Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara UIN Banten

Referensi Judul Skripsi S1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Tahun 2021

• Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
• Analisis Hukum Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) (Studi Di Bawaslu Kota Serang)
• Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
• Analisis Yuridis Ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945
• Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite Dalam Kasus Yang Melibatkan Asn
• Analisis Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat 2 Uu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Perspektif Fiqh Siyasah
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xv/2017 Tentang Penghentian Judicial Review Di Mahkamah Agung
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Administrasi Kependudukan
• Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Desa Yang Terkena Kasus Narkotika ( Studi Kasus Putusan Nomor : 23/G/2019/Ptun.Srg)
• Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Sistem Parkir Di Tepi Jalan Umum
• Demokrasi Partisipatoris Dalam Poses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Serang ( Studi Kasus Dpd Apkli)
• Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 ( Studi Kasus Di Desa Ranjeng, Desa Citerep, Dan Desa Kadikaran Di Kecamatan Ciruas)
• Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)
• Fungsi Dan Kewenangan Gubernur Dalam Memutuskan Pergantian Antar Waktu (Paw) Terhadap Anggota Dprd Ditinjau Dari Hubungan Pemerintahan
• Fungsi Dan Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
• Fungsi Kepala Dusun Menurut Pasal 10 Permendagri No. 84 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang)
• Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kecamatan Panimbang)
• Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.22 P/Hum/2018 (Studi Kasus Di Kota Serang)
• Implemetasi Pp Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Disdukcapil Kab.Tangerang Di Masa Pandemi Covid-19)
• Implikasi Uu Ri No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang)
• Kedudukan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tinjau Dari Pkpu 14 Tahun 2018 Dan Maqasid Syariah
• Kedudukan, Wewenang, Tugas, Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Kota Serang Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
• Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Perspektif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014
• Kewenangan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Usaha Kos Menurut Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengganti Atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi: Pajak Usaha Kos Di Desa Pelamunan-Kabupaten Serang)
• Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri
• Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
• Mekanisme Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Negara Islam Pada Era Modern
• Netralitas Asn (Aparatur Sipil Negara) Pada Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Di Kota Serang
• Pelaksanaan Dan Fungsi Kewenangan Pemerintah Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 2 Huruf G Tentang Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Serang)
• Pelaksanaan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Kerahasiaan Dokumen Klien (Studi Lbh Sikap Banten)
• Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Konsep Jihad Dalam Islam
• Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Study Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010) Studi Di Dinas Sosial Kota Serang Banten
• Penerapan Prinsip Pelayanan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Kota Jakarta Barat (Studi Kasus Kecamatan Grogol Petamburan, Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Aaupb)
• Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Di Indonesia Sebagai Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor 52/Puu-Xiv/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi)
• Penyelenggaraan Produk Halal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kanwil Kemenag Banten)
• Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 13/G/2019/Ptun-Srg)
• Penyerapan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dalam Perspektif (Pp No 60 Tahun 2014) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn (Studi Kasus Desa Dalembalar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang, Banten)
• Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pilkada Kabupaten Tangerang Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018)
• Perbandingan Daulah Islamiyah Menurut Hasan Al-Banna Dan Abul A’La Al-Maududi
• Pergeseran Kewenangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Perilaku Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 3 Tentang Larangan Berjualan Makanan Di Bulan Ramadhan (Kajian Fiqih Siyasah)
• Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten)
• Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
• Politik Hukum Perijinan Koperasionalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
• Politik Moderasi Partai Politik Islam Era Reformasi Di Indonesia
• Rekonseptualisasi Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Ri) Dalam Kerangka Negara Hukum
• Relasi Prinsip Al-Musawah Dengan Judicial Riview Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Mahkamah Konstitusi
• Resimen Mahasiswa Sebagai Manifestasi Bela Negara (Studi Di Ukm Menwa Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
• Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
• Sistem Electronic Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Analisis Uu No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada)
• Sistem Pemilihan Umum Indonesia Dan Australia (Studi Perbandingan Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Indonesia Dengan The Commonwealth Electoral 1918 Tentang Pemilihan Umum Australia)
• Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Berdasarkan Hak Asasi Manusia
• Status Kewarganegaraan Wni Eks Isis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
• Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19, Tahun 2021
• Study Komparatif Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut Dan Ali Syariati Tentang Ketatanegaraan
• Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Pns) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) (Studi Kasus Di Desa Sukamukti Kec.Bojongmangu, Kab.Bekasi)
• Tinjauan Kebijakan Kepala Desa Dalam Sarana Dan Prasarana Dalam Perspektif Siyasah Syari’Iyyah (Studi Kasus Desa Sindangmulya Kec. Maja Kab. Lebak)
• Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Kepada Penggugat Oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Analisis Terhadap Pasal 120 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun Serang))
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-Iv/2006 Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial
• Tipologi Politik Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam Pada Kontelasi Pemilu 2014
• Transformasi Politik Hukum Islam Di Era Reformasi

Tahun 2020

• Analisis Batasan Kewenangan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
• Analisis Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
• Analisis Yuridis Kewenangan Penyusunan Rancangan Perdes Oleh Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No 111 Tahun 2014 ( Studi Di Desa Wirasinga Kec. Mekarjaya Kab. Pandeglang)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/Puu-Xiv/2016 Tentang Kewarganegaraan
• Analisis Yuridis Putusan Ptun Jakarta No.196/B/2018 Tentang Pembubaran Ormas Hti
• Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Ham
• Efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Kabupaten Serang (Study Kasus Humman Trafficking)
• Fungsi Dan Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) Dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Waria Yang Menjajakan Diri (Studi Kasus Alun-Alun, Angkringan Rau, Dan Taman Sari Kota Serang)
• Implementasi Peraturan Menteri Desa Pdtt Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Labuan Kec.Mancak Kab.Serang)
• Kewenangan Jaksa Agung Dalam Mengeluarkan Kebijakan Deponering Perspektif Fiqih Siyasah
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Impeachment Terhadap Presiden Dalam Konteks Check And Balances
• Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Tahun 2018)
• Kewenangan Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial (Kajian Fiqh Siyasah)
• Konsepsi Parlemen Menurut Ali Muhammad Ash-Shallabi
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
• Pemilihan Umum Secara Serentak Legislatif Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi-2013 Dalam Perspektif Maslahah Mursalah
• Pencabutan Hak Politik Sebagai Hak Dasar Warganegara Atas Tindak Pidana Korupsi Analisis Uu No 39 Tahun 1999 Tentang Ham
• Penerapan Uu No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 Huruf M Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Serang (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Serang)
• Pengaruh Pemikiran Hasan Al-Banna Terhadap Kecenderungan Politik Partai Keadilan Sejahtera (Pks) (Studi Di Dpd Pks Kota Cilegon)
• Pengaruh Uu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Provinsi Banten (Studi Kasus Di Polda Banten)
• Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Persfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Study Kasus Di Desa Ciherang Jaya Kecamatan Cisata Pandeglang Banten)
• Peran Perempuan Dalam Wilayah Al-Qadha(Kekuasaan Kehakiman ) Studi Terhadap Pandangan Imam Syafi’I
• Perimbangan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Uu No 23 Tahun 2014 Jo. Uu No 9 Tahun 2015 Dan Uu No 7 Tahun 2016
• Perlindungan Jaminan Dan Hak-Hak Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Dalam Pp No 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja
• Reposisi Fungsi Dan Kewenangan Auxiliary State Organ Di Indonesia (Studi Uu No. 19 Tahun 2019 Tentang Kpk)
• Study Komparatif Pemikiran Antara Siti Musdah Mulia Dengan Musthafa As-Siba’I Tentang Peran Politik Perempuan
• Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka Politik Dalam Perspektif Hukum Humaniter Pengungsi Etnis Rohingya
• Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lapas Serang)

Tahun 2019

• Agama Dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Iqbal Dan Munawir Sjadzali (Studi Komprehensif )
• Agama Dan Negara Perspektif Mustafa Kemal Attaturk, Jurusan Hukum Tata Negara
• Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Cyber Crime(Studi Putusan Nomor : 110/Pid. Sus/2018/Pn Rkb Tentang Ujaran Kebencian Dan Kejahatan Di Medsos)
• Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pandeglang (Perkara No 011/Pdt.P/2016/Pa.Pdlg)
• Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0960/Pdt.G/2017/ Srg)
• Analisis Sistem Investasi Dengan Akad Mudharabah Di Gerai 212 Mart Ciracas Kota Serang
• Analisis Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Menunjang Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
• Analisis Yuridis Permendagri No. 110 Tahun 2016 Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Di Desa Bandung, Serang - Banten)
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/Puu-Xii/2014
• Analisis Yuridis Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No 06 Tahun 2014 (Studi Di Desa Salapraya Kec. Jiput Kab. Pandeglang)
• Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Juga Menyatakan Bahwa Negara Harus Ada Sebagai Sarana Untuk Merealisasikan Kewajiban-Kewajiban Agama
• Dampak Pemilihan Umum Secara Langsung Terhadap Potensi Money Politic (Studi Di Kabupaten Serang)
• Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolan Zakat Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Baznas Kota Serang)
• Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ( Studi Kasus Dpd Pks Kota Cilegon)
• Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzab Hanafi Dan Syafi'I)
• Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Sindanglaya Kec.Sobang Kab.Lebak)
• Implementasi Kurikulum 2013 Pada Tingkat Sekolah Dasar Dalam Pengembanga Karakter Siswa Di Kelas V”
• Implementasi Pemenuhan Hak Keterbukaan Informasi Bagi Warga Negara Sesuai Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Kota Serang)
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Studi Di Kec. Petir, Kab. Serang-Banten)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 Ayat 1 Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum
• Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Psk Di Kota Serang)
• Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang)
• Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)
• Implementasi Undangundangnomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Baznas Provinzi Banten),
• Implementasi Uu No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Penyampaian Informasi Di Media Massa
• Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Tentang Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
• Implikasi Yuridis Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat
• Kewenangan Kpk Melakukan Penyadapan Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-Undang Kpk No 30 Tahun 2002 Dan Hukum Islam)
• Kewenangan Pemerintah Daerah Memberikan Biaya Pendidikan Gratis Di Sekolah Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Dan Pergub Banten No 31 Tahun 2018
• Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dpr Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2018 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd (Md3)
• Model Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (Studi Dewan Pimpinan Wilayah Banten)
• Nalisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/Puu-Xv/2017 Tentang Ketetapan Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 201
• Pandangan Mahasiswa Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tentang Jihad
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Anak Di Lpa Provinsi Banten)
• Pelanggaran Pp No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Puspiptek Tangerang Selatan)
• Pemikiran Politik Islam Amien Rais
• Pemikiran Politik Islam Menurut Muhammad Asad
• Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2018 (Studi Analisis Pelaksanaan Pilkada Bagi Lansia)
• Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahakamah Konstitusi No. 97/Puu-Xi/2013)
• Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang ( Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem
• Pengaturan Dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Serang)
• Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pendirian Tempat Ibadah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Kampung Lembang Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil)
• Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pilkada Dalam Perspektif Islam”(Studi Di Kecamatan Karang Tanjung - Pandeglang)
• Reformasi Negara Konstitusi Dan Demokrasi Dalam Islam Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud Md
• Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemilihan Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Kabupaten Lebak)
• Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang)
• Wakaf Uang Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Komparatif)

Tahun 2018

• Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Produk Kredit Cepat Aman (Kca) (Studi Di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa Kabupaten Tangerang)”
• Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Abdullah An-Naim Tentang Negara Sekuler
• Analisis Pemikiran Ali Abdur Raziq Tentang Negara Dalam Perspektif Islam
• Analisis Yuridis Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota Dpr Menurut Partai Politik Dan Uu No 17 Tahun 2014
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/Puu-Xiv/2016 Pengabulan Permohonan Jr Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Hap Terhadap Uud 1945”
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa Dan Perangkat Desa
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/Puu - Xiii/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim
• Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/Puu-Vi/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (Kpi) Terhadap Media Dan Kebebasan Pers
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Serang Register Perkara Nomor: 30/G/2014/Ptun Serang
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/Puu-Vii/2009 Tentang Legalitas Advokat
• Eksistensi Praesumtio Iustae Causa Dan Pengaruhnya Terhadaptindakan Hukum Pemerintah Dalam Bidang Hukum Publik (Perkara No: 36/G/2014/Ptun-Srg
• Eksistensi Praesumtio Iustaecausa Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Bidang Hukum Publik(Perkara No: 36/G/2014/Ptun-Srg)
• Fungsi Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015(Studi Di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)
• Gagasan Demokrasi Pancasila Menurut Yudilatif Analisis Terhadap Sila Keempat Pancasila
• Hubungan Islam Dengan Demokrasidi Indonesia( Pemikiran Kh. Abdurrahman Wahid )
• Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Nomor 02/Pb/Ma/Ix/2012-02/Pb/P.Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 22/Pid/Tpk/2016/ Pt.Dki Tahun 2016
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dalam Penanggulangan Kasus Sampah (Studi Di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang-Banten)
• Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Galian Pasir Desa Batukuda, Kec. Mancak, Serang Banten)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Pelabuhan Karangantu, Serang, Banten)
• Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2006 Bab Iii Pasal 5 Tentang Minuman Keras(Studi Kasus: Di Ds. Babakan Kec.Bandung Kab. Serang Banten)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Bab I & Ii) Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Warga Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Serang)
• Implementasi Uu No.24 Tahun 2013 Dan Uu No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Mendapatkan Identitas Kependudukan Dalam Konteks Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Di Disdukcapil Kota Serang)”
• Kajian Politik Hukum Tentang Pelarangan Bisnis Bagi Tni Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
• Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Industri Pt Mayora Di Kabupaten Pandeglang(Analisis Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah)
• Kewarganegaraan Ganda Di Indonesiaberdasarkan Uu No. 12 Tahun 2006 Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam
• Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Perda Kab. Lebak Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan)
• Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Tangerang Pada Tahun 2013 (Study Partai Politik Koalisi Kemenangan)
• Konfigurasi Politik Terhadap Perubahan Undang-Undang Md3 No.17 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Dprd Provinsi Banten)
• Konsep Negara Hukum Modern Menurut Pemikiran Tokoh C.F Strong
• Latar Belakang Terbentuknya Nilai-Nilai Keislaman Dalam Produk Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Masa Reformasi
• Otoritas Ptun Serang Dalam Pembatalan Putusan Komisi Informasi Tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik(Studi Kasus Sengketa Permohonan Informasi Pembangunan Pasar Malabar Kepada Bppmpt Kota Tangerang)
• Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut”
• Pelanggaran Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2015)
• Pemikiran Al-Fārābī Tentang Konsep Kepemimpinan Dalam Negara Utama(Al-Madīnah Al-Fāḍilah)
• Penegakan Hukum Terhadap Pasal 29D Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Royal Kota Serang)
• Pengaturan Dan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum(Studi Lkbh Iain Dan Lkbh Fpp)
• Penghapusan Hak Tni Dalam Keterlibatan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tni Ditinjau Dari Perspektif Ham
• Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Uu No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pilkades 2016 Di Desa Narimbang Mulia Kec.Rangkasbitung Kab. Lebak)
• Peran Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik
• Peranan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Dalam Pencegahan Praktik Mal Administrasi (Studi Kasus Di Provinsi Banten)
• Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Banten)
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional
• Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
• Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 Ditinjau Dari Uu No.32 Tahun 2004(Studi Pemilhan Walikota Cilegon Di Kel.Karang Asem)
• Perspektif Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Tentang Negara
• Perspektif Nahdlatul Ulama (Nu) Tentang Negara Demokrasi Di Indonesia (Studi Hasil Keputusan Muktamar Ke-30 Nu Tahun 1999 Di Kediri Jawa Timur)
• Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama Perspektif Kh. Abdul Wahab Chasbullah
• Relevansi Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Kekuasaan Politik Lokal Banten
• Saksi Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Asusila Di Bawah Umur (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor : 671/Pid.Sus / 2016 / Pn. Srg)
• Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif
• Sistem Kekuasaan Negara Menurut Thomas Hobbes Dan Al Mawardi (Studi Komperatif)
• Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara
• Suaka Politik Dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliah)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengmbalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Syariah Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (Studi Analitis Terhaap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 81/Dsn-Mui/Iii/2011)
• Tinjauan Hukum Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan (Mkd) Dalam Memberikan Pertimbangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggota Dpr
• Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Presidensial Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945
• Transparansi Anggaran Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Jeruk Tipis)

Tahun 2017

• Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 453/K/Tun/2014 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa(Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)
• Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Perspektif Fiqh Siyasah)
• Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)
• Gagasan Kedaulatan Rakyat Menurut Mohammad Hatta
• Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial No. 18 Tahun 2011 Dan Fiqh Siyasah
• Konflik Perebutan Kekuasaan Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib
• Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah
• Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam
• Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)
• Peran Media Sosial (Facebook) Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Petir Dalam Pemenangan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati
• Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tehadap Kepala Daerah Non Muslim Di Indonesia

Sumber:
https://uinbanten.ac.id