Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UNNES

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Tahun 2021

• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Praperadilan Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Analisis Yuridis Pemanfaatan Ruang Kawasan Ngemplak Simongan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011- 2031
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Diversi Pada Anak Berkonflik Hukum (Studi Kasus Nomor : 4/Pen.Div/2019/Pn.Pti)
• Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-Arb/2017/Pn.Smr) Skripsi
• Efektivitas Alokasi Dana Desa Mewujudkan Desa Mindahan Kabupaten Jepara Sejahtera Mandiri Perspektif Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2018
• Eksistensi Jaksa Pengacara Negara (Jpn) Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Di Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Perkara Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)
• Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Ippkh) Dalam Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Batang – Semaran
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
• Implementasi Peraturan Menteri No.12 Tahun 2019 Terhadap Akun Gojek Yang Tidak Sesuai Identitas Pribadi Driver (Studi Pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)
• Implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
• Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pt Dua Putra Utama Makmur Di Kabupaten Pati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Kebijakan Pemerintah Desa Lerep Dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang Menuju Desa Wisata
• Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam Pengembangan Umkm Kue Semprong Berdasarkan Uu No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Berdasar Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016
• Pelaksanaan Asuransi Berbasis Teknologi Pada Perusahaan Asuransi (Studi Pada Pt Prudential Life Assurance)
• Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Dalam Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang
• Pelaksanaan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana
• Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
• Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
• Penerapan Asas Perlindungan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/Pn.Pti)
• Penerapan Ketentuan Force Majeure Akibat Pandemi Covid 19 Terhadap Debitur Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank Bri Unit Jetis, Kabupaten Blora, Jawa Tengah)
• Penyelesaian Masalah Lingkungan Antara Masyarakat Dan Pt. Pura Nusa Persada Kabupaten Kudus
• Peran Balai Pengawas Dan Sertifikasi Benih (Bpsb) Dalam Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Benih Tidak Bersertifikat Dan Tidak Bermutu
• Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kepesertaan Terkait Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
• Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghadirkan Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Kejaksaan Negeri Bekasi
• Peran Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Di Jawa Tengah
• Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten)
• Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Menuju Desa Wisata Lerep (Studi Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)
• Peran Muallaf Center Majelis Ulama Indonesia (Mui) Jawa Tengah Dalam Pembinaan Dan Pengelolaan Hak Zakat Bagi Muallaf
• Peran Penyidik Dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Jawa Tengah
• Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia Dengan Malaysia
• Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi “Paylater” Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Kuningan Di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang
• Perlindungan Hukum Proses Produksi Sarung Tenun Goyor Pemalang Berdasarkan Sistem Paten Sederhana
• Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Tahu Serasi Sebagai Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Kabupaten Semarang
• Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Layanan Pos Express Berdasarkan Draft Strategic Business Unit Kantor Pos Semarang (Studi Kantor Pos Semarang)
• Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Daging Sapi Yang Tidak Sesuai Proses Standarisasi Di Pasar Tradisional Beringharjo Kota Yogyakarta
• Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Obat Di Kota Jakarta Timur
• Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Perspektif Hak Cipta (Tinjauan Terhadap Karya Ilmiah Skripsi)
• Sinergitas Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik
• Studi Komparasi Tentang Pencantuman Harga Jual Bagi Pelaku Usaha Menurut Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam
• Tanggung Jawab Developer Pada Penerapan Sistem Pre Project Selling Dalam Jual Beli Satuan Unit Apartemen (Studi Apartemen Menara Cibinong)
• Tinjauan Yuridis Penghapusan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Hak Guna Usaha (Hgu) Pt Jomblang Di Kabupaten Kendal
• Urgensi Dan Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Terhadap Terasi Udang Di Kota Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)
• Urgensi Penguatan Regulasi Dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Klaim Pihak Asing

Tahun 2020

• Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dagang Terkenal Asing Melalui Repacking (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal Asing Di Salatiga)
• Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Nasanah Bpjs Kesehatan Di Kota Cirebon Yang Terlambat Membayar Premi
• Analisis Hukum Kebijakan Diskresi Oleh Pemerintah Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/Tpk/2011/Pn.Bdg)
• Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Rel Kereta Api Oleh Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Kabupaten Demak Jawa Tengah
• Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Polres Pekalongan Kota)
• Analisis Yuridis Legal Risk Perusahaan Asuransi Yang Tidak Mampu Membayar Klaim Asuransi Tertanggung
• Analisis Yuridis Normatif Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelakukekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn. Mjk)
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Syariah Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
• Analisis Yuridis Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Hadirnya Terdakwa
• Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Yang Tidak Tercantum Dalam Undang-Undang
• Analisis Yuridis Penggunaan Audio Visual (Teleconference) Dalam Pemberian Keterangan Saksi (Studi Kasus Kesaksian Paulus Tannos Dalam Sidang Perkara E-Ktp)
• Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korban Penyebaran Obrolan Mesum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 574K/Pid.Sus/2018)
• Analisis Yuridis Sosiologis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Smg)
• Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan
• Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dalam Penggabungan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
• Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
• Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung
• Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)
• Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Semarang)
• Efektivitas Pendaftaran Merek Di Desa Mlandi Kabupaten Wonosobo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Financial Technology (Peer To Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia
• Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Presepsi Pasal 100 (Studi Kasus Di Dprd Provinsi Jawa Tengah)
• Hak-Hak Keperdataan Atas Suatu Ciptaan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
• Implementasi Asas Keadilan Dan Pemerataan Dalam Pembangunan Rumah Susun Di Kota Semarang (Studi Di Rumah Susun Kaligawe Dan Apartemen Star)
• Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Pidana Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkara Nomor 29-K/Pm Ii-10/Au/Iv/2019)
• Implementasi Ipal Komunal Dalam Pelaksanaan Program Spbm-Usri Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Implementasi Kewenangan Dan Tugas Bawaslu Jawa Tengah Perspektif Uu Nomor 7 Tahun 2017 Dan Uu Nomor 10 Tahun 2016
• Implementasi Mengesampingkan Perkara Atau Deponering Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• Implementasi Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Pppsrs) Pada Rumah Susun Di Kota Semarang
• Implementasi Pemungutan Royalti Berdasarkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 03.Sk.Lmkn.Viii.2019
• Implementasi Pendaftaran Eks Tanah Bengkok Di Kota Pekalongan Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Tahun 2019
• Implementasi Pendikan Khusus Profesi Advokat Dan Penyumpahan Advokat Perspektif Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015
• Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terhadap Kasus Pendirian Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kota Sema
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Nonpermanen
• Implementasi Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Praktik Pembiayaan Dana Talangan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Di Kabupaten Kebumen)
• Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula,Garam, Dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan
• Implementasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pusat Pelayanan Terpadu Di Kota Semarang
• Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Terkait Sanksi Pelayanan Publik Izin Usaha Pada Pelaku Usaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Di Bpjs Kesehatan ( Studi Bpjs Kesehatan Dan Dpm-Ptsp Kota Semarang)
• Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)
• Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial Di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/Pojk.02/2018)
• Kajian Yuridis Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Perspektif Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 16 Tahun 2014
• Kajian Yuridis Pengaturan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Sekaran, Gunungpati)
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Sarana Elektronik
• Kebijakan Formulasi Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak1Pidana2Pencucian Uang
• Kebijakan Formulasi Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Di Indonesia
• Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Brebes
• Kejahatan Perikanan Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir
• Kesadaran Hukum Pengrajin Batu Bata Merah Tentang Dampak Lingkungan Dari Usahanya Di Desa Clering Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
• Legalitas Praktik Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
• Mitigating Circumtances Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 270/Pid.B/2018/Pn.Smg)
• Model Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang
• Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang
• Model Perlindungan Hak Sipil Masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa “Kekadangan Wringin Seto” Kabupaten Blora (Prespektif Undang Undang No. 24 Tahun 2013)
• Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
• Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pelaksaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 042/G/2015/Ptun.Smg)
• Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)
• Pelaksanaan Endorsment Melalui Influencer Yang Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krandan Untuk Relokasi Sementara Pasar Margasari Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Ippkh (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Hutan Penggaron Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Kewajiban Pengembang Perumahan Dalam Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Kota Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Milik Adat Melalui Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Dua Kecamatan Di Kabupaten Pemalang
• Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode Qr) Untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)
• Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Produk Kopi Bubuk Di Kabupaten Rembang)
• Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien Pada Optik Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Branding Outlet Antara Pt. Surya Madistrindo Dengan Legita Cafe
• Pelaksanann Pendaftaran Online Single Submission (Oss) (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)
• Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha Atas Nama Pt.Sinar Kartasura Sebagai Objek Wisata I’Ampelgading Homeland
• Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasan Basecamp Pendakian Gunung Andong Kabupaten Magelang
• Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Surakarta Tahun 2019 (Studi Pada Polresta Surakarta)
• Penerapan Asas Sederhana Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara)
• Penerapan Utmost Good Faith Terhadap Asuransi Total Loss Only (Studi Di Pt Bfi Finance Indonesia Tbk)
• Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga
• Pengaturan Merek Internasional Bagi Franchisor Waralaba Asing Yang Melakukan Pendaftaran Di Indonesia Ditinjau Dari Protocol Madrid
• Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Illegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Upah Minimum Oleh Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Wilayah Kabupaten Demak
• Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Untuk Menjamin Kelestarian Hutan Di Kabupaten Pacitan
• Pengelolaan Limbah Industri Kecap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Di Kabupaten Grobogan
• Penggunaan Hak Euthanasia Oleh Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
• Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Semarang Perspetif Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Pt. Sri Ratu Melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
• Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)
• Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Sutikno Dengan Pt Starlight Garment Semarang
• Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polrestabes Semarang)
• Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014-2019
• Peran Loss Adjuster Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Di Pt Berdikari Insurance Jakarta)
• Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Pembangunan Gedung Di Kota Semarang
• Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Pembuatan E-Ktp Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Prinsip Good Governance
• Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Membentuk Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas
• Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi Pada Polrestabes Semarang)
• Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg)
• Perlindungan Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (Studi Kasus Sengketa Yayasan Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari))
• Perlindungan Hukum Bagi Pelestarian Upacara Adat Ngasa Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kampung Budaya Jalawastu Kabupaten Brebes
• Perlindungan Hukum Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undangundang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Magelang
• Perlindungan Hukum Beras Mentik Wangi Susu Sawangan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Magelang
• Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Jawa Tengah
• Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Melalui Modus Pengantin Pesanan
• Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Augmented Reality Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Tanah Bengkok Dari Upaya Peralihan Hak Dan Fungsinya Studi Kasus Desa Kemuning,Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Skripsi
• Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pelaku Olahraga Panahan Di Jawa Tengah Berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan Di Kabupaten Kudus)
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menempati Lahan Bantaran Sungai Dalam Kegiatan Normalisasi Kanal Banjir Timur (Studi Kasus Relokasi Pemukiman Nelayan Tambakrejo Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi
• Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Stadion Moch. Soebroto Magelang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kopi Gurilang Di Kabupaten Pemalang
• Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pembuatan Teh Kulit Kopi Arabica “Tekupi” Di Kabupaten Temanggung
• Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kesenian Dan Produk Umkm Di Desa Wisata Kandri
• Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Modifikasi Lurik Prasojo Di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten
• Perlindungan Konsumen Atas Rusaknya Barang Oleh Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Pt Pos Indonesia Ditinjau Dari Pasal 4 Angka 8 Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Terhadap Penjualan Daging Ayam Di Pasar Argosari
• Perlindungan Konsumen Pada Standarisasi Nasional Produk Selang Kompor Gas Lpg (Liquified Petroleum Gas)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone Yang Tidak Menggunakan Buku Manual Berbahasa Indonesia Di Jogjatronik Mall
• Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Handphone Rekondisi Di Plasa Simpanglima Kota Semarang
• Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar
• Perlindungan Konsumen Terhadap Uang Kembalian Jasa Parkir (Studi Pada Jasa Parkir Di Kota Surakarta)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Gugatan Penggugat Yang Menggunakan Dasar Hukum Peraturan Perundang�Undangan Yang Sudah Dicabu
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan Jaksa Pada Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Perkara Nomor 2801K/Pid.Sus/2018 )
• Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Politik Uang (Studi Kasus Putusan No.227/Pid.Sus/2018/Pn.Unr)
• Perubahan Peruntukan Dalam Penggunaan Sebagian Tanah Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Kebun Teh Kemuning Di Kabupaten Karanganyar
• Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Proteksi Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (Expression Of Folklore) Pada Wayang Orang Ngesti Pandowo Semarang
• Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili
• Tinjauan Yuridis Jual Beli Telepon Genggam Pasar Gelap Secara Daring
• Tinjauan Yuridis Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Yang Di Bangun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Di Kemayoran Jakarta Pusat
• Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Cipta Karakter Fiksi Di Indonesia (Studi Kasus Karakter Fiksi Si Unyil)
• Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan Produk Personal Loan Bank Jateng
• Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip Insurable Interest Pada Pt Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dengan Kecelakaan Angkutan Umum)J
• Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Lahandi Sepanjang Sempadan Rel Kereta Api Oleh Masyarakat Di Kelurahan Karangayukecamatan Semarang Barat Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Adanya Cacat Administrasi
• Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Umum “Banyumas” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Tinjauan Yuridis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Jalan Lingkar Ambarawa Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang
• Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang (Studi Kasus Pertanahan Pt Kai Dengan Warga Kelurahan Kemijen Kota Semarang )
• Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor. 3000 K/Sip/1981
• Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Sriwedari Pasca Putusan Nomor. 3000-K/Sip/1981
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Gelar Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Aroma Sebagai Merek Non Tradisional Dalam Pembaharuan Kekayaan Intelektual Di Indonesia
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe Kota Semarang Dilihat Dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tarif Kapitasi Yang Dibayarkan Oleh Bpjs Kesehatan Kepada Dokter Gigi (Studi Di Kabupaten Kudus)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir
• Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)
• Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
• Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sentra Industri Tahu Randudongkal Di Kabupaten Pemalang
• Urgensi Pengaturan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia
• Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Robusta Gunung Kelir Di Kabupaten Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Urgensitas Legalisasi Pelaksanaan Biro Jasa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Peraturan Pelayanan Publik (Studi Kasus Di Kantor Samsat Kota Semarang 1)

Tahun 2019

• Analisis Hukum Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dengan Puk Kspn Pada Pt. Bitratex Industries Semarang
• Batik Grobogan Dalam Perlindungan Merek Kolektif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)
• Eksistensi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Masyarakatdi Kota Semarang
• Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt), Pengguna Prt, Dan Lembaga Penyalur Prt (Lpprt) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Implementasi Diversi Dalam Sppa : Kajian Terhadap Efektifitas Peradilan Pidana Anak Dalam Dimensi Restorative Justice Sebagai Upaya Penanggulangan Penuhnya Lpka ( Studi Di Polrestabes Semarang)
• Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016
• Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pkpu) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Grobogan
• Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang
• Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori Ii Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Kesejahteraan Petani Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lintas Sektor Pertanian Di Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Tahun Anggaran 2017
• Model Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)
• Pelaksanaan Asuransi Bagi Usaha Tani Dan Ternak Sapi Berbasis Kesejahteraan Petani Dan Peternak
• Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif Di Desa Dalam Kewenangan Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Perspektifperaturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 Dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014)
• Pelaksanaan Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Dalam Penyelesaian Permasalahan Akses Jalan
• Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)
• Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang
• Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Studi Kasus Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)
• Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembelian Produk Smartphone (Studi Di Toko Sinar Mas Matahari Kota Semarang)
• Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pada Merek Banris Banana Crispy)
• Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk Bangunan Di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
• Penggunaan Upaya Paksa Dengan Senjata Api Oleh Densus 88 Anti Teror Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Subbid Strikking Force Densus 88 At Mabes Polri)
• Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Hasil Redistribusi Tanah Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang
• Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula (Studi Normatif Dan Sosiologis)
• Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Dalam Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peran Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Jawa Tengah Dalam Advokasi Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Phk Buruh Pt Roda Makmur Sentosa Kota Semarang)
• Peran Organisasi Masyarakat Pokdarwis Di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. 04/Um.001/Mkp/2008 Tentang Sadar Wisata
• Peran Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Ppnd) Dalam Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Typosquatting Domain Sebagai Penegakan Online Dispute Resolution (Odr)
• Peran Ppt Seruni Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
• Perbandingan Kewenangan Dan Tugas Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Diyanet Isleri Baskanligi Turki Dalam Mengatur Kehidupan Beragama
• Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rawat Inap Terhadap Pemberian Persetujuan Tindakan Kedokteran Atau Informed Consent (Studi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta)
• Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun
• Perlindungan Traditional Knowledge Suatu Karya Ciptaan Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia
• Studi Atas Peran Jabatan Fungsional Auditor (Jfa) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Endorsment Agreement Antara Rumah Warna Dengan Selebriti Instagram (Studi Kasus Rumah Warna Yogyakarta)
• Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2017/Pn Ungaran)
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)

Tahun 2018

• Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Madagaskar (2013)
• Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan
• Akibat Hukum Tanah Hak Guna Usaha Pt. Pakis Aji Banyumas Yang Dinyatakan Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
• Akibat Hukum Terhadap Putusan Mk Nomor: 25/Puu-Xiv/2016 Dalam Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Pasal 79 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Peradilan In Absentia Ditinjau Dari Hak Terdakwa
• Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 23 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 Dalam Kasus Hak Cipta Database Formulasi Pmb’S Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C
• Analisis Yuridis Komparatif Parliamentary Threshold Dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Terkait Di Era Reformasi
• Analisis Yuridis Pemberlakuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Luar Wilayah Indonesia
• Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase
• Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Penahanan (Studi Komparatif Dengan Rancangan Kuhap)
• Aspek Hukum Dalam Proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Hak Milik (Studi Kasus Di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)
• Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Di Kota Semarang
• Dampak Kebijakan Jalan Satu Arah Terhadap Pendapatan Sektor Umkm Jalan Mh Thamrin-Gajah Mada Daerah Kota Semarang
• Efektifitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Pada Masyarakat Nelayan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang)
• Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat
• Efektivitas Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dengan Asperindo Sebagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Jawa Tengah
• Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)
• Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Padma) Dalam Perwujudan Good Governance (Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)
• Efektivitas Pemeriksaan Pendahuluan Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi
• Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu -Xiv/2016
• Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Pasangan Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Di Kabupaten Sragen 2011
• Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Menuju Good Governance
• Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah Dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
• Implementasi Asas Aman Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Semarang Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
• Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor 3 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang
• Implementasi Diversi Di Polres Salatiga
• Implementasi Hak Alimentasi Dalam Kuhperdata Dan Undang-Undang Perkawinan
• Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)
• Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Semarang
• Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pada Lembaga Yayasan (Studi Di Yayasan Imam Ghozali Kota Salatiga)
• Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pada Kedisiplinan Pegawai Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Grobogan
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan
• Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/Pn.Sda)
• Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
• Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 Dalam Pengelolaan Limbah Umkm Batik Di Kota Pekalongan (Studi Pada Kampung Batik Pesindon Dan Kampung Batik Kauman)
• Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik Di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu)
• Implementasi Sanksi Administratif Pada Angkutan Umum Di Kota Semarang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kota Semarang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Atas Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Dprd Kabupaten Jepara)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015, Dikaji Dengan Konsep Shared And Responsibility
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xiv/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
• Kajian Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sebagai Pratinjau Perpanjangan Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Plaza Simpang Lima I Semarang
• Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor: 215/ Pid. B/ 2017/ Pn.Cilacap)
• Kajian Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Pendampingan Oleh Penasehat Hukum Yang Bersifat Prodeo Maupun Membayar Jasa Hukum
• Keabsahan Berita Acara Tata Batas (Batb) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani Kph Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta )
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dalam Bidang Kenotariatan
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Prostitusi Online Di Indonesia
• Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Sebagai Surat Keterangan Atas Proses Pengatasnamaan Sertipikat Tanah
• Kekuatan Hukum Perjanjian Bersama Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Di Bp3Tk Provinsi Jawa Tengah
• Kepastian Huku Letter C Desa Sebagai Alas Hak Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
• Kepastian Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Tambak Pembudi Daya Ikan Kecil Di Kabupaten Pemalang
• Kesesuaian Penggunaan Tanah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Semarang
• Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan
• Konsultasi Publik Dalam Rencana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Kualifikasi Pembinaan Dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo
• Legalitas Tenaga Honorer Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang)
• Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus
• Model Pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Perda Kabupaten Grobogan No.16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Grobogan
• Money Politic Sebagai Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Pada Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal)
• Pelaksanaan Access Reform Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan Di Bpjs Ketenagakerjaan Jepara
• Pelaksanaan Ketentuan Ganti Kerugian Dalam Penemuan Fosil Purbakala Oleh Masyarakat
• Pelaksanaan Ketentuan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Normalisasi Kali Beringin Di Semarang
• Pelaksanaan Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Oleh Perusahaan Swasta Dalam Uu No. 8 Tahun 2016
• Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Rel Ganda Kereta Api Di Kabupaten Batang
• Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 57/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Umum (Studi Di Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang)
• Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
• Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomer 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Di Indonesia
• Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Obyek Wisata Curug Lawe Benowo Kalisidi
• Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Demak Tahun 2018 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Percepatan Jaminan Kepastian Hukum
• Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penegakan Hukum Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
• Pemantauan Persidangan Oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah (Pky Jateng) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
• Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Good Governance Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007
• Penataan Permukiman Kumuh Dengan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan
• Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya
• Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Alun-Alun Kota Tegal
• Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan ”Knalpot Racing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota
• Penegakan Peraturan Disiplin Guru Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Semarang
• Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat
• Penetapan Batas Ulang Kepemilikan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi Di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang
• Pengawasan Bpom Terhadap Produksi Pomade Tanpa Izin Produksi Berdasarkan Perka Bpom Ri No. Hk. 03.1.23.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
• Pengawasan Klausula Baku Oleh Bpsk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasca Terbitnya Buku Pedoman Operasional Bpsk Tahun 2003 (Studi Pada Bpsk Semarang)
• Pengawasan Pelanggaran Ketentuan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016
• Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kaligawe Dalam Kajian Yuridis Sosiologis
• Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang
• Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Usaha Pertambangan Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
• Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Desa Pesarean Melalui Pembangunan Perkampungan Industri Kecil Kebasen Kabupaten Tegal
• Peningkatan Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Usaha Penyedia Akomodasi Hotel Tanpa Izin Di Kabupaten Semarang
• Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang
• Peran International Criminal Court Dalam Menangani Crimes Against Humanity Di Myanmar (Kasus Rohingya)
• Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I Terhadap Pelaksanaan Pencairan Dana Apbn
• Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Jumlah Bidang Tanah Terdaftar
• Peran Lembaga Kerjasama Bipartit Dalam Harmonisasi Hubungan Industrial Pada Pt.Pura Barutama Kabupaten Kudus
• Peran Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Di Kelurahan Banjardowo
• Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Lindung Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Perandinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang Dalam Menangani Kasus Penahanan Ijazah Pekerja Sebagai Jaminan Kerja
• Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Konsumen Buku (Kajian Terhadap Buku Bacaan Anak Yang Mengandung Konten Pornografi)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Tas Obral Online
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang-Barang Yang Hilang Di Kamar Hotel Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berhak Dalam Hal Tidak Tercapai Kesepakatan Ganti Rugi (Studi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal)
• Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Dari Tindakan Pembajakan Konten Siaran Televisi Berlangganan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Di Pt Mnc Sky Vision)
• Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran Di Situs Belanja Online
• Perlindungan Hukum Kue Larut Sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
• Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Merek Dagang Pada Produk Hasil Olah Makanan Nanas Madu Di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studiterhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (Vaporizer) Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana : Studi Di Pengadilan Negeri Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyewaan Kamera Dslr Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemberlakuan Klausula Baku Dalam Perjanjian Antara Penyedia Layanan Dengan Pengguna Game Online (Studi Pada Game Online Mobile Legends : Bang Bang)
• Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Well Known Marks Terhadap Pelanggaran Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Di Pasar Purwodadi Kabupaten Grobogan)
• Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Minuman Legen (Studi Pada Penjual Legen Yang Mengandung Bakteri E. Coli Di Kabupaten Rembang)
• Perlindungan Konsumen Rokok Terhadap Filter Rokok Yang Tidak Melalui Pengujian Bpom (Studi Bbpom Semarang)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Menu Makanan Tanpa Informasi Harga (Studi Di Pkl Kawasan Simpang Lima Kota Semarang)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai Sni (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati
• Perlindungan Konsumen Terkait Pembekuan Izin Edar Oleh Bpom Terhadap Obat Albothyl Di Kota Semarang
• Perlindungan Lingkungan Sungai Setu Pekalongan Dengan Pengelolaan Limbah Industri Batik (Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029)
• Pertanggungjawaban Pidana Oleh Orang Tua Dalam Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor : 623/Pid.Sus/2016/Pn.Mlg
• Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Di Kabupaten Klaten
• Politik Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Studi Perbandingan Indonesia Dan Australia)
• Praktik Gadai Tanah Bengkok Sawah Di Desa Dorolegi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
• Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)
• Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/Pbi/2003 (Studi Di Bri Cabang Brebes)
• Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan
• Sengketa Tanah Eks Bengkok Desa Bulusan Kota Semarang Antara Yayasan Sapta Prasetya Dengan Masyarakat
• Studi Kritis Formulasi Pasal 112 Dan Pasal 127 Uu No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Studi Perbandingan Perolehan Hak Sewa Tanah Eks Bondo Desa Di Kabupaten Blora Dan Kabupaten Grobogan
• Tanggung Jawab Guarantor Dalam Proses Kepailitan Debitor Utama
• Tanggung Jawab Kurator Negara Dalam Pembagian Harta Pailit (Studi Di Balai Harta Peninggalan Semarang)
• Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Belajar Mengajar Terhadap Anak Didik Di Tinjau Dari Perspektif Hak Anak
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online
• Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Kota Salatiga
• Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Penerapan Access Benefits Sharing Dalam Paten Yang Bersumber Dari Sumber Daya Genetik
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Studi Tentang Peran Negara Dalam Rehabilitasi Bagi Anak Korban Perkosaan
• Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamini Dalam Praktik Distribusi Bbm Untuk Masyarakat ( Studi Di Kota Semarang )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus Pt Dirgantara Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/Pn.Mks)
• Trotoar Sebagai Lahan Pkl : Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung
• Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu
• Urgensi Dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial Di Indonesia
• Urgensi Ratifikasi Covenant On The Right Of The Child In Islam Tahun 2004 Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia
• Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

Tahun 2017

• Analisis Pelaksanaan Perjanjian “Sister Province” Antara Provinsi Yogyakarta Dengan Prefektur Kyoto
• Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Di Indonesia
• Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara
• Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding (Studi Kasus Di Ditreskirmsus Polda Jateng)
• Analisis Yuridis Terhadap Tayangan Iklan Rokok Di Televisi Indonesia
• Aspek Hukum Keberadaan Pemukiman Diatas Lahan Bekas Makam Tionghoa Di Kota Semarang
• Aspek Hukum Tanah Desa Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Studi Di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung
• Dampak Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
• Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
• Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemalang Di Kabupaten Brebes)
• Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang)
• Efektifitas Ketentuan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Di Kabupaten Semarang
• Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)
• Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/Ptun.Smg)
• Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia
• Eksistensi Syarat Khusus Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Studi Di Pengadilan Negeri Ungaran
• Ganti Rugi Terhadap Tanah Instansi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Underpass Jatingaleh Kota Semarang
• Implementasi Hak Dan Kewajiban Pekerja Pemetik Teh Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di Pt Perkebunan Tambi Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Implementasi Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang
• Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
• Implementasi Peraturan Bpom Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-Irt) Di Kabupaten Pemalang
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati
• Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ii Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Luar Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora)
• Implementasi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pengelolaan Taksi Di Koperasi Taksi Kosti Semarang
• Implementasi Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Studi Pada Produk Kosmetik Impor Di Kota Semarang)
• Implikasi Yuridis Depenalisasi Dalam Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Terhadap Pekerja
• Kajian Kriminologis Perilaku Nakal Anak Jalanan ( Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang)
• Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Online Kesya And Rafa Shop Jakarta Timur)
• Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/Puu-Xii/2014
• Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna
• Kebijakan Tindakan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba ( Studi Pada Bnn Provinsi Jawa Tengah )
• Kedudukan Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Pembuktian Di Persidangan Ditinjau Dari Uu Ite, Kuhap, Dan Rkuhap (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/Pn.Kds)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap Pendaftaran Tanah Lintas Sektor Di Kota Semarang
• Kewenangan Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Menangani Kasus Penahanan Ijazah Pekerja Untuk Jaminan Kerja
• Konsekuensi Yuridis Proses Peradilan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melarikan Diri Saat Proses Persidangan (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/Pn.Wsb)
• Mediasi Penal Bagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (
• Model Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Dalam Peningkatan Iklim Investasi Di Kabupaten Boyolali
• Model Kontrol Sosial Universitas Negeri Semarang Dalam Menghimpun Data Administrasi Mahasiswa (Perspektif Pasal 21 Pp Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan)
• Model Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)
• Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Banyumas
• Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (Kis) Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Pbi-Jk) Berdasarkan Uu No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)
• Optimalisasi Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Analisisa Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang)
• Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Js Siharta Pada Perusahaan Asuransi Jiwasraya Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Praktik Pembiayaan Kpr Untuk Nasabah Perorangan (Studi Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)
• Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Paten Oleh Umkm Di Dinas Koperasi, Um, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Semarang (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Semarang)
• Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh Bp3Tki Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: Perka Bnp2Tki No.Per.03/Ka/I/2013
• Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pertelaan Dan Akta Pemisahan Rumah Susun (Studi Kasus Jual Beli Unit Rumah Susun Apartemen Student Park Di Yogyakarta)
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)
• Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Lksa) Putri ‘Aisyiyah Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Tukar-Guling (Ruilslag) Lahan Relokasi Bagi Korban Bencana Longsor
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Pelaksana Putusan Peradilan Umum Oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang No. 48/G/Tun/2007/Ptun.Smg)
• Penegakan Hukum Keolahragaan ( Studikasus : Pemalsuanaktalahir Di Perbulutangkisan Kota Semarang )
• Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011
• Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal
• Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang
• Penentuan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
• Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Usaha (Hgu) Perkebunan Yang Terindikasi Tanah Terlantar Di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Pt Pakis Aji Banyumas)
• Pengalihan Status Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Sebagai Konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
• Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bbpom Kota Semarang)
• Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Semarang)
• Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Dikecamatan Kramat Kabupaten Tegal Dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Undangundang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
• Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah
• Peran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yme Berdasarkan Permendikbud No 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yme Di Kota Semarang)
• Peran Partai Golkar Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
• Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)
• Peranan Panwaslu Kota Yogyakarta Dalam Menegakkan Keputusan Kpu Nomor 123/Kpts/Kpu Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Di Kota Yogyakarta
• Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak Di Playstore Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-Sni Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah Dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Di Bekasi Dan Gereja Kristen Indonesia Yasmin Di Bogor)
• Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (Sni) Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Pada Produk Bandeng Tanduri Di Kabupaten Kendal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Perlindungan Hukum Pasien Di Bidan Praktik Mandiri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Berdasarkan Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010
• Perlindungan Hukum Pasien Klinik Kecantikan (Studi Kasus Konflik Dalam Klinik Kecantikan Di Semarang)
• Perlindungan Hukum Pecipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek Eiger Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Distributor Terkait Retaller Yang Wanprestasi (Studi Pada Distributor Merdeka Kota Pekalongan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara
• Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Anak : Studi Tentang Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi Di Wilayah Hukum Kota Semarang
• Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Produk Perawatan Kulit Yang Menyesatkan Di Media Internet
• Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner Di Kecamatan Gunungpati).
• Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia
• Pola Pembelaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Pbhi) Jawa Tengah
• Pola Pengaturan Transaksi Sumbangan (Buwuh) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara
• Praktik Jual Beli Buah Salak Di Pasar Jagabela Kabupaten Banjarnegara
• Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang
• Prinsip Keadilan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Bawensalatiga Di Wilayah Kota Salatiga
• Proses Pelaksanaan Go Public Bagi Perusahaan Pada Pasar Modal (Studi Pada Pt.Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul)
• Rekonstruksi Batas Bidang Tanah Sebagai Hasil Dari Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)
• Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak
• Status Hak Atas Tanah Bengkok Yang Digunakan Sebagai Lahan Bangunan Gedung Sekolah Di Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
• Studi Analisis Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/Pn.Kds Tentang Pembatalan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
• Studi Kritis Terhadap Pengesahan Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
• Studi Terhadap Putusan – Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama)
• Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Jarum Suntik Dan Semprit Suntik Secara Bebas Di Kabupaten Kebumen
• Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/Pn.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri(Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)
• Tinjauan Yuridis Pengaturan Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Kepentingan Di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)
• Tinjauan Yuridis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-Xii/2014 Tentang Pengujian Uu No 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd (Md3) Pasal 245 Ayat (1) Yang Bercorak Ultra Petita
• Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya
• Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa
• Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pidana Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan)
• Wewenang Dan Tanggung Jawab Co-Ass Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit
• Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014

Tahun 2016

• Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)
• Analisis Yuridis Fungsi Letter C Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Di Desa Ampelgading Kabupaten Pemalang
• Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis
• Dampak Implementasi Perubahan Keputusan Bupati Batang Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujung Negoro-Roban Terhadap Perekonomian Masyarakat
• Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Analisis Pemutakhiran Data Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)
• Implementasi Pelayanan Publik Tentang Perizinan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (Gsb) Di Kelurahan Gajahmungkur)
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dalam Memberi Saran Penyusunan Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan (Studi Pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Bogor)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pada Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/Pa.Mkd)
• Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Semarang Outer Ring Road Mijen Mangkang Kota Semarang)
• Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Jepara)
• Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil Lelang Hak Tanggungan (Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/Pn Unr)
• Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Pemberlakuan Sistem Fidusia Online Di Kota Semarang (Studi Di Kantor Notaris Dan Ppat Kota Semarang, Kantor Wilayah Kemenkum Ham Jawa Tengah )
• Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)
• Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa
• Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kabupaten Demak
• Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal
• Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Administratif Malpraktek (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/Pn.Sby)
• Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun Karangroto Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Karangroto Kota Semarang
• Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Good Governance (Studi Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan Bpkb Di Lembaga Pembiayaan Konsumen Pt. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012)
• Perlindungan Konsumen Tentang Standar Nasional Indonesia (Sni) Alat Listrik Di Kota Surakarta
• Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)
• Prinsip Fungsi Sosial Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri Di Kabupaten Kendal
• Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution(Aathp)
• Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi
• Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam Kuhp
• Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Penjual Smartphone Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tukar Menukar Tanah Milik Dengan Tanah Eks Bengkok (Studi Di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

Tahun 2015

• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/Pajs)
• Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/Pn.Smg)
• Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang
• Analisis Yuridis Terhadap Perkara Malpraktik Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung N0.1110K/Pid.Sus/2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79Pid.Sus/2011/Pn.Kd.Mn.)
• Bantuan Hukum Bagi Korban Kejahatandalam Proses Peradilan Pidana(Studi Wilayah Hukum Semarang)
• Desain Reformasi Birokrasi Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Bumn Ri)
• Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polres Brebes
• Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidanapencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Tentara Nasional Indonesia)(Studi Putusan No.34-K/Pm.Ii-10/Ad/Vi/2013)
• Faktor – Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Kudus (Studi Pengadilan Agama Kudus)
• Faktor Dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Asas Publisitas Pada Jaminan Fidusia Sebagai Kepastian Hukum Bagi Kreditur
• Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah
• Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)
• Ham Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana : Studi Pemahaman Ham Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kendal
• Hubungan Kerja Antara Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelenggaraanpemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sesuai Uu Nomor 42 Tahun 2008
• Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada Ptun Semarang)
• Implementasi Fungsi Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalamperspektif Pelayanan Publik (Studi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)
• Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Studi Yuridis Sosiologis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)
• Implementasi Pembinaan Narapidana Melalui Progressive Treatment Programe Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman Di Kota Semarang
• Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/Menhut-Ii/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)
• Kajian Yuridis Perlindungan Dan Pelayanan Kesehatan Wanita Tuna Susila Di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang Berdasarkan Uu Kesehatan No 36 Tahun 2009
• Kajian Yuridis Sosiologis Tentang Kualitas Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Studi Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kelurahan Sekaran Gunungpati Kota Semarang )
• Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Perkembangan Cyberporn (Studi Kasus Di Jawa Tengah)
• Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)
• Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rekrutmen Hakim Agung Sebelum Dan Sesudah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 /Puu-Xi/2013
• Kontrol Diri Santri Putri Jenjang Pendidikan Smp Di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016
• Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(Kpknl) Semarang
• Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan
• Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Studi Di Pantai Sodong Cilacap)
• Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian ( Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang )
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)
• Pelaksanaan Peran Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Bkd Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (Pkms) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Prespektif Ham (Studi Pemerintah Kota Surakarta)
• Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)
• Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)
• Pemahaman Penyidik Terkait Dengan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)
• Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan Putusan No: 356/Pdt/2004/Pt.Smg
• Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kota Semarang)
• Penerapan E-Government Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)
• Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di Pt. Adira Dinamika Semarang)
• Penerapan Pembatasan Penuntutan Pelaksanaan Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak
• Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri Dan Anak Setelah Perceraian
• Pengaruh Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Putusan Pemidanaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2014 Di Kabupaten Jepara
• Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal(Studi Kasus Di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bmt Ben Taqwa)
• Peran Dan Tanggungjawab Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2005
• Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksploitasi Seksual) Melalui Media Elektronik (Studi Di Polrestabes Semarang)
• Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi
• Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
• Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Perspektif Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)
• Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (Studi Kasus Perkara Nomor Lp/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi)
• Peran Yayasan Lembaga Pembelaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah Sebagai Lpksm Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No.01/Pdt.G/2011/Pn.Blora
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda
• Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)
• Perlindungan Hukum Terhadap Mudharibpada Akad Pembiayaan Mudharabah
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Di Pasar Johar Semarang)
• Perlindungan Konsumen Melalui Implementasi Pasal 3 Jo Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan
• Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011 Pada Analisis Politik Hukum Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pembangunan Hukum Nasional
• Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)
• Relevansi Sosio Yuridis Mediasi Penal Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin)
• Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)
• Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan
• Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2014/Pn.Byl. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak
• Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
• Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana
• Survei Manajemen Dan Pembinaan Prestasi Kelas Khusus Olahraga Di Smp Negeri 5 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014
• Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (Studi Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)
• Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Kebijakan Mengenai Pembangunan Bidang Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Semarang)
• Urgensi Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2014

• Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau Dari Konsep Hospital Bylaw Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Rsud Kudus
• Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank Bca Syariah (Studi Di Bank Bca Syariah Semarang)
• Peran Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dalam Percepatan Proses Pelayanan Perizinan Siup Dan Immb Di Kabupaten Kendal
• Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Mk No. 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah

Tahun 2013

• Analisis Putusan Ma Nomor : 163 K/Ag/2011 Mengenai Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mk Nomor : 46/Puu-Viii/2010
• Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dprd Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
• Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta
• Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)
• Dispensasi Kawin Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus)
• Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Proses Mediasi Pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (Bp3Tk) Jawa Tengah)
• Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum ( Studi Pada Penerbit Buku Di Kota Semarang )
• Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
• Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Semarang)
• Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp) Dalam Penyidikan (Studi Pada Polrestabes Semarang)
• Ham Sebagai Kritik: Fungsi Kritik Ham Sebagai Pedoman Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iia Kutoarjo
• Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Klausula Baku Pada Tiket Bus Bagi Pengguna Jasa Angkutan (Studi Pada Po. Bejeu Dan Po. Nusantara Cabang Semarang)
• Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll Di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Terhadap Kriteria Vegetasi Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman, Dan Fasilitas Umum Di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
• Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” Di Wilayah Semarang Timur
• Implementasi Regulasi Jaminan Sosial Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang)
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Eksistensi Anak Hasil Perkawinan Sirri
• Kajian Yuridis Terhadap Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang
• Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.B/2009/Pn.Pwt)
• Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Terhadap Tanah Belum Terdaftar Jika Terjadi Sengketa
• Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)
• Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi
• Model Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Prespektif Yuridis-Sosiologis
• Model Kawal Imbang (Check And Balances) Sebagai Pola Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif Dan Legislatif Di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 )
• Model Kebijakan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang
• Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
• Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang
• Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)
• Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa Dan Operasi Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang Dan Kejaksaan Negeri Semarang)
• Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang)
• Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Koperasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studipadakoperasikredit (C.U) Rukun Damai Di Kota Medan)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir Di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum Pada Konsumen Akan Hak–Haknya)
• Pelayanan Dan Mekanisme Informasi Publik (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Reformasi Birokrasi Indonesia)
• Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1447/Pdt.G/2011/Pa.Sm)
• Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Putusan Pa Semarang No : 0751/Pdt.G/2012/Pa.Sm)
• Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/Pa.Kds (Studi Di Pengadilan Agama Kudus)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)
• Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Kejahatan Cyber Crime (Studi Kasus Di Reskrimsus Polda Jateng)
• Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Semarang
• Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)
• Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)
• Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal Pada Industri Rumah Tangga Pengrajin Tahu
• Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)
• Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Ham Sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
• Peran Lppom Mui Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran
• Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang
• Peranan Serikat Pekerja Nasional (Spn) Dpc Kota Semarang Dalam Memperjuangkan Hakhak Tenaga Kerja Outsourcing Di Kota Semarang Pasca Keluarnya Putusan Mk Nomor 27/Puu-Ix/2011
• Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Pt. Bri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Js. Proteksi Extra Income Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi Di Pt. Asuransi Jiwasraya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Penuh Saat Cuti Fungsi Reproduksi Bagi Pekerja Wanita Di Tinjau Dari Pasal 1601 Huruf P Bagian 8E Kuhperdata Dan Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
• Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh Pt. Pln (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Konsumen Tidak Terinformasi)
• Perolehan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Menurut Perspektif Kesadaran Hukum Kritis
• Persepsi Polisi Terhadap Ham Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Pada Kepolisian Resor Semarang)
• Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus
• Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
• Relevansi Uu No. 56 (Prp) Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian Terhadap Kepemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ Pn. Kdl)
• Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah
• Studi Analisis Pemberian Mut’Ah Pada Putusan Cerai-Talak Di Pengadilan Agama Semarang
• Tanggung Jawab Rumah Perlindungan Sosial Anak (Rpsa) Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya Di Kota Semarang (Studi Di Rpsa Pelangi Kota Semarang)
• Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)
• Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Sistem Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Dan Kabupaten Wonosobo
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka
• Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (Rekber) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Di Provinsi Jawa Tengah)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/Pa.Smg)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Rob Dan Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kota Semarang Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Tahun 2012

• Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Cikendung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)
• Analisis Married By Accident (Perkawinan Setelah Kehamilan) Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengecualian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia
• Analisis Yuridis Penerapan Pidana Denda Untuk Tindak Pidana Anak Dalam Penegakan Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang)
• Efektifitas Pelaksanaan Program Sertipikat Massal Swadaya (Sms) 2010 Terhadap Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
• Efektifitas Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah Dalam Praktek Pendaftaran Hak Atas Tanah Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
• Efektivitas Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Atas Kecelakaan Kerja Di Kesatuan Bisnis Mandiri (Kbm) Industri Kayu Brumbung Kabupaten Demak Periode 2010-2011
• Eksistensi Dpr Dan Dpd Di Bidang Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945
• Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan (Studi Di Polrestabes Semarang)
• Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Tegal Dalam Rangka Mewujudkan Check And Balances Antar Lembaga
• Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) (Analisis Uu Nomor 24 Tahun 2003 Jo Uu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi)
• Implementasi Hak-Hak Anak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Anak Kutoarjo
• Implementasi Ketentuan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Terhadap Kepemilikan Saham Di Pt. Hitachi Construction Machinery Indonesia
• Implementasi Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pada Merek Torakur Di Kab. Semarang),
• Intensifikasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011
• Jaminan Penangguhan Penahanan: “Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang
• Kajian Sosio Legal Terhadap Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Dalam Menyerap, Menampung, Menghimpun Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat
• Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Customer Due Dilligence) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Sebagai Suatu Akta Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Hukum Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Yang Lahir Sebelum Enam Bulan Sejak Perkawinan (Kajian Komparasi Antara Hukum Perkawinan Nasional Dengan Fiqh Islam)
• Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan (Analisis Kriminologi Faktor-Faktor Yang Mendorong Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)
• Kekuatan Hukum Putusan Dan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
• Kesadaran Hukum Kyai Pesantren Dalam Pelaksanaan Demokrasi Partisipatif Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
• Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
• Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Hacking (Studi Pada Bank Indonesia Cabang Semarang)
• Model Pemberian Kredit Oleh Pt. Bpr Agra Arthaka Mulya Dalam Meningkattkan Usaha Golongan Ekonomi Lemah Di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Gedung Bioskop Ura Patria (Studi Kasus: Putusan Perkara No. 115/Pdt.G/1995/Pn.Ska)
• Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Konsinyasi Produk Clothing Dalam Usaha Distribution Outlet (Studi Di Districtsides Shop Semarang)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak Di Lingkungan Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bni Syariah Cabang Yogyakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar
• Pelaksanaan Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Perumahan Di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Sita Marital Pada Penyelesaian Harta Bersama (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Terhadap Resiko Kehilangan Dari Konsumen Parkir Dalam Kaitan Perlindungan Konsumen (Studi Pelaksanaan Parkir Di Plasa Simpang Lima Dan Di Pusat Pertokoan Simpang Lima Semarang)
• Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Atas Gugatan Cerai Pihak Isteri (Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Semarang
• Pembatalan Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
• Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
• Pemberian Hak Kelola Lahan Oleh Perhutani Kepada Masyarakat Desa Hutan Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Di Perum Perhutani Kph Blora
• Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendapatkan Akta Kelahirannya Beserta Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang Dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran)
• Pemidanaan Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2009
• Penanggulangan Cyberporn Dan Cybersex Dengan Hukum Pidana Indonesia
• Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Program Anti Pencucian Uang Di Pt Bank Danamon Semarang
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia(Studi Wilayah Hukum Pn Bekasi )
• Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta
• Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
• Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purworejo
• Penerapan Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Di Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Semarang
• Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Pelaksanaan Taharah (Tabungan Harian Mudharabah) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pnm Binama Semarang
• Penerapan Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012(Studi Terhadap Pasal 48 Dan Pasal 49 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pengakuan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
• Penyelesaian Akad Mudharabah Yang Macet, Untuk Permasalahan Yang Khusus (Studi Lapangan Di Kantor Cabang Bni Syariah Kota Semarang
• Peranan Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian Bagi Perempuan Yang Tidak Mampu Membayar Biaya Perkara Di Wilayah Pengadilan Agama Semarang
• Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana
• Perbandingan Konstitusional Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Antara Republik Indonesia, Ekuador, Dan Perancis
• Perjanjian Sewa Tanah Pertanian Di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
• Perjanjian Tentang Kepemilikan Kavling Tanah Makam Modern Mount Carmel Antara Pt Pagoda Karya Abadi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
• Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh - Unnes)
• Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Pengajuan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kpp Pratama Semarang Timur)
• Perlindungan Hukum Bidang Pengupahan Bagi Pekerja Kontrak Di Kabupaten Batang
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Hukium Pidana Di Indonesia (Studi Yuridis Sosiologis Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Janin Sebagai Korban Tindak Kekerasan
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Motif Batik Sebagai Warisan Budaya (Studi Terhadap Batik Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Di Pt Aseli Dagadu Djokdja Atas Aksi Pelanggaran Merek Dagadu
• Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Kota Semarang
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penawaran Produk Barang Dan/Atau Jasa Telekomunikasi Melalui Sarana Telemarketing
• Persepsi Masyarakat Desa Plelen Kecamatan Gringsing Mengenai Hukum Waris Islam Terkait Bagian Laki-Laki Dan Perempuan
• Persepsi Masyarakat Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
• Pertanggungjawaban Pers Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis
• Perubahan Letter C Desa Terhadap Tanah Yang Telah Didaftarkan
• Perubahan Status Tanah Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Semarang (Studi Di Pt.Pertamina (Persero) Pemasaran Wilayah Jateng Dan Diy)
• Potensi Pendaftaran Durian Petruk Jepara Sebagai Produk Indikasi Geografis (Geographical Indication) Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Geografis Ditinjau Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007
• Prosedur Pengajuan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Analisis Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2010/Pa.Sm
• Proses Permohonan Dan Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Perumahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
• Restrukturisasi Kelembagaan Sebagai Model Penguatan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Studi Perbandingan Pemerintah Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang
• Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Sanksi)
• Sistem Pengorganisasian Lembaga Daerah Berbasis Good Gavernance Di Kabupaten Semarang Study Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
• Status Hukum Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing Dan Warga Negara Indonesia
• Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Pemeliharaan Anak Kepada Orang Tua Laki-Laki (Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.262/Pdt.G/2008/Pa.Bms)
• Studi Kebijakan Daerah Dalam Penanaman Kesadaran Hukum Bagi Santri Di Kabupaten Kudus; Studi Di Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Yan’Buul Qur’An Di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus
• Studi Tentang Peran Subbidang Pengembangan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Analisa Serta Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Pengkoordinasian Program Legislasi Daerah
• Studi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang Di Bidang Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
• Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Studi Yuridis Terhadap Pasal 56 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
• Tinjauan Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Harta Waris Dalam Perkara Waris Melalui Pengadilan Agama
• Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang

Tahun 2011

• Alat Bukti Digital Dalam Perkara Pidana ( Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik )
• Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)
• Analisis Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pasal 338 Kuhp Bagi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Pada Polrestabes Semarang)
• Analisis Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mendorong Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Terhadap Kejahatan Yang Disertai Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Hukum Polres Semarang Selatan)
• Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran
• Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)
• Analisis Yuridis Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara Korupsi Nomor : 240/Pid.B/2005/Pn.Smg)
• Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Kabupaten Grobogan
• Analisis Yuridis Terhadap Undangundang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit
• Bancassurance Ditinjau Dari Perspespektif Hukum Perbankan
• Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Provinsi Banten
• Efektifitas Produk Perjanjian Kerjasama Brt (Bus Rapid Transit) Antara Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika) Kota Semarang Dengan Pt Trans Semarang Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Semarang
• Eksistensi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Eksistensi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Simalungun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten Simalungun Dari Pematang Siantar Ke Pematang Raya
• Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara)
• Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabuaten Pemalang
• Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Kudus
• Hak Asasi Manusia (Ham) Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kajian Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia
• Hambatan-Hambatan Notaris Ppat Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Kabupaten Brebes
• Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
• Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Kegiatan Usaha Perbankan (Studi Di Bank X, Tbk)
• Implementasi Pendidikan Karaker Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi Kelas Xi Ips Sma N 1 Kendal
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
• Implementasi Peraturan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
• Implementasi Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Di Pt. Primatexco Indonesia Batang
• Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil) Pada Listrik Tegangan Rendah
• Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Uu. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Yuridis Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010)
• Kebijakan Penataan Lingkungan Di Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara
• Legalitas Sumpah Advokat Untuk Beracara Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/Ppu-Vii/2011
• Mediasi Dalam Sengketa Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)
• Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pekerja/ Buruh Kontrak Dan Pengusaha Di Pt. Garudafood Putra Puri Jaya Pati Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun – Alun Pemalang Dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima)
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Pb) Pada Narapidana Dewasa Di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang
• Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Pekalongan
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Program Lmpdp (Land Management And Policy Development Project) Di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Pendidikan Moral Pada Anak Di Kalangan Wanita Pedagang Pasar Simo Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali
• Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Universitas Negeri Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Di Pt. Sinar Pantja Djaja Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Bedagan Motor Semarang
• Pelaksanaan Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dalam Operasional Perbankan Syariah (Studi Lapangan Di Kantor Cabang Bni Syariah Kota Semarang
• Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten
• Pelanggaran Tata Tertib Larangan Membawa Sepeda Motor Bagi Siswa Smp Kelas Viii Di Smp Negeri 3 Bae Kudus
• Pelanggaran Tata Tertib Larangan Membawa Sepeda Motor Bagi Siswa Smp Negeri 3 Bae Kudus
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)
• Pembinaan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pekalongan
• Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang
• Penanaman Nilai-Moral Anak Pada Kalangan Keluarga Tni–Ad Di Asrama Batalyon Kavaleri (Yonkav) 2 Tank Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
• Penanaman Nilai-Moral Pada Anak Dalam Keluarga Nelayan Di Dukuh Ngujung Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
• Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Penataan Organisasi Daerah Guna Mendukung Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Pekalongan
• Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Tentang Administrasi Kependudukan) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilkota Surakarta Skripsi
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang: Studi Di Wilayah Hukum Jawa Tengah
• Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khusus Tenaga Pendidik Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
• Penerapan Parkir Insidental Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Studi Parkir Insidental Di Kota Semarang Tahun 2010-2011,
• Penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta
• Pengaruh Hasil Belajar Pendidikan Bela Negara Terhadap Sikap Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas Xi Sma Taruna Nusantara Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011
• Pengaruh Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Pati)
• Pengawasan Peredaran Pupuk Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Sambogrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
• Penguatan Peran Inspektorat Kabupaten Pati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance): Studi Yuridis Terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati
• Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Di Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora
• Penolakan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati)
• Penundaan Waktu Persidangan Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil (Due Process Of Law) Studi Pada Pengadilan Negeri Semarang
• Penyelesaian Kredit Macet Bisnis Ritel Komersial Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Rembang
• Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Pt. Bpr Sejahtera Artha Sembada Kota Pekalongan
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dan Pengusaha Di Pt. Sai Apparel Industries Semarang”,
• Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Jawa Tengah)
• Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Magelang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Waris (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak)
• Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jajanan Berbahaya Di Sekolah Dasar Di Kota Semarang
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)
• Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Testament Atau Surat Wasiat Di Kota Semarang
• Peran Hakim Ad Hoc Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Peran Kepala Kelurahan Dalam Menjalankan Fungsi Administrasi Kemasyarakatan Di Wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara
• Peran Kiai Dalam Pilkada 2010 Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
• Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)
• Peran Panitia Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan Di Kabupaten Cirebon Dan Brebes
• Peran Puskesmas Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Pelayanan Keluarga Miskin (Studi Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
• Peran Puskesmas Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Pelayanan Keluarga Miskin (Studi Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
• Peran Satpol Pp Dalam Menegakkan Perda No 09 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pkl Di Kawasan Simpang Lima Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
• Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten ( Studi Pada Polres Klaten)
• Peranan Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Di Kecamatan Gemolong ( Studi Otonomi Daerah Di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)
• Peranan Dinas Perdagangan Dan Perpajakan Daerah (Dp2D) Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen
• Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kppp) Kudus Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak
• Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang)
• Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Klaten)
• Perlakuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resot Kendal
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Masalah Penahanan (Studi Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan: Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Militer Atas Perkosaan Anak Oleh Anggota Militer Di Pengadilan Militer Ii
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan: Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Militer Atas Perkosaan Anak Oleh Anggota Militer Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Wilayah Polres Brebes
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Utara Tegal
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Ledakan Gas Lpg (Studi Di Pt. Pertamina Persero, Lpg Dan Gas Produk, Region Iv)
• Perlindungan Motif Hiou Batak Simalungun (Suatu Kajian Terhadap Kerajinan Hiou Di Kabupaten Simalungun)
• Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi
• Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Teng
• Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali
• Persepsi Pemirsa Televisi (Tv) Indosiar Mengenai Tampilan Tindak Kekerasan Dalam Tayangan Berita Kriminal “Patroli” Di Dukuh Sidan Desa Sokowaten Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
• Perspektif Gender Pada Pendidikan Anak Dalam Keluarga Petani Di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Gender)
• Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api Dan Pt. Kai Dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi Tentang Kecelakaan Kereta Api Akibat Kelalaian Penjaga Lintasan Kereta Api Di Pengadilan Negeri Slawi)
• Pola Penerapan Pendidikan Karakter Siswa Di Sma Negeri 3 Pati
• Politik Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)
• Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia
• Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik (Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus)
• Proses Permohonan Dan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara Oleh Pemerintah Kabupaten Jepara Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Khusus Bagi Nelayan Di Desa Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara
• Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bagunan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)
• Strategi Partai Demokrat Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Semarang
• Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui Sistem One Stop Ser
• Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui Sistem One Stop Service
• Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan Uu No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Brebes
• Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Peterongan Semarang)
• Tinjauan Sosiolegal Terhadap Eksistensi Hak Angket Dprd Kabupaten Kendal Berdasarkan Tatib Dprd Kendal Tahun 2010
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
• Tradisi Upacara Obong Pada Masyarakat Kalang Di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
• Upaya Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Sma N 3 Demak

Tahun 2010

• Analisis Disparitas Pidana Atas Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati)
• Analisis Kriminologi Terhadap Wanita Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Wanita Bulu, Semarang)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Dengan Tenaga Bersama (Studi Kasus Pada Perkara Nomor : 03/Pid-B/2007/Pn.Ung)
• Fungsi Polisi Militer Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pada Peradilan Militer Tingkat I Di Kota Purwokerto
• Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Penyerap Aspirasi (Studi Kasus Di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)
• Implementasi Pendidikan Berbasis Gender Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd Se-Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
• Implementasi Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir Dan Pertokoan Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Demak Di Pasar Bintoro Kabupaten Demak
• Implementasi Perda Kab. Pati Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati),
• Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan (Studi Pelaksanaan Jamkesmas Di Dinas Kesehatan Kota Semarang)
• Implementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Dan Kesejahteraan Bagi Pekerja Di Pt. Sunmotor Indosentra Trada Semarang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Hukum Polres Grobogan)
• Kajian Yuridis (Inventarisasi Dan Sinkronisasi) Hukum Positif Mengenai Izin Penebangan Hutan Jati Rakyat Di Kabupaten Blora
• Kedudukan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perbandingan Di Kota Semarang Dan Kabupaten Semarang)
• Keputusan Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0245/Pdt.G/2008/Pa.Sm.)
• Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
• Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di Koperasi Karyawan Kendali Harta Pt. Coca-Cola Botling Indonesia Central Java
• Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Dumai Propinsi Riau Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan With Holding System Ditinjau Dari Uu Nomor 36 Tahun 2008 Di Wilayah Kpp Temanggung
• Pelaksanaan Pengajuan Dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan ( Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Besar Farmasi Pt Indofarma Global Medika Cabang Semarang Dengan Apotek Di Ambarawa
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada Pt. Suzuki Finance Indonesia Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Mobil Secara Kredit Di ( Cv ) Commanditaire Vennootschap Latato Kab. Karanganyar Skripsi
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Di Pt. Mekar Saudara Jaya (Dealer Saudara Mobil Di Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Di Koperasi Kendali Harta Pt. Coca – Cola Bottling Indonesia Central Java Kabupaten Semarang
• Pemungutan Retribusi Jasa Umum Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( Studi Kasus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kabupaten Semarang )
• Penerapan Sistem E-Government Dalam Public Services Sebagai Upaya Peningkatan Good Governance Di Samsat Kabupaten Grobogan
• Peningkatan Status Tanah Untuk Rumah Tinggal Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Dalam Hal Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara)
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pd.Bpr Bkk Margadana Kota Tegal
• Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi Di Desa Batursari Kabupatenwonosobo)
• Peran Yurisprudensi Sebagai Pedoman Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak
• Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekalongan Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat Dalam Reintegrasi Sosial
• Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Jepara
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal Di Pt.Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Kep.235/Men/2003)
• Perlindungan Konsumen Pasien Jasa Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Tegal
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bandarharjo Semarang
• Prosedur Pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt) Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Yang Belum Balik Nama Setelah Jual Beli Tanah Dihadapan Notaris/Ppat (Studi Kasus Di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)
• Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
• Proses Penuntutan Dengan Acara Singkat Di Wilayah Hukum Kota Semarang
• Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang
• Sistem Pembuktian Cyber Crime Dalam Perspektif Kuhap Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Studi Kritis Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal Tahun 2008-2009
• Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi Di Pt. Siba Transindo Kota Surabaya)
• Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Pengusaha Dengan Serikat Pekerja Di Pt. Saka Farma Laboratories Semarang
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Sistem Pembayaran Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Pada Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Manajemen Pengurusan Birokrasi Tki (Studi Pada Bp3Tki Semarang Jawa Tengah)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatibarang Di Kota Semarang
• Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan Minyak Tanah Illegal ( Studi Atas Distribusi Minyak Tanah Di Wilayah Hukum Polres Kudus )

Tahun 2009

• Benda Sitaan Negara Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rembang (Analisa Tentang Fungsi Benda Sitaan Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana)
• Eksekusi Pengosongan Rumah Berdasarkan Berdasarkan Putusan Hakim No. 01/Pdt.G/2007/Pn.Pbg Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purbalingga)
• Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia
• Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Legilasi Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)
• Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(Lpmk) Dalam Mendukung Pembangunan Di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2002
• Implementasi Uu No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pandeglang, Banten (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum)
• Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua)
• Kajian Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
• Kajian Yuridis Perda No. 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pemalang
• Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 2008)
• Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir Dalam Menunjang Otonomi Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang)
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di Pt Poliplas Makmur Santosa Ungaran
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Bagi Purnawirawan Tni Di Primer Koperasi Purnawirawan Abri (Primkopabri) Slawi
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
• Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Oleh Putusan Pengadilan (Studi Penologi Pada Pengadilan Negeri Sragen Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sragen)
• Pelaksanaan Prinsip Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia
• Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Pelaksanan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Persidangan ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus )
• Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum( Studi Kasus Pelebaran Jalan Ngalian Kota Semarang)
• Pemberdayaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Kudus Di Kabupaten Kudus
• Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
• Peran Balai Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Ketrampilan Tenaga Kerja Indonesia
• Peran Perum Perhutani Kph Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Sdh) Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt. Waroeng Batok Industry Kabupaten Cilacap
• Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Malam Hari Oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Dengan Pelanggan Di Kota Semarang
• Persepsi Produsen Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat
• Proses Pemberian Keterangan Ijin Lokasi Rencana Perolehan Dan Atau Penggunaan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Proses Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
• Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian Untuk Tanah Yang Bersertifikat Dengan Adanya Pemecahan Hak Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
• Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Tanggung Jawab Konsultan Dalam Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2008

Tahun 2008

• Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang)
• Implikasi Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Kebebasan Pers Di Kantor Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Semarang
• Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (Uppt) Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Usaha Dan Investasi Di Kabupaten Pemalang
• Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kendal
• Tata Cara Jual Beli Tanah Dan Balik Nama Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Tahun 2007

• Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
• Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sma Negeri 4 Tegal
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Semarang
• Pembunuhan Terhadap Anak Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibu Kandung “(Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 191/Pid.B./2000/Pn. Pbg.)
• Pengendalian Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang Di Kota Kebumen
• Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara
• Pertangggungjawaban Pos Express Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
• Proses Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penghapusan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
• Tinjauan Hukum Terhadap Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Kasus Sengketa Tanah Setelah Pelaksanaan Putusan

Tahun 2006

• Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
• Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraannya
• Kebijakan Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Semarang
• Kegiatan Bank Syariah (Bsm) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah Tinjauan Aspek Yuridis
• Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh Pt. Dharma Lautan Nusantara Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Ditinjau Dari Aspek Juridis : Studi Di Pt Dharma Lautan Nusantara Cab. Semarang
• Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Penilaian Portofolio Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X Sma Negeri 2 Semarang
• Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Kudus,
• Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2005 Antara Direksi Pt Perkebunan Nusantara Ix Dengan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Ix Divisi Tanaman Tahunan Pt Perkebunan Nusantara Ix Di Pabrik Kebun Getas Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Rapat Prmusyawaratan Dan Pemeriksaan Persiapan Serta Pengaruhnya Terhadap Objektivitas Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pemeriksaan Persidangan Dan Pengambilan Putusan (Studi Kasus Di Ptun Semarang)
• Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin : Studi Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang
• Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang
• Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan ( Studi Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang )
• Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak. Program Studi Ilmu Hukum
• Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di Ud Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
• Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak
• Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
• Proses Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Bengkok Menjadi Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)
• Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Rembang)
• Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C ( Studi Kasus Di Kabupaten Tegal )

Tahun 2005

• Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap Dan Perilaku Keluarga Tki (Tenaga Kerja Indonesia) Dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus Di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
• Dampak Tradisi Pasar Kliwonan Terhadap Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang
• Hubungan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Kelas Xi Semester I Di Sma Al-Hikmah Benda Sirampog Brebes Tahun Pelajaran 2004-2005
• Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo
• Kinerja Bpd Di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Desa Babadan Dan Desa Plumbon)
• Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)
• Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Banjarnegara
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes,
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landrefom Di Kabupaten Brebes
• Pembinaan Moral Anak Di Panti Pamardi Putra Mandiri Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang
• Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Kph Purwodadi Kabupaten Grobogan
• Pengaruh Obyek Wisata Candi Borobudur Terhadap Perilaku Sosial Ekonomi Pedagang Di Kawasan Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang
• Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang
• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat,
• Peran Politik Kyai Di Pedesaan (Studi Kasus Di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)
• Peran Polwiltabes Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Kota Semarang
• Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang
• Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’An (Tpa) At-Thohiriyah Desa Klampok Kecamatan Purworejo-Klampok Kabupaten Banjarnegara Dalam Pembinaan Akhlak Anak
• Perilaku Suami Yang Ditinggal Merantau Oleh Para Istri Kaitannya Dengan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Didesa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)
• Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian Di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)
• Profil Pemulung Di Desa Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Dan Partisipasinya Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan
• Proses Pemberian Ijin Lokasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Polwiltabes Semarang
• Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang
• Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proda Tahun 2004 Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,
• Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Sumber:
https://unnes.ac.id