuangan Negara
• Pelaksanaan pasal 1 huruf J KUHP tentang Kewenangan penyidik dalam melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab : studi di Kepolisian Resor Malang
• Pelaksanaan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Pada Tahap Kecelakaan Lalu-lintas : studi di Operasional Pos LAKA Brongkos Polres Blitar
• Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat F-18 AS Ditinjau Konvensi Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Dayak Kenyah ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974
• Penerapan Pasal 378 KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui SMS
• Pengawasan Terhadap Makanan Yang Mengandung Formalin Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
• Pentingnya Deskriminasi Pasal 310 Tentang Penghinaan Terhadap Pers di Dalam KUHP di Indonesia Untuk Menjamin Kebebasan Pers
• Penyelesaian Sengketa Secara Damai Menyangkut Batas Wilayah Antara Dua Negara : analisa kasus Penembakan WNI Di Timor Leste
• Peralihan Utang Antar Debitur Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibebani Hak Tanggungan : studi di BTN Malang
• Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Diluar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Suku Osing (Blambangan)
• Peranan Pemerintah Kita Malang Dalam Pengadaan Penyediaan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Cacat : studi di Kita Malang
• Peranan saksi dalam Proses Perceraian karena alasan Syiqoq : analisis Implementasi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pemegang Saham Minoritas Dalam Kaitannya Dengan Masalah Delisting Kepada Emiten Dalam Praktek Kegiatan Pasar Modal Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Terhadap Persaingan Dalam Pasar Bersangkutan Menurut Pasal 50 h UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Dalam Masalah Narkotika dan Psikotropika : studi di Polres Kediri
• Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja : studi pada Perusahaan Meubel LINDAH Pasuruan
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut : studi kasus pada Masyarakat Adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : studi di Pengadilan Negeri Klaten
• Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli komputrer rakitan berdasarkan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen : studi di Sega Komputer Center Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : studi pada Dealer Sepeda
• Perlindungan Hukum Terhadap Penghasilan dan Jaminan Sosial Guru Sekolah Swasta di Kota Malang
• Perlindungan terhadap debitur atas kesalahan informasi dari sistem informasi debitur perbankan : Analisis Normatif Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/ 8 /PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
• Perpanjangan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton di Atas Tanah Hak Pengelolaan Sekretariat Negara : Analisis Normatif Pasal 22 Ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996 dalam Kasus Gelora Senayan Jakarta
• Perspektif Pengaturan Pidana Cambuk Dalam Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Masa Depan
• Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
• Realitas kejahatan paedophilia dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polres Malang
• Reformasi Struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya optimalisasi penegakan perdamaian dan keamanan internasional
• Sebab dan Pembinaan Narapidana Wanita Yang Melakukan Kejahatan Narkoba : studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang
• Status Hukum Private Military Contractor (PMC) dalam konflik bersenjata : suatu kajian Terhadap Hukum Humaniter Internasional
• Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Jombang
• Studi tentang Tokyo MoU (Port State Control) tentang Kelayakan berlabuh dan berlayar bagi kapal-kapal Internasional dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup’
• Tanggung Gugat Surety Company terhadap Obligee dalam Penjaminan Surety Bond Sebagai Akibat dari Principal yang Wanprestasi : studi di PT Asuransi Bumiputera cabang Malang
• Tanggung Jawab Holding Company Atas Kerugian Anak Perusahaan : kajian Normatif Berdasarkan Doktrin Ultra Vires Dan Doktrin Corporate Opportunity
• Tanggung Jawab Perusahaan Waralaba Di Bidang Usaha Jasa Restoran Siap Saji Untuk Menjaga Standar Mutu Makanan Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis : kajian Normatif Terhadap Pasal 3 Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alter
• Tinjauan Yuridis Terhadap Serangan Israel Kepada Hizbullah Di Lebanon Selatan Serta Dampaknya Terhadap Pihak-Pihak Yang Dilindungi Dalam Konflik Bersenjata