Tahun 2021
- Akibat Hukum Terhadap Utang -piutang Suami Istri yang ada Sebelum dibuatnya Perjanjian Perkawinan
- Asas Kebebasan Berkontrak dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
- Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitor yang Wanprestasi
- Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan alasan Pembatalannya oleh Hakim
- Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Akibat Notaris Dijatuhi Pidana
- Kepastian Hukum Perseroan Komanditer Sebagai Subyek yang dapat Memiliki Hak Atas Tanah
- Kriteria Penetapan Tanah Terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (bpn) Sebagai Alasan Hapusnya Hak Guna Usaha
- Pemanfaatan Wakaf Tanah Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004
- Pembatalan Layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Akibat Force Majeure
- Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Perumahan Pasca Diterbitkannya Sema No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahmakah Agung Tahun 2016
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah yang Mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Eigendom Verponding Terhadap Penolakan Permohonan Hak atas Tanah yang Pengukurannya ditolak oleh Penghuni (penyewa Tanpa Batas Waktu)
- Perlindungan Hukum Pembeli dalam Ikatan Jual Beli Pembayaran Lunas Hak atas Tanah Tanpa Kuasa Menjual
- Perlindungan Hukum Pembeli Didasarkan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah Lunas
- Perlindungan Hukum Pembeli Perseorangan Terhadap Jual Beli Kapling Tanah Matang yang dilakukan Pengembang dalam Kajian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perpanjangan Hak Guna Bangunan pada Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah atas Tanah Hak Pengelolaan
- Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) atas Dibuatnya Akta Jual Beli dari Penjual yang Telah Meninggal Dunia untuk Pengambilan Ganti Rugi Pembebasan Tanah dari Jasa Marga
- Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembuatan Akta Hibah atas Tanah yang dibatalkan Pengadilan
- Tanggung Jawab Notaris atas Akta Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi
- Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang dibuat olih pihak yang tidak Sah
- Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Akta Pihak (Partij Acte)
Tahun 2020
- Analisis Yuridis terhadap Pihak yang Tidak Beritikad Baik yang Memanfaatkan Akta Perdamaian
- Eksistensi Asas Publisitas Hak Tanggungan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintergrasi Secara Elektronik
- Kedudukan Bukti Tertulis atas Kepemilikan Hak Lama dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali
- Kedudukan Laki-Laki terhadap Hal Pewarisan Setelah Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan Nyentana
- Kewenangan Pengadilan dalam Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Telah Terbit Lebih dari Lima Tahun
- Perlindungan Hukum bagi Pemodal dalam Penyelenggaraan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)
- Tanggung Gugat Penjamin Pribadi atas Utang-Utang Debitur Wanprestasi yang Diputus Pailit
- Tanggung Jawab Kreditor sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Pengosongan Objek Jaminan Lelang
- Upaya Pengembang atas Penolak Penyerah Prasana, Sarana dan Utilitas di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2019
Tahun 2018
- Akta Otentik Versus Akta Dibawah Tangan dalam Kasus Pedagang Baru Pasar Turi
- Eksistensi Lembaga Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tenbtang Hak Tanggungan
- Hubungan Hukum Balai Lelang Swasta di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
- Karakteristik Fiat Pengadilan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Akibat Debitor Wanprestasi
- Kedudukan Hak Atas Tanah Terhadap Strata Tilte
- Limitasi Nilai Agunan Bagi Kreditor Melalui Jaminan Hak Tanggungan
- Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Termuat Dalam Perjanjian Kawin Di Hadapan Notaris Setelah Terjadi Peceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015
- Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Dengan Adannya Penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya
- Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan
- Tanggung Gugat Notaris Yang Membuat Akta Tidak Sesuai Dengan Yang Dikehendaki Penghadap
- Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dalam Bahasa Inggris Yang Merugikan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Dalam Rangka Menjalankan Undang-Undang Pengampunan Pajak Yang Diduga Melegalkan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tinjauan Hukum Terhadap Wasiat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Asli
Tahun 2017
- Dimensi Hukum Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Untuk Perseroan Terbatas yang Belum Memiliki Status Persona Standi In Judicio
- Implementasi Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Dilangsungkannya Perkawinan dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015)
- Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang
- Otentisitas Akta yang dibuat di Luar Wilayah Jabatan Notaris
- Penetapan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : Studi Kasus Pengadaan Tanah Jaringan Irigasi Peterongan Kabupayen Jombang
- Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Warisan yang Dihaki oleh Masyarakat
- Status Tanah Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai sebagai Obyek Peralihan Hak : Reklamasi Pantai Camplong Kabupaten Sampang
- Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Ketik dalam Berita Acara Pembetulan Tanpa Kehadiran Para Pihak
- Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitor Sebagai Upaya Normalisasi Kepercayaan Kreditor
Tahun 2016
- Analisi Komparisi dan Pelekatan Dokumen Sidik Jari dalam Pembuatan Akta Notaris
- Analisis Hukum Urgensi Pendaftaran Objek Fidusia dan Manfaatnya Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia
- Analisis Yuridis Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
- Kedudukan dan Hak Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Setelah Debitor Pemberi Jaminan Fidusia Dinyatakan Pailit
- Kedudukan Hukum Debitur Selama Menguasai Sepeda Motor yang Masih Dibebani Jaminan Fidusia
- Kekuatan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
- Ketidakpastian Batasan Pengaturan Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas
- Penguasaan Tanah Sewa yang Telah Berakhir Masa Sewanya Dan HGB Tidak Diperpanjang Oleh Pemiliknya
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Hak untuk Membeli Kembali dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen
- Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Testamentair Dimana Harta Warisan yang Sudah Diwasiatkan Kepadanya Telah Dihibahkan Kepada Orang Lain Tanpa Adanya Akta Hibah
- Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Kaitannya dengan Penggunaan Hak Ingkar
- Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Berstatus Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya Telah Berakhir
- Perlindungan Hukum Upah Pekerja Terhadap Perusahaan Pailit dan Dampak Hukumnya Terhadap Kreditur Lainnya
- Tanggung Jawab Notaris Atas Data Palsu yang Menjadi Dasar Pembuatan Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Tersebut
- Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Hutang Debitur Atas Pengakihan Piutang Kepada Pihak Ketiga
- Tanggung Jawab Perseroan Terbatas yang Kehilangan Organ Direksi, Komisaris dan Rups Pada Saat yang Sama
- Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Lelang Online di Indonesia
Tahun 2015
- Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Telah Dibebani Hak Tanggungan
- Jaminan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Bank Pemegang Hak Tanggungan Atas Obyek Jaminan Debitor yang Dirampas Oleh Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
- Keabsahan Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 143/PDT.P/2014/PN.JKT.PST
- Kebatalan dan Pembatalan Suatu Akta Autentik yang Dibuat Di Hadapan Seorang Notaris
- Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik
- Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah yang Pemegang Haknya Telah Meninggal Dunia
- Penatagunaan Tanah dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kota Atas Pembangunan Kawasan Perumahan
- Penggunaan Lembaga Jaminan Hak tanggungan di Lingkungan Bank Syariah
- Perlindungan Hukum Calon Notaris yang Menjalankan Magamg Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Perlindungan Hukum Kreditur Bank Sebagai Penerima Fudusia Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia
- Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak (Partij acte) dan Akta Pejabat (Relaas acte)
- Wasiat Wajibah dari Almarhum Suami yang Beragama Islam Kepada Istri Berbeda Agama
Tahun 2014
- Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan APHT Oleh PPAT
- Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang Jabatan Notaris
- Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
- Hak Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom untuk Mendapatkan Hak Setelah Habisnya Waktu Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaa dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
- Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta dengan Media Internet Ditinjau Dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Lelang
- Keberadaan Sertifikat Hak Milik dan Serifikat Hak Guna Bangunan di atas Lokasi yang Sama di Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria
- Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Akibat Musnahnya Obyek Jaminan yang Digunakan
- Kekuatan Hukum Akta Wasiat Umum yang Dibuat in Originaly
- Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing yang Diatasnamakan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Akta Kontra Letter
- Pelaksanaan Akad Qardh Wal Ijarah Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri
- Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan
- Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris yang Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Dalam Status Tersangka
- Pembubuhan Sidik Jari dalam Kaitannya dengan Pembuatan Akta Autentik
- Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan
- Peralihan Hak ATas Tanah Berdasarkan Ikatan Jual Beli
- Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda
- Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang0Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Perolehan Hak Atas Tanah Berdasarkan Risalah Lelang dari Eksekusi Hak Tanggungan
- Problematika Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Temuan Hasil Verifikasi Lapangan Nilai Bangunan Tidak Sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak
- Saham Tanpa Warkat Sebagai Obyek Jaminan Perbankan
- Sistem Perlindungan Nasabah Penyimpan Berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank
- Status Hukum dari Harta Benda dan Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak Dilangsungkan Secara Agama
- Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Tanah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahun 2013
- Akibat Hukum Lewatnya Tenggang Waktu Kewajiban Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Obyek Jaminan Kendaraan Berrmotor
- Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Aspek Kontraktual Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau Sertifikat Deposito
- Copie Collationne yang digunakan Sebagai salah satu Alat Bukti dalam Persidangan
- Debitur Wanprestasi dan Akibat Hukumnya terhadap Saham sebagai Obyek Jaminan
- Eksekusi yang Didasarkan pada Sertifikat Hak Tanggungan
- Hak Anak yang Dilahirkan dalam Suatu Perkawinan Namun Dibuahkan Oleh Bapak Biologis
- Hibah Antara Suami-Istri yang Mempunyai Perjanjian Perkawinan
- Karakteristik Hukum Perserikatan Perdata Notaris
- Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan
- Notaris Sebagai Saksi dalam Penyidikan Otensitas Akta
- Pengaturan Kewengan Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
- Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan yang Obyeknya Diukuasai Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa
- Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang dibuatnya Menurut Undang-undang no.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Status Resi Gudang dalam Hukum Jaminan Kebendaan
Tahun 2012
- Akibat Hukum Perbedaan Harga Jual Tanah Antara yang Tercantum pada Akta Pengikatan Jual Beli dengan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah
- Corporate Action ditinjau dari Aspek Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
- Implikasi Itsbat Nikah dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Jaminan Fidusia pada BPR
- Jual Beli Hak atas Tanah pada Masyarakat Madura
- Karakteristik Perjanjian Leasing dengan Objek Pesawat Terbang
- Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996
- Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Taklik Talak Sebagai Alasan Pengajuan Pembatalan Perkawinan
- Pembatalan Akta Peralihan Hak Atas Tanah oleh Pengadilan dan Akibat Hukumnya terhadap Bank Pemegang Hak Tanggungan
- Pemberhentian Jabatan Notaris karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan
- Pendirian Persekutuan Perdata oleh Suami Istri ditinjau dari Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Penentuan Nilai Jaminan Kreditor Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
- Perbandingan antara Kompetensi dan Wewenang Notaris Latin dengan Notaris Publik
- Status Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Antar Negara yang dilangsungkan di Luar Negeri Namun Belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil
Tahun 2011
- Akibat Hukum Surat Wasiat terhadap Hak Waris Anak
- Akibat Hukum terhadap Dinyatakannya Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi
- Akibat Putusan Pailit Perusahaan Asuransi terhadap Kreditor Pemegang Jaminan dan Pemegang Polis Asuransi
- Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Penilaian Agunan antara Pihak Bank dengan Perusahaan Penilai Public (Appraisal Independent) Terkait dengan Kerugian yang Diderita oleh Bank sebagai Akibat dari Kesesatan Informasi yang Diberikan oleh Perusahaan Penilai Public
- Fidusia Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Bersertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah Berakhir Haknya (Tanah Negara)
- Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam
- Jaminan Bank Garansi Bagi Kontraktor sebagai Pemenang Tender
- Kajian Hukum Kepemilikan Saham Silang Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Berkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha
- Kapal Laut sebagai Obyek Jaminan Kredit
- Karakteristik Kontrak Kerjasama Pengelolaan Apotik
- Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi
- Kedudukan Hukum Girik terhadap Sertifikat Hak atas Tanah
- Kedudukan PPAT dalam Proses Pendaftaran Hak Tanggungan
- Kerancunan Kedudukan Hukum Pemberi Fidusia dalam Undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Kredit Macet dalam Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Melalui Lembaga Perbankan sebagai Salah Satu Lembaga Keuangan
- Pelaksanaan Hak Tanggungan di Indonesia antara Fiat Eksekusi dan Parate Eksekusi (Analisis Undang-undang dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
- Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Penangguhan Esekusi Obyek Hak Tanggungan Akibat Adanya Bantahan dari Debitur
- Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Permohonan Perusahaan Leasing sebagai Kreditor Akibat Debitor Wanprestasi
- Perjanjian Kerjasama Dana Pembangunan Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Tingkat Provinsi Tahun 2009
- Proses Penyaluran Dana KPR Sehubungan Sertifikat Induk Masih Dijaminkan oleh Pengembang
- Roya Partial dalam Bisnis Rumah Hunian di Lingkungan Perusahaan Real Estate
- Tanggung Jawab Notaris yang Lalai Memberitahukan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang Mengubah Susunan Pengurus
Tahun 2010
- Azaz Publisitas berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum
- Hukum Perjanjian Menurut K.U.H. Perdata Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Karakteristik Kata Sepakat dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik
- Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Kawin Siri Ditinjau dari Sudut Agama dan Hukum Positif di Indonesia
- Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam UUPA
- Pembuatan Perjanjian Kredit Bank secara Ganda dan Penggunaannya sebagai Alat Bukti di Pengadilan
- Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Hadirnya Pemilik Saham (Studi Kasus Perdata di PT. X)
- Pendaftaran Kelahiran Seorang Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia
- Pengaturan Batas Usia Minimum untuk Kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan untuk Pembatalan Perjanjian
- Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dan Pendaftarannya di Surabaya
Tahun 2009
Tahun 2008
- Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Selama Perkawinan
- Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya
- Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Pertanahan
- Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing
- Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
- Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Mobil Bekas
- Perjanjian Peningkatan Jual Beli Kaveling Tanah Matang Perumahan
- Tanggung Gugat Notaris Terhadap Kesalahan Penulisan Luas Tanah dalam Akta Ikatan Jual Beli Tanah
- Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Nama Perseroan Terbatas
Tahun 2007
Tahun 2006
Tahun 2005
- Analisis Pengaturan Hukum Jabatan Notaris Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dibandingkan dengan Reglemen Jabatan Notaris
- Klausula Baku dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
- Perbanyakan Atas Suatu Buku Pelajaran untuk Kepentingan Pendidikan yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta dari Hak Ekonomi: Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
- Status Tanah Hak Milik Bagi Warga Negara Indonesia yang Beristrikan Warga Negara Asing
- Tanah Hak Milik yang Berdiri di Atas Hak Pengelolaan Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960
Sumber:
https://ubaya.ac.id/