Tahun 2020
- Dekonstruksi Konsep Sanksi Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia
- Deradikalisasi Sebagai Sanksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Eksistensi Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Dalam Pengelolaan Rumah Susun Di Indonesia
- Kewenangan Penghentian, Penundaan Penuntutan Dan Pengesampingan Perkara
- Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
- Pedofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Perlindungan Anak
- Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Pertanian Untuk Perseorangan Dalam Hukum Tanah Nasional Perspektif Hukum Islam
- Pemberhentian Presiden Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemeriksaan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan Judicial
- Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Perjanjian Kemitraan Di Bidang Ekowisata (Ecotourism) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Kebijakan Divestasi Saham Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi
- Prinsip Kemandirian Dan Tanggung Jawab Notaris Pada Persekutuan Perdata Notaris
- Prinsip Solvabilitas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kepailitan
Tahun 2019
- Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Bersifat Ringan Di Luar Persidangan
- Equitable Principle Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Republik Democratic Timor Leste
- Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Bagi Pelaku Penipuan Di Pasar Modal
- Hak Mendapatkan Kemudahan Dan Perlakuan Khusus Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keadilan Restoratif Dalam Pembinaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme
- Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Prespektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kontrak Kerjasama Operasi (Kso) Dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
- Konvergensi Hukum Dan Ekonomi Dalam Pengaturan Kartel
- Pelimpahan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam Hal Presiden Berhalangan Sementara
- Pemidanaan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
- Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Hubungan Industrial
- Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
- Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Penanganan Tindak Pidana Korupsi
- Perlindungan Hak Masyarakat Terhadap Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek
- Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Pertanggungjawaban Pidana Media Massa Siber Di Era Kebebasan Informasi
- Prinsip Demokrasi Konstitusional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
- Prinsip Hukum Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Pada Perkara Pertanahan
- Prinsip Hukum Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
- Prinsip Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Dan Berkelanjutan
- Prinsip Hukum Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur Oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin
- Prinsip Keselamatan (Safety Principle) Dalam Kontrak Konstruksi Di Indonesia
- Prinsip Keterbukaan Dalam Pengelolaan Hulu Migas Di Indonesia
- Prinsip Pembagian Beban Risiko Overmacht Dalam Kontrak
- Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Nasional Dalam Kerangka Perjanjiaan Perdagangan Bebas Bilateral
- Rekonstruksi Konsep Kepentingan Umum Dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana
- Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan
Tahun 2018
- Asas Taawun Dalam Perjanjian Utang Piutang Dipegadaian Syariah
- Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia
- Hak Imunitas Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Benih Tanaman Transgenik
- Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif
- Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia
- Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi
- Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan
- Perampasan Harta Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter – Karakter Fiktif
- Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Pada Perbankan Syariah
- Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Fleksibilitas Hubungan Kerja
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Sakit Permanen
- Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit
- Pidana Denda Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Prinsip Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah Perbankan Syariah
- Prinsip Hukum Dalam Pendirian, Pengelolaan, Dan Tanggung Gugat Perkumpulan
- Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (Electronic Consumer Contract) Secara Transnasional
- Prinsip Proporsionalitas Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
- Prinsip Tata Kelola Yayasan Yang Baik
- Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2015
Sumber:
https://unair.ac.id