Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UNSOED

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Tahun 2021

• Akibat Cerai Talak karena Nusyuz terhadap Nafkah Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Jepr)
• Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 56/Pid.B/2020/PN.Pkb)
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Efisiensi di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2021)
• Analisis Price Fixing Kasus Tiket Pesawat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019
• Analisis Putusan Hakim terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg)
• Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tanpa Hak Membawa Psikotropika (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN Pwt)
• Analisis Yuridis Pembuktian dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai (Studi Kasus : Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Pbg)
• Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang antar Perorangan
• Aspek Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemberi Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Srp)
• Bantuan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Human Trafficking (Studi di Kabupaten Banyumas)
• Causa Terlarang (Ongeoorloode Oorzaak) sebagai Dasar Yuridis Batalnya Perjanjian Sewa Menyewa (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2017/Pn.Bla)
• Cerai Gugat karena Judi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2641/pdt.G/2020/PA.JB)
• Cerai Gugat Karena Kekerasan dan Penganiayaan (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Arga Makmur 279/Pdt.G/2019/PA.AGM)
• CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1121/Pdt.G/2020/PA.Bms)
• Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2637/Pdt.G/2020/Pa.Js)
• Cerai Gugat Karena Perselisihan dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:1455/Pdt.G/2018/PA.Bms)
• Cerai Gugat karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0786/Pdt.G/2019/PA.Spg)
• Cerai Gugat Karena Suami Mendapat Hukuman Penjara (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.JS
• Cerai Gugat Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Wajib (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1371/Pdt.G/2020/PA.Mlg)
• Dampak Kebijakan World Trade Organization Terkait Politik Antidumping untuk Melindungi Perdagangan Internasional (Studi tentang Kenaikan Bea Masuk Biodiesel yang Dilakukan oleh Uni Eropa kepada Indonesia untuk Kedua Kalinya pada 2019)
• Dinamika Penyidikan Money Laundering secara Elektronik terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat)
• Disparitas Pidana Putusan Hakim Perkara Penganjuran Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Nomor 155/PID/2019/PT.PDG dan Nomor 1607/PID.B/2019/PN.JKT.UTR)
• Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 372/Pdt.P/PA.Bbs)
• Dissenting Opinion dalam Sengketa Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang (Studi Terhadap Putusan Nomor. 21/PDT.SUS-PHI/2015/PN.TJK JO. Putusan Nomor 435 K/PDT.SUS-PHI/2016 )
• Dissenting Opinion Hakim Terkait Eksepsi Error In Objecto Dalam Sengketa Tanah (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Tml)
• Dissenting Opinion terhadap Penerapan Jual Beli Narkotika pada Putusan Nomor: 484/Pid.Sus/2020/Pn Pdg
• Efektivitas Hukum Pelaksanaan Tugas Bidan Berdasarkan Pelimpahan Wewenang Mandat Dokter Kandungan Dalam Pelayanan Kebidanan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga )
• Efektivitas Hukum Pelayanan Kolaborasi Dokter dan Perawat Dalam Upaya Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeselo Kabupaten Tegal )
• Efektivitas Hukum Pemasangan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) dari Resiko Kegagalan dalam Asuhan Kebidanan (Studi di Kecamatan Maos, Cilacap)
• Efektivitas Hukum Pembuatan Dokumen Kependudukan Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabpaten Bandung)
• Efektivitas Hukum Penertiban dan Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat (Studi di Kabupaten Boyolali)
• Efektivitas Hukum Standar Pelayanan Keperawatan Pasien Penderita Covid-19 dalam Upaya Kesehatan (Studi di RST Wijayakusuma Purwokerto)
• Efektivitas Hukum Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto
• Efektivitas Hukum Standar Prosedur Operasional Kebidanan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi di Puskesmas Serayu Larangan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)
• Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana
• Efektivitas Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Antasena Magelang
• Efektivitas Penahanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Penahanan Oleh Penyidik Polri ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas)
• Efektivitas Perlindungan Hukum Pasien Pada Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto)
• Efektivitas Perlindungan Hukum Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis Berdasarkan Pelimpahan Wewenang Dokter Dalam Pelayanan Keperawatan (Studi di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, Brebes)
• Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor : 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)
• Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.G/2018/PN.PBG)
• Eksepsi Kompetensi Relatif yang Dikabulkan dalam Sengketa Perjanjian Kredit
• Eksepsi Obscuur Libel yang Dikabulkan dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Putusan no. 22/Pdt.G/2019/PN.Bms)
• Eksistensi Pemerintahan Kampung Adat dalam Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Implementasi Otonomi Khusus Papua
• Gratifikasi yang di terima Anggota TNI sebagai Penyalahgunaan Kekuasaan (Studi Putusan Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018)
• Gugatan Anggota Koperasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Modern Kudus (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PDT/2019)
• Gugatan Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penyalahgunaan Jabatan Karyawan PT Juang Jaya Abdi Alam (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Tjk)
• Hak Cuti Tahunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt)
• Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Bentuk Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners)
• Implementasi Hukum Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan (Studi di Kabupaten Banyumas)
• Implementasi Hukum Jaminan Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas Baturraden Kabupaten Banyumas
• Implementasi Hukum Keimigrasian dalam Penerapan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa pada Masa Pandemi Covid-19 bagi Penduduk Indonesia Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap)
• Implementasi Hukum Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak (Studi di Puskesmas Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)
• Implementasi Hukum Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia bagi Pasien Lanjut Usia dalam Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
• IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN KOLABORASI BIDAN DAN DOKTER DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)
• Implementasi Hukum Pelimpahan Wewenang Delegasi Dokter kepada Perawat dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto)
• Implementasi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Peserta Non-PBI Oleh Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di BPJS Kesehatan Purwokerto)
• Implementasi Hukum Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi di Purwokerto Kidul Kabupaten Banyumas)
• Implementasi Hukum Program Kelas Ibu Hamil Tingkat Desa Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)
• Implementasi Hukum Program Penyelenggaraan Pengembangan Kampung KB sebagai Upaya Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Studi di Desa Panisihan, Maos Kabupaten Cilacap)
• Implementasi Hukum Program Promosi Kesehatan oleh Bidan sebagai Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Studi di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya)
• Implementasi Hukum Standar Pelayanan Minimal Bedah Sentral Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun Purwokerto)
• Implementasi Hukum Standar Pelayanan Minimal Rawat Inap Dalam Upaya Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Waled Cirebon)
• Implementasi Hukum Standar Pelayanan Transfusi Darah Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang)
• Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Purwokerto Barat
• Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purbalingga
• Implementasi Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Purbalingga
• Implementasi Peran Perwakilan Diplomatik dan Peran Perwakilan Konsuler Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Pengantin Pesanan di Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional
• Implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tasikmalaya
• Implementasi Perlindungan Hukum Dokter Atas Risiko Medis Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto)
• Implementasi Perlindungan Hukum Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi di RSIA Budhi Asih Purwokerto)
• Implementasi Persidangan Pidana Online selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)
• Implementasi Prinsip Kemanusiaan oleh Palang Merah Indonesia sebagai Perhimpunan Nasional Palang Merah Menurut Hukum Humaniter Internasional pada masa Revolusi Fisik 1945-1949
• Implementasi Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)
• Implemetasi Hukum Kewenangan Tenaga Kefarmasian dalam Upaya Kesehatan di Puskesmas (Studi di Puskesmas Mrebet, Purbalingga)
• Indikator Penyalahgunaan Wewenang sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/PTUN-JKT)
• Itsbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 3930/Pdt.G/2018/PA.Js)
• Kajian Yuridis Terhadap Peenerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Pdl
• Kajian Yuridis terhadap Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Polis Asuransi Jiwa Primajaga 100 berdasarkan Putusan Nomor 18/PDT-SUS-BPSK/2017/PN.MAR
• Kasasi yang Dikabulkan dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase Dikarenakan Adanya Tipu Muslihat (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor : 586 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)
• Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Garut
• Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Pemberian Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Tinjauan Yuridis Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020)
• Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak di KPP Purwokerto (Studi Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2021)
• Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Rumas Sakit Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
• Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kabupaten Purbalingga)
• Kebijakan Peralihan Status Pegawai Non PNS Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
• Kebijakan Polres Cilacap dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat
• Kedudukan Sultan Yogyakarta Sebagai Kepala Daerah Istimewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
• Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum dan Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bms)
• Kekuatan Bukti Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.247/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 24/Pid.B/2018/PN.Ktb)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Tindak Pidana Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN
• Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PWT)
• Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota pada Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Pwt)
• Kepatuhan Hukum Perokok Terhadap Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Lokawisata Baturaden, Kabupaten Banyumas)
• Kepatuhan Hukum Tukang Gigi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pembinaan dan Perizinan Praktik di Kota Madiun
• Keputusan Gubernur Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 1/G/2017/PTUN.YK)
• Kesadaran Hukum Akseptor Keluarga Berencana terhadap Kebijakan Keluarga Berencana dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi (Studi di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)
• Kesadaran Hukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Hermina Purwokerto)
• Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Fungsi Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal
• Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi di Desa Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab.Bekasi)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana (Studi di Desa Cibeber,Kecamatan Manonjaya,Kabupaten Tasikmalaya)
• Kesadaran Hukum Tenaga Apoteker Terhadap Kode Etik Apoteker Indonesia Dalam Pemberian Obat Dengan Resep Dokter (Studi Di Apotek Wilayah Kota Cilacap)
• Ketidakmampuan Bertanggungjawab pada Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor. 2353/Pid.B/2018/Pn.Mdn)
• Ketidakpastian Hukum Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia
• Komparasi antara Putusan Pemidanaan dengan Amar Putusan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Nomor 42/Pid.sus/2019/PNAmb junto Putusan Nomor 4057/K/Pid.sus/2019 dengan Putusan Nomor 46/Pid.sus/2019/PT Amb)
• Manfaat victim impact statement dalam sistem peradilan pidana dan pengaturannya dalam proses persidangan di beberapa negara
• Modernisasi Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 : Studi Terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
• Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) bagi Narapidana Baru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto (Studi di Lapas Kelas IIA Purwokerto)
• Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon)
• Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto)
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tatanan New Normal Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)
• Pelaksanaan Penyidikan terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong dengan Modus Cashback Gojek (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)
• Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)
• Pemabuk sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 172/PDT.G/2020/PA.CMI)
• Pemalsuan Identitas sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Sbg)
• Pembatalan Merek yang Menggunakan Nama Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
• Pembatalan Perkawinan Karena Ketidakjujuran Isteri (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bogor No: 0483/Pdt.G/2018/PA-Bgr.)
• Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan dan Ancaman (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Karang Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)
• Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0444/Pdt.G/2020/PA.Sby.)
• Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 850/Pdt.G/2020/PA.Kng)
• Pembatalan Perkawinan karena Suami Menyembunyikan Penyakit Berbahaya (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kayu Agung nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Kag)
• Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3366/Pdt.G/PA.DPK)
• Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara Oleh Presiden Dalam Pelanggaran Prinsip Sistem Merit Yang Dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
• Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Purwokerto)
• Pembuktian Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Digital Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2018/PN.Mks)
• Pembuktian Keterangan Ahli Akuntan Publik dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst)
• Pembuktian Perkara Pemalsuan Surat Bebas Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Nga)
• Pembuktian Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 222/Pid.Sus/2018/PN.Clp)
• Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 12/Pids.Sus-Anak/2016/PN Pbg)
• Pembuktian Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak melakukan Persetubuhan antara Pelaku Anak terhadap Korban Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt)
• Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Proyek Meikarta oleh Bartholomeus Toto (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)
• Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dalam Perkara korupsi Napoleon Bonaparte (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst)
• Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Dalam Kasus Jennifer Dunn (Tinjauan Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI)
• Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Online(Tinjauan Yuridis Putusan No.570/Pid.Sus/2017/PN.SMN)
• PembuktianTindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 143/Pid.B/2020/PN.Tsm)
• Pemenuhan Hak Fair Trial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bms)
• Pemidanaan oleh Hakim terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pwt)
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak terhadap Pekerja oleh PT Sinar Kencana Inti Perkasa, (Studi Putusan Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2020)
• Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pgp)
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tasikmalaya
• Penegakan Hukum Pelanggaran Pembuangan Limbah Cair Usaha Percetakan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Penegakan Hukum Pengunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing (Studi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat)
• Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap yang Dilakukan oleh Advokat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319/k/Pid.Sus/2016
• Penerapan Amicus Curiae dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanggerang
• Penerapan Asas Terjangkau dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Bank Permata Tbk Jakarta Selatan
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT Kimia Farma TBK
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore) Indonesia
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)
• Penerapan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Sambas Wijaya Purbalingga
• Penerapan Diversi dalam Rangka Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Polres Kuningan)
• Penerapan Konsepsi Separate Legal Entity pada PT Pertamina Hulu Energi sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) (Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 jo. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI jo. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019 Jkt. Pst
• Penerapan Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 116/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST
• Penerapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Tindak Pidana
• Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 134/Pid Sus/2018/PN Bnr)
• Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Kimia Farma Tbk. Jakarta
• Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. Mulia Agro Permai Jakarta
• Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt)
• Penerapan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Pwt)
• Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Dalam Teknik Undercover Buy (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Jmb)
• Penerapan Yurisdiksi Negara terhadap Pelaku Kejahatan Penerbangan Sipil(Studi tentang Kasus Pembajakan Pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla Tahun 1981)
• Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Kota Tual Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.Ti)
• Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pengaturan dan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
• Pengaturan Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional (Kajian tentang Penerapan Diplomasi Digital dalam Pelayanan Kekonsuleran oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19)
• Pengaturan Hukum Organisasi E-Sport dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan
• Pengaturan Pemberian Kekebalan dan Hak Istimewa Kepada Pejabat Non-Diplomatik Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Kasus Pelanggaran Kekebalan Terhadap Gubernur Sutiyoso oleh Australia pada 2007)
• Pengaturan Perpindahan Limbah Plastik Lintas Batas Negara Menurut Konvensi Basel 1989 (Studi tentang Kasus Penyelundupan Limbah Plastik Lintas Batas Negara di Indonesia)
• Pengaturan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja karena Covid-19 terhadap Pekerja Tenaga Alih Daya/Outsourcing di Rumah Sakit Daerah DR.H. Soewondo Kendal
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Telah Mendapatkan Izin Operasional
• Pengawasan Pengelolaan Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah (Studi di Kabupaten Banyumas)
• Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Pasir Sungai di Kabupaten Banyumas
• Pengelolaan Peralatan Medis sebagai Barang Milik Publik pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
• Penggunaan Sistem Traffic Accident Analysis pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polresta Banyumas)
• Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
• Pengungkapan Tindak Pidana Credit Card Fraud Dalam Perspektif Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Studi Kasus di Polres Malang, Jawa Timur)
• Penjatuhan Pidana Dalam Concursus Realis Pasal 65 KUHP (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Perkara Nomor: 1/Pid.B/2019/PN Kds dan Putusan Perkara Nomor: 107/Pid/2019/PT SMG)
• Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Nomor : 2/Pid.sus-Anak/2020/Pn.Mlg
• Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 28/Pid.sus-Tpk/2020/PN.Jkt.pst )
• Penjatuhan Putusan Bebas (Vrijspraak) terhadap Terdakwa Direktur Utama PT. PLN dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2019/Jkt.Pst)
• Penolakan Justice Collaborator Wahyu Setiawan Dalam Kasus Suap Harun Masiku
• Penolakan Pembayaran Biaya Demurrage Akibat Adanya Overmacht dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 959 K/Pdt/2019)
• Penuntutan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Republik Rakyat Cina)
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sertipikat Ganda atas Tanah melalui Pengajuan Gugatan (Studi Putusan Nomor : 91/G/2019/PTUN.SMG )
• Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum)(Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas)
• Peran Apoteker Terhadap Pencegahan Peredaran Obat Illegal Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (Studi Di Apotek Kota Cirebon )
• Peran Balai Pemasyarakatan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.lgs)
• Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)
• Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Perlindungan Hak - Hak Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto)
• Peran Digital Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus di Polres Garut)
• Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak (Studi kasus di wilayah Polres Klaten)
• Peran Serikat Pekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya di PT. Sinar Tambang Arthalestari Ajibarang
• Peran Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi di Polres Pemalang)
• Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan(Studi Kasus di Kepolisian Resor Cilacap)
• Peranan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto
• Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Jawa Tengah (Studi di Balai Besar POM di Semarang)
• Peranan Penyidik Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2018/PT MDN)
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi terhadap Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori pada Putusan Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG)
• Perbandingan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Australia
• Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penyiraman Air Keras (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta)
• Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pemutusan Perjanjian Kerjasama Bisnis secara Sepihak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PN.Bgr)
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT. Kdi)
• Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendirian Bangunan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Pwt)
• Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Banjar Jawa Barat (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2018)
• Perbuatan Melawan Hukum Karena Mengganggu Ketentraman (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 71/PDT.G/2018/PN. Yyk.)
• Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Sengketa Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/PDT/2019)
• Perceraian karena Li'an
• Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Purwokerto)
• Perkawinan Antar Umat Berbeda Agama (Studi Penetapan Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt)
• Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2018/PN.Pwt)
• Perlawanan untuk Pembatalan Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional (Studi Putusan Nomor 140/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Pst.)
• Perlindungan Diplomatik terhadap Warga Negara di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional ( Studi Perlindungan Pelajar Indonesia Saat Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman pada 2015 – 2016)
• Perlindungan Hak Pekerja dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik yang Belum Memiliki Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Putusan Nomor: 462/Pid.Sus/2017/Pn. Mdn
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja secara Sepihak di PT. Karya Guna Ekatama (Studi Putusan MA No. 676K/Pdt.Sus-Phi/2020)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Haki/Cipta/2019/Pn.Niaga.Sby
• Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia berdasarkan Hukum Internasional (Studi tentang Peran Indonesia dalam Menangani Pengungsi Vietnam di Galang Refugee Camp, Pulau Galang, Provinsi Riau pada 1979-1996)
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2020)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Putusan Nomor 1/pdt.sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks
• Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual-Beli Mobil Nissan Navara Tahun 2018 yang Mengandung Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 193/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr)
• Perlindungan Hukum Konsumen Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 3828/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)
• Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Pasien dalam Praktik Keperawatan Mandiri
• Perlindungan Hukum Penyehat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Perekam Medis dalam Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Telemedicine
• Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Memberikan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berlabel Aqua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 44/Pid.Sus/2019/PN. Pdl)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apartemen Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 485/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Melakukan Pemesanan Apartemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online pada Marketplace OLX (OnLine eXchange) Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 59/Pid.B/2020/PN Enr)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Gula Kristal Rafinasi Tanpa Label Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Plk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Madu Palsu yang Tidak Memenuhi Standar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.BIK)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan (Ikan Asin) yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berupa Formalin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Psr)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mie Instan Cap Bunga Terompet yang Dibuat dari Mie Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor: 284/PID.SUS/2019/PN.MJK
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Apartemen di Cervino Village Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Perumahan Graha Permata Kota Mataram yang Tidak Memenuhi Standart Konstruksi Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan NO. 39/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.MTR)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peralatan Listrik yang Tidak Memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/Pn.Pwt
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pupuk Tidak Sesuai Label Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 166/Pid.Sus/2018/PN.Dmk)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Ilegal dan Tidak Sesuai Standar yang Dipersyaratkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/Pn Ttn )
• Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Siber (Cybercrime) (Studi di Ditreskrimsus Polda Jateng)
• Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dampak Pandemi Covid-19
• Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Konflik Bersenjata Suriah Tahun 2011 Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan yang Melakukan Mogok Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 41/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.Pst
• Perlindungan terhadap Saksi (Studi Komparatif KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
• Permohonan Banding yang Dikabulkan Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor 420/Pdt/2018/PT Smg Jo Nomor 257/Pdt.G/2017/PN Skt)
• Permohonan Izin Poligami karena Isteri Tidak Mampu Melahirkan Lagi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tbnan)
• Permohonan Penetapan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Angkat (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Kbm)
• Permohonan Talak karena Meninggalkan Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 2112/Pdt.G/2018/PA.PML)
• Permohonan Talak karena Murtad (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Subulussalam No.47/Pdt.G/2019/MS.Sus)
• Perselisihan dan Pertengkaran karena Masalah Ekonomi sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Magelang Nomor :92/Pdt.G/2018/PA.Mgl)
• Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Pencemaran Sungai yang Menyebabkan Ikan Mati Massal di Surabaya (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.G/2019/PN.Sby.)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada PT. Merpati Nusantara Airlines)
• Pertanggungjawaban Pidana PT. Beringin Bangun Utama terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl)
• Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Kasus Novel Baswedan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 371/Pid.b/2020/Jkt.Utr dan 372/Pid.b/2020/Jkt.Utr )
• Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN Pml)
• Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Peninjauan Kembali Tentang Kasus Suap Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020)
• Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Magelang
• Poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban sebagai Isteri (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0359/Pdt.G/2019/PA.Bms)
• Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :0552/Pdt.G/2019/PA.Mlg)
• Prinsip Tidak Diganggugugatnya Gedung Perwakilan Diplomatik Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Penggeledahan Kedutaan Besar Irak di Islamabad, Pakistan pada 1973)
• Proliferasi Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri Terkait Tidak Ikut Sertanya Indonesia dalam Arms Trade Treaty Perserikatan Bangsa-Bangsa 2013
• Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 196/Pid.B/2020/PN.Pdg)
• Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 113/Pid.Sus/2018/PN Pwt)
• Ratio Decidendi Majelis Hakim Kasasi terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Kepailitan (Studi terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)
• Ratio Decidendi Penganiayaan Mengakibatkan Mati yang Dilakukan oleh Anak dalam Kondisi Tertekan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)
• Sahnya Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2370K/Pdt/2014)
• Scientific Evidence sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Kebakaran Hutan dan atau Lahan ( Studi Kasus Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw )
• Sengketa Proses Pemilihan Umum Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Putusan Nomor: 56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt)
• Sistem Kerja dan Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru
• Sistem Pemeriksaan Dokumen Dalam Transaksi Letter of Credit (Studi Penerapan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
• Sistem Pengaduan Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik Menurut Undang - Undnag Nomor 5 Tahun 2014
• Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)
• Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
• Tanggung Jawab Hukum Laboratorium Klinik dalam Melaksanakan Pelayanan Pemeriksaan Spesimen Klinik
• Tanggung Jawab Hukum Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Pelayanan Darah pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional Terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien
• Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan
• Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Non Covid Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19
• Tanggung Jawab Hukum Tenaga Sanitarian dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan
• TAnggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Pestisida Palsu terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Bbs
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Jual-beli Over Kredit Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/07/Arbitrase/XI/2018 BPSK-LBK)
• Tanggung Jawab Psikolog Klinis dalam Pelayanan Psikologi Klinis
• Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen Jasa Ketenagalistrikan Terkait Adanya Lonjakan Tagihan Listrik pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN TSM)
• Teknik Penyidikan Tindak Pidana John Kei (Studi di Polda Metro Jaya)
• Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)
• Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Melalui Media Elektronik (Studi Terhadap Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Clp)
• Tindak Pidana Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Permainan Judi (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pwt)
• Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2019/PN Kbm)
• Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak Dibawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 162/PID.B/2017/PN.BJN)
• Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Pwt)
• Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt)
• Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Nama Biro Perjalanan Umroh (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26/Pid.B/2019/PN Pwt.)
• Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 303/Pid.Sus/2018/PN Pwt.)
• Tinjauan Tindakan Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Korea (Zainichi) di Jepang Menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Dissenting Opinion terhadap Tindak Pidana Turut Serta Penggunaan Akta Autentik yang Dipalsukan dalam Perjanjian Jual Beli Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pid/2020)
• Tinjauan Yuridis Internasionalisasi Sengketa Bersenjata Non-Internasional di Libya Tahun 2014 Sampai Dengan 2020 Menurut Hukum Humaniter Internasional
• Tinjauan Yuridis Normatif Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
• Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Hidup dalam Extrajudicial Killing berdasarkan Hukum Internasional (Studi tentang Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan Kebijakan War on Drugs pada Pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, 2016)
• Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) pada Tindak Pembunuhan oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 04/Pid.Sus/2016/PN.Ban)
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 272/Pid.B/2018/PN Pwt)
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Lebih Singkat dari Masa Penahanan dalam Tindak Pidana Penyebaran Informasi Kebencian (Studi Putusan Nomor:77/Pid.Sus/2018/PN.Bnr)
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN Mks)
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas NOMOR: 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN BMS)
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara pada Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan oleh Anak (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt)
• Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tidak Dipenuhinya Janji untuk Melaksanakan Perkawinan (Studi Kasus Putuasn Nomor 543/PDT/2019/PT DKI)
• Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah (Suatu Kajian Sengketa Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1736/K/Pdt/2019)
• Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Nomor 590/Pid.B/2019/Pengadilan Negeri Simalungun tentang Tindak Pidana secara Tidak Sah Memanen dan atau Memungut Hasil Perkebunan PT. Bridgestone
• Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tsm Dalam Perspektif Pembuktian dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tinjauan Yuridis Tentang Hak Pengungsi Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan di Negara Transit (Studi tentang Refugee Learning Centre di Cisarua Bogor, Indonesia)
• Tinjauan Yuridis Tentang Serangan Israel pada Kasus Kapal Mavi Marmara Tahun 2010 Menurut Hukum Humaniter Internasional (Mekanisme Penyelesaian Kasus Kapal Mavi Marmara antara Turki dengan Israel)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Merek “Monster” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka dan Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2018PN.Tng)
• Tinjauan Yuridis Zona Udara Terlarang Dan Zona Udara Terbatas Menurut Hukum Udara Internasional (Studi tentang Tanggung Jawab Negara Iran dalam Kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina International Airlines PS752 oleh Militer Iran pada 2020)
• Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pengendali Narkotika di Rutan Klas II A Pontianak (Studi Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK Dan Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK )
• Upaya Hukum Banding Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Atas Putusan Arbitrase (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 B/Pdt.Sus-Arbt/2019)
• Upaya Hukum Kasasi Dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Putusan Bebas Sofyan Basir (Studi Kasus Putusan Nomor 1111K/Pid.Sus/2020)
• Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Kasus Baiq Nuril (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)
• Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIl/2017)
• Upaya Hukum Kasasi yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Akibat Tidak Dilaksanakannya Proses Notifikasi dalam Gugatan Class Action (Analisis Putusan Nomor 896K/Pdt/2019)
• Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Agung (Studi Kasus Djoko Tjandra, Putusan PK Nomor 12 PK/Pidsus/2009)
• Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Mata Air di Kabupaten Banyumas
• Upaya Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi COVID-19 (Studi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)
• Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo
• Wali Adhal (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Gst)

Tahun 2020

• Analisis Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• Analisis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
• Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Analisis Perlindungan Hukum Psikolog Klinis dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Analisis Yuridis Freies Ermessen sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Demosi (Studi Putusan Nomor: 088/G/2014/Ptun.Smg)
• Analisis Yuridis terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kelalaian Pemilik Lokawisata Jatim Park (PT Maju Batu Bersama) (Studi Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PN.Mlg)
• Aspirasi Hukum Akseptor terhadap Pelayanan Program Keluarga Berencana (Studi di Desa Pekunden Kabupaten Banyumas)
• Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Penolakan Pemulasaran Jenazah Korban Covid-19 pada Proses Penyidikan ( Studi di Kepolisian Resor Banyumas )
• Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 05/Pdt.G/2019/PA.Sri)
• Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 044/PTA/Bandung)
• Cerai Gugat Beserta Akibat Hukumnya karena Kurangnya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Ckr)
• Cerai Gugat Beserta Akibat Hukumnya karena Suami Meninggalkan Selama Dua Tahun Berturut-Turut (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1301/Pdt.G/2018/PA.Srg)
• Cerai Gugat Karena Ancaman dan Kekerasan Suami (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor 49/Pdt.G/2019/MS.BKJ)
• Cerai Gugat Karena Kekejaman Suami (Tinjuan Yuridis Terhadap Mahkamah Syariyah Calang Nomor 67/PDT.G/2019/MS.CAG)
• Cerai Gugat karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Atb)
• Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg)
• Cerai Gugat karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:2607/Pdt.G/2017/PA.Tng)
• Cerai Gugat karena Kekerasan Psikis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/PA.JP)
• Cerai Gugat Karena Perselisihan dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 752/Pdt.G/2015/PA.Mdn)
• Cerai Gugat karena Suami Menderita Sakit (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi)
• Cerai Gugat Karena Suami Tidak Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Pdt.G/2020/PASj)
• Cerai Gugat Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor:1523/Pdt.G/2018/PA.Btl)
• Cerai Talak karena Perselisihan Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Tg)
• Contract Dispute of Solar Oil Purchase Between PT. Kim Mandiri Abadi and PT. Palma Satu (A Study of Supreme Court’s Decision NO. 453 K/Pdt/2019)
• Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/Pn.Sby)
• Disparitas Putusan Pengadilan tentang Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2012/Pn.Gs dan Putusan Pengadilan Nomor 86/Pid.B/2013/Pn.Gs)
• Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Pwt)
• Dissenting Opinion dalam Putusan Bebas La Nyalla Matalitti yang Dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 765 K/Pid.Sus/2017)
• Dissenting Opinion Hakim terhadap Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dan Gugatan Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/Pn.Mejayan)
• Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis dalam Pelayanan Fisiotrapi (Studi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta)
• Efektivitas Hukum Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Upaya Peningkatan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas
• Efektivitas Hukum Standar Pelayanan Keperawatan dalam Upaya Kesehatan Pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Rumah Sakit Hermina Purwokerto)
• Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Siber oleh Unit Cybercrime di Polresta Banyumas
• Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Pengadilan Negeri Mojokerto
• Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Wonosobo)
• Eksepsi Obscuur Libel atas Kelalaian Advokat sebagai Dasar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Kbm)
• Fenomena Anak Jalanan di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Kriminologis serta Penanggulangannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon)
• Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019)
• Gugatan atas Penerapan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Solo Baru Permai dengan Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920 K/Pdt/2017)
• Gugatan Sederhana yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 31/Pdt.G.S/2019/Pn.Jmr)
• Hukuman Pidana Pokok dan Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk)
• Hukuman Tambahan Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019)
• Implementasi Asas Equality before The Law Bagi Anggota Militer dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Bakamla)
• Implementasi Hukum Advokasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)
• Implementasi Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Jamu Gendong (Studi di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas)
• Implementasi Hukum Pelayanan Obat bagi Pasien Rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rsud Banyumas
• Implementasi Hukum Pengelolaan Benda Sitaan Negara dari Tindak Pidana Umum oleh Rupbasan Kelas II Purwokerto (Studi di Rupbasan Kelas II Purwokerto)
• Implementasi Hukum Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah)
• Implementasi Hukum Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)
• Implementasi Hukum Sistem Pelayanan Home Care dalam Pelayanan Keperawatan (Studi di Rumah Sakit Ananda Purwokerto)
• Implementasi Hukum Standar Pelayanan Minimal Radiologi dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Bhakti Mulya Jakarta)
• Implementasi Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit dalam Upaya Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto)
• Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Hukum Internasional (Studi tentang Kasus Ahmad Zia, Tersangka Penyelundupan Orang pada 2015)
• Implementasi Perlindungan Hukum Perawat Ners terhadap Risiko Kerja dalam Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto
• Implementasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Rangka Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus di Polres Purbalingga)
• Implementasi Standar Pelayanan Fisioterapi oleh Fisioterapis dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto)
• Implementasi Standar Prosedur Operasional Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama oleh Dokter dalam Upaya Kesehatan (Studi di Klinik Umum Pratama Berkat Agung, Bekasi)
• Izin Pencatatan Kawin Beda Agama (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta : Nomor 278/Pdt.P/2019/Pn.Skt)
• Izin Poligami (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1675/Pdt.G/2018/Pa.Pwt)
• Izin Poligami karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 947/Pdt.G/2019/PA.BA)
• Kajian Hukum Internasional mengenai Perlindungan Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima (Studi tentang Kasus Penyerangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya dan Dar es Salaam, Tanzania pada 7 Agustus 1998 )
• Kajian tentang Penerapan Yurisdiksi Negara Ttrhadap Kasus Sindikat Goznym di Eropa Tahun 2019
• Kajian Terhadap Safe Zone Dalam Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Upaya Turki Membangun Safe Zone di Perbatasan Wilayah Suriah Bagian Utara)
• Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Direksi terhadap Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2017/Pt.Mdn
• Kebijakan Daur Ulang Sampah oleh Produsen dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung
• Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap Penguatan Perlindungan Hukum Atas Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
• Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Kedudukan Alat Bukti Video dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor : 537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR)
• Kedudukan dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Komparasi Putusan Nomor: 2/G/Lh/2018/Ptun.Dps. dan Nomor: 110/G/Lh/2018/Ptun-Mdn)
• Kedudukan dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia dalam Sengketa Tata Usaha Negara Studi Komparasi Putusan Nomor: 2/G/Lh/2018/Ptun.Dps. dan Nomor: 110/G/Lh/2018/Ptun-Mdn)
• Kedudukan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr)
• Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Tgl)
• Kekuatan Pembuatan Saksi Testimonium De Auditu Perkara Wakaf dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/Pa.Gm
• Kekuatan Pembuktian Hukum Surat Keterangan Tanah (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 278K/TUN/2015)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Pidana Nomor: 54/Pid.Sus/2016/Pn.Bms)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan secara Berlanjut dengan Modus Program Haji (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/Pn.Pwr)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Berkebutuhan Khusus(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Bgr)
• Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas (Studi di Kota Purwokerto)
• Kesadaran Hukum Siswa terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi di Sma Negeri 6 Bogor)
• Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati bagi Wanita Hamil (Ditinjau dari Hak Anak untuk Mendapatkan Asi)
• Keterangan Terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) dan the Federal Rules of Criminal Prosedure di Amerika Serikat: Sebuah Studi Perbandingan
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS)
• Kewenangan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan (Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)
• Kewenangan Permohonan Pkpu terhadap Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 81/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)
• Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Kriteria dan Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Mutasi di Kabupaten Purbalingga (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)
• Kriteria Pemenuhan Angka Kredit Tertentu pada Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Implikasinya terhadap Hak Pensiun
• Mekanisme Statuta Roma 1998 menjadi Kebiasaan Internasional yang Dapat Mengikat Negara-Negara Bukan Pihak
• Pelaksanaan Diversi terhadap Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Satwa Dilindungi yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyumas
• Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di PLTU Karangkandri Cilacap
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Tidak Mampu di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Purbalingga (Analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi di Polresta Bogor)
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial (Studi di Polres Bogor )
• Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Pupuk Kujang (Persero) Cikampek
• Pelanggaran Aspek Prosedural dan Substansial sebagai Alasan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Putusan Nomor : 32/G/2017/Ptun-Pbr)
• Pelanggaran Imunitas dan Inviolabilitas Perwakilan Diplomatik Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi tentang Kasus Duta Besar Italia yang Dilarang Meninggalkan India Tahun 2013)
• Pelanggaran Sighat Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjar Nomor: 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr
• Pemanfaatan Aset-Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat)
• Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Jkt.Pst
• Pembatalan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2015/Pn.Bkt)
• Pembatalan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim)
• Pembatalan Perkawinan karena Ejakulasi Dini (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 306/Pdt.G/2019/Pa.Yk)
• Pembatalan Perkawinan karena Keterpaksaan Kawin (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 443/Pdt.G/2019/PA.Bms)
• Pembatalan Perkawinan karena Mahar Imitasi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)
• Pembatalan Perkawinan karena Paksaan dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 4255/Pdt.G/2019/PA.JS)
• Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)
• Pembatalan Perkawinan karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)
• Pembatalan Perkawinan Karena Perjodohan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1221/Pdt.G/2018/Pa.Klt)
• Pembatalan Perkawinan karena Poliandri (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:803/Pdt.G/2019/Pa.Grt)
• Pembatalan Perkawinan Kriss Hatta – Hilda Fitria (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0081/Pdt.G/2018/Pa.Bks)
• Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tidak Cakap Jasmani dan Rohani Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya)
• Pembinaan Narapidana dalam Peningkatan Kemampuan Kemandirian di Rumah Tahanan Kelas IIB Batang
• Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Bandung
• Pembuktian Operasi Tangkap Tangan Hakim dalam Kasus Korupsi Suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus di KPK)
• Pembuktian Sederhana pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan MA No. 489k/Pdt.Sus-Pailit/2015)
• Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No.190/Pid.B/2019/Pn. Pwt)
• Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/Pn.Jkt.Sel.)
• Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online terhadap Mucikari (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/Pn.Sby)
• Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan pada Proses Penyidikan pada Perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pwt
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (Studi pada Putusan Nomor 1024 K/ PDT.Sus-PHI /2017)
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh karena Kesalahan Berat (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Amb)
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh karena Sakit Berkepanjangan (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr)
• Penanganan Kerusuhan Unjuk Rasa pada Tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta oleh Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polres Kota Bekasi)
• Penataan Regulasi Melalui Pendekatan Omnibus Law di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Pendampingan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya
• Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto)
• Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Monte Confurco Case Tahun 2000)
• Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
• Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap PT Putra Ramadhan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi
• Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong
• Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pt Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap
• Penerapan Diversi dalam Proses Penyidikan terhadap Anak Pengguna Psikotropika di Wilayah Hukum Polresta Banyumas
• Penerapan General Agreement on Trade in Services Terhadap Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia
• Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya
• Penerapan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Belladonna Primaraya Cirebon
• Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Penumpang Kereta Api di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP V Purwokerto
• Penerapan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Studi di Puskesmas Purwokerto Utara)
• Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Susmerek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst
• Penerapan Pasal 225 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara PKPU PT. First Anugerah Karya Wisata
• Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Asuransi Kebakaran
• Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)
• Penerapan Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS tentang Status PNS yang telah Dijatuhi Putusan Pengadilan karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
• Penerapan Pembuktian Obstruction of Justice oleh Advokat Lucas dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI)
• Penerapan Penyidikan Lanjutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Illegal Logging (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
• Penerapan Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling) dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 100 K/Pid/2019)
• Penerapan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pidana Pengganti Denda pada Perkara Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Trg)
• Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) bagi Personil Private Military Company yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
• Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Putusan Nomor: 304/Pdt/2016/Pt.Mdn
• Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Eterindo Wahanatama Tbk. Jakarta berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Penyebaran Konten Bermuatan Asusila (Studi Kasus Baiq Nuril)
• Pengajuan Peninjuan Kembali oleh Ahli Waris Terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2012)
• Pengaturan Penerapan Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Makassar No.39/G/2015/PTUN.MKS)
• Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Cilacap
• Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Klaten setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt)
• Penjatuhan Pidana Pokok & Tambahan terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi terhadap Putusan Nomor : 06-K/Pm Ii-11/Ad/I/2019)
• Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2801/Pdt.G/2018/PA.Tgn.)
• Penyelesaian Sengketa Media Siber : Studi Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Sengketa Pemberitaan
• Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Proyek Jembatan dan Jalan Ciawi Singaparna Kabupaten Tasikmalaya (Studi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat)
• Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anggota TNI dalam Perspektif Asas Aqusatoir (Studi di Denpom V/3 Malang)
• Penyidikan Tindak Pidana Suap Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Terhadap Tersangka Mulyana Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga)
• Penyusunan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Memelihara Satwa Liar (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm)Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 136/Pid.B/LH/2018/PN.Kbm)
• Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kepala Desa (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Sby)
• Peran Advokat dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Penerapan Restorative Justice di Kantor Advokat SAKAMAS Purwokerto)
• Peran Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam Mengawasi dan Menjaga Hak-Hak Pasien (Studi di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto)
• Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dalam Penempatan Pekerja Migran (Studi di Kabupaten Cilacap)
• Peran Diversi dalam Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Banyumas)
• Peran Diversi di Tingkat Penyidikan dalam Rangka Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polres Banyumas)
• Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing
• Peran Penyidik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus di Polres Banyumas)
• Peran Perawat dalam Rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Studi di Instalasi Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)
• Peran Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polres Metro Jakarta Utara)
• Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Penyelenggaraan Program Diversi sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Anak (Studi di Bapas Purwokerto)
• Peranan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Purbalingga (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga)
• Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Penerapan Upah Minimum di Jawa Barat
• Peranan Pemerintah Desa terhadap Penggunaan Dana Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)
• Peranan Uni Afrika sebagai Organisasi Internasional Regional dalam Menangani Kelompok Teroris Boko Haram di Nigeria Berdasarkan Hukum Internasional
• Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan IndiaCentre for Victimology and Psychological Studies)
• Perbuatan Melawan Hukum atas Hilangnya Keperawanan (Studi Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2019/Pn.Bms)
• Perceraian karena Judi Online (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)
• Perceraian karena Menelantarkan Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.0011/Pdt.G/2018/PA.Bjb)
• Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menurut Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Banyumas
• Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN.Pwt)
• Perlindungan dalam Pengelolaan Penyitaan Barang Bukti Lekas Rusak pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara)
• Perlindungan Hukum Anak Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Tasikmalaya)
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Pbg
• Perlindungan Hukum bagi Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Merk/2018/Pn.Niaga Jkt.Pst
• Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman: Suatu Studi Perbandingan
• Perlindungan Hukum Elektromedis dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum pada Konsumen atas Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label pada Produk Gula Pasir Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2015/Pn.Mpw)
• Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
• Perlindungan Hukum Pemegang Paten Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018
• Perlindungan Hukum Radiografer dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang -Udangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dari Tindakan Union Busting (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh)
• Perlindungan Hukum Teknisi Gigi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Petugas Pelayanan Teknik di PT. PLN (Persero) UP3 Purwokerto
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum dalam Kemasan Galon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn.Tsm)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mie Sohun Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa dan Label Barang (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor :258/Pid.Sus/2018/PN Jmr)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Kredit Motor Studi terhadap Putusan Bpsk No : 03/Bpskpbg/Put-Arbitrase/I/2019
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara PT. Lion Mentari Airlines atas Hilangnya Bagasi Tercatat Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/Pn Dps)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Uang Elektronik Ovo dalam Hal Terjadi Kerugian Isi Ulang Saldo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak oleh Pt Mentari Agung Jaya Usaha (Studi Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-Phi.G/2018/Pn.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum terhadap Pekerja paruh Waktu di Era Industrialisasi 4.0
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
• Perlindungan Orang-Orang yang Dilindungi dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Tewasnya Wartawan Australia/Balibo Five dalam Konflik Timor Timur Tahun 1975)
• Permasalahan Yuridis Mengenai Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:65/G/2017/PTUN-PLG)
• Permohonan Banding yang Dikabulkan dalam Putusan Arbitrase (Studi terhadap Putusan Nomor: 529/Pdt.G.Arb/2018/Pn.Jkt.Sel Jo Putusan Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019)
• Permohonan Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:0982/Pdt.P/2018/Pa.Jr)
• Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negri Blora Nomor 71/Pdt.P/PN Bla.)
• Permohonan Talak karena Istri Bermain Zumba (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Karawang No. 2189/Pdt.G/2019/Pa.Krw )
• Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi di Pengadilan Militer Yogyakarta)
• Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm)
• Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penodaan Agama pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 784/Pid/2018/Pt Mdn
• Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 2-K/PM.II.11/AU/I/2020 )
• Politik Hukum Kebijakan Pemerintah terhadap Pasar Kerja Fleksibel dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Proses Penyidikan di Wilayah Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
• Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Pengancaman terhadap Jokowi (Tinjauan Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst)
• Putusan Verstek yang Dikabulkan dalam Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.Gs/2017/Pn.Pwt)
• Putusan Verstek yang tidak dapat Diterima (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pdt.G/2018/Pn.Bgr)
• Ratio Decidendi Hakim dalam Pembatalan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Putusan Nomor: 113/g/2019/PTUN-JKT)
• Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.G/2017/Pn.Cbi)
• Ratio Decidendi Hakim terhadap Gugatan atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/Pn.Sky)
• Sanksi Pidana terhadap Ayah Kandung sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandungnya yang Masih Dibawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bko)
• Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Status Hukum Pesawat Udara Komersial (Sipil) yang Digunakan untuk Penerbangan Kenegaraan Ditinjau dari Hukum Udara Internasional dan Nasional Indonesia
• Talak Ba’in Sughra karena Meninggalkan Tempat Tinggal Bersama (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1355/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)
• Talak Ba’in Sugro dalam Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)
• Talak karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)
• Talak Raj’i karena Perselisihan dan Pertengkaran (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/Pa.Blg)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No: 510/008/BPSK/VII/2020)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Hotel Kristal Jakarta
• Teknik Pengungkapan dan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Ujaran Kebencian sebagai Pemicu Aksi Demontrasi yang Berujung Kerusuhan di Papua (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)
• Teknik Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian oleh Ustadz Habib Bahar Bin Smith (Studi Kasus di Kepolisian Polda Metro Jaya)
• Teknik Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Kasus Penemuan 4 (Empat) Kerangka Mayat di Desa Pasinggangan Banyumas (Studi Kasus di Polres Banyumas)
• Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Pwt)
• Tindak Pidana Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain atau Milik Publik (Studi Putusan PN Bandung No. 674/Pid. Sus/2017/PN Bdg)
• Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 160K/PM.III-12/AL/X/2017)
• Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 147/Pid.B/2017/PN Pwt.)
• Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2018/Pn Pbg)
• Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas dalam Perspektif Kriminologis
• Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 115/PID.B/2015/PN.Pwt.)
• Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor sebagai Akibat Kelalaian Pihak Korban (Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 192/Pid.B/2016 /Pn Pwt)
• Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik Short Message Service (SMS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekang Nomor 281/Pid.B/2013/Pn.Skg)
• Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Pwt)
• Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2017/PNTnr)
• Tindak Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Ikutserta Bermain Judi di Tempat Umum (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor :16 /Pid.B/2016/PN.Pwt.)
• Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu atau yang Dipalsukan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.)
• Tindakan Pidana Melakukan Perbuatan Cabul dengan Kekerasan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Pwt.)
• Tinjauan terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan (Studi Keputusan Mahkamah Agung No.496/K/Tun/2017.)
• Tinjauan Yudiris Terhadap Korelasi Antara Kewajiban Hakim Dengan Terjadinya Contempt of Court
• Tinjauan Yuridis Eksekusi Penenggelaman Kapal Illegal Fishing
• Tinjauan Yuridis Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk Tidak Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel
• Tinjauan Yuridis Normatif Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Rekam Medis Pasien
• Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional(Studi Tentang Kasus Penyelundupan Emas Oleh Diplomat Korea Utara Di Bangladesh Tahun 2015)
• Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal pada Kegiatan Pertambangan Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang (Studi Putusan Nomor 225/Pdt.G/2018/PN SDA)
• Tinjauan Yuridis tentang Boarding Pass bagi Penumpang Kereta Api Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
• Tinjauan Yuridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 205/Pid.B/2019/Pn.Bgl dan Nomor:383/Pid.B/2019/Pn.Bgl)
• Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Penentuan Harga Limit (Studi terhadap Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Bdg)
• Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Merek “K. Brothers Cosmetic” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018
• Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perdamaian dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
• Tinjauan Yuridis terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Perubahan Syarat dan Ketentuan Promosi Penggunaan Jasa Aplikasi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan Nomor: 527/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Asas Utmost Good Faith pada Asuransi Jiwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1620k/Pdt/2017
• Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 18 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Elektronik
• Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi terhadap Putusan Nomor: 2367 K/Pdt/2018)
• Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Utang Luar Negeri Nomor 4077-Ind antara Indonesia dengan Internasional Development Association
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 04/Pid.B/2016/Pn Pwt)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Peredaran Narkoba. (Studi Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg)
• Tinjauan Yuridis Tindakan Pasukan Penjaga Perdamaian menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Kasus Serangan Pasukan Penjaga Perdamaian Kanada di Kroasia Tahun 1993)
• Upaya Hukum Banding yang Dikabulkan atas Putusan Arbitrase oleh Mahkamah Agung yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 B/Pdt.Sus-Arb/2016)
• Upaya Hukum Banding yang Dikabulkan dalam Perkara Tindak Pidana Pemerasan (Studi terhadap Putusan Nomor 242/PID/2018/Pt.Dki Juncto 575/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Utr)
• Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Baiq Nuril (Studi Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)
• Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi E-KTP (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)
• Upaya Penanggulangan Cyber Crime oleh Kepolisian (Studi di Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal POLRI)
• Upaya Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan tentang Pembatalan Homologasi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Tahun 2019

• Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 122/PDT.G/2014/PTA.MKS)
• Analisa Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Atas Pengedar Narkoba Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Kasus Duo Bali Nine)
• Analisis Legalitas Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Obat Tradisional Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 240/Pid.B/2016/PN.Jkt. Pst)
• Cerai Gugat Karena Suami Pemabok (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor:969/Pdt.G/2018/PA.Bpp.)
• Dissenting Opinion Terhadap Dwangsom Yang Dikabulkan Dalam Perkara Ganti Kerugian (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor.11/Pdt.G/2011/PN.Jkt.sel)
• Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi di Polres Banyumas & Bapas Purwokerto )
• Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan Di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
• Efektivitas Pemberian Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
• Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime oleh Kepolisian Resor Banyumas
• Efektivitas Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Jalur Mediasi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2017-2018
• Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di MaPolrestabes Semarang)
• Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Kejahatan Manipulasi Pasar Di Bursa Efek Indonesia
• Gugat Cerai Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Pbg)
• Gugat Cerai Karena Suami Tidak Mempedulikan Isteri (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0663/ Pdt.G/ 2016/ PA.Bjm)
• Gugat Cerai Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Batin (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor:0674/Pdt.G/2018/PA.JS)
• Gugatan Ganti Kerugian Yang Dikabulkan Dalam Penggabungan Perkara Pidana Dan Perdata (Studi Putusan Nomor : 78/Pid.B/2011/PN.PRM)
• Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Yang Dikabulkan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.KBM)
• Hak Gugat Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan Dalam Bidang Pasar Modal (Studi Putusan Pengadilan Niaga No Register Perkara 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat Jo 99 PK/PDT.SUSKepailitan/2015.)
• Implementasi Bantuan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Wilayah Hukum Pemalang
• Implementasi Otopsi Forensik Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Studi di Polres Banyumas)
• Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan)
• Implementasi Reformasi Hukum Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penanganan Pungutan Liar di Wilayah Polres Purworejo
• Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Banyumas
• Jaminan Pengaturan Perlindungan Hukum Tenaga Gizi Dalam Memberikan Pelayanan Gizi
• Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Putusan 51/Pid.Sus- Tpk/2017/Pn.Smg dan Putusan 97/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Smg)
• Kajian Yuridis Terhadap Iklan Menyesatkan Pada Produk Kangen Water Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Sita Umum Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.JKT.PST
• Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada RUPS PT. ECO Enviromental Energy Indonesia di Batam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 45/PDT/2014/PTR )
• Kebijakan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Provinsi Jawa Tengah (Studi Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Banyumas)
• Kebijakan Pemerintah Daerah Banyumas Memberikan Perlindungan Hak Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sistem Merit
• Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
• Kebijakan Penerapan Audit Manajemen Kepegawaian Di Bidang Mutasi Dan Implikasi Hukum Kesalahan Penerapan Prosedur Mutasi (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)
• Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Baturraden
• Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Dalam Bisnis E-Commerce (Studi Di Direktorat Jenderal Pajak )
• Kekuatan Pembuktian Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Kasus Suap Hakim Ptun Medan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dari Bpk (Badan Pemeriksa Keuangan) Untuk Menghitung Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 55/Pid.B/2017/PN Pbg)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi A De Charge Dalam Kasus Artis Berinisial MR bin RI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt)
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)
• Kekuatan Pembuktian Perdata Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan dengan Konsep Cyber Notary
• Kekuatan Pembuktian Rekaman Suara Dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr)
• Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Plk )
• Kepatuhan Hukum Dokter Terhadap Kode Etik Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang)
• Kepatuhan Hukum Tenaga Kefarmasian Terhadap Standar Pelayanan Minimal Kefarmasian Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kefarmasian (Studi di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga)
• Kesadaran Hukum Dokter Terhadap Panduan Praktik Klinis Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Permata Bunda Kota Purwodadi)
• Kewenangan Abolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)
• Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Tasikmalaya Atas Kasus Sengketa Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Bpsk Nomor : 011/A/BPSK-Kota.Tsm/V/2017
• Komulasi Tuntutan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dikabulkan Oleh Hakim (Studi Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2013/PN.Klk)
• Konsekuensi Yuridis Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Bersedia Melaksanakan Putusan Pengadilan Mengenai Rehabilitasi Bagi Penggugat “(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD)”
• Lelang Benda Sitaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo
• Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1271/Pdt.G/2016/PA.Bms)
• Pelaksanaan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Justice Collaborator (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor:228/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY)
• Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Umum (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Timur)
• Pembatalan IMB dari perspektif prosedural dalam sengketa izin perluasan bangunan PT. Kahatex di pengadilan tata usaha negara Bandung (Studi Putusan Nomor: 29/G/2014/PTUN-BDG)
• Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017
• Pembatalan Perkawinan Karena Isteri Gangguan Jiwa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 541/Pdt.G/2018/PA.Skh.)
• Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn)
• Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung Tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT)
• Pemberian Bantuan Hukum Paralegal Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Ppt-Pkbga Kabupaten Banyumas)
• Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2018/PN.Bms)
• Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Yuridis Putusan No. 669 / PID.B / 2014 / PN.TNG.)
• Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Putusan Nomor : 09/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BMS.)
• Pemenuhan Hak Pengungsi Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Tentang Hak Pengungsi Anak Di Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta)
• Pemutusan Hubungan Kerja (Phk )Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Yang Sedang Hamil Di Koperasi Karyawan Bina Insani Bahari Jambi (Studi Pada Putusan Nomor 03/G/2013/PHI.JBI )
• Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menjadi pengurus serikat pekerja pada PT. Hand Sum Tex Kota Tangerang (Studi Pada Putusan Nomor 208 K/PDT.Sus-PHI/2013)
• Penanganan Atas Perusakan Situs Warisan Dunia Akibat Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Internasional
• Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Wilayah Udara Oleh Pesawat Udara Sipil Komersial Asing Tidak Terjadwal ( Studi tentang Kasus Intrusi ke Wilayah Udara Indonesia oleh Pesawat Udara Sipil Komersial Asing Tidak Terjadwal Ethiopian Airlines Tahun 2019)
• Penembakan Seorang Tersangka Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di Polres Purbalingga)
• Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi (Studi Kasus Gratifikasi Gubernur Jambi)
• Penerapan corporate social responsibility (csr) berdasarkan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas di PT. Alfad Putra Mandiri Kuningan
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta
• Penerapan corporate social responsibility (csr) berdasarkan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas di pt. Indonesia power unit pembangkitan dan jasa pembangkitan kamojang
• Penerapan Hukum Tindak Pidana Anak Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn)
• Penerapan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pada Pelaku Usaha Pertamini Di Kabupaten Kebumen
• Penerapan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Putusan KPPU Nomor: 08/KPPU- L/2016 PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
• Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 54/PDT.SUS.BPSK/2017/PN.TSM.)
• Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs)
• Penerapan Pidana Terhadap Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bms)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2016/PN Pbg dan Nomor 22/Pid.B/2016/PN Pbg)
• Penerapan Tindak Pidana Zina Secara Berlanjut (Studi Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sleman Nomor 505/PID.B/2017/PN.SMN )
• Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt
• Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Kewajiban Kepegawaian (Studi Di Kabupaten Banyumas)
• Pengaturan Air Defence Identification Zone Indonesia Dalam Rangka Melindungi Kedaulatan Negara di Udara Ditinjau Dari Hukum Internasional
• Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi di PT Majapura Bobotsari)
• Pengawasan Pelanggar Lalu Lintas Jalan Berbasis Kamera Pengintai/Closet-Circuit Television/CCTV di Kabupaten Banyumas
• Pengkualifikasian Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor : 1/G/2016/PTUN-BL)
• Pengungkapan Penyalahgunaan Senjata Api Kasus Penembakan Gedung DPR RI (Studi Kasus di Polda Metro Jaya)
• Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi di Polres Bogor)
• Peninjauan Kembali Yang Dikabulkan Dalam Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase Dikarenakan Kekhilafan Hakim (Suatu Studi Putusan Nomor: 33 Pk/Pdt.Sus-Arbt/2016 Jo Putusan Nomor: 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Jo Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2013/Pn.Srg)
• Penjatuhan Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Massa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr)
• Penyelesaian Kasus Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Jenis Madura Crude Oil Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Kasus Tabrakan Kapal Alyarmouk dengan Kapal MV Sinar Kapuas di Perbatasan Laut Teritorial Indonesia dan Singapura)
• Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Ringan Tanpa Agunan di PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk Kantor Cabang Bekasi
• Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)
• Peran mahkamah kehormatan dewan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
• Peran Organisasi Wartawan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan Di Kabupaten Banyumas
• Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Implementasi Diversi di Kabupaten Purbalingga
• Peran Undercover Buy Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (Studi di Polres Tangerang)
• Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata Desa (Studi di Desa Pandak Kecamatan Batrurraden Kabupaten Banyumas)
• Peranan Ilmu Daktiloskopi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kajian Kriminalistik di Polres Kebumen)
• Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta)
• Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tiri (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Tgl)
• Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Hadhanah (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2679/Pdt.G/2017/PA.Sby)
• Perceraian Karena Perselisihan Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Pwt)
• Perceraian Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajiban (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 3981/Pdt.G/2015/PA.Bbs)
• Perkawinan Beda Agama ( Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:46/Pdt.P/2016/PN.Skt)
• Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pdt.P/2016/PN.Skt)
• Perlindungan Hak Tersangka Anak Dalam Tahap Penyidikan Di Polres Banyumas
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Racun Rumput Non Identik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 463/Pid.Sus/2014/PN.Kag
• Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dari Kerugian Yang Disebabkan Pencemaran Minyak di Laut
• Perlindungan Hukum Dokter Terhadap Risiko Medis Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi terhadap Hak-hak Dokter dalam Struktur Peraturan Perundangundangan di Indonesia)
• Perlindungan Hukum Okupasi Terapis Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan ( Studi Tentang Pengaturan Hak-Hak Okupasi Terapis Dalam Struktur Peraturan Perundang – Undangan Indonesia )
• Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan dI PT. Bio Takara Purwokerto
• Perlindungan Hukum Pengupahan Pekerja Borongan Pada Perusahaan Bulu Mata Pt.Braling Wisnu Satriya Purbalingga
• Perlindungan Hukum Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Tentang Hak-Hak Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)
• Perlindungan Hukum Tenaga Sanitarian Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Pusat Kesehatan Masyarakat
• Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penolakan penyerahan bpkb oleh pelaku usaha pembiayaan konsumen pt. Summit oto finance berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus putusan : nomor 019/A/BPSK-DKI/XII/2017)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Kartel Bibit Ayam Broiler Berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 02/Kppu-I/2016
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Handphone Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor: 265/PID.SUS/2017/PN.SMG
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kendaraan Bermotor Atas Kerugian Yang Di Derita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mar
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemutusan dan Pembongkaran KWH Meter Secara Sepihak oleh PT. PLN (persero) Wilayah Riau Berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan MAN Nomor : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan (Tahu) Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Terlarang Berupa Formalin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Putusan Nomor : 114/Pid.B/2016/PN.Mre )
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mie Basah Berformalin Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2018/Pn.Sim)
• Perlindungan hukum terhadap konsumen minuman Kaleng yang tidak memenuhi sanitasi pangan dalam Putusan pengadilan nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Bek
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Susu Kadaluwarsa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor : 807/Pid.Sus/2015/PN Pbr
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS
• Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Menurut Hukum Humaniter Internasional ( Studi Tentang Kasus Perang Chechnya I Tahun 1994 )
• Perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek di po. Sinar jaya berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
• Permohonan Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Ngw)
• Permohonan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Penetapan Nomor 145/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)
• Permohonan Itsbat Nikah (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3076/Pdt.G/2018/PA.JS)
• Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Dua Kali Oleh Mary Jane Dalam Tindak Pidana Narkotika ( Tinjauan Yuridis Surat Penetapan Nomor 02/Pid.PK/2015/Pn.Smn)
• Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2/PID.PRA/2018/PN.PWT)
• Persepsi Dan Kebijakan Penegak Hukum Dalam Kewajiban Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Dan Pecandu Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Wilayah Jakarta Selatan)
• Perspektif Hukum Diplomatik Mengenai Perjanjian Yang Telah Dibuat Sebagai Dampak Pengusiran Diplomat Rusia di Beberapa Negara
• Perspektif Hukum Humaniter Internasional Tentang Hak Hidup Masyarakat Sipil Saat Sengketa Bersenjata
• Pertimbangan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Perbuatan Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Advokat Dalam Melindungi Kepentingan Klien (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pid.Sus/2009 jo No. 150 PK/Pid.Sus/2013)
• Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp)
• Poligami (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0213/Pdt.G/2018/PA.Mlg)
• Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel)
• Praperadilan Yang Mengabulkan Permohonan Penetapan Tersangka Dalam Perkara Korupsi Bank Century (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)
• Prosedur Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Narkotika (Studi di Polda Metro Jaya)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas)
• Proyeksi Ide Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
• Proyeksi Restitusi Sebagai Jenis Pidana Baru Dalam RUU KUHP
• Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi di Polres Purbalingga)
• Sengketa Tata Usaha Negara Biasa Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 178/G/2017/PTUN-JKT)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Properti Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Putusan Bpsk No.003/A/Bpsk-Bks/2016
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kabupaten Banyumas
• Teknik Pengungkapan Kasus Ratna Sarumpaet Terkait Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial ( Studi Kaasus di Polda Metro Jaya )
• Teknik Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Kejahatan Narkotika (Studi Kriminalistik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)
• Teknik Pengungkapan Penyidik Dalam Tindak Pidana Penipuan (Tinjauan Yuridis No: B/533/XI/Reskrim/6-11-2017 DI POLRES PURBALINGGA)
• Teknik Pengungkapan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Penjualan Tiket Asian Para Games 2018 (Studi Kasus Di Polda Metro Jaya)
• Teknik Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Oleh Habib Bahar Bin Smith (Studi Kasus di Polda Jawa Barat)
• Teknik Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kabupaten Purbalingga )
• Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Penggelapan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 195 /PID.B/2017/PN Pwt.)
• Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.532/Pid.Sus/2015/PN.Smn)
• Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Pwt)
• Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Dan Menjadikannya Mata Pencaharian (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 491/Pid.Sus/2017/PN.Palangka Raya)
• Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung Yang Masih Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pwt)
• Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/ Pid. B/ 2017/ PN Pwt)
• Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Melakukan Permainan Judi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 214/Pid.B/2017/PN Pwt)
• Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pwt )
• Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Calon Tki Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo perkara Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb)
• Tinjauan Yuridis Eksistensi Hong Kong Dan Makau Dalam Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 (Analisis Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
• Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Nikah (Akta Perkawinan) Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Nomor:133/G/2011/PTUN-JKT)
• Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Diplomatik Kepada Keluarga Kepala Negara (Studi tentang Kasus Pemberian Kekebalan Diplomatik kepada Grace Mugabe oleh Afrika Selatan Tahun 2017)
• Tinjauan Yuridis Penghentian Bantuan Dana Dari Amerika Serikat Kepada United Nations Relief And Works Agency (UNRWA)
• Tinjauan Yuridis Penghindaran Pajak Penghasilan Dalam Praktik Transfer Pricing
• Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 143/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)
• Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Atas Tanah (Overlapping) (Studi Putusan Nomor 130/B/2018/PT.TUN.JKT)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2017/PN. Smn)
• Transaksi E-Purchasing Antara Officestore.Co.Id Dengan Lembaga Pemerintah (Suatu Kajian Terhadap Lahirnya Perjanjian, Kewajiban, Dan Hak Para Pihak)
• Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor :288/Pid.B/2017/PN.Kbm)
• Upaya Hukum Banding Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Yang Dikabulkan Dalam Perkara Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG junctoPutusan Nomor 24/PDT.G/2015/PN.PLG)
• Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1338 K/Pid/2014)
• Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Bms)

Tahun 2018

• Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Pengungkapan Cyberpornography pada Kasus Nikahsirri.Com
• Analisa Yuridis tentang Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017 berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional
• Analisis tentang Penerapan International Criminal Court terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional dari Negara bukan Peserta Statuta Roma 1998
• Analisis Yuridis Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000) (Studi Kasus Perdagangan Orang terhadap Warga Negara Asing di Indonesia)
• Analisis Yuridis Tentang Kasus Pembunuhan Kim Jong-Nam di Malaysia Tahun 2017 Oleh Warga Negara Indonesia
• Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tanjung Balai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016
• Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 06/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwt; 07/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwt; 05/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pwt)
• Dissenting Opinion Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUN.JKT)
• Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto )
• Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai Dasar Putusan Gugatan Tidak Diterima (Studi Putusan Nomor 076/G/2015/Ptun.Smg)
• Fasakh karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor : 0088/Pdt.G/2016/PA.Sbs)
• Gugat Cerai karena Pelanggaran Taklik Talak (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Mj)
• Gugat Cerai karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2693/Pdt.G/2016/PA.Pwt)
• Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi (Studi terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PN.Tasikmalaya)
• Gugatan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum karena Kecelakaan Lalu Lintas (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Pbg)
• Gugatan Rekonvensi yang Dikabulkan (Studi terhadap Putusan Nomor 510/Pdt.G/2014/PN.BKS )
• Implementasi Hak Justice Collaborator dalam Kasus Suap Proyek Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Deiyai (Studi Putusan Nomor: 14/pid.sus/tpk/2016/pn.jkt.pst)
• Implementasi Hukum Jaminan Kesehatan terhadap Penggunaan BPJS Kesehatan (Studi di Puskesmas Pondok Pinang, Jakarta Selatan)
• Implementasi Informed Consent pada Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Gigi (Studi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Bogor)
• Implementasi Kewenangan Pemberian Surat Izin Praktik Dokter Mandiri dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Purwokerto)
• Implementasi Pencegahan Kanker Leher Rahim berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 (Studi di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas)
• Implikasi Justice Collaborator dalam Kasus Suap Proyek Insfrastruktur Aspirasi Daerah Komisi V DPR RI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.)
• Implikasi Prinsip Presidential Threshold terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
• Independensi Pengadilan Pajak terhadap Pengawasan oleh Kementerian Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
• Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Teknisi Lapangan Listrik di PT PLN (Persero) Kota Tasikmalaya
• Kajian Yuridis terhadap Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/Pn.Pts
• Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Otobus (Po) Ladju terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr
• Kebijakan Pembatasan Operasionalisasi Kendaraan Angkutan Jalan di Kota Tangerang Selatan (Studi terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan )
• Kedudukan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dalam Konteks Berlakunya Pasal 109 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Yuridis Pengembangan Pelabuhan Manokwari oleh PT.Pelindo IV[Persero])
• Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Karya Freeport Ditinjaudari Hukum Internasional
• Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PN.BMS)
• Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu dalam Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 72/PID.B/2016/PN.BNR )
• Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Putusan PTUN Tanjung Pinang No. 6/G/2015/PTUN.TPI)
• Kekuatan Pembuktian DNA dalam Tindak Pidana Pembunuhan ( Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 27/Pid/2015/Pt/Plg )
• Kepatuhan Hukum Bidan terhadap Kode Etik Bidan dalam Menjalankan Pelayanan Kebidanan (Studi di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga)
• Kepatuhan Hukum Tenaga Sanitarian terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Pemalang
• Kesadaran Hukum Tenaga Kefarmasian terhadap Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Studi pada Apotek di Kota Purwokerto)
• Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Penyelenggaraan Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri
• Legal Standing Penggugat Sebagai Dasar Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard “( Studi Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg )”
• Paradigma Hukum Nasional terhadap Aliran Agama dalam Konsep Negara Hukum Indonesia (Suatu Kajian Yuridis tentang Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia)
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Banyumas
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang )
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Jakarta)
• Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
• Pelaksanaan Psikologi Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi di POLRES Banyumas)
• Pemanfaatan Orbit Geostasioner (Geostationary Orbit- Gso) sebagai Sumber Daya Alam Terbatas oleh Space Faring Countries dalam Perspektif Hukum Ruang Angkasa
• Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Implikasi Pertanggungjawabannya terhadap Keuangan Desa (Studi di Kabupaten Purbalingga)
• Pembatalan Perkawinan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Dpk.)
• Pembatalan Perkawinan karena Penipuan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Temanggug Nomor: 1155/Pdt.G/2016/PA.TMG)
• Pemblokiran Situs Internet yang Bermuatan Pornografi oleh Kominfo (Studi Penegakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)
• Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan No. 428/PID/SUS/2016/PN.Jkt.Tim)
• Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Sentralisasi Kurikulum pada Pendidikan Tinggi
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Freeport Indonesia (Studi pada Putusan Nomor 431 K/PDT. Sus-PHI/2017)
• Penanganan Kapal Karam Bersejarah di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional (Kasus Kapal Geldermalsen Milik VOC 1985 di Perairan Kepulauan Riau)
• Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Polres Purworejo
• Penegakan Hukum oleh Polres Kabupaten Tegal Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Kabupaten Tegal)
• Penerapan Asas Teritorial pada Tindak Pidana Narkotika oleh Warga Negara Indonesia di Thailand (Studi Tentang Kasus Jemani Ikhsan di Thailand Tahun 2015)
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Jakarta
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Hasnur citra Terpadu (Hasnur Group) Kalimantan Selatan
• Penerapan Dissenting Opinion Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi (Tinjauan Yuridis No. 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)
• Penerapan Hak Pekerja pada PT. Tunas Artha Mandiri Syariah Purwokerto menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Penerapan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kabupaten Banyumas
• Penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus/2012
• Penerapan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto
• Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf G, I dan J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2016/PN.Mpw
• Penerapan Syarat Sahnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 01/G/2015/Ptun-Yk )
• Penerapan Unsur Akibat Hukum KTUN pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 121/G/2015/PTUN -JKT )
• Penetapan Wali Adhal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 114/Pdt.P/2014/PA.Ba)
• Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia
• Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Penghentian Penyidikan dalam ‘SMS Teror’ Antasari Azhar (Studi Kasus Putusan No. 21/Pid. Prap/2013/PN. Jkt. Sel)
• Peninjauan Kembali (PK) dalam Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Izin Kegiatan Penambangan (Studi Putusan Ptun Semarang Nomor : 064/G/2014/Ptun.Smg Juncto Putusan Pt.Tun Surabaya Nomor : 135/B/2015/Pt.Tun.Sby Juncto Putusan Peninjauan Kembali (Pk) : Nomor 99/Pk/Tun/2016)
• Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 36/Pid.Sus/A/2014/PN.Pbg)
• Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mutasi di PT Olgafood Industri Tanjung Morawa (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 843 K/Pdt.Sus-PHI/2016)
• Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam Memberikan Perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
• Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)
• Peran Crisis Management Initiative dalam Upaya Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
• Peran Media Televisi Nasional sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
• Peran Pemerintah Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sebelum, Selama dan Sesudah Masa Kerja
• Peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam Penegakan Hukuman atas Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas
• Peran United Nations Children’s Fund dalam Mewujudkan Reintegrasi terhadap Tentara Anak Perempuan pada Situasi Pascakonflik (Studi tentang Kasus Konflik Sipil di Sierra Leone Tahun 1991 – 2002)
• Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Jenis Narkotika Baru
• Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Hak Menguasai Tanah dan Rumah (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 76/Pdt.G/2014/PN.Yyk)
• Perceraian karena Murtad (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PA Salatiga Nomor: 0120/Pdt.G/2016/PA.Sal)
• Perceraian karena Suami Mafqud (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap No.0083/Pdt.G/2016/PA.Clp)
• Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/Pn.Pti)
• Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ban Kendaraan Roda Empat akibat Perjanjian Penetapan Harga Ban Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014
• Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Akibat Dampak Negatif Pengelolaan Sampah Kota di Lokasi Pembuangan Akhir Sampah Pasir Bajing Garut
• Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank (Analisis Hukum terhadap Kasus di PT. Bank Tabungan Negara (Persero),tbk)
• Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Wonosobo
• Perlindungan Hukum Humaniter Internasional kepada Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata (Studi Tentang Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Sengketa Bersenjata di Wilayah Bekas Yugoslavia pada 1992 sampai dengan 1995)
• Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Konsumen Jasa Parkir di Commercial Estate berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (dalam Putusan Mahkamah Agung No 458 K/Pdt.Sus-Bpsk/2017)
• Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pwt )
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Dalam Perspektif Viktimologi (Studi di Kabupaten Banyumas)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Permintaan Biaya Tambahan diluar Kesepakatan oleh Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Pt.Citifin Multifinance berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan : Nomor 02/BPSK-PBG/PUTARBITRASE/VII/2016)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Bakso Daging Sapi yang Dicampur Daging Babi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor: 295/Pid.sus/2013/PN. Jkt.slt
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Beras Merek “Maknyuss” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Wedding Organizer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan BPSK No. 003/A/BPSK-DKI/XII/2012)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara atas Hilangnya Barang Milik Penumpang di dalam Pesawat Maskapai Qatar Airways berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan MA Nomor: 649 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Roti yang Berbahan Baku Kedaluwarsa berdasarkan Undang- Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan no. 433/pid.sus/2017/Pn.sda)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Tahu Berformalin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor : 933/Pid.B/2015/Pn Plg
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi putusan no. 07/Pid.sus-Anak/2017/PN.Pwt)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kabupaten Banyumas)
• Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja melalui Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan
• Perluasan Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan: Nomor 8/G/2016/PTUN.YK )
• Permohonan Dispensasi Kawin Anak Tiri (Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Watampone No.265/Pdt.P/2014/PA.Wtp )
• Permohonan Praperadilan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Bupati Nganjuk (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)
• Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik menurut Hukum Internasional (Studi tentang Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar 2004)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak pada Tempat Karaoke (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2016/Pn.Mgt)
• Poligami terhadap Wanita PNS (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:0269/Pdt.G/2017/PA.Pbr)
• Politik Hukum Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
• Praperadilan Penetapan Tersangka Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti (Studi Putusan Nomor : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)
• Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tinjauan Yuridis Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg)
• Prosedur Penangkapan oleh Penyidik dengan Melakukan Tindakan Tembak di Tempat (Studi di Polrestabes Semarang)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Kasus Pembakaran (Studi di Polres Metro Kota Bekasi)
• Ratio Decidendi Hakim dalam Menilai Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor : 261/G/2015/PTUN.JKT)
• Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo
• Sistem Rotasi Jabatan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Banyumas (Studi di Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)
• Standar dan Kriteria Penetapan Kompetensi Manajerial serta Implikasinya dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Bekasi
• Studi Tentang Kasus Kejahatan Perang dengan Korban Penduduk Sipil di Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter
• Talak Ba’in Sughra (Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Nomor. 0384/Pdt.P/2016/PA.Bms.)
• Talak Ba’in Sughraa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0034/Pdt.G/2017/PA.Klk)
• Talak Raj’i (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor No.860/Pdt.G/2016/PA.Bgr)
• Tanggugjawab Negara Israel Terhadap Penyerangan Kapal Mavi Marmara Ke Kapal Bantuan Kemanusiaan Untuk Negara Palestina Tahun 2010
• Tanggung Jawab Negara Myanmar terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Muslim Rohingya di Myanmar
• Tanggung Jawab New Garuda Ban sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Kerugian yang dideritanya Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Kajian terhadap Keputusan BPSK Kota Cirebon Nomor 002/KPT/BPSK/II/2017)
• Tanggung Jawab Qatar Airways Q.C.S.C sebagai Pengangkut terhadap Penumpang atas Hilangnya Bagasi Kabin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/PDT.SUS-BPSK/2017
• Teknik Dactyloscopy dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polres Banyumas )
• Teknik Penyidikan Tindak Pidana Narkotika terhadap Pelaku Anak (Studi di Badan Narkotika Nasional Pusat)
• Tindak Pidana Bersama-Sama Main Judi di Tempat Umum (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 64/Pid.B/2015/PN Pwt.)
• Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1930 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG.)
• Tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 147/Pid.Sus/2016/PN Pwt.)
• Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 58/Pid.Sus/2015/PN Pwt )
• Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PN Pwt)
• Tindak Pidana Menyerahkan Psikotropika Golongan IV berupa Riklona dan Alphrazolam (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No 38/Pid.sus/2016/PN.Bnr)
• Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Kinderdoodslag) (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Kbm)
• Tindak Pidana Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik melalui Internet (Studi Kasus Putusan Nomor : 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)
• Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1480/Pid.B/2015/PN.Bks)
• Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)
• Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/Pn.Pbg.)
• Tinjauan Yuridis akibat Hukum Pengangkatan Anak bagi Golongan Tionghoa (Studi Putusan Nomor 45/ Pdt.p/2011/PN.Pwt jo. 48/Pdt.g/2015/PN. Pwt)
• Tinjauan Yuridis Frasa “Segera” dalam Pasal 50 Ayat (1) Kuhap Ditinjau dari Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan
• Tinjauan Yuridis Pasal 20 Ayat (3) Huruf a Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Industri Tekstil Penghasil Limbah di Daerah Aliran Sungai Citarum
• Tinjauan Yuridis Penolakan Korea Utara atas Resolusi dan Sanksi Dewan Keamanan Mengenai Larangan Uji Coba Senjata Nuklir Ditinjau dari Segi Hukum Internasional
• Tinjauan yuridis tanggung jawab po. Sindoro satriamas travel sebagai pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
• Tinjauan Yuridis tentang Konsinyasi pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Pengadilan Negeri Wates (Studi Penetapan Nomor 162/pdt.p.k/2017 pn. Wat)
• Tinjauan Yuridis terhadap Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus pada Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/Pn.Pwt)
• Tinjauan Yuridis terhadap Intervensi Rusia di Suriah Menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis terhadap Pembiayaan Murabahah Unit Usaha Syariah pada Produk KPR BTN Platinum IB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
• Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Elektronik Antara Ade Dwi Permana Dengan Netmarble dalam Aplikasi Seven Knight Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 150/Pid.B/2015/PN.Pwt.)
• Tinjauan Yuridis United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 terhadap Kejahatan Perompakan di Somalia
• Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Catering PT Pratama Abadi Industri antara Bambang Herawanto dengan PT Agatha (Catering and Food Supplier) ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 504/Pdt.G/2014/PN.Bks)
• Upaya Hukum Banding yang Diajukan Margriet dalam Kasus Pembunuhan Engeline (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID/2016/PT.DPS)
• Upaya Polres Banyumas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Daftar G di Kabupaten Banyumas
• Waktu Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Dijadikan Alasan Praperadilan (Tinjauan Yuridis Putusan No Register Perkara 97/Pid.prap/2017/PN.Jkt.Sel)
• Wali Adhal (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi No. 0148/Pdt.P/2013/PA.Pwd.)
• Wanprestasi dalam Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/Bot) (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/Pn.Met)
• Yurisdiksi Kejahatan Perompakan Kapal Laut sebagai Kejahatan Transnasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Laut terhadap Kapal Tugboat Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 Berbendera Indonesia di Laut Teritorial Filipina)

Tahun 2017

• Akibat Hukum Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Terhadap Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2014/Pa.Pwt)
• Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)
• Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah (Studi Putusan Nomor 03/ G.Pilkada/ 2015/ PTTUN.SBY)
• Analisa Yuridis Mengenai Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Celah Timor Antara Indonesia dan Australia
• Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap)”
• Analisis normatif kewenangan daerah di bidang pertanahan
• Analisis Normatif Kewenangan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
• Analisis Yuridis Penerapan Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• Analisis Yuridis tentang Kewenangan Pemindahan Pegawai Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa (Pendekatan Kasus Mangasi Situmeang)
• Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor: 03/G/2014/PTUN.YK )
• Aspek Formalitas Pembuatan Keputusan Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor :193/G/LH/2015/PTUN-JKT)
• Aspek Prosedural dan Substansial sebagai Dasar Amar Putusan Gugatan Penggugat Dikabulkan(Studi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 242/G/2015/PTUN-JKT)
• Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Tegal Kota)
• Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Tersangka yang Tidak Mampu dalam Penyidikan di Wilayah Polres Bantul
• Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa yang tidak Mampu oleh Advokat di Pengadilan Negeri Ciamis
• Beleidsregel sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
• Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Syarat Sahnya Penetapan Tersangka Ng Haker Larson (Tinjauan Yuridis Perkara Praperadilan No. 19/PID.PRAP/2016.PN.JKT.SEL)
• Cerai Gugat(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0813/Pdt.G/2016/PA.Btm)
• Cerai Talak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 1983/Pdt.G/2015/PA.BMS)
• Choice Of Law dalam Putusan Arbitrase Internasional tentang Sengketa Penanaman Modal Asing (Studi Putusan ICSID Case No. ARB/11/13)
• Cybercrime Berkaitan dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (Studi Kasus Polda Metro Jaya)
• Digital Forensik Tayangan CCTV Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
• Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 065/Pdt.P/2015/P.A.Bms.)
• Dispensasi Kawin (Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 189/Pdt.P/2014/PA.Po)
• Diversi Kepolisian dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi di Polres Banyumas)
• Efektifitas Sanksi terhadap Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Banyumas
• Efektivitas hakim pengawas dan pengamat dalam evaluasi pembinaan warga binaan di lapas kelas IIa Kota Bekasi
• Efektivitas Surat Edaran Nomor :Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Studi di Polres Kebumen)
• Eksepsi Kompetensi Absolut yang Dikabulkan dalam Sengketa Hak Atas Tanah (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 68/Pdt.G./2015/PN.Pwt)
• Eksepsi Obscuur Libel Dan Eksepsi Plurium Litis Consortium Sebagai Dasar Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 939/Pdt.G/2015/PN.Sby)
• Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Suatu Studi terhadap Putusan Nomor 97/PDT.G/2015/PN.YYK)
• Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (Studi terhadap Putusan Nomor 16/G/Pilkada/2015/Pt Tun-Mdn)
• Eksepsi yang Dikabulkan terhadap Gugatan Cacat Formil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Slw)
• Evolusi Gagasan Kewargaan untuk Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat
• Gugat Cerai karena Nafkah Batin tidak Terpenuhi (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 126/PDT.G/2014/PA.SKG)
• Gugat Cerai karena Nafkah Batin Tidak Terpenuhi (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor:126/PDT.g/2014/PA.SKG)
• Gugat Cerai Karena Suami Impotensi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1332/Pdt.G/2012/PA.PAS)
• Gugat Cerai karena Suami Pengguna Narkoba (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Tba.)
• Gugatan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum atas Penggelapan dalam Jabatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.BNR)
• Gugatan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/Pdt/2015 Antara Negara Melawan Yayasan Beasiswa Supersemar)
• Gugatan sederhana (small claim court) yang dikabulkan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd)
• Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018 (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 24/G/2013/PTUN.YK)
• Gugatan Tidak Dapat Diterima yang Tidak Didasarkan pada Eksepsi dalam Sengketa Jual Beli Tanah/ Bangunan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Pwt)
• Hadhanah (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Plk)
• Hak asuh anak pasca perceraian (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG)
• Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 15 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Cabang Jakarta
• Implementasi Diversi terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Cilacap
• Implementasi Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan di Polres Bekasi
• Implementasi Hak-Hak Tersangka Selama dalam Penahanan di Polres Banyumas
• Implementasi Pedoman Pelayanan Kesehatan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lingkungan Lapas (Studi di Lapas Kelas II A Purwokerto)
• Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2478/Pid.B/Kon/2006/PN.JakSel)
• Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Jakarta Selatan)
• Implementasi Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polres Pekalongan
• Implementasi Perpres No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas)
• Implementasi Reformasi Hukum dalam Kebijakan Penanganan Pungutan Liar di Polres Magelang Kota
• Implementasi Reformasi Hukum dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Garut
• Implementasi Reformasi Hukum Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Polres Metro Bekasi Kota
• Implementasi Reformasi Hukum Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Wilayah Hukum Purbalingga
• Implementasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)
• Implikasi Penerapan Sistem E-tilang terhadap Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kebumen
• Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No.1246/Pdt.G/2015/PA.Tmk)
• Isbat Nikah Poligami (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr)
• Kajian Yuridis Mengenai Pengakuan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1947
• Kajian Yuridis tentang Larangan Penggunaan Doping oleh Atlet Menurut International Convention Against Doping in Sport 2005
• Kajian Yuridis terhadap Kewenangan BPSK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1085 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
• Kajian Yuridis Terhadap Pasal 5 Dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
• Kajian yuridis terhadap penerapan pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Putusan Nomor : 02/BPSK-PBG/Put-Arbitrase/III/2017)
• Kajian Yuridis terhadap Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (A) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 01/PID.SUS/2014/PN.BKN
• Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
• Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Kartel Skutik Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016
• Keabsahan Tindakan Pemerintah terhadap Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta
• Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebar Spam melalui SMS
• Kebijakan Pembayaran Pajak Hotel Online terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang
• Kebijakan Pengawasan Pajak Restoran sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi
• Kebijakan Polisi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bengkulu)
• Kedudukan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor.12/Pdt.G/2016/PN.Pwt.)
• Kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sebagai Subjek Hukum Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 17/G/2013/PTUN.YK)
• Keefektifan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan untuk Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Berkualitas di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
• Kekuatan Alat Bukti E-Banking dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 830/Pid.B/2014/PN.Sda.)
• Kekuatan Pembuktian Airsoft Gun dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Tinjauan Yuridis Putusan nomor 81/PID.B/2015/PN SNT)
• Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam permohonan perubahan jenis kelamin (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln)
• Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Psikologi dalam Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:1303/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Sel)
• Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 171/G/2014/PTUN-JKT)
• Kesadaran Hukum Anggota Klub Kendaraan Sepeda Motor Byson Yamaha Owner Indonesia Club (BYONIC) Chapter Purwokerto terhadap Ketertiban Berlalu Lintas di Purwokerto
• Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Tenaga Kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
• Kewenangan Diskresi Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
• Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa Agung (Studi Putusan MK Nomor 49 / PUU – VII / 2010 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
• Konstitusionalitas Pelaksanaan Eksekutif Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Bidang Non-Akademik)
• Konstitusionalitas Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia (Analisis Tentang Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)
• Kontrak Bisnis antara Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Asing (Studi tentang Klausul Confidentiality)
• Kriteria Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Wewenang Kedinasan
• Legal Standing dalam Gugatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Putusan Nomor: 10/G/2015/PTUN-PLG)
• Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Suap Kasubdit Mahkamah Agung)
• Optimalisasi Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran Daerah
• Optimasi Medium Pertumbuhan dan Waktu Inkubasi terhadap Bobot Miselium Schizophyllum Commune dan Golongan Metabolit Sekunder yang dihasilkan
• Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka dan Terdakwa yang Tidak Mampu oleh Advokat (Di Wilayah Pengadilan Negeri Purbalingga)
• Pelaksanaan dan Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon
• Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Polrestabes Semarang)
• Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Lambang Negara yang Dilakukan oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polsek Kaligondang Purbalingga
• Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/XIII/2015 tentang Perubahan Regulasigrasi
• Pelaksanaan Identifikasi Sidik Jari Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polres Banyumas)
• Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan oleh Dokter Ditinjau dari Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Studi di Puskesmas Mangkubumi Tasikmalaya)
• Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Besi Nusakambangan Kabupaten Cilacap
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Jakarta)
• Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor
• Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara (RUPBASAN) di Rupbasan Serang Banten
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Di Kepolisian Resor Banyumas)
• Pelaksanaan Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap)
• Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas
• Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Banyumas
• Pelaksanaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Hal Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)
• Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan oleh Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Tasikmalaya
• Pelestarian Cagar Budaya Melalui Upaya Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas
• Pemabok sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)
• Pemanfaatan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)
• Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)
• Pembatalan Perkawinan karena Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No.0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg)
• Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg)
• Pembatalan perkawinan sejenis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kotabumi No 192/Pdt.P/2012/P.Ktbm)
• Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Ditinjau dari Aspek Prosedural dan Substansial (Studi Putusan Nomor : 09/G/2011/PTUN-SMG)
• Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN ) Kantor Regional I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 00003/Kep/Bv/5403/06 Tentang Memberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Memberhentikan Dengan Hormat (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor. 03/G/2011/PTUN.Yk.)
• Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara tentang Pensiun Ditinjau dari Aspek Prosedural (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yogyakarta Nomor : 01/G/2015/PTUN-YK )
• Pembinaan Warga Binaan Anak dalam Peningkatan Kemampuan Kemandirian Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo
• Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst)
• Pemeriksaan Alat Bukti melalui Metode Scientific Crime Investigation dalam Pengungkapan Tindak Pidana Terorisme(Studi Kasus Bom Panci Kampung Melayu, Jakarta Timur)
• Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) pada Tindak Pidana Korupsi Proyek Hambalang (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/TPK /2013/PN.Jkt.Pst.)
• Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Mangkir pada PT. Holcim Indonesia Tbk. (Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 k/PDT.SUS-PHI/2016)
• Penangguhan Penahanan terhadap Pelaku Anak dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Banyumas
• Pencabutan Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.34/Pdt.G/2016/PN.Pwt)
• Pencantuman Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Aliran Kepercayaan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Wilayah Kejaksaan Negeri Sleman
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (Studi di Wilayah Hukum Kota Bekasi)
• Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Polres Kebumen
• Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purbalingga
• Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga
• Pendampingan Bantuan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Tingkat Penyidikan (Studi di Polres Ciamis)
• Penegakan hukum kasus kekerasan terhadap umat beragama( Studi Kasus Terhadap Kekerasan Yang Menimpa Penganut Syiah di Sampang Madura )
• Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran oleh Usaha Karaoke di Kabupaten Purbalingga
• Penentuan Tenggang Waktu Menggugat terhadap Keputusan Negatif Fiktif dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor: 211/G/2013/PTUN-SBY)
• Penentuan Unsur Kepentingan dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-BDG)
• Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Angkasa Pura II (Persero) di Tangerang
• Penerapan corporate social responsibility di PT Kereta Api Indonesia (persero) Daop V Purwokerto berdasarkan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
• Penerapan Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pbg
• Penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/1/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Terhadap Nasabah yang Dirugikan Akibat Pembobolan ATM Pada Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan
• Penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto
• Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik di Kabupaten Banjarnegara
• Penerapan peraturan otoritas jasa keuangan no.18/pojk.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk KantorPpusat, Jakarta Pusat
• Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Cirebon)
• Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. Holcim Indonesia Tbk. – Cilacap Plant
• Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Purwokerto)
• Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Cabang Brebes
• Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Dismissal Procedure Terhadap Penerapan Pasal 62 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Penetapan Nomor 23/PEN-DIS/2015/PTUN.YK)
• Penetapan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Perkara Nomor 0296/Pdt.P/2015/PA.Sbr.)
• Penetapan pengesahan nikah (TinjauanYuridisTerhadap Perkara Nomor :0125/Pdt.P/2014/PA.PAS)
• Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014)
• Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bekasi
• Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Pengangkatan Anak (Studi Terhadap Penetapan Nomor : 0005/Pdt.P/2015/PA.Gsg)
• Pengelolaan Barang Sitaan Negara di Tingkat Kepolisian dan Kejaksaan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap
• Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung
• Pengelolaan Benda Sitaan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang
• Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya)
• Penggunaan CCTV Jalan pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Banyumas)
• Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap PT.Angkasa Pura I)
• Pengisian jabatan karier pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
• Pengujian Keabsahan Sertipikat Hak Milik di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor : 003/G/2015/PTUN.Smg )
• Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 1368 K/Pid.Sus/2015 )
• Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika (Study Kasus Putusan Nomor. 385/PID.B/2010/PN.SLMN)
• Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.MJL di Pengadilan Negeri Majalengka)
• Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Negei Banjarnegara 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pwt)
• Penjatuhan Sanksi Pidana Pengawasan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.1/PID.SUS-ANAK/2016/PN.YYK)
• Penolakan Istbat Nikah (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0098/PDT.P/2015/PA.Bkt)
• Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van de Omstandigheden) sebagai Sebab Batalnya Perjanjian (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2054 K/Pdt/2014)
• Penyelesaian Sengketa KTUN Fiktif Positif Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 (Studi Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 06/P/Fp/2016/Ptun-Jkt)
• Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2016/PTUN Bdg)
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Bagian yang Mengatur Mengenai Banding Administrasi
• Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ( Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dalam Industri Non Minyak dan Gas Bumi dengan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi )
• Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polres Banyumas
• Penyidikan Tindak Pidana Narkotika melalui Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Studi Kasus di Polres
• Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
• Peran Badan Kepegawaian Negara dalam Menyelenggarakan Manajamen Aparatur Sipil Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
• Peran Dactyloscopy dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polres Banyumas)
• Peran Digital Forensic dalam Memberantas Cyber Crime di Indonesia
• Peran Negara Pengirim dan Negara Penerima dalam Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Studi Tentang Kasus Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru pada Tahun 2014)
• Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi di Kabupaten Banjarnegara)
• Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Studi di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)
• Peran Penyidik BNN dalam Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Kepolisian (Studi di Polda Metro Jaya)
• Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Wilayah Polres Indramayu
• Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Pada Putusan Nomor 293/Pdt.G/Bpsk/2014/PN.Bks
• Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Setelah Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Purbalingga dalam menangani sengketa konsumen (studi kasus putusan no. 05/G/PMH/2016/BPSK.PBG)
• Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas
• Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) dalam Menangani Konflik di Suriah (Studi tentang Konflik di Negara Suriah Tahun 2011-2016)
• Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Pengelolaan Tempat Wisata di Kabupaten Purbalingga
• Peranan International Committee of The Red Cross Terhadap Upaya Perlindungan Cultural Property dalam Konflik Bersenjata
• Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Wilayah Banyumas
• Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator
• Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengadaan Simulator SIM)
• Peranan Toksikologi Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kajian Kriminalistik di Polda Jawa Tengah)
• Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Korban Konflik Suriah
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Dasar Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 248/G/2015/PTUN-JKT)
• Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dasar Uji Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor: 33/G/2013/PTUN.Smg)
• Peraturan Perundang-undangan sebagai Tolok Ukur terhadap Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Studi Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JKT)
• Perbandingan Konsep Demokrasi pada Piagam Madinah dengan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Perbedaan Penentuan Tenggang Waktu Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor: 270/G/2015/PTUN-JKT)
• Perbuatan Melawan Hukum Akibat Perusakan Aset Nasabah oleh Bank BJB dalam Perjanjian Kredit (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 1/PDT.G/2015/PN.Sda)
• Perbuatan Melawan Hukum oleh Maskapai Penerbangan PT Indonesia Airasia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/PDT/2011)
• Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Memproduksi dan Menjual Gas LPG 3 Kg (Studi Putusan no : 264/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.)
• Perceraian karena Melanggar Sighat Ta’liq Talaq (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 2207/Pdt.G/2015/PA.Pbg)
• Perceraian karena penelantaran rumah tangga ( Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1397/Pdt.G 2015/PA.Pbg.)
• Perizinan Kepemilikan Senjata Api bagi Masyarakat Sipil sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan
• Perjanjian Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.8482/Pdt.P/2012/PN.SBY)
• Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi terhadap Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur di Kampung Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kota Cirebon)
• Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 27/Pdt.P/2014/Pn.Wsb)
• Perkawinan beda agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 198/Pdt.P/2013/PN.LMJ)
• Perlawanan terhadap penetapan eksekusi hak Tanggungan yang dikabulkan (Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN.TGL)
• Perlawanan yang Tidak Dapat Diterima dalam Eksekusi Hak Tanggungan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pdt.Plw/2015/PN.Pwt)
• Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Banjarnegara
• Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Wanita sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Banyumas)
• Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Para Penderita Gangguan Kesehatan Jiwa (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas)
• Perlindungan Hak Cipta terhadap Motif Tradisional Batik Tulis Banyumas
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Purbalingga
• Perlindungan hukum bagi konsumen terhadaptarif sms off-net akibat kartel sms berdasarkan Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (putusan KPPU no.26/KPPU-l/2007)
• Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Lembaga Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan MA RI No. 709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat dalam Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
• Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Perdagangan Orang TKI Anak Buah Kapal di Jawa Tengah)
• Perlindungan Hukum Pekerja Industri Bulu Mata di Kabupaten Purbalingga
• Perlindungan Hukum Pekerja Perawat Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Ananda Purwokerto
• Perlindungan Hukum Perawat dalam Menjalankan Praktik Keperawatan (Studi Sinkronisasi Pengaturan Hak-Hak Perawat dalam Struktur Perundang-Undangan Indonesia)
• Perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap penderita penyakit menular dalam pelayanan kesehatan
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Cilacap
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musisi Independen di Purwokerto Melalui Hak Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Pelumas Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1538/PID.SUS/2014/PN.TNG)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang Tidak Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 706/Pid/B/2015/PN Bdg
• Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak mempunyai sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Tindakan Tidak Hati-Hati Pelaku Usaha dalam Menjalankan Usahanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Study terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/PDT.SUS-BPSK/2016)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-beli Online di lazada.co.id Berdasarkan Barang yang Tidak Sesuai Pemesananm Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Gas LPG yang Tidak Sesuai dengan Berat Bersih, Isi Bersih atau Netto dan Jumlah Hitungan Sebagaimana yang Dinyatakan dalam Label atau Etiket Barang Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 1456/Pid.B/2013/Pn.Bks
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Parkir yang Dikelola oleh PT Dinamika Mitra Pratama Jakarta Selatan Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2902 K/Pdt/2011)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Penerbangan dalam Hal Terjadi Kelebihan Kapasitas Penumpang (Over Capacity) Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Keracunan Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan BPSK Nomor 03/G/II/2016/BPSK.BDG
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Layanan Air dari PT. Aetra Air Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Putusan No. 006/A/BPSK-DKI/XII/2012)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kebugaran Celebrity Fitness berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 184k/PDT.SUS-BPSK/2016)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengunjung Objek Lokawisata Baturraden Apabila Ada Kerugian Akibat Rusaknya Barang yang Dititipkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Susu Formula yang Mengandung Bakteri Enterobacter Sakazakii dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2975 K/Pdt/2009 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi putusan nomor 317/PID.SUS/2014/PN.DPK)
• Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Cacat Tersembunyi di PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta No.002/A/BPSK-DKI/IX/2012
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kehilangan Kendaraan di Area Parkir Supermarket (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 358.K/PDT.SUS-BPSK/2014)
• Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Wadi’ah sebagai Konsumen Jasa Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum terhadap Pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Peter Says Denim Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Kelistrikan sebagai Konsumen atas Kerugian Akibat Biaya Administrasi dari Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi terhadap Putusan MA Nomor 773 K/PDT.SUS-BPSK/2015)
• Perlindungan Hukum terhadap Penonton sebagai Konsumen Jasa Hiburan Akibat Pembatalan Konser Musik oleh Pihak Promotor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen ojek online di PT. Go-Jek Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Sebagai Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 B/Pdt.Sus-Bpsk/2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Pt. Summit Oto Finance sebagai Pelaku Usaha Atas Tindakan Konsumen yang Melalaikan Kewajibannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 24/Pdt.G/Bpsk/2013/Pn.SKW Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di KPP Pratama Purwokerto)
• Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif dengan Media Lintah Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Purbalingga
• Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pemuda Kota Tangerang)
• Perlindungan Saksi Korban dalam Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual terhadap Anak (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)
• Perlindungan terhadap Barang Sitaan Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polda D.I Yogyakarta)
• Perselisihan sebagai alasan gugat cerai (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.1731/Pdt.G/2011/Pa.Ba)
• Persidangan yang Terbuka dengan Disiarkan Secara Langsung oleh Media Televisi (Studi Kasus Pembunuhan oleh Jesica Kumala Wongso)
• Pertanggungjawaban Australia atas Pencemaran Laut Timor akibat Tumpahan Minyak di Anjungan Minyak Lepas Pantai Montara
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM)
• Pertanggungjawaban pidana malpraktik medis yang dilakukan dokter dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia
• Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan 2658 K/PID.SUS/2015)
• Poligami (Studi Putusan PA Tangerang Nomor : 1226/Pdt.G/2015/PA.Tng)
• Poligami dalam Proses Cerai Talak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0594/Pdt.G./2016/PA.Wsb)
• Poligami dengan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2013/Pa.Tlm)
• Poligami karena Istri Tidak dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr.)
• Politik Kriminal Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Studi Upaya Penal di Kabupaten Banyumas)
• Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara dan Implikasinya terhadap Status Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas (Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas )
• Prostitusi Online Melalui Media Facebook Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:470/Pid.Sus/2014/PN.SMN)
• Putusan Verstek dalam Perkara Gugat Cerai yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bnr)
• Sengketa Kepegawaian Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penjatuhan Pisiplin terhadap PNS (Studi putusan Nomor: 04/G/2015/PTUN.JKT)
• Sengketa Perbatasan Wilayah Perairan antara China dengan Filipina menurut United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982 (Studi Kasus Putusan PCA Case No 2013-19 in the Matter of the South China Sea Arbitration)
• Sengketa Tata Usaha Negara antara Anggota Kepolisian Republik Indonesia Melawan Kapolda Sumatera Utara (Analisis Terhadap Surat Nomor Polisi Kep/271/Iii/2015 pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 78/G/2015/Ptun-Mdn)
• Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dari Jabatan Auditor (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 78/G/2015/PTUN-JKT )
• Sengketa tata usaha negara tentang pemberhentian kepala desa (Studi Putusan Nomor 06/G/2012/PTUN.SMG)
• Sengketa tata usaha negara yang berasal dari pemilihan kepala desa (pilkades) (Studi Putusan No. 42/G/2013/PTUN.SMG)
• Ta’lik Talak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2160/PDT.G/2016/PA.CLP)
• Taktik Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal (Studi Kriminalistik di Polresta Bekasi)
• Talak Ba’in Sughra (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 123/Pdt.G/2014/PA.JP.)
• Talak Raj’i(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor : 2528/Pdt.G/2014/PA.Pwt)
• Tanggung Jawab Majikan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Sopir (Tinjauan Yurisdis terhadap Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Krw )
• Tanggung Jawab Negara Atas Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik (Studi Tentang Kasus Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman Tahun 2011)
• Tanggung Jawab Negara dalam Tindakan Agresi Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Agresi Israel ke Lebanon Tahun 2006)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pelumas Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 291k/Pdt.Sus-Bpsk/2015
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tv Tabung Import terhadap Garansi dan Penyediaan Sparepart/ Suku Cadang Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Purwokerto
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Transportasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Kulon Progo)
• Tanggung Jawab Pengangkut dalam Angkutan Pedesaan Jalur 5B Sumbang di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha dalam Hal Terjadinya Pengambilan Sepihak Atas Kendaraan yang Menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kajian Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 01/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016)
• Tanggung jawab PT. Bhanda Ghara Reksa (persero) selaku penyedia jasa angkutan darat dalam pengangkutan pupuk apabila terjadi kesusutan dan kerusakan kantong produk pupuk ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Sophie Paris sebagai Pelaku Usaha dalam Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus– BPSK /2015 Berdasarkan Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggungjawab Pelaku Usaha Periklanan Atas Kerugian yang Diderita Konsumen Pengguna Jasa Iklan di Cv. Rumah Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Teknik pengungkapan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan
• Teknik Pengungkapan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax melalui Media Sosial (Studi Kajian Kriminalistik di Polres Purbalingga)
• Teknik Penyidikan dalam Perkara Cybercrime dalam Bisnis Online (Studi di Polres Banyumas)
• Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Aborsi Tidak Sesuai Ketentuan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap no.343/pid.sus/2014/PN clp)
• Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-Undang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 317/Pid. Sus/2013/PN. Njk)
• Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl)
• Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2140/Pid.B/2015/PN-Lbp/PB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 203/Pid.Sus/2016/PT-MDN)
• Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 14/PID.SUS/2016/PN.SGI)
• Tindak Pidana Menjual Satwa Langka yang Dilindungi Undang-Undang (Tinjauan Yuridis Putusan No. 277/Pid.Sus/2014/PN.BKS)
• Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2014/PN.Bil)
• Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 130/Pid.B/2015/PN.Clp)
• Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 41/Pid.B/2015/PN Clp)
• Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan matinya orang (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bnr)
• Tindak Pidana Penerbangan dalam Hukum Udara Internasional (Studi Tentang Kasus Penabrakan Gedung World Trade Center, New York City, USA, oleh Pesawat Sipil Komersial yang Dibajak oleh Teroris Tahun 2001)
• Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak Secara Bersama Sama yang Berakibat Matinya Orang Lain (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor:53/PID.Sus/2013/PN.Ung)
• Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 19-K/PM.II-10/AD/III/2016)
• Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Palsu Kependudukan dalam Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN Pti)
• Tindak Pidana Persetubuhan dengan Pembujukan terhadap Anak (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 61/PID.SUS/2015/PN. PWT.)
• Tindak Pidana secara Bersama–sama Menggadaikan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan dari Penerima Jaminan Fidusia (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga no. 117/Pid.Sus/2015/PN. Pbg)
• Tindak Pindana Penghinaan (Studi Putusan Nomor 131/PID.B/2015/PN/Tsm)
• Tinjauan Juridis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Turki terhadap Kelompok Minoritas Etnis Kurdi di Turki
• Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam di Kabupaten Bekasi
• Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota
• Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Film antara Rachmawati Soekarnoputri dengan PT Tripal Multivision Plus (Studi Putusan Nomor 499/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)
• Tinjauan yuridis atas kekerasan orang tua terhadap anak menurut KUHP dan undang-undang perlindungan anak ( Studi terhadap Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim)
• Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 406/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim.)
• Tinjauan Yuridis Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tanah Kavling di Perumahan Casa Grande Yogyakarta Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 72/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK)
• Tinjauan Yuridis Klaim Zona Ekonomi Eksklusif oleh Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Pulau Natuna Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Bencana oleh Negara Lain (Studi Pemberian Bantuan Negara Lain pada Saat Bencana Tsunami Aceh, Indonesia, 2004)
• Tinjauan Yuridis Pemberian Suaka Diplomatik Berdasarkan Asylum Case (ICJ Judgement 1950 – Columbia V. Peru)
• Tinjauan Yuridis Penarikan Kepala Perwakilan Diplomatik oleh Negara Pengirim (Studi Tentang Penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia sebagai Bentuk Protes Atas Penjatuhan Hukuman Mati Warga Negaranya Tahun 2015)
• Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
• Tinjauan Yuridis Pengelolan Keuangan Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
• Tinjauan Yuridis Strategi Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Bukopin Cabang Purwokerto
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bank terhadap Keamanan Dana Nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengangkut PT. Garuda Indonesia terhadap Pembatalan Tiket Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 331/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)
• Tinjauan Yuridis tentang Kasus Pengusiran Pencari Suaka di Australia pada Tahun 2014 menurut Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Negara atas Uji Coba Senjata Nuklir (Studi Kasus Uji Coba Senjata Nuklir Amerika Serikat di Kepulauan Marshall)
• Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Presiden dalam Memberhentikan Arcandra Tahar Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
• Tinjauan Yuridis terhadap Kredit yang Dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 59/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg
• Tinjauan Yuridis terhadap Parate Eksekusi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Studi terhadap Putusan Nomor 140/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel.)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
• Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Tindak Pidana Penggelapan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 88/Pid.B/2016/PN.Pwt)
• Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan e-Toll Card Mandiri dalam Pembayaran Jasa Jalan Tol Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
• Tinjauan yuridis terhadap penyitaan kekayaan debitur yang melakukan wanprestasi dalam putusan nomor 12/pdt.g/2013/pn.pwt
• Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Over Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (Studi terhadap Putusan Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Pwt)
• Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Terhadap Putusan Nomor 139/Pdt. G/2014/PN.Blb)
• Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 7/PID.Sus-TPK/2015/PN.SMG)
• Tuntutan ganti kerugian dalam hal terjadi error in persona (Studi Kasus Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel)
• Upaya Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Cybercrime yang Berkaitan dengan Pornografi dan Pornoaksi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Metro Bekasi)
• Urgensi Pengaturan Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia
• Visum ET Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Polres Kabupaten Purbalingga)
• Wanprestasi dalam Perikatan untuk Tidak Berbuat Sesuatu (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Clp.)

Tahun 2011

• Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Banding Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI)

Sumber:
https://unsoed.ac.id