Tahun 2021
- Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara
- Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal
- Analisis Peraturan menteri hukum dan Ham No.10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ditinjau dalam perspektif Fiqh Siyasah (Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU Medan)
- Analisis Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Dan Fiqih Siyasah)
- Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah
- Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana
- Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai
- Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)
- Efektivitas Pelayanan E-KTP Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah Studi Kasus Di Dinas Disdukcapil Kabupaten Mandailing Natal
- Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Tinjauan Siyasah Maliyah)
- Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
- Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah (Study Kasus di Ruang Terbuka Non Hijau Lapangan Merdeka Medan)
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area)
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)
- Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)
- Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I. No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)
- Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 Dalam Menertibkan Banguan Diatas Drainase Ditinjau Dari Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan)
- Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Medan Ditinjau Dari Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus Kantor Bpbd Kota Medan)
- Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)
- Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung Di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)
- Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari‘ah)
- Kedudukan Maklumat Kapolri Nomor : MAK/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fikih Siyasah
- Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
- Kinerja Aparatur Desa Dalam Penegakan Hukum Syariah Islam (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari’ah Islam Di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)
- Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu ( Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fikih Siyasah.)
- Mekanisme Pembubaran Ormas Hti Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Tinjauan Perspektif Siyasah Dusturiah
- Pandangan Fiqh Siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025 (Studi Kasus Kota Medan)
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumatera Utara)
- Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)
- Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)
- Pelaksanaan Penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada masa pandemi Corona Virus Disease 19 (Berdasarkan Fiqh Sisyasah)
- Pelaksanaan Perda Kora Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan Analisis Fiqih Siyasah
- Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)
- Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)
- Pencalonan Tunggal Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
- Pendistribusian Dana Covid 19 Pada Masa Pandemi DiTinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah Dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020 (Studi Kasus DiDesa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah)
- Penduduk menurut Hukum Adat Pasahat Pamatang dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Tinjauan Berdasarkan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas)
- Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)
- Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Gedung Warenhuis (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)
- Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menanggulangi Illegal Logging di Desa Sungai Raja (Studi Analisis UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dan Fiqh Siyasah)
- Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara Dalam Menanggulangi Praktik Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok
- Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah
- Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
- Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
- Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun)
- PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TERHADAP UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus : Kota Medan, Kec. Medan Petisah )
- Praktik Illegal Fishing dikalangan Nelayan Pesisir Pantai ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)
- Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggarong)
- Sikap Perilaku Mahasiswa yang Berorganisasi Ekstra Kampus menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Jurusan Siyasah dan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan)
- Sikap Politik Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Terhadap Penolakan Pengusungan Pasangan Djarot-Sihar Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Analisis Fikih Siyasah Studi Kasus Di DPW PPP Sumut Kota Medan)
- Strategi Partai Politik dalam Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi terhadap Strategi DPD PAN dalam Meningkatkan Pemenangan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Deli Serdang)
- Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Medan Maimun)
- Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)
- Tinjauan Fiqh siyasah terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat kesehatan masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)
- Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
- Tinjauan hukum positif dan fiqih siyasah tentang pemekaran Kecamatan Meranti menjadi Kecamatan Rawang Panca Arga di Kabupaten Meranti
- Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Study Kasus Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)
- Transparansi Pemerintah Desa Dalan pengelolaan Dana Desa ditinjau dari Fiqh Siyasah(Studi kasus Desa Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)
- Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)
- Wisata Islami Dalam Pandangan Qanun No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Di Simeulue (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur)
Tahun 2020
- Analisis fikih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam mengawasi pelanggaran pemilihan umum di Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat
- Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal
- Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan)
- Analisis Yuridis Furlough/Karyawan Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Fiqh Siyasah ( Studi Di Pabrik Speaker PT. Bigband)
- Degradasi Suara Partai Bulan Bintang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Medan Tahun 2019
- Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)
- Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Aceh Singkil)
- Impelementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut politik Islam
- Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Siswa Muslim SD, SMP, dan SMA/SMK Di tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”
- Implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)
- Implementasi PERBUP No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Ditinjau Dari Siyasah Syar’iyah (Studi Kasus di Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
- Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sungai Deli di Kec. Medan Barat Kota Medan)
- Implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Syar’iyah (Studi Kasus Mitra Gojek Di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara)
- Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)
- Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa
- Implementasi Zakat Terhadap Pengurangan Pembayaran Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Baznas Provinsi Sumut Dan KPP Pratama Medan Barat)
- Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020
- Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 Di SMAN Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar’iyah)
- Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945
- Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
- Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah
- Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
- Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
- Peran Baznas Kabupaten Batu Bara Dalam Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011)
- Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah)
- Peran Kepala Dinas dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Perspektif Fiqh Siya>sah
- Peran Rayat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)
- Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)
- Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)
- Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
- Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)
- Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Puskesmas Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)
- Tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemerintahan dualisme antar badan pengusaha (BP) Batam dengan pemerintahan kota Batam berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
- Tinjauan Fiqih terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam penanganan kemiskinan (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)
- Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai (Evaluasi Perpres No.76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja)
Tahun 2019
- Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik
- Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Studi Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)
- Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam ( Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Apbn)
- Fungsi Partai Persatuan Pembangungan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2011)
- Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)
- Hak Politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara
- Hubungan Islam dengan negara menurut pemikiran Munawir Sadzali relevansinya dengan falsafah pancasila
- Implementasi Zakat Profesi Dikalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)
- Kebijakan pemerintah dalam penetapan Ramadhan dan 1 Sawal di Indonesia (Analisis keputusan Menteri Agama RI No. 99 tahun 2012
- KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH
- Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah)
- Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Impeachment Kepala Negara Dan Korelasinya Di Indonesia
- Peran dinas syariah Islam kabupaten Pidie dalam menegakkan hukum syariah (Studi kasus pelanggaran khalwat)
- Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah )
- Realisasi tugas Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam perspektif Fiqih Siyasah
- Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)
- Sistem pemerintahan pada masa Ali Bin Abi Thalib dalam perspektiffFiqih siyasah dan relevansinya dengan pemerintahan Indonesia
- Siyasah Syar’iah Abu Bakar As Shiddiq Tentang Kebebasan Beragama (Analisis Praktek Kebebasan Beragama Di Indonesia)
- Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019- 2015
- Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/Puu/Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)
- Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)
Tahun 2018
- “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019)”
- ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DI TINJAU DARI PERSFEKTIF IMAM AL-MAWARDI
- Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022
- Efektivitas kinerja wilayatul hisbah dalam qanun aceh (perspektif masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam)
- Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqih siyasah
- Implementasi Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Di Kota Medan(Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan)
- Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015-2020 Di Kabupaten Labuhanbatu
- Konsep meraih kekuasaan menurut Machiavelli (studi kasus pilkada aceh tenggara 2017)
- MEMBIARKAN ANAK MUMAYYIZ DALAM MENGGUNAKAN SMARTPHONE MENURUT PANDANGAN BEBERAPA PENGURUS MUI DELI SERDANG (studi kasus Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan)
- MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA KANDANGAN KECAMATAN PEMATANG BANDAR (ANALISI PILKADA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2010-2015)
- Pandangan Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019 Terhadap Hak Politik Perempuan
- Partisipasi politik pemilih pemula siswa-siswi sma swasta prayatna medan dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pandangan fiqh siyasah
- Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)
- Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA Kota Medan Pada Tahun 2015
- Peran partai politik islam dalam proses legislasi undang - undang no. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji (studi masa pemerintahan B.J. Habibie)
- Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat
- Politisasi Agama dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi terhadap Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan periode 2016-2022)
- Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dengan Pendapat Al- Farabi
- Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita,Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)
- Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018
- Transformasi Syariat Islam Ke Hukum Nasional (Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra)
Tahun 2017
- “Hubungan Agama dan Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri
- Dampak golongan putih (golput)dalam pemilihan presiden 2014 di wilayah provinsi Sumatera Utara dan solusinya menurut pandangan dosen fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sumatera Utara
- Etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah (studi analisis pilkada kota medan tahun 2015)
- Faktor penyebab tingginya golput pada pilpres tahun 2014 di masyarakat kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil terkait fatwa mui tentang golput
- Implementasi qanun aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum di kota subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas
- Kebijakan Politik Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah
- Konsep ‘ashabiyah ibn khaldun dalam penguatan nilai nasionalisme di Indonesia
- Konsep kepemimpinan dalam negara menurut Hasan AL-Banna
- Konsep menghidupkan tanah mati menurut imam abu hanifah beserta relevansinnya dengan undang undang pokok agraria (uu no.5 tahun 1960)
- Konsep negara khilafah menurut taqiyuddin an-nabhani
- Konsep wilayatul faqih dalam syiah modern (analisis pemikiran khomeini)
- Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
- Peran badan amil zakat nasional dalam melaksanakan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten langkat (studi kasus baznas kabupaten Langkat)
- Peran dinas syari’at dalam mencegah khamar dan sejeninya di kota Subulusssalam
- Peran Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI) Dalam Pilkada Bupati Tahun 2013 Di Kabupaten Dairi
- Peran panitia pengawas pemilu dalam upaya meminimalisasi konflik horizontal antar peserta pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 (pendekatan siyasah syar’iyah)
- Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Naggroe Aceh Darussalam
- Perjanjian damai pemberontakan menurut Imam Al-Mawardi
- Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman cambuk bagi non muslim sebagai pelaku jarimah Khamar (analisis terhadap putusan mahkamah syar’iyah Takengon Aceh Tengah nomor 01/jn/2016/ms-tkn)
- Relevansi pemikiran konsep Negara Ideal menurut Abul A'la Al-maududi
- Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 tahun 1999 kepada narapidana korupsi
Sumber:
https://uinsu.ac.id