Tahun 2021
- Eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Jaminan Kredit Di Pt. Bpr Sumsel Cabang Sekayu
- Implementasi Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19
- Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan
- Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana
- Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
- Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak. (Studi Di Kota Prabumulih)
- Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
- Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Skizofrenia Paranoid
- Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif
- Kerjasama Pt Pertamina Ep Dengan Pt Petro Muba Dalam Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi Di Lapangan Babat Dan Kukui Desa Sungai Angit (Studi Penerapan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua)
- Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Kontrak Bisnis Terhadap Putusan Yang Dibatalkan Peradilan
- Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan Oleh Orang Tua Dalam Perkawinan Di Bawah Umur
- Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
- Pelaksanaan Diversi Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terkait Pidana Khusus Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan
- Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika
- Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 417/ Pk/ Pdt/ 2018)
- Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah
- Penerapan Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- Penerapan Upah Minimum Pekerja Perusahaan Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Analisis Hukum Yang Responsif
- Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dimasa Pandemi Covid 19 Sebagai Sarana Untuk Menghindari Status Pailit
- Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online
- Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara Untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat
- Perlindungan Dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology
- Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan
- Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia
- Politik Hukum Pidana Terhadap Penyimpangan Seksual (Fetish) Kain Jarik Melalui Media Sosial
- Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan Pojk No.11/Pojk.03/2020 Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19
- Tanggungjawab Hukum Sub Penyedia Jasa Yang Tidak Masuk Dalam Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus Putusan No. 25/Pdt.G/2018/Pn.Cirebon)
- Tindak Pidana Pemalsuan Surat Alas Hak Atas Tanah Yang Digunakan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik(Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang)
- Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Tindakan Hukum Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2020
- Akibat Hukum Perjanjian Kerja Konstruksi Yang Tidak Mencantumkanklausul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Beberapa Kontrak Kerja Konstruksi Di Pemerintah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)
- Analisis Penyebab Penurunan Perkara Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Negara Di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas Ia Khusus Palembang
- Dokumen Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Sebagai Alat Transaksi Elektronik
- Fungsi Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Penanganan Perkara Narkotika
- Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru
- Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan)
- Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia
- Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan
- Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan
- Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga
- Pemberian Kompensasi Oleh Pt Pln (Persero) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Pada Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutt) 150 Kv Pltp Rantau Dadap – Lumut Balai Di Kabupaten Muara Enim
- Pemeriksaan Saksi Secara Bersama Pada Perkara Pidana Korupsi Dari Perspektif Asas Kemerdekaan Dan Pemberian Kesaksian (Analisis : Putusan No.8/Pid-Sus/Tpk/2018/Pn.Plg)
- Penetapan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara
- Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
- Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
- Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Rsup Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
- Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekusi Tanah Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 213/Pdt.Bth/2017/Pn Plg)
- Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan Yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis Online
- Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/Pn.Sky
- Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
- Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
- Tindakan Intersepsi Yang Dilakukan Penyidik Sebagai Dasar Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang
- Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Wewenang Satuan Pengawas Internal Dalam Mewujudkan Prinsip Transparan Dan Akuntabel (Studi Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang)
Tahun 2019
- Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/Puu-Xiii/2015 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
- Analisis Yuridis Pertimbangan Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pemberian Remisi
- Diskresi Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Konsekuensi Yuridis Tata Ruang Pada Proyek Pembangunan Light Rail Transit (Lrt) Di Kota Palembang
- Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)
- Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Tersangka/ Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Pasal 33 Dan Pasal 34 Undang-Undang Ri Nomor : 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Di Ubah Undang-Undang Ri Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Kota Palembang Dan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Wonosari Gunungkidul
- Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dana Ibadah Umrah Di Indonesia
- Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
- Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perdagangan Dalam Distribusi Barang Dan Jasa Dengan Sistem Skema Piramida
- Kesepakatan Para Pendiri Sebagai Dasar Penentuan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas (Analisis Sinkronisasi Aturan Antara Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
- Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum
- Kontradiksi Hukum Antar Putusan Kasasi Pada Objek Yang Sama Dalam Perkara Pidana Dan Perdata (Studi Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2007 Dan Putusan Nomor 202 K/Pid/2012)
- Obstruction Of Justice Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapaikepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan
- Pembuktian Pengaruh Jabatan Penyelenggara Negara Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Nomor : 45/Pid. Sus-Tpk/2017/Pn. Bgl.)
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyusunan Apbd Kab. Musi Banyuasin, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 48/Pid-Sus-Tpk/2015/Pn.Plg
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak
- Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Blb)
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Kotapalembang)
- Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Kerja Dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang
- Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis
- Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Penetapan Harga (Price Fixing) Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Dengan Industri Sepeda Motor (Studi Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-I/2016)
- Penggunaan Senjata Api Rakitan Dan Bahan Peledak
- Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang
- Penyelesaian Perkara Pidana Dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudisial Geschil
- Perbandingan Hukum Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Bidang Pengembangan Infrastruktur Indonesia, Korea Selatan, Dan Jepang
- Perlindungan Hukum Bagi Home Based Worker Atas Upah Yang Layak Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial
- Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang
- Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (Fintech)
- Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Dan Tidak Diambilnya Hak Untuk Menyatakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Pembangkit Pltg Borang 60 Mw Study Kasus Antara Pt Pln (Persero) Pembangkitan Sumatera Submission Date: 26-May-2019 12:09pm (Utc+0700) Submission Id: 1135947443 File Name: Doni_Defriansyah.Docx (538.75k)Word Count: 12903
- Pertimbangan Dan Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis Atas Penetapan Masa Insolvensi Yang Berlaku Surut Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Pt. Coffindo Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Pkpu-Tetap/2018/Pn.Mdn)
- Reformulasi Pasal 109 Kuhap Tentang Penghentian Penyidikan Sebagai Bagian Dari Upaya Rekonstruksi Terhadap Hukum Pidana Indonesia
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno
Tahun 2018
- Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer Yang Tidak Mencantumkan Sekutu Komanditer
- Analisis Peralihan Paten Sebagai Objek Wakaf (Telaah Pasal 74 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
- Esensi Makna Dan Fungsi Asas Kekeluargaan Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah
- Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan
- Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan
- Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Pembatalan Perdamaian/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst
- Pemberian Cash Collateral Credit Dengan Jaminan Deposito Milik Badan Usaha Milik Daerah (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung)
- Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Lahat
- Peran Account Recievable Handling Officer Dalam Tunggakan Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Pada Pt. Astra Sedaya Finance Cabang Plaju Palembang
- Peran Auditor Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
- Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 802/Pid.A/2014/Pn.Bdg)
- Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis Terhadap Gambar Cover Cd Album Band Dream Theater Dari Penggunaan Secara Komersil
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online
- Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada Pt. Grab Indonesia
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2009
Sumber:
https://unsri.ac.id