Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum UNSRI

Referensi Judul Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Tahun 2021

• Akibat Hukum Kegagalan Pemenuhan Komitmen Terhadap Keabsahan Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 144/Pdt/2018/Pt.Btn)
• Akibat Hukum Terhadap Pihak Penerima Perjanjian Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembuatan Buku Tahunan Sma Negeri 14 Padang Angkatan 2017
• Analis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai
• Analisis Aspek Federalisme Dalam Penerapan Otonomi Daerah Di Indonesia
• Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1b Lahat
• Analisis Hukum Tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Bp Tapera)
• Analisis Masalah Terhadap Penerapan Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos Opzet) Dalam Pertimbangan Hakim
• Analisis Normatif Atas Masalah Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa Terhadap Regulasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Melalui Forum Wto
• Analisis Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Analisis Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Dihadiri Oleh Debitur
• Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention, 2007 (No. 188)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dan Pemerasan Video Dan Foto Pornografi Melalui Media Eletronik (Studi Putusan No. 128/Pid.Sus/2020/Pn Pwr Dan 5/Pid.Sus/2021/Pn Rtg)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah
• Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I
• Analisis Praktik Persona Non Grata Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik
• Analisis Putusan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana Oleh Pt. First Travel
• Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online ( Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/Pn.Plg Dan Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/Pn.Plg)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bbm Bersubsidi Jenis Solar
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 568/Pid.B/2019/Pn Plg Dan 939/Pid.B/2020/Pn Plg)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Sebagai Delik Aduan
• Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana
• Analisis Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Terhadap Prinsip Lex Loci Actus Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Beda Agama
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan
• Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memudahkan Perbuatan Cabul Yang Dijadikan Sebagai Mata Pencaharian
• Analisis Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Bagian Tubuh Hewan Langka Yang Dilindungi
• Asas Menyibak Tirai Perusahaan (Piercing The Corporate Veil) Pada Perusahaan Induk (Holding Company) Atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan
• Aspek Hukum E-Money Dalam Pembayaran Non-Tunai Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik
• Aspek Hukum Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing
• Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel
• Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)
• Aspek Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang
• Aspek Hukum Transportasi Jasa Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
• Aspek Yuridis Penghibahan Saham Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Check And Balances Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Muara Lakitan
• Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Yang Memuat Klausula Baku Force Majeure
• Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha
• Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/Pn.Plg Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan Pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092k/Pid.Sus/2019)
• Deponering Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Asas Opurtunitas
• Diskresi Pemerintah Di Bidang Pembiayaan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19
• Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No 316/Pid.B/2013/Pn.Dum Dan Putusan No 149/Pid.B/2013/Pn.Dps)
• Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyiraman Air Keras
• Disparitas Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn. Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/Pn. Pbu)
• Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Hakim)
• Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan
• Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan
• Efektivitas Relaksasi Pembayaran Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19
• Eksistensi Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
• Eksistensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Peraturan Perundang – Undangan Berdasarkan Pancasila
• Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Indonesia Dan Filipina
• Fungsi Lembaga Daluwarsa Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah ( Studi Kasus Putusan Nomor : 2976 K/Pdt/2015 )
• Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal
• Impilikasi Peaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Karyawan Dengan Sistem "Double Insurance" (Studi Pada Pt. Pusri Dan Pt. Pertamina)
• Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Di Bfi Finance Cabang Rajawali Palembang
• Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
• Implementasi General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt) Dalam Kasus Dumping Antara Indonesia Dan Uni Eropa
• Implementasi Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Kelas Ii Kayuagung Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kayuagung
• Implementasi Kewajiban Negara Berupa Positive Obligations Dalam Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia
• Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Palembang Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
• Implementasi Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Situs Kebudayaan Dalam Konflik Bersenjata Di Syria
• Implementasi Mengenai Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19
• Implementasi Pasal 20 Dan 22 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Terhadap Manusia Badut Di Kota Palembang
• Implementasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Selatan
• Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kesehatan Di Era New Normal Kota Palembang
• Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Bpn Kota Palembang
• Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
• Implementasi Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Terhadap Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bca Kantor Cabang Utama Palembang
• Implementasi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pt. Federal International Finance Saat Pandemi Covid-19 Di Jakarta Selatan
• Implementasi Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Satuan Reskrim Polres Lahat
• Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pt Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19
• Implikasi Fungsi Anggaran Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Dpr) Dalam Mengesahkan Apbn
• Implikasi Hukum Penggantian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Implikasi Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Leasing Masa Pandemi Covid-19
• Implikasi Pelaksanaaan Perjanjian Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid-19
• Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah
• Implikasi Yuridis Merger Bank Bumn Syariah Terhadap Persaingan Usaha Jasa Perbankan
• Itikad Baik (Bona Fides) Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Objek Tanah Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
• Kajian Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Indonesia
• Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan
• Kajian Viktimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang
• Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar
• Karakteristik Perjanjian Antara Pemilik Bisnis Dengan Selebgram Dalam Mempromosikan Suatu Produk Secara Online
• Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/Pn.Sng)
• Keabsahan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Pembuktian Perkara Pidana
• Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Menggunakan Akta Di Bawah Tangan
• Keadaan Memaksa (Force Majure) Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid - 19
• Keberlakuan Addendum Kontrak Lump Sum Pada Perjanjian Pemborongan Pemerintah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 Pk/Pdt/2007 Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 582/Pdt/Pn.Jak.Tim)
• Keberlakuan Hukum International Health Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak
• Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Dan Keonaran Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial
• Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19
• Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri Di Masa Pandemi Covid-19
• Kebijakan Pemerintah Menganggarkan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
• Kebijakan Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Terdampak Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Penyelesaian Dan/Atau Pengalihan Jaminan Atas Tanah
• Kedudukan Eksekutif Dan Legislatif Desa Dalam Pertanggung Jawaban Dana Desa Di Desa Sukabumi Kecamatan Cempaka Oku Timur
• Kedudukan Hukum Sertifikat Pra-Nikah Untuk Mencegah Tingginya Perceraian Dalam Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Diubah Dengan Uu No. 16 Tahun 2019
• Kedudukan Kejaksaan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang
• Kekuatan Barang Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2017/Pt .Dki)
• Kekuatan Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan
• Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Pada Gugatan Rekonvensi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 80/Pdt.G/2013/Pn.Plg)
• Kepastian Hukum Atas Tanah Sengketa Antara Suku Anak Dalam Dan Pt. Asiatic Persada (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2014/Pn.Mbn)
• Kepastian Hukum Hak Tanggungan Elektronik Dikaji Berdasarkan Und Ang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Kesahan Pencegahan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Endorsement Melalui Aplikasi Line@
• Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Melalui Konvensi Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women)
• Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Memeriksa Dokumen Ht-El Menurut Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2020
• Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor : Pol / 02 / Xii / 1995
• Kewenangan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Untuk Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sebagai Pengawas Jabatan Notaris
• Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri ( Studi Kewenangan Penetapan Berdasarkan Asas Sentralisasi Dan Otonomi Daerah)
• Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
• Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Teluk Jakarta
• Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia
• Komparasi Antara Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda Dan Putusan Pengadilan Nomor : 38/Pid.Sus￾Tpk/2016/Pn.Plg)
• Komparasi Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Konflik Anarkisme Pada Pembentukan Norma Hukum Baru Dalam Peraturan Daerah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kajian Perspektif Dahrendorf Dan Bakunin)
• Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Kuhp
• Korelasi Penerapan E-Tax Dalam Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
• Korelasi Status Kota Batam Sebagai Kawasan Khusus Dengan Pelaksanaan Perizinan Tertentu
• Larangan Pencalonan Diri Mantan Pengguna Narkotika Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/Puu-Xvi/2018)
• Maladministrasi Dan Tanggung Jawab Hukum Bupati Atas Pemecatan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Ogan Ilir
• Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Australia
• Mekanisme Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Sema Nomor 1 Tahun 2020
• Open Legal Policy Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia
• Pelaksanaan Asimilasi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Penegakan Hukum Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palembang
• Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjung Raja)
• Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah
• Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Pengadilan Negeri Klas 1a Palembang
• Pelaksanaan Hak Inisiatif Dprd Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
• Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Ogan Komering Ilir
• Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung
• Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota (Dlhk) Palembang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
• Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjung Raja
• Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri Oku Timur
• Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang
• Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana "Illegal Logging" Oleh Ppns Kehutanan Di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Palembang)
• Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
• Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang
• Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Palembang
• Pelaksanaan Renegosiasi Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dan Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam Dimasa Pandemi Covid-19
• Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat)
• Pelayanan Penggunaan Transportasi Jasa Kereta Api Terhadap Hak-Hak Penumpang Disabilitas Di Stasiun Kertapati Kota Palembang
• Pemanfaatan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) Dalam Bidang E-Commerce Bagi Negara Indonesia Di Kawasan Asean
• Pembatalan Pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Vendor Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19
• Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Investor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/Puu-V/2007
• Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Bengkulu
• Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik (Studi Kasus Putusan Hakim)
• Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Pada Pt. Semen Baturaja (Persero) Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat
• Pencantuman Klausula Eksonerasi Transportasi Melalui Sistem Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan(Bpkp)
• Penegakan Hukum Administerasi Tata Ruang Wilayah Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012
• Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Kota Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Speed Boat Di Perairan Banyuasin
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (Trafficking) Oleh Ibu Kandung Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial
• Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan Atau Contempt Of Court
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Kabupaten Musirawas Utara
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang
• Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian
• Penerapan Asas Non-Refoulement Dalam Refugee Convention Berkaitan Dengan Pengungsi Di Indonesia
• Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas Iakhusus
• Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Penerapan Pasal 833 Dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 24/Pdt.G/2011/Pn.Lmj)
• Penerapan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menyikapi Kasus Djoko Tjandra
• Penerapan Sanksi Pencabutan Surat Izin Mengemudi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Tanpa Cukai Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2013/Pn.Wnsb. Dan Putusan Nomor: 900/Pid.Sus/2018/Pn.Sda)
• Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jmb Dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jmb)
• Penertiban Izin Usaha Rumah Makan Di Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
• Pengaturan Hukum Pembentukan Perusahaan Induk (Holding Company) Sebagai Upaya Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia
• Pengaturan Hukum Penggunaan Letter Of Credit Sebagai Cara Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Batubara
• Pengaturan Hukum Transportasi Angkutan Multimoda Di Indonesia
• Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
• Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia
• Pengawasan Terhadap Kegiatan Tambang Batubara Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
• Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hak Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan ( Putusan No.51/Pdt.Q.S/2018/ Pnkdi)
• Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
• Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)
• Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Sebagai Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pid.Sus/2019)
• Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Dana Bantuan Covid-19
• Penjatuhan Sanksi Pidana Dari Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Teori Pemidanaan (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2018/Pn Bkt Dan Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2020/Pn Mbn )
• Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Pandemi Covid-19
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Bni Griya Di Masa Covid 19 Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Banten Cabang Palembang
• Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada Pt Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo
• Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Penyelesaian Sengketa Kepailitan Oleh Debitur Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perjanjian Musyarakah
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Repurchase Agreement (Repo) Antara Perusahaan Emiten Dan Investor Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Bapmi)
• Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias
• Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
• Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembimbingan Dan Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Mendapat Program Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
• Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai
• Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Palembang
• Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Prabumulih
• Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19
• Peran Kepala Desa Musi Banyuasin Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Peranan Institusi Wajib Lapor Sebagai Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang
• Peranan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Pengawasan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
• Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim
• Peranan Penyidik Pajak Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Di Wilayah Palembang
• Peranan Ppns Kppbc Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal Di Palembang
• Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana Di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku
• Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Eksistensi Hukum Syariah
• Perlindungan Hukum Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Bagi Anak Angkatnya Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Go-Food Melalui Aplikasi Berbasis Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Counter Handphone Dalam Perspektif Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Unit Apartemen Dalam Kajian Status Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten Youtube Atas Tindakan Plagiat Oleh Orang Lain Untuk Tujuan Komersial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Bensu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi
• Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online Kendaraan Sepeda Motor Dikaji Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Pemilik Kamera Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Dengan Penawaran Online
• Perlindungan Hukum Seni Tari Gending Sriwijaya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari Pemerkosaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Vaksin Palsu
• Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kendaraannya Diambil Paksa Oleh Perusahaan Leasing
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pt. Grab Teknologi Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 2865 K/Pid.Sus/2017 Dan Putusan Nomor 93 K/Pid.Sus/2018)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Alat Kesehatan Di E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tv Kabel Sehubungan Dengan Perubahan Paket Layanan Oleh Pihak Pemilik Tv Kabel Berdasarkan Undang_Undang No. 8 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor (Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksepsi Error In Persona Yang Diajukan Debitur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 473/Pdt.G/2015/Pn Sgr)
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Internet
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Mandiri Pada Masa Covid-19 Dikaitkan Dengan Kewajiban Membayar Kredit Usaha Rakyat
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Pt Asuransi Jiwasraya
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Studi Putusan Nomor : 226/Pdt.G/2019/Pn.Dps Dan Putusan Nomor : 244 /Pdt. G / 2019/ Pn. Bpp)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Penyebaran Identitas Melalui Media Sosial
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Terkait Waktu Kerja Pasca Berlakunya Permenaker No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Menaker No.M/3/Hk.04/Iii/2020
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional Dari Pemotongan Pembayaran Gaji Pada Masa Pandemi Covid-19
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Perceraian (Studi Putusan No. 395/Pdt.G/2019/Pa.Llg)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 244/Pid./2013/Pt.Smg Dan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/Pn.Bgr)
• Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Verbal Bullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Pasien Covid-19
• Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Tindak Kejahatan Diluar Negeri (Studi Kasus Reynhard Sinaga)
• Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)
• Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Obat Yang Di Jual Di Luar Apotek
• Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengedaran Psikotropika Diazepam Oleh Penjual Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Nomor.800/Pid.Sus/2019/Pn Pdg.)
• Pertanggungjawaban Hukum Jasa Penilai Publik Terhadap Laporan Penilaian Di Tolak Dalam Kegiatan Menilai Jaminan Properti
• Pertanggungjawaban Negara Kesejahteraan Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata
• Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Karyawan Yang Di Phk Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Jo Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 218/Pid-Sus-Anak/2014/Pn.Sbg Dan Putusan Nomor : 23/Pid-Sus-Anak/2018/Pn.Gpr )
• Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mre Dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pky)
• Pertanggungjawaban Pidana Bupati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dengan Hasil Dari Penyalahgunaan Narkotika
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Barang Blackmarket Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online Anak Di Bawah Umur
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Lift Di Bpkd Kota Palembang (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Swasta Pada Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal(Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/Pn.Tng)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Pn Jepara No: 62/Pid.Sus/2018/Pn Jpa. Dan Putusan Pn Pati No: 183/Pid.Sus/2018/Pn Pti.)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembakaranhutan (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/Pn Kag) Dan (Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2015/Pn.Sky)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Minuman Keras (Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn.Pbl Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/Pn.Amb)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.B/2019/Pn.Kba)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengakutan Hasil Hutan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Putusan Nomor 05 Pid.Sus/2019/Pn Mna)
• Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Ojek Online Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
• Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pada Tindak Pidana Pencopetan Di Pasar
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Perusakan Fasilitas Umum (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg Dan No. 86/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alutsista Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 363 K/Mil/ 2017)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Cyber Crime Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keselamatan Ketenagalistrikan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 218/Pid.B/2014/Pn.Bdw)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1524/K/Pid.Sus/2015)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Terhadap Putusan Nomor. 259/Pid.Sus/2015/Pn.Plg Dan Putusan Nomor. 14/Pid.Sus/2016/Pn.Kng)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Suara (Studi Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/Pn.Bjm)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Pada Masa Pacaran (Studi Putusan Nomor 159/Pid,B/2019/Pn.Pkj Dan Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Dps)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum Dan Perumahan Di Kabupaten Muara Enim
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Percobaan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/Pn.Jjkt.Sel)
• Pertanggungjawaban Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Di Kota Palembang
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pada Financial Tecnology (Fintech)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Penhinaan Di Sosial Media (Studi Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2018/Pn.Pdl Dan Nomor 58/Pid.Sus/2019/Pt.Dki)
• Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Predicate Crime-Nya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Di Wilayah Kota Palembang)
• Pertimbangan Hakim Pada Keterangan Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
• Perubahan Sistem Penahanan Di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.Hh.Pk.01.01.01-04
• Perubahan Status Hukum Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Yayasan Rona Pangkalpinang Menjadi Pt. Rona Permata Bunda)
• Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Pembunuhan Berencana Secara Bersama -Sama ( Studi Kasus Putusan Nomor : 502/Pid.B/2015/Pn.Plg )
• Politik Hukum Pidana Dalam Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Ditinjau Melalui Perma No.3 Tahun 2017)
• Politik Hukum Pidana Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Problematika Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim
• Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan
• Prosedur Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara
• Prosedur Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Milik Negara Di Wilayah Asia Tenggara
• Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah Pt. Pegadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19
• Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Desa Mengulok Ogan Komering Ulu Dalam Perspektif Hukum Islam
• Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19
• Studi Komparasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015
• Studi Perbandingan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Zina (Over Spell) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
• Studi Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas
• Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Palembang)
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Sumatera Selatan
• Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Konsumen Terkait Refund
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Bawaan Penumpang Dalam Angkutan Laut Terkait Dengan Klausula Baku
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengiriman Barang Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
• Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penumpang Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015)
• Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital
• Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Studi Putusan Hakim No 16/Pid.B/2015/Pn Labuha Dan No 2/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Batang
• Tindakan Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Single Parent (Orang Tua Tunggal) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Rutan Klas I Palembang)
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Masa Pandemi Covid-19
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter
• Tinjauan Kriminologis Eksploitasi Anak Sebagai Kurir Jual Beli Narkotika
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Dikota Lubuklinggau)
• Tinjauan Pernikahan Adat Semende Parbiye Dalam Prespektif Komplasi Hukum Islam (Studi Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)
• Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Di Kota Palembang
• Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak ( Studi Putusan Hakim )
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Front Pembela Islam (Fpi) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Dalam Perspektif Hukum Tata Negara
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor 38/Pid.Sus Anak/2019/Pn Bta & Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2019/Pn Skw)
• Tinjauan Yuridis Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Dengan Unsur Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 7/Pk/Pid/2016 Dan Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/Pn Mii)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan
• Transaksi Tanah Adat Di Desa Tebat Benawah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam
• Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (Dp3a Sum-Sel) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19
• Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 Pk/Pid.Sus/2009)
• Upaya Hukum Pihak Perbankan Dalam Penyelamatan Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pt Bank Btpn Tbk Cabang Palembang
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
• Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok ( Tawuran ) Diwilayah Hukum Polrestabes Palembang
• Upaya Kepolisian Resor Empat Lawang Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal
• Upaya Kepolisian Resort Lubuklinggau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
• Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Perpajakan (Tax Crime) Terhadap Aset Wni Di Negara Swiss Melalui Ratifikasi Treaty Mutual Legal Assistance (Mla) Ri-Swiss
• Upaya Penanggulangan Street Crime (Pencurian Dengan Kekerasan) Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran Di Kota Palembang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
• Upaya Pencegahan Pencurian Dengan Pemberatan Di Tengah Situasi Pandemi Covid-19 Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir
• Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perkelahian Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Oku Selatan)
• Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Media Kartu Kredit Di Wilayah Polrestabes Palembang
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi Online Chat Di Kota Palembang
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Di Eksploitasi Secara Ekonomi
• Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Upaya Memperkuat Hak-Hak Sipil Masyarakat Ditinjau Dari International Convenant On Civil And Political Right (Iccpr)

Tahun 2020

• Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambatan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum
• Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Buku Tabungan Dan Kartu Atm Yang Ditawarkan Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tidak Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kecamatan Pulau Rimau
• Akibat Pemanfaatan Mata Uang Virtual Sebagai Alat Pembayaran Pada Layanan Overstock.Com Oleh Konsumen Indonesia
• Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah
• Analisis Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Gugatan Konpensi Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn Kdi)
• Analisis Hak Prerogatif Presiden Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang Presiden Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
• Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Kreditur Yang Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012
• Analisis Kriminolgis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Di Lindungi
• Analisis Pembatalan Pengampuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Penetapan: Nomor.666/Pdt/P/2005/Pn.Jkt.Tim)
• Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak
• Analisis Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Berbasis Syariah Dengan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Analisis Perizinan Becak Bermotor Sebagai Sarana Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang
• Analisis Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Oleh Pt Tirta Investama Dan Pt Balina Agung Perkasa (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-I/2016)
• Analisis Perjanjian Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191k/Pdt/1984)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Hakim)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakukan Anggota Tni (Studi Putusan Nomor: 220-K/Pm.Iii-12/Ad/Xi/2010/Pm.Surabaya)
• Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160k/Pdt/Sus-Hki/2019 Mengenai Sengketa Merek Antara Merek Novec Dengan Merek Novec1230
• Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti (Studi Putusan No 463/Pid.B/2019/Pn/Jkt Se;)
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 14/Pdt.G/2013 Mengenai Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan No.7/Pdt.G/2014/Pn.Pbm)
• Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Permasalahan Penyelesaian Hak Pensiun (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 158/Pdt.Sus-Phi/2015/Pn.Bdg)
• Analisis Putusan Bebas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.20/Pid.Sus.Anak/2017.Pn.Kbu)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat
• Analisis Putusan Hakim: Lepas Dari Segala Tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Analisis Putusan Komisi Pegawai Persaingan Usaha Nomor 23 Kkpu-1/2016 Atas Perjanjian Yang Di Larang Pt. Tirta Investama Dan Pt. Balina Agung Perkasa Terhadap Pt. Tirta Fresindo
• Analisis Putusan Pengadilan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tergugat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3053 K/Pdt/2012
• Analisis Saham Sebagai Objek Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Utang Piutang
• Analisis Terhadap Pembatalan Merek Dagang Terkait Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Analisis Tindakan Notaris Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Terhadap Tanah Yang Bemasalah (Studi Kasus Putusan Nomor 05./Pdt.G/2015/Pn.Llg)
• Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Kreditur (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2017/Pn.Plg)
• Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Anak
• Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor. 172/Pdt.G/2015/Pa.Mdo
• Analisis Yuridis Terhadap Perjudian Online Poker Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Asas Pembebasan Tanggung Jawab Hukum (Acquit Et De Charge) Direksi Atas Kesalahan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas
• Aspek Hukum Mitigasi Sampah Ruang Angkasa Ditinjau Dari Rezim Kedaulatan Negara Indonesia Di Ruang Angkasa
• Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
• Aspek Hukum Pidana Dalam Perkawinan Halangan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kuhp ( Studi Putusan Pn Nomor 729/Pid.B/2014/Pn.Tng )
• Aspek Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi Di Internet
• Dampak Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Pulau Batam, Bintan Dan Karimun Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendaraan
• Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu
• Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Perdagangan Narkotika
• Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang
• Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan
• Dualisme Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan Devisa Negara (Kajian Hukum Ketenagakerjaan)
• Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Mengawasi Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli
• Efektivitas Pengusahaan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang Melalui Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pt. Indosuma Putra Citra)
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Palembang
• Eksekusi Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Indonesia
• Eksistensi E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xv/2017
• Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kota Kayu Agung Dikelurahan Cinta Raja Dikaitkan Dengan Legalitas Pecatatan Perkawinan
• Fungsi Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
• Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
• Implementasi Hak Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga Terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas I Palembang
• Implementasi Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah Di Kota Palembang
• Implementasi Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Antara Pt. Gisi Palembang Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pembangunan Mall Palembang Icon
• Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Implikasi Perkawinan Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Implikasi Putusan Badan Pengawas Pemilu Yang Final Dan Mengikat Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terkait Penerapan Kerugian Negara Secara Nyata Terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaandi Provinsi Sumatera Selatan Dan Pengadilan Negeri Palembang
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kajian Yuridis Pelarangan Pencatatan Logo Apkomindo Cipta Perseorangan Dalam Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 919 K/Pdt.Sus-Hki/2018)
• Kajian Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia
• Keberadaan Minimarket Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi Dan Label
• Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polda Sumsel Melalui Aplikasi Berbasis It (Teknologi Informasi) “Polisi Wong Kito”
• Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)
• Kedudukan Hukum Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bp3tki) Palembang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking
• Kedudukan Hukum Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Kedudukan Hukum Hibah Suami Isteri Dalam Kajian Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasca Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Kedudukan Hukum Sertifikasi Penagihan Utang Piutang Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
• Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan Dalam Hal Perkawinan
• Kegunaan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang
• Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan
• Kesahan Perjanjian Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Secara Di Bawah Tangan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.G/2014/Pn.Blg Dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 461/Pdt.G/2017/Pn.Smg)
• Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah
• Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Hak Wara Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan)
• Komparasi Struktur Hukum Pengabdian Pekarangan (Hak Servituut) Ditinjau Dari Hukum Perdata Barat Dan Hukum Adat
• Komparasi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum
• Kompensasi Bagi Penumpang Pesawat Udara Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Penerbangan Domestik
• Konsep Keadilan Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Pandangan Richard Allan Posner)
• Konstruksi Hukum Tanah Sebagai Objek Jaminan Di Pegadaian
• Korelasi Penerapan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
• Kualifikasi Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kerugian Keuangan Negara Menurut Putusan Hakim
• Legal Standing Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
• Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor
• Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Polsek Belitang
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kota Palembang
• Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika
• Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang
• Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Pelaksanaan Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Kayu Agung
• Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah Di Bank Sumsel Babel
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Di Desa Kayuara Batu Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim
• Pelaksanaan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor.02/Pdt.P/2011/Pa.Smi)
• Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
• Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Akibat Kecelakaan Kapal Di Pelabuhan Tanjung Api-Api
• Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Kelistrikan Terhadap Pemadaman Listrik Oleh Pt.Pln (Persero)
• Pelaksanaan Pemeriksaan Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Audio Visual Jarak Jauh Berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Palembang
• Pelaksanaan Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Yang Bermasalah Di Pt. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kota Palembang
• Pelaksanaan Perkawinan Adat Tionghoa Suku Hokkien Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Palembang
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Di Pdam Tirta Musi Palembang
• Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kota Palembang
• Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulanagan Kejahatan Di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang
• Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Panti Sosial Bodronoyo Palembang
• Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang
• Pelaksanaan Standar Penentuan Upah Minimum Kota Palembang
• Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Kasus : Pengambilalihan Kontrol Ruang Udara Indonesia Dari Singapura)
• Pelanggaran Pendaftaran Merek Dengan Memodifikasi Merek Lain Di Tinjau Dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Analisis Putusan No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt.Pst)
• Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Istri Menggugat Cerai Suami Di Pengadilan Agama
• Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk Yang Memiliki Indikasi Public Domain (Studi Kasus Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak Berdasarkan Cacat Tersembunyi Pada Objek Jual Beli
• Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Presidensial Yang Multipartai
• Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang
• Pemberian Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Ogan Ilir
• Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Prabumulih
• Pemberian Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dikaitkan Dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah
• Pemberian Remisi Kepada Narapidana Perempuan Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Ii A Palembang
• Pembinaan Terhadap Residen Kasus Narkotika Di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palembang
• Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Palembang
• Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Peserta Didik Dalam Memperoleh Mata Pelajaran Agama (Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Di Kecamatan Gelumbang)
• Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Pekerja Tidak Bersedia Di Mutasi (Analisis Putusan No.91/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Pbr)
• Pencegahan Kejahatan Di Bidang Perbankan Melalui Audit Investigatif
• Penegak Hukum Terhadap Mucikari Di Wilayah Patok Besi (Studi Kasus Polsek Lubuk Linggau)
• Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Pada Tindak Pidana Pengunduhan Konten Pornografi
• Penegakan Hukum Pidana Bagi Pemilik Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial
• Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pangan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Replika Senjata Api (Airsoft Gun)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Lurah Sebagai Pejabat Pemerintah
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Palembang
• Penegakan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang (Studi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)
• Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada Pt. Transportasi Jakarta
• Penerapan Masa Penahanan Terhadap Anak Pada Proses Pemeriksaan Perkara Di Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang)
• Penerapan Novasi Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Di Pt. Bank Mandiri Persero Tbk
• Penerapan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Analisis Putusan Pengadilan No.1790/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Dan No.398/Pid.Sus/2017/Pn.Plg)
• Penerapan Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Partai Politik (Studi Kasus Putusan No. 1834/Pid.B/2018/Pn.Plg)
• Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Palembang
• Penerapan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Di Kabupaten Ogan Komering Ilir
• Penerapan Pidana Dalam Putusan Hakim Yang Berbeda Dengan Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Hakim)
• Penerapan Pidana Denda Dalam Penyelesaian Kerugian Negara Di Bidang Perpajakan ( Studi Putusan Hakim )
• Penerapan Prinsip Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Suatu Bangsa (The Right Of Self Determination Of A Nation): Studi Kasus Negara Bagian Kashmir, India
• Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar Kota Palembang
• Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Juncto Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Kartu Kredit (Studi Putusan No.922/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur Dari Rutan
• Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Sebagai Aplikasi Keterbukaan Informasi Berbasis Teknologi Dalam Pencegahan Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court)
• Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
• Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik (E-Catalogue) Di Dinas Kesehatan Kota Palembang
• Pengaturan Kebijakan Kekayaan Intelektual Tiongkok Terhadap Komitmen Di World Trade Organization
• Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Negara-Negara Tepi Laut Cina Selatan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982
• Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Di Kota Palembang
• Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia
• Penjatuhan Putusan Lepas (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Menurut Putusan Hakim Nomor : 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng
• Penjatuhan Sanksi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020.Pn.Kpn)
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk Dan Putusan Nomor : 333/Pid.Sus/2017/Pn.Pb)
• Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Ogan Ilir
• Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan Negara Cabang Palembang
• Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Objek Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Mandiri Sudirman Palembang
• Penyelesaian Sengketa Pencemaran Minyak Berasal Dari Penambangan Lepas Pantai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (Kasus Kilang Minyak Montara 2009-2019)
• Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan)
• Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia ( Lapspi )
• Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Menanggulangi Perdagangan Satwa Langka Kukang Di Kota Palembang
• Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
• Peran Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menanggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi Batas (Overstaying) Narapidana Dirumah Tahanan
• Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Ogan Ilir
• Peranan Kepolisian Sektor Penukal Abab Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Aset Milik Negara
• Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Oditurat Militer I-05 Palembang
• Peranan Pembimbing Kemasyakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Kota Palembang Dalam Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Klien Pemasyarakatan
• Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang
• Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Atas Penyebaran Yang Dilakukan Oleh Situs Lk21
• Peranan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hak (Upah) Antara Pekerja Dan Pengusaha
• Peranan Pt Pos Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Meterai Palsu
• Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Palembang
• Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Pengembalian Aset Kasus Korupsi
• Perjanjian Lisan Menjual Tanah Harta Bersama Yang Dilakukan Oleh Suami Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg.: 2691 Pk/Pdt/1996
• Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015
• Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Nasari Dari Penggunaan Nama Badan Hukumnya Oleh Pihak Ketiga
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri Yang Mengalami Kerugin Karena Tindakan Card Trapping Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt.Sus/2011
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Pinjaman Pada Pinjaman Berbasis Online (Peer To Peer Lending) Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Pengantar Bbm Dalam Perjanjian Jual Beli Bbm Melalui Layanan Go-Pertamina
• Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Dan Perundang-Undangan Indonesia
• Perlindungan Hukum Konsumen Layanan Jasa Titip Online Terhadap Cacat Barang Yang Diterima
• Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Penerapan Pasal 15 Ayat 2 Dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Hal Kreditur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/Puu-Xvii/2019
• Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)
• Perlindungan Hukum Pembeli Ditinjau Dari Beralihnya Hak Milik Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sah Dalam Hak Asuh Tunggal (Sole Custody) Pasca Perceraian Orang Tua
• Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket Di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Dilihat Dari Perlindungan Varietas Tanaman Dan Pelepasan Tanaman
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Normatif Pekerja Outsourcing
• Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Korban Kejahatan Asusila Di Media Massa 2020
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Benda Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Layanan Aplikasi Ovo Sebagai Alat Pembayaran Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan
• Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Justice Collaborator Narkotika
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Telah Memberikan Persetujuan Tindakan Kedokteran Atas Kelalaian Dokter Dalam Praktik Kedokteran Di Rumah Sakit
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Pembatalan Penerbangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391k/Pdt/2011)
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Kayu Khas Palembang Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat Atas Kerugian Karena Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Menular
• Perlindungan Hukum Yang Proporsional Bagi Perusahaan Rintisan (Startup) Dan Konsumen Dalam Sistem Hukum Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Di Indonesia
• Perlindungan Konsumen Terhadap Kehilangan Bagasi Di Bandara Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Pdt/2013)
• Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Teori Asas Kepastian Hukum Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
• Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Terrorism
• Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Anak Dan Harta Yang Timbul Dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/Pa.Yk)
• Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Rumah Asal Api Terhadap Rumah Yang Terbakar Di Kota Palembang
• Pertanggungawaban Pidana Terhadap Pelaku Money Politic
• Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara
• Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar
• Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa
• Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Atas Kerugian Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Rumah
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Hakim)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Hakim)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar/ Illegal Logging (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plg Dan Putusan Nomor: 151/Pid.B/Lh/2018/Pn.Plg )
• Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Dalam Kecelakaan Kapal
• Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemalsuan Barang Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 459/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian Pada Korban
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemesanan Fiktif Transportasi Online (Studi Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/Pn Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perangkat Telekomunikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tndak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bbm Secara Ilegal
• Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Bahan Baku Rupiah Dalam Pembuatan Uang Palsu
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur ( Studi Putusan Hakim )
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Menurut Hukum Positif Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Putusan Hakim)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tni Yang Melakukan Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Nomor 14-K/Pm.I-01/Ad/I /2016 Dan Putusan Nomor 34–K/Pm.I-02/Ad/Ii/2019)
• Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg)
• Pertangunganjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental
• Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Warga Negara Asing Terpidana Narkotika
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Obat Aborsi Di Media Online Secara Ilegal (Studi Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/Pn.Sgn)
• Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penipuan Oleh Pengurus Panti Asuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut
• Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim)
• Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak
• Praktek Monopoli Penetapan Harga Sepeda Motor Jenis Skuter 110 – 125 Cc Oleh Pt. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dan Pt. Astra Honda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-Kppu/2019)
• Problematika Hukum Pelayanan Jasa Publik Angkutan Mahasiswa Di Universitas Sriwijaya
• Problematika Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Palembang
• Problematika Sistem Labour Market Flexibility Yang Dapat Menghambat Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan Pekerjaan
• Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Di Polres Kota Palembang
• Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• Sistem Pemberian Jujur Dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
• Sita Revindikasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 315/Pdt/G/2007/Pn.Jkt.Pst)
• Strategi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pada Pt.Pupuk Sriwidjaya Palembang
• Studi Komparasi Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Pasal 281 Ayat (1) Kuhperdata, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mk No.46/Puu-Viii/2010
• Studi Putusan Hakim Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi
• Studi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bms, Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2017/Pn Kbu Dan Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)
• Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dengan Visa Kunjungan
• Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Hukum Penjual Kosmetik Dari Luar Negeri Tanpa Izin Edar Yang Diperdagangkan Melalui Instagram
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Penghadap
• Tanggung Jawab P.T Kereta Api Indonesia (Kai) Yang Menabrak Mobil Di Perlintasan Kereta Api
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pjphp) Pasca Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018
• Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Sistem Zonasi Pendidikan Ditinjau Dari Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Di Kota Prabumulih)
• Tanggung Jawab Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Kecelakaan Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• Tanggung Jawab Pt. Kereta Api Indonesia Terhadap Keterlambatan Penumpang
• Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum
• Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lahat
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Empat Lawang
• Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
• Tinjauan Yuridis Tentang Ajakan Bersetubuh Melalui Short Message Service (Sms) (Studi Putusan 393/Pid.B/2014/Pn/Pdg)
• Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Hasil Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin Dan Akibat Hukum Yang Menyertai-Nya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/Pn.Kdl)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga
• Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Di Kabupaten Lahat
• Upaya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang
• Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang)
• Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang
• Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tahun 2019

• Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau Incest Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
• Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gadai
• Analisis Hak Tanggungan Yang Objeknya Dalam Proses Sengketa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2301 K/Pdt/2007)
• Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan Yang Memenuhi Unsur "Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat"
• Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)
• Analisis Jaminan Gadai Dalam Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata
• Analisis Kecakapan Subjek Hukum Dalam Transaksi Secara Online Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Uu Ite
• Analisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Sengketa Leasing Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Bpsk Nomor 02/Pts-Bpsk/Bk/Iv/2013)
• Analisis Kerjasama Internasional Ri Dan Unicef Dalam Program Manajemen Berbasis Sekolah Tahun 2011-2015
• Analisis Kewenangan Pengadilan Dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Klausula Baku Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Analisis Objek Jaminan Resi Gudang Jika Objek Jaminannya Musnah (Studi Pasal 15 Undang-Undang Nompr 9 Tahin 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)
• Analisis Pasal 1464 Kuhperdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Panjar Skripsi Diajukan Sebagai
• Analisis Pelaksanaan Kerjasamaantara Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggaudengan Inspektorat Kota Lubuklinggau Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Pt Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015)
• Analisis Penerapan Hubungan Kewenangan Antara Dprd Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
• Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/Pn Mtw (Migas) Dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/Pn Plk)
• Analisis Penetapan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kuhperdata (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 80/Pdt.P./2018/Pn.Jkt.Brt)
• Analisis Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah
• Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/Pa.Sit)
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Pilot Pesawat Terbang Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Terbang (Studi Putusan Nomor. 65 -K / Pm.Ii-10 / Ad / Xi / 2012)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012)
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/Pn.Sby)
• Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Yang Telah Dibatalkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 353 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2017/Pn.Btm)
• Analisis Putusan Judex Juris Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2238 K/Pid.Sus/2013)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Dewasa Sebagai Syarat Kawin Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/Puu-Viii/2010 Dalam Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Putusan Pengadilan Nomor Put/25-K/Pm-04/Ad/Ii-2010 Tentang Anggota Tni Yang Melakukan Perkawinan Ganda
• Analisis Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang
• Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata
• Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Pasal 87 Ayat 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) Kepada Pns Pelaku Tindak Pidana
• Analisis Tentang Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Analisis Terhadap Alat Bukti Yang Telah Digunakan Pada Perkara Sebelumnya Dan Dipakai Kembali Untuk Membuktikan Perkara Pidana Pada Tersangka Lain (Studi Kasus Pn_Jkt.Sel_2017 Pid. Pra_97)
• Analisis Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Presiden Di Media Sosial
• Analisis Yuridis Atas Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 544 K/Pid.Sus/2016)
• Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan ( Studi Kuhp Dan Kuhp Militer )
• Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Airsoft Gun (Studi Putusan No.15/Pid.B/2013/Pn.Parepare)
• Analisis Yuridis Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor.0211/Pdt.P/2013/Pa.Btl)
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Cracking
• Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I Di Kota Palembang (Study Putusan : 2015/Pid.Sus/2017/Pn.Plg, 1513/Pid.Sus/2018/Pn.Plg Dan 1970/Pid.Sus/2018/Pn Plg)
• Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/Pn Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/Pn.Psp, Dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/Pn/Spt)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Oleh Dokter
• Aspek Kriminogen Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga
• Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Badan Narkotika Nasional Lubuklinggau)
• Aspek Kriminologis Pembayaran Di Tempat Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Ogan Ilir
• Aspek Kriminologis Terhadap Juru Parkir Sebagai Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Palembang
• Conditional Final And Binding Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
• Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia
• Efektivitas Pembayaran Denda Tilang Melalui Bank Bri Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Ogan Ilir
• Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang
• Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Palembang)
• Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
• Gugatan Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/Pa.Lmj)
• Gugurnya Penuntutan Pidana Sehubungan Dengan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak
• Hak Anak Angkat Terhadap Harta Tunggu Tubang Di Masyarakat Hukum Adat Semendo
• Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk Menjadi Kepala Daerah
• Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Implemeentasi Pasal 15 Pkpu Nnomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Studi Di Kpu Kota Palembang)
• Implementasi Asean Convention On Counter Terrorism (Acct) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara
• Implementasi Hak-Hak Tahanan Dirumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang
• Implementasi Pasal 44 Kuhap Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas 1 Palembang
• Implementasi Pengawasan Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Putusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana
• Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Terhadap Legalitas Angkutan Online Di Kota Palembang
• Implementasi Sema No 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang
• Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Dikabupaten Ogan Ilir
• Implikasi Hak Warga Negara Asing Memdapatkan Kartu Tanda Penduduk Dalam Sisitem Administrasi Kependudukan Di Indonesia
• Implikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) 2003 Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
• Implikasi Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Di Koperasi Karyawan Pusri
• Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2015 /Pn Ktp Dan Putusan Nomor: 122/Pid.Sus/2016/Pn Stb)
• Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Kajian Hukum Internasional Terkait Dengan Hostis Humani Generis Pada Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar
• Kajian Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Di Sumatera Selatan
• Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban
• Kajian Hukum Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia
• Kajian Hukum Tentang Praktek Dan Permasalahan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pasca Penerapan Sistem Pemilihan Langsung
• Keadaan Sulit (Hardship) Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Mengakibatkan Kegagalan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual
• Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Gratifikasi Dalam Hubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi
• Kebijakan Non-Penal Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Cyber Bullying
• Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara Asean Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ham Internasional
• Kedudukan Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017)
• Kedudukan Pekerja/Buruh Outsourcing Dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Berkaitan Dengan Berakhirnya Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
• Kedudukan Sertifikat Tanah Yang Telah Terbit Tetapi Belum Memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah
• Kejahatan Skimming (Pemindahan Data) Dimesin Atm Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)
• Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kekuatan Hukum Klausula Hak Kreditur Menjual Sendiri Dalam Akta Fidusia
• Kekuatan Mengikat Janji Kampanye Oleh Calon Gubernur (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 278/Pdt.2016.Pt.Dki)
• Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Dan Waarmerking Oleh Notaris
• Kewajiban Hukum Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain Oleh Perusahaan Grup Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Kewajiban Pemerintah Indonesia Terkait Dengan Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional
• Kewenangan International Criminal Court Dalam Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Pasca Fact Finding Report Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/Hrc/39/Crp.2
• Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pengaturan Syarat Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya Pada Calon Pemilih Pada Pemilihan Umum
• Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pa. Kras)
• Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal Dari Pengurus (Fungsionaris) Partai Politik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 30/Puu/Xvi/2018)
• Legalitas Uang Elektronik Sebagai Alat Bayar Di Indonesia
• Noodweer Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)
• Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Perkawinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Kuang Dalam Barat Dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan)
• Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas I Pakjo Palembang
• Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang
• Pelaksanaan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Keagenan Pada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Palembang
• Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Kepolisian Sektor Penukal Abab
• Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Antara Bidan Dan Pasien Pengguna Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Di Bidan Praktek Mandiri Mawar Kabupaten Kerinci
• Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)
• Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Isterinya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pembatasan Fungsi Sosial Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah
• Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik
• Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
• Pemberian Akulumasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyaraktan Kelas 1 Merah Mata Palembang
• Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sopir Taksi Online
• Pembinaan Keagamaan Berbasis Pesantren Bagi Narapidana Penyalah Gunaan Pengedaran Narkotika Di Lembaga Kelas Iii Banyuasin
• Pembinaan Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Lubuklinggau
• Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanaan Oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil Di Wilayah Hukum Sumatera Selatan
• Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Tim
• Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus
• Penegakan Hukum Becak Bermotor (Bentor) Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Diwilayah Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan
• Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Rindam Ii Sriwijaya
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 204 Kuhp Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Oplosan (Studi Di Polresta Palembang Dan Polres Banyuasin)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemburuan Liar Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (A) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Ogan Ilir
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengendara Kendaraan Online
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Di Kabupaten Bangka
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Gritifikasi Kepada Oknum Kepolisian (“Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn”)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (20/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Plg)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Karcis Bus Trans Musi (Studi Di Polresta Palembang)
• Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung)
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
• Penegakan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Bupati Ogan Komering Ilir
• Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amoniak Oleh Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang
• Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Lumba-Lumba Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
• Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Suatu Studi Kasus)
• Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.B/2013/Pn.Tpi)
• Penerapan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
• Penerapan Pasal 27 Ayat 1 Kuhap Tentang Kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi Untuk Melakukan Penahanan
• Penerapan Pasal 332 Kuhp Dalam Perspektif Hukum Adat Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang
• Penerapan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Sumatera Selatan
• Penerapan Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan Di Tinjau Dari Perma No 02 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan (Studi Putusan No 02/Pid.C/2018/Pn.Sky Dan Putusan No 24/Pid.C/2017/Pn.Sky)
• Penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 179k/Sip1961 Terhadap Hak Mewaris Masyarakat Batak Toba
• Penerapan Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Pasal 4 Huruf B Angka 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
• Penerapan Sanksi Pidana Pasal 126 Huruf C Uu No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studiputusannomor : 94/Pid.Sus/2014/Pn.Tng. Dan 1632/Pid.Sus/2018/Pn.Plg)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Musi Banyuasin (Putusan No.123/Pid.B/2018/Pn Sky)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Sediaan Farmasi Obat Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2016/Pn.Kag)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Daging Sapi Oplosan Yang Mengandung Daging Babi
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/Pn.Me)
• Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan No.1525/ Pid.B/2018/Pn Plg Dan Putusan No.173/Pid.B/2018/Pn Unh)
• Penerapan Sanski Kumulatif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palembang
• Penetapan Isbat Nikah Dalam Rangka Proses Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0249/Pdt.G/2017/Pa.Plg)
• Pengaturan Pidana Terhadap Muncikari Yang Memasarkan Prostitusi Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 642/Pid.B/2015.Pn.Dps.)
• Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
• Penggunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
• Penghentian Penyidikan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Banyuasin)
• Penghentian Penyidikan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Banyuasin) Skripsi
• Penguatan Kewenangan Ombudsman Dalam Praktek Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan No.319/Pid.B/2017/Pn.Plg Dan Putusan No.7/Pid.Sus/2015/Pn.Tk)
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Brt Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/Pn.Rta)
• Pentingnya Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima
• Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
• Penyalahgunaan Penggunaan Uranium Untuk Bahan Baku Senjata Nuklir Dalam Perspektif Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir
• Penyelesaian Perselisihan Pengurusan Harta Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim
• Peran Asean Senior Officials On Drugs Matters (Asod) Dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Peredaran Narkotika Di Kawasan Asia Tenggara
• Peran Dinas Pertambangan Dalam Pengawasan Terhadap Praktik Pertambangan Pasir Sungai Tanpa Izin Di Kabupaten Oku Selatan
• Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkalii Kab.Oki Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
• Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bidang Asuransi Kesehatan
• Peran Penyidik Polisi Militer Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Oknum Tni Angkatan Darat
• Peran Staf Administrasi Notaris Dalam Menjaga Kerahasian Akta Jika Ada Client Yang Mendapatkan Kerugian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Peranan Ilmu Forensik Sebagai Pendukung Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No: 697/Pid.B/2019/Pn/Plg)
• Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang
• Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)
• Peranan Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Ketentuan Pasal 280 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang
• Peranan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang
• Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)
• Peranan Penyidik Polri Dan Balai Besar Pom Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Tahu Yang Mengandung Formalin Di Kota Palembang
• Peranan Ppns Keimigrasian Dalam Proses Penyidikan Kasus Warga Negara Asing Yang Dengan Sengaja Memberikan Data Yang Tidak Sah Dalam Proses Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Dpri)
• Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Ogan Komering Ulu Selatan
• Perbandingan Hak Waris Ahli Waris Dari Seseorang (Pewaris) Yang Tidak Menikah Dan Tidak Mempunyai Anak Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Kompilasi Hukum Islam
• Perbandingan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Penganiayaan Dan Percobaan Pembunuhan
• Perizinan Rumah Kos Dan Rumah Sewa Di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Rumah Kos Dan/Atau Rumah Sewa
• Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan Dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)
• Perjanjian Berlangganan Multimedia Dengan Televisi Berbayar Satelit Transvision Menurut Hukum Perikatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hak Anak Yang Terlibat Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Konvensi Hak Anak 1989
• Perlindungan Hak Terhadap Anak Angkat Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Obral Menurut Ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan (Lessor) Dalam Hal Penyewa (Lesse) Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Radana Palembang
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku Dalam Bentuk Buku Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Humaniter Petugas Medis Dalam Situasi Bersenjata Internasional
• Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/Pa Klk )
• Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Investor Akibat Adanya Misleading Information Dalam Prospektus
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Pada Pengguna Fitur Live Aplikasi Sosial Media Bigo Live Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Palembang Skripsi
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Akibat Perkawinan Dibawah Tangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store, Indomaret, Dan Alfamart Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Tulis Cerpen Di Internet Yang Di Plagiat Oleh Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat Skimming Dalam Rekening Bank Bni 46 Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Apoteker Dalam Meracik Obat Untuk Wajah Berdasarkan Resep Dokter
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jurnalis Televisi (Hak-Hak Yang Diberikan Perusahaan Televisi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis Pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Dalam Kegiatan Streaming Film Gratis Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit (Nasabah) Dalam Hal Penerbitan Dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Bank Oleh Pelaku Pembobolan Mesin Atm
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Rumah Sewaan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Viktimologi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal
• Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry Di Kota Palembang
• Perlindungan Tenaga Kerja Antar Negara Yang Mengalami Permasalahan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
• Perlindungan Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
• Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor/Match Fixing Yang Terjadi Di Sepakbola
• Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi
• Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang
• Pertanggung Jawaban Pidana Pegawai Bank Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pandang Dalam Uu N0.10 Tahun 1998 (Studi Kasus Putusan No/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn-Plg
• Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Jaringan Narkotika
• Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona) Di Polda Sumatera Selatan
• Pertanggungjawaban Perdata Dalam Pelanggaran Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomrasi Dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Usaha Penyediaan Listrik Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/Pn Banjarmasin
• Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidan Penganiayaan Terhadap Wartawan (Studi Putusan No. 196-K/Pm,I-02/Au/X/2017)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pungutan Liar Terhadap Angkutan Batu Bara Yang Dilakukan Oknum Masyrakat Di Wilayah Hukum Muara Enim
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 522/Pid.B/2012/Pn.Sbg Dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/Pn.Bms)
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Peredaran Vaksin Palsu Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan
Yang Membayarkan Upah Pekerja Dibawah Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 401/Pid.B/2012/Pn.Bwi Dan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2011/Pn.Jkt.Ut)
• Pertanggungjawaban Pidana Tentang Perkara Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menyebabkan Kehilangan Nyawa Orang Lain
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pegawai Swasta Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin Di Kabupaten Muara Enim
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn )
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Kegiatan Reses Dan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd (Studi Putusan Pn Palembang Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Isu Sara Di Media Sosial Menurut Uu Ite
• Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kelautan
• Pertangungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Terorisme
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kumulatif Penjara Seumur Hidup Dan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
• Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No. 190/Pid.B/2013/Pn.Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Memiliki Kepribadian Ganda
• Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/Pn.Kb Dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/Pn.Lgs)
• Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Kepailitan Pt Asuransi Syariah Mubarakah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)
• Politik Dinasti Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015
• Praktik Wisatawan Asing Yang Bekerja Di Indonesia Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Prosedur Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Oleh Dpr Ri
• Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Rangkap Jabatan Pada Kepala Daerah Dan Pengurus Persatuan Olahraga
• Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/Pajt)
• Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba
• Studi Analisis Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu/Xiii-2015
• Study Tentang Kejahatan Diwilayah Ilir Barat Ii Kota Palembang
• Tanggung Jawab Asuransi Pt. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Kapal Angkutan Sungai Dan Danau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
• Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Produk Barang Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa
• Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda
• Tanggung Jawab Provider Telkomsel Terhadap Kasus Paket Talkmania (Tm) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Bpd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Meranjat Ilir
• Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia
• Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Ogan Komring Ilir)
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Orgen Tunggal Di Kabupaten Musi Rawas Utara
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi Lubuk Linggau (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Lubuk Linggau
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Di Wilayah Kerinjing
• Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Studi Putusan Hakim)
• Tinjauan Yuridis Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Tanah Warisan Bersama Yang Dikuasakan Kepada Satu Ahli Waris Di Kota Prabumulih
• Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online
• Tinjauan Yuridis Terhada Rindak Pidana Dibidang Perbankan Dalam Hal Pemalsuan Data Nasabah Bank
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 347/Pdt.G/2014/Pn.Dps)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Memelihara Kapalnya Sehingga Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Kapal (Studi Putusan : Nomor 122/Pid.B/2019/Pn Btm)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Song Cover Yang Dipublikasikan Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Go-Jek Cabang Palembang Dengan Driver Go-Jek
• Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0181/Pdt.P/2015/Pa.Pbg Dan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0468/Pdt.G/2014/Pa.Trk)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Beras Warga Miskin
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan (No.432/Pid.B/2018/Pn.Plg,No.972/Pid.B/2018/Pn.Plg, No.836/Pid.B/2018/Pn Plg Dan No.837/Pid.B/2018/Pn Plg)
• Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan
• Tinjuan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pdt.P/2010/Pn.Kgn Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
• Transaksi Tanah Adat Di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
• Ukuran Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Di Pn Kelas 1a Palembang
• Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen Bagi Lessee Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)
• Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial
• Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Palembang
• Upaya Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Palembang
• Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur
• Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir
• Upaya Preventif Kepolisian Resor Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak
• Urgensi Pemehuan Hak Restitus Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/Pta.Plg Mengenai Wasiat Wajibah
• Wewenang Kpk Dalam Sidang Konesitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tni

Tahun 2018

• Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang
• Analisis Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Hak Asuhnya Jatuh Kepada Pihak Ayah (Analisis Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/Pa.Plg)
• Analisis Hubungan Hukum Antara Pengelola Taksi Online Dan Anggotanya
• Analisis Hukum Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam Dalam Kaitannya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0518/Pdt.G/2010/Pa.Plg
• Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia
• Analisis Jaminan Utang Surat Keputusan Pengangkatan Pns Di Bank Bri Dalam Perspektif Surat Bkn Nomor: K.26-30/V.119-2/99
• Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam
• Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016)
• Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan Di Kantor Notaris
• Analisis Kewenangan Dpr Dan Bpk Dalam Pengawasan Pelaksanaan Apbn
• Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur
• Analisis Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/Pa.Klt)
• Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi
• Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda
• Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/Pdt/2018)
• Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Di Pt. Abu Tours & Travel Kota Palembang)
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/Pn.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/Pn.Dps Dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/Pn.Tjp)
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar
• Analisis Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor: 159/G/2013/Ptun-Jkt Menolak Gugatan Penggugat
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Studi Kasus)
• Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 62./Pdt.Sus-Phi/2016/Pn.Plg Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt Sawit Mas Sejahtera
• Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Menggunakan Zat Beracun
• Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ke Luar Negeri (Studi Putusan Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2016/Pn.Sbs Dan Nomor 224/Pid.B/2013/Pn.Kpg)
• Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/ 2013/ Pn.Pkp Dan Putusan Nomor :57/ Pid.B/2015/Pn.Sgl)
• Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Suami Yang Melanggar Pasal 279 Kuhp Dalam Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah
• Analisis Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sengketa Antara Konsumen Dan Pt.Nissan Motor Indonesia; Putusan Nomor 099/Pts.A/Bpsk-Dki/Ii/2012
• Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ahli Waris Berbeda Agama Dengan Pewaris (Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/Pa.Plg)
• Analisis Putusan Hakim Nomor : 434/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel. Mengenai Pelanggaran Kartu Kredit Terkait Ketentuan Kerahasiaan Bank
• Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama - Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Pst Dan Nomor 490/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Tim)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Pada Korban Dalam Tidak Berdaya (Putusan Pengadilan Nomor : 79/K/Pid.Sus/2011/Pn.Mgl Dan Putusan Pengadilan Nomor :215/Pid.Sus/2012/Pn.Spg)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/Puu-Xiii/2015 Tentang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Pasal 7 Huruf G Dan Pasal 45 Ayat (2) Huruf K Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014
• Analisis Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0273/Pdt.G/2015/Pa.Me Tentang Izin Poligami
• Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/Pm I -04/Ad/Iv/2014 Dan Nomor : 154-K/Pm Hm6/Ad/Xi/2013 Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan
• Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 22/Pdt.G/2016/Pn.Bta Dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 87/Pdt/2017/Pt.Plg Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Analisis Putusan Pengadilan Pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 170/Pid.B/2017/Pn.Pmb)
• Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wni Yang Melakukan Tindak Pidana Di Luar Negeri (Studi Kasus: Siti Aisyah Dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong-Nam) Skripsi
• Analisis Tentang Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Yang Betentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindunganm Konsumen
• Analisis Tentang Hak Isteri Dalam Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Keabsahan Wasiat Wajibah Bagi Isteri ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)
• Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum
• Analisis Tentang Kedudukan Pencatatan Perkawinan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam
• Analisis Tentang Kesesuaiankehendak Mengenai Obyek Jual Beli Online
• Analisis Tentang Kriteria Penentuan Kedudukan Termohon Ii Atau Sebagai Turut Termohon Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan Ma No.702 K/Pdt.Sus/2008 Dan Putusan Pk No. 057 Pk/Pdt.Sus/2010
• Analisis Tentang Legalitas Surat Pernyataan Kehendak Suami Istri Untuk Menyatakan Kedudukan Anak Angkat Sebagai Anak Kandung
• Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-203
• Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032
• Analisis Tentang Pengertian Hak Mendirikan Bangunan Menurut Pasal 35 Uupa Dan Kewenangan Pengalihannya Bila Tidak Ada Bangunan Diatasnya
• Analisis Tentang Pengertian Hubungan Keperdataan Sebagaimana Dinyatakan Dalam Putusan Mk No.46/Puuviii/2010
• Analisis Tentang Pengertian Penyerahan Benda Menurut Ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dalam Gadai Kendaraan Bermotor Pada Pt. Pegadaian (Persero)
• Analisis Tentang Penggunaan Jaminan Fidusia Sebagai Dasar Pemberian Pinjaman Oleh Lembaga Pembiayaan
• Analisis Tentang Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan (Studi Bapas Klas I Palembang)
• Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia
• Analisis Tentang Sah Atau Tidaknya Go-Jek Sebagai Angkutan Umum Di Kota Palembang
• Analisis Tentang Sanksi Bagi Produsen Yang Mengalihkan Tanggung Jawab Terhadap Penggunaan Barang Dan/Atau Jasa Yang Merugikan Pemakai
• Analisis Terhadap Pasal 122 Huruf L Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah Keluarnya Putusan Mk Nomor 16/Puu-Xvi/2018
• Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pada Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Ma Reg. No. 1400/K/Pdt/1986
• Analisis Ukuran Kewenangan Menahan Dan Menjual Benda Milik Pemberi Kuasa Guna Pelunasan Hutang Pemberi Kuasa
• Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di Bawah Tangan
• Analisis Yuridis Gadai Sertifikat Tanah Di Pt Pegadaian
• Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :39/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt.Pst)
• Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Skripsi
• Analisis Yuridis Mekanisme Peralihan Hak Milik Benda Digital Berupa Informasi Elektronik
• Analisis Yuridis Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011
• Analisis Yuridis Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/Pn.Po Dan Putusan Nomor 321/Pid/B/2013/Pn.Krw)
• Analisis Yuridis Peniadaan Kekuatan Hukum Mengikat Pidana Penjara Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
• Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan
• Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Yang Disiarkan Oleh Radio Swasta
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.2252 K/Pdt/2011 Mengenai Tanggung Jawab Pengurus Yayasan
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xv/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja Dalam Satu Perusahaan Yang Sama
• Analisis Yuridis Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan Yang Dikeluarkan Bp Batam Kepada Pengguna Lahan Sebagai Penerima Alokasi Lahan
• Analisis Yuridis Terhadap Pemakzulan (Impeachment) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Yang Melakukan Tindak Pidana
• Analisisyuridis Atas Sema Nomor 7 Tahun 2014 Yang Mengenyampingkan Putusan Mk 34/Puu-Xi/2013 Pasal 268 Ayat (3) Kuhap
• Anallsis Tent Ang Pengertian Matl Waktu Dilahirkan Menurut Pasal 2 Ayat (L) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Penyelesaian Warisnya
• Anallsls Yuridis Putusan Arbitrase Tribunal Antara Filipina Dan China Atas Fitur Fitur Maritim Di Laut China Selatan
• Aspek Hukum Perdata Yang Timbul Dari Kegiatan Usaha Taksi Berbasis Aplikasi Atau Online
• Aspek Kriminogen Pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi Pt. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa (Illegal Tapping)
• Aspek Kriminogen Pelaku Tindakan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online
• Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
• Aspek Kriminologi Dan Hukum Terhadap “Pelakor” Yang Melakukan Perzinahan Pada Suami Orang Lain
• Aspek Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Muara Enim
• Aspek Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Penadahan Besi Hasil Curian Yang Berprofesi Sebagai Pengepul Besi Dan Barang Bekas Di Kota Prabumulih
• Aspek Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phedofilia (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Palembang)
• Aspek Kriminologis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengrusakan Stadion Oleh Suporter Sepak Bola
• Dasar Hak Untuk Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Layang Jakabaring
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang ( Studi Putusan Nomor : 53/ Pid.Sus/2014/Pn.Spgdanputusannomor : 2/Pid.Sus-Anak/ 2017/ Pn.Kdr)
• Dasar Pertimbangan Mahkamah Kontitusi Dalam Putusan Nomor 53/Puu-Xv/2017 Tentang Pengujian Uu No.7 Tahun 2017 Pasal 173 Ayat (1) Dan (3) (Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu)
• Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/Pn.Plg)
• Disparitas Pengupahan Antara Tenaga Kerja Asing Dan Tenaga Kerja Indonesia Dilihat Dari Perspektif Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Disparitas Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang
• Dispensasi Kawin Terhadap Wanita Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/Pa.Plg)
• Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Asas Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak
• Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan
• Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang
• Eksistensi Alat Bukti Petunjuk Dalam Mempengaruhi Hakim Memberikan Putusan Akhir (Vonnis)
• Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan Kuhp Nasional
• Eksistensi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang)
• Eksistensi Partai Oposisi Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia
• Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri (Analisis Putusan No. 32/Pdt.Sus-Bpsk/2016/Pntjb)
• Hak Konstitusional Warga Untuk Berserikat Dan Berkumpul
• Hak Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Eksekusi Harta Pailit (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 158k/Pdt.Sus/2011)
• Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah )
• Hak Tertunjuk Atas Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Yang Tidak Mencukupi Jumlah Premi Dengan Pembayaran Premi Melalui Pendebetan Di Bank
• Harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)
• Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Palembang
• Implementasi Circumstance Evidence Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
• Implementasi Fungsi Pelayanan Tahanan Oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang
• Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga
• Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Indonesia
• Implementasi Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
• Implementasi Pasal 65 Dan 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Metode Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi
• Implementasi Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Buku Daftar Fidusia Di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan
• Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kotapalembang Skripsi
• Implementasi Penyadapan Oleh Jaksa Selaku Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Implementasi Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Kota Palembang Dalam Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palembang
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
• Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Jaminan Fidusia
• Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai Di Kantor Pt Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang
• Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Internet Indihome Di Kabupaten Lahat
• Implementasi Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Selatan )
• Implikasi Hukum Surat Dakwaan Yang Tidak Cermat, Jelas Dan Lengkap Dalam Perkara Pidana
• Implikasi Pencabutan Pasal 67 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
• Implikasi Penentuan Usia Anak Terpidana Dalam Kaitan Dengan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan ( Studi Putusan Nomor : 01 / Pid.Sus.Anak/ 2015 / Pt.Mtr )
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/Puu-X/2012 Tentang Pengecualian Rahasia Bank Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian
• Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Usaha Perfilman Yang Melakukan Dubbing / Sulih Suara Film Import Kedalam Bahasa Indonesia
• Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Suporter Sepakbola
• Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Pembunuhan Branch Operational Manager Bank Mandiri Di Baturaja)
• Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Palembang
• Kajian Yuridis Terhadap Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah (Studi Putusan Nomor : 84/Pdt.G.2014/Pn.Skt)
• Karakteristik Kriteria Kerugian Konstitusional Pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi
• Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/ Joint Operation
• Keabsahan Hasil Cetak (Screenshot) Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
• Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamendable Provision) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Keberlakuan Undang-Undang Yang Tidak Ditandatangani Oleh Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia
• Kebijakan Formulasi Pidana Bagi Korporasi Yang Tidak Membayar Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Short Message Service (Sms) Yang Mengandung Unsur Penipuan
• Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian
• Kedudukan Alat Bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Didapat Dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana
• Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali Di Belitang
• Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tuanya Pada Masyarakat Ogan Komering Ilir Khususnya Wilayah Kayuagung
• Kedudukan Dan Fungsi Normatif Rekam Medis Dalam Praktik Kedokteran Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Pasien Dan Fasilitas Kesehatan
• Kedudukan Hukum Fatwa Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
• Kedudukan Hukum Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
• Kekuatan Hukum Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Hak Tanggungan Yang Sudah Habis Masa Berlakunya Menurut Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Kekuatan Hukum Tindakan Menahan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Angsuran Tanah Beserta Bangunan Di Atasnya Oleh Pihak Pembeli
• Kekuatan Mengikat Janji Yang Disampaikan Dalam Kampanye Pemilihan Umum
• Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Putusan Hakim Perkara Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan)
• Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Pemegang Fidusia Yang Berkaitan Dengan Pailitnya Pemberi Fidusia
• Kewenangan International Criminal Court (Icc) Dan Asas Ne Bis In Idem Dalam Statuta Roma Terkait Hukum Pidana Dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia Sebagai Negara Non-Pihak Statuta Roma
• Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mentri Dalam Negeri
• Klausula Force Majeure Sebagai Dasar Penundaan Pelaksanaan Kontrak Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19
• Komparasi Antara Penjatuhan Putusan Pemidanaan Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan ( Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn Dan Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel )
• Koordinasi Antara Polri Dan Bnn Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polda Sumatera Selatan Dan Bnnp Sumatera Selatan)
• Kualifikasi Perbuatan Tercela Sebagai Alasan Pemberhentian Kepala Daerah
• Limitasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
• Mekanisme Pelaksanaan Checks And Balances Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang
• Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Tindakan Perawatan Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lpks) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala)
• Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai Di Indonesia
• Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah Di Pegadaian Palembang
• Pelaksanaan Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia
• Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas
• Pelaksanaan Pendampingan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang)
• Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara
• Pelaksanaan Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Prekursor Narkotika
• Pelaksanaan Premi Restorno Sehubungan Dengan Batalnya Perjanjian Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle) Pada Pt. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang
• Pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang)
• Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
• Pelibatan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Palembang)
• Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Skripsi
• Pembagian Harta Warisan Masyarakat Minahasa Di Kota Palembang
• Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Yang Bersertipikat Dan Tidak Bersertipikat Guna Pembangunan Sarana Olahraga Dayung Asian Games 2018 Di Kecamatan Rambutan Banyuasin
• Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang
• Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Palembang
• Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Analisis Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2014/Pengadilan Jambi
• Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
• Penegakan ·Iiukum Pidana Terhadap Penjual Daging Vangmelanggar Pasal 8 Ayat.2 -Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tent Ang Perlindungan Konsumen
• Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo. Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Pacaran Di Kabupaten Ogan Ilir
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal Di Kota Bandar Lampung
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Terhadap Pil Merek Somadril Di Kecamatan Tempilang)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Preman Melakukan Tindakan Pemerasan Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah Yang Melintasi Sumatra Selatan
• Penegakan Hukum Terhadap Pasal 55 Ayat (1) Undangundang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online Di Palembang
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber (Cyber Bullying)
• Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu Bpom Di Kota Palembang
• Penerapan Asas Dekonsentrasi Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Asian Games Yang Diselenggarakan Di Sumatera Selatan
• Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus./2013/Pn.Mks Dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2009/Pn.Wns)
• Penerapan Asasdaluwarsa Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Analisis Putusan Hakim)
• Penerapan Azas Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosisal
• Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Komulasi Terhadap Anak Pelaku Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Plg)
• Penerapan Prinsip Rebus Sic Stant/Bus Dalam Perjanjian Internasional : Studi Kasus Pembat Alan Perjanjian Laut Timor (Certain Maritime Arrangements In The Tjmor Sea) Antara Timor Leste Dengan Australia
• Penerapan Sanksi Pidana Peringatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Susanak/ 2016/Pn.Brb Dan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Tgr)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor : 1933k/Pid.Sus/2013/Pn.Lht Dan Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2013/Pn.Smg)
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Langka Dan Dilindungi Di Kota Palembang
• Penerapan Sanksl Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga
• Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/Se/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) Dikota Palembang
• Penerapan Teori Penyertaan Terhadap Pengguna Anggaran Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Pengaturan Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Tembakan Peringatan
• Pengecualian Prinsip Most Favoured Nation (Mfn) Dalam Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement/ Bta) Antara Negara Indonesia Dan Malaysia
• Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Kota Palembang Dengan Teknologi Augmented Reality Metode Markerless Untuk Meningkatkan Pengalaman Pariwisata
• Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Gay Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (”Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk.”)
• Penjatuhan Sanksi Non Institusional Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang
• Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kph, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Crp)
• Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor : 31-K/Pm I-04/Au/Ii/2014 Dan Nomor : 128-K/Pm I-04/Ad/Vi/2016)
• Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Bagi Karyawan Pt Pusri Palembang (Koordinasi Antara Perusahaan Bpjs Dengan Inhealth)
• Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
• Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Sengketa Merek Ayam Gepuk Pak Gembus Di Kota Palembang)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat(Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)
• Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Dengan Diversi ( Studi Kasus Di Porestabes Palembang )
• Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pangan Oleh Ppns Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Palembang
• Peralihan Kewajiban Sipenjamin Kepada Ahli Waris : Analisis Tentang Ketentuan Pasal 1826 Kuhperdata
• Peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Penangkapan Satwa Yang Dilindungi
• Peran Serta Informan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Ogan Ilir)
• Peran Unit Ppa Polres Ogan Ilir Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Ayah Tirinya (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Ogan Ilir)
• Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Palembang)
• Peranan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Persekusi Di Wilayah Kota Palembang
• Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Perbankan
• Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Upaya Diversi Pada Perkara Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika
• Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Marketplac
• Perkawinan Anak Di Bawah Umur ( Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam )
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi
• Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena Rating Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, Pt Go-Jek Indonesia
• Perlindungan Hak Terpidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia
• Perlindungan Hak-Hak Penyidik Yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka
• Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam E-Commerce Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Sela Nomor : 642/Pid.B/2017/Pn Gpr)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce Yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Yang Mengkonsumsi Produk Mie Instant Impor (Mie Instant Samyang, Nongshim, Dan Ottogi)
• Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Jasa Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi
• Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dan Harga Dalam Promosi Diskon Belanja Online (E-Commerce)
• Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Kekerasan Pada Anak Penyandang Disabilitas
• Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Digunakan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dalam Bentuk Pertamini Digital Di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Penggunaan Perjanjian Baku
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Obat
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Melalui Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Hak Penyandang Cacat Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 846/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jual Beli Tanah Dan Bangunan Rumah Secara Nominee Antara Pihak Yang Berbeda Kewarganegaraan (Analisis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 12/Pdt/2014/Pt.Dps)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pt Karya Sarjana Sejahtera Abadi Dalam Perjanjian Bank Garansi (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/Pn Plg)
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Perspektif Hukum Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menyuruh Anak Kandungnya Melakukan Perbuatan Pornografi
• Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa
• Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Dan Direksi Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit
• Pertanggungjawaban Kontraktor Atas Bangunan Yang Dikerjakanya Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Analisis Putusan Ma : No.962k/Pdt/2009)
• Pertanggungjawaban Perdata Fisioterapis Terhadap Kerugian Konsumen Fisioterapi Di Rumah Sakit
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Keluarga Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menikmati Hasil Kejahatan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
• Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keikutsertaan Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2013/Pn.Kdl Dan Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/Pn.Mks)
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kehutanan (Studi Putusan Nomor: 718/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn)
• Pertanggungjawaban Pidana Oknum Notaris Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Kota Palembang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1829/Pid.B/2014/Pn.Plg)
• Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik
• Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Ogan Komering Ilir (Oki)
• Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Selaku Korporasi Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Pasien Dalam Keadaan Darurat Sehingga Pasien Meninggal
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/Pn.Klt)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Tertangkap Tangan Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Ilegal Pada Pengadilan Negeri Bangko Jambi (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2017/Pn.Bko Dan Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/Pn.Bko)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Videotron
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/Pn.Jr Dan Putusan Nomor 252/Pid/B/2012/Pn.Plp)
• Pertanggungjawabanpidanaterhadappelaku Tindakpidanaperdagangananak (Analisisterhadapputusannomor1907/Pid.Sus/2015/Pnplg Danputusannomor149/Pid.Sus/2015/Pntbh)
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 81 / Pid.Sus / 2015 / Pn.Sda Dan Putusan Nomor : 545 / Pid.B / 2012 / Pn.Jr)
• Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Penjualan Minuman Keras Tanpa Dilengkapi Tanda Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan
• Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1608/ Pid.Sus/ 2016/ Pn.Tng Dan Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/ 2013/Pn.Tng Tentang Eksploitasi Anak
• Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/ Pra/ 2018/ Pn.Jkt.Sel. Dan Putusan Nomor : 117/ Pid.Prap/ 2017/Pn.Jkt.Sel. Tentang Penetapan Tersangka Oleh Hakim
• Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.1750/Pid.B/2015/Pn.Plg Dan No.1873/Pid.B/2017/Pn.Plg)
• Politik Hukum Pidana Terhadap Jaminan Atas Produk Halal Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460k/Pdt/2016)
• Prosedur Dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah Yang Kadaluarsa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• Proses Penyelesaian Pinjam Meminjam Bila Terjadi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Beringin Jaya Palembang
• Roya Hak Tanggungan Yang Telah Dilunasi Oleh Debitur Dalam Hal Sertifikat Hak Tanggungan Yang Dikuasai Oleh Kreditur Hilang/Rusak
• Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintangi Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice) Dalam Tindak Pidana Korup
• Sanksi Pidana Terhadap Advokat Yang Melakukan Perbuatan Mencegah Dan Merintangi Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Permohonan Constitusional Review
• Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Dalam Persfektif Hukum Waris Islam
• Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
• Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan
• Studi Komperatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
• Studi Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan
• Studi Putusan Izin Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang
• Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Tun/Lh/2017 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah
• Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 05/Pdt.G/2012/Pn.Bgr. Mengenai Keadaan Memaksa Dalam Perjanjian Kontrak Kerja
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Penggunaan Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya
• Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
• Tanggung Jawab Hukum Penyedia Download Lagu Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Negara Atas Pencemaran Lintas Batas (Haze Pollution) Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
• Tanggung Jawab Perdata Penyewa Kios Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 Di Kota Prabumulih
• Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen Di Kota Palembang
• Tanggung Jawab Pt.Lion Air Atas Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2013)
• Tindak Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan
• Tindak Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
• Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-Slapp Di Indonesia
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan/Pembegalan Di Palembang
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubungan Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada Anak Di Masyarakat
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengaruh Minuman Keras Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
• Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Sarana Bola Gelinding Di Kota Palembang
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan Terhadap Anak ( Putusan Pengadilann Nomor Perkara. 1389/Pid.B/2017/Pn.Plg )
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang
• Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Palembang
• Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Duta/Bandit Kayuagung)
• Tinjauan Normatif Eksistensi Taklik Talak Dalam Kaitannya Dengan Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang
• Tinjauan Normatif Objek Benda Gadai Yang Hilang Dalam Kekuasaan Pemegang Gadai
• Tinjauan Tentang Akibat Hukum Konsinyasi Sebagai Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan New Yogyakarta International Airport Di Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta
• Tinjauan Terhadap Keberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tinjauan Yuridis Mengenai Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Dengan Laki-Laki Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Ma No.34 P/Hum/2016)
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Putusan No. 92 K/Pdt.Sus-Hki/2017)
• Tinjauan Yuridis Perkawinan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mk No 97/Puu-Xiv/2016
• Tinjauan Yuridis Putusan Kppu Terhadap Kartel Sepeda Motor Matic Dalam Putusan Kppu Nomor: 04/Kppu-I/2016
• Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 402/Pdt/2017/Pt.Dki)
• Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Desain Industri Kaca Helm Beremerek Bogo (Studi Putusan No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/Pn.Niaga/Jkt.Pst)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Integritas Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Masa Kepemimpinan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten Sara
• Tinjauan Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Tugas Serta Wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan
• Ukuran Keaslian Tanda Tangan Elektronik Atau Digital Pada Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti
• Ukuran Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sulam Alis Di Kota Palembang
• Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka (Studi Putusan Perkara No. 26/Pdt.G/2016/Pn Sgl)
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus
• Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial
• Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (It) (Studi Kasus Di Kota Palembang)
• Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (Tp4d) ( Studi Kasus Di Kota Palembang )
• Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak
• Upaya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Ukpbj) Universitas Sriwijaya Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Katalog Elektronik (E-Purchasing)
• Wewenang Jaksa Melakukan Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Perusakan Hutan (Illegal Logging) Di Sumatera Selatan

Tahun 2017

• Analisis Pendaftaran Merek Dagang “Mendoan” Sebagai Kearifan Lokal Daerah Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Analisis Putusan Hakim Tentang Penyalahggunaan Narkoba Jenis Sabu Di Kalangan Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1528/Pid.Sus/2015/Pn.Plg Dan No. 1134/Pid.Sus/2016/Pn.Plg)
• Analisis Tentang Kriteria Sebagai Korban Dan Turut Serta Melakukan Human Trafficking: Analisis Kasus Nikita Mirzani
• Analisis Tentang Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 320./Pdt.G/2013/Pa.Sgt)
• Diplomatic Settlement Dalam Kaitan Dengan Penyalahgunaan Visa
• Diplomatic Settlement Terkait Warga Negara Tiongkok Dalam Penyalahgunaan Visa Kunjungan
• Gadai Tanah Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Di Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Dewasa Ini
• Implementasi Peran Ppns Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (Studi Pada Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)
• Implementasi Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Kota Palembang (Studi Kasus Di Polresta Palembang)
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palembang
• Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang
• Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Rel Kereta Api Di Kabupaten Lahat
• Keabsahan Cuplikan Layar (Screen Capture) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Persidangan
• Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Makanan Restoran Hotel Di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mengatasi Over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas Ia Palembang)
• Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hubungannya Dengan Hukuman Kebiri
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2010 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2216 K/Pid.Sus/2013)
• Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lpka Klas I Palembang
• Peranan Komnas Ham Dalam Penanganan Kasus Pembebasan Lahan Pembangunan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang
• Peranan Penyidik Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir)
• Perlindungan Hak Penumpang Pesawat Dalam Hal Penundaan Penerbangan (Delay) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
• Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Yang Memiliki 2 (Dua) Pas Masuk Pesawat Terbang (Boarding Pass) Pada Jasa Angkutan Pt. Lion Air (Analisis Putusan No.336/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Reog Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pelaku Tindak Pidana Perizinan Lingkungan Dalam Perubahan Luas Bukan Kawasan Hutan
• Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Ganti Rugi Akibat Tindak Pidana Pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 Kuhperdata Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)
• Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kota Palembang
• Status Hubungan Bilateral Antara Indonesia-Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila Oleh Militer Australia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
• Tanggung Jawab Biro Perjalanan Umrah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Biro Perjalanan Wisata Pt. Fikri Kuang Saka)
• Tanggung Jawab Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Kerugian Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 (Studi Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan)
• Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Batubara Di Kota Prabumulih Yang Dilakukan Oleh Oknum Masyarakat
• Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Kerjasama Sister City Dalam Konstruksi Hukum Internasional
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi

Tahun 2016

• Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi Diluar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Panti Asuhan Palembang)
• Akibat Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Pada Bpn Kota Palembang)
• Analisis Penerapan Teori Pembalasan Atau Absolut Pada Pidana Mati Kejahatan Narkotika Dalam Putusan Hakim Nomor : 651/Pid.Sus/2015/Pt Mdn
• Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dan Tindak Pidana Perdagangan Anak. (Studi Putusan No.538/Pid B/2014/Pn.Plg Dan Putusan No.67/Pid.Sus/2014/Pn.Btg)
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiii/2015 Tentang Pencabutan Pasal 7 Huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim
• Analisis Tentang Kedudukan Saksi Dalam Pembuatan Akta Notaris
• Analisis Tentang Kedudukan Serta Manfaat Perlekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
• Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi
• Bentuk Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Istri Kedua Melalui Itsbat Nikah (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2012/Pa.Tkl)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Anak
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Anak Studi Putusan No: 08/Pid.B/2013/Pn-Gs
• Eksistensi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Dalam Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Di Bidang Manajemen Logistik
• Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Kasus No. 37 /Pid.Sus.Tpk/2014/Pn.Amb)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palembang
• Kajian Yuridis Tindakan Unlocking Oleh Penjual Paket Modem Bolt! Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara
• Kerja Sama Internasional Dalam Pemberantasan Illicit Arms Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara
• Kerugian Negara Dalam Kasus Wisma Atlet Jakabaring Ditinjau Dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• Kesiapan Indonesia Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015
• Kewenangan Lembaga Adat Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pasiak - Siakhon Di Namarsaripe (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Secara Hukum Adat Batak Toba
• Legitimasi Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua Menurut Uud 1945 Dan Uu Pemilu
• Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang Skripsi
• Pelaksanaan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Kerangka Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Palembang
• Pemenuhan Hak Masyarakat Tani Terhadap Tanah Dan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan)
• Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
• Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Ajb Bumiputera Kantor Wilayah Sekip Palembang
• Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental ( Studi Perbandingan Hukum Islam,K.U.H.Perdata, Dan Hukum Adat)
• Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental ( Studi Perbandingan Hukum Islm,K.U.H.Perdata, Dan Hukum Adat) ’’
• Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam,K.U.H.Perdata, Dan Hukum Adat)
• Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Menurut Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Permasalahan Internal Partai Politik
• Peranan Provocative Victims Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Penyitaan Oleh Pengadilan Akibat Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Pemberi Jaminan
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta Dalam Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tentang Pelayanan Kesehatan
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Provokasi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 45/Pid.B/2012/Pn.Mr)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Penerbitan Izin Usaha Kepemilikan Hasil Hutan Kayu Dan Hutan Tanam
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Putusan No. 92/Pid.B/2013/Pn.Plg Dan No. 145/Pid.B/2013/Pn.Plg)
• Tanggung Jawab Developer Dalam Penyediaan Fasilitas Umum Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (Studi Pada Beberapa Developer Di Kota Indralaya)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tinjauan Yuridis Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaanmenyampaikan Pendapat Di Muka Umum Bagi Warga Negara Indonesia
• Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/Pn Bna)

Tahun 2015

• Akibat Hukum Dari Likuidasi Bank Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
• Akibat Hukum Tenaga Kerja Yang Melanggar Perjanjian Kerja Di Cv. Oki Prima Baja Dan Cv. Putra Tunggal Mandiri Ogan Ilir
• Akibat Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Di Dalam Minuta Akta
• Analisis Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit
• Analisis Pengaturan Larangan Praktek Monopoli Dan Bisnis Curang Dalam Perspektif Perdagangan Multirateral
• Analisis Tentang Pengingkaran Anak (Studi Normatif Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/Pa.Bms Tentang Pengingkaran Anak)
• Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 Kuhap
• Autentifikasi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Oleh Notaris
• Eksistensi Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti Untuk Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Di Ajb Bumi Putera 1912 Cabang Prioritas Palembang Sriwijaya)
• Eksistensi Rekam Medis Dalam Hukum Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Kedokteran
• Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Palembang
• Kedudukan Pekerja Panen Padi (Ngerek) Dalam Kaitan Dengan Hukum Adat Dan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur)
• Kendala Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Muara Beliti
• Kewenangan Kpk Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Pemilihan Presiden Secara Langsung (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat)
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Penegakan Hukum Pidana Bagi Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah
• Peranan Akta Kematian Dalam Hal Hubungan Atas Nilai Asuransi Bagi Pihak Yang Tertunjuk (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Sumbagsel I Kota Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rumah Sakit Atas Pembayaran Pelayanan Kesehatan Pasien Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Studi Pada Rsup Dr. Mohammad Hoesin Palembang Dan Bpjs Kesehatan Cabang Utama Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Atas Dua Miliar Rupiah Pada Bank Yang Dilikuidasi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Jika Suatu Perusahaan Terbuka Di Akuisisi Melalui Tender Offer
• Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Traficking)
• Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Layak
• Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 40/Pid.Sus/2012/Pn.Br)
• Wali Mujbir Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tahun 2014

• Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Mayat (Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pid.B/2003/Pn.Pbg)
• Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Melarikan Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa (Studi Putusan Nomor:270/Pid.B/2011/Pn.Mdl)
• Analisis Tentang Pelaksanaan Kewajiban Hukum Dari Perusahaan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja
• Analisis Tentang Penjatuhan Hukuman Oleh Majelis Pengaawas Notaris Dengan Dasar Pelanggaran Kode Etik
• Analisis Tentang Ukuran Kewajiban Mengenal Para Penghadap Dalam Pembuatan Akta Notaris Serta Akibat Hukum Dalam Melindungi Pihak Ketiga
• Analisis Yuridis Tentang Euthanasia Yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Pelantikan Bupati Gunung Mas Terpilih Periode 2013-2018 Yang Di Lakukan Oleh Kpk
• Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alternatif Pembayaran Non Tunai Dalam Transaksi Elektronik (Studi Di Pt. Indosat, Tbk)
• Batasan Rahasia Negara Dalam Pemberian Informasi Kepada Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging)
• Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat
• Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah Produk Makanan Olahan Di Kota Pangkalpinang)
• Fungsi Kesaksian Dalam Akta Notaris
• Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme
• Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
• Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Pelaksanaan Pasal 98 Sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana
• Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Palembang Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2002
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangkabelitung
• Pelanggaran Terhadap The Right Of Inviolability Dalam Kaitannya Dengan Kekebalan Perwakilan Diplomatik (Studi Kasus United States Of America V. Devyani Khobragade)
• Pelantikan Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Tindak Pidana
• Pemalsuan Identitas Pada Akta Nikah Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia : Studi Kasus Putusan No.Put/120-K/Pm I -04/Ad/Vii/2009 Pengadilan Militer Kelas I-04 Palembang
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Desa Aektarum Kecamatan Bandar Pulau Provinsi Sumatera Utara
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Short Message Service (Sms)
• Penerapan Asas Nebis In Idem Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata (Analisis Putusan Terhadap Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2012/Pn.Plg Dan Nomor 21/Pdt/2013/Pt.Plg.)
• Penerapan Eksekusi Pengembalian Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 763/Pen.Pid.B/2011/Pn.Plg)
• Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Kuhp Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/Pn.Rkb Dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/Pn.Wmn)
• Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi
• Penghambatan Tidak Terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif
• Peranan Informed Consent Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Kesehatan Sebagai Upaya Preventif Malpraktik
• Peranan Penyidik Pns Di Bbpom Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Wilayah Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola
• Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Korupsi (Putusan No.14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak
• Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal
• Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pengelolaan Limbah Cair Pada Rumah Makan Sederhana Kota Palembang
• Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Apbn Dan/Atau Apbd
• Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 587/Pid.B/2013/Pn.Plg Dan Nomor 1481/Pid.B/2009/Pn.Plg )
• Perubahan Status Bentuk Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
• Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak (Analisis Yuridis Tentang Efisiensi Pengisian Jabatan Legislatif Dan Eksekutif)
• Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga
• Studi Tentang Peran Partai Politik Melalui Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau
• Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek (Analisis Putusan Kppu Nomor 01/Kppu-L/2013)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
• Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Dari Perspektif Hukum Pidana

Tahun 2013

• Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Yang Berbeda Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 178/Pid.B/2012/Pn.M8ln Dan Putusan Hakim Nomor I79/Pid.B/2012/Pn.Mbln)
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku Internasional Yang Diatur Unidroit Principles
• Kedudukan Hukum Seorang Ibu Dengan Anak Yang Lahir Dari Hasil Bayi Tabung
• Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 121/Pdt.G/2010.Pn.Bb
• Kewenangan Pengawasan Di Bidang Jasa Keuangan (Studi Terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Dan Undangundang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)
• Legalitas Perkawinan Sirri Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan
• Pelaksanaan Kewenangan Dpr-Presiden Dalam Pengambilan Kebijakan Divestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Skln-X/2012
• Penggunaan Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya (Cyber Crime)
• Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Perlindungan Kreditur Kepailitan Melalui Actio Pauliana
• Saksi Pidana Bagi Dokter Yang Melakukan Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
• Sinkronisasi Draft Ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 Oktober 2012 Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dalam Perspektif Kewenangan Presiden Dalam Pengelolaan Pertahanan Dan Keamanan Negara
• Studi Hukum Tentang Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas Di Kota Palembang
• Studi Hukum Terhadap Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Era Reformasi

Tahun 2012

• Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaiantindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Tni Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer 1-04 Palembang)
• Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pornografi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Ri No. 972 K/Pid/2008
• Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Yang Macet : Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Timbangan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sales Promotion Girl Pada Supermarket Di Kota Palembang

Tahun 2011

• Analisis Terhadap Peran Dan Kedudukan Ahli Digital Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Cybercrime
• Analisis Yuridis Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memilih Bentuk Dakwaan Subsidaeritas Serta Strategi Pembuktiannya Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 72/ Pitlb/ 2010 /Pn Plg)
• Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
• Analisis Yuridisis Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Vonis Terhadap Terdakwa Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
• Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pabrik Terhadap Masyarakat Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang
• Efektivitas Penerapan Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penuntutan
• Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Palembang)
• Implementasi Prinsip Miranda Rule (Analisis Hak-Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan)
• Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Hacker
• Kendala Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Penangkaran Walet Ilegal Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
• Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak Yang Telah Diputuskan Hakim Menjadi Anak Negara
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidanapenadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Palembang
• Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan
• Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Peranan Polisi Hutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Hutan
• Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Layanan Bni Phoneplus Di Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Cabang Palembang
• Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
• Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Yang Bekerja Pada Malam Hari: Studi Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Spbu 24.301.03 Dan Spbu 24.307.155 Di Kota Palembang
• Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Dalam Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
• Sistem Sanksi Pidana Perambahan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
• Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Penitip Kendaraan
• Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penipuan (Studi Tentang Penipuan Dibidang Pengadaan Barang Dan Jasa)
• Tinjauan Yuridis Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tinjauan Yuridis Di Dalam Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Administrasi Terhadap Hakim Agung Republik Indonesia
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Lagu Hiphop Diss

Tahun 2010

• Akibat Hukum Penggunaan Domain Orang Lain Dalam Kejahatan Cyber
• Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Ogan Ilir
• Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia
• Analisis Peningkatan Jumlah Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palembang
• Analisis Tentang Dasar Penentuan Besaran Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
• Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank, Dan Nasabah
• Analisis Tentang Usia Pensiun Dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Jaminan Hari Tua Pada Pt. Pupuk Sriwidjaja Palembang Dan Pt. Sunan Rubber Palembang
• Analisis Yuridis Copenhagen Accord (Decision 2/Cp 15) (Fifteenth Session Of The Conference Of The Parties, The United Nations Frame Work Convention On Climate Change 2009 In Copenhagen/ Cop 15 Unfccc 2009 In Copenhagen)
• Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemotongan Alat Kelamin Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami
• Analisis Yuridis Terhadap Perkara Korupsi Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat
• Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Analisis Yuridis Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan
• Asas Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Aspek Hukum Penerapan Klausul Syarat Batal (Events Of Devault) Dalam Perjanjian Kredit Bank
• Aspek Hukum Pidana Terhadap Penjualan Makanan Kemasan Kadaluwarsa
• Aspek Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen Di Bidang Obat-Obatan
• Aspek Pidana Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Melalui Media Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Azas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Cracking Terhadap Software Dalam Sistem Komputer: Analisis Penerapan Ketentuan Pasal 12 Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Dampak Pemberian Suaka Oleh Australia Kepada Anggota Organisasi Papua Merdeka (Opm) Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Australia
• Deteksi Kebohongan (Lie Detector) Sebagai Alat Bantu Di Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pembunuhan Dr. Alia Di Palembang)
• Efektifitas Perda Provinsi Sumatera Selatan No 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Dalam Melarang Keberadaan Lokalisasi Patok Besi (Kampung Baru) Lubuklinggau Utara Sumatera Selatan
• Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Dilakukan Melalui Media Internet
• Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Palembang
• Fungsi Hakim Pengadilan Agama Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
• Hak Pekerja Outsourcing Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Pt Carrefour Palembang
• Hak Terpidana Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Suatu Analisis Kedudukan Jaksa Dan Hak Terpidana Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali)
• Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Dan Pengguna Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing
• Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
• Kajian Viktimologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Sebagai Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Perkosaan
• Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Tentang Program Bantuan Hukum Gratis
• Kebijakan Pidana Dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Palembang
• Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
• Kejahatan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Kekuatan Hukum Perintah Pengalihan Rekening Melalui Sms (Short Message Service) Banking
• Kelembagaan Baitul Mal Wattamwil Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
• Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Malaysia Sebagai Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
• Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo) Di Kota Palembang
• Ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Memproses Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Penanaman Modal Di Provinsi Sumatera Selatan
• Legalitas Advokat Kongres Advokat Indonesia (Kai) Dalam Melakukan Proses Litigasi
• Mediasi Sebagai Upaya Memaksimalkan Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
• Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Di Polsek Seberang Ulu I Palembang
• Pelaksanaan Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palembang
• Pelaksanaan Penetapan Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Palembang
• Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Penanaman Modal Asing (Studi Pada Pt. Melania Indonesia Dan Pt. Sunan Rubber)
• Pemberian Remisi Khusus Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iia Palembang
• Pembuktian Cyber Crime Dalam Pasal 45 Ayat (2) Dan Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Penanggulangan Masalah Recidive Dengan Sistem Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Prabumulih
• Penanggulangan Tindak Pidana Insider Trading Dalam Pasar Modal
• Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya
• Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis
• Penegakan Hukum Dalam Penerapan Sidang Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Perkawinan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana
• Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Pembinaan Anak Kasus Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Palembang
• Penerapan Pidana Tutupan Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Penerapan The Proliferation Security Initiative Statement Of Interdiction Principles Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Terhadap Kapal Bermuatan Nuklir Yang Melakukan Hak Lintas Damai
• Pengaruh Perkawinan Poligami Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pengawasan Bank Syariah Terhadap Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah
• Pengembalian Aset Hasil Korupsi Indonesia Di Luar Negeri Melalui Jalur Diplomatik Berdasarkan Konvensi Pbb Anti Korupsi Tahun 2003
• Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Media Elektronik Pers Pada Saat Menyiarkan Investigasi Kriminal
• Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
• Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pornografi
• Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
• Peranan Badan Narkotika Kota Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Palembang
• Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Pidana Anak
• Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet
• Peranan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Peranan Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Kenakalan
• Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Islam Mengenai Pembuktian Zina
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan, Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
• Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter
• Pertanggung Jawaban Pidana Pemberitaan Yang Tidak Sesuai Dengan Sesungguhnya Dalam Delik Pers Bagi Penulis, Penerbit, Pencetak Dan Redaktur
• Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
• Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Senjata Api Legal Yang Dipakai Pihak Lain
• Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Secara Massal
• Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Yang Mengandung Pemidanaan Dengan Bersyarat
• Perumusan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
• Prosedur Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Varietas Tanaman Baru Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
• Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 Kuhap
• Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Kriminologi
• Sanksi Pidana Manipulasi Data Elektronik Tanpa Seizin Pihak Yang Berwenang
• Sistem Pembiayaan Gadai Emas Dalam Prosedur Syari’ah Pada Pt. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Syarl'ah Kota Palembang
• Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
• Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Menurut Tata Cara Perkawinan Khonghucu
• Studi Perbandingan Tindak Pidana Abortus Provocatus Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Studi Tentang Pengaturan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Dalam Sistem Perdagangan World Trade Organization
• Studi Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Digital Book
• Tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Tindakan Malpraktik Kedokteran Yang Merugikan Pasien
• Tindak Pidana Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia
• Tinjauan Terhadap Peran Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
• Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Anak Pelaku Pencurian
• Tinjauan Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian
• Tinjauan Yuridis Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 199 Di Kota Palembang Skripsi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Fertilisasi In Vitro
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Perkosaan Di Palembang (Studi Kasus Hendri Irawan)
• Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
• Upaya Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sungailiat
• Upaya Penal Dan Non Penal Penanggulangan Perdagangan Satwa Trenggiling
• Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Palembang
• Upaya Penanggulangan Prostitusi Di Kota Lahat
• Upaya Penegakan Hukum Di Lembaga Kepolisian Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
• Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Tahun 2009

• Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dan Harta Bersama Bagi Yang Beragama Islam Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang
• Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
• Analisis Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Ecommerce
• Analisis Pelaksanaan Arbitrase Hybrid Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Analisis Pelayanan Penanaman Modal Pada Sektor Usaha Perkebunan Di Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Analisis Pengaturan Ekspor Impor Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menurut Gatt Dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
• Analisis Peradilan In Absentia Dalam Hukum Pidana Ekonomi
• Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Sumsel Syariah)
• Analisis Tentang Pembuatan Surat Dakwaan Kumulatif Bagi Pelaku Tindak Pidana
• Analisis Tentang Penerapan Ketentuan Jaminan Purna Jual (Studi Pada Jual Beli Komputer Dengan Pola Rakitan Di Kota Palimbang)
• Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Di Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
• Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Pendaftar Merek Berdasarkan Pp No. 2 Tahun 2005
• Analisis Yuridis Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Kejaksaan Agung
• Analisis Yuridis Terhadap Pasal 160 Dan 161 Kuhp Dengan Korelasinya Terhadap Kebebasan Untuk Berbicara Dan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum
• Arti Penting Pengaturan Dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perseroan Terbatas : Studi Kasus Pada Pt.Agri Indomas Palembang
• Aspek Hukum Mengenai Buy Back Saham Bumn Di Pasar Modal
• Aspek Hukum Mengenai Profit And Loss Sharing Dalam Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Pt Bank Syariah Mandiri
• Aspek Hukum Produk Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Kebutuhan Masyarakat
• Aspek Pidana Terhadap Penyimpangan L/C Dalam Kegiatan Ekspor-Impor
• Aspek Yuridis Mengenai Pencurian Data Perusahaan Melalui Internet
• Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Akibat Perusahaan Pailit (Studi : Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)
• Aspek Yuridis Yang Mendasari Hak Royalti Terhadap Sebuah Lagu Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
• Beban Pembuktian Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Cyber (Dunia Maya) Sebagai Sarana Tindak Pidana Terorisme
• Efektifitas Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Properti Individual
• Eksistensi Hak Mogok Pada Perusahaan Yang Melayani Kepentingan Umum Studi Kasus Di Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang
• Eksistensi Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang Terhadap Narapidana Dan Eks-Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Palembang
• Eksistensi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pasca Reformasi
• Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Membela Perkara Pidana
• Hak Pakai Sebagai Objek Hak Tanggungan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Hak Santunan Jaminan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 (Studi Pada Beberapa Perusahaan Di Kota Palembang)
• Hambatan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Perusahaan Kecil Di Kota Palembang (Studi Terhadap U.U No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
• Hubungan Tindak Pidana Insider Trading Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Ijarah Sale And Lease Back Sebagai Perjanjian Dalam Penerbitan Sukuk Negara Ritel
• Implementasi Hak-Hak Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii A Pakjo Palembang
• Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Waktu Kerja (Studi Di Beberapa Bank Di Kota Palembang
• Implementasi Pasal 88 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Beberapa Perusahaan Di Kota Palembang
• Implementasi Sertifikasi Pasti Pas! Pertamina Di Kota Palembang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya Di Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang
• Kajian Empirik Tentang Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
• Kajian Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt. Horison Palembang Dan Pt. Novotel Palembang
• Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Operator Telpon Seluler Terhadap Konsumen Dalam Kaitan Dengan Iklan Yang Menyesatkan
• Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan
• Kekuatan Hukum Sertifikasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Merek Sebagai Alat Bukti Kepemilikan
• Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Masyarakat Ogan Ilir
• Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pornografi Dengan Menggunakan Media Internet
• Ketentuan Pelanggaran Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Ketidakmampuan Bertanggung Jawab Sebagai Alasan Pemaaf Menurut Hukum Pidana
• Kewajiban Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Terjadinya Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
• Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia
• Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Nakal Di Indonesia
• Legalitas Pembukaan Lahan Perkebunan Universitas Sriwijaya Di Kampus Inderalaya
• Mekanisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit (Card Holder) Yang Ditolak Pembayarannya Oleh Merchant
• Mekanisme Penyelesaian Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada Pt. Bank Bni Cabang Palembang Melalui Mediasi Perbankan
• Pelaksanaan Land Management And Policy Depelopment Program (Lmpdp) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Dengan Bantuan Bank Dunia
• Pelaksanaan Land Management And Policy Development Program (Lmpdp) Pada Kantor Wilayah Bpn Propinsi Sumatera Selatan Analisis Aplikasinya Oleh Bpn Kabupaten Banyuasin
• Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum Dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Bank
• Pelanggaran Hak Cipta Dari Perspektif Hukum Pidana Yang Tidak Merupakan Tindak Pidana
• Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Menurut Pasal 56 Ayat (1) Dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Prabumulih
• Pemberian Fasilitas Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kias Iia Palembang
• Pembuktian Hasil Cetak Transaksi Melalui Atm (Automated Teller Machine) Dalam Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Yang Diterbitkan Oleh Bank
• Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pemidanaan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi Menurut Hukum Pidana Militer
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Ketentuan Rahasia Bank
• Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
• Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
• Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Anak
• Penerapan Klausula Nilai Pemulihan (Reinstatement Value Clause) Dalam Asuransi Kerugian Kebakaran Pada Pt. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang
• Penerapan Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Mengenai Hak Cipta Terhadap Penyalahgunaan Software Oleh Warnet
• Penerapan Prinsip Kepentingan (Principles Of Interest) Dalam Asuransi Jiwa Pada Ajb Bumiputera 1912 Cabang Palembang
• Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan
• Penerapan Sanksi Pidana Minimal Dalam Tindak Pidana Psikotropika
• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak
• Penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Terhadap Anak Nakal
• Penghibahan Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) Di Wilayah Hukum Kota Palembang
• Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang
• Penodaan Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
• Penyelesaian Klaim Ganti Rugi Pihak Tertanggung Sehubungan Dengan Adanya Perjanjian Reasuransi Antara Perusahaan Asuransi Dengan Perusahaan Reasuransi
• Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
• Penyelesaian Sengkata Terhadap Pemakaian Merek Yang Digunakan Sebagai Domain Name Secara Tidak Berhak Ditinjau Dari Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertipikat Ganda Di Kota Palembang
• Penyidikan Penelantaran Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Kota Besar Palembang
• Penyidikan Terhadap Pelaku Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Cyber Pornografi
• Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pengajuan Permohonan Grasi Yang Diajukan Oleh Terpidana Mati
• Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi
• Peran Bank Syariah Dalam Melaksanakan Fungsi Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
• Peran Dan Tanggungjawab Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek Dalam Transaksi Jual Beli Surat Utang Negara
• Peran Yayasan Amil Zakat Pusri (Yazri) Sebagai Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
• Peranan Badan Narkotika Provinsi Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Sumatera Selatan
• Peranan Jaksa Penuntut Umum (J.P.U) Selaku Esekutor Dalam Sistem Peradilan Pidana ( Studi Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia)
• Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun
• Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
• Peranan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
• Perbandingan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam
• Perjanjian Penerbitan Letter Of Credit (L/C) Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
• Perjanjian Penyewaan Gudang Pada Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang
• Perjanjian Sewa Beli Rumah Dinas Daerah Pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Darat Pada Trayek Oki–Palembang
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pengguna Fasilitas Kredit Bni Griya Dalam Hal Terjadi Kerugian Akibat Kelalaian Bank
• Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Pemalsuan Oleh Pihak Lain (Ditinjau Dari Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek)
• Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Telantar
• Perlindungan Hukum Pemilik Domain Name Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
• Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Analisis Undang-Undang N0.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Bila Terjadi Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Diproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Pada Usaha Kerajinan Rumah Tangga Di Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sopir Dalam Perjanjian Kerja Pada Pengusaha Taksi Di Kota Palembang (Studi Kasus Primer Koperasi Angkatan Udara Lanud Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
• Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Mati Sebelum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tki Di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia
• Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi Menurut Hukum Positif Indonesia
• Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Dihubungkan Dengan Hak Jawab Di Dalam Pers
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Upah Minimum Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Psikopat
• Prosedur Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
• Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Reformasi Hak Veto Dan Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia
• Sanksi Pidana Dengan Unsur Pemberatan Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Recidivis
• Studi Hukum Perlindungan Internasional Terhadap Para Pencari Suaka
• Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Studi Tentang Asean Human Rights Body Menurut Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations
• Tanggung Jawab Bank Devisa Dalam Pembiayaan Jual-Beli Internasional (Ekspor-Impor) Dengan Pembukaan Letter Of Credit (L/C)
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Fasilitas Internet Banking Pada P.T Bank Negara Indonesia Cabang Musi Palembang
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kesalahan Informasi (Misleading) Yang Dilakukan Oleh Bagian Marketing Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Pengelola Koperasi Selaku Pemegang Kuasa Dari Pengurus Koperasi (Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)
• Tanggung Jawab Penghibah Dan Penerima Hibah Terhadap Pihak Ketiga Atas Objek Hibah
• Tanggung Jawab Pengurus Hotel Kemenangan Terhadap Hilangnya Barang Tamu
• Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Tanggung Jawab Perdata Pt. Multi Ekspress Cabang Palembang Terhadap Hilang / Rusaknya Barang Bagasi Dalam Perjanjian Pengangkutan
• Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Terhadap Dokter Spesialis Anesthesi
• Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Wanita
• Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Transaksi Pinjam Pakai Decoder Indovision Terhadap Para Pelanggan Di Kota Palembang
• Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tindak Pidana Kelalaian Yang Di Sebabkan Oleh Angkutan Umum Tidak Laik Jalan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang
• Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Keamanan Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kota Palembang
• Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Profit Loss Sharing) Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah
• Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Militer
• Tinjauan Yuridis Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenyampingan Klausula Arbitrase Oleh Pengadilan Niaga Kasus Kepailitan
• Upaya Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Palembang
• Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Uang Negara
• Upaya Penanggulangan Peredaran Bebas Jamu-Jamu Berbahaya Di Kota Palembang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Disersi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Wilayah Hukum Kodam Ii/Sriwijaya Palembang
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan
• Upaya Yang Dilakukan Bank Sumsel Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
• Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Kartu Kredit (Ditinjau Juga Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Kuhp)

Tahun 2008

• Analisis Pengalihan Teknis Penahanan
• Analisis Setting Aside Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase
• Analisis Sistem Nilai Tukar Dalam Rangka Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
• Analisis Tentang Tanggung Jawab Perawat Rumah Sakit Dalam Kaitannya Dengan Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Malpraktik
• Analisis Terhadap Pasal 134, 136 Bis, 137 Kuhp Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006
• Analisis Yuridis Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Menjadi Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Analisis Yuridis Mekanisme Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Lalu Lintas
• Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Franchise (Waralaba)
• Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dewan Komisaris Bank Dalam Hal Bank Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Dalam Uu No. 15 Tahun 2002 Jo No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Analisis Yuridis Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Di Sita Dalam Perjanjian Kredit Dan Proses Eksekusinya Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang
• Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pada Pt. Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper Dan Pt. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera Di Prabumulih
• Analisis Yuridis Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengawasi Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Uu No. 8 Tahun 1999)
• Aspek Hukum Sidik Jari Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Perkara Pidana
• Aspek Yuridis Perjanjian Kerja Outsourcing Dan Hak-Hak Pekerja Pada Pt. Garuda Indonesia Dan Pt. Citra Karya Indonesia Cabang Palembang
• Aspek Yuridis Program Jaminan Hari Tua (Tinjauan Terhadap Pp. Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
• Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Tersangka Pembununuhan Pada Tahap Penyidikan Di Poltabes Palembang
• Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penggantian Kerugian Dalam Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang (Kapal) Pada Pt. Asuransi Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang
• Contempt Of Court Dalam Sistim Peradilan Pidana Di Indonesia
• Delik Perzinahan Dari Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp (Suatu Studi Perbandingan)
• Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
• Efektivitas Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban
• Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Terhadap Penambangan Ilegal Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Eksistensi Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Eksistensi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Eksistensi Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
• Eksistensi Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polda Sumatera Selatan
• Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia
• Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana
• Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri
• Ganti Kerugian Terhadap Tidak Sahnya Penahanan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri
• Hak Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
• Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
• Implementasi Hak-Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Kota Besar Palembang
• Implementasi Konvensi Perserikatan Bangsabangsa Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) Tahun 2003 Di Indonesia
• Implementasi Peraturan Bank Indonesia Pbi 8/4/Pbi/2006 Jo 8/14/Pbi/2006 Tentang Good Corporate Governance Di Pt Bank Sumsel Palembang
• Incest Sebagai Perilaku Yang Menyimpang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Independensi Bank Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
• Jaminan Hak-Hak Tersangka Dalam Peradilan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas
• Jual Beli Ditinjau Dari Segi Hukum Positif Di Indonesia
• Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Pasal 50 (B) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Desain Industri
• Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Karakteristik Kejahatan Di Bidang Pasar Modal Indonesia
• Karakteristik Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Tindak Pidana Terorisme
• Keadaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iia Palembang Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan
• Keamanan Transaksi Bisnis Melalui Internet
• Kebijakan Kriminal Setelah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
• Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime Di Indonesia
• Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten Oku Selatan
• Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat
• Kedudukan Kreditur Konkuren Dalam Menuntut Haknya Terhadap Perusahaan Pailit
• Kekuatan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Pidana Sebagai Upaya Menemukan Kebenaran Materiil
• Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Psikotropika
• Ketentuan Rahasia Bank Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
• Kewenangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Komite Audit Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Di Pt. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
• Kewenangan Komite Nasional Kebijakan Governance Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pada Sektor Perbankan
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Daerah Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang
• Kewenangan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang (Ylkp) Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Pidana
• Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pada Surat Elektronik (Email)
• Kriteria Saksi Ahli Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perkara Pidana
• Landasan Teoritis Unsur Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian E-Commerce
• Obligasi Syariah Sebagai Suatu Terobosan Baru Dalam Hukum Surat Berharga Indonesia
• Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) Terhadap Potensi Ekonomi Dan Asas Kemanfaatan Bagi Umat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Pelaksanaan Fungsi Mediasi Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
• Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serikat Pekerja Di Pt. Pusri Dan Pt. Pertamina Unit Pemasaran H Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Pelaksanaan Pembiayaan Prinsip Mudharabah Pada Bank Sumsel Syariah Palembang Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Pelaksanaan Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Yang Dilakukan Bank Indonesia Terhadap Bank Umum
• Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Sehubungan Dengan Belum Ditanda Tanganinya Polis Asuransi Oleh Penanggung. (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Palembang)
• Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Dalam Asuransi Kebakaran Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Di Kota Palembang
• Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kota Lubuk Linggau
• Pelelangan Atas Objek Hak Tanggungan Dalam Kredit Macet Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pembantu Sudirman Palembang
• Pemberian Hak Guna Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Selatan
• Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang
• Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Yang Kurang Sempurna Dan Dampaknya Terhadap Putusan-Hakim Di Persidangan
• Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu Atm (Card Trapping)
• Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Sumatera Selatan
• Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian Hasil Hutan Oleh Polres Ogan Komering Ilir Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 1999
• Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uahg Melalui Kerja Sama Internasional
• Pendaftaran Dan Pengawasan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Di Kota Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Perda Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Sebagai Upaya Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Di Palembang
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Berupa Perakitan Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Baturaja
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan Software Di Indonesia
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kepolisian Sekta Iii Ilir Timur I Palembang
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang
• Penerapan Bentuk Pembiayaan Dalam Perbankan Islam Sebagai Upaya Menuju Sistem Perbankan Yang Bebas Riba
• Penerapan Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Pengajuan Hak Guna Usaha
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 03 Palembang
• Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 44 Tahun 2002 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Bagi Anak Jalanan Yang Meminta Bantuan Di Jalan Raya
• Penerapan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Nakal Di Kota Palembang
• Penerapan Sistem Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syari’ah Cabang Palembang
• Pengadaan Hak Atas Tanah Akibat Pembangunan Jalan Layang (Fly-Over) Simpang Polda Kota Palembang
• Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Palembang (Suatu Pendekatan Sosiologi Hukum)
• Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Di Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
• Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Penumpang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Penolakan Warisan Dan Akibat Hukumnya Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
• Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatas Tanah Lokasi Pengolahan Minyak Pertamina Unit Eksplorasi Dan Produksi (Uep) Ii Palembang
• Penyelesaian Kasus Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A3 Palembang
• Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Proses Peradilan Pidana
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Upaya Non Litigasi Di Kota Palembang
• Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Perikanan Laut Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana
• Penyitaan Barang-Barang Milik Penanggung Pajak Sebagai Jaminan Atas Pelunasan Utang Pajak
• Peralihan Hak Atas Merek Dalam Proses Perwarisan Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam
• Peran Penyidik Dalam Menggunakan Ilmu Kedokteran Kehakiman Pada Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi
• Peranan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang
• Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Palembang Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Peranan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Kejaksaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Setelah Adanya Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Mediasi Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Di Palembang
• Perjanjian Kerja Pemain Sepak Bola Asing Dengan Manajemen Sriwijaya Football Club
• Perjanjian Pembelian Rumah Melalui Pembiayaan Kpr Syariah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palembang
• Perjanjian Pengadaan Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pt. Toyota Astra Internasional Tbk
• Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Pt. Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Palembang
• Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Promosi Iklan Melalui Media Massa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Sumsel Pengguna Fasilitas Sms Banking Telepati
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Dasar Perjanjian Kerja Lisan Di Pt. Xylo Indah Pratama Kabupaten Musi Rawas
• Perlindungan Hukum Bagi Pendesain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Nada Sambung Pribadi (Nsp) Kartu Telepon Seluler Telkomsel Setelah Diberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indonesia Yang Mengkonsumsi Makanan Impor Mengandung Bahan Berbahaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Kerja Yang Bukan Peserta Jamsostek (Studi Pada Beberapa Perusahaan Di Kota Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Penerima Lisensi Atas Penggunaan Dan Penggandaan Program Komputer
• Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kayu Ukir Khas Palembang Menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Perlindungan Hukum Terhadap Software Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Senjata Api (Senpi) Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Matinya Orang
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Menurut Uu No.32 Tahun 2002
• Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak
• Pola Dan Mekanisme Pembinaan Narapidana Dalam Perkara Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Palembang
• Prosedur Dan Persyaratan Pemberian Izin Pemasangan Reklame Di Atas Tanah Di Kota Palembang
• Proses Hukum Dan Pembuktian Terhadap Hacker Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cybercrime
• Proses Pemeriksaan Tersangka Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Tingkat Pra-Adjudikasi
• Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan
• Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (Ilegal Logging)
• Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dan Faktor Penghambatnya Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Palembang
• Proses Perjanjian Pengadaan Pakaian Dinas Antara Cv. Kimas Indah Dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Palembang
• Prospektif Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Transaksi E-Commerce
• Recall Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia
• Restrukturisasi Kredit Macet Melalui Upaya Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Pada Pt. Bank Sumsel Palembang
• Santet Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana
• Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang
• Sistem Peradilan Tilang Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Kota Palembang
• Studi Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
• Studi Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pekerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Bom Baru Palembang
• Suatu Pemikiran Tentang Penerapan Pasal 251 Kuhd (Prinsip Itikad Baik) Dalam Hubungannya Dengan Penolakan Klaim Dari Tertanggung Oleh Penanggung (Pelaku Usaha)
• Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Hilang Dan Rusaknya Barang Bukti Dalam Perkara Pidana
• Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Akta Terhadap Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Pekerja Outsourcing Yang Melanggar Perjanjian Kerja
• Tanggung Jawab Pt. Jamsostek (Persero) Terhadap Pekerja/Buruh Di Sektor Informal (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek)
• Tanggung Jawab Pt. Kerta Gaya Pusaka (Ekspeditur) Jika Terjadi Keterlambatan Pada Proses Pengiriman Barang Yang Diangkut
• Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Tindak Pidana Makar Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Upaya Penanggulangannya
• Tindak Pidana Pemilu (Suatu Studi Teoretis Terhadap Penegakannya)
• Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Proses Pembuktiannya Menurut Hukum Acara Pidana
• Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungannya Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
• Tinjauan Hukum Terhadap Proses Jual Beli Dan Pendaftaran Tanah Milik Adat Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
• Tinjauan Yuridis Praperadilan Dalam Perkara Perusakan Dan Pembakaran Aset Pt. Laju Perdana Indah (Lpi)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Liar Yang Melakukan Pengrusakan Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asuransi
• Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Palembang
• Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pornografi Sebagai Akibat Dari Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Elektronik
• Upaya Lembaga Perbankan Dalam Rangka Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
• Upaya Mengungkapkan Cybercrime Dengan Menggunakan Komputer Forensik
• Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
• Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Kerugian Yang Dialami Oleh Pemilik Kartu Kredit (Card Holder)

Tahun 2007

• Abortus Provocatus Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana Di Indonesia
• Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Kandung Dan Orang Tua Angkat
• Akibat Hukum Tidak Diterimanya Berkas Perkara Pidana Yang Diserahkan Oleh Penyidik Ke Kejaksaan Terhadap Tersangka Yang Ditahan
• Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Analisis Mengenai Perkembangan Unsur Konsensus Dalam Hukum Perjanjian Berbasis Teknologi Cyber
• Analisis Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Telepon Selular Ditinjau Dari Hukum Pidana Formil (Pasal 184 Kuhap)
• Analisis Penerapan Pasal 251 Kuhd Tentang Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) Dalam Asuransi Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Cetak
• Analisis Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana
• Analisis Tentang Fungsi Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepamlk) Dalam Penawaran Dan Pembelian Efek Melalui Bursa Efek
• Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Bank, Operator Seluler Dan Nasabah (Customer) Dalam Hal Pengisian Pulsa Melalui Automatic Teller Machine (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Pt. Indosat Tbk. Palembang)
• Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Dinas Pu Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pihak Pemborong Dalam Mekanisme Penunjukan Langsung (Pl)
• Analisis Tentang Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 03 – Palembang
• Analisis Tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit
• Analisis Tentang Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Terhadap Harta Kekayaan Suami/Istri Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga
• Analisis Terhadap Perubahan Status Pertamina Dari Perusahaan Negara (Pn) Menjadi Pt.(Persero) Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan
• Analisis Yuridis Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Analisis Yuridis Pasal 3 Ayat (4) A Ketetapan Mpr Ri Nomor Vii/Mpr/2000 Tehadap Yurisdiksi Peradilan Militer Bagi Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Domain Name Melalui Internet
• Analisis Yuridis Perubahan Bentuk Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua
• Analisis Yuridis Tentang Non Trade Issues Dalam Kerangka Wto
• Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Hak Restitusi Perpajakan Oleh Wajib Pajak
• Analisis Yuridis: Eksistensi World Trade Organization (Wto) Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Serta Implementasinya Bagi Indonesia
• Aspek Hukum Istishna (Jual-Beli Pemesanan) Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah
• Aspek Hukum Pendaftaran Merek Dan Hak Eksklusif Bagi Pemegang Hak Atas Merek Di Indonesia
• Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Uang Dengan Penjaminan Polis Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
• Aspek Hukum Pidana Dalam Kredit Bermasalah Pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat
• Aspek Hukum Sertifikasi Produk Makanan Di Kota Palembang
• Aspek Pidana Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Asuransi Jiwa Debitur Pada Perjanjian Kredit Konsumtif Di Lembaga Perbankan
• Berlakunya Asas Retroaktif Terhadap Tindak Pidana Hak Asasi Manusia
• Disparitas Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Palembang
• Efektivitas Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika
• Eksistensi Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perdagangan
• Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Eksistensi Peraturan Perusahaan Bagi Pekerja Di Luar Serikat Pekerja / Serikat Buruh
• Eksistensi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Sebagai Perubahan Terakhir Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)
• Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
• Fungsi Hukum Pidana Dalam Mengantisipasi Penyebarluasan Pornografi Melalui Media Elektronik
• Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Anak Nakal
• Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif
• Fungsi Standar Prosedur Terapi Dalam Penilaian Malpraktek Dokter
• Fungsi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Sumsel Palembang
• Hak-Hak Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial
• Hak-Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Karena Melakukan Kesalahan Berat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt. Maju Jaya Dan Pt. Yudha Sarana Utama)
• Hak-Hak Tenaga Kerja Outsourcing Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
• Harmonisasi Hubungan Industrial Tanpa Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Hubungan Pidana Bersyarat Terhadap Tujuan Pemidanaan
• Hubungan Stigma Masyarakat Terhadap Kecenderungan Pengulangan Kejahatan Bagi Mantan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Iia Palembang
• Implementasi Pasal 26 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia
• Implikasi Peranan “Dispute Settlement Body" Forum Wto Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia
• Kajian Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Makanan Yang Mengandung Zat Aditif
• Kajian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Ponsel Antara Leasing Dengan Dealer
• Kajian Yuridis Tentang Cyberparasite Dalam Domain Name Di Dunia Maya
• Keamanan Pelayaran Di Perairan Indonesia Berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Kebijakan Kriminal Terhadap Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Radio Khusus Di Indonesia
• Kedudukan Yayasan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata
• Kekuatan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
• Kewenangan Penuntut Umum Dalam Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum
• Kewenangan Penyidik Bea Cukai Pada Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Yang Terjadi Di Perairan Kota Palembang
• Latar Belakang Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Pada Pesta Organ Tunggal Di Kota Lubuk Linggau
• Masalah Hukum Dalam Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit Pt. Bank Bni (Persero) Tbk. Palembang
• Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Bank Untuk Menciptakan Iklim Perbankan Yang Sehat
• Mekanisme Penerapan Office Channelling Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang
• Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
• Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Terhadap Tenaga Kerja Yang Dilakukan Oleh Pjtki
• Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
• Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan
• Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Pada Pt. Telkom (Persero) Dan Pt. Kereta Api (Persero) Ditinjau Dari Uu No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
• Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Muara Enim
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Sistem Satu Atap) Kota Palembang
• Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Perpanjangan Landasan (Runway) Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin Ii Palembang
• Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt. Metro Batavia Air Perwakilan Kota Palembang
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Metode Penunjukkan Langsung Antara Spmu-Tpsdp Unsri Dengan Pt. Boradhi Yasa Karya
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Terhadap Bank Yang Di Likuidasi
• Pelaksanaan Program Tabungan Hari Tua Multiguna Sejahtera Di Pt. Taspen (Persero) Cabang Palembang
• Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan Oleh Pengusaha Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Palembang
• Pemindahan Pelaku Tindak Pidana Dari Suatu Negara Ke Negara Lain
• Pemutusan Perjanjian Kredit Usaha Kecil Secara Sepihak Oleh Bank Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat “Tiur Ganda" Kabupaten Ogan Ilir
• Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Contempt Of Court Dikaitkan Dengan Asas Kemerdekaan Pers
• Penerapan Pasal Kuhp Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Palembang
• Penerapan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang
• Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Barang-Barang Tertentu Terhadap Terpidana
• Penerapan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Outsourcing Pada Rsup Dr. Mohammad Hoesin Dan Pt. Jasa Raharja (Persero)
• Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Fly Over Simpang Polda Dikota Palembang
• Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api (Stasiun Simpang Ke Tanjung Api-Api) Diwilayah Administrasi Kota Palembang
• Pengajuan Kembali Perkara Pidana Terhadap Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum
• Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan
• Pengelolaan Kredit Bermasalah Pada Pt.Bank Sumsel Cabang Palembang
• Penyelesaian Kredit Umum Pedesaan Bermasalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Inderalaya Sumatera Selatan
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan Sistem Adr Ditinjau Dari Aspek Arbitrase Menurut Uu No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak
• Peran Serikat Pekerja Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Pengamanan (Security) Pada Pt. Pertamina Ep Prabumulih
• Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
• Peranan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum
• Peranan Jaksa Dalam Proses Penyidikan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana
• Peranan Kejaksaan Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana
• Peranan Kurator Pada Rapat Verifikasi Dalam Kepailitan
• Peranan Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Studi Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Oleh Polda Sumsel)
• Peranan Unhcr Dalam Menangani Pengungsi Lintas Batas Di Indonesia
• Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Di Bawah Umur
• Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Melalui Elektronik
• Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dengan Pt. Pos Indonesia (Persero) Dalam Pelayanan Nasabah Kartu Atm Shar-E
• Perjanjian Pemborongan Pencetakan Buku Pada Cv. Indonesia Press Di Kota Palembang
• Perlindungan Hak Tetangga Dalam Penerbitan Izin Dan Pelaksanaan Pendirian Bangunan Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Terkontaminasi Dioksin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Dalam Memberikan Pinjaman Kepada Anggotanya : Studi Pada Koperasi Dharma Karya Palembang
• Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Apabila Terjadi Penyalahgunaan Oleh Orang Lain
• Perlindungan Hukum Penulis Buku Dalam Hubungannya Dengan Penerbit Buku
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Pembelian Barang Pada Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban/ Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus Di Pt. Jasa Raharja (Persero))
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dari Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Pada Pt. Hutama Karya (Persero) Cabang I-E Palembang Dan Pt. Tiga Putri Mutiara Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Nasabah Yang Menggunakan Fasilitas Phone Banking Pada Pt.Bank Muamalat Indonesia Tbk
• Perlindungan Hukum Terhadap Sales Promotion Girl Pt. Indosat, Tbk Dan Pt. Putra Marindal Palembang Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
• Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Personal Identification Number (Pin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencurian Di Dunia Maya
• Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 12 Uu No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Bersalin Ananda Palembang Terhadap Malpraktek Dokter Dalam Pelayanan Persalinan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dalam Bentuk Carding
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Air Dari Pembuangan Limbah Industri (Kajian Teoretis)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat Palsu
• Perumusan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C
• Prespektif Yuridis Hubungan Kerja Secara Damai Terhadap Pemutusan Dengan Penyelesaian Melalui Upaya Bipartit, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase
• Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska) Barang / Certificate Of Origin Dalam Perdagangan Ekspor Di Wilayah Kota Palembang
• Prosedur Penyelesaian Sengketa Dan Hasil Putusan Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia
• Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan Di Kota Palembang
• Proses Pemberian Izin Usaha Pertambangan Golongan-C Di Kota Palembang
• Proses Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas Iia Palembang
• Proses Pemeriksaan Perkara Zinah Pada Tahap Pra Adjudikasi Di Wilayah Hukum Palembang
• Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Bersama Dengan Orang Dewasa
• Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Pp Nomor 24 Tahun 1997
• Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (Hgb) Atas Satuan Rumah Susun Menjadi Hak Milik Atas Tanah
• Proses Penutupan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Dan Penyelesaiannya Apabila Terjadi Penolakan Pembayaran Klaim Santunan Asuransi Oleh Pt. (Persero) Jasa Raharja Cabang Palembang
• Rekonstruksi (Reka Ulang) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri
• Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Segi Fungsi Dan Daya Gunanya
• Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
• Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
• Sistem Perumusan Sanksi Dalam Hukum Pidana
• Studi Perbandingan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Studi Tentang Akibat Hukum Pendaftaran Kapal Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
• Studi Tentang Hiburan Organ Tunggal Sebagai Sarana Peredaran Narkoba Di Kayu Agung
• Study Hukum Terhadap Bilyet Giro Kosong Dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral
• Tanggung Jawab Administratif Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda
• Tanggung Jawab Dan Mekanisme Pengawasan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk
• Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (Pt) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Pada Pekerjaan Pengawasan Sumur Bor
• Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Komersial Terhadap Asuransi Tanggung Jawab Dalam Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Penitipan Barang Dengan Cara Safe Deposit Box Di Bank Mandiri Indonesia Cabang Palembang
• Tanggung Jawab Perdata Internet Service Provider Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet
• Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Cv. Prima Express Palembang Terhadap Kerusakan Dan Hilangnya Barang Yang Diangkut
• Tanggung Jawab Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Aborsi
• Tanggung Jawab Pt Kai Terhadap Kelayakan Sarana, Prasarana, Dan Fasilitas Penunjang Pengangkutan Kereta Api Dalam Menjamin Keselamatan Penumpang
• Tanggungjawab Badan Hukum Yayasan Dalam Melaksanakan Tujuan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Tindak Pidana Asusila Oleh Anak Di Lubuk Linggau (Studi Kasus)
• Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Menurut Undamg Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Tindak Pidana Pencurian Dibidang Perbankan Yang Dilakukan Oleh Hacker
• Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Asuransi Sebagai Perjanjian Standar Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang No 8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kehormatan
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan
• Upaya Sinergis Pendayagunaan Dana Zakat Yang Bersifat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (Laz)
• Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
• Usaha Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Indonesia Cabang Palembang
• Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2006

• Aborsi Oleh Wanita Korban Perkosaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Analisa Pidana Penjara Minimal Dalam Perundang- Undangan Pidana Di Indonesia
• Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Dan Penjualan Terminal Serta Pemasaran Nomor Telepon Telkom Flexi Antara Pt. Telkom Tbk. Dengan Dealer Flexi
• Analisis Kebijakan Kriminal Dan Penegakan Hukum Di Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen
• Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindakan Pidana Dalam Perlindungan Konsumen
• Analisis Mengenai Prosedur Eksekusi Putusan Arbitrase Asing (Internasional) Dalam Kasus Karaha Bodas Company (Kbc) Menurut Hukum Di Indonesia
• Analisis Mengenai Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
• Analisis Pasal 185 (6) Huruf D Kuhap Dalam Hubungan Dengan Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi
• Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Media Massa Cetak
• Analisis Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal Keterlambatan Pengangkutan Udara Melalui Penerbangan Domestik
• Analisis Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Type A Karyajaya Palembang
• Analisis Tentang Penyelamatan Kredit Macet Melalui Kebijakan Restrukturisasi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
• Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Pengawasan Bagi Anak Nakal Di Kota Palembang
• Analisis Yuridis Fungsi Surat Muatan Udara Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Maskapai Penerbangan
• Analisis Yuridis Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Distributor Cni Yang Dilaksanakan Oleh Pt. Asuransi Central Asia
• Anallsis Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pengambilalan Perkara Korupsi Dari Penyidik
• Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan Indonesia
• Aspek Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Aspek Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana Oleh P.T. Nabila Cipta Perdana Di Kabupaten Banyuasin
• Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Aditif
• Aspek Yuridis Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Dalam Pembangunan Kantor Bupati Di Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan
• Aspek Yuridis Program Tunjangan Hari Tua Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Pematang Siantar (Kerjasama Dengan Ajb Bumiputera 1912)
• Aspek Yuridis Wajib Daftar Perusahaan Bagi Persekutuan Komanditer (Cv) Berdasarkan Uu Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
• Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
• Dampak Pembubaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Palembang
• Efektifitas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Muara Enim
• Efektivitas Pasal 504 Kuhp Terhadap Perbuatan Pengemisan Di Kota Palembang
• Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Pidana Pelaku Penyalahguna Psikotropika Dan Narkotika
• Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Palembang Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kesusilaan Oleh Remaja Kota Palembang
• Fungsi Dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Palembang Berdasarkan Uu No.12 Tahun 1995 (Studi Tentang Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana)
• Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Cabang Palembang
• Hak Dan Kedudukan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian
• Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia
• Implementasi Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
• Kajian Yuridis Tentang Penerapan Ketentuan Upah Pekerja Borong Dan Pekerja Tetap Di Ptp Nusantara Vii Unit Usaha Musi Landas
• Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui Tele-Conference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
• Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam
• Kebijakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Kejahatan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri
• Kekuatan Putusan Praperadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana
• Kendala-Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Palembang Dan Upaya Mengatasinya
• Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
• Kewenangan Kejaksaan Dalam Melengkapi Berkas Perkara Tertentu Dari Kepolisian Republik Indonesia
• Kewenangan Kurator Dalam Melaksanakan Pemberesan Aset-Aset Debitor Pailit Menurut Uu No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004
• Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Ban Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Mekanisme Standar Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Asuransi Ekspor Pada Pt.(Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Palembang
• Pelaksanaan Cuti Haid, Hamil Dan Melahirkan Berdasarkan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt. Interbis Sejahtera Food Industry Dan Pt. Mcdonald Cabang Palembang)
• Pelaksanaan Hukum Perkreditan Yang Berwawasan Lingkungan Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Palembang
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Di Kelurahan Bandar Agung Lahat
• Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah
• Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Kota Besar Palembang
• Pelanggaran Perda Yang Diajukan Sebagai Tindak Pidana Ringan
• Pembayaran Santunan Kematian Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Studi Komparatif Hukum Jaminan Sosial Dan Hukum Kewarisan Islam)
• Pemberian Kredit Oleh Pusat Koperasi Kredit Handriya Sanggraha Sumsel
• Pembinaan Anak Negara Sebagai Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Ii. A Pakjo Palembang
• Pemeriksaan Pajak Penghasilan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat 3 Uu No. 41 Tahun 1999
• Penerapan Pasal 27 Pp Nomor 27 Tahun 1983 Dalam Kaitannya Dengan Penyimpanan Barang Bukti Di Rupbasan Kota Palembang
• Penerapan Prinsip Know Your Customer Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
• Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005
• Penyelesaian Sengketa Finansial Nasabah Bank Melalui Mediasi Perbankan
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Pembinaan Anak Yang Dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan Dan Pembebasan Bersyarat
• Peran Bank Indonesia Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
• Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Peranan Asuransi Kredit Dalam Membantu Mengatasi Risiko Pengembalian Kredit Usaha Kecil
• Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku
• Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin
• Peranan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Menurut Uu Nomor 30 Tahun 2002 Dalam Pemberantasan Korupsi (Trigger Mechanism) Di Indonesia
• Peranan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Palembang Di Hubungkan Dengan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 98/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
• Peranan Psikiater Dalam Memeriksa Tersangka Sakit Jiwa Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Poltabes Palembang)
• Perbandingan Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Dalam Peradilan Hubungan Industrial
• Perbandingan Perzinahan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam
• Perbedaan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (Bw) Dan Hukum Kewarisan Islam : Suatu Upaya Menuju Hukum Kewarisan Nasional
• Perjanjian Kerjasama Sponsorship Antara Pihak Palembang Indah Mall (Penyelenggara) Dengan Pihak Bank Mandiri (Sponsor) Dalam Penyelenggaraan Showbiz
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Lanjutan Pembuatan Kolam Renang Hotel Bukit Serelo Lahat
• Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Darat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
• Perlindungan Hukum Pekerja Wanita (Studi Pada Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Kota Palembang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Nakal Pada Tahap Penyidikan Di Kota Palembang
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Dibidang Musik Ke Dalam Bentuk Truetone
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Atas Tindakan Pihak Produsen Yang Dapat Merugikan Konsumen
• Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana Indonesia
• Perlindungan Keselamatan Kerja Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Yang Melakukan Praktikum Di Laboratorium Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
• Perlindungan Saksi Terhadap Perkara Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum
• Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
• Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Dpbk) Kota Palembang Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran Yang Menimbulkan Tindak Pidana Di Kota Palembang
• Pertanggungjawaban Perangkat Koperasi Atas Penyelesaian Utang Piutang Pada Koperasi Kredit Karya Jasa
• Pertanggungjawaban Pidana Dokter Akibat Kesalahan / Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan
• Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi Kasus Palembang)
• Perundungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan
• Praktek Panti Pijat Di Tinjau Dari Sudut Hukum Pidana
• Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Lembaga Perbankan
• Product Liability Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999
• Proses Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Jembatan Musi Iii
• Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Tinjauan Yuridis Uu No.7 Tahun 1992 Jo. Uu No.10 Tahun 1998)
• Sistem Pengaturan Kepemilikan Apartemen & Analisis Penguasaan Atas Tanah Apartemen Oleh Pengelola Apartemen
• Sistem Registrasi Sim Card (Kartu Prabayar) Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Dengan Menggunakan Telepon Selular (Ponsel)
• Studi Penjatuhan Pidana Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
• Study Banding Pengaturan Kepemilikan Apartemen Dan Rumah Susun (Uu No. 16 Tahun 1985) Di Kota Palembang
• Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Terhadap Simpanan Nasabah Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Hak-Hak Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Kadaluarsa Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Pada Ylk Sumatera Selatan Di Kota Palembang
• Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengirim Barang Jika Terjadi Kerugian (Analisis Undang - Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)
• Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi Keluarga Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
• Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Bagi Penumpang Menurut Uu No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
• Tanggung Jawab Perdata Mahasiswa Kedokteran (Co-Ass) Yang Praktek Di Rumah Sakit Dalam Pelayanan Medik
• Tanggung Jawab Perdata Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Ditempatkan Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 : (Studi Kasus Pt. Genta Ardia Abadi Dan Pt. Bina Kerja Cabang Palembang)
• Tanggung Jawab Perdata Pt- Asuransi Kredit Indonesia (Pt. Askrindo) Cabang Palembang Dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Klaim Kerugian Pihak Tertanggung
• Tanggung Jawab Pt. Efasindo Primantara Selaku Distributor Suku Cadang Skf Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Tanggung Jawab Pt. Taspen (Persero) Dalam Hal Pembayaran Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pt. Taspen (Persero) Palembang)
• Tanggung Jawab Pt.(Persero) Kereta Api Indonesia Terhadap Kecelakaan Yang Dialami Oleh Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
• Tertib Administrasi Dalam Proses Pengalihan Hak Atas Tanah Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
• Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dan Matinya Orang Pada Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kota Kayu Agung)
• Tindakan Kekerasan Terhadap Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan
• Tinjauan Terhadap Penyelesaian Masalah Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Kebijakan Hukum Pidana
• Tinjauan Yuridis Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Tender Penjualan Saham
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kartu Kredit
• Tinjauan Yuridis Rapat Verifikasi Dalam Proses Kepailitan Menurut Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Sepeda Motor Di Kecamatan Sukarami Palembang
• Tinjauan Yuridis Tentang Pengertian Utang Sebagai Dasar Permohonan Pailit
• Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Lessor Terhadap Barang Bila Lessee Dinyatakan Pailit
• Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Denda Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Pt. Sunan Rubber Dan Pt. Roesli Taher Palembang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Jasa Bank Dalam Kiriman Uang Pada Bank Sumsel Cabang Kayuagung
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Tvri Menjadi Pt. Tvri (Persero) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002
• Tugas Dan Kewenangan Kurator Menurut Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Pangkalpinang
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsekta Sukarame Di Kota Palembang
• Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Tahun 2005

• Analisis Aspek Hukum Pidana Terhadap Aborsi Pada Korban Perkosaan
• Analisis Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ekspedisi Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Pengiriman Barang
• Analisis Hukum Proses Pengadaan Barang Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan Iii Plaju
• Analisis Hukum Tentang Batasan Overmacht Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut
• Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Lembaga Anak Sipil
• Analisis Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Hukum Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah
• Analisis Perlindungan Korban Kecelakaan Tabrakan Kereta Api (Ditinjau Dari Aspek Hukum Asuransi)
• Analisis Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Menurut Hukum Perdata Internasional
• Analisis Tentang Deep Linking Ditinjau Dari Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual
• Analisis Tentang Hubungan Hukum Antara Bank Dan Perusahaan Asuransi Dalam Kegiatan Bancassurance
• Analisis Tentang Izin Pendirian Kompleks Palembang Square Dari Aspek Hukum Tata Ruang
• Analisis Tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Lembaga Perbankan Nasional
• Analisis Tentang Pemeriksaan Saksl Menurut Ketentuan Pasal 169 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg)
• Analisis Tentang Pemungutan Cukai Atas Hasil Industri Rekaman Musik
• Analisis Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
• Analisis Yuridis Fungsi Dan Proses Pendaftaran Domain Name Dalam Jaringan Internet
• Analisis Yuridis Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Jiwa) Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang
• Analisis Yuridis Terhadap Rahasia Dagang Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Atas Informasi
• Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Obat - Obatan Palsu
• Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Obat-Obatan Palsu
• Aspek Hukum Pidana Terhadap Produsen Kemplang Merah Yang Menggunakan Zat Pewarna Berbahaya Di Kota Palembang
• Aspek Pidana Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Secara Ilegal
• Aspek-Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran
• Digital Signature Di Dalam E-Commerce Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata
• Efektifitas Pemberian Tanda Tera Pada Mesin Pompa Premium Dan Minyak Solar Packed Dealer (Pspd) Di Kabupaten Banyuasin
• Efektifitas Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Terjadinya Pengulangan Kejahatan
• Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang
• Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Kecamatan Sukarami Palembang
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Sukarami Palembang
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan Dengan Menggunakan Sms Pada Telepon Seluler
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Perangkat Lunak (Software) Komputer Di Kota Palembang
• Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Persamaan Upah Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (Studi Kasus Di P.T. Semen Baturaja Palembang)
• Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
• Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• Kedudukan Ketentuan Hukum Pidana Di Dalam Kuhp Terhadap Kebebasan Pers
• Kejahatan Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Pencemaran Teluk Buyat Di Minahasa, Sulawesi Utara
• Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
• Kewenangan Hakim Menilai Kebenaran Isi Akta Notaris
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Pencurian Ikan Di Laut Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
• Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada Pt. Citra Van Titipan Kilat
• Legalitas Pendaftaran Makanan Ringan Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang
• Pelaksanaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Antara Pdam Tirta Musi Palembang Dengan Pelanggan
• Pelaksanaan Lelang Objek Pajak Dalam Rangka Penagihan Utang Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Palembang
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus Dan Mp Mangku Negara Kota Palembang
• Pelayanan Kepolisian Terhadap Laporan (Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
• Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kotamadya Palembang
• Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Prakteknya Di Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
• Pengalihan Tanggungjawab Hukum Atas Status Hubungan Kerja Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Menurut Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Pt. Ba Dengan Cv. Diyan Abadi)
• Pengawasan Pemasangan Reklame Dalam Rangka Kegiatan Bisnis Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Reklame
• Penguasaan Tanah Secara Tidak Sah Oleh Beberapa Warga Di Kawasan Jaka Baring, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
• Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Tni Menurut Hukum Disiplin Militer
• Penyalahgunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Pidana
• Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Perjanjian Pengangkutan Pupuk Antara Pt. Pusri Medan Dengan Perusahaan Pengangkutan Laut
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Property Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Proses Penyidikan
• Perlindungan Hukum Bagi Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dalam Pemberian Kredit Sampai Dengan Tiga Juta (K3)
• Perlindungan Hukum Penemu Atas Dasar Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dikaitkan Dengan Trips-Wto
• Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumahtangga Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga
• Persepsi Unsur Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Karena Terpaksa Dalam Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Sulaiman Rachman
• Praktek Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Di Bank Sumsel
• Praktek Perlindungan Tenaga Kerja Anak Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Beberapa Industri Songket Di Kota Palembang
• Prosedur Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (Studi Kasus Perluasan Asrama Haji Kota Palembang)
• Proses Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Kota Palembang
• Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Pekawinan Menurut Hukum Perdata Dalam Hal Terjadi Perceraian
• Studi Perbandingan Status Dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
• Tanggung Jawab Perdata Pengurus Koperasi Karyawan Sehat Bersama Terhadap Kesalahan Pengurus Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Koperasi (Studi Pasal 34 Uu No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian)
• Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Indah Jaya Palembang Terhadap Kerugian Yang Diderita Pihak Pengirim Barang
• Tanggung Jawab Pidana Wartawan Dalam Tindak Pidana Pers
• Tinjauan Yuridis Mengenai Wewenang Supervisi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Pt. Telkom Dengan Pengusaha Wartel
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi Pada Bank Bni
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Siguntang Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
• Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penindakan Tindak Pidana Korupsi
• Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Nasabah Bank Di Kota Palembang

Tahun 2004

• Analisis Tentang Tanggung Jawab Eksportir- Importir Sehubungan Dengan Syarat Free On Board Dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri
• Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Calon Anggota Legislatif Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Bus Akap Di Palembang ( Studi Penerapan Kontrak Standar Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)

Tahun 1999

• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Duta Cabang Palembang

Sumber:
https://unsri.ac.id