Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Kenotariatan UNDIP

Referensi Judul Tesis S2 Kenotariatan Universitas Diponegoro

Tahun 2019

• Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)

Tahun 2018

• Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Tun/2013)
• Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan
• Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan Yang Dilakukan Dibawah Tangan Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Dengan C.V. Aria Duta
• Akibat Hukum Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Terbit Terlebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang)
• Analisa Yuridis Agunan Bermasalah Yang Telah Di Buatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kota Bandung)
• Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat Pada Tindak Pidana Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan)
• Analisis Putusan Hakim Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Nomor 84/Bangsal (Studi Putusan : Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 Pk/Pdt/1981 Tanggal 22 Desember 1982)
• Analisis Terhadap Pengadaan Tanah Atas Pembangunan Untuk Rumah Susun (Rusun) Kota Baru Bandar Kemayoran
• Analisis Yuridis Jual Beli Properti Melalui Keagenan Properti
• Analisis Yuridis Kredit Mikro Mitra 25 Pada Bank Jateng
• Analisis Yuridis Lembaga Penjamin Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Notaris Dalam Rangka Pendirian Kantor Bersama Berdasarkan Persekutuan Perdata
• Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dari Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus : Putusan Pidana Nomor 261/Pid.B/2014/Pn.Jap Jo. Nomor 85/Pid/2015/Pt.Jap Tentang Penggelapan Dalam Jabatan)
• Arti Penting Merek Terdaftar Pada Produk Kopi Lampung Di Kota Bandar Lampung
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Antara Tanamas Industry Community Dengan Karyawan Di Kota Cirebon
• Asas Kemanfaatan Dalam Penerapan Uang Jaminan Peserta Lelang Terhadap Perkembangan Lelang Di Indonesia
• Deposito Sebagai Jaminan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Sragen
• Disharmonisasi Antara Pemerintah Kota Batam Dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Terkait Dengan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah (Studi Tentang Pengalihan Kewenangan Hak Pengelolaan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam)
• Efektifitas Implementasi Sistem Online Terhadap Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Salatiga)
• Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten
• Efektivitas Implementasi Daerah Kerja Ppat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama Apabila Terjadi Sengketa Akibat Wanprestasi Nasabah Perbankan Syariah
• Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Kabupaten Semarang
• Eksistensi Peranan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Menerapkan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Di Pengurus Daerah Kabupaten Semarang)
• Eksistensi Tanah Adat Di Kesultanan Ternate (Studi Kasus Terhadap Putusan Ma Nomor 57K/Pdt/2017)
• Hak Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung)
• Implementasi Bantuan Hukum Bagi Petani Miskin Yang Bermasalah Dengan Kasus Pertanahan Di Kabupaten Sanggau
• Implementasi Dan Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean Bagi Profesi Notaris Dalam Penanaman Modal Asing Di Kota Bandung
• Implementasi Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Berbasis Keadilan (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Implementasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Ippat Dalam Rangka Tertib Administrasi Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)
• Implementasi Pembatasan Jumlah Akta Notaris Perhari Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah
• Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Hak Pengelolaan “Surat Hijau”
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Khususnya Mengenai Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Maluku Tengah
• Implementasi Peraturan Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia
• Implementasi Perubahan Syarat Umur Untuk Pengangkatan Menjadi Seorang Ppat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
• Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tegal
• Implikasi Pengadaan Lahan Relokasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Suryokusumo Tlogosari Di Semarang
• Kajian Terhadap Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Kudus Yang Belum Terdaftar
• Kajian Yuridis Perjanjian Kerjasama Build, Operate And Transfer (Bot) Pada Pembangunan Pasar Kliwon Di Kabupaten Kudus
• Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atas Pengangkatan Surveyor Kadaster Berlisensi Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Dan Peneyelesaian Konflik Dalam Pemetaan Tanah (Studi Kasus Di Kantor Badean Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang)
• Kebijakan Pemerintah Mempercepat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)
• Kebijakan Pendaftaran Tanah Dalam Persertipikatan Atas Pengelolaan Tanah Negara Dalam Pendegakan Socio Legal (Studi Tentang Surat Keputusan Nomor : Kep/100/Xxi/1974 Tentang Pengesahan Hak Guna Pakai Kaveling Tanah A.D. Dalam Garnisun Semarang)
• Kebijakan Pengaturan Harmonisasi Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Berorientasi Pada Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia)
• Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana
• Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Menurut Undang-Undang Yayasan (Kajian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 16/Pdt.P/2015/Pn Slw)
• Kedudukan Hak Pakai Atas Tanah Sebagai Objek Hak Tanggungan Menurut Uuht
• Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Dan Menurut Putusan Pengadilan Di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
• Kekuatan Pembuktian Grondkaart Pt. Kereta Api Indonesia Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 034/6/2016/Ptun.Smg)
• Kepastian Hukum Dari Suatu Kebijakan Atr/Bpn Terhadap Penerbitan Suatu Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Kemudian Hari Diketahui Overlap
• Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Pihak Yang Menerima Hak (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Tegal Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah)
• Kewajiban Ppat Atas Pelaporan Dari Akta Yang Dibuatnya Kepada Ppatk Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pelaporan Oleh Ppat Di Semarang)
• Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Memeriksa Tugas Ppat (Berdasarkan Studi Kasus Laporan Masyarakat Daerah Kota Manado)
• Konsep Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Badan Hukum Perseroan Yang Ideal (Studi Komparatif Akta-Akta Badan Hukum Perseroan)
• Mekanisme Dan Dampak Yuridis Spin Off Unit Usaha Syariah (Uus) Bank Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Yang Telah Terjadi
• Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Terdaftar (Suatu Kajian Terhadap Langkah Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung)
• Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Di Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasar Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Pelaksanaan Hak Waris Atas Tanah Bagi Seorang Anak Dari Perkawinan Campuran Dengan Perjanjian Kawin Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia
• Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Pt. Pp (Persero) Dengan Pt. Angkasa Pura Ii (Persero) Dalam Pembangunan Fasilitas Penunjang Bandara Haji Fisabilillah Tanjung Pinang
• Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Pp Nomor 47 Tahun 2015
• Pelaksanaan Penghibahan Atas Harta Kekayaan Suami Istri Kepada Anaknya Yang Kemudian Meninggal Dunia
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Alkes (Alat Kesehatan) Pada Rsud Wonosobo
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Tjsp) Pada Pt. Dua Kelinci
• Pemanfaatan Sertifikat Merek Sebagai Agunan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan
• Pembagian Warisan Di Desa Keongan Kabupaten Semarang Dalam Prespektif Hukum Islam
• Pemberian Hak Atas Tanah Sempadan Pantai Untuk Pembangunan Villa (Studi Di Wilayah Kota Batam)
• Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)
• Pendaftaran Merek Relevansinya Pada Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Pendaftaran Merek Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundangan Tentang Merek)
• Pendaftaran Tanah Kas Desa Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
• Penerapan Asas Absentee Tanah Pertanian Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Pertanian Yang Bertempat Tinggal Di Luar Wilayah (Studi Tentang Efektifitas, Efisiensi Pengelolaan Dan Pemanfatan Tanah Pertanian)
• Penerapan Azas Aman Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kabupaten Bekasi
• Penerapan Kontrak Baku Oleh New Pegasus Rent Car Dengan Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Kabupaten Pati
• Penerapan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relationship Principle) Bank Pada Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk., Unit A. Yani Salatiga)
• Penerapan Sistem Pengawasan Dan Pembinaan Ppat Sebagai Pejabat Publik Di Kabupaten Semarang (Studi Komparasi Rencana Penerapan Kode Etik Ppat Dalam Perbandingan Dengan Kode Etik Notaris)
• Pengadaan Tanah Dan Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Untuk Proyek Pembangunan Pasar Kebon Roek Di Kota Mataram
• Pengadaan Tanah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Bandara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)
• Pengalihan Hak Atas Tanah Girik Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Secara Notariil Yang Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/G/1998/Pn.Jkt.Tim)
• Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Semarang (Studi Tentang Penetapan Honorarium Bagi Ppat)
• Pengelolaan Tanah Bengkok Kelurahan Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
• Penolakan Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.1392/Pdt.G/2016/Pa.Smg)
• Penurunan Status Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Oleh Perseroan Terbatas Pt. Mitra Graha Jaya (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok)
• Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Studi Di Pt. Bank Mega Tbk. Capem Pati
• Penyelesaian Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa Yang Tidak Memiliki Akta Perkawinan Di Kota Pontianak
• Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Bekas Swapraja Antara Keraton Kesepuhan Dengan Pemerintah Kota Cirebon Berbasis Keadilan
• Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/Pn.Slawi)
• Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Bekas Tanah Hak Barat Di Wilayah Kota Semarang
• Penyelesaian Sengketa Pegelolaan Makam Sunan Muria
• Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial Dan Kemanfaatan (Studi Kasus Bandara Internasional Yogyakarta Di Kab.Kulonprogo)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda Atas Satu Bidang Tanah Di Kota Surakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pdt.G/2011/Pn.Ska)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Pura Puseh Di Kabupaten Karangasem, Bali (Studi Kasus Putusan Ptun No. 3/G/2017/Ptun.Dps)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kota Semarang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
• Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Yang Berasal Dari Hibah Wasiat Di Kabupaten Brebes
• Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Ex Eigendom Dalam Perspektif Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ex Eigendom No. 322 Jo Shgb No.7 Di Kota Tegal )
• Peralihan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Analisis Sosio Legal Pengadaan Tanah Di Kabupaten Sumedang)
• Peran Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Penetapan Tarif Diantara Para Notaris (Studi Di Kota Balikpapan)
• Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Menghadapi Masalah Hukum Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Kota Semarang)
• Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi
• Peranan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dalam Menegakkan Kode Etik Untuk Menjaga Integritas Notaris (Studi Pada Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia)
• Peranan Organisasi Notaris Dalam Pelaksanaan Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris (Studi Pada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang)
• Perbandingan Kekuatan Eksekutorial Antara Akta Perjanjian Kredit Dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Socio-Legal
• Perkembangan Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Denpasar-Bali
• Perkembangan Pemberian Belis Dalam Perkawinan Adat Suku Timor Dawan Di Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang
• Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Atas Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
• Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Buketan Sebagai Warisan Budaya Di Pekalongan (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan)
• Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Terhadap Sulam Usus Sebagai Produk Khas Lampung Dalam Rangka Mengembangkan Industri Kreatif
• Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Bagi Pengarang Buku Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Buku (Studi Pada Cv. Duta Nusindo)
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Di Kota Batam)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Online Yang Melibatkan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Apabila Terjadi Ketidaksesuaian Pemesanan Barang
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Kebaruan (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 445K/Pdt.Sus-Hki/2016)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dalam Hal Terdapat Desain Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 594K/Pdt.Sus-Hki/2017, Nomor 801 K/Pdt.Sus/2011 Dan Nomor 01 K/N/Haki/2005)
• Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Rumah Makan Wong Kudus Kota Tangerang
• Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Ppat Dalam Menjalankan Jabatannya
• Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Transaksi Elektronik
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Antara Pt. Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal
• Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sehubungan Pembatalan Lelang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571 K/Pdt/2014
• Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Penguasaan Yuridis Hak Atas Tanah Ex Eigendom Di Kelurahan Mayangan Kab. Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Ex Eigendom No. 775A)
• Perlindungan Hukum Perjanjian Tanah Hasil Reklamasi Di Desa Margagiri Antara Pemerintah Daerah Kab. Serang Dengan Pt. Apexindo Pratama Duta, Tbk (Studi Kasus Perjanjian No. 549/03-Huk/2005 Dan No. 015/Lgl-V/05)
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal Dunia
• Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparisi Dengan Sistem Hukum Negara China)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Apartemen Mountvile Yang Didasarkan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Di Wilayah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Pengganti (Studi Tentang Implementasi Azas Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Khususnya Anak Buah Kapal Dalam Sistem Hubungan Kerja
• Perlindungan Merek Kolektif Terhadap Produk Kerupuk Rambak Khas Kendal Dalam Rangka Pemberdayaan Komunitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Di Kabupaten Kendal)
• Perlindungan Merek Terkenal Melalui Mekanisme Pembatalan Merek (Studi Putusan Kasasi Nomor 968/Pdt. Sus-Hki/2016 Tentang Pembatalan Merek Casanova Oleh J. Casanova)
• Perlindungan Terhadap Karya Sastra Novel Terhadap Tindakan Fanfiksi (Studi Pada Novel Dear Nathan Dan Novel Jingga Dan Senja) Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi Daerah Kabupaten Kendal (Studi Pembebasan Tanah Kas Desa Untuk Kawasan Industri Kendal)
• Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Jabatannya
• Pertanggung Jawaban Surveyor Kadaster Berlisensi Terhadap Data Fisik Pada Sertipikat
• Pertanggungjawaban Ahli Waris Dari Debitur Dalam Penyelesaian Kredit (Studi Di Perseroan Terbatas Bank Maybank Kantor Cabang Tegal)
• Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Diterbtikan Menimbulkanperkara Pidana
• Perubahan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Kota Pekalongan (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan)
• Problematika Perlindungan Hak Merek Suara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
• Rencana Tata Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Kabupaten Cianjur Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Larangan Mendirikan Bangunan Yang Didasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005 – 2025)
• Sengketa Hak Garap Dan Penguasaan Tanah Di Kalicari Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 Pk/Tun/2013)
• Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Sarana Apotek
• Tanggung Jawab Ppat Dalam Hal Lalai Tidak Menindaklanjuti Skmht Menjadi Apht Berdasarkan Waktu Yang Ditentukan Undang- Undang Hak Tanggungan
• Tanggung Jawab Prajuru Atas Kerugian Lembaga Perkreditan Desa Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
• Tanggung Jawab Pt Sukamulia Mandiri Agung Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Formal Yang Ditempatkan Di Western Digital Sdn B.Hd Malaysia
• Tanggungjawab Calon Notaris Terhadap Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Magang Terkait Ketentuan Pasal 3 Huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Pada Kantor Notaris Di Kota Samarinda - Kalimantan Timur)
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Wali Hakim Karena Penetapan Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan Studi Di Pengadilan Agama Demak
• Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wakaf Terkait Hilangnya Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Pekodjan Semarang)
• Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Nomor 166 K/Pdt. Sus-Hki/2017 Tentang Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pt Puri Santrian Kepada Pt Inter Sport Marketing
• Tinjauan Yuridis Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang Asing Di Indonesia (Setelah Berlakunya Pp No. 103 Tahun 2015)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Jaminan Fidusia Pada Kepemilikan Truk Untuk Tujuan Komersil
• Tinjauan Yuridis Sengketa Jual Beli Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Suku Injrauw Hassor Di Kota Jayapura (Studi Kasus Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2015/Pn.Jap)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda/Overlapping Di Kabupaten Demak (Kajian Putusan Ptun Nomor: 34/G/2009/Ptun.Smg)
• Upaya Non Litigasi Sengketa Sengketa Obyek Yang Dibebani Hak Tanggungan Di Kabupaten Tegal
• Upaya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Melindungi Motif Batik Khas Muaro Jambi Dalam Rangka Pengembangan, Pelestarian Dan Perlindungan Hasil Seni Budaya
• Upaya Pemerintah Kota Tegal Dalam Melakukan Perlindungan Hak Cipta Dan Menjaga Eksistensi Motif Batik Tegalan
• Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kerajinanmanik-Manik Motif Udo Dan Kelunan Khas Dayak Kenyah Di Kota Samarinda
• Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Karyawan (Studi Pada Pt.Industri Jamu Dan Farmasi Sidomuncul,Tbk Di Kabupaten Semarang)
• Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi (Studi Kasus Pt. Birinda Perkasa Jaya Terhadap Pt. Ikhlas Bangun Sarana)
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pt Victoria Care Indonesia Dengan Outletnya Di Kota Solo (Studi Kasus Di Pt Victoria Care Indonesia Cabang Semarang)
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Arti Jual Beli Lapis Atas Dan Lapis Bawah Proyek Jalan Tol Solo Bawen Antara Pt Sinar Bharadaksa Dengan Pt Adhi Karya
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Hak Atas Tanah
• Wanprestasi Oleh Pekerja Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Pt. Indonesia Steel Tube Works Semarang

Tahun 2017

• Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalamperjanjian Sewa Tanah Untuk Pembangunan Bts (Base Tranceiver Station) Selluler Di Kota Salatiga
• Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Pencatatan Perkawinan Campuran Di Indonesia
• Akibat Hukum Dari Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Antara Bank Bni Cabang Semarang Dengan Nasabah
• Akibat Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Masih Menjadi Jaminan Bank Tanpa Adanya Pengalihan Debitor Di Kabupaten Jombang
• Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Penyelesaian Kontrak Penggunaan Merek
• Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat
• Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Dilaksanakan Dihadapan Ketua Adat Dalam Masyarakat Adat Suku Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara Desa Anggana Provinsi Kalimantan Timur
• Akibat Hukum Penjualan Harta Pailit Oleh Kurator Tanpa Persetujuan Hakim Pengawas (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Absentee Di Desa Balekambang Kabupaten Bogor
• Akibat Hukum Peralihan Hak Cipta Berdasarkan Waris Dan Kekayaan Intelektual (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 305/K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan ”Pada Gelahang” Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan)
• Akibat Hukum Perjanjian Kawin (Yang Dibuat Setelah Perkawinan) Yang Dibatalkan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/Puu-Xiii/2015
• Akibat Hukum Perjanjian Kawin Mewarang Terhadap Harta Perkawinan Pada Gelahang Di Bali ( Studi Di Desa Geluntung Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan )
• Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Obyek Agunannya Bukan Atas Nama Debitur (Studi Kasus Perjanjian Kredit No. Pmk:0004/Ksb.003/Bjk/Ii/2014 Pada Pt Bpr “X” Semarang)
• Akibat Hukum Surat Keterangan Kepemilikan Merek Dagang Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Gugatan Merek Dagang Yang Sejenis
• Akta Perdamaian Secara Notariil Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Akta Perdamaian Yang Dibuat Notaris Bambang Sudrajat Wahyudiono)
• Analisa Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Atas Informasi Emiten Yang Tertuang Dalam Prospektus
• Analisa Yuridis Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Studi Dalam Sengketa Antara Merek Piere Cardin Perancis Melawan Alexander Satriowibowo (Pierre Cardin Indonesia))
• Analisa Yuridis Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Di Bidang Perkebunan Di Indonesia
• Analisis Hukum Terhadap Jaminan Dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dalam Kredit Perbankan
• Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Paten Yang Tidak Dicatatkan Pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Studi Pada Pt. Phapros Kota Semarang)
• Analisis Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Di Pt. Pagilaran Kabupaten Batang
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Merek Terhadap Sengketa Antara Gudang Garam Melawan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 162K/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Merek Dalam Jual Beli Online Melalui Tokopedia.Com
• Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Keabsahan Pemindahan Hak Atas Saham Yang Tidak Dicatatkan Dalam Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus Perseroan Terbatas
• Arti Penting Akta Notariil Dalam Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar
• Arti Penting Akta Otentik Pada Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
• Arti Penting Merek Terdaftar Dalam Aktivitas Bisnis Makanan (Studi Singkong Keju D-9 Salatiga)
• Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya
• Dinamika Perlindungan Hukum Desain Rotan Jenis Nampan Di Kabupaten Cirebon
• Eksekusi Terhadap Benda Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Oleh Pt. Bank Cimb Niaga Semarang Cabang Pemuda
• Etika Perpindahan Karyawan Kantor Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Notaris Indonesia
• Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor
• Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Franchise Merek “Choco Latte” Di Kota Tangerang
• Hak Karyawan Outsourcing Atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan
• Hak Mewaris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Perantauan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
• Hak Pensiun Janda Kedua Dari Suami Yang Bekerja Sebagai Aparatur Sipil Negara (Asn)
• Hak Prioritas Bagi Bekas Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Jangka Waktunya Dalam Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak
• Hak Tanggungan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. Cabang Tamansari Bandung)
• Hilangnya Hak Mendahului Negara Dalam Penagihan Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Pt. Bestindo Tata Industri)
• Hubungan Kerja Dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak Melalui Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Perusahaan Bank “X” Di Jakarta
• Implementasi Fleksibelitas Persetujuan Trip’S Dalam Hal Perlindungan Paten Farmasi Demi Tercapainya Perlindungan Terhadap Kepentingan Publik
• Implementasi Jaminan Fidusia Di Pegadaian Syariah Solo Baru
• Implementasi Kewajiban Pengajuan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Implementasi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Pembelian Sebagian Tanah Sertipikat Induk Yang Status Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir
• Implementasi Pemangkasan Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Pada Pt Era Cipta Prima (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)
• Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri Di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Berbasis Nilai Keadilan Sosial
• Implementasi Peraturan Tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Di Kota Semarang
• Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Sehati Bekasi)
• Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing
• Implikasi Ketentuan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Mengenai Akta Notaris Berbahasa Asing Terhadap Keabsahan Akta (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2785.K/Pdt/2011)
• Implikasi Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Folklore Ukir Jepara
• Intervensi Usaha Perkebunan Dalam Alih Fungsi Jenis Tanaman / Komoditas Di Atas Hak Guna Usaha (Studi Pada Pt. Bangun Nusa Indah Lampung Provinsi Lampung)
• Kadaluarsa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditor (Studi Pada Pd. Bank Perkreditan Rakyat Sumber Kabupaten Cirebon)
• Kajian Terhadap Npoptkp Yang Tidak Ditetapkan Sebagai Pengurang Pemungutan Bphtb Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Lebih Dari Satu Kali Dalam Tahun Yang Sama Di Dpkad Kota Semarang
• Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Dibalik Nama Setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit
• Kebijakan Pembentukan Ojk Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Pembebanan Iuran Bulanan Terhadap Lembaga Keuangan)
• Kebijakan Pemberian Ganti Rugi Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dan Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Lampung Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan)
• Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Koperasi Pertanian Berbadan Hukum Pasca Pnma No. 9 Tahun 1999 Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
• Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Akta Tukar Menukar (Studi Tentang Akta Tukar Menukar Nomor 21/2015 Dan Nomor 22/2015 Atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4287/Porisgaga Dan Nomor 4679/Porisgaga)
• Kebijakan Penentuan Formasi Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan
• Kebijakan Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pendaftaran Tanah Setelah Lima Tahun Penerbitan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah)
• Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang Dalam Perspektif Hukum Progresif “(Studi Tentang Implementasi Petunjuk Pelaksana Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1756/15.1/Iv/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat Di Kota Palembang )”
• Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang Dalam Perspektip Hukum Progresif “(Studi Tentang Implementasi Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1756/15.1/Iv/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat Di Kota Palembang )”
• Kebijakan Redistribusi Tanah Hak Guna Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Socio Legal ( Studi Terhadap Perencanaan Redistribusi Tanah 3000 Hektare Di Provinsi Bengkulu)
• Kedudukan Hukum Pemegang Sub-License Atas Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• Kedudukan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pengundian Hadiah Sesuai Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan Lahan Perumahan Dan Implikasinya Terhadap Hak Pengelolaan Lahan (Studi Kasus Terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan Lahan Perumahan Antara Pt Citra Mitra Properti (Ciputra Grup) Dengan Pt Pradipta Ratnapratala)
• Kekuatan Hukum Collateral Management Agreement Dalam Jaminan Fidusia Dengan Objek Komoditi
• Kekuatan Mengikat Antara Perjanjian Kawin Yang Didaftarkan Dan Tidak Didaftarkan Pada Pegawai Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Socio Legal
• Kepastian Hukum Atas Sertifikat Hak Tanggungan Bank Yang Sebagian Tanahnya Diserahkan Kepada Negara Guna Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Tol Becakayu)
• Keterlambatan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi: Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)
• Kewajiban Pemberitahuan Debitur Dalam Pengalihan Piutang
• Kewenangan Warga Negara Asing Dalam Melakukan Jaminan Fidusia
• Kuasa Fidusia Dalam Praktek Proses Pembebanan Jaminan Fidusia Di Lembaga Pembiayaan Baf Kendal
• Larangan Melakukan Kegiatan Serupa Bagi Franchiseee Setelah Berakhirnya Perjanjian Franchise (Studi Tentang Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
• Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di Bpr Syariah Amanah Insani Kota Bekasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Pelaksanaan Kewajiban Notaris Untuk Membacakan Akta Otentik Yang Dibuatnya
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Yang Dilakukan Oleh Notaris Di Jakarta Selatan
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Secara Adat Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Pt. Bank Pan Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pandanaran
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Antara Gapoktan Dan Kelompok Tani Di Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Antara Pt. Perkebunan Nusantara Ix Semarang Dengan Koperasi Karyawan Giri Makmur Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Suplesi Kredit Tentang Benda Obyek Jaminan Dalam Perubahan Bentuk Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang Pattimura
• Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Di Chat-Time Bubble Milk Tea Yogyakarta
• Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkok Beserta Akibat Hukum Nya Di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
• Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Melalui Situs Online (Studi Kasus Pembajakan Album Band Auman Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Di Situs Berbayar)
• Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Di Kabupaten Serang (Studi Pada Ruas Cikande Kabupaten Serang)
• Pemanfaatan Merek Kolektif Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Produk Shuttlecock Di Kabupaten Tegal
• Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Dalam Perkawinan ”Nyerot” (Berbeda Kasta) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kota Denpasar)
• Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran
• Pembatalan Sepihak Dalam Kontrak Jasa Konstruksi Dikarenakan Adanya Persekongkolan Tender
• Pemblokiran Buku Tanah Yang Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Pembuatan Skmht (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) Untuk Perjanjian Kredit Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat
• Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Karya Cipta Lagu “Jauh / Tinggal Kenangan” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)
• Pemilikan Rumah Kantor Dan Rumah Toko Berdasarkan Pp Ri Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Implementasi Pp Ri Nomor 103 Tahun 2015)
• Pencantuman Label Pangan Oleh Pelaku Usaha Pada Kemasan Makanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen
• Pendaftaran Koperasi Secara Online Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi Dan Implikasinya Terhadap Peranan Notaris Berdasarkan Nilai Kemandirian
• Pendaftaran Tanah Sporadik Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kantor Pertanahan Kota Bogor
• Pendaftaran Tukar Guling Tanah Hak Milik Adat Dengan Bondo Deso (Studi Di Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah)
• Penerapan Prinsip Itikad Tidak Baik Pada Sengketa Merek Dagang Milik Perusahaan Asing Sephora Dengan Perusahaan Lokal Sephora Batik
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Pt Bank Mandiri Taspen Pos Cabang Semarang
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Di Kabupaten Majalengka
• Pengalihan Hak Kepemilikan Tanah Wakaf Yang Disengketakan Di Pengadilan
• Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi Dubsmash Ditinjau Dari Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
• Penggunaan Nama Merek Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama, Kesusilaan Dan Ketertiban Umum
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh Lembaga Pembiayaan Milik Negara Atas Adanya Side Streaming
• Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Yang Nilai Agunannya Dibawah Plafon Kredit Di Bank Mayora
• Penyelesaian Sengketa Alas Hak Merek Melalui Alternative Dispute Resolution (Studi Negoisasi Langsung Para Pihak)
• Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution
• Penyerahan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Oleh Pengembang Perumahan Kepada Dispenda Kota Semarang (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman)
• Peralihan Hak Atas Tanah Dari Hak Milik Ke Hak Pakai Untuk Penggunaan Penanaman Modal Asing (Studi Di Pt. Green Fashion Indonesia Kabupaten Semarang)
• Peran Notaris Dalam Penyelesaian Pengesahan Badan Hukum Terhadap Akta Pendirian Yang Belum Terakomodasi Pada Sistem Online
• Peran Notaris/Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peranan Majelis Pengawas Daerah Dari Unsur Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Di Kota Semarang)
• Pergeseran Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Kertajaya (Studi Kasus Di Dusun Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan)
• Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Kredit Sindikasi (Studi Kredit Sindikasi Antara Pt. Tmj (Trans Marga Jateng) Dengan Bank Bni, Bri, Mandiri, Dan Bpd Jateng.)
• Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Tentang Implementasi Jual Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang)
• Perjanjian Kredit Modal Usaha Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Yang Objek Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Di Koperasi Serba Usaha Karya Sahaja Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat)
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Pelaksanaan Eksekusi Di Koperasi Kenanga Mandiri Godong Purwodadi)
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Pengamilan Paksa Yang Objek Jaminan Fidusianyatidak Didaftarkan (Studi Pada Kantor Pendaftaranfidusia Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Pailit Pada Pt. Bumi Asih Jaya
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Pada Objek Jaminan Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Kasus Putusan No.44/Pdt.Plw/2013/Pn.Jbi.)
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik Bersertipikat Yang Belum Lunas Dan Sudah Dibalik Nama Oleh Pembeli
• Perlindungan Hukum Dalam Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Bagi Pekerja Dengan Kontrak Pekerja Aktif (Studi Kasus Kepailitan Pada Pt. Jabagarmindo Pasar Kemis Kabupaten Tangerang)
• Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Kerupuk Ikan Kering Pepija Tarakan Kalimantan Utara
• Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Pemberian Kredit Kepada Debitur Untuk Melunasi Hutang Kepada Kreditur Lama (Studi Di Pt Bank Republik Indonesia Tbk Kantor Cabang Kuningan Jakarta)
• Perlindungan Hukum Merek Jasa Di Dalam Perjanjian Waralaba Alfamart
• Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Semarang (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Metode Penjualan Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 543/Pdt/2015/Pt Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Terdapat Pembatasan-Pembatasan Tanggung Jawab (Klausula Eksonerasi) Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Sebidang Tanah Dan Bangunan Bersertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Kepada Pihak Lain Pada Kantor Pegadaian Makassar
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Titel Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Diketahui Kemudian Merupakan Hasil Tindak Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/Pid.Sus/2012)
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kosmetik Terkenal Dari Pemalsuan Merek Oleh Pihak Lain
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yayasan Pendidikan
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Penyidikan Di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bpjs Kesehatan Dalam Prosedur Pembedahan Yang Biaya Pengobatannya Melebihi Tarif Ina Cbgs
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Akta Kuasa Menjual & Pengikatan Jual Beli Lunas Dalam Hal Terjadi Wanprestasi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rumah Susun Windsor Kota Batam Yang Akan Berakhir Jangka Waktu Hak Atas Tanah
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Hal Objek Jaminan Dipindahtangankan Menggunakan Akta Kuasa Menjual
• Perlindungan Hukum Terhadap Ppat Korban Pungutan Liar Dalam Birokrasi Kantor Pertanahan Depok ( Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Pungutan Liar)
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mendapat Bayaran Dibawah Ketentuan Upah Minimum Regional (Umr)
• Perlindungan Terhadap Karya Desain Komunikasi Visual (Dkv) Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Hal Pelaku Usaha Yang Menetapkan Pembulatan Harga Barang Dengan Nominal Rupiah Yang Tidak Beredar
• Praktek Eksekusi Objek Jaminan Kredit Dengan Hak Tanggungan Jika Debitor Wanprestasi (Pada Pt. Bank Panin Cabang Semarang)
• Praktik Pologoro Pada Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasional Di Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)
• Problematika Hukum Terhadap Sertifikasi Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi Dalam Pembuatan Akta Koperasi
• Problematika Royalti Karya Cipta Terjemahan Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia (Studi Pada Cv Pustaka Dunia Kota Tangerang)
• Problematika Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Notaris Dan Karyawan Notaris Di Kabupaten Tegal)
• Sengketa Hak Milik Tanah Yayasan Gereja (Studi Pada Sengketa Gereja Pantekosta Di Indonesia-Pemalang Dengan Ahli Waris Pendeta)
• Sertipikat Hak Atas Tanah/Bangunan Sebagai Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Objek Sengketa)
• Sertpikasi Massal Swadaya Hak Atas Tanah Yang Difasilitasi Oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Parang Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah (Studi Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Sporadik Di Desa Ngaglik Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Jawa Timur)
• Status Dan Proses Pendaftaran Tanah Hasil Reklamasi Di Pulau Serangan Bali
• Status Hukum Koperasi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor: 28/Puu-Xi/2013)
• Tanggung .Ia}Yab Notaris I}Alam Hal Pembliat,Dit Salinan Akta Yang Nomornyt'{ Berbeda Dengai\{ I\Dinuta .{Kta (Studi Kasus: Putusan Peng.{Dilan Negert R(Idus Noraor: 4 4 N Dt.G 120 I Stpn.Kd S.)
• Tanggung Jawab Hukum Debitur Atas Hutang Di Bank Terhadap Jaminan Pihak Ketiga Yang Meninggal Dunia
• Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Di Kabupaten Tegal
• Tanggung Jawab Kreditor Dalam Hal Hilangnya Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Dalam Kredit Perbankan (Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Bukopin Cabang Jakarta)
• Tanggung Jawab Kreditor Terhadap Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Danamon Kantor Cabang Cirebon Yang Bentuk Usahanya Belum Terdaftar
• Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing
• Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Tinjauan Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Masyarakat Kebonharjo Pemegang Sertipikat Hak Milik Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Di Kebonharjo Kota Semarang)
• Tinjauan Yuridisputusan Pengadilan Negeri Terkait Tergugat Wanprestasi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Tempat Wisata Kolam Renang Antara Pemilik Lahan Dan Pemilik Modal (Pembangunan Tempat Wisata Kolam Renang Di Kota Jakarta Selatan)
• Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tahun 2016

• Abstrak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book
• Aftaran Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Fungsi Bukan Hunian Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun
• Akibat Hukum Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Antara Pemkot Kota Salatiga Dengan Pt. Matahari Mas Sejahtera Tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pasaraya Ii
• Akibat Hukum Hutang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi
• Akibat Hukum Kepemilikan Dan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Terkena Dampak Abrasi Laut Di Wilayah Pesisir (Studi Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)
• Akibat Hukum Pada Kepailitan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Karyawan Sebagai Kreditur Preferen
• Akibat Hukum Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013 Terhadap Akta Koperasi Yang Dibuat Oleh Notaris
• Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet Dalam Kaitannya Dengan Hak Cipta Yang Tidak Diperoleh Dari Penciptanya
• Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama
• Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Hak Siar Yang Tidak Dicatatkan Pada Direktorat Jenderal Hki Republik Indonesia
• Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing
• Akibat Hukum Perkawinan Dan Perceraian Yang Dilakukan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing (Studi Tentang Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Yang Tidak Didaftarkan Di Indonesia)
• Akibat Hukum Terhadap Harta Pailit Debitor Yang Dinyatakan Dalam Keadaan Tidak Mampu Membayar (Insolvensi)
• Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Nyentana Yang Tidak Mempunyai Keturunan (Putung) Menurut Hukum Adat Bali
• Akibat Pengaturan Ketentuan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Warga Negara Indonesia Beragama Selain Islam
• Analisa Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok (Putusan Ma Nomor 739 K/Pdt.Sus/2008)
• Analisis Hukum Mengenai Peraturan Bank Indonesia Tentang Ratio Loan To Value Pada Kpr Perbankan Dalam Rangka Memenuhi Target Perumahan Di Indonesia
• Analisis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Tanah Belum Bersertipikat Dalam Bentuk Surat Keterangan Tanah (Skt) Di Koperasi Keling Kumang Sekadau Kalimantan Barat
• Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Repulik Indonesia Nomor Se/06/X/2015 Tertanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian Atau ‘Hate Speech’ Terhadap Kebebasan Berpendapat
• Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Yang Di Dalamnya Terdapat Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan) Oleh Pedagang Di Kabupaten Brebes
• Analisis Yuridis Automatic Protection Pada Hak Cipta Dalam Pemanfaatan Melalui Sarana Teknologi Informasi Di Indonesia (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)
• Analisis Yuridis Pengaturan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Pada Pendirian Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Pertanian
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Produk Tas Webe (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-Hki/2015)
• Analisis Yuridis Tentang Efisiensi Ppjb Antara Calon Penjual Dan Calon Pembeli Ditinjau Dari Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9/Kpts/M/1995
• Analisis Yuridis Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Yang Digunakan Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Studi Putusan Ma Nomor: 306 K/Pdt. Sus-Hki/2014)
• Asas Kebebasan Berkontrak Dan Proportionalitas Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Ppjt) : Studi Kasus Pt Marga Setiapuritama Dan Badan Pengatur Jalan Tol (Bpjt), Kementerian Pupr Pada Ruas Jalan Tol Batang-Semarang
• Creative Commons License (Lisensi Kreatifitas Bersama) Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta Pada Media Internet Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Disharmonisasi Sistem Birokrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Atas Pengurusan Ijin Pelepasan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan (Studi Tentang Ijin Peruntukan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Oleh Pt. Witjitra Land Development)
• Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Objek Rumah Susun Dengan Bukti Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung
• Eksistensi Hak Advokasi Dalam Upaya Melindungi Hak Konsumen (Nasabah) Bank Syari’Ah Di Indonesia
• Eksistensi Jasa Perantara Dibidang Kenotariatan Ditinjau Dari Kode Etik Profesi Notaris Dan Ppat
• Eksistensi Saksi Dalam Kajian Akad Syariah
• Eksistensi Surat Wasiat Dibawah Tangan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam
• Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Pekalongan
• Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Risiko Perbankan Syariah
• Ganti Rugi Atas Kehilangan Uang Karena Penggunaan Internet Banking Akibat Virus Compensation To Losing Money Due To The Use Of Internet Banking Caused By Virus
• Gugatan Debitor Wanprestasi Terhadap Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Pt Bpr Restu Artha Makmur Semarang)
• Gugatan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Atas Tanah Hak Milik Yang Bersertipikat (Studi Kasus Perkara Nomor 97/Pdt/G/2009/Pengadilan Negeri Pekanbaru)
• Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perceraian Akibat Pindah Agama (Studi Putusan Ma Ri Nomor : 03/K/Ag/2014 Dan Putusan Ma Ri Nomor : 376 Pk/Pdt/2011)
• Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Bawaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Waris Adat
• Harmonisasi Pemberian Izin Reklamasi Pantai Terhadap Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Tentang Pembangunan Pluit City Di Kota Administrasi Jakarta Utara)
• Harmonisasi Pengaturan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Terlantar Antara Badan Pertanahan Nasional Dan Pemerintah Daerah (Studi Di Kantor Pertanahan Dan Pemerintah Kabupaten Indramayu)
• Implementasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Implementasi Isbat Wakaf Atas Tanah Hasil Peralihan Hak Yang Diperoleh Dari Proses Tukar Guling (Studi Tanah Wakaf Masjid Al Qurriyah Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)
• Implementasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Oleh Kantor Pertanahan Terhadap Alih Penggunaan Tanah Pertanian Ke Rumah Tinggal (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan)
• Implementasi Kebijakan Validasi Dalam Peralihan Hak Atas Jual Beli Tanah Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Di Wilayah Kabupaten Wonosobo
• Implementasi Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri Pada Wilayah Pedesaan (Studi Pelaksanaan Larasita Di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri)
• Implementasi Masa Kadaluarsa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditor (Studi Kasus Pada Swamitra Berkah Bersama Jakarta)
• Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Implementasi Pemberian Pinjaman Kredit Mencakup Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Berdasarkan Kesepakatan Bank Dengan Developer
• Implementasi Pemberian Warisan Melalui Wasiat Wajibah Terhadap Anak Kandung Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
• Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Tegal
• Implementasi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal Dan Vertikal Terhadap Kepemilikan Bersama Hak Atas Tanah Rumah Susun (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Terhadap Pembangunan Apartemen Di Kota Semarang
• Implementasi Perjanjian Baku Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking
• Implementasi Perlindungan Hukum Karya Cipta Program Komputer Di Kota Batam
• Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertahanan Dan Risalah Lelang (Studi Di Wilayah Kerja Notaris Kota Tangerang)
• Implikasi Ditolaknya Permohonan Penambahan Usia Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu- Xii/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
• Implikasihukumpadaperjanjianlisensimerek
• Jaminan Kredit Atas Barang Bergerak Pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Wahyu Utama Yang Berkedudukan Di Semarang
• Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Terhadap Objek Tanah Dengan Alas Hak Surat C Desa (Studi Masyarakat Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora)
• Kajian Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan (Sht) Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Kota Tangerang
• Kajian Normatif Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
• Kajian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Nomor 336/Pdt.G/2011/Pn.Tng) Tentang Kepemilikan Tanah Eks. Titisara Di Kelurahan Batusari Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang
• Kajian Terhadap Pemberian Jaminan Atas Pesawat Udara Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• Kajian Yuridis Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Sosial Youtube
• Keabsahan Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus
• Keabsahan Pengangkatan Anak Yang Di Dasarkan Pada Nilai-Nilai Kemanusiaan
• Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Perdagangan Online Terhadap Komoditas Bitcoin
• Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Denpasar Dalam Penetapan Harga Pasar Sebagai Dasar Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Denpasar
• Kebijakan Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dalam Pemberian Kredit Atas Perusahaan Yang Fiktif (Studi Di Pt. Bank Jateng)
• Kebijakan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Komunal Kampung Adat Naga Di Kabupaten Tasikmalaya
• Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Mengenai Titik Dasar Teknik Terhadap Koordinat Pengukuran Dan Penghitungan Batas Tanah Untuk Akurasi Data (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen)
• Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Kebutuhan Pemukiman Di Kabupaten Kudus (Studi Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032)
• Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah Pada Kawasan Pura Uluwatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung (Studi Kasus Gugatan Desa Pecatu Terhadap Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali)
• Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Atas Pengelolaan Hak Atas Sungai Dalam Rangka Mewujudkan Sapta Program Kota Semarang
• Kebijakan Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Prona Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bidang Peternakan Yang Berkeadilan Sosial (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)
• Kebijakan Sistem Publikasi Notaris Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Tentang Penerapan Kode Etik Notaris)
• Kedudukan Anak Angkat Dan Anak Adopsi Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Tionghoadi Kota Batam
• Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Waris Yang Dibuat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah
• Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Dibatalkan Dengan Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Socio-Legal
• Kepastian Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Dalam Hal Domisili Pemberi Fidusia Tidak Sesuai Dengan Identitas Asli
• Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Rumah Panggung Di Pesisir Pantai (Studi Tentang Alas Hak Dan Bentuk Akta Peralihan Hak Di Kota Balikpapan)
• Kepastian Hukum Terhadap Pembagian Waris Hak Atas Tanah Adat Dengan Alas Hak Tanah Yasan (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)
• Kepastian Hukum Terhadap Penetapan Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Dalam Praktik Di Pengadilan Negeri Kota Surabaya
• Kepastian Hukum Terhadap Subyek Jaminan Hak Cipta Rumah Joglo Budaya Jawa
• Kontra Putusan Hakim Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Bangsal Kota Kediri Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 Pk/Pdt/1981 Tanggal 22 Desember 1982)
• Kontra Tentang Putusan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Hukum Keabsahan Atas Tanah Girik Dalam Perspektif Sosio Legal (Studi Tentang Sengketa Tanah Pt Bumi Serpong Damai)
• Legal Certainty Of The Mapping Certificate Of Land In The Credit Agreementat Bank Rakyat Indonesia (Studies In The Land Office At Kubu Raya Regency)
• Membangun Komitmen Kemitraan Suatu Telaah Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang Antara Petani Dan Pabrik Gula ( Pg ) Trangkil Di Kabupaten Pati
• Momentum Terjadinya Sepakat Pada Lelang Ekesekusi Hak Tanggungan Melalui Media Elektronik (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Jakarta
• Orientasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah Sesuai Dengan Kompetensinya
• Partij Verzet Terhadap Eksekusi Parate Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan
• Pelaksana Kebijakan Pemutakhiran Dokumen Buku Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Penerbitan Sertipikat Pengganti Berbasis Nilai Kepastian Hukum (Studi Penerbitan Sertipikat Rusak Atau Hilang Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur)
• Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Magelang)
• Pelaksanaan Pendirian Dan Peralihan Hak Bangunan Rumah Kayu (Studi Di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)
• Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Melalui Penyitaan Dan Lelang (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Bali )
• Pelaksanaan Peralihan Saham Dengan Setoran Inbreng Tanpa Akta Inbreng Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dengan Serikat Pekerja Di Pt Sango Keramik Indonesia
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berbasis Keadilan (Studi Kasus Di Pt. Duta Kusuma Teknosa Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Biro Keuangan Setda Pemprov Jateng Dengan Bpd Jateng Dalam Pengelolaan Uang Daerah
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sponsorship Antara Perusahaan Rokok Dengan Perusahaan Event Organizer Dalam Penyelenggaraan Event Balap Motor (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Antara Pt Djarum Dengan Pt Montesz Mitra Mediatama)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Non Perbankan Atas Kendaraan Bermotor Yang Tidak Diikat Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Al-Murabahah Pada Kspps Bmt Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Puri Kabupaten Pati
• Pembagian Harta Perkawinan Persatuan Bulat Terhadap Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
• Pembatasan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah : Suatu Telaah Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Di Kota Semarang
• Pemberian Hak Baru Terhadap Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Melalui Konversi Hak Eigendom Nomor 6165 Sebagian, Kelurahan Dadapsari, Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Pemberian Kredit Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank Jabar Banten (Bjb) Cabang Cirebon)
• Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Praktik Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Implikasinya Terhadap Potensi Kerugian Negara Dalam Penerimaan Pajak
• Pencantuman Logo Band Terkenal Pada T-Shirt Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Pendaftaran Tanah Bekas Milik Adat Menjadi Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Pendaftaran Tanah Bekas Occupatie Verguning Dewan Asian Games Indonesia Iv/1962 Di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
• Pendaftaran Tanah Kasultanan Setelah Berlakunya Uu No. 13 Tahun 2012 (Studi Terhadap Tanah Kasultanan Yogyakarta)
• Penentuan Nilai Limit Di Bawah Harga Pasar Pada Lelang Non Eksekusi Sukarela
• Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Yang Berkeadilan (Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Cold Storage Di Kota Tarakan)
• Penerapan Klausula Buy Back Guarantee Dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Antara Dealer Dengan Perusahaan Pembiayaan
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Sengketa Antara Merek Gs Dengan Gisi
• Penerapan Prinsip National Treatment Dalam Menyelesaikan Sengketa Merek Terkenal Asing Di Indonesia
• Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pada Satuan Rumah Susun
• Penertiban Hak Penguasaan Atas Tanah Di Komplek Perumahan Tni Angkatan Darat Bearland Jakarta Timur
• Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ( Studi Pada Hak Guna Usaha Pt. Karya Rinjani Utama)
• Penetapan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah)
• Penetapan Tanah Terlantar Pada Hak Atas Tanah Adat Milik Perorangan (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang)
• Pengalihan Hak Milik Satuan Rumah Susun Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan Untuk Pelunasan Hutang Debitor
• Pengambilan Dan Pengalihan Hak Pakai Kepada Pihak Ketiga (Studi Tentang Putusan Pengadilan Atas Tanah Kompleks Angkatan Laut Lantamal Iii Kelapa Gading Jakarta Utara)
• Pengangkatan Anak Dengan Nasab Yang Dinisbatkan Kepada Orang Tua Angkat Berdasarkan Perspektif Hukum Islam
• Pengawasan Dan Pembinaan Bagi Notaris Di Jakarta Timur Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris
• Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Elektronik (E- Commerce)
• Penggunaan Dan Pemanfaatan Hak Pakai Menjadi Hak Pengelolaan Yang Didasarkan Pada Perjanjian Kerjasama Di Kabupaten Pandeglang
• Pengukuran Kadastral, Permasalahan Dan Penegakan Hukum Yang Progresif (Suatu Telaah Tentang Kebijakan Pertanahan Yang Berkeadilan Di Kabupaten Boyolali)
• Penyelesaian Masalah Hukum Yang Timbul Dalam Pengadaan Tanah Di Bandara Ahmad Yani Semarang
• Penyelesaian Penanganan Masalah Tanah Aset Pt Kereta Api Indonesia Yang Dikuasai Masyarakat Di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
• Penyelesaian Sengketa Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (Ppti) Dengan Status Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Hak Pengelolaan Lahan (Hpl) Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Oleh Investor
• Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Kaum Suku Caniago Di Jorong Koto Harau Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 952/K/Pdt/2001)
• Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Layar Motor
• Penyelesaian Sengketa Waris Islam Dalam Hal Harta Waris Menjadi Objek Gadai
• Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama
• Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Bilyet Deposito Berjangka Di Bank Mandiri Kantor Cabang Pemuda Semarang
• Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan Pada Golongan Ii Karena Tanpa Keturunan ( Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri )
• Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Desa/Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Peran Kepala Desa/Kelurahan Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Leter D/C Desa)
• Peran Ppat Dalam Pemisahan Induk Sertipikat Terkait Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Sosial Dan Umum (Studi Di Kabupaten Bekasi)
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Pajak Final Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Efisiensi Dan Efektifitas Terhadap Pelayanan Pajak Di Kota Bekasi)
• Perjanjian Kerjasama Pihak Pengelolahan Dan Pemanfaatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (Tpst) Bantar Gerbang Dengan Pemerintahan Provinsi Dki Jakarta
• Perjanjian Lelang Di Atas Tanah Suksaradesa Di Desa Karangpucung Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Pabrik Di Pt. Grahabuana Cikarang Tbk, Kabupaten Bekasi
• Perjanjian Penitipan Barang Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kasus Penitipan Pakaian Jadi Di Pasar Kliwon Kabupaten Kudus)
• Perjanjian Yang Dapat Memenuhi Keinginan Para Pihak Terkait Alih Debitor Tanah Dan Bangunan Yang Masih Menjadi Agunan Bank
• Perlindunga Hukum Terhadap Merek Yang Belum Terdaftar Pada Produk Makanan Khas Lempuk Durian Di Kota Bengkulu
• Perlindungan Ahli Waris Netutu Dalam Hukum Waris Adat Suku Dayak Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
• Perlindungan Hak Cipta Buku Cerita Anak-Anak Dalam Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Peredaran Buku Cerita Anak-Anak Impor Palsu (Studi Pengusaha Percetakan Di Kabupaten Tangerang)
• Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Keterlambatan Dan Kecelakaan Terhadap Penumpang Dalam Perjanjian Pengangkutan Pt. Kai (Kereta Api Indonesia)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Hal Terjadi Kerugian Sebagai Akibat Kesalahan Pengangkut Berdasarkan Perjanjian Pengiriman Barang (Studi Pada Pt. Panca Kobra Sakti Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Online Melalui Facebook
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengiriman Barang/Paket Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Pada Kepailitan (Studi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat, Kota Tangerang Selatan)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.B/2013/Pn-Bbs )
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Apabila Terjadi Overmarcht
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Jaminan Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Yang Belum Dilakukan Roya (Studi Pada Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Tukar Guling Tanah Eks Bengkok Kelurahan Watesalit Dan Kauman Dengan Tanah Milik Pt.Pisma Gajah Putra (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Pisma Griya Di Desa Kasepuhan Kabupaten Batang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sistem Outsourcing Dalam Perjanjian Antara Perusahaan Pemberi Kerja Dan Perusahaan Penyedia Jasa/Vendor (Studi Perjanjian Antara Pt. Wirakarya Sakti Dan Pt. Purna Wirakarya Makmur)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya Terhadap Tanah Yang Dikuasai Oleh Orang Lain
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
• Perlindungan Hukum Bagi Produk Yang Berkarakter Well-Known Trademark Terhadap Dampak Promosi ( Studi Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua)
• Perlindungan Hukum Bank Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Apabila Debitur Pailit
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial (Studi Pada Tvri Semarang)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tari Tradisional Dayak Kanayatn Di Provinsi Kalimantan Barat
• Perlindungan Hukum Importir Dalam Perjanjian Ekspor Impor Berkaitan Dengan Adanya Putusan Arbitrase Singapura (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pdt/2009)
• Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Tanah Atas Terjadinya Ketidakakuratan Administrasi Pada Objek Yang Sama Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas
• Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dari Tindakan Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Kasus Pada Merek Industri Gula Nusantara Di Kalimantan Barat)
• Perlindungan Hukum Pada Merek Terkenal Asing Kaitannya Dengan Pendaftaran Merek Yang Sama Di Negara Lain (Studi Pada Merek Teenie Weenie)
• Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Perlindungan Hukum Terhadap Desain Sandal Kelom Geulis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Tetang Potensi Sandal Kelom Geulis Di Kota Tasikmalaya Jawa Barat)
• Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Franchisor Dalam Perjanjian Franchise Simply Fresh Laundry Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karyawan Kapal Pesiar Berdasarkan Kontrak Kerja Internasional
• Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Gadai Tanah (Studi Tentang Adat Kebiasaan Masyarakat Di Dusun Bendungan, Desa Simbarejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo)
• Perlindungan Hukum Terhadap Komersialisasi Pencipta Lagu Melalui Karaoke (Studi Pada Karaoke Bandar Lampung)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Apabila Objek Jaminan Fidusia Hilang (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Adanya Peralihan Kewarganegaraan Debitur Pemberi Jaminan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Chanel Terhadap Produk Tiruan
• Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Batik Trusmi Sebagai Merek Kolektif Di Kabupaten Cirebon
• Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertipikat Ganda (Studi Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak Oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo)
• Perlindungan Merek Asing Yang Terdaftar Di Negara Asal Namun Tidak Terdaftar Di Indonesia Terhadap Pengguna Merek Terdaftar Di Indonesia Yang Mempunyai Kesamaan
• Perlindungan Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Pada Perumahan Batu Manten Asri, Kabupaten Demak
• Perolehan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Tower Perusahaan Listrik Negara (Studi Perolehan Tanah Untuk Tower Sutet Di Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)
• Perpanjangan Hak Guna Bangunan Bersama Atas Hak Milik Satuan Rumah Susun (Studi Pada Perum Perumnas Klender Jakarta Timur)
• Perpanjangan Hak Guna Bangunan Bersama Atas Hak Milik Satuan Rumah Susun (Studi Pada Perum Perumnas Klender Jakarta Timur) Tesis
• Pertanggung Jawaban Pemerintah Dalam Pengalokasian Tanah Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Atas Perumahan Di Jakarta
• Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Lembaran Tersendiri Bagian Dari Minuta Akta (Studi Notaris Di Kabupaten Ciamis)
• Pertanggungjawaban Notaris Karena Terjadinya Kesalahan Ketik Atas Harga Jual Beli Perspektif Socio Legal (Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 325/Pdt.G/2010/Pn. Smg)
• Pertanggungjawaban Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pendaftaran Tanah (Studi Pada Kantor Petanahan Kabupaten Semarang)
• Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kasus Penipuan Melalui Jual Beli Hak Atas Tanah (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 359/Pdt/2012/Pt.Bdg)
• Perubahan Status Dan Fungsi Hak Pengelolaan Tanah Bengkok Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kecamatan Weleri Setelah Berlakunya Pp Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
• Proses Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Cipali Dan Dampaknya Terhadap Warga (Studi Di Kantor Pertanahan Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu)
• Proses Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Yang Diperoleh Berdasarkan Akta Risalah Lelang Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
• Resiliensi Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
• Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Keraton Kasepuhan Di Kota Cirebon (Suatu Kajian Terhadap Putusan Ma No. 1825 K/Pdt/2002)
• Sengketa Lelang Atasobyek Jaminan Tanah Dan Bangunan ( Studi Di Wilayah Kabupaten Kebumen)
• Sertifikasi Produk Pangan Olahan Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Produk Pangan Olahan Teh Oleh Pt. Indotirta Jaya Abadi)
• Tanah Wakaf Sebagai Tanah Produktif : Suatu Telaah Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Yang Berkeadilan Sosial Di Kabupaten Kudus
• Tanggung Jawab Hukum Pengelola Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan Yang Dikelolanya Ditinjau Dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia
• Tanggungjawab Personal Guarantor Dalam Hutang Debitor Kepada Kreditor Jika Debitor Dimohonkan Pkpu
• Tindakan Kpknl Sebagai Pelaksana Lelang Atas Harga Lelang Di Bawah Harga Pasar Dan Akibat Hukumnya
• Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Akta Perdamaian Sebagai Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 616/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Brt)
• Tinjauan Yuridis Penggandaan Buku Dengan Fotocopy Ditinjau Dari Aspek Hak Ekonomi Pencipta
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Lameson Dengan Flameson (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Haki./2011/Pn.Niaga.Smg)
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali
• Tinjauan Yuridis Sengketa Lahan Pekan Raya Promosi Dan Pembangunan (Prpp) Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pt. Indo Perkasa Usahatama
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Al-Murabahah Dalam Konteks Tidak Dijalankannya Wakalah Oleh Debitor Pada Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Bangka Belitung)
• Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Dengan Alas Girik Di Jakarta Utara
• Upaya Hukum Pemerintah Kota Depok Dalam Memberikan Perlindungan Merek Pada Pengusaha Umkm Terhadap Produk Unggulan Kuliner Khas Depok (Studi Tentang Produk Olahan Belimbing Dewa)”
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Tentang Putusan Peninjauan Kembali Pt.Kertas Nusantara Nomor Register Perkara 49Pk/Pdt.Sus/2012)
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Pada Perjanjian Bpjs Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Website
• Validitas Perjanjian Jual Beli Online Internasional

Tahun 2015

• Abstrak Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Lion Air Terkait Keterlambatan Jadwal Penerbangan
• Akibat Hukum Atas Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Pt. Handsome Textile Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Waris Atas Tanah Janda Tanpa Keturunan Berdasarkan Bukti Pemilikan Hak Gono Gini
• Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 16 Ayat 1Huruf (M) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
• Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Yang Berasal Dari Perjanjian Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 116 Pk/Pdt/2012)
• Analisis Doktrinal Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris (Studi Pada Putusan Nomor 347/Pdt.G/2014/Pn Dps Tentang Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Dan Akta Kuasa Menjual)
• Analisis Doktrinal Tentang Penyelesaian Sengketa Atas Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Keadilan Substantif
• Analisis Doktrinal Tentang Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Digantikan (Studi Kasus Pada Putusan 395/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel Tentang Notaris Pengganti Yang Turut Menjadi Tergugat)
• Analisis Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat (Studi Di Pengadilan Agama Bandung)
• Analisis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Pada Orang Thionghoa Beragama Islam
• Analisis Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 36 K/Pdt.Sus/2012)
• Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Berindikasi Perbuatan Melawan Hukum
• Analisis Terhadap Upaya Penyelendupan Hukum Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berkaitan Ketentuan Minimal Pemegang Saham
• Analisis Yuridis Perjanjian Baku Antara Maskapai Penerbangan Dengan Pengguna Jasa Penerbangan
• Analisis Yuridis Tentang Perceraian Beda Agama Pada Kasus Tamara Bleszynki Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Analisis Yuridis Terhadap Sinkronisasi Pendaftaran Tanah Yang Dikuasai Negara (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Dasar Agraria Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara)
• Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt. Yokogawa Indonesia
• Aspek Hukum Peralihan Harta Waris Berasal Dari Golongan Non Pribumi Tionghoa Menjadi Harta Waris Islam (Studi Kasus) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 989/Pdt.P/2013/Pn.Tng
• Batas Minimal Ukuran Rumah Sebagai Hunian Layak Huni Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-X/2012
• Eksistensi Pemakaman Keluarga Di Pekarangan Rumah Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Tempat Pemakaman Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Hak Waris Anak Perempuan Yang Tidak Mempunyai Saudara Laki-Laki Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba Perantauan Di Kota Pontianak
• Impelementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pengawasan Dan Pengendalian Penguasaan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Lombok Barat)
• Implementasi Asas Keseimbangan Dan Keadilan Dalam Penglepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (Studi Kasus Penglepasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Gedebage Bandung)
• Implementasi Asas Keterbukaan Informasi Publik Di Bidang Pertanahan (Studi Kasus Tentang Transparansi Batas Waktu Sertipikasi Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Implementasi Hak Pengelolaan Atas Tanah Pt.Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Bima Yang Penggunaannya Disewakan Kepada Pihak Lain
• Implementasi Syarat Kebaruan (Novelty) Desain Industri Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia
• Implementasi Verifikasi Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berkaitan Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Akan Didaftarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang
• Implikasi Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kinerja Notaris Pemegang Sertifikat Pasar Modal
• Implikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
• Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pt Perkasa Inakakerta
• Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya Di Bidang Perbankan
• Informed Consent Sebagai Salah Satu Hak Pasien Dalam Mendapatkan Pelayanan Jasa Medis Dokter (Studi Di Rsud Kardinah Kota Tegal)
• Inkonsistensi Landasan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan
• Integritas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Atas Tanah Dan/ Bangunan (Studi Pada Ppat Wilayah Kerja Kota Bengkulu)
• Jaminan Fidusia Terhadap Menara Telekomunikasi Milik Pt. Retower Asia Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Hal Debitor Wanprestasi
• Kajian Yuridis Bentuk Badan Hukum Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
• Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Sistem Self Assessment (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur)
• Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Khususnya Terhadap Profesi Notaris)
• Keabsahan Hibah Wasiat Yang Diberikan Kepadaanak Kedua Dari Perkawinan Kedua Yang Diingkari Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Menurut Hukum Adat (Studi Terhadap Hibah Wasiat Di Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)
• Keabsahan Pengangkatan Direksi Bukan Dari Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
• Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Yang Diperoleh Berdasarkan Pembagian Hak Bersama Atas Harta Waris Sebagai Alas Hak Jual Beli (Studi Di Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang)
• Kebijakan Penindakan Atas Tanah Terlantar Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Sengketa Pt Sawit Jambi Lestari Dan Masyarakat Rantau Gedang Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Jambi)
• Kebijakan Penyelesaian Konflik Sengketa Hak Atas Tanah Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Pencekalan Sertipikat Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Tanah Warga Ampera Di Kota Cirebon)
• Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Dalam Kewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 1578/Pdt.G/2010/Pa.Jt)
• Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggungan (Asuransi) Korban Kecelakaan Angkutan Seb
• Kedudukan Barang Jaminan Sebagai Akibat Hapus Piutang (Write Off) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Centratama Nasional Bank Cabang Semarang
• Kedudukan Harta Isteri Dengan Perjanjian Kawin Sebagai Boedel Pailit Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas
• Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Pt. Krama Yudha Tiga Berlian Motors Dalam Penjualan Mobil Mitsubishi Dengan Pt. Wicaksana Berlian Motor Sebagai Salah Satu Dealer Resmi Di Kota Bandung
• Kedudukan Mafqud Dalam Pembagian Warisan Tanpa Adanya Penetapan Pengadilan Menurut Hukum Islam
• Kedudukan Pekerja/ Buruh Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan
• Kedudukan Sekutu Pasif Pada Bentuk Usaha Persekutuan Komanditer Dalam Kepailitan
• Kekuatan Akta Notaris Terhadap Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Dalam Akad Di Perbankan Syariah (Studi Tentang Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No. 01/P/Basy.Pjt/Vii/2010 Tanggal 20 Juli 2010)
• Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Eksekusi Barang Jaminan Kredit
• Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
• Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dengan Tambahan Melekatkan Sidik Jari Pada Minuta Akta (Studi Pada Notaris Di Kota Tasikmalaya)
• Kemajuan Transportasi Darat Dan Implikasinya Terhadap Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Atau Guntai Di Kabupaten Pati
• Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Budi Daya Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
• Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta Dengan Kantor Pertanahan Surakarta Dalam Rangka Pembangunan Peta Bidang Tematik Berbasis Nomor Objek Pajak (Nop)
• Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan
• Klaim Tanah Hak Ulayat Sebagai Tanah Negara (Studi Tentang Status Tanah Perjalangan Ternak Di Kuta Mbal Mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara)
• Konsekuensi Yuridis Terhadap Ahli Waris Dan Pewaris Yang Diputus Mafqud
• Konsep Ideal Pemberian Gaji Minimum Bagi Pegawai Notaris Dan Ppat Di Kota Semarang
• Konsep Pemberian Hak Atas Tanah Pesisir Bagi Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Studi Di Bpn Kota Dumai Provinsi Riau)
• Konsep Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Pro Bono Kepada Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Perwujudkan Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan
• Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta
• Konsep Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya
• Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di Pt. Pratama Interdana Finance Cabang Purwokerto Ditinjau Dari Undang-Undang Undang Undang Nomor R 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
• Menjadikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Pilihan Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa
• Mplementasi Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Kasus Gugatan Pembatalan Merek
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pt Adaro Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pelaksanaan Kewajiban Pembangunan 20% Rumah Susun Umum Oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Harta Insan Karimah Bekasi
• Pelaksanaan Magang Dan Implikasinnya Terhadap Kinerja Notaris Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Di Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)
• Pelanggaran Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Pada Pasangan Yang Beralih Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 726K/Sip/1976)
• Pembagian Penggunaan Merek Setelah Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Nasional Indonesia
• Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi)
• Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
• Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Suami Dalam Hukum Perkawinan Dan Akibat Hukumnya
• Pembebanan Hipotek Atas Kapal Laut Di Pelabuhan Mahakam Kota Samarinda
• Pembelian Agunan Debitur Wanprestasi Oleh Bank Pemberi Kredit Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet
• Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas Melalui Penjualan Di Bawah Tangan
• Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Delivery Order (Do) Gula
• Penegakan Hukum Melalui Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Tentang Verifikasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas Dan Aset Daerah Di Kabupaten Banyumas)
• Penerapan Asas Keadilan Dalam Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Di Yogyakarta
• Penerapan Uu Nomor 15 Tahun 2001 Tentangmerek Dalam Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Pada Merek Ayam Lepaas, Merek Gudang Garam Dan Merek Graha Farma)
• Penetapan Nilai Limit Obyek Hak Tanggungan Dalam Lelang Eksekusi Dan Implikasi Hukumnya (Studi Di Balai Lelang Swasta Pt. Srijaya Realty)
• Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Pt.Perkebunan Nusantara Xiii (Persero) Pontianak
• Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Antara Pt. Astro Group Melawan Pt. Ayunda Prima Mitra, Pt. First Media, Tbk Dan Pt. Direct Vision
• Penyelesaian Sengketa Di Pasar Modal Oleh Arbitor, Mediator Dan Adjudikator Pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Rangka Alternative Dispute Resolution (Adr)
• Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Relevansinya Dengan Asas Ultimum Remedium
• Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara Keperdataan Dalam Wilayah Kota Tegal
• Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Agroforestri Antara Perhutani Dengan Kelompok Tani Di Kabupaten Brebes
• Penyimpangan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Di Kabupaten Lombok Barat
• Peran Notaris Dan Efektivitas Dalam Pembuatan Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan (Studi Penyelesaian Konflik Perdata Di Kantor Notaris Relawati)
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penerapan Asas Akurasi Pada Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kabupaten Bekasi
• Perbedaan Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri Nomor : Dpt/12/62/12/69
• Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembangunan Perumahan Dalam Kaitannya Hukum Bertetangga
• Pergeseran Kedudukan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Kerinci Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
• Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah Toko Antara Pemilik Tanah Dengan Pemilik Modal Di Kota Pontianak
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dan Pembebanannya Secara Di Bawah Tangan Di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayaat Klepu, Kabupaten Semarang
• Perjanjian Pengelolaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Antara Koperasi Lintas Karya Bersama Dengan Pt. Bank Bukopin Tbk Cabang Semarang Beserta Proses Penyelesaian Sengketanya
• Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Lahan Permukiman Warga Untuk Pendirian Base Transceiver Station (Bts) Oleh Pt Tower Bersama Group Di Semarang
• Perlindungan Bagi Nasabah/Investor Dalam Transaksiforex Online Tradingpada Perusahaan Pialang Berjangka
• Perlindungan Hak Cipta Atas Internet Content Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Nasabah Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Berkaitan Dengan Praktik Tumpang Tindih Izin Lahan Pertambangan (Studi Terhadap Tumpang Tindih Lahan Antara Cv. Megah Surya Jaya Dengan Cv. Alam Sumber Rejeki, Cv. Rizki Maulia Bara, Cv. Bumi Sakti Prakara Mandiri, Cv. Sarana Usaha, Dan Cv. Sumber Alam Inti Mandiri)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Yang Mengalami Tumpang Tindih (Overlaping) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/Tun/2010)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Ulayat Dalam Perjanjian Pinjam Pakai (Studi Kasus Tanah Pusako Dalam Hukum Adat Minangkabau)
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor (Bank) Atas Penolakan Permohonan Perlawanan Pemegang Hak Tanggungan (Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung Ri)
• Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Harta Warisan Milik Bersama Anak Di Bawah Umur Yang Berupa Hak Atas Tanah
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penyebaran Anime Ber-Subtitle Yang Diunggah Komunitas Online Tertentu Secara Ilegal
• Perlindungan Hukum Pemberi Gadai Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Barang Objek Gadai Yang Disebabkan Karena Force Majeure
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Hal Debitor Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) - (Studi Kasus Wanprestasi Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah )
• Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Pandan Wangi Residence Dikota Samarinda
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Akibat Adanya Perubahan Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Melalui Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Kuasa (Letter Of Undertaking) (Studi Di Pt. Bank Permata Tbk. Cabang Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Akibat Kepailitan Perseroan Terbatas. (Studipada Pt. Metro Batavia Air)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Hal Terjadi Eksploitasi Di Kabupaten Sukoharjo
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia (Kajian Sosio-Legal Terhadap Nilai Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Atas Tanah Wakaf Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kabupaten Jember)
• Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Yang Tidak Menyerahkan Protokol
• Pertentangan Antara Domain Name Dan Merek Di Jaringan Internet
• Problematika Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi Antara Pemerintah Kota Pangkalpinang Dengan Perusahaan Penyedia Jasa
• Problematika Pemberitahuan Hapusnya Jaminan Fidusia (Studi Sosio Legal Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pontianak Kalimantan Barat)
• Redistribusi Tanah Untuk Mewujudkan Landreform Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus : Perkebunan Langenharjo Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)
• Restrukturisasi Kredit Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. Berkedudukan Di Jakarta Melalui Cabangnya Di Dsp Unit Purwodadi)
• Sengketa Tanah Antar Keluarga Akibat Tidak Memiliki Sertifikat Tanah Di Desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara
• Tanggung Gugat Atas Objek Lelang Hak Tanggungan Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kupang)
• Tanggung Jawab Direksi Dalam Mengimplementasikan Kewajiban Good Corporate Governance Pada Perseroanterbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Pada Pt. Enindo Orbitama, Berkedudukan Di Jakarta Barat)
• Tanggung Jawab Direksi Kaitannya Dengan Asas Business Judgement Rule Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Direksi Pada Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Pada Pt.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)
• Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Perjanjian Penitipan Atas Hilangnya Barang Yang Dititipkan
• Tanggung Jawab Notaris Atas Input Data Perseroan Secara Online Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sabh) (Kajian Terhadap Perseroan Terbatas (Pt) Tertutup)
• Tanggung Jawab Notaris Pada Pengajuan Izin Prinsip Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Melalui Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Spipise)
• Tinjauan Perjanjian Kemitraan Antara Pt Surya Sekawan Sejati Dengan Petani Peternak Unggas Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
• Tinjauan Yuridis Penerapan Asas-Asas Perjanjian Dalam Perjanjian Waralaba Rumah Makan Serba Wenak
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Persediaan Barang Dagangan Pada Pt Bni Cabang Muaro Bungo
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Pada Pt. Garuda Berjangka - Cabang Semarang)
• Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Bersama Di Pt Perusahaan Jamu Air Mancur Karanganyar
• Upaya Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Produk Trasi Juwana Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
• Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Antara Ud. Kande Jaya Dengan Cv. Permata Konstruksi Di Kota Bengkulu
• Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Jamu Di Indonesia Terhadap Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Bko)
• Usia Kedewasaan Dalam Kapasitas Melakukan Perbuatan Hukum Kegiatan Proses Sertifikasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Tahun 2014

• Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Dari Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan
• Akibat Hukum Dana Simpan Pinjam Anggota Koperasi Sebagai Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Wanprestasi
• Akibat Hukum Dibatalkan Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Ma No.704K/Pdt.Sus/2012)
• Akibat Hukum Pemberian Kuasa Untuk Menjual Barang Dengan Hak Substitusi Kepada Pihak Ketiga
• Akibat Hukum Penerapan Pembuktian Sederhana Pada Kepailitan Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Di Bawah Tangan Terhadap Rumah Yang Dibeli Melalui Kpr (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta)
• Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Subjektif Dan Syarat Objektif Dalam Pembuatan Akta Notaris Dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Pada Putusan Pengadilan No. 14/Pdt.G/2005/Pn Smg)
• Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap
• Akibat Hukum Tukar Guling Tanah Hak Milik Perorangan Dengan Tanah Bondo Desa Yang Digunakan Untuk Gedung Sd Negeri Bumiharjo 01 Di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati
• Analisa Doktrinal Kesesuaian Kontrak Kerja Pengusaha Spbe (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Dengan Pt. Pertamina Dengan Nilai Keadilan Dan Keseimbangan
• Analisa Hukum Terhadap Kredit Tanpa Agunan Dalam Praktik Perbankan (Suatu Studi Di Pt Bank Cimb Niaga Cabang Semarang)
• Analisis Konsep Notaris Mayantara Dan Otentisitas Aktanya Terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Analisis Perlindungan Hukum Dan Tanggung-Jawab Notaris Terkait Akta Wasiat Dalam Perkara Perdata
• Analisis Yuridis Eksekusi Penjualan Gadai Saham Secara Di Bawah Tangan (Private Sale)
• Analisis Yuridis Penerbitan Surat Keterangan Bebas (Skb) Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Final Atas Waris
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Atas Perkara Gugatan Pembatalan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah ( Studi Kasus Atas Putusan M.A. Nomor 23/Pk/Pdt/2006 )
• Analisis Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Oleh Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014
• Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Esq (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 05/Haki/2008/Pn.Niaga.Smg)
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Atas Penerbitan Sertipikat Pengganti Yang Diajukan Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2004)
• Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Pemegang Hak Merek Ki-Ko Dan Keiko Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 366.K/Pdt.Sus/2012
• Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Pt. Wom Finance Cabang Purwodadi
• Bank Garansi Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pt. Pln (Persero) Dan Rekanannya
• Belis Yang Tidak Dilunasi Dalam Perkawinan Adat Suku Atiamali Desa Lamaksanuluh Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Milik Pihak Ketiga ( Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V)
• Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Pontianak
• Efektifitas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Penyiapan Dan Pembuatan Akta Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)
• Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perumahan Dan Pemukiman Terkait Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar
• Eksekusi Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Di Bpr Kendali Artha Kabupaten Kendal
• Eksistensi Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Polri
• Filling Date Sebagai Hak Prioritas Pendaftaran Di Negara Tujuan Berdasarkan Protokol Madrid
• Fungsi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (Antara Pihak Developer Dengan Konsumen)
• Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Dalam Bentuk Girik Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Pada Pd. Bpr Kerta Raharja Cikupa Tangerang)
• Hak Cipta Sebagai Karya Pengetahuan Masyarakat Tradisional (Studi Penghargaan Di Sentral Industri Batik Laweyan Solo)
• Hak Dan Status Kewarisan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
• Hak Mendahulu Membayar Pajak Kepada Negara Oleh Pt.Skycamping Indonesia ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 799 K/Pdt.Sus/2011 )
• Harmonisasi Terhadap Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Karanganyar Terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Berdasarkan Surat Edaran Bupati Karanganyar No.970/5.271.23 Dengan Surat Edaran Kepala Bpn No.5/Se/Iv/2013 Tanggal 10 April 2013
• Harmonisasi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Studi Pada Yayasan Mandala Trikora Jayapura
• Implementasi Berlakunya Peraturan Kepala Bpn Ri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Bpn Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Pelaksanaannya Oleh Ppat Di Kabupaten Kendal
• Implementasi Berlakunya Sistem Swasensor Sebagai Upaya Mencegah Dampak Negatif Beredarnya Karya Cipta Sinematografi Di Dunia Maya
• Implementasi Doktrin Persamaan Pada Sengketa Merek
• Implementasi Pasal 126 Huruf C Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Berkaitan Dengan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Paspor
• Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Asas-Asas Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bengkulu Utara
• Implementasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Di Kota Semarang
• Implementasi Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Distributor Tunggal Pemegang Merek Di Indonesia (Pt. Astra Honda Motor)
• Implementasi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Diberikan Debitor Kepada Kreditor
• Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
• Implikasi Nominee Arrangement Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Penanaman Modal Asing Dan Akibat Hukumnya
• Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga No:27/Hki/Merek/2002/Pn.Niaga.Jkt.Pst)
• Kajian Yuridis Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Pembangunan Rumah Sendiri Di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/Pmk.03/2012 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-25/Pj/2012
• Keabsahan Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dengan Kausa Simulasi (Studi Akta Jual Beli Nomor 93/30/Crm/V/1996)
• Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerapan Blangko Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Pembuatannya Diserahkan Pada Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Kebijakan Pembatasan Luas Tanah Atas Pemecahan Sertipikat Hak Milik Oleh Pemerintah Kota Semarang (Studi Di Wilayah Kecamatan Gunungpati Dan Mijen)
• Kebijakan Terhadap Ketentuan Surat Keterangan Waris Bagi Bumiputera Yang Dibuat Oleh Kepala Kelurahan Dan Kepala Kecamatan
• Kedudukan Anak Perempuan Dan Peran Kepala Adat Dalam Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok
• Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Memorandum Of Understanding (Mou) Ditinjau Dari Bab 2 Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Waralaba Pada Kepailitan
• Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Pembuktian Dalam Praktik Di Pengadilan
• Kedudukan Hukum Penanggung Dalam Pengikatan Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada Pd. Bpr Bank Pasar Kota Semarang
• Kedudukan Hukum Pihak Ketiga Atas Jual Beli Rumah Dibawah Tangan Yang Telah Dibayar Lunas Melalui Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1276 K/Pdt/2005 Dan Putusan Mahkamah Agung No. 1364 K/Pdt/2007)
• Kedudukan Laki Laki Yang Diberi Marga Dalam Pembagian Waris Pada Adat Batak Toba Di Kota Samarinda
• Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Di Hadapan Para Pihak
• Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus : 137/Pdt.G/1999/Pn.Slmn)
• Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Di Hadapan Notaris Setelah Berlakunya Sistim Pendaftaran Fidusia Secara Online
• Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/Pn.Niaga/Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 075/Pdt.Sus/2007)
• Kepastian Atas Pendaftaran Tanah Untuk Tanah-Tanah Negara Yang Terkena Ketentuan Surat Edaran Pemerintah Kota Tegal Nomor 593/05599 Mengenai Pengamanan Tanah-Tanah Pemerintah Di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
• Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Pensertipikatan Tanah Letter C (Studi Sistem Pra-Pendaftaran Tanah Berbasis Asas Akurasi Di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)
• Kewenangan Notaris Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Konflik Agraria Antara Pihak Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Mirza Pratama Putra Dengan Masyarakat Kecamatan Bulik Timur Desa Sungkup Yang Telah Memiliki Surat Keterangantanah Adat (Skt-A) Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah
• Konsekuensi Perkawinan Campur Antar Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Kepemilikan Harta Bersama Dan Kewenangan Bertindak (Studi Di Wilayah Kerja Ppat Di Kupang Nusa Tenggara Timur)
• Konsep Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Hukum Kenotariatan
• Konsep Pendidikan Integritas Notaris Berdasarkan Penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris
• Mekanisme Pengurusan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Pada Garis Sempadan Pantai (Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Kabupaten Batang)
• Parate Eksekusi Pada Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Pt. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Semarang Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Pelaksanaan Gadai Tanah Ulayat Kaum Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
• Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pt. Commerce Finance Cabang Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Di Kantor Pencatat Perkawinan Kabupaten Kudus Oleh Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Di Luar Negeri
• Pelaksanaan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. New Ratna Motor Dengan Exclusive Parts Shop Wiguna Motor Dalam Penjualan Suku Cadang Toyota
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pt Askes Cabang Kudus Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Tjsp ) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( Pt ) Pada Pt. Semarang Makmur
• Pembatalan Akta Hibah Oleh Pihak Yang Berkepentingan Pada Pengadilan Negeri Klas Ib Raba Bima Dan Pengadilan Tinggi Mataram (Studi Putusan No.60/Pdt.G/2011/Pn.Rbi Jo Putusan No.98/Pdt/2012/Pt.Mtr)
• Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Diajukan Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818 K/Pdt/2008)
• Pembatalan Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240K/Pdt.Sus/Haki/2013)
• Pembatalan Perbuatan Hukum Penghibahan Atas Harta Perkawinan Dengan Suami Pertama Kepada Suami Kedua
• Pemberian Ganti Rugi Melalui Mekanisme Konsinyasi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Tahap I Semarang-Ungaran Di Kelurahan Kalirejo Kabupaten Semarang
• Pemberlakuan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Atas Obyek Jaminan Kredit Yang Belum Bersertipikat
• Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Peralihan Hak Karena Warisan Di Kota Semarang
• Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah
• Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Dengan Akta Yang Tidak Dibuat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book
• Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Merek Tidak Terdaftar Bagi Usaha Kecil Menengah Dalam Bidang Konveksi Di Kabupaten Pemalang
• Penerapan Asas Akurasi Data Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pada Birokrasi Kantor Pertanahan (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 28/Pdt.G/2010/Pn.Dmk Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 693 Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)
• Penerapan Doktrin Persamaan Pada Pokoknya Dalam Proses Pendaftaran Merek Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Merek Di Indonesia
• Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kantor Pertanahan
• Pengangkatan Likuidator Terhadap Perseroan Terbatas Yang Sudah Dinyatakan Pailit Lalu Insolvensi Atas Putusan Pengadilan Niaga
• Penurunan Status Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal Milik Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Analisis Penurunan Hak Milik Menjadi Hgb Menurut Pp No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mendapatkan Hak Milik)
• Penyelesaian Kredit Pegawai Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Di Pt Bpr Semarang Margatama Gunadana
• Penyelesaian Sengketa Alih Fungsi Tanah Hak Ulayat Untuk Lahan Perkebunan Sawit (Studi Kasus Sengketa Antara Pt. Inti Daya Prima Dengan Suku Dayak Ahee Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)
• Penyelesaian Sengketa Hibah Suami-Istri Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Negosiasi (Studi Kasus Di Desa Terindak-Kecamatan Sekatak-Kabupaten Bulungan- Provinsi Kalimantan Utara)
• Penyelesaian Wanprestasi Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Pt. Panin Bank, Tbk Di Jakarta Pusat
• Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dibawah Tangan Untuk Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftaran Haknya Di Kantor Pertanahan Kota Tegal
• Peranan Notaris Dalam Proteksi Terhadap Penghindaran Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (Bphtb) Pada Proses Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Wilayah Kabupaten Tangerang
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dengan Media Online Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Batam
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Benda Persediaan (Suatu Studi Di Pt Bank Permata Tbk Semarang)
• Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Terkait Dengan Hak Kepemilikan Tanah Di Indonesia
• Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Terbatas Di Indonesia (Ditinjau Dari Kuhd, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)
• Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Dalam Bentuk Ring Back Tone (Rbt) (Studi Putusan Ma Nomor 018K/N/Haki/2007)
• Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (Cd) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Atas Merek Dan Desain Tas Kerajinan Anyaman Enceng Gondok (Studi Pada Pengrajin Tas Tuntang Kabupaten Semarang)
• Perlindungan Hukum Atas Merek Yang Tidak Terdaftar Pada Pengusaha Umkm Berdasarkan Uu No.15 Tahun 2001 (Studi Pada Pabrik Roti Cap Diana Di Wonogiri)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kupang)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/Ppu-X/2012 Tentang Pencabutan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Terkait Pemanggilan Notaris
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Terhadap Benda Gadai Yang Sudah Dijaminkan Dengan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga (Studikasus Di Perumpegadaiancabangngawenblora)
• Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pelaksanaan Sistem Penguasaan Tanah Adat Suku Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Duabelas (Tnbd), Provinsi Jambi
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Tenun Daya’ (Studi Tentang Potensi Kain Tenun Daya’ Desa Kab. Sintang Kalimantan Barat)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet
• Perlindungan Hukum Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Dibawah Umur
• Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Surat Kuasa Menjual Dalam Bentuk Akta Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Pd Bpr Bkk Purwokerto)
• Perlindungan Hukum Merek Batik Tegal Pada Pengrajin Batik Di Kota Tegal
• Perlindungan Hukum Merk Dagang Produk Makanan Khas Kota Semarang (Studi Pada Makanan Lunpia Express Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan (Studi Terhadap Pemeriksaan Akta Notaris Dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)
• Perlindungan Hukum Pada Jamu Tradisional Sebagai Kekayaan Warisan Budaya Yang Turun Temurun (Studi Pada Industri Jamu Di Kabupaten Sukoharjo)
• Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Dalam Persaingan Dengan Pasar Modern Di Kabupaten Kudus
• Perlindungan Hukum Paten Sederhana Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 075Pk/Pdt.Sus/2009)
• Perlindungan Hukum Penerima Fidusia, Yang Obyek Jaminan Berupa Barang Persediaan (Inventory). (Suatu Studi Di Pt. Bank Danamon Indonesia Cabang Gunung Agung Denpasar-Bali)
• Perlindungan Hukum Penggunaan Merek Pada Makanan Khas Daerah (Studi Pada Makanan Pempek Di Kota Jambi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Game Dalam Bentuk Blue Ray Disk Playstation 3 Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Melalui Sms Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Tangan Antara Mantan Bupati Garut Aceng Fikri Dengan Fany Octora)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Waris Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Masih Dibawah Umur
• Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Tenun Sarung Samarinda Sebagai Indikasi Geografis Kota Samarinda
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Manajemen Klub Psis Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Sengketa Tanah Dan Bangunan Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dan Penerima Fidusia Atas Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt. Central Santosa Finance Di Kabupaten Kudus
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Studi Di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya)
• Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Pewarisan Tanah Bekas Hak Milik Adat Dan Hambatannya Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
• Perubahan Pemungutan Bea Perolehan Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Setelah Menjadi Pajak Daerah Di Jakarta Timur
• Politik Hukum Kenotariatan Indonesia Dalam Prespektif Sejarah Hukum Notaris
• Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi
• Problematika Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Setelah Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/Pa.Kds Di Pengadilan Agama Kudus)
• Problematika Penguatan Kelembagaan Dan Penyelesaian Sengketa Bank Syariah
• Program Sertipikasi Massal Swadaya (Sms) Akses Menuju Kesejahteraan Bagi Masyarakat Di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
• Proses Balik Nama Dan Perubahan Komparisi Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Dihadiri Penjual Dengan Didasarkan Putusan Pengadilan
• Reformulasi Batasan Umur Untuk Menjabat Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Resi Gudang Sebagai Objek (Underlying) Pada Transaksi Derivatif Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka Di Bursa Berjangka
• Sengketa Pelepasan Tanah Hak Ulayat Antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dengan Masyarakat Hukum Adat Desa Olilit
• Sinkronisasi Horisontal Pengaturan Badan Hukum Yayasan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Administratif Bagi Notaris Pengganti
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Status Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Bukan Atas Nama Debitor (Studi Kasus Pada Pt Federal International Finance Cabang Semarang)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dengan Media Teleconference
• Tanggung Jawab Pendiri Sebelum Perseroan Terbatas Memperoleh Status Badan Hukum (Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
• Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Pailit Terhadap Para Karyawan
• Telaah Yuridis Atas Kesesuaian Akad Perbankan Syariah Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo/ Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
• Tinjauan Hukum Pembatalan Wakaf Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 98/Pdt.G/2002/Pta.Smg
• Tinjauan Yuridis Kepailitan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Tinjauan Yuridis Mengenai Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 (Study Pada Perkebunan Lada Di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka)
• Tinjauan Yuridis Tentang Penyangkalan Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Sah ( Studikasusputusanmahkamahagungnomor : 163K / Ag / 2011 )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Roya Pada Buku Daftar Fidusia (Studi Pada Lembaga Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Padang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Beberapa Obyek Jaminan Yang Diikat Dalam Satu Hak Tanggungan ( Studi Pada Pt Balai Lelang Tunjungan Perwakilan Semarang )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Indikasi Asal Oleh Perorangan (Berdasarkan Uu Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)
• Upaya Pemerintah Kabupaten Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Tradisional Kain Tenun Adat Tolaki Di Konawe, Sulawesi Tenggara
• Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Melindungi Karya Cipta Ukiran Jepara Usaha Kecil Dan Menengah
• Upaya Pemerintah Kota Bima Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Tembe
• Upaya Pemerintah Provinsi Bali Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kain Endek Sebagai Warisan Budaya Bali
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Tangki Angkutan Bbm Antara Pt. Pertamina (Persero) Dengan Pt. Dharma Sentanaputra

Tahun 2013

• Akibat Hukum Apabila Tidak Dilakukan Pencoretan Jaminan Fidusia (Studi Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Pontianak Kalimantan Barat)
• Akibat Hukum Bagi Kreditor Apabila Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Telah Berakhir Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt. Bpr Jateng Kota Semarang)
• Akibat Hukum Bagi Kreditor Jika Akta Fidusia Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Talang Kabupaten Tegal
• Akibat Hukum Kepailitan Pada C.V. Yang Rencana Perdamaiannya Ditolak Pengesahannya Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pailit/2010/Pn Niaga Smg)
• Akibat Hukum Keterlambatan Pemberian Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan Bagi Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak)
• Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Pada Pt. Bussan Auto Finance Cabang Semarang 2)
• Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Pada Pt. Bussan Auto Finance Kota Semarang)
• Akibat Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
• Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Hadapan Notaris Dengan Objek Bekas Hak Milik Atas Tanah Adat
• Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Di Perbankan Syari’Ah
• Analisis Yuridis Terhadap Akta Yang Dibuat Dan Dibacakan Dengan Bahasa Yang Tidak Dimengerti Oleh Salah Satu Pihak (Studi Kasus Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor : 04/Pts/Mj.Pwn Prov Dki Jakarta/Ix/2012)
• Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan Program I Pengembangan Potensi 12 Destinasi Wisata Pesisir Di Jakarta Utara
• Aspek Hukum Karya Sinematografi Terhadap Hak Cipta
• Aspek Hukum Penggunaan Lambang Garuda Sebagai Merek Pada Media Cetak (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/Puu-X/20012)
• Dasar Hukum Dan Kendala-Kendala Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bangunan Kantor Terpadu Oleh Pt. Bungo Pantai Bersaudara Di Kabupaten Tobasa
• Efektifitas Dan Implementasi Hukum Terhadap Batas Waktu Tujuh Hari Kerja Dalam Penerapan Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang
• Efektivitas Perjanjian Penanggungan Sebagai Pengikatan Jaminan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi
• Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris Di Kota Pekalongan
• Fungsi Birokrasi Kantor Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat
• Jaminan Bank Garansi Dalam Rangka Menyusun Tesis S Program Studi Magister Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Gadai Deposito Dalam Perjanjian Di Pt. Bank Victoria Syariah Jakarta
• Keabsahan Pengikatan Asuransi Jiwa Melalui Telemarketing (Studi Pada Asuransi Manulife)
• Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok)
• Kedudukan Hukum Anak Angkat Beralih Agama Menjadi Hindu Yang Melalaikan Kewajiban (Swadharma) Menurut Hukum Waris Adat Bali
• Kedudukan Hukum Letter C (Hak Milik Adat) Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Kredit Briguna Dengan Agunan Utama Gaji Pegawai Instansi Swasta (Studi Pt. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Getasan)
• Mekanisme Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor: 0706/Pdt.G/2007/Pengadilan Agama Jember)
• Pelaksanaan Jual Beli Sebagian Dari Hak Atas Tanah Menjadi Milik Bersama ( Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan )
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tegal
• Pelaksanaan Pembangunan Bogor Ring Road Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dalam Program Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Upaya Penyediaan Jaminan Kredit Di Kantor Pertanahan Kota Bogor
• Pelaksanaanpembatalan Sertipikat Pengganti Atas Sertipikat Tanah Hak Milik Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308K/Pdt/2004 Tanggal 26 Oktober 2005
• Pembatalan Perkawinan Karena Perkawinan Tanpa Wali Nasab (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Tegal Putusan Nomor : 0756/Pdt.G/2011/Pa.Tg)
• Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pltu Tanjung Jati B Di Kabupaten Jepara
• Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Rumah Dinas Dari Tanah Negara Kepada 17 Pegawai Pt Pln Yang Telah Pensiun Di Kabupaten Semarang
• Penarikan Barang Objek Perjanjian Jual Beli Akibat Wanprestasinya Pembeli (Studi Kasus Antara Pt. Fuboru Indonesia Cabang Semarang Dengan Toko Panca Indra Sakti Motor)
• Pendaftaran Dan Penjaminan Kapal Laut Dengan Volume Dibawah 20 M³
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Atas Perjanjian Baku Dalam E-Commerce Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata
• Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Pt.Telekomunikasi Seluler (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012)
• Penerapan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Bri Unit Jangli Semarang
• Penerapan Parameter Usia Dewasa Mengenai Kecakapan Bertindak Dalam Bidang Profesi Notaris Dan Ppat Di Kota Semarang
• Penerapan Prosedur Hukum Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Pembiayaan Renovasi Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang)
• Penetapan Ahli Waris Pengganti Dan Pemberian Hak Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekalongan Putusan No. 181/Pgt-G/2007/Pa.Pkl Jo No. 147/Pdt-G/2008/Pta.Smg Jo No. 669K/Ag/2009)
• Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Masa Transisi Sebelum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Masa Transisi Sebelum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Double Track Kereta Api Antara Semarang Tawang Bojonegoro Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah)
• Pengecekan Sertipikat Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Palembang
• Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan Melalui Jual Beli Dibawah Tangan (Studi Kasus Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi)
• Peran Notaris Ppat Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bpr. Sukadyarindang Surakarta
• Peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar Sebagai Mediator Dan Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Perusahaan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja
• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan Outsourcing Pt.Prima Karya Sarana Sejahtera
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Objeknya Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain
• Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Rote (Studi Di Kecamatan Kupang Timur,Kabupaten Kupang,Nusa Tenggara Timur)
• Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Program Komputer
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengiriman Barang (Studi Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia, (Persero)Tbk Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang A.Yani)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan Jika Debitur Wanprestasi (Suatu Studi Di Pt. Bank Danamon Indonesiatbk Cabang Salatiga)
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Akta Yang Dibuat Dihadapannya Dijadikan Dasar Pemeriksaan Oleh Penyidik (Studi Pada Notaris Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Hak Cipta Indonesia
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Lisensi Hak Cipta Buku Di Cv. Aneka Ilmu Semarang
• Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Atas Penjualan Benda Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Pada Bri Cabang Bumiayu Oleh Kpknl Tegal
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkaitan Dengan Hak Pengasuhan Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 Pk/Ag/2009 Tanggal 8 Januari 2010)
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 50/Hak Cipta/2005/Pn. Niaga Jkt Pst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Telah Terdaftar Melalui Hak Prioritas (Studi Pada Merek Crocs Di Indonesia)
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Implementasi Kewenangan Penyidik, Penuntut Umum Atau Hakim Atas Pemeriksaan Minuta Akta Dan Protokol Notaris
• Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah (Murtahin) Dalam Hal Objek Gadai (Marhun) Hilang Atau Rusak Dihubungkan Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/Dsn-Mui/Iii/2002
• Pertanggungjawaban Terhadap Keterangan Palsu Yang Diberikan Para Penghadap Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Problematika Pembatalan Hak Cipta Pt. Delta Merlin Textile Dengan Pt. Sri Rejeki Isman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Deraja Program Program Studi Magister Kenotariatan I 03/Haki/C/Pn.Niaga-Smg)
• Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Dugaan Surat Kepemilikan Ganda Pada Sistem Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (Studi Keputusan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt G/2011/Pn Cbn Kabupaten Bogor)
• Status Kepemilikan Tanah Sempadan Pantai Yang Dikuasai Masyarakat Adat Kepulauan Derawan Dikabupaten Berau
• Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Simping Artha Sokaraja
• Surat Kuasa Menjual Terhadap Benda Jaminan Pembiayaan Konsumen Di Pt. Summit Oto Finance Cabang Kudus
• Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bengkulu Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Iklan Radio (Purchase Order) Dengan Pt. Indosat, Tbk”
• Tinjauan Yuridis “Pasobayan Mewarang” Dalam Perkawinan “Pada Gelahang” Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tinjauan Yuridis Atas Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terlebih Dahulu Sebelum Penandatanganan Akta Jual Beli Atas Bidang Tanah Dan/Atau Bangunan Di Hadapan Ppat
• Tinjauan Yuridis Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Baku Pada Akta Perjanjian Kredit (Suatu Studi Di Bank Dan Kantor Notaris Di Wilayah Kota Surabaya)
• Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana , Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 4/Pailit /2011 /Pn.Niaga Jkt.Pst Yo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 297 K/Pdt.Sus/2011
• Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Leasing (Studi Pada Pt. Bussan Auto Finance Cabang Semarang)
• Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Asuransi Syariah
• Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon)
• Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar (Studi Pada Produk Keripik Paru Merek Lombok Di Kota Salatiga)

Tahun 2012

• Akibat Hukum Bagi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Dari Buku Daftar Fidusia Apabila Jaminan Fidusia Berakhir (Studi Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kalimantan Timur)
• Akibat Hukum Bagi Penerima Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pd Bpr Bank Salatiga Di Kota Salatiga)
• Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Dari Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta (Studi Kasus Putusan No. 880/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst)
• Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Di Pemerintah Kota Semarang
• Akibat Hukum Pendaftaran Hipotik Kapal Laut Bagi Kreditor Pemegang Hipotik Kapal Laut
• Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Koperasi Simpan Pinjam “Sari Mandiri” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 06/Pailit/Pn.Smg/2009)
• Akibat Hukum Surat Kuasa Dalam Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kota Pontianak
• Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu Di Kantor Tor Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Penerapan Prudent Banking Principle ( Studi Di Pt. Bank Bukopin Tbk Cabang Semarang )
• Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pt. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk, Cabang Jayapura
• Analisis Yuridis Penyebab Timbulnya Sertipikat Ganda Atas Satu Bidang Tanah Di Kabupaten Pontianak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 52/Pdt.G/2000/Pn.Mpw)
• Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 256/Pd.B/2005/Pn-Jpr)
• Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Baku Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Speedy
• Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Pt. Jhonlin Baratama
• Arti Penting Perjanjian Merek Kolektif Dalam Bentuk Akta Otentik
• Asas Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Studi Kasus: Merek “Natasha” Atas Nama Dr. Fredi Setyawan Melawan Merek “Natasha Skin Care” Atas Nama Then Gek Tjoe)
• Asuransi Sebagai Lembaga Peralihan Risiko Dalam Klaim Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Sinar Mas Cabang Semarang)
• Batas Umur Dewasa Bagi Warga Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris
• Batasan Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Efektivitas Redistribusi Tanah Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
• Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan Dibawah Tangan Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Batam
• Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Batangkota)
• Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bangko Provinsi Jambi
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada Bpr Prima Nadi Cakranegara Mataram Ntb)
• Eksistensi Dewan Kehormatan Daerah Dan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Notaris ( Studi Di Kota Tangerang )
• Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon)
• Hak Mewaris Anak Luar Kawin Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Praktiknya Di Kota Singkawang
• Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Pada Perjanjian Pengiriman Barang Pt. Tiki)
• Implementasi E-Procurement Terhadap Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Di Pemerintah Kabupaten Kebumen)
• Implementasi Kewenangan Advokasi Dalam Jabatan Notaris
• Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Indikasi Pelanggaran Hukum Atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Di Kabupaten Bogor)
• Implementasi Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Jual Beli Tanah Dengan Objek Sebagian Dari Sebidang Tanah (Pemecahan) Milik Perorangan Dan Pendaftarannya Di Kota Semarang
• Implementasi Penggunaan Teknologi Digital Dalam Dokumentasi Pertanahan Guna Memenuhi Asas Terbuka Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Menjamin Kepastian Hukum Perwakafan Tanah Di Kota Samarinda
• Kajia An Hukum M Terhada Ap Eksek Kusi Hak T Tanggun Ngan Yang Dilakuka D An Denga An Penjua Alan Di Ba Awah Ta Ngan (St Tudi Di Pt. Bank Pem Mbangunan N Daerah Ja Awa Tenga Ah Caba Ng Purwor Rejo)
• Kajian Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/Pa.Kdl Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)
• Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Antara Anak Sah Dan Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 230/Pdt.G/2009/Pa.Bgr)
• Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Pada Kepailitan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 02/Pailit/2009/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 25 Maret 2009 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus/2010 Tanggal 20 April 2011)
• Kedudukan Istri Sebagai Sentana Rajeg Dan Suami Sebagai Predana Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin (Studi Kasus Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali)
• Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 328/Pdt.G/2010/Pn.Smg )
• Kedudukan Janda Dalam Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.328/Pdt.G/2010/Pn.Smg)
• Kedudukan Notaris Selama Menjabat Bupati
• Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.87/Pdt.G/1994/Pn.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi No.86/Pdt/1995/Pt.Mdn, Putusan Mahkamah Agung No.2699 K/Pdt/1996)
• Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital Rsa Dalam Transaksi Elektronik Perusahaan
• Kewenangan Bidang Legal Dalam Komite Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Di Bpr Jateng Semarang
• Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang Undang-Undang No. . 40 Tahun 2007
• Konstruksihukum Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia
• Model Ideal Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebagai Badan Yang Melakukan Pengawasan Dan Pemeriksaan Terhadap Notaris (Studi Di Kota Semarang)
• Pelaksanaan Dan Hambatan Permohonan Hak Baru Atas Tanah Negara Yang Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir ( Studi Kasus Di Kota Administrasi Jakarta Barat )
• Pelaksanaan Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Sebagian Dengan Sistem Pemecahan Sempurna Di Kabupaten Bekasi
• Pelaksanaan Kawin Lari Pada Suku Way Kanan (Adat Pepadun) Di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
• Pelaksanaan Kontrak Pemasangan Iklan Di Buku Petunjuk Telepon Telkom Antara Perusahaan Pemasang Iklan Dengan Pt. Infomedia Nusantara Kantor Directory Wilayah Jateng Dan Diy Selaku Penerbit
• Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Bank Mandiri Di Semarang)
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Karena Hibah Menurut Pp 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pengakuan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
• Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Di Kota Jambi)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Di Bri Cabang Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Hak Atas Piutang (Studi Pada Pt Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Pt Bussan Auto Finance (Baf) Cabang Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Yang Melandasi Pemanfaatan Rumah Oleh Warga Negara Asing Sebagai Sarana Penunjang Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 69/Pdt.G/2007/Pn.Smg)
• Pembatasan Pemilikan Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan Di Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat
• Pembatasan Pemilikan Tanah Non Pertanian Untuk Rumah Tinggal Di Kota Semarang
• Pendaftaran Tanah Berdasarkan Pelimpahan Hak Garapan Atas Tanah Bekas Hak Erfpacht (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 30./Pdt.G/2000/Pn.Kdl, Putusan Banding No. 498/Pdt/2001/Pt.Smg Dan Putusan Kasasi No. 3187 K/Pdt/2002)
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di The Forest Trust (Non-Profit Organization) Kantor Perwakilan Indonesia
• Penerapan Undang Undang Jabatan Notaris Mengenai Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Umur Dalam Praktek Kenotariatan
• Penerbitan Sertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo
• Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Kendala-Kendalanya Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Pemalang
• Penyelesaian Hukum Dalam Jual Beli Di Bawah Tangan Dengan Obyek Tanah Yang Masih Dalam Jaminan ( Studi Kasus Putusan No. 149/Pdt/G/2011/Pn Smg )
• Penyelesaian Kredit Macet Perbankan ( Studi Pada Pt. Bank Jateng – Cabang Pembantu Setda Jawa Tengah )
• Penyelesaian Sengketa Overlaping Sertipikat Tanah Melalui Mediasi Akibat Permohonan Konversi Pengakuan Hak (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon)
• Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Oleh Majelis Pengawas Daerah Atas Kelalaian Yang Dilakukan Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya
• Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/Tun/1998/Ptun.Smg Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2007/Pn.Smg)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dan Kota (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram )
• Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Sebagian Atau Seluruh Isi Surat Kilat Khusus Yang Diposkan Pada Kantor Pos Semarang
• Peranan Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Melakukan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)
• Peranan Ppat Dalam Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berkaitan Dengan Verifikasi Bphtb Atas Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus Di Jakarta Utara)
• Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• Perbandingan Peran Mediator Pengadilan Negeri Dengan Mediator Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Semarang
• Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bni Griya Dan Kaitanya Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perjanjian Kemitraan Antara Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Meta Epsi Argo Dengan Koperasi Unit Desa Tani Subur Dan Petani Plasma Di Kabupaten Kotawaringin Barat
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka (Studi Pada Bank Bca Cabang Jakarta Selatan)
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Pd. Bpr Jepara Artha Kabupaten Jepara)
• Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat Di Desa Pakraman Sukawati Propinsi Bali
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Debitor Wanprestasi Atas Benda Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang )
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Dengan Jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Sebelum Kreditnya Jatuh Tempo Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Jika Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Bali Di Gianyar )
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi Sedangkan Objek Fidusia Tidak Berada Dalam Kekuasaan Debitor
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Wanprestasi Sedangkan Objek Jaminan Fidusia Hilang (Studi Kasus Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Kusuma Makmur Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Sparatis Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Deposito Berjangka (Studi Kasus Antara Bank Bengkulu Cabang Utama Dengan Rsud. Dr. M. Yunus Bengkulu)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Hki Dalam Kontrak Waralaba (Studi Pada Kontrak Waralaba Indomaret)
• Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Baku Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Dalam Transaksi Perbankan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Kasus Di Pt Bank Central Asia Cabang Cirebon Tbk)
• Perlindungan Hukum Debitor Dalam Pelaksanaan Kredit Pemilikan Apartemen (Kpa)
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Penyebaran Karya Cipta Melalui Media Internet
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Apotek K-24” Di Jakarta Timur)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Nomor : 1/Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Itsbat Nikah Dalam Nikah Sirri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Satuan Rumah Susun Di Pekunden Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objek Tanahnya Belum Bersertipikat (Studi Di Pd. Bpr Bkk Pati Kota Cabang Wedarijaksa)
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Pt. Bank Papua Di Papua Cabang Jayapura
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi Di Kota Pekalongan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Penilai Dalam Menilai Jaminan Properti
• Perolehan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Melalui Tukar Guling Dalam Rangka Pembangunan Perumahan Oleh Pt. Duta Perkasa Unggul Lestari Kota Malang - Jawa Timur
• Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (Apa) Dengan Pemilik Sarana Apotek (Psa) “Purnama” Di Kota Semarang
• Problematika Roya Hak Tanggungan Terhadap Bank Yang Terlikuidasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
• Realisasi Akad Mudharabah Dalam Penyaluran Dana Di Bpr Syariah Amanah Insani Di Bekasi
• Tanggung Jawab Camat Sebagai Ppat Sementara Terhadap Tindakan Hukum Yang Dilakukannya Dalam Pembuatan Akta Tanah Dan Pendaftarannya
• Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana Terhadap Para Kreditor (Studi Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008, Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 Dan Peninjauan Kembali No. 080/Pk/Pdt.Sus/2009)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf L Dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Pejabat Kantor Pertanahan Pada Kesalahan Penulisan Data Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang)
• Tanggung Jawab Pemegang Hak Tanggungan Atas Hilangnya Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Disimpan Oleh Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt. Bpr Sami Makmur Sukoharjo
• Tanggung Jawab Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Hilangnya Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Penyimpanan Pihak Pemegang Hak Tanggungan (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Balikpapan)
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Alat Berat Di Kalimantan Timur
• Tinjauan Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Studi Kasus : Penetapan No.161/Pdt.P/2001/Pn.Jkt.Pst Dan Penetapan No. 111/Pdt.P/2007/Pn.Bgr)
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Chevron Indonesia Company Dengan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia
• Tinjauan Yuridis Pembuktian Surat Perjanjian Penggantian Penguasaan Tanah Negara Dan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.278 K/Tun/2001)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
• Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Perseorangan Dengan Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bekasi)
• Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Merek Terhadap Pengrajin Batik Pekalongan

Tahun 2011

• Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bank Bukopin Tbk, Cabang Semarang)
• Akibat Hukum Kelalaian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Perpanjangan Jangka Waktu Hgb Yang Dikuasai Orang Lain Tanpa Seijin Pemegang Hak Di Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat )
• Akibat Hukum Pembatalan Akta Ppat Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177 K/Pdt/2006)
• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Suami Dan Isteri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.239/Pdt.P/1998/Pn.Jkt.Sel Dan No.180/Pdt.P/2010/Pn.Jkt.Sel)
• Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/2007)
• Efektifitas Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Sarana Utama Multidana Jakarta Pusat
• Eksistensi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Notaris Dalam Kaitan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor. 209 / K / Tun / 2004)
• Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pada Pendaftaran Tanah Karena Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Jawa Timur
• Esensi Jaminan Dalam Kontrak Mudharobah Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Madiun
• Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)
• Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Implikasi Standarisasi Blanko Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Penelitian Normatif Terhadap Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)
• Kajian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi Kasus Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon)
• Kajian Yuridis Ketentuan Perpajakan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14730/Pp/M.Ix/99/2008)
• Kajian Yuridis Perkembangan Baitul Mal Wattanwil Setelah Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/Per/M.Kukm/I/2006 ( Studi Kasus Di Kabupaten Semarang )
• Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Yang Hidup Di Perantauan (Studi Di Kota Tangerang)
• Kedudukan Anak Perempuan Yang Kawin Tanpa Keceburin Dalam Perkembangan Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Badung
• Kedudukan Pt. Sarana Jateng Ventura Dalam Manajemen Perusahaan Pasangan Usaha Di Kawasan Industri Candi Semarang
• Kekuatan Hukum Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Masih Dalam Proses Administrasi Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas Citra Televisi Pendidikan Indonesia)
• Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Leter D/C Desa Sumberejo Kabupaten Demak
• Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Dan Dewan Kehormatan Notaris
• Otentisitas Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Terhadap Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Kebatalan Akta Otentik (Analisis Terhadap Putusan Ma Ri No. 3148 K/Pdt/1988)
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik (Adat) Secara Sistematik Melalui Ajudikasi (Studi Kasus Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)
• Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)
• Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang Pada Koperasi Nusa Indah Kendal
• Pelaksanaan Putusan Pailit, Putusan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Pada Kasus Jual Beli Kavling (Studi Pada Putusan Nomor 27/Pailit/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst.,Putusan Kasasi Ma Nomor 021/K/N/2006 Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 Pk/N/2006)
• Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Karena Melanggar “ Asas Nemo Plus Iuris “ ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 50/Pdt.G/1994/Pn.Bi )
• Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain
• Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Haramnya Bunga Bank Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Pada Btn Syariah Cabang Cilegon – Banten)
• Penyelesaian Kepailitan Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor 05/Pailit/2006/Pn.Niaga.Smg)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian (Sip) Militer Kodam Jaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1001K/Pdt/2005)
• Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Bukittinggi ( Kajian Pada Suku Kaum Pisang Aur Kuning )
• Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Ketentuan Hak Mewaris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Osing
• Peranan Bpn Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Bersifat Declaratoir (Studi Kasus Putusan Pn Semarang Nomor 102/Pdt.G/2004.Pn.Smg)
• Peranan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pada Perusahaan Yang Akan Go Public
• Pergeseran Pandangan Perkawinan Merari’ Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)
• Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
• Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat (Suatu Studi Di Pt. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jambi)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dengan Objek Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Pd. Bpr Bkk Purwodadi
• Perlindungan Hukum Kredit Dalam Perjanjian Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Study Kasus Di Pt.Federal International Finance Cabang Dki Jakarta)
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Terbebani Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 740 K/Pdt/2006)
• Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Kontrak Kerja Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Antara Konsultan Pengukuran Dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon Dalam Proyek Ajudikasi
• Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembatasan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah
• Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari’Ah Dan Penyelesaiannya (Studi Di Bank Bni Syari’Ah Semarang)
• Restrukturisasi Utang Dalam Proses Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/ Pailit / 2007 / Pn.Niaga.Smg Terhadap Cv Sari Pati Idaman)
• Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta
• Studi Perbandingan Tentang Pengawasan Notaris Dengan Ppat
• Tanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
• Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Dan Upaya Pencegahanya (Studi Pada Di Kantor Pertanahan Kota Adminitratif Jakarta Timur)
• Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta Yang Dibuat Sesudah Habis Masa Tugasnya
• Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Setelah Perceraian Atas Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomer:152/Pdt.G/1994/Pa.Ska Dan Pengadilan Negeri Nomer:48/Pdt.G/2002/Pn.Ska)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/Pa.Tg)
• Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Perlindungan Seni Tari Dayak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Tahun 2010

• Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Studi Pada Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor)
• Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta Ppat
• Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt.Fif Di Kota Pekalongan
• Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) Di Pt. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang
• Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Pemberian Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat
• Akibat Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Secara Langsung Melalui Jual Beli (Studi Kasus Pembelian Tanah Hm Oleh Pemkab Sambas Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah)
• Akibat Hukum Perkawinan Siri (Idak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan
• Akibat Hukum Perubahan Status Hak Guna Bangunan Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)
• Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Para Sekutu Commanditaire Vennootschap (Cv) (Studi Kasus Putusan No. 6/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jk.Pst)
• Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2008/Pa.Dmk Di Pengadilan Agama Demak
• Analisis Yuridis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Atas Tanah Belum Bersertipikat Apabila Pemberi Kuasa Meninggal Dunia (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Bekasi)
• Analisis Yuridis Terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dicetak Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12
• Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi
• Aspek Yuridis Dalam Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni Jakarta)
• Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Kekuatan Eksekutorial Pada Sertipikat Hak Tanggungan
• Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Negeri Surakarta
• Eksekusi Hak Tanggungan Secara Di Bawah Tangan Dengan Obyek Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tangerang
• Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Pt. Adira Finance Kota Makassar
• Eksekusi Obyek Jaminan Tambahan Milik Anak Di Bawah Umur
• Eksistensi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Gangguan Pada Sisminbakum
• Eksistensi Pendaftaran Ciptaan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ( Studi Kasus Putusan No.02/Haki/C/2007/Pn Niaga Semarang )
• Ganti Rugi Tanah Pantai Dan Perairan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengadaan Tanah Di Tanjung Penggaru Desa Panke Kecamatan Menai Kabupaten Karumun Prop. Kep. Riau)
• Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek ( Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Top )
• Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang
• Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Leasing (Studi Kasus Cv. Karya Rejeki Motor Di Kota Semarang)
• Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Kampar Propinsi Riau
• Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Semarang
• Jual Beli Tanah Hak Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Tobatdji Enj’Ros Di Kota Jayapura Papua
• Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan Dengan Sistem Build Operate And Transfer (Bot) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pembangunan Sentral Pasar Raya Padang)
• Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Di Semarang ( Studi Kasus Pada Pt. Askes (Persero) Cabang Semarang)
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo)
• Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Tana Toraja
• Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah ( Studi Kasus Di Lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram – Ntb )
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dengan Berakhirnya Hak Guna Bangunan Yang Menjadi Obyek Hak Tanggungan (Studi Pada Pt. Bank Jawa Tengah Cabang Utama Semarang)
• Kedudukan Negara Atas Utang Pajak Pt. Artika Optima Inti Dalam Kasus Kepailitan
• Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
• Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia
• Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)
• Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris
• Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pn Jakarta Timur Nomor : 200/Pdt.G/2004/Pn.Jkt-Tim)
• Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)
• Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan Ma Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan)
• Ketaatan Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
• Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Di Kota Semarang
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Otentik
• Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’Ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
• Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang)
• Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Di Kpknl Semarang
• Lembaga Pkpu Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada Pt. Anugerah Tiara Sejahtera)
• Manfaat Akta Notariil Dalam Jual Beli Rumah Bongkar Pasang (Knock Down House) “Study Kasus Di Desa Tanjung Batu Seberang Ogan Ilir Sumatera Selatan”
• Mekanisme Peralihan Kredit ( Take Over ) Pada Pt Bank Mayapada Internasional Tbk Mayapada Mitra Usaha Unit Gemolong
• Novasi Subyektif Pasif Karena Meninggalnya Debitur Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Cabang Pemuda Semarang
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram
• Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Hubungannya Dengan Good Corporate Governance ( Studi Pada Pt. Apac Inti Corpora )
• Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Umum Dengan Kontrak Bangun Serah Guna / Build Operate Transfer ( Bot) Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
• Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Dari Bumn Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Mitra Binaan Usaha” (Studi Pada Pt. Telekomunikasi Tbk. Cd Sub Area Semarang)
• Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Sumsel Cabang Baturaja
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Tegal)
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Andalan Finance Indonesia Semarang
• Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
• Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor Dalam Perkara Kepailitan Pt. Fiskar Agung Tbk
• Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Dimohonkan Peningkatan Hak Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Bank Bukopin Cabang Mt. Haryono Jakarta Selatan
• Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perumahan Bpt Di Kota Bogor)
• Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Khususnya Di Bank Danamon Syariah
• Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/Pn.Jkt.Tmr Dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/Pn.Jkt.Tmr )
• Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Melebihi Jangka Waktu 7 (Tujuh) Hari Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
• Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)
• Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta Ppat Yang Dibuat Sebelum Berlakunya Pp No. 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Outsourcing Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
• Penerapan Kedewasaan Dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah Di Samarinda
• Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan Di Kota Denpasar Propinsi Bali
• Penerapan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notaris
• Penerbitan Sertipikat Penggganti Dan Perlindungan Hukumnya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (Smb) Ii Palembang
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar Dan Penetapan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto Di Kota Tangerang)
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Layang (Fly-Over) Simpang Polda Kota Palembang
• Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk)
• Penggantian Tempat Ahli Waris (Plaatsvervulling) Pada Masyarakat Pesantren (Studi Di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)
• Penjualan Di Bawah Tangan Objek Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Utang Pada Bank Di Pt.Bank Uob Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat
• Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang
• Penjualan Dibawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di Pt.Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang
• Penjualan Obyek Hak Tanggungan Melalui Lelang Dan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Lelang Di Kabupaten Banjarnegara
• Pensertipikatan Tanah Negara Menjadi Tanah Hak Di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor Di Pt. Bhakti Finance Bandar Lampung
• Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
• Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur ( Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor Ppat – Notaris Kota Tangerang )
• Peralihan Penguasaan Tanah Negara Secara Di Bawah Tangan Dan Proses Perolehan Haknya Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Studi Kasus Di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja – Jakarta Utara)
• Peralihan Tanah Bengkok Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Pn Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/Pn.Bi)
• Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara
• Peran Notaris Selaku Ppat Dalam Penerapan Sistem Self Assessment Pada Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Di Wilayah Jakarta Barat
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bogor
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Karena Jual Beli Sesudah Pp No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)
• Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan
• Peranan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
• Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris
• Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah
• Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Proses Penyelesaian Senngketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang
• Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
• Peranan Notaris Di Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kuhperdata
• Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Didalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Koperasi
• Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
• Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Perantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau Kota Jambi
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Bpr Maa Semarang)
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada Pt. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit Dsp Pracimantoro Wonogiri
• Perjanjian Siaran Iklan Antara Pt. Martina Berto Dengan Prima Radionet
• Perlindungan Hak Atas Merek Produk Fashion (Studi Kasus Merek Inav By Intan Avantie Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibawah Tangan Pada Pt. Bukit Sentul Di Kabupaten Bogor
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Dan Rumah Kpr Secara Di Bawah Tangan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Konflik Antara Suku Dayak Dan Madura Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Perorangan Yang Tanahnya Dipergunakan Untuk Lembaga Pendidikan (Studi Di Yayasan Pendidikan Sumber Daya Insani Kota Bekasi)
• Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba
• Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yng Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn.Pontioanak)
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (Analisis Kontrak Bisnis Waralaba Lokal “Apotek K-24” Di Semarang)
• Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Akan Berakhir Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pt. Pattindo - Malang Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Kota Madiun”
• Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sekuritas Dalam Transaksi Atas Fasilitas Margin Trading
• Permasalahan Hukum Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Di Kecamatan Sidomukti Salatiga
• Perolehan Tanah “Titisara” Untuk Penyediaan Kavling Siap Bangun Melalui Tukar Guling Di Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon
• Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dalam Kaitannya Dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) (Studi Kasus Pada Tanah Bekas Kawasan Hotel Indonesia)
• Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Tangerang
• Praktek Pembuatan Akta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku Ppat Sementara Di Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Barat
• Problematika Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang
• Problematika Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak-Hak Kreditor (Studi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)
• Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi Di Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Bekasi Kota)
• Roya Partial Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Konstruksi Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Semarang
• Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Tanggung Jawab Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Pada Apartemen Bellagio The Residence Mega Kuningan)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik
• Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang N0M0R 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Pemenang Lelang Terhadap Barang Ditolak
• Tanggung Jawab Ppat Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Putusan Nomor : 07/Pdt.G/1997/Pn.Ptk
• Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailitnya Sekutu Cv.Maniack Di Jepara)
• Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata
• Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt.G/2007/Pn.Bekasi)
• Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
• Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
• Tinjauan Yuridis Atas Akta Notaris Yang Waktu Penandatanganannya Tidak Dilakukan Secara Bersamaan Oleh Para Penghadap
• Tinjauan Yuridis Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Di Bank Btn
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/Pa.Bi)
• Tinjauan Yuridis Penguasaan Warga Atas Tanah Bekas Recht Van Opstal (Rvo) Dengan Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Tanah Bekas Recht Van Opstal (Rvo) Nomor 222 Di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta)
• Tinjauan Yuridis Perlindungan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Nira Tela Fried Cassava)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Alih Debitur Pada Perjanjian Kredit Perumahan (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Neara Cabang Palembang)
• Upaya Penentuan Status Hak Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Pt. Kereta Api Oleh Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)
• Wanprestasi Dalam Penggunaan Nominee Pada Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Tangan Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah Di Bali
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Prof Dr Tabrani Prof. Dr. Di Kota Pekanbaru
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Prof. Dr. Tabrani Di Kota Pekanbaru
• Wewenang Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Menghadapi Perkara Pidana Dan Perdata
• Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Jakarta Pusat

Tahun 2009

• Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman ( Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/Pa.Smn )
• Akta Pengakun Hutang Dalam Prakteknya Di Wilayah Kabupaten Karanganyar
• Analisis Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Negeri Semarang
• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan Customer Service Agar Mencapai Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus Pada Perawat Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)
• Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon ( Suatu Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan )
• Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
• Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda-Semarang
• Deposito Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Kredit Pada Pt. Bpr Mandiri Dhanasejahtera Cabang Madiun
• Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 130/1999 Eks. Jo. 512/1998-1999)
• Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di Pt Bank Century Tbk Kantor Pusat Operasional Senayan
• Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwodadi
• Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Di Pt. Bpr Arthaprima Danajasa Bekasi)
• Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Studi Di Pd Bpr Bkk Banjarharjo Kabupaten Brebes)
• Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 009-014/Puu-Iii/2005)
• Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga
• Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/Pn.Bks)
• Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Jateng (Pt. Bpr Jateng) Semarang
• Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Dan Pencabutan Testamen Di Kota Semarang
• Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/Pa.Jr)
• Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/Pn.Mdn)
• Kajian Yuridis Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
• Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Bali (The Foster Child Status Comes According To Hereditary Law Of Bali Custom In Subdistrict Of Kediri, Tabanan Regency - Bali)
• Kedudukan Anak Angkat Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Adat Suku Tontemboan ( Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)
• Kedudukan Anak Perempuan Yang Kawin Dengan Laki – Laki Yang Kastanya Lebih Rendah Dan Kaitannya Dengan Harta Pemberian Dari Orang Tuanya Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
• Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Di Kabupaten Kapuas Hulu,Provinsi Kalimantan Barat
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Hardness In Household As Reason Of The Happening Of Divorce According To Code Number 1 Year 1974 And Compilation Of Islamic Law)
• Kewenangan Pengadilan Agama Atas Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Suami Yang Tidak Beragama Islam Lagi
• Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 438/Pdt.G/2001/Pn.Jkt Pst Jo. Nomor 53/Pdt/2003/Pt. Dki Jo. Nomor 2024 K./Pdt/2005) ( The Authority Of The Commercial Court To Penalize The Curator With The Outlaw Action Upon The Management Of Bankrupt Asset (Case Study Of Lawsuit Number 438/Pdt.G/Pn.Jkt Pst Jo. Number 53/Pdt/2003/Pt.Dki Jo. Number 2024 K./Pdt/2005)
• Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam
• Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berikut Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Di Pt. Bank Uob Buana Cabang Green Garden Jakarta Barat
• Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang (The Implementation Of The Right And The Obligation Of The Parties In Personal Accident Insurance Agreement In Pt Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang)
• Pelaksanaan Jual Beli Tanah Magersari Milik Karaton Surakart Hadiningrat Di Desa Pesarean Kecamaan Adiwerna Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Ntb )
• Pelaksanaan Lelang Kayu Jati Dan Rimba Pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung - Lampung ( Execution Of Division Of Community Property (Gono Gini) In Practice Justice Of Religion Bandar Lampung - Lampung)
• Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi) (Execution Of Division Of Estae Marriage In Marriage Of Polygamy (Study Justice Of Religion Of Bekasi)
• Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Tahap I-Iii Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ( Studi Di Kota Semarang )
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Pembangunan Water Front City Di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (Up3Ad) Kabupaten Pemalang
• Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/Pn.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang) ( Execution Of Legalization Of Extra Marital Born Children According To The Civil Code After The Validation Of Act Number 1 Year 1974 Concerning Marriage (A Case Study Upon The Case Number: 74/Pdt.P/20051Pn.Tng At The Court Of First Instance, Tangerang)
• Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada Pt. Bank Index Jakarta Pusat
• Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Penguatan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Plaju Kota Palembang
• Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)
• Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pt. Bpr Sahabat Tata Adiwerna Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Tegal
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Kpr – Btn Bagi Debitur Baru Melalui Alih Debitur Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya (Implementation Of Kpr - Btn House Sales Agreement - For New Debitor Through Debitor Switching Process At Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Palangka Raya Branch Office)
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Serikat Karyawan Dengan Manajemen Perusahaan Pt. Telkom.Tbk Devisi Regional Iv Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pensiun Di Pd. Bpr Bank Pasar Kota Tegal
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Pt Wom Finance Cabang Kota Pekanbaru ( Execution Agreement Of Consumer Finance At Financing Company Pt. Wom Finance Branch Of Pekanbaru-Riau)
• Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Pt. Bukit Sentul City Di Bogor
• Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Denpasar Provinsi Bali (Execution Of Marriages Between Indonesian Citizens And Foreign Citizenz After The Legalization Of Act Number 1 Year 1974 Concerning Marriage In Denpasar City Bali Province)
• Pelaksanaan Perkawinan Antara Wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dengan Pria Taiwan Melalui Perantara Dan Akibat Hukumnya Di Kota Jambi (The Practice Of Marriage Between Chinese Descendant Indonesian Citizen Women And Taiwanese Men Through Mediators And Its Legal Effects In Jambi City)
• Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (Hgb) Dalam Kaitannya Dengan Pembebanan Hak Tanggungan Di Kota Tangerang (The Performing Of A Prolongation Of Building Utilize Right In Terms Of Bail Right Imposition In Tangerang)
• Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang
• Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Bekasi (The Enforcement Of Partial Dilation Of Responsibility Rights In The Practice In Bekasi)
• Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pada Pt.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Di Palembang
• Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pada Pt.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Di Palembang ( Roya Partial Implementation To Assurance Of Burden Right At The Regional Development Bank Ltd. Of South Sumatera In Palembang)
• Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan Oleh Tertanggung Di Pt Axa Mandiri Financial Services
• Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)
• Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Depok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
• Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta
• Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Secara Sporadik Di Kecamatan Pauh Kota Padang
• Penegakan Hukum Melalui Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit Jakarta Timur
• Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal
• Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia
• Pengalihan Kontrak Outlet Merek Tela Tela Oleh Franchisee Tanpa Persetujuan Franchisor Studi Tentang Kasus (Franchise Atau Waralaba Tela Tela Di Yogyakarta)
• Pengaruh Upah Dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pt Semarang Makmur Semarang
• Penyangkalan Anak Dan Akibatnya ( Studi Kasus Perkara No. 0951/Pdt.G/2007/Pa.Sm. )
• Penyelesaiaan Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Pt. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang)
• Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Di. Pt Askes (Persero) Cabang Utama Semarang
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Di Palembang
• Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengambilalihan Asset Debitur (Ayda) Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Century, Tbk Di Jakarta ( Debtor'S Asset Expropriation (Expropriated Security - Es) As The Alternative Of Failed Credit Resolution At Century Bank, In Jakarta, 102 Pages, 2009)
• Penyelesaian Sengketa Jual Beli Rumah Toko Di Surabaya (Studi Kasus Putusan Nomor 281/Pdt.G/2007/Pn.Sby)
• Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T.Prudential Life Insurance)
• Penyelessaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali
• Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (Studi Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung)
• Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Transaksi Tanah Dan Bangunan Di Kpp Pratama Bekasi Selatan ( The Role Of Land Deed Maker Officer In Collecting Acquirement Rights Cost On Land And Buildings (Bphtb) On The Land And Buildings Transactions In Kpp Pratama South Bekasi)
• Peranan Ppat Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Hak Milik Di Kabupaten Jepara
• Peranan Putusan Pengadilan Negeri Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pn Cibinong Kabupaten Bogor Nomor : 55/Pdt.G/2002/Pn.Cbn)
• Perbandingan Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Orang Asing Di Indonesia Khususnya Di Pulau Batam Dengan Orang Asing Di Negara Malaysia
• Perjanjian Tukar Menukar Tanah Gardu Induk (Gi) Cikasungka Antara Pt. Pln (Persero) Dengan Pt. Yorkshire Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 58/Pdt.G/1995/Pn.Bb)
• Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Hak Tanggungan, Yang Telah Diletakkan Sita Jaminan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Mega Tbk. Cabang Banjarmasin)
• Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Waralaba
• Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 Pk/N/2004)
• Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Atas Benda Gadai Milik Pihak Ke- Iii (Tiga) Di Perum Pegadaian Kota Malang
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/Pa.Sm Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/Pta.Smg Serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/Pn.Smg
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bekasi. ( Protection Of Law To Borne Child Of Marriage Which Not Registered Attributed To Code Law Number 1 Year 1974 Connubial And Code Law Number 23 Year 2002 About Protection Of Child In Bekasi.)
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pembayar Dalam Transaksi Letter Of Credit Apabila Terjadi Non Akseptasi Oleh Bank Penerbit (Issuing Bank)
• Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian ( Studi Di Pengadilan Agama Semarang )
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus
• Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Askes Dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Antara Pt. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Semarang
• Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)
• Problematika Ijin Pengeringan Dalam Jual Beli Tanah Pertanian Di Kota Semarang
• Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Tv-Ku)
• Rekapitalisasi Pt.Perbankan
• Roya Hak Tanggungan Dalam Hal Bank Dilikuidasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur
• Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Putusan No. 199/Pdt.G/2005/Pn.Smg )
• Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ri (The Child’S Status And Domicile Results Of Mixture Marriage That Evaluated By Law No. 12 Year 2006 About The Civic Of Ri)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)
• Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Semarang Pemuda
• Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui Land Management And Policy Development Program Di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
• Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/A.P/2007/Pn.Niaga.Smg Tentang Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan
• Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta Ppat (Studi Kasus Putusan No : 54 / Pdt / G / 1999 / Pn.Pt Di Pengadilan Negeri Pati)
• Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Di Rsup Dr. Kariadi Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/Pn. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/Pn. Smg)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Perkara No.580/Pdt.G/1998/Pn Jkt.Pst.) ( Juridical Study Of Responsibility Rights Certificate Executorial Power In Overcoming Stagnant Credit (Case Study Of Dispute No.580/Pdt.G/1998/Pn Jkt.Pst.)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pelepasan Tanah Adat Menjadi Tanah Yang Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah Di Kota Jayapura ( Studi Kasus Perkara No.91/Pdt.G/2001/Pn.Jpr Jo No.34/Pdt/2002/Pt. Irja ) ( A Juridical Observation On The Problems Of The Release Traditional Property Into Government Institutional Land In Jayapura City (A Case Study Of Case No. 91/Pdt.G/2001/Pn.Jpr Jo. No. 34/Pdf 2002/Pt.Irja)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang
• Tugas Dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah
• Upaya Hukum Keberatan Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Di Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kpp Pratama Semarang Tengah I)
• Upaya Hukum Pt. Bpr Kedung Arto Cabang Semarang Untuk Menjaga Nilai Obyek Hak Tanggungan
• Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Pada Pt. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Jakarta

Tahun 2008

• Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga
• Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris ( Lawful Consequences Of A Bankrupt Statement For An Individual Person Having A Profession As A Notary)
• Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pt. Dirgantara Indonesia (Persero) Tesis
• Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Jakarta Selatan (Lawful Consequences Of Land Sell-Buy Binding Certificate Abrogation In South Jakarta)
• Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi Tentang Fungsi Dan Manfaat Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Pt Bri (Persero) Tbk Cabang Ungaran)
• Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya
• Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/Pdt.G/2002/Pa.Jp Pengadilan Agama Jakarta Pusat )
• Aspek Kepentingan Umum Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Peraturan-Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Jalan Tol Semarang – Solo )
• Aspek Kepentingan Umum Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Peraturan-Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Jalan Tol Semarang – Solo ) (General Importance Aspects And Compensatory In Rules Concerning Land Levying For Development Implementation For General Importance ( The Study Of Semarang-Solo Highway)
• Batalnya Suatu Akta Notaris Dalam Kasus Penandatangan Akta Notaris Di Dalam Rutan (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor.3641 K/Pdt/2001)
• Bentuk –Bentuk Lisensi Dan Pelanggaran Lisensi Program Komputer (Studi Lisensi Program Komputer Microsoft)
• Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan Kreditur Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dalam Kredit Kepemilikan Mobil (Kpm) Di Pt. Buana Finance Cabang Semarang ( Execution Of Material Security Objects As The Efforts Of Protecting Creditor’S Interest In Case Of Failed Car Ownership Credits At Pt. Buana Finance Semarang City)
• Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Antara Yuseran Basran & Zambrud Melawan Bri & Bupln)
• Hak Atas Tanah Konversi Bekas Hak Adat Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk, Unit Pasar Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
• Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggunggan (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang)
• Ijab Qabul Yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Penetapan Perkara No. 1751/P/1989 Di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan )
• Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Nortaris Di Kota Tanjungpinang
• Implementasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Rembang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Kaitannya Dengan Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial ( Studi Di Kota Semarang )
• Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Ppat ) (Studi Kasus Perkara No. 220/Pdt.G/2006/Pn.Bks)
• Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata. ( Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur )
• Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Koperasi Di Indonesia ( Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pailit/2008/ Pengadilan Niaga Semarang )
• Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
• Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. {Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/Pkpu/2001/Pn. Niaga. Jkt. Pst Dan Nomor: 07/Pkpu/2002/Pn. Niaga. Jkt. Pst}
• Kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat Dalam Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Setelah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Di Kelurahan Baluwarti Kota Surakarta
• Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undangundang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Siwo Migo Buai Subing Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
• Kedudukan Anak Laki-Laki Dalam Hal Adanya Peralihan Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ( The Position Of Sons In The Case Of Religiuos Conversion According To Balinese Custom Of Inheritance Law In The Regency Of Buleleng Province Of Bali)
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas
• Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Ppat Di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan
• Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Kewenangan Lembaga Sensor Film Dalam Melaksanakan Seleksi Penayangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
• Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pertanahan Di Kabupaten Kendal
• Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
• Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di Pt Bank Haga Cabang Semarang
• Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang
• Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat
• Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang
• Pelaksanaan Kepmen Nomor: 98/Kep/M.Kukm/Ix/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Kabupaten Banyumas
• Pelaksanaan Kepmenkop Dan Ukm No. 98 Tahun 2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi Oleh Notaris Di Semarang
• Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas (Pt) Avocet Bolaang Mongondow
• Pelaksanaan Kuasa Menjual Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Utang Piutang Di Wilayah Jakarta Selatan
• Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Palembang (Auction'S Execution Towards Spoil At Country'S Judiciary Palembang)
• Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Surakarta
• Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Di Mohonkan Peningkatan Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Pelaksanaan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Dan Potensi Timbulnya Monopoli Swasta Atas Usaha-Usaha Dalam Bidang Agraria (Studi Kasus Pelabuhan Umum Kabil Batam)
• Pelaksanaan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Jakarta Selatan
• Pelaksanaan Pembuatan Akta-Akta Dalam Perjanjian Kredit Melalui Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pt.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang
• Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat Di Jakarta Barat
• Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi
• Pelaksanaan Pencatatan Dalam Buku Tanah Menurut Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak)
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat)
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Asal Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Pasar Di Desa Waebela Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur
• Pelaksanaan Pengangkonan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
• Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kota Salatiga (Application Of Control To Notarist From Salatiga City Regional Notarist Council Of Control)
• Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Penumpang Kendaraan Umum Oleh Dinas Perhubungan Dalam Hubungannya Dengan Keselamatan Penumpang Di Kabupaten Jepara
• Pelaksanaan Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Obyek Rumah Toko Di Kota Tangerang
• Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Jakarta
• Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang
• Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Bogor
• Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/Pbi/2003 Mengenai Arti Pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Bank Sebagai Lembaga Keuangan
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah
• Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak ( Studi Di Apotek K-24 Semarang )
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka (Cooperative Indentured Performing Investment Among Investor With Corporate Broker Gets Meter)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Kantor Pusat Pt Bank Bukopin Tbk Jakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kapal Nelayan Di Pt. Bank Bukopin Cabang Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Terbang Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk. Jakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Pt. Bank Danamond Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekasi
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Nisp Tbk. Cabang Yogyakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Antara Cv. Subur Jaya Dengan Stsi Surakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Stsi Surakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Di Pt. Sarana Jateng Ventura – Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt. Armada Finance Cabang Cirebon
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pt Semesta Finance Cabang Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan Pt. Federal International Finance Cabang Mataram – Lombok ( Execution Agreement Of Consumer Finance At Financing Company Pt. Federal International Finance Branch Of Mataram – Lombok Island)
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pendirian Base Transceiver Station (Bts) Oleh Perusahaan Telekomunikasi Seluler Pt. Indosat, Tbk Di Kantor Pusat Regional Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang
• Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Dayak Lundayeh Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pt. Indah Karya Nuansa Indonesia (Pt. Inkanindo) Di Pt. Pertamina (Persero) Up-Vi Balongan
• Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Dalam Melindungi Pasien Askeskin Di Rsu “Ra Kartini” Kabupaten Jepara
• Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Bentuk Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)
• Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Kabupaten Sukoharjo
• Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Banjarmasin
• Pelaksanaan Sistem Gadai Terhadap Tanah Ulayat Di Minangkabau (Studi Kabupaten Padang Pariaman)
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Jasa Penilai Dalam Kegiatan Penilaian Di Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal
• Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
• Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang
• Pembaruan Agraria Nasional (Pan) Denganprogram Sertipikasi Tanah Melalui Prona Gunamenyukseskan Tertib Administrasi Pertanahandi Kabupaten Pemalang
• Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan Ma No. 987 K/Pdt/2004)
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Tanah Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Pt. Bri (Persero) Tbk Cabang Tegal
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn ) Atas Kegiatan Membangun Sendiri Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Semarang Candi Sari
• Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Jateng Cabang Utama, Pemuda, Semarang Setelah Piutang Bank Daerah Bukan Lagi Piutang Negara (Problematic Credit Handling At Pt. Bank Jateng Main Branch Of Pemuda, Semarang After The Credit Of Regional Bank Has Not Been Considered As State Receivable)
• Penanganan Masalah Tanah Aset Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Yang Dikuasai Masyarakat Di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri
• Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)
• Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Di Denpasar Utara - Bali
• Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek Di Jakarta Selatan ( The Applying Of Sanction Code Of Ethics To Collision Of Occupation By Notary In Practice In South Jakarta)
• Pengadaan Barang/Jasa Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Di Kota Semarang
• Pengangkatan Hakam ( Juru Damai ) Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang
• Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Terhadap Harta Kekayaan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Dengan Cara Penjualan Di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan Di Pt. Bank Niaga, Tbk Semarang ( The Non Performing Loans Settlement Trough Parate Execution In Underhand Sale On Guarantee Right Object At Pt. Bank Niaga, Tbk Semarang, Thesis : Study Program Of Notary Master’S Degree, Diponegoro University Semarang.)
• Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak
• Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)
• Penyelesaian Sengketa Tanah Koperasi Unit Desa (Kud) “Urba” Di Kabupaten Batang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong
• Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Kegiatan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Pada Wilayah Kerja Kota Jambi)
• Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” Di Kabupaten Banyumas (The Role Of The Agrarian Office In Overcoming Absentee/Guntai Land Ownership In Banyumas Regency)
• Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah – Tanah Ulayat Di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada – Flores – Nusa Tenggara Timur)
• Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Mengawasi Dan Mengamankan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak
• Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( The Role Of Muhammadiyah Corporation As The Nazhir (The Waqaf Organizer) In Managing Waqaf’S Land In Yogyakarta Based On The Law No. 41 Year 2004 About Waqaf)
• Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Malaparaktek Medik Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Negeri Cibinong (Studi Kasus Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2003/Pn.Cbn)
• Perjanjian Jual Beli Perumahan Yang Memuat Klausula Eksonerasi Di Kabupaten Bekasi
• Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya ( The Agreement Of Married After Marriage And It'S Law Effect)
• Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Di Indonesia
• Perkembangan Pengaturan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama)
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (Studi Kasus Putusan Nomor : 108/ Pdt.G/ 1999/Pn/ Tng)
• Perlindungan Hukum Bagi Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu Sebagai Penerima Fidusia Barang Persediaan (Inventory)
• Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dan Pihak Ke Iii Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Notaris Untuk Menjadi Saksi, Tersangka Maupun Tergugat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Legalisasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 410/Pid.B/2004/Pn.Sda Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 389/Pid/2004/Pt.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 506 K/Pid/2005)
• Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Bangunan Objek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Ciputat - Tangerang
• Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)
• Praktek Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
• Praktek Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Di Kota Tangerang ( The Practice Of The Utilization Of Charging Security Rights Authorization Letter In Tangerang City)
• Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris Di Jakarta Timur
• Praktek Roya Partial Dalam Penjaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Di Kota Semarang
• Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Perpindahan Agama Di Jakarta Selatan
• Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin Di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)
• Tanggung Jawab Developer Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Bidang Perumahan Di Kabupaten Pati
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Di Jakarta Timur
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel Antara Ud. Kusuma Jati Salatiga Dengan Pembeli
• Tinjauan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Mobile Banking Pt Bca Di Kantor Cabang Pati
• Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha (Hgu) Pt. Karyadeka Alam Lestari Oleh Masyarakat Di Desa Trisobo Kabupaten Kendal ( Juridical Review Of The Acquisition Of Land Explored Granted Right Between Inhabitants And Karyadeka Alam Lestari Corporation In Trisobo, Kendal Regency)
• Upaya Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan Di Kota Semarang
• Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar
• Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem “Barosok” Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
• Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya Di Kota Semarang

Tahun 2007

• Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta )
• Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Dan Akibat Penolakan Pengesahan Oleh Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
• Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta)
• Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul Melalui Telepon Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Eksekusi Di Bawah Tangan Jaminan Fidusia Perihal Terjadinya Kredit Macet Pada Kredit Kepemilikan Mobil (Kpm) Di Bank Danamon Indonesia Cabang Pemalan
• Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan (Studi Kasus Pada Matahari Mall Dan Bandara Ahmad Yani Semarang)
• Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian ( Studi Di Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang )
• Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan
• Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan
• Kajian Atas Pertanggung Jawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta
• Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga
• Kajian Hukum Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
• Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di Pt. Bank Danamon Indonesia , Tbk Cabang Semarang
• Kedudukan Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Harta Warisan Orang Tua Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)
• Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam
• Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Pkr) Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Tanggung Jawab Notaris
• Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Sehubungan Dengan Kekosongan Blanko Akta Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kota Semarang)
• Kios Pasar Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Pt. Bank Uob Buana Cabang Semarang
• Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Notariil Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Suatu Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah
• Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii Dalam Pelaksanaannya
• Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Di Pt. Aditya Dewata Gilang Semesta) (The Performance Of Guarantee Bank As To Guarantee Project Of The Financing Project Goverment (Study Kasus In Pt. Aditya Dewata Gilang Semesta)
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang (Study Di Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok)
• Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pt Bank Index Selindo Cabang Jakarta Pusat
• Pelaksanaan Jual-Beli Tanah Bekas Hak Milik (Adat) Di Kabupaten Bekasi
• Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian Di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)
• Pelaksanaan Lelang Oleh Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii
• Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / Pa Kdl )
• Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di Pt. Bank Ekonomi Raharja Cabang Semarang
• Pelaksanaan Penandatanganan Akta Oleh Penerima Kuasa Dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Yang Dibuat Oleh Notaris
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kecamatan Jati Asih-Bekasi
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Pewarisan Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegangnya Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi Dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Asal Hak Milik Adat Untuk Kepentingan Umum Di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Propinsi Bali (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass Tohpati-Kusamba)
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten
• Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Batam
• Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Warisan Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Malang
• Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Di Jakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Antara Pt. Apu Stiants Dengan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (Psa) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (Apa) Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman Yogyakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Pt. Purikencana Mulyapersada Di Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Utang – Piutang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek Di Perum Pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan
• Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)
• Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan Dari Hak Guna Bangunan (Hgb) Menjadi Hak Milik (Hm) Pada Rumah Sederhana ( Rs ) Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
• Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kabupaten Boyolali
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Pt. Barwil Unitor Ships Service Semarang
• Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor : 698/Pdt.G/2004/Pa.Smn)
• Pemberesan Harta Pailit Pada Perusahaan Perorangan (Studi Kasus Pada Pt. Sierad Produce Tbk)
• Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta Selatan ( Enclosing Exonerating Clauses In Entrusting Child’S Agreement In Yayasan Sayap Ibu, South Jakarta Branch)
• Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Hak Guna Usaha (Hgu) Di Lingkungan Pt. Perkebunan Nusantara Ix (Persero) Wilayah Kabupaten Pekalongan
• Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan Di Kabupaten Wonogiri
• Penggunaan Galon Air Milik Pihak Lain Oleh Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Produk Pt Indotirta Jaya Abadi Semarang)
• Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Kasus Kartu Kredit Yang Dikeluarkan Pt Bank Central Asia Tbk Dan Pt Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang)
• Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
• Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Cacad Hukum Administratif Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Obyek Jaminan Yang Diikat Dengan Fidusia Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tangerang
• Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi Wni Keturunan Tionghoa, Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Manado, Sulawesi Utara
• Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat
• Penyelesaian Sengketa Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Semarang
• Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
• Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan
• Peranan Majelis Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang The Role Of The Surveillance Board Upon The Providing Of The Law Protection Against The Notary Based Upon The Code Number 30 Year 2004 Upon The Notary Position In Semarang City
• Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Penelaahan Terhadap Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)
• Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Perkantoran Yang Di Kelola Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
• Perjanjian Standar (Standard Contract) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di Pt. Federal International Finance (Fif) Kota Mataram
• Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Terhadap Produk Makanan Khas – Wingko Babat Di Kota Semarang)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Di Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok)
• Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan
• Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya Di Kota Semarang)
• Praktek Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Di Kota Samarinda
• Praktek Pengikatan Jual-Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Jakarta Timur
• Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Ajudikasi Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Berdasarkan Pp 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang
• Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
• Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
• Sistem Perbankan Syariah Dan Pelaksanaannya Dalam Kebijakan Perbankan Nasional
• Status Dan Jual Beli Tanah Bekas Desa Perdikan Kadilangu Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Uupa
• Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil
• Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring ( Studi Pada Pt Bank Maspion Indonesia Cabang Semarang)
• Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit
• Tinjauan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warts (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Indonesia Power Semarang
• Tinjauan Yuridis Jual Beli Hak Atas Tanah Kekayaan Yayasan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kepemilikankavling Tanah Makam Moderndi Kabupaten Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Di Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Kong Hu Cu Oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 178 K/Tun/1997 Tentang Perkawinan Kong Hu Cu)
• Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda (Studi Terhadap Putusan No. 5/G/Tun/2001/Ptun.Smg Jo Putusan No. 109/B/Tun/2001/Pt.Tun.Sby Jo Putusan No. 225 K/Tun/2002) Di Kantor Pertanahan
• Urgensi Kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mewujudkan Notaris Yang Bertanggungjawab Dan Profesional Di Kota Semarang
• Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Internasional Indonesia Kantor Cabang Purwokerto

Tahun 2006

• Akibat Hukum Peminjaman Nama Badan Usaha Dalam Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
• Akibat Hukum Surat Keterangan Waris Ganda Terhadap Akta Otentik Yang Telah Di Buat
• Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam
• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexi. (Studi Kasus Pt.Telekomunikasi Indonesia Kota Semarang)
• Analisis Perataan Laba Dan Pengaruhnya Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko Investasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia
• Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan
• Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol Dalam Pembuatan Akta Otentik
• Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor ( Studi Pada Pt Bank Danamon Tbk Cabang Pemuda Semarang )
• Eksistensi Tanah-Tanah Milik Pura Desa Pakraman Di Kota Denpasar
• Fungsi Dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Riau
• Hak Mewaris Janda Dalam Sistem Parental (Suatu Tinjauan Komparasi Dalam Perkembangan Yurisprudensi)
• Hukum Waris Islam Dipandang Dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender ( Studi Di Kecamatan Mranggenkabupaten Demak)
• Kajian Hukum Terhadap Pemberhentian Direksi Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Study Pada Pt. Hapsari Jaya Permana)
• Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Yang Dilakukan Antara Pt. Pln ( Persero ) Dengan Pelanggan
• Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik
• Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Bersama Ahli Waris Saudara Dalam Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Semarang
• Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali ( Studi Kasus Di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar )
• Kedudukan Anak Angkat Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Propinsi Bali
• Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
• Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Dicerai Dari Pernikahan Sirri
• Kedudukan Hak Mewaris Janda Pada Masyarakat Batak Perantauan Di Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Batak
• Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)
• Ketentuan Perjanjian Dalam Penerimaan Dan Penolakan Pengambilan Tindakan Medik (Studi Di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sragen)
• Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Untuk Perumahan Di Kota Tegal (Studi Pengkaplingan Tanah Untuk Perumahan Di Kota Tegal)
• Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudhorobah Pada Bank Syariah Mandiri ( Study Di Bank Syariah Mandiri Kudus )
• Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Grobogan
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Didahului Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
• Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Perumahan Oleh Developer (Pt. Citra Puri Mahebat) Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ( Studi Di Baz Kota Semarang )
• Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrogasi Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan Oleh Perusahaan Surety Dalam Perjanjian Surety Bond Di Pt Jasaraharja Putera Cabang Mataram
• Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang (Fidusia Surety At Perum Pegadaian Kota Semarang)
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Atas Tanah Hak Milik Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Limboto Kabupaten Gorontalo
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria ( Prona ) Di Kabupaten Karanganyar
• Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria ( Prona ) Di Kabupaten Karanganyar ( The Implementation Of The National Agrarian Operation (Prona) In The District Of Karanganyar)
• Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
• Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Pontianak)
• Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi
• Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Ppat ) Di Kota Samarinda The Burden Of Added Values Tax For The Services Of Notary / Land Officer ( Case Study In Samarinda City )
• Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Di Kota Semarang
• Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Adat Pada Suku Dayak Di Desa Kumpang Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak
• Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Karena Jual Beli Atas Nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pt. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepada Pt. Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Studi Perbandingan Secara Yuridis Antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta Dan Kabupaten Kudus )
• Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ( The Regitry Of Custom Land Possession On Sub District Of Purwodadi, Grobogan Regency)
• Pendaftaran Tanah Secara Massal Swadaya (Sms) Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul ( The Registry On Land In An Innate Efforts Mass Manner (Sms) In Order To Achieve Exact Law Warranty Of Right On Land In Mulyodadi Village Bambanglipura Sub District Bantul, Regency)
• Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali
• Penetapan Wali Adlal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)
• Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Mendahului Anggaran Dalam Proses Lelang Serta Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
• Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen) ( The Land Acquisition To Carry Out Development For Public Importance In Semarang (Study Case Of The Main Road Ngaliyan – Mijen Extension)
• Pengalihan Fungsi Tanah Adat Menjadi Obyek Pariwisata Di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Propinsi Bali
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Khususnya Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pandanaran Semarang
• Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal
• Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya
• Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Kabupaten Karanganyar
• Peran Kantor Pertanahan Terhadap Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kabupaten Pekalongan
• Peran Kepala Desa Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
• Peran Kepala Desa Dalam Menunjang Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Wakaf Di Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah
• Peran Kepala Desa Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Setelah Berlakunya Pp No. 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir Kalimantan Timur
• Peranan Notariat Sebgai Pejabat Lelang Dalam Upaya Sosialisasi Lelang Di Indonesia
• Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas
• Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjelang Proses Emisi Saham
• Peranan Notaris Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menjelang Proses Emisi Saham (The Role Of Notary In The Amandment Of Public Limited Company’S Article Of Association Prior To Public Initial Offering)
• Peranan Ppat Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kabupaten Semarang
• Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
• Perjanjian Kredit Bank Sebagai Upaya Pengamanan Pihak Bank Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Bpr Bkk) Ungaran Cabang Banyubiru
• Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan Pt Oto Multiartha Cabang Semarang
• Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Sepanjang Jaya€ Di Semarang
• Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam
• Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Merarik Marriage Based On Prescriptive Law Of Sasak Lombok Tribe-West Nusa Tenggara)
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Standar Di Bandar Lampung
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Surakarta
• Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Melakukan Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik Registration
• Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara E-Commerce
• Perlindungan Nasabah Terhadap Pembuatan Syarat-Syarat Baku Dalam Perjanjian Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Mrican Kota Semarang ( Customer Protection Towards Standard Conditions Arrangement Of Pawn Agreement In Public Pawnshop Mrican Branch, Semarang)
• Praktek Penyelesaian ( Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan ) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( Sisminbakum ) Oleh Notaris Di Kabupaten Semarang
• Praktek Perjanjian Sewa Menyewa ( Rental ) Mobil Di Kota Semarang
• Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan ( Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang )
• Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Atas Tanah Hak Milik (Studi Kasus Putusan Pn No. 01/Pdt.G/2004.Pn.Pdg) (The Dispute Of Selling-Purchase Binding Agreement On The Land With Proprietary Right (The Case Study Of The First Instance Court Number 01/Pdt.G/2004.Pn.Pdg)
• Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat
• Status Hukum Baitul Maal Wattamwil Ben Taqwa Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank
• Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
• Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya Uu Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
• Tanggung Jawab Pejabat Lelang Atas Keabsahan Dokumen Lelang Dalam Proses Pelelangan
• Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan Antara Bank, Developer Dan Konsumen Di Pt.Bank Niaga,Tbk Cabang A.Yani Semarang
• Tinjauan Hukum Terhadap Proses Alih Debitur Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang
• Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia
• Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang
• Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang
• Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Umum Di Pt Bank Jawa Tengah Cabang Rembang ( Yuridical Evaluation Of General Credit Agreement In Pt. Central Java Bank Branch Of Rembang)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Taksi Satria (Studi Di Pt Satria Express Semarang)
• Verschoningsrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana Di Kota Purwokerto
• Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Renovasi Kantor Cabang Pt. Bank Rakyat Indonesia Cepu Antara Kantor Wilayah Pt. Bank Rakyat Indonesia Semarang Dengan Pt. Tetra Mega Satria

Tahun 2005

• Akibat Hukum Ketidak Adanya Keturunan (Putung) Terhadap Pewarisan Tanah Karang Ayahan Desa Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Di Desa Pekraman Bangkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng) The Legal Impact On The Non Existence Of Descendant (Putung) To The Inheritance Of Karang Ayahan Village Lands On The Basis Of Balinese Inheritance Custom Law (A Study In Pekraman Bangkala Village, The District Of Kubutambahan The Regency Of Buleleng)
• Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit
• Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)
• Alih Debitur Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Pt, Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Peterongan Semarang
• Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain Sebagai Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Efektifitas Jaminan Perseorangan (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang
• Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Swadaya Massal Terhadap Percepatan Pensertipikatan Tanah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
• Efektivitas Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Suatu Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pandanaran Semarang)
• Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang
• Eksekusi Raz Tanggungan (Sim Kajian Di Pt. Prima Mager Bank)
• Eksistensi Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menangani Perkawinan Menurut Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 1974 Di Kota Semarang
• Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta (Kajian Terhadap Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Purwokerto). Function Notary In Making Of Act ( Study To Making Of Deed Switchover Of Land Right Town Of Purwokerto)
• Fungsi, Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
• Hubungan Status Gizi (Mini Nutritional Assessment) Dengan Outcome Hasil Perawatan Penderita Di Divisi Geriatri Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang
• Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Serta Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Hukum Kewarisan Syafi'I Dan Hazairin Inheritance Law In National Islamic Law (Ichi) And Its Similarity And Differences With Syafpi And Hazairin Inheritance Law
• Hukum Perjanjian Islam Sebagai Kontribusi Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris
• Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Di Indonesia
• Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
• Kajian Terhadap Peran Notaris Sebagai Penyimpan Surat Wasiat Di Kabupaten Semarang Investigation On Notary Role As A Keeper Of The Testament In Semarang District
• Kajian Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) Dengan Penyewa Di Kota - Semarang
• Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Oleh Wanita Hamel Bukan Dengan Laki-Laki Yang Menghamulinya Dan Kedudukan Anak Yang Dikandungnya Menurut Hukum Islam (Suatu Studi Di Kabupaten Kudus)
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Di Kecamatan Tegal Barat - Kota Tegal
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada Atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak Dart Pengadilan
• Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)
• Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Le'Viraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)
• Kedudukan Anak Perempuan Dalam Huicum Waris Adat Pada 1Viasyaraicat Bataic Toba Di Kecamatan Pontianaic Kota Di Kota Pontianak
• Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Tobadi Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak
• Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Kewarisan Islam ( Studi Di Pengadilan Agama Semarang )
• Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam
• Kedudukan Dan Peranan Laki-Laiu Dalam Masyarakat Minangicabau Bukittinggi Perantauan Di Jakarta Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris The Position And The Man'S Role Of Minangkabau Bukittinggi Go Abroad Society In Jakarta And It'S Influence To Hereditary Law, Ahmad Kuneifi. Sh, B4B 003 044, 99 Halaman, Thesis, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
• Kedudukan Dan Peranan Laki-Laki Dalam Masyarakat Minangkabau Bukittinggi Perantauan Di Jakarta Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris
• Kedudukan Kemenakan Dalam Mewariskan Harta Suarang Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang
• Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Law Awareness Of Betawinese In Land Registering At Desa Rempoa Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang
• Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang
• Lelang Barang Jaminan Dalam Perjantian Hutang Piutang Pada Perum Pegadaian Cabang Ungaran Auction The Guarantee Goods In Agreement Of Receivable Debt At Public Company Of Pawnship Office Branch Ungaran
• Lelang Melalui Media Internet
• Partisipasi Masyarakat Dalam Memeuhara Benda Cagar Budaya Di Pulau Pea Ye G Sebagai Upaya Pelestarian War15.1An Budaya Melayu
• Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank Bri Syariah Cabang Semarang
• Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang
• Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/Kpts/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pengembang Bukit Semarang Baru (Bsb) Dengan Konsumen
• Pelaksanaan Pe1Viberian Tanah Icepada Anak Perempuan Menurut Ketentuan Hukum Warts Adat Bali Di Kelurahan Sanur Kota Denpasar
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Dasar Adanya Wasiat (Studi Kasus Perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 Pengadilan Negeri Malang) The Implementation Of Inheritance Sharing On The Basis Of Testament (A Case Study Of The Case Number 686 K/Pdt/I987 At The First Instance Court Malang)
• Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Icedung Ombo Di Wilayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis Pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi Golongan Yang Lemah Dalam Masyarakat)
• Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Tinggal Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat
• Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Ulayat Kaum (Studi Di Kecamatan Tilatang Kantang Kabupaten Agam Provinsi Suntatera Barat) (Rights Registration Activity Of Elayat Kaum Lands)
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
• Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan (Hgb) Menjadi Hak Milik (Hm) Untuk Rumah Sangat Sederhana Dan Rumah Sederhana Yang Masih Dibebani Hak Tanggungan Di Kabupaten Brebes
• Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Beras Antara Bulog Divre Jawa Tengah Dengan Mitra Kerja Dan Permasalahannya
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pt. Pln ( Persero ) Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pemilik Bangunan / Persil Studi Kasus Pt. Pln ( Persero ) Distribusi Jateng - Diy Area Pelayanan Dan Jaringan Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka. Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Penjamenan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Penjaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta
• Pelaksanaan Perjanjian Kredit Mikro Kupedes Di Bank Rakyat Indonesia (Studi Pada Kantor Cabang Bri Kendal)
• Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan Media Luar Ruang (Billboard) Pada Pt Tress' Mediatama Pariwara Di Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pressip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syarpah Mand1Ri Cabang Pontianak The Execution Of The Profit Sharing Expense (Iiiudfiarabah) Agreement On Syariaii Mandiri Bank Pontianak Branch
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syari’Ah Mandiri Cabang Pontianak
• Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Penyelesaian Masalahnya Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Konsumsi Antara Cv Berkah Dengan Para Konsumennya
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Moewardi Surakarta Dengan Pedagang Besar Farmasi
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perbekalan Farmasi Antara Rumah Smut Umum Daerah Dokter Moewardi Surakarta Dengan Pedagang Besar Farmasi
• Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Tanah Dan Lokasi Untuk Pendirian Base Transceiver Station (Bts) Oleh Perusahaan Telekomunikasi Seluler (Studi Kasus Di Pt.Telkomsel Unit Regional Jateng Dan Diy)
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Belt Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal
• Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Di Sekitar Bantaran Sungai Di Kota Surakarta
• Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
• Pelaksanaan Program Sertipikasi Massal Swadaya (Sms) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Di Kabupaten Sukoharjo
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Dokter Terhadap Pasien Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent ) Di Divisi Bedah Sentral Rumah Sakit Pusat Dr. Kariadi - Semarang
• Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Waris Adat Bali
• Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal
• Pembagian Harta Warisan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Semarang
• Penawaran Dan Permintaan Wisata Dalam Pengembangan Kepariwisataan Di Tawangmangu
• Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Sertifikasi Masal Swadaya (Sms) Untuk Tanahtanah Warisan Di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali ( The Registry Of Rights On Land Through Innate Effort Mass Certification Project/ Sertifikasi Masal Swadaya (Sms) For The Inheritance Lands In Nogosari Sub-District Boyolali District)
• Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Menuitut Pp Nomor 24 Tahun 1997 The Registration Of Ex Custom Property Land In The Kota District Of Kudus Regency Due To Goverment Act Number 24 Year 1997
• Pendaftaran Tanah Bekas Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kota Semarang (Studi Kasus Pt. Karang Ayu Di Kecamatan Semarang Barat)
• Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagai Upaya Perundungan .Hukum Terhadap Perwakafan Tanah Milik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Di Kabupaten Pontianak
• Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Di Wilayah Kerja Kp Pbb Semarang
• Penerapan Asas “Tidak Dapat Dibagi-Bagi” Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Sehubungan Dengan Upaya Penyehatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Pada P.T. Bank Muamalat Indonesiakantor Cabang Semarang
• Penerapan Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Sehubungan Dengan Upaya Penyehatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Semarang
• Pengaruh Implementasi Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi Tanah Ulayat (Studi Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)
• Pengaruh Lembaga Sandera (Gijzeling) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
• Penguasaan Tanah Pecatu Oleh Kepala Desa Yang Melebihi Masa Jabatan Dan Penyelesaiannya Di Kecamatan Labuapi Kabupaten I,Ombok Barat
• Penjaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Sewa Pada Bank Bni Cabang Semarang
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada Pt Bank Lippo Tbk Cabang Kudus
• Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Di Kabupaten Kebumen
• Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Studi Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)
• Peranan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Praktek Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht) Di Kota Semarang The Role And Responsibility Of The Land Deed Official In The Implementation Of Mortgage Cercificate Registration In Semarang City
• Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Rangka Pembebasan Tanah Ulayat Kaum Di Kinali Pasaman Sumatera Barat
• Peranan Ppat Dalam Penetapan Npop Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Semarang
• Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Peranan Wall Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menui3Ut Komphasi Mecum Islam Role Of Marriage Guardian In Marriage And Psyhchological Influence Is Existence Of Marriage Guardian In Marriage According To Law Islamic Compilation
• Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler Di Pemierintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
• Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasmapada Peternak Ayam Potong/Broilerdi Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
• Perjanjian Perserikatan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada Asuransi Jivva Bersama Bumiputera 1912 Di Pekanbaru
• Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor
• Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek
• Perlindungan Hukum Dalam Peri-Am-Ian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Shull Putusan Pengaditan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021Pn.Jklpst)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warts Anak Angkat Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Warts Yang Dibuat Oleh Notaris
• Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Perlindungan Iiukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek
• Perubahan Kelamin Bagi Transseksual Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Menurut Hukum Islam Sex Changing For Transsexual Related To Marriage According To Islamic Law
• Praktek Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dihadapan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Prinsip Kehati-Hatian ( Prudental Banking) Pt. Bank Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pemberian Kredit Kepada Koperasi Serba Usaha Pemerintah Kota Semarang
• Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pt.Asuransi Jiwasraya (Persero) Di Regional Office Semarang
• Sengketa Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kasus Merger Dan Konsolidasi Di Kantor Pelavanan Pbb Jakarta Selatan I
• Sengketa Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kasus Merger Dan Konsolidasi Di Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan I
• Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan Dan Upaya Penyelesaiannya Studi Analisis Kasus Pt. Putera Sejahtera Pioneerindo (Pt. Psp, Tbk) Di Medan
• Status Penguasaan Dart Masyarakat Dalam Areal Pemakaman Bergota Di Wilayah Pemerintah Kota Semarang
• Suatu 'Kahan Tentang Hukum Waris Adat Masyaraicat B.Angko Jambi
• Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi
• Surat Jual Beli Di Bawah Tangan Sebagai Bukti Pendaftaran Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Charter Pesawat Pada Pt. Kura-Kura Aviation Di Semarang
• Tanggung Jawab Pemborong Dalam Pelaksanaan Pemborongan Bangunan Dengan Dana Apbd (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Padang)
• Tanggung Jawab Peminjam / Karyawan Dalam Perjanjian Pinjam Paicai Fasilitas Perusahaan Pada Karyawan Pt. Multindo Auto Finance Semarang
• Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengah Di Pt. Askrindo Cabang Semarang
• Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Usaha Kecil Menengahdi Pt. Askrindo Cabang Semarang
• Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Permata Abadi Terhadap Konsumen Setelah Perjanjian Jual Beli Di Kabupatentegal
• Tanggung Jawab Pt. Nasmoco Kaligawe Semarang Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Indent
• Tinjauan Terhadap Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Notaris, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris The Evaluate To Bankrupt As One Of Reason To Notary Cessation Pursuant Of Law Number 30 Year 2004 About Notary Position
• Tinjauan Yur1Dis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Icawin Di Kota Bandung
• Tinjauan Yuridis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kota Bagi Pembangunan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Bukit Semarang Baru (Bsb) Di Kota Semarang
• Tinjauan Yuridis Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penyediaan Jaminan Kredit Untuk Pemberdayaan Pengusaha Micro Dan Kecil Di Kabupaten Demak
• Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraaan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (Acc) Cabang Semarang)
• Tinjauan Yuridis Putusan No. 10/G/Tun/2002/Ptun.Smg (Studi Kasus Sertifikat Ganda/ “Overlapping” Di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)
• Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di Kota Bandung
• Wasiat Wajibah Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim

Tahun 2004

• Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang
• Akibat Hukum Bagi Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali ( Studi Kasus Di Banjar Adat Tuka Dan Untal — Untal Desa Dalung Kabupaten Bathing Propinsi Bali )
• Akibat Hukum Bagi Wanita Mulih Daha Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Di Desa Adat Gesing Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)
• Akibat Hukum Operasi Ubah Kelamin Dari Laki-Laki Menjadi Perempuan Terhadap Hukum Kekeluargaan Dan Waris Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali ( Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng — Bali )
• Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi Tentang Fungsi Dan Manfaat Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Bank Mandiri Cabang Denpasar)
• Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Price Earning Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta
• Analisis Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Pp 10 Tahun 1961 Dan Pp 24 Tahun 1997
• Aspek-Aspek Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Semarang
• Benda Persediaan Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Kota Semarang
• Bentuk-Bentuk Penyelesaian Konfllk Reclaiming Dan Pendudukan Tanah Dilihat Dari Hukum Tanah Nasional Studi Kasus Reclaiming Dan Pendudukan Tanah Antara Pt. Agri Andalas, Pt. Perkebunan Nusantara Vii Dan Masyarakat Di Desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu
• Budaya Kawin Lari Dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun Di Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung
• Catanah Hak Milik Adat Setelah Uupa Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus — Jawa Tengah
• Dampak Dihapuskannya 13Th Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian Terhadap Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah
• Efektifitas Penjualan Barang Jaminan Hutang Melalui Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp2Ln) Di Surakarta (Tinjauan Pengurusan Piutang Negara Pada Bri Cabang Slamet Riyadi Surakarta)
• Efektivitas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Menjamen Pelunasan Kredit Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Praktek Di Bank Bni (Persero) Tbk Cabang Semarang
• Eksekusi Barang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara , Khususnya Tanah Hak Guna Usaha Yang Dibebani Hak Tanggungan Ditinjau Dari Izin Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Jepara
• Eksistensi Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kabupaten Karawang
• Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah Gi Perum Perumnas Semarang
• Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Adat Kaili (Studi Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu)
• Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pt. Pupuk Kalimantan Timur (Studi Kasus Di Guntung €” Bontang)
• Hak Mewaris Anak Perempuan Dan Perikembangannya Dalam Hukum Waris Adat Sabu Di Kabupaten Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
• Hak Mewaris Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Pacitan — Jawatimur
• Hapusnya Hak Guna Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan Di Kabupaten Magelang
• Iktikad Baik Debitor Dalam Mematuhi Perjanjian Kredit Komersial Di Bank Rakyat Indonesia Studi Kasus Di Kanwil Bri Semarang
• Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Propinsi Jawa Tengah
• Jual Bell Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftaran Haknya Di Kota Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah
• Kaj Ian Terhadap Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kota Semarang
• Kajian Hukum Pemisahan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dar1 Jabatan Notaris
• Kajian Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Dikota Denpasar
• Kajian Hukum Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan (Hukum) Bagi Kreditur (Bank) Di Kota Pekalongan
• Kajian Terhadap Penjualan Tanah Pusaka Tinggi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Perkembangan Kaum Di Kelurahan Gunung Panggilun Kacamatan Padang Utara
• Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat Menurut Adat Kalimantan Timur
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Adat Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
• Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Uu No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Studi Path Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang)
• Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Semarang
• Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan
• Kedudukan Petani Penggarap Dalam Perspektif Hak Menguasai Oleh Negara (Studi Kasus Penguasaan Tanah Di Kawasan Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci- Jambi)
• Kekuatan Pembuktian Akta Notaris/Ppat Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar
• Kenalkan Harga Sebagai Perubahan Keadaan Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pemerintah Di Kabupaten Kendal
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Dual Beli Hak Atas Tanah Di Hadapan Ppat Di Kabupaten Kebumen
• Kesadaran Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan Untuk Melakukan Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
• Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Antara Bank Pemerintah Dengan Nasabah Debitur Dalam Hubungannya Dengan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Klausula-Klausula Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak
• Masalah Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Mengajukan Izin Poligami Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes),
• Mediasi Sebagai Sarana Untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah Pericebunan Pt. Est1J Subur Di Icabupaten Batang
• Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut Menurut Hukum • Adat Setelah Keluarnya Uu Nomor 16 Tahun 1964 ( Suatu Stud! Terhadap Kesejahteraan Nelayan Penggarap Di Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang )
• Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Benda Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga
• Pelaksanaan Kepres R.I. Nomor: 34 Tahun 2003 Dalam Menyelesaikan Redistribusi Tanah Bekas Obyek Landreform Di Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Tinjau Dari Kepentingan Pemilik Tanah Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung
• Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Jawa Tengah Di Lampung (Studi Di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan
• Pelaksanaan Pemberian Ijin Pengeringan Hak Milik Atas Tanah Untuk Pendirian Perusahaan Pada Tanah Pertanian Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia Jawa Tengah
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kabupaten Sukoharjo
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Secaiza Sporadik Di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Yayasan Pemelmaraan Anak Dan Bayi Sukantti Notodisuryo Surakarta
• Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Manna Di Kabupaten Bengkulu Selatan Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya
• Pelaksanaan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nonnor 24 Tahun 1907 (Tinjauan Yuridis Kasus Di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)
• Pelaksanaan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji Antara Konsumen Dan Dealer Gas Pt. Eka Cipta Sari Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perum Perhutani Dengan Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Blora
• Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dalam Rangka Pengembangan Kerjasama Bisnis (Suatu Studi Di Pt, Rudy Hadisuwarno)
• Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha )
• Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Pp No. 28 Tahun 1977
• Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Di Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman
• Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Akibat Hukum Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sukoharjo
• Pelaksanaan Surety Bond Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Oleh Pt. Asuransi Jasaraharja Putera Di Kota Semarang
• Pemanfaatan Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Di Kota Denpasar
• Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Dalam Sistem Kembali Ke Pemerintahan Nagari (Studi Kecamatan Matur Kabupaten Again Provinsi Sumatera Barat)
• Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya ( Studi Kasus Perkara No.323/Pdt.G/1993/Pa.Pwr. )
• Pemberian Kredit Dengan Jaminan Flak Tanggungan Yang Obyeknya Tanah Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Bank Nisp Semarang
• Pemutusan Hubungan Hukum Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali
• Penambahan Modal Untuk Mempertahankan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Dengan Cara Perjanjian Leasing
• Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan Perpanjangan Land As Pacu Bandara Ahmad Yani Di Kota Semarang
• Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya
• Penjualan Tanah Dan Bangunan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Di Jawa Tengah
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada Demak
• Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian Wasiat (Studi Kasus Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Semarang)
• Peranan Dan Pemberdayaan Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp2Ln) Dalam Penanganan Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang
• Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Kasus Sengketa Antara Kaum Nagari Kuncir Dengan Masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)
• Peranan Notaris/ Ppat Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Lain Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit Perumahan Di Kota Semarang
• Pergeseran Nilai-Nilai Adat Marari Pada 1Viasyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat)
• Perjanjian Baku Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen) Suatu Studi Di Pt. Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang
• Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operation) Antara Pt.Karyadeka Alam Lestari (Kal) Dan Pt.Alam Jati Semesta Kurnia Agung (Ajisaka) Dalam Perjanjian Pembangunan Perumahan Proyek Kota Baru Bukit Semarang Baru
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Secara Fidusia Pada Bank Perkreditan Raicyat Gunung Kinibalu Semarang
• Perjanjian Kredit Perumahan Permata Ngaliyan Melalui Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Bank Tabungan Negara (Persero)
• Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Tebang Dan Angkut Tebu Pada Pt. Indo Lampung Perkasa
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Antara Purba Danarta Group Dengan Karyawan Di Kota Semarang
• Perjanjian Penyiaran Iklan Antara Biro Iklan Desigan Stasiun Televisi Swasta Trans Di Jakarta
• Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kosong Dalam Penguasaan Pt Jasa Marga (Persero) Cabang Semarang Untuk Tempat Usaha Bagi Masyarakat Sekitar Jalan Tol
• Perjanjian Siaran Iklan Antara Cv. Kencana,Jaya Dengan Radio Swara Zenith Angkasa Salatiga
• Perkawinan Nyeburin Pada Keluarga Yang Telah Mempunyai Anak Laki-Laki Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Bayad, Desa Adat Bayad, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar)
• Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Jawa Tengah
• Perlindungan Bagi Para Pihak Pembiayaan Perusahaan Melalui Sistem Anjak Piutang (Transaksi Anjak Piutang)
• Perlindungan Hokum Untuk Kreditor Dan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Yang Menerima Pengalihan Hak Atas Benda Bergerak Yang Difidusiakan
• Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif Dan Sistem Konstitutif Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Merek ( Studi Kasus Merek Tancho Dan Giordano)
• Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Gadai Di Perum Pegadaian Kota Semarang
• Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Dan Penerbit Buku Dalam Perjanjian Penerbitan Buku
• Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Suatu Kaman Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali)
• Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Praktek Perjanjian Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon
• Pertanggungjawaban Perum Pegadaian Teriiadap Barang Yang Digadaikan Di Kota Semarang
• Pola Penguasaan Tanah Adat Menurut Hukum Adat Suku Sasak Setelah Berlakunya Uupa Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Garai
• Praktek Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Pontianak
• Praktek Pembuatan Akta Tanah Oleh Camat Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Selaku Ppat Sementara Di Kabupaten Fontianak Kalimantan Karat
• Proses Permohonan Hak Atas Tanah Bekas Tanah Partikelir Di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
• Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
• Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2866 K/ Pdt/ 1987 Tentang Tidak Dipenuhinya Kewajiban Merawat Orang Tua Angkat Bukan Alasan Bagi Orang Tua Angkat Untuk Meiviinta Kembali Barta Yang Sudan Deberikan Kepada Anak Angkat
• Tanah Hak Milik Adat Setelah Uupa Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus , Jawa Tengah
• Tanggung Jawab Dokter Terha Dap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Consent
• Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Surakarta
• Tinjauan Yuridis Sertipikat Ganda Di Kabupaten Banjarnegara
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta. Bersama Akibat Dari Perceraian ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Bank
• Titel Eksekutoril Pada Sertifikat Hak Tanggungan Atas Tanah
• Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok Serta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya (Studi Di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lornbok Timur)
• Usaha Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Para Multifinance Cabang Tegal

Tahun 2003

• Analisis Penanaman Modal Asing Studi Komparasi Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Tahun 1986 -2002
• Analisis Yuridis Tentang Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia Tbk
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Perjanjian Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Kota Semarang
• Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dalam Proses Menuju Pt. Publik (Kajian Hukum Terhadap Pt. Publik Di Pasar Modal)
• Aspek-Aspek Yuridis Fiscal Yayasan Dan Problematikanya (Suatu Studi Tentang Kepatuban Yayasan Dalam Membayar Pajak Di Semarang Barat)
• Efektifitas Pelaksanaan Prona Swadaya Terhadap Percepatan Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Semarang
• Efektivitas Larangan Pemmican Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus Di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kabupaten Tegal
• Efektivitas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
• Eksistensi Hak Ulayat (Tanah Tongkonan) Masyarakat Tana Toraja Di Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja
• Fungsi Dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Pusaka Tinggi Pada Kaum Caniago Supanjang Aro Dinagari Solok Propinsi Sumatera Barat ( The Role Of Uncle As The Head Heir For Contiunity Of Heigh Fiehttage In Caniago Clan In Supanjang Aro Solok, West Sumatera)
• Fungsi Dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kantor Ppat Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur (The Rule Of Land Act Making Officer According To Governmental Acts. Number 24Of The Year Of 1997 About Registering Land In The City Of Samarinda )
• Ganti Rugi Akibat Pemutusan Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Karena Wanprestasi Di Pemerintahan Kota Palembang
• Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah Suku Dayak Kendayan Di Wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak
• Implementasi Pembiayaan Al-Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Dengan Pendekatan Hukum Perdata Indonesia
• Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan Di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
• Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kotak Pos Studi Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Iv Semarang
• Kajian Yuridis Pendaftaran Benda Fidusia Berdasarkan Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Juridical Stuy Of Fiducia Property Bases On Uu No.42 Tahun 1999 About Fidusia Warranty)
• Kajian Yuridis Terhadap Praktek Pelaksanaan Jaminan Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha) Di Kota Semarang
• Kawin Lari Dalam Budaya Siri Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Tiniur Propinsi Jambi (Elopement In Sirri Culture In Bugis Trible Society In Nipah Panjang District, East Tanjung Jabung Regency Jambi Province )
• Kedudukan Anak Luar Kawin Akibat Delik Adat Lokita San Ggraha Dalam Hukum Adat Was Bali Di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali
• Kedudukan Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Batak (Studi Kasus Pada Suku Batak Toba Dan Batak Mandailing Di Dki Jakarta)
• Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo Di Kota Palembang
• Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Secara Sah Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Daerah Tingkat I Bali)
• Kedudukan Isteri Kedua Dalam Hukum Warts Adat Di Pengadilan Negeri Sukoharjo
• Kedudukan Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Adat Di Kabupaten Kendal
• Kedudukan Ppat Camat Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Semarang
• Keefektifan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Pengamanan Pihak Kreditur Pada Pt. Bank Bni'46 Tbk Cabang Undip Semarang
• Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Praktek Pengadilan
• Kenaikan Suku Bunga Pinjaman Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Melalui Pt. Bank Mandiri (Persero) Cabang Semarang Setelah Krisis Moneter
• Kerja Sama Operasi Pembangunan Satuan Sambungan Telepon Antara Perusahaan Perseroan P.T. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Dengan P.T. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
• Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta Ppat Di Kabupaten Klaten
• Kewajiban Pemasangan Tanda Batas Dalam Pengukuran Tanah Sebagai Salah Satu Sarana• Pemberian Kepastian Hukum
• Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha Dalam Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah Di Jawa I'Engah
• Konflik Penguasaan Tanah Asset Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia ( Pt.Kai ) (Studi Kasus Penggarap Tanah Di Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Semarang)
• Konflik Penguasaan Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht (Studi Kasus Tanah Negara Bekas Hak Erfpacht No.67 Pt.Ambarawa Maju Di Desa Simbangdesa Kecamatan Timis Dan Desa Kebumen Kecamatan Subah Kabupaten Batang)
• Kontrak Lisensi Paten Kaitannya Dengan Pertumbuhan Industri Farmasi Di Indonesia (Suatu Studi Di Pt. Phapros Tbk. Semarang)
• Konversi Hak Miilik Atas Tanah Adat (Hak Mtlik Yang Terkekang) Di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat
• Model Pengelolaan Air Bawah Tanah Pada Daerah Resapan Di Cekungan Semarang Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah
• Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang (Studi Kasus Di Banjarmasin)
• Pelaksanaan Hak Ulayat Atas Tanah Di Minangkabau Dewasa Ini (Kajian Nagari Padang Gantiang Dan Nagari Tanjuang Sungayang Di Kabupaten Tanah Datar, Propiusi Sumatera Barat)
• Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Semarang (Implementation Of Fiducia Security Of Consumer Finance Company In Semarang Municipality)
• Pelaksanaan Janji Sewa Dalam Akta Hak Tanggungan Di Palembang
• Pelaksanaan Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tana Ii Di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Di Desa Watuagung Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri
• Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Pahokng Kecamatan Mampawah Rule Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat (The Realization Of Inheritance Distribution On Dayak Kanayatn Tribe In Pahokng Village Subdistrict Mempawah Helii Regency Of Landak West Borneo Province )
• Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau (Studi Kasus Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang)
• Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman)
• Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Tanah Pura Di Kota Mataram
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Berdasarican Pasal 19 Uupa Jo Pasal 42 Pp No 24 Tahun 1997 Di Icecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat
• Pelaksanaan Pendaftaran Pewarisan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Banyumas
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sebelum Dan Setelah Pp Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Massal Di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Kaveling Siap Bangun Untuk Warga Tni-Au Oleh Pt. Dewi Arta Jaya Di Kecamatan Sawangan Depok
• Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah
• Pelaksanaan Peraturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Di Indonesia
• Pelaksanaan Perianjian Sewa Beli Kendaraan Sepeda Motor Di Kota Bandar Lampung
• Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Di Lingkungan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Perluasan Gedung Asrama Diklat Tenaga Teems 2 Lantai Antara Departemen Agama Dengan Cv. Espro Consultant Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Antara Biro Iklan Dengan Radio Siaran Swasta Di Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang
• Pelaksanaan Perjanjian Untuk Melakukan Rapat Dan Jasa Paket Pernikahan Di Hotel (Stud' Di Hotel Grand Candi Hotel Semarang)
• Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Jawa Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Kabupaten Karanganyar
• Pemanfaatan Tanah Kalakeran Famili/Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Taraitak Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
• Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Atas Desain Industri [Khususnya Pada Pengrajin Mebel Ukir Di Kabupaten Jepara]
• Pemberian Hibah Dan Hibah Wasiat Kepada Anak Perempuan Sebagai Penerobosan Dalam Mendapatkan Harta Dari Pewaris Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
• Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas Minimum Melalui Jual Belt Di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah
• Penerapan Pasal-Pasal Kuh Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Di Dalam Akta Notaris
• Penga Run Pola Pikir Masyarakat Nukum Adat Terhadap Perkembangan Pendafta Ran Tanan Di Karupaten Sema Rang
• Pengaruh Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Pepadun Yang Beragama Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)
• Pengaruh Peranan Wanita Dalam Keluarga Terhadap Penerimaan Harta Warisan Dalam Kedudukannya Sebagai Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)
• Pengaturan Harta Guna Kaya Dalam Perkawinan Mesalin Tiker Pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Di Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Bali)
• Pengertian Utang Dalam Kasus Kepailitan ( Suatu Analisa Yuridis : Berraitan Dengan Utang Dalam Putu San Pailit Manulife Indonesia)
• Penyatuan 4 (Empat) Bank Bumn Menjadi Pt. Bank Mandiri (Persero) Dalam Rangka Restrukturisasi Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya
• Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Tanah Melalui Upaya Mediasi (Tinjauan Kasus Antara Pt. Pemuka Sakti Manis Indah Dengan Masyarakat Kiling-Kiling Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung)
• Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Karanganyar
• Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanj Ian Kredit Perbankan Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Kota Semarang (Role Of Notary In Making Of Deed Agreement Of Credit Banking At Pt. Bank Rakyat Indonesia Of Semarang)
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pemilikan Tanah-Tanah Absentee Baru (Studi Kasus Di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah)
• Peran Serta Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengembangan Pengusaha Kecil Di Kabupaten Kudus
• Peranan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Dalam Pelaksanaan Pasal 24 Uu Nomor: 20 Tahun 2000 Jo Uu Nomor: 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
• Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Suku Dayak Lawangan Paku Karau Di Kecamatan Dustin Tengah Karupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
• Peranan Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Daerah Melalui Alokasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
• Perjanjian Kerja Laut Antara Pengusaha Kapal, Nahkoda Dan Anak Buah Kapal Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bpr-Bkk Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tama 1999
• Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pemerintahan Kota Jambi
• Perjanjian Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) Antara Pt. Telkom Dengan Piiiak Pengelola Wartel Di Kabupaten Kendal
• Perjanjian Sewa Menyewa Bus Wisata Pada Perusahaan Oto Bus Di Purwokerto
• Perjanjian Sewa Sarana Kerja Dan H Di Pericampungan Industri Kecil (Pik) Pulo Gadung Jakarta Timur
• Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam
• Perkawinan Kedua (Poligami) Bagisuami Yang Kawin Nyeburin Pada Istri Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali (Suatu Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)
• Perlindungan Hak Paten Dalam_Rangka Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Suatu Perjanjian
• Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Perjanjian Kerja Dengan L/C ( Letter Of Credit ) Sebagai Alat Pembayaran Suatu Stud' Dl Ud. Asia Jati Furniture Jepara
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang Obyeknya Tanah Dengan Status Hak Guna Bangunan
• Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt Orif Cabang Semarang
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah ( Stun Tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Pekalongan )
• Perlindungan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Hukum Merek (Studi Pada Home Industri Jenang Cv. Mubarokfood Cipta Delicia Di Kabupaten Kudus)
• Persepsi Budaya Siri' Masyarakat Bugis Makassar Di Makassar Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawlnan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Parianian•
• Pola Penyelesaian Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa Di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
• Praktek Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan At As Tanah Di Kota Semarang
• Proses Pengesahan Status Hukum Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Sismibakum
• Saksi Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Ketentuan Hukum Islam (Witness In Making An Authentic Certificate According To The Islamic Law)
• Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut Setelah Keluarnya No. 16 Tahun 1964 Di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
• Status Dan Fungsi Tanah Bengkok Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali
• Studi Perwakafan Tanah Milik Di Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
• Tanggung Jawab Developer Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Pe1V1Iliican Rumah (Suatu Studi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Perumahan Bukit Indah Regency Semarang)
• Tanggung Jawab Dokter Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang (The Responsibility Of The Doctor For The Therapeutic Agreement In The Public Hospital Tugurejo )
• Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Save Deposit Box (Sdb) (Suatu Studi Di Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang)
• Tanggung Jawab Pendiri Dan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
• Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Dan Peraturan Pelaksanaannya Di Kabupaten Kendal
• Tinjauan Yuridis Fiskal Terhadap Praktek Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Warisan Tanah Dan / Atau Bangunan
• Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan (Evaluation Of Yuridis Concerning Responsibility Of Pawnshop Office To Pawning Object )
• Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Kegiatan Penilaian Tanah Dan Bangunan
• Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Scotch Whisky (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2654 K/Pdt/1994) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001
• Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Telur Asin Sebagai Potensi Daerah Kabupaten Brebes
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Antara Universitas Diponegoro Semarang Dengan Pt. Yundradi Karya Selaras

Tahun 2002

• Akibat Hukum Divestasi Oleh Perusahaan Modal Ventura
• Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan (Suatu Studi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
• Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Estimasi Jumlah Yang Diminta Terhadap Fitur Klip Sebagai Dasar Strategi Pemasaran Pt.Telkom,Tbk Studi Kasus Pada Daerah Pelayanan Awg Semarang )
• Anausis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Ternadap Pemilik Taman Yang Terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan Di Kabupaten Kendal
• Aspek Kepercayaan Dalam Sistem Nggadhuh San Di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali
• Batas Umur Dewasa Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Di Hadapan Notaris
• Beberapa Aspek Hukum Pemilikan Satuan Rumah Susun Pekunden Dan Pengaturan Kehidupan Pengituninya
• Beberapa Permasalahan Hukum Tentang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Di Kudus
• Campur Tangan Peradilan Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Bank
• Dampak Penjualan Harta Pusaka Tingly Untuk Pembangunan Properti Terhadap Eksistensi Kaum
• Efektifitas Pelaksanaan Sistem Self Assessment Di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara
• Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Pada Debitur Yang Wanprestasi Pada. Pt. Bank Perkreditan Rakyat Mitrapersada Mranggen - Demak
• Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pemerintah (Studi Kasus Proyek Irigasi Kedung Ombo Jawa Tengah)
• Hak Kreditur Untukmenrial Atas Kekuasaan Sendifti Obyek Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaannya Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
• Hak Milik Tanah Pura Dan Permasalahannya Setelah Berlakunya Uupa (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)
• Kajian Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak Berdasarikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Kepailitan Debitur
• Kajian Yuridis Pelaksanaan Pemberian Tanah Negara Menjadi Hak Milik Perseorangan Pada Pemerintah Kota Kendari
• Kaman Huku1Vi Dari Penjaminan Rumah Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Kebijakan Penerapan Hukum Pertanahan Nasional Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung
• Kebijakan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Peiaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Semarang
• Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan (Kaman Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam Dan Efektifitas Wasiat Wajibah)
• Kedudukan Anak Angkat Dilihat Dari Hukum Waris Adat Bali Serta Perkembangan Dewasa Ini (Studi Di Kelurahan Banjar Tengah Kabupaten Jembrana Bali)
• Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Kabupaten Bangli Propinsi Bali)
• Kedudukan Anak Angkat Terradap Meta Peninggalan Orang Tuanya Menurut Hukum Waris Adat Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Adat Di Desa Agung Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
• Kedudukan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Hukum Waris Adat Bali (Study Kasus Di Desa Peguyangan Kangin Kota Denpasar Bali)
• Kedudukan Janda Terhadap Harta Gawan Suami Di Kabupaten Cilacap
• Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Bisnis Menurut Hukum Perdata Di Indonesia
• Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perikawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali ( Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 )
• Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia
• Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang (Studi Di Kota Semarang )
• Kewajiban Pemasangan Tanda Batas Bagi Para Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Beserta Hambatannya Di Pontianak Barat
• Konflik Yang Menyangkut Tanah Adat Setelah Jaman Reformasi (Studi Kasus Di Desa Culik Kec. Abang Kab. Karangasem, Bali)
• Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Optimilasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
• Peajanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Snafu Studi Bi Pt. Bank Mayapada Tbk Kota Semarang)
• Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek Perbankan Di Pemerintah Kota Semarang
• Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Di Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang
• Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pfmerintah Nomor 24 Tahun 1997 Beserta Hambatannya Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
• Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepent1Ngan Umum Berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 (Studi Kama Pembangunan Terminal Di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Daerah Latimewa Yogyakarta)
• Pelaksanaan Perjanjian [Credit Yang Dilakukan Oleh Perum Pegadaian Dengan Nasabah Di Kota Yogyakarta Usulan Penelitian Untuk Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Undip
• Pelaksanaan Perjanjian Pentitipan Anak Sebagai Wujud Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian
• Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) Di Desa Pakopen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
• Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat Nagari Sungai Puar Dengan Koperasi Agam Timur)
• Pembebasan Hak Atas Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Pembebasan Tanah Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lombok Tengah)
• Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Di Otorita Batam (Suatu Kajian Terhadap Pesiberian Hak Atas Tanah Bagi Wna Perorangan Di Kota Batam — Riau)
• Pemeriksaan Substantif Permohonan Hak Paten Dan Kendala-Kendalanya
• Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Ajudikasi Swadaya Terhadap Tanah Negafta Bekas'Hak Pakai ( Studi Kasus Dl Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang )
• Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Antara Pln (Pengusaha Ketenagalistrikan) Dengan Pelanggan
• Pengalihan Piutang Bank Beku Operasional Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Implementasinya
• Pengamanan Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Benda Persediaan Pada Bank Diwilayah Pemerintah Kota Semarang
• Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Curup Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaannya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Cut-Up Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu)
• Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Fungsi Tanah Adat Di. Bali (Studi Di Kecamatan Kuta)
• Pengaruh Perubahan Sosial Pada Sistem Kekerabatan Masyarakat Keturunan Cina Di Tangerang, Banten ( Studi Kasus Di Desa Dadap, Keeamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten )
• Pengaturan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang'` Mewah Dalam Rangka Perdagangan Bebas Era Asean Free Trade Area (Afta) 2003
• Pengaturan Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam (Stud! Terhadap Tanah Wakaf Banda. Masjid Agung Semarang)
• Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Syariat Islam
• Penjaminan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Dengan Hak Tanggungan Di Kota Semarang
• Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pemborongan Gedung Akibat Adanya Perubahan Keadaan Setelah Dibuatnya Perjanjian ( Studi Kasus, Proyek Pemerintah Propinsi Jambi )
• Penyimpangan Sistem Pewarisan Yang Terjadi Pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan
• Perjanjian Alih Debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah
• Perjanjian Kemitraan Budi Daya Ayam Pedaging Oleh Pt. Gema Usaha Ternak
• Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Antara Pemerintaii Kota Semarang Dengan Pt Bumi Lest.Ari Eiwau Studi Kasas Di Terminal Terboyo )
• Perkawinan Campuran Antar Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkavvinan
• Perkawinan Semarga Pada Slstemkekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanban Gadai Di Perum Pegadaian Semarang
• Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Di Perum Pegadaian Kota Semarang (Suatu Studi Tentang Barang Jaminan Yang Digadaikan)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istimewa (Preference) Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dengan Adanya Piutang Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Perlindungan Hukum Yang Seimbang Di Antara Para Pihak Menurut Undang-Undang R.I. No. 42 Th. 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Perlindungan Terhadap Kreditor Apabila Debitor Cidera Jan3I Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Di Kabupaten Grobogan
• Pewarisan Adat Suku Dayak Simpang Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
• Pewarisan Pada Masyarakat Adat Morge Siwe Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan
• Praktek Perjanjian Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Terjadi Wanprestasi
• Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat
• Surat Kuasa Mengalihikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Ppat Dalam Rangika Menjamin Kepastian Hukum Di Kota Semarang
• Tanggung Jawab Developer Dalam Perjanjian Tukar Menukar ( Ruilslag ) Di Kodam Iv/Diponegoro
• Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Sebelum Dan Setelah Dilakukan Pendaftaran Dan Pengumuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
• Tinjauan Yuridis Jual Belt Tanah Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Takalar
• Tinjauan Yuridis Status Yayasan Sebagai Badan Hukum Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Studi Di Kota Semarang)

Sumber:
https://undip.ac.id