Tahun 2021
- Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Melakukan Perubahan Kebijakan Keuangan Negara Tahun 2020 Dalam Penanganan Covid-19
- Analisis Yuridis Putusan Dkpp Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No.257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019
- Analisis Yuridis Tentang Penormaan Kembali Norma Yang Telah Dibatalkan Ma Nomor 7P/Hum/2020 Tentang Pembatalan Kenaikan Iuran Bpjs
- Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo
- Kewenangan Dkpp Sebagai Lembaga Pengawasan Etik Dalam Konsep Independent Regulatory Agencies
- Konflik Norma Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Nad
- Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Di Surabaya Di Era Pandemi Covid-19 Menurut Uu. No. 6 Tahun 2020 Sebagai Implementasi Prinsip Good Governance
- Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia
- Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia
- Politik Hukum Skb Menteri Sebagai Mekanisme Pembubaran Ormas : Tinjauan Ham Terhadap Kewenangan Eksekutif Dalam Uu No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia
Tahun 2020
- Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pemufakatan Jahat Berdasarkan Putusan Mk Nomor 21/Puu-Xiv/2016
- Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Tentang Tata Kelola Air Di Indonesia
- Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kedudukan Warga Negara Asing (Wna) Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pengujian Uu Terhadap Uud Di Mahkamah Konstitusi
- Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Fiqih Siyasah
- Konsep Nation State Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Pemikiran Politik Imam Al Haramain
- Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Tinjauan Perda Kab. Mukomuko No. 5 Tahun 2016 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Siswa Perspektif Maqashid Asy-Syariah
Tahun 2019
- Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis
- Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Pasca Putusan Mk No. 22/Pu-Xv/2017
- Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Sadd Al Dzari'Ah
- Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014
- Harmonisasi Pemikiran Politik Hukum Islam Kontemporer: Diskurus Relasi Islam-Negara Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden Di 2019 Di Indonesia
- Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqosid Syariah
- Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Maqasid Shari‘Ah: Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
- Implikasi Yuridis Kedudukan Aliran Kepercayaan Dalam Pencatatan Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 1/Pnps Tahun 1965 (Studi Putusan Penerapan Mahkamah Konstitusi No. 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Aliran Kepercayaan Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah)
- Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 56/Puu-Xiv/2016 Perspektif Fikih Dustūriyyah
- Perlakuan Diskriminatif Tentang Keharusan Kepala Desa Bisa Membaca Al-Qur’An Dalam Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015
- Relasi Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia Berdasarkan Uud Negara Republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun
- Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan: Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tahun 2018
- Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegaraan Keturunan Asing Stateless Di Dalam Permenkum Ham Nomor. 35 Tahun 2015
- Analisis Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xiii/2015 Perspektif Fikih Siyasah-Dhusturiyah
- Aspek Maslahah ‘Ammah Dalam Kebijakan Eksploitasi Migas Di Desa Mojodelik Kec. Gayam Kabupaten Bojonegoro Menurut Perda No. 23 Tahun 2011
- Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah: Studi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd
- Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan Mpr-Ri Perspektif Fiqh Siyasah
- Kajian Sadd Al-Dhari’Ah Tentang Tembak Di Tempat Terduga Terorisme Oleh Densus 88
- Kajian Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Implementasinya Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sidoharjo Dan Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
- Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Bnpp) Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan Darat Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Tinjauan Siyasah Dusturiyyah: Studi Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyususnan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Di Desa Demangan Dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
- Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Peradilan Khusus Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Hukum Islam
- Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr) Dalam Mengubah Dan Menetapkan Uud 1945 Perspektif Maslahah
- Kewenangan Pemerintahan Daerah Tentang Perlindungan Tki Di Daerah Perbatasan Dalam Tinjauan Siyāsah Al Dustūriyyah: Studi Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Di Sambas, Kalimantan Barat
- Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia Dalam Perspektif Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd
- Mekanisme Penunujukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua Dpr Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus Korupsi E-Ktp Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah
- Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Sadd Al Dhari'Ah
- Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundangan-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
- Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura (Implikasi Putusan Mk No. 100/Puu-Xiii-2015)
- Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Maliyah
- Perubahan Data Akta Nikah Berdasar Putusan Pengadilan Agama: Kajian Yuridis Dan Siyasah Syar’Iyah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia, Perspektif Imam Al Mawardy
Tahun 2017
- Analisis Pelaksanaan Pilkades 2016 Di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Sumber Hukum Di Indonesia
- Hak Konstitusional Kader Perempuan Pks (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun Dalam Pandangan Fiqih Siyasah
- Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas: Studi Analisa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/Kpts/013/2011 Terhadap Kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Timur
- Relokasi Lahan Masyarakat Gresik: Studi Maṣlaḥah Al Mursalah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 Di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- Status Hukum Mudda'A Alaih Dalam Proses Pencalonan Gubernur: Studi Kasus Pilkada Gubernur 2017 Di Jakarta
Tahun 2016
- Hak Imunitas Anggota Dpr Perspektif Asas Presumption Of Innocence : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 224 Uu No. 17 Tahun 2014
- Hifz Al Nafs Dalam Pelayanan Kesehatan : Analisis Perspektif Maqasid Al Shari'Ah Dan Hukum Positif
- Impeachment Presiden Republik Indonesia Ke - 4 Kh. Abdurrahman Wahid Dalam Tinjauan Maqasid Al Shari’Ah
- Impeachment Presiden Republik Indonesia Ke-4 Kh. Abdurrahman Wahid Dalam Tinjauan Maqasid Al Shari’Ah
- Implentasi Cheks And Balances Antara Presiden Dan Dpr Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Nkri Pasca Reformasi Perspektif Fikih Siyasah
- Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Terkait Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Maṣlaḥah Mursalah
- Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Politik Hukum Islam Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Kajian Uu No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/Puu-Xi/2013 Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum
Tahun 2015
- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi’Iyah Dan Hanafiyah
- Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan Dan Fungsi Bpd Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
- Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Maslahah Ammah
- Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Pemilihan Umum Kongruen Dalam Perspektif Urf : Studi Putusan Mk Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak
- Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Kebijakan Pemerintah
- Perubahan Pasal-Pasal Dalam Ruu Perkawinan No. 1 Tahun 1973: Studi Atas Peran Partisipasi Kiai Nahdlatul Ulama Dalam Proses Legislatif Drafting
- Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penetapan Perpu Oleh Presiden
Sumber:
https://uinsby.ac.id