Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Dasar Ilmu Hukum UNAIR

Referensi Judul Skripsi S1 Dasar Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Tahun 2019

• Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun
• Analisis Yuridis Keabsahan Phk Berkaitan Dengan Kesalahan Berat Yang Dilakukan Buruh Yang Di Atur Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No: 115 K/Pdt.Sus-Phi/2014)
• Batasan Pengaturan Forum Eksternum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
• Confiscation; Conservatoir Beslag; Asset Recovery; Guaranteed Confiscation; Substitute Money
• Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika
• Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional
• Implementasi Pidana Pasal 279 Dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Kawin Siri
• Indikasi Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha Pembayaran Parkir Secara Elektronik (Studi Kasus Pembayaran Parkir Secara Elektronik Oleh Ovo)
• Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Keabsahan Barang Bukti Terkait Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Upaya Paksa Penggeledahan Dan Penyitaan
• Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.G/2018/Pn.Gsk)
• Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat
• Keberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
• Kedudukan Dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensiil(Studi Perbandingan)
• Kedudukan Wasiat Dalam Pembuatan Skw
• Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/Es-10/L.22 Terhadap Status Yerussalem
• Kerjasama Dokter Dengan Pedagang Besar Farmasi Terkait Pemberian Obat Pasien
• Kewajiban Pemenuhan Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Perusahaan Bumn
• Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi
• Larangan Pengoperasian Angkutan Sewa Khusus Di Bandar Udara Juanda Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Legalitas Informasi Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Surat Edaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. Tan.03.01/265/D.Ii.M.Ekon/05/2019)
• Legalitas Sepeda Motor Dalam Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum Ditinjau Dari Hukum Pengangkutan
• Pembatasan Surat Kuasa Jual Dan Memasarkan Suka Rela Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Pemberatan Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/Pn Dps)
• Pemenuhan Hak-Hak Terpidana Selama Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati
• Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Tahun 2019)
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri
• Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas Oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid
• Penerapan Klausul Transfer Of Undertaking Protection Of Employment (Tupe) Bagi Pekerja Outsourcing Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Yang Pailit
• Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh Pemerintah Daerah
• Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online
• Pengelolaan Panas Bumi Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan
• Pengembangan Potensi Anak Secara Berlebihan Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Pengendalian Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Tajam Di Wilayah Kehutanan
• Penghindaran Pajak Pada Potensi Pajak Perjanjian Nominee Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
• Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Sebagai Constitutional Organ Dengan Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa
• Penitipan Kolektif Saham Pada Skema Equity Crowdfunding Di Kustodian
• Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi
• Perjanjian Kerjasama Antara Pt Bumi Lamongan Sejati Dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan Untuk Pengelolaan Wisata Bahari Lamongan
• Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Pengadilan
• Perlindungan Hak Cipta Atas Suara Komentator Dalam Turnamen Dota 2
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin Edc (Electronic Data Captured)
• Perlindungan Hukum Calon Siswa Baru Singapore National Academy Dalam Sistem Pendaftaran Siswa Baru (Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen)
• Perlindungan Hukum Kepada Non-Refugees Stateless Person Dalam Perspektif Hukum Internasional
• Perlindungan Hukum Pekerja Untuk Mengambil Jaminan Hari Tua Yang Kepesertaannya Sebelum 10 ( Sepuluh ) Tahun Karena Terkena Pemutusan Hubungan Kerja
• Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dalam Menuntut Pembayaran Dividen Terutang
• Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Dana Cita Terhadap Risiko Gagal Bayar
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Perusahaan Mengalami Kerugian Secara Terus-Menerus (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt.Sus/2010)
• Perlindungan Satwa Terancam Di Daerah Konflik Bersenjata
• Pernyataan Politik Sebagai Unwritten Treaty Dalam Hukum Internasional
• Pertanggungjawaban Pada Perawat Yang Melakukan Sirkumsisi
• Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Penyebaran Berita Bermuatan Sara Melalui Media Sosial
• Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Promosi Melalui Media Online
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi
• Prinsip Fair Trial Terkait Prosedur Penangkapan Dalam Kerangka Penanganan Tindak Pidana Terorisme
• Sakit Berkepanjangan Sebagai Hak Untuk Mengajukan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan Dan Keadilan
• Tanggung Gugat Jasa Marga Dalam Pengelolaan Jalan Tol Di Indonesia
• Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo
• Tenaga Kesehatan Yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal
• Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Foto Dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet
• Tindakan Pengusaha Yang Tidak Mempensiunkan Pekerja Setelah Melewati Usia Pensiun
• Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2018

• Aspek-Aspek Hukum Dalam Penerbangan Codeshare Internasional Dan Domestik Di Indonesia
• Astana Process Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Di Suriah
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Peralihan Bekas Tanah Milik Adat
• Hak Dan Kewajiban Penghuni Atas Rumah Negara Di Lingkungan Kampus B Universitas Airlangga
• Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sebagai Instrumen Perdagangan Mengurangi Deforestasi Di Indonesia
• Keabsahan Klausula Larangan Penjaminan Dalam Proyek Bangun Guna Serah Oleh Bumd
• Kedudukan Anak Astra Terhadap Harta Waris Orangtuanya Pada Masyarakat Adat Bali
• Kedudukan Hukum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Dalam Memberikan Pelayanan Navigasi
• Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia
• Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television Dalam Perkara No.777/Pid.B/216/Pn.Jkt.Pst
• Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi
• Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan Tni
• Pajak Penghasilan Royalti Terhadap Penulis Buku “Tere Liye”
• Pelanggaran Ketentuan Masa Percobaan Pada Perekrutan Pekerja Tetap (Studi Kasus)
• Pemanfaatan Anak Sebagai Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Pemungutan Pajak Rokok Elektrik ( Vapor )
• Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional
• Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Atas Tanah Yang Bertanda Bukti Kutipan Register Leter C Yang Berasal Dari Jual Beli
• Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Petuk Pajak Bumi Dengan Peruntukan Sebagai Gedung Peribadatan
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Militer Yang Sedemikian Ringan Sifatnya
• Penerapan Asas Non-Diskriminasi Dalam Perdangan Sawit Indonesia Dan Uni Eropa
• Penerapan Prinsip Equitable Pada Batas Maritim Zee Indonesia Dan Timor Leste
• Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Di Kawasan Hutan Lindung
• Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi
• Penguatan Sertifikasi Roundtable On Sustainable Palm Oil (Rspo) Dalam Upaya Menghadapi Pembatasan Impor Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa
• Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan
• Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Rembang Dengan Pt. Semen Indonesia (Study Kasus Berdasarkan Putusan Ma Nomor 99 Pk/Tun/2016)
• Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Ateisme Di Indonesia
• Perlindungan Konsumen Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Oleh Bpjs Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Barang Antara Yang Tercantum Di Rak Dengan Di Mesin Kasir Indomaret
• Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia
• Sehat Jasmani Dan Rohani” Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
• Status Hukum Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pada Saat Masih Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara
• Surat Utang Syariah Negara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah
• Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis
• Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pemerintah
• Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012

Tahun 2017

• Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Ridlatama Group Terhadap Churchill Mining Plc
• Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Aspek Pidana Bagi Pengemis Yang Menggunakan Anak Sebagai Media Mengemis
• Asuransi Tanggung Jawab Produk
• Cyber Terrorism Dengan Modus Operandi Distributed Denial Of Service (Ddos) Attack Dalam Perspektif Hukum
• Diskresi Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Sebagai Instrumen Investasi Pengelolaan Kas Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
• Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Ada Dalam Amar Putusan Hakim
• Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Terhadap Barang Bukti Sertifikat Yang Tidak Dilekatkan Dengan Sita
• Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak Antara Klub Dengan Pemain Sepakbola
• Fungsi Supervisi Dan Koordinasi Kpk Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian
• Hak Terdakwa Atau Penuntut Umum Mengajukan Alat Bukti Kembali Dalam Upaya Hukum Banding
• Hakikat Perundingan Yang Gagal Sebagai Alasan Mogok Kerja
• Impeachment Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum
• Implementasi Asas Nasional Aktif Pada Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet
• Kafalah Sebagai Jaminan Oleh Bank Syariah
• Karakteristik Hubungan Kontraktual Dalam Transaksi Ojek Online Go-Jek
• Karakteristik Kontrak Jual Beli Kapal
• Karakteristik Sanksi Pidana Dalam Hubungan Industrial
• Kebebasan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Minimum Khusus
• Kebiri, Tindakan Kebiri, Kebiri Kimiawi, Pemidanaan, Pidana Tambahan, Uu No. 17 Tahun 2016
• Kedudukan Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti
• Kedudukan Rumah Sakit Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Kejahatan Nama Domain Yang Berkaitan Dengan Merek Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik Virtual Dalam Tindak Pidana
• Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Tentang Persekongkolan Tender Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Kepailitan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
• Kepailitan Dana Pensiun Pasca Terbentuknya Ojk
• Kepailitan, Prinsip Debt Collection, Prinsip Debt Forgiveness, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)
• Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase Sebagaimana Diatur Dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013
• Ketentuan Pidana Terhadap Pengembang Perumahan Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup
• Kewajiban Hakim Anak Terkait Diversi Terhadap Tindak Pidana Dengan Sanksi Pidana Diatas 7 (Tujuh) Tahun
• Kewajiban Kompensasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Aset Badan Usaha Milik Negara
• Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Investigatif Terhadap Pengelolaan Penerimaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
• Kewenangan Hakim Melakukan Penafsiran Dalam Sengketa Kontrak
• Kewenangan Penggeledahan Oleh Polisi Lalu Lintas
• Konsep Malpraktek Dan Deliberate Dishonesty Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris
• Kontradiksi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak
• Letter Of Credit (L/C) Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Lalu Lintas Bisnis Internasional
• Melawan Hukum Khusus/Facet Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak
• Pelanggaran Hak Cipta Atas Konten Kreatif Siaran Radio “Salah Sambung
• Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak
• Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Investasi Nasional
• Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak
• Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perbankan
• Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
• Pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik
• Pengecualian Asas Droit De Suite Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
• Pengelolaan Risiko Kredit Oleh Bank Pada Umkm Dalam Pola Kerjasama Executing
• Pengujian Dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan
• Pengurusan Dan Pemberesan Dalam Kepailitan Yang Berdimensi Pidana
• Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Di Indonesia
• Penyelesaian Tanggung Gugat Kegagalan Pengelola Gudang Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
• Penyesuaian Undang-Undang Melalui Peraturan Mahkamah Agung
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Musnahnya Barang Objek Jaminan Resi Gudang
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Asuransi
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Ternyata Palsu Atau Dipalsukan
• Perlindungan Hukum Hak Siar Pertandingan Sepakbola
• Perlindungan Hukum Tanda Geografis Indonesia Dari Penggunaannya Sebagai Merek Oleh Pihak Asing
• Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Spbu Skema Codo
• Permohonan Praperadilan Oleh Saksi Atas Terbitnya Surat Perintah Penyidikan
• Pertanggung Jawaban Pidana Wartawan Atas Pemberitaan Di Media Sosial
• Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Lingkungan Dalam Perjanjian Pengelolaan Limbah B3
• Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber Melalui Deep Web Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Pidana Konsultan Perencana Dan Konsultan Pengawasan Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial
• Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan Trial By The Press
• Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pelaku Transplantasi Organ Tubuh Manusia Hasil Jual Beli
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Aplikasi Yang Menyediakan Musik Dan Lagu Ilegal Di Dunia Maya
• Pertimbangan Dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua
• Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagai Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara
• Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana
• Prinsip Customer Due Diligence Pada Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Prinsip Hukum Dalam Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
• Prinsip Hukum Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/Bot)
• Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Atau Istimewa
• Prinsip Otonomi Pasien Dalam Kontrak Perawatan Medis Di Rumah Sakit
• Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah
• Prinsip Syari’Ah Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syari’Ah
• Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pembayaran Dengan Uang Elektronik
• Prinsip-Prinsip Penafsiran Kontrak Komersial Dilihat Dari Burgerlijk Wetboek Indonesia Dan United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods
• Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Bebas Perkara Pidana
• Restorative Justice Terbadap Tlndakpidana Perpajakan Yang Dilakukan Wajib Pajak
• Risiko Hukum Penggunaan Cessie Atas Tagihan Kontrak Kerja Sebagai Jaminan Utama Dalam Kredit Perbankan
• Saksi Mahkota Yang Mencabut Keterangannya Dalam Persidangan
• Sanksi Pidana Di Bawah Ketentuan Pidana Minimum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
• Tanggung Gugat Atas Kerugian Pada Konsumen Bank Dalam Penggunaan Mesin Electronic Data Capture (Edc)
• Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pelaksanaan Asuransi Lingkungan
• Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hukum Pembuktian
• Tindakan Kebiri Kimiawi Sebagai Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak
• Tindakan Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan
• Transfer Of Undertakings Protection Of Employment (Tupe) Dalam Perjanjian Outsourcing
• Wewenang Notaris Dalam Menerapkan Sistem Self Assessment Atas Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008

Tahun 2016

• Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika
• Efek Pemberian Ekstrak Teh Hijau (Camellia Sinensis) Terhadap Analisis Semen, Diameter Tubulus Seminiferus, Dan Kadar Malondialdehyde (Mda) Testis Mencit Balb/C Setelah Dipapar Monosodium Glutamate (Msg)
• Eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pajak Nasional
• Kewenangan Penyidikan Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Menuju Corporate Share Services Dengan Penerapan Bank Imprest Dalam Meningkatkan Pegendalian Interal Pada Pt Pembangkitan Jawa Bali
• Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
• Pengusahaan Mineral Dan Batubara Dalam Kerangka Hukum Agraria Nasional
• Penyitaan Dan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online
• Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice
• Prinsip Hukum Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengaturan Fungsi Kawasan Hutan Lindung
• Prinsip Penyelesaian Malpraktik Medik Melalui Mediasi
• Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan
• Restorative Justice Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2015

• Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
• Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara
• Informed Consent Yang Berimplikasi Malpraktik Kedokteran
• Konsep Dan Asas Hukum Kekuasaan Diskresi Pemerintah
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Oleh Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I)
• Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah
• Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon
• Prinsip Perlindungan Hukum Investor Obligasi
• Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Tahun 2014

• Pembatasan Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit
• Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah

Tahun 2013

• Aspek Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Penggunaan Wewenang Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Pajak
• Prinsip Pengaturan Saham Tanpa Nilai Nominal Di Pasar Modal Indonesia
• Prinsip Perlindungan Kepemilikan Indikasi Geografis
• Prinsip Syariah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,Kontribusi Syariah Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
• Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Penerbitan Sukuk

Tahun 2012

• Alternative Remittance System Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Prinsip Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Perdata
• Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik
• Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tahun 2011

• Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Menegak Hukum Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan
• Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Tahun 2010

• Lelang Gagal Dan Lelang Ulang Dalam Penggadaan Jasa Konstruksi

Tahun 2008

• Jaminan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing
• Kedudukan Jaminan Perorangan Dalam Praktik Perbankan
• Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Di Indonesia
• Pemidanaan Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tahun 2007

• Kredit Angsuran Fidusia Dengan Jaminan Bpkb Kendaraan Bermotor Di Perum Pegadaian
• Program Penjaminan Pemerintah Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Untuk Melindungi Kepentingan Nasabah Penyimpan Dana Dalam Sistem Perbankan

Tahun 2006

• Akuisisi Sebagai Upaya Penyelamatan Bank
• Hak Konstitusional Fakir Miskin Memperoleh Bantuan Langsung Tunai
• Hak Mewaris Bagi Saudara Pewaris
• Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Sidoarjo
• Pelanggaran Terhadap Kekebalan Diplomatik Dalam Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Di Yangoon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961
• Perbuatan Pidana Anak Pelaku Kejahatan Psikotropika Dan Usaha Penanggulangannya
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Yang Berbahaya
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Kereta Api Eksekutif
• Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Penyalahgunaan Formalin Sebagai Bahan Tambahan Makanan

Tahun 2005

• Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Propinsi Bali
• Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil

Tahun 2004

• Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Dalam Pembayaran Pajak

Tahun 2003

• Benda Bergerak Berupa Barang Dagangan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Tahun 2002

• Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Tahun 1999

• Kberadaan Klausa Sosial Dalam Perdagangan Internasional
• Upaya Penegakan Hukum Internasional Terhadap Kasus Uji Coba Senjata Nuklir India Dan Pakistan

Tahun 1998

• Studi Perbandingan Kemampuan Daya Ikat Terhadap Timah Hitam (Pb) Antara Telur Ayam Buras Dan Susu Dengan Edta Dalam Kemanfaatannya Sebagai. Antidotum Keracunan Logam Berat

Tahun 1996

• Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pt. Rudy Hadisuwarno
• Penyaluran Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Dan Risiko Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Di Lingkungan Bank Muamalat Infonesia
• Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Anak Di Bawah Umur
• Upaya Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Regional Dalam Rangka Penerapan Hubungan Industrial Pancasila

Sumber:
https://unair.ac.id