Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Ilmu Hukum UNAIR

Referensi Judul Tesis S2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Tahun 2021

• Status Hak Atas Tanah Yang Telah Terjual Dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Sebagai Salah Satu Harta Kekayaan Pengembang Yang Diputus Pailit

Tahun 2020

• Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Terkait Pembatasan Pengenaan Potongan Pembayaran Oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun Terhadap Pembeli
• Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015
• Asas Manfaat Dan Kepentingan Umum Dalam Penyelenggaran Penerbangan Kaitannya Dengan Kenaikan Tarif Tiket Pesawat
• Batas Usia Pensiun Bagi Pekerja Di Sektor Swasta Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
• Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Proteksi Hak Warga Negara Atas Perlindungan Konsumen
• Dasar Pemakzulan Presiden Dalam Hal Perbuatan Tercela
• Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan Di Indonesia Dan Akibat Hukumnya
• Duplikasi Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Hal Debitor Berstatus Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2
• Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara
• Fungsi Laporan Hasil Analisis (Lha) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
• Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengawasan Preventif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015
• Hubungan Hukum Dan Akibat Hukum Dalam Investasi Pt. Freeport Indonesia
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2019 Terhadap Parate Executie Pada Lembaga Jaminan Kebendaan Di Indonesia
• Kajian Yuridis Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dan Pengembangan Indonesia Tourism Development Corporation (Itdc) Mandalika
• Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal
• Karakteristik Pembiayaan Pemilikan Rumah (Ppr) Pada Bank Syariah
• Karakteristik Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Dengan Obyek Rumah Menggunakan Sistem Pre Project Selling (Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/Prt/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah)
• Karakteristik Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah
• Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya
• Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016
• Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Yang Bersifat Ad Hoc
• Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Dalam Perdamaian (Akkoord) Kepailitan
• Kedudukan Tp4D Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa
• Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer
• Kompensasi Kepemilikan Saham Perseroan Melalui Perjanjian Pemberian Royalti Antara Pemegang Saham
• Konflik Kewenangan Sita Umum Kepailitan Dan Sita Pidana (Studi Kasus Kepailitan Pt. Meranti Maritime Dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) Serta Kepailitan Pt. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit))
• Konsep Variation Order Dalam Kontrak Konstruksi Pekerjaan Terintegrasi
• Konsep Wanprestasi Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019
• Korporasi Sebagai Pelaku Penggelapan Di Bidang Perpajakan
• Makna Menggunakan, Menggabungkan, Mencampurkan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Barang-Barang Produksi Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata
• Pembatasan Daya Kerja Asas Hak Kebendaan Pada Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1046 K/Pdt/2017)
• Pembatasan Tenaga Kerja Asing Pada Kegiatan Investasi Sektor Industri Otomotif
• Pemberesan Harta Pailit Berupa Saham Perseroan Terbatas
• Pencabutan Izin Pemakaian Tanah (Ipt) Yang Berakhir Masa Berlakunya Dan Tidak Diperpanjang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah
• Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Oleh Otoritas Jasa Keuangan
• Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus Di Laut Oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
• Penerapan Persyaratan Bangunan Hijau Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi
• Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Dalam Perspektif Maqashid Syariah
• Pengalihan Hak Merek Terdaftar Yang Sama Di Kelas Yang Sama Oleh Pemilik Yang Sama Kepada Beberapa Pihak Yang Berbeda
• Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Hibah Tanah Kepada Salah Satu Anak Kandung
• Pengendalian Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Mencegah Kerusakan Lingkungan
• Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal
• Penyelesaian Sengketa Investasi Berdasarkan Khusus (Kek) Kuta Mandalika) Hukum Adat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi
• Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Praktik Abuse Of Transfer Pricing
• Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
• Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtsmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
• Perjanjian Pemeliharaan Ayam Pedaging Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Disertai Kuasa Mutlak Menjual
• Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Wilayah Adat (Tanah/Lahan) Dalam Pelaksanaan Investasi Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Benar, Jelas Dan Jujur Dalam Ketersediaan Kursi Program Sriwijaya Travel Pass Oleh Maskapai Sriwijaya Air
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Pt Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia)
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Pembagian Harta Pailit Yang Menjadi Jaminan Kreditor Separatis
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Barang Objek Jual Beli Internasional
• Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prospektif Hukum Pidana Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah
• Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Tanpa Ijin Suami
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Diputus Secara Verstek Oleh Pengadilan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
• Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Dan Tidak Layak Bayar
• Perlindungan Para Investor Dalam Kepailitan Perusahaan Investasi
• Persyaratan Pelabelan Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Pangan Asal Hewan Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi
• Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perdagangan Berupa Penimbunan Barang Tertentu
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Dengan Aplikasi Virtual Private Network (Vpn) Yang Menggunakan Akun Palsu
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan Dalam Tindak Pidana Terorisme
• Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental
• Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce
• Pertimbangan Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Plea Bargaining System Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika
• Prinsip Administrative Justice Procedure Dalam Penataan Mekanisme Perizinan Usaha Wajib Amdal Di Indonesia
• Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
• Putusan Praperadilan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum
• Relevansi Perjanjian Penetapan Harga Dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Subkontrak Pekerjaan Konstruksi Sebagai Instrumen Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Sukuk Negara Ritel Sebagai Objek Jaminan Fidusia
• Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyalahgunaan Safe Deposit Box Oleh Nasabah
• Tanggung Jawab Organ Bumn Persero Dalam Pelepasan Aset
• Tanggungjawab Pengembalian Uang Pengganti Dalam Perkara Deelneming Pada Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Sarana Arisan Online
• Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17)
• Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan
• Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Unforeseen Condition Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Upaya Terkait Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tersangkanya Mati
• Wewenang Kementerian Perdagangan Terhadap Impor Beras Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Tahun 2019

• Batasan Minimal Utang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Debitor Dalam Kepailitan
• Eksekusi Terhadap Sanksi Tindakan Berupa Kebiri Kimia (Chemical Castration) Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
• Implikasi Pasal 112 Dan 127 Dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terkait Pembatalan Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkaran Anak Berhadapan Dengan Hukum
• Karakteristik Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia
• Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Suami Istri Dalam Perspektif Restoratif Justice
• Kepailitan Penanggung Utang (Borg) Atas Wanprestasinya Debitor Yang Ditanggung
• Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Obstruction Of Justice Dalam Pasal 21 Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pembatasan Jangka Waktu Status Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana
• Pemberhentian Kepala Daerah Yang Terkena Perkara Korupsi Pasca Pemenangan Pemilukada
• Pemberian Ganti Rugi Investor Di Pasar Modal Melalui Disgorgement Fund
• Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Penegakan Hukum Bagi Badan Usaha Yang Melanggar Ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan
• Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
• Penerapan Asas Preferensi Dalam Perkara Pidana
• Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
• Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Perkara Pidana
• Peran Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan
• Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Bagi Negara Peratifikasi Dan Non Peratifikasi Menurut Konvensi Jenewa 1951
• Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan
• Pertanggungjawabanpidana Oleh Pihak Ketiga Yang Menikmati Keuntungan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perampasan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
• Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan
• Pola Perumusan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
• Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Ptsp)
• Prinsip Independensi Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara
• Prinsip Mediasi Sengketa Konsumen Dalam Mediasi Terintegrasi Di Pengadilan
• Prinsip Penyelesaian Sengketa Kontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional Di Indonesia
• Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Risiko Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pengguna Repurchasee Agreement (Repo)
• Tanggung Jawab Kepala Desa Ex Officio Sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)
• Tanggung Jawab Pemegang Saham Bank Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian
• Tanggung Jawab Tenaga Medis Yang Memberikan Pelimpahan Delegatif Terhadap Perawat
• Tindakan Penyitaan Terhadap Penanggung Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Juru Sita

Tahun 2018

• Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Aspek Hukum Pidana Dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia
• Aspek Hukum Pidana Pembayaran E-Commerce Melalui Pihak Ketiga Dalam Transaksi Online
• Batas Usia Pensiun Guru Swasta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Beralihnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Pewarisan Dalam Hukum Islam
• Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien
• Eksekusi Perkara Pidana Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Tercantum Dalam Putusannya Terkait Dengan Barang Bukti
• Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Financial Governance
• Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Pemeriksaan Ahli
• Implikasi Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
• Insolvency Test Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
• Investasi Infrastruktur Perkeretaapianindonesia
• Karakter Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pilkada
• Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Saat Konflik Bersenjata
• Kedudukan Hasil Pemeriksaan Bpk Dan Keterangan Ahli Bpk Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Kedudukan Hukum Dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Pengguna Virtual Office
• Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Badan Hukum Publik
• Kegiatan Seks Dalam Pariwisata Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Kepailitan Perusahaan Asuransi Pasca Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
• Kepemilikan Bersama Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah
• Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
• Kewenangan Penyidik Kepolisian Melakukan Penyidikan Kasus Keterangan Palsu Di Depan Persidangan Pengadilan
• Kewenangan Penyidik Pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
• Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama
• Memperdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi
• Metode Pembuktian Scientific Crime Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tanpa Saksi Mata Langsung
• Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset
• Pelanggaran Hak Tahanan Dan Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Serta Lembaga Pemasyarakatan Dalam Kajian Hukum Administrasi
• Pelanggaran Impor Daging Sapi Terkait Zona Based Berimplikasi Tindak Pidana
• Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
• Pemasangan Police Line Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya
• Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak
• Pembatasan Remisi Pada Narapidana Kasus Tertentu
• Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar)
• Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak
• Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
• Pemeriksaan Saksi Perkara Pidana Yang Disiarkan Secara Langsung Oleh Media Elektronik
• Pemeriksaan Secara In Absentia Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau
• Pengendalian Lalu Lintas Orang Asing Pasca Kebijakan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan
• Penguatan Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (Aichr) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Etnis Rohingya Dari Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Ham) Di Kawasan Asean
• Penjaminan Syariah Oleh Pt Jamkrindo Syariah
• Penyelesaian Sengketa Internasional Laut China Selatan Secara Damai
• Penyesuaian Harga (Price Adjustment) Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bumn (Persero)
• Perampasan Aset Illegal Fishing Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Atas Tidak Dapat Dilaksanakannya Eksekusi Objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua
• Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Kelalaian Diagnosa Dokter Rumah Sakit
• Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Atas Pelayanan Kesehatan Di Rsal Dr.Ramelan
• Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Kasus Jual Beli Organ Manusia
• Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan
• Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (Kontrak ‖Epc‖)
• Prinsip Keadilan Dalam Pemanfaatan Varietas Lokal
• Prinsip Res Judicata Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia
• Putusan Hakim Yang Tidak Mensubsiderkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2699 / Pid.B / 2004 / Pn.Sby Tanggal 27 April 2005)
• Putusan Pengadilan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum
• Putusan Sela Yang Menolak Eksepsi Dan Juga Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor : 554/Pid.B/2014/Pn.Sda)
• Ratio Legis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagai Diubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Pemidanaan
• Rehabilitasi Dan Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan
• Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perpajakan
• Tindak Pidana Menghalang-Halangi Kegiatan Serikat Pekerja / Buruh (Union Busting)
• Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban (Studi Kasus Perkara Nomor : 25/Pidsus.An/2014/Pt.Sby)
• Trade In Services Bidang Jasa Perbankan Antara Indonesia Dengan Malaysia Setelah Era Asean Economic Community
• Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/Puu-Ix/2011 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Tahun 2017

• Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Pelaku
• Ketentuan Pidana Dalam Qanun Hukum Jinayah
• Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Locus Delicti Kejahatan Mayantara Pada Tindak Pidana Carding
• Pembunuhan Anak Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya Yang Masih Anak (Studi Kasus Putusan No. 3175/Pid.B/2010/Pn.Sby)
• Pemidanaan Pelaku Jual Beli Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial
• Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Euthanasia
• Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
• Peradilan Perikanan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu
• Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk)
• Pertimbangan Dkpp Dalam Penjatuhan Putusan Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Putusan Pemberhentian Komisioner Kpud Kabupaten Musi Banyuasin)
• Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata Di Peradilan Umum
• Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Elektronik Tilang
• Rule Of Reason, Perjanjian Lisensi Merek, Prinsip Hukum Kontrak,Azas Keadilan, Prinsip Itikad Baik

Tahun 2016

• Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan
• Alat Bukti Dalam Kecelakaan Pesawat Udara
• Analisis Risiko Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Konvensional
• Asas Kecermatan Dan Kepatutan Di Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum
• Asas Nebis In Idem Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
• Aspek Hukum Penggunaan Tanah Tanpa Ijin Pemilik Tanah
• Bantuan Hukum Pada Proses Diversi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
• Batasan Kebebasan Hakim Dalam Mengkualifikasikan Suatu Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Ringan
• Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah Menurut Sistem Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Daftar Hitam (Blacklist) Terhadap Bumn Selaku Penyedia Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Dekrit Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Disharmonisasi Ketentuan Arbitrase Dan Kepailitan Terkait Dengan Keberlakuan Perjanjian Dan Putusan Arbitrase
• Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berimplikasi Kerugian
• Eksekutor Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Penuntutannya Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
• Eksistensi Petugas Registrasi Pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Pemerintahan Desa
• Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Hak Menguasai Negara Pada Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Konsep Badan Hukum
• Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Dalam Kaitannya Dengan Hak Untuk Hidup
• Implementasi Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Pers: Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut Uu No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana
• Karakteristik Repurchase Agreement (Repo)
• Karakteristik Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama
• Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pecandu Narkotika
• Kedudukan Dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu) Nomor 1446/Kpu/Vii/2014 Dalam Sistem Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia
• Kedudukan Hukum Bukti Tertulis Selain Sertifikat Terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek Tanah
• Kedudukan Keterangan Saksi Korban Yang Masih Dibawah Umur
• Kedudukan Lembaga Negara Pasca Perubahan Konsep Kedaulatan Dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Kedudukan Penasehat Hukum Yang Berasal Dari Militer Dan Beracara Mendampingi Terdakwa Pns Tni Dalam Beracara Di Peradilan Umum
• Kekerasan Dan Penyiksaan Narapidana Sebagai Pelanggaran Norma Pemasyarakatan Dan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners
• Kekerasan Terhadap Istri Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Penyelesaiannya Di Peradilan Militer
• Kekerasan Yang Dilakukan Kelompok Mengatas Namakan Agama Yang Merupakan Tindak Pidana
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No 65/Puu-Viii/2010)
• Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memeriksa Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka
• Logika Hukum Dalam Putusan Hakim ( Model Rechtinding Yang Mencerminkan Recht Ide Pancasila )
• Model Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah
• Pembatasan Impor Garam Melalui Kuota Impor Sebagai Upaya Mendukung Industri Garam Nasional
• Pembebasan Bersyarat Menurut Sistem Hukum Di Timor-Leste Dan Indonesia
• Pembredelan Pers Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Jaminan Kebebasan Pers
• Pembubaran Korporasi Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pemeriksaan Kepada Anggota Dpr Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu
• Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana
• Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak
• Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kejaksaan
• Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Korbannya Anak
• Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Terpidana Korupsi
• Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dan Timor Leste)
• Penegakan Hukumkasus Kekerasan Suami Terhadap Istri
• Penentuan Alur Laut Kepulauan Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea
• Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Iklan
• Pengaturan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Bagi Industri Domestik Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 2015
• Pengelolaan Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga Dalam Hubungannya Dengan Keuangan Negara
• Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
• Penghentian Perkara Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan
• Penyelesaian Perkara Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Pembantu Pelaku
• Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik
• Penyimpangan Pemberlakuan Asas Retroaktif Yang Berlaku Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
• Perizinan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Timor Leste
• Perjanjian Penetapan Harga, Kartel Dan Penguasaan Pasar Oleh Asosiasi Bisnis (Trade Association) Dalam Industri Ban Kendaraan Bermotor Dan Perdagangan Sapi Impor Wilayah Jabodetabek
• Perjanjian Sunrise 2006 Antara Timor Leste Dan Australia (Treaty On Certain Maritime Arrangements In The Timor Sea-Cmats) Untuk Tercapainya Keadilan Bagi Timor Leste
• Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah
• Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Perkara Pidanadalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Covalima Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste
• Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Karena Efisiensi
• Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
• Pertanggung Jawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan
• Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Oleh Korporasi
• Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak
• Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia
• Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana
• Sanksi Pidana Terhadap Pengusaha Yang Memberikan Upah Di Bawah Ketentuan Umk Terhadap Pekerja Borongan
• Sengketa Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Niaga Dan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Masalah Pesangon Pekerja/Buruh Dalam Hal Pengusaha Pailit
• Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tukar Guling (Ruislag) Tanah
• Tanggungjawab Agen Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor
• Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Prostitusi Berkedok Panti Pijat
• Upaya Hukum Bagi Buruh Dalam Pembagian Harta Pailit
• Upaya Hukum Praperadilan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Mengeluarkan Terdakwa Yang Dijatuhi Hukuman Percobaan
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Pkpu (Studi Kasus Kepailitan Pt. Niki Puri Property Dan Pt. Puri Niki)

Tahun 2015

• Akibat Hukum Akuisisi Aset Terhadap Pengendalian Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Trafficking
• Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu Kepala Daerah:(Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dki Jakarta Tahun 2012)
• Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Orangtua Terhadap Pelaku Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
• Daya Ikat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Terhadap Ahli Waris
• Deteksi Koi Herpesvirus (Khv) Pada Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Yang Diinfeksi Secara Buatan
• Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika
• Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku Pembantuan
• Eksekusi Riil Obyek Sewa Guna Usaha
• Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus
• Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan Independensi Lembaga Peradilan
• Implementasi Klausula Force Majeure Dalam Sengketa Kontrak Komersial
• Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xi/2013 Terhadap Penggantian Antar Waktu
• Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi
• Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
• Kebijakan Kejaksaan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
• Kedudukan Agen Dan Tanggung Gugat Dalam Kegiatan Layanan Perbankan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif “Laku Pandai”
• Kedudukan Bank Dalam Transaksiproduk Non Bank
• Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan
• Kedudukan Keterangan Ahli Dan Beban Pembuktian Pidana Dalam Perkara Dugaan Malpraktik Medik
• Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Provinsi
• Kedudukan Risalah Yang Dikeluarkan Oleh Mediator Atau Konsiliator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
• Kelalaian Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012)
• Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur
• Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti
• Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah Inkracht
• Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Ri Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara
• Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian
• Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik
• Kewenangan Warga Negara Asing Sebagai Pemberi Fidusia Dalam Menjaminkan Benda
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Anak
• Konsep Perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia
• Konstruksi Hukum Perjanjian Opsi Sebagai Jaminan Dalam Kredit Investasi Bersifat Club Deal Kreditor Pada Investasi Jalan Tol
• Legal Standing Jaksa Pengacara Negara Dalam Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
• Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Gugatan Perceraian Di Peradilan Agama
• Pembebanan Jaminan Hipotek Atas Kapal Laut Dalam Proses Pembangunan
• Pemberesan Harta Pailit Yang Dalam Sita Pidana
• Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika
• Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak
• Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Terhadap Perusahaan Pemborongan Pekerjaan
• Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
• Pencabutan Hak Politik Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Pidana No. 1195K/Pid.Sus/2014
• Pendekatan Follow The Money Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Oleh Pihak Ketiga
• Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana (Studi Kasus Bibit-Chandra)
• Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi
• Pengaturan Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda
• Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Menurut Hukum Agraria
• Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme
• Penyelesaian Kredit Macet Melalui Agunan Yang Diambil Alih (Ayda) Oleh Bank Negara Berupa Hak Milik Atas Tanah
• Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melaluigugatan Administratif Di Peradilan Tata Usahanegara
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan
• Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Malpraktek Medis
• Pernyertaan Dalam Demonstrasi Yang Bersifat Anarkhis
• Perpanjangan Kontrak Tahun Tunggal Pekerjaan Konstruksi Akibat Berakhirnya Tahun Anggaran
• Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Tidak Berbadan Hukum Dalam Tindak Pidana Terorisme
• Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelakan Pajak (Tax Evasion) Yang Dilakukan Oleh Pt. Asian Agri Group
• Pertanggungjawaban Pejabat Khusus Dalam Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusinomor 110/Puu-X/2012
• Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
• Perusahaan Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Buruh Dalam Keadaan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Kerja
• Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak Dagang Internasional
• Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Pada Tanah Ulayat
• Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmers’ Rights) Atas Varietas Tanaman Di Indonesia
• Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Prinsip Tanggung Gugat Dalam Praktik Kedokteran Telemedicine
• Prinsip Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• Problematika Kompetensi Absolut Antara Pengadilan Dengan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis (Studi Kasus: Pt Berkah Karya Bersama Dengan Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)
• Profesi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berdasarkan Integrated Criminal Justice System
• Putusan Pengadilan Yang Memerintahkan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Korporasi
• Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia
• Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilanpidana
• Sinkronisasi Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
• Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika
• Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)
• Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Perjanjian Rekening Dana Investasi (Analisis Perjanjian Rdi Antara Pemerintah Dengan Bumn)
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penerbangan Niaga Atas Pelanggaran Hukum Yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Penumpang Selaku Konsumen
• Tanggung Jawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah
• Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Perpajakan ( Studi Kasus Perkara Asian Agri Group Atas Nama Suwir Laut )
• Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Perjanjian Fidusia
• Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak
• Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Pp No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia
• Upaya Diversi Perkara Anak Di Tingkat Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
• Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi Dan Atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan
• Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/Puu-Xi/2013
• Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan Oleh Jaksa Penuntut Umum: (Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 40 / Pid. Prap / 2002 Pengadilan Negeri Surabaya Atas Nama Arief Ridwanto)
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan
• Wasiat Dalam Pembagian Harta Peninggalan

Tahun 2014

• Analisis Keputusan Walikota Kendari Dalam Pemindahtanganan Aset Daerah Menjadi Aset Pribadi (Studi Atas Keputusan No. 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si Sebagai Walikota Kendari)
• Asas Profesionalitas Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah
• Aspek -Aspek Yuridls Pembuatan Perjanjian Internasional Dalamsistem Undang -Undang Dasar 1945
• Bidan Yang Menjalankan Fungsi Di Luar Kewenangan Sehingga Merugikan Pasien
• Contempt Of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Hndonesia
• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
• Fungsi Bapas Dalam Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
• Gugatan Class Action Masyarakat Lingkar Tambang Terkait Pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Analisis Putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt.Pst)
• Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas (Pt)
• Hak Moral Atas Foto Yang Diunggah Di Instagram
• Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Implikasi Larinya Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan
• Implikasi Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang / Uang Jaminan
• Implikasi Putusan Pengadilan Di Luar Yang Didakwakan Penuntut Umum
• Indikasi Kartel Dalam Perjanjian Penetapan Harga Obat Generik Bermerek Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Pengujian Undang-Undang
• Ius Constituendum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003
• Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Bertanda Bukti Kutipan Leter C
• Kajian Hukum Persaingan Usaha Terhadap Bisnis Lpg Kemasan 12 Kg Produk Pt. Pertamina(Persero)
• Karakteristik Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Kejahatan Geng
• Karakteristik Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang
• Karakteristik Hubungan Hukum Antara Badan Penyelenggara Pendidikan Dengan Dosen Swasta
• Karakteristik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Peradilan Tata Usaha Negara
• Kawin Lari (Mombolasuako) Dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara
• Kedudukan "Prejudicieel Geschil" Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Kedudukan Dan Fungsi Dpd Dalam Rangka Pengaturan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berdasarkan Pasal 22D Uud Nri 1945
• Kedudukan Hukum Peraturan Bersama Terkait Pelimpahan Perkara Dari Penyidik Ke Penuntut Umum
• Kedudukan Ketentuan "Predicate Crime" Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kedudukan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
• Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Perkara Pidana Dengan Anak Selaku Korban Tindak Pidana Seksual
• Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Elektronik (Online System)
• Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Hukum
• Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, Dan Perlindungan Varietas Tanaman)
• Kesalahan Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Narkotika
• Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
• Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Memutus Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Dkpp No. 74/Dkpp/Pke-Ii/2013)
• Kewenangan Jaksa Sebagai Jaksa Pengacara Negara Yang Mewakili Bumn
• Kewenangan Kejaksaan Dalam Implementasi Upaya Paksa Badan Terhadap Debitur Pailit Yang Tidak Kooperatif
• Kewenangan Kpk Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Mahkamah Agung Merubah Perkara Pidana Biasa Menjadi Perkara Pidana Khusus
• Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur(Analisis Putusan Nomor : 40/Pid.Sus./2013/Pn.Adl)
• Kewenangan Penyadapan Dalam Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Terhadap Harta Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkut Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Konsep Tindak Pidana Suap Dari Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan United Nation Convention Against Corruption
• Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi
• Lembaga Sensor Film Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Atas Penyiaran Yang Tidak Sehat
• Mediasi Penal (Penal Mediation) Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Poses Pengadilan
• Miscarriage Of Justice Dalam Pembalikan Beban Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Modus Pengangkatan Anak Secara Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Pelanggaran Terkait Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Konstruksi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
• Pelayanan Di Bidang Pertanahan Khususnya Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Dalam Mewujudkan Good Governance
• Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Perjanjian Bangun Guna Serah (Analisis Perjanjian Bangun Guna Serah (Bot) Antara Pemda Sulawesi Tenggara Dengan Pt.Mitra Anda Sukses Bersama)
• Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Dan Sistem Kamar Dalam Rangka Menjamin Kualitas Penyelesaian Perkara Kasasi
• Pembuktian Unsur Kesalahan Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Yayasan Panti Asuhan
• Pemisahan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Karena Usia Pensiun Dan Kompensasinya
• Penanganan Perkara Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/Puu-Ix/2011 Tanggal 1 Mei 2012
• Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Dari Kelalaian Orang Tua Pemegang Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian
• Pendekatan Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Dan Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan Dan Upaya Implementasinya Oleh Indonesia
• Penegakan Hukum Dalam Praktek Money Laundering Terhadap Penanaman Modal Asing (Analisis Undang-Undang No.8 Th 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
• Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Moda Transportasi Umum Oleh Pelajar Dalam Perspektif Perlindungan Anak
• Penerapan Asas Aqusatoir Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Penerapan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi
• Pengadaan Tanah Untuk Eksplorasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
• Pengaturan Wewenang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut
• Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
• Pengawasan Terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
• Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 Terhadap Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Kota Surabaya
• Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003
• Penggunaan Alat Bukti Berupa Hasil Penyadapan Dalam Pembuktian Perkara Pidana
• Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Puu-X/2012
• Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bombana (Analisis Perkara No.567/Pid.B/2009/Pn Bau-Bau)
• Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai
• Penyelenggaraaan Pertambangan Rakyat Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah)
• Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Antar Daerah
• Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Traficking
• Peralihan Kumpulan Piutang Dan Pendaftaran Jaminan Hak Tanggungan Dalam Sekuritisasi Kpr
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Objek Jaminan Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt/2003 )
• Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembebanan Fidusia Pada Bank Sultra Kendari
• Perlindungan Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Memailitkan Diri ( Voluntary Bankruptcy )
• Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Terhadap Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Anak Buah
• Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Makanan Yang Membahayakan Kesehatan Anak
• Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Uu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengobatan Alternatif Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia
• Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Kelalaian Medis Yang Dilakukan Dokter
• Pertimbangan Hakim Terkait Perlindungan Anak Korban Terkait Tindak Pidana Pencabulan
• Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Korupsi
• Prinsip Hukum Dalam Tata Kelola Rumah Sakit
• Prinsip Hukum Pengelolahan Hutan Bakau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
• Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi
• Prinsip Pemidanaan Dalam Hukum Islam Terkait Dengan Hukum Positif
• Prinsip Tanggung Gugat Produk Dalam Proses Pembuktian Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
• Putusan Kasasi Yang Memerintahkan Untuk Menyidangkan Kembali Dan Memutus Kepada Pengadilan Judex Factie
• Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pembentuk Aturan Baru Berkaitan Dengan Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
• Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan
• Status Hukum Harta Debitor Pailit Yang Dibebani Hak Jaminan Fidusia Dan Dikuasai Oleh Pihak Ketiga
• Tafsir Kekhususan Terhadap Pemungutan Suara Melalui Sistem Perwakilan Dalam Pemilukada
• Tanggung Gugat Dalam Pernerbitan Surety Bond Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Tanggung Gugat Pemerintah Atas Pelaksanaan Peraturan Kebijakan Di Indonesia
• Tanggung Gugat Pemilik Gedung Dalam Perjanjian Jasa Wedding (Wedding Organizer )Terhadap Kerugian Akibat Adanya Cacat Pada Pelaksanaan Resepsi Perkawinan
• Tanggung Gugat Terhadap Pelanggaran Perjanjian Ikatan Dinas Polri
• Tindak Pidana Prostitusi Secara Online
• Tindak Pidana Terkait Kerja Paksa , Eksploitasi Dan Perekrutan Terhadap Buruh Ditinjau Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
• Tukar Menukar Tanah Sebagai Barang Milik Negara Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
• Upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
• Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
• Wanprestasi Pada Akad Mudharabah Di Simpanan Baitul Maal Wa Tamwil: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor. 63/Pdt.G/2011/Pta.Yk

Tahun 2013

• Acara Cepat Dalam Kuhap Dan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp
• Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Kolujpsi W Indonesia
• Akibat Hukum Atas Penetapan Status Bank Umum Menjadi Bank Devisa
• Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Hak Politik Debitor Pailit
• Akibat Hukum Keterlambatan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
• Alat Bukti Dan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Dalam Transfer Dana Melalui Bank
• Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
• Asas Itikad Baik Dalam Negosiasi Pada Fase Pra Kontrak
• Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia
• Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Tarakan
• Efektifitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Di Provinsi Jawa Timur
• Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
• Etika Profesi Bagi Kurator Kepailitan Dalam Menjalankan Tugas
• Fungsi Sosial Dalam Perlindungan Paten
• Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Adanya Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Gugatan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah
• Hak Kreditur Separatis Atas Hasil Penjualan Lelang Harta Pailit Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Buruh
• Implementasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
• Implementasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
• Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Tarakan)
• Implikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/Dpnp Terhadap Nasabah Kredit Pemilikan Rumah (Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Bank Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah)
• Investasi Oleh Perusahaan Asuransi Milik Bumn Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
• Jaminan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tagihan Kredit Pemilikan Rumah Pada Pelaksanaan Pasar Sekunder Pembiayaan Perumahan
• Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya
• Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
• Keabsahan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 2596 K/Pdt/2008
• Kebebasan Hakim Dalam Pasal 96 Dan Pasal 100 Uu No. 11/ 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Di Era Otonomi Daerah
• Kedudukan Dan Kewenanganpengadilan Hubungan Industrial
• Kedudukan Efek Dalam Hal Penjual Dinyatakan Pailit Pada Transaksi Short Selling Di Pasar Modal
• Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Masih Ada Hubungan Darah Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Kekuatan Mengikat Kontrak Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Perusahaan Swasta Di Kabupaten Kolaka
• Kelembagaan Pelayanan Perizinan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
• Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)
• Kepastian Hukum Perhitungan Deposito Yang Tidak Dicairkan Setelah Jatuh Tempo Sejak Tahun 1960An (Uang Lama) Hingga Tahun 2012 (Uang Baru)
• Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Badan Luar Negeri
• Kesaksian Palsu Berdasarkan Penetapan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
• Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit
• Kewenangan Kejaksaan Untuk Melakukan Penerimaan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
• Kewenangan Pos Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Terdakwa Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Di Depan Sidang Pengadilan : Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
• Konflik Yurisdiksi Dalam Sengketa Transaksi Elektronik
• Konstruksi Hukum Outsourcing Dan Pkwt Menurut Mahkamah Konstitusi
• Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Tana Tidung)
• Kriminalisasi Aliran Kepercayaan Melalui Delik Penodaan Agama
• Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Penganggaran
• Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan Dalam Rangka Mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan
• Limitasi Berlakunya Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perceraian
• National Enforcement Sebagai Pilihan Utama Dalam Penuntutan Individu Pelaku Kejahatan Perang
• Pelepasan Tanah Kas Desa (Tkd) Untuk Pembangunan Jalan Tol
• Pembatalan Izin Usaha Pertambangan Pada Wilayah Tambang Di Konawe Selatan : Analisis Perkara Nomor.27/G.Tun/2011/Ptun-Kdi
• Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah: Studi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Tenggara
• Pembatalan Merger Oleh Kppu
• Pemberesan Harta Pailit Yang Tidak Cukup Dalam Hal Terdapat Konflik Kepentingan Antara Buruh Dan Kreditor Separatis
• Pemberhentian Kepala Daerah Dan Upaya Hukumnya
• Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Perjalanan Dinas Fiktif Oleh Anggota Dprd (Studi Pengadilan Negeri Kendari)
• Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Internet Gambling) Dari Perspektif Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Pemeriksaan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
• Penanaman Modal Dalam Konteks Otonomi Daerah
• Penerapan Asas Nebis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Ganti Rugi Tanah Eks Mtq Nasional Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Analisis Putusan No.10 / Pdt.G /2006 / Pn.Kdi Dan No.05 / Pdt.G / 2012 / Pn.Kdi)
• Penerapan Prinsip Rule Of Reason Dalam Kasus Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)
• Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Sanksi Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Undang-Undang Yang Berlaku Surut (Retroaktif) Pada Negara Dalam Keadaan Darurat
• Penerbitan Dan Pembatalan Izin Pertambangan Minerba Oleh Penjabat Bupati Bombana
• Pengadilan Pajak Dalam Kaitan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagai Sengketa Hukum Publik
• Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)
• Pengaturan Dan Pelaksanaan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pengawasan Terhadap Bupati Atau Walikota Oleh Gubernur Berdasarkan Pp Nomor 19 Tahun 2010 Jo Pp Nomor 23 Tahun 2011
• Pengawasan Terhadap Peraturan Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Khusus (Studi Kasus Tentang Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh)
• Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Penggabungan Usaha Antara Bank Swast Nasional Dengan Penanam Modal Asing Beserta Akibatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional
• Pengujian Undang-Undangoleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(Perspektif Hak Asasi Manusia)
• Penjatuhan Pidana Kurungan Terhadap Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
• Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Penolakan Hakim Atas Permohonan Pailit Terhadap Debitor Yang Memenuhi Syarat Formal Kepailitan
• Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Keuangan Negara
• Penyelesaian Sengketa Kartu Kredit Melalui Mediasi Perbankan
• Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Dibentuk Melalui Undang-Undang
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pengembang Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Rumah
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Khusus Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Di Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Mengenai Tahapan Dan Hasil Pemilihan Kepala Desa
• Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemberian Sertipikat Tanah Pada Daerah Pesisir Pantai Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
• Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara
• Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi
• Perlindungan Dana Investor Oleh Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Kik Saham
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pulsa Yang Hilang Tanpa Adanya Akseptasi Penawaran Produk Provider
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Terkait Pemberitaan Oleh Pers
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/Puu-Vii/2009
• Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Peradilan
• Pertanggungjawaban Direksi Dan Bumn Terkait Tindak Pidana Korupsi
• Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung
• Pertanggungjawaban Pelaklj Transfer Dana Yang Melampauibatas
• Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Terkait Paedofilia
• Perumusan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka
• Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Ham)
• Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian
• Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
• Prinsip Itikad Baik Dan Perlindungan Tertanggungpada Perjanjian Asuransi Jiwa
• Prinsip Keadilan Dalam Hak Moral Atas Perlindungan Hak Cipta
• Prinsip Primaat Prevails Dalam Penegakan Hukum Pidana Pers
• Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Pengawasan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara
• Publikasi Honorarium Advokat Melalui Media Internet Terkait Dengan Kode Etik Advokat Dan Undang-Undang Advokat
• Reforma Agraria Melalui Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Indonesia
• Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
• Strategi Program Layanan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Kabupaten Tana Tidung
• Tanggung Gugat Bank Pada Kerugian Nasabah Atas Penggunaan Atm (Automatic Teller Machine)
• Tanggung Gugat Pemerintah Kota Surabaya Atas Pembatasan Kuota Di Bidang Pendidikan
• Tanggung Gugat Perusahan Pertambangan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan
• Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya
• Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Importir Senjata Ilegal
• Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan
• Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Atau Musik Dan Penegakan Hukumnya
• Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektiftindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
• Wewenang Presiden Untuk Memberikan Grasi (Studi Atas Kepres Nomor 22/G Tahun 2012 Tentang Pemberian Grasi)

Tahun 2012

• Aksi Korporasi Pembelian Kembali Saham Emiten Dalam Kondisi Pasar Modal Indonesia Yang Tengah Memburuk
• Eksistensi Badan Intelijen Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia
• Hak Pencipta Atas Penjualan Kembali (Resale Royalty Rights) Lukisan Ciptaannya
• Hambatan Substansi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
• Implementasi Pasal 107 Ayat (4)Undang-Undang 32 Tahun 2004 Berkenaan Dengan Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua
• Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku School Bullying Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak
• Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin
• Jaksa Pengacara Negara Bagi Instansi Pemerintah Dan Bumn Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara
• Karakteristik Alat Bukti Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronika Dalam Pembuktian Perkara Pidana
• Karakteristik Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa
• Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dan Peralihannya Melalui Jual Beli
• Karakteristik Kontrak Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara
• Karakteristik Perjanjian Ikatan Jual Beli
• Keberadaan Hak Guna Usaha Yang Telah Diokupasi Oleh Masyarakat
• Kebijakan Penyidikan Pemberantasan Indak Pidana Korupsi
• Kedudukan Hukum Pemakai Tempat Usaha Di Pasar Yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
• Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
• Kelalaian Anggota Polisi Dalam Menggunakan Senjata Api Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
• Kesalahan Dan Kegagalan Dokter Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran
• Keterlibatan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
• Kewenangan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
• Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Pada Pemeriksaan Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Kewenangan Satpol Pp Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah (Perda)
• Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
• Landasan Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Prinsip Pemberian Kuasa
• Legal Standing Bank Indonesia Dalam Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank
• Multi Akad Yang Timbul Pada Perjanjian Rahn (Studi Di Bank Bni Syariah)
• Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi
• Pelanggaran Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bank Dalam Transaksi Perbankan
• Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
• Pembatasan Permohonan Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Yang Objek Gugatannya Berupa Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Berlaku Di Wilayah Daerah Yang Bersangkutan
• Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi
• Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
• Pembuktian Perkara Kdrt Berdasarkan Undang � Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pembuktian Perkara Kdrt Berdasarkan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
• Pemutusan Perjanjian Lisensi Secara Sepihak
• Penafsiran Hukum Dalam Perkara Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Oleh Korporasi
• Penagihan Utang Pajak Melalui Lembaga Kepailitan
• Penegakan Hukum Dalam Konteks Izin Usaha Pertambangan Di Indonesia (Bima – Nusa Tenggara Barat)
• Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perumusan Klausula Cross Default Dan Cross Collateral Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Penerapan Sistem Pembuktian Sederhana Yang Negatif Dalam Kepailitan
• Penerimaan Prinsip-Prinsip Statuta Roma Dalam Pengadilan Kejahatan Internasional Di Indonesia
• Penertiban Dan Pendayagunaan Terhadap Tanah Terlantar
• Pengambil Alihan Saham Penanam Modal Asing Oleh Pemerintah Melalui Divestasi Saham
• Pengambilalihan Saham Penanam Modal Asing Oleh Pemerintah Melalui Divestasi Saham
• Pengaturan Kewenangan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Dalam Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
• Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berdasarkan Hak Ulayat Laut
• Pengembalian Kepada Orang Tua Sebagai Bentuk Pemidanaan Anak Dibawah Umur
• Penghapusan Banding Bagi Penyidik Dalam Praperadilan (Studi Putusan Mk No. 65/Puu/-Ix/2011)
• Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Oleh Mahkamah Konstitusi
• Penyanderaan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia
• Penyelesaian Kasus Lingkungan Akibat Banjir Kali Lamong Di Kabupaten Gresik
• Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusionallembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
• Penyitaan Surat Kuasa Advokat Dalam Perkara Pidana
• Perlindungan Hukum Atas Privasi Informasi Pribadi Pegawai Dalam Penyelenggaraan E-Government Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Akibat Tipu Muslihat Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Melalui Media Facebook
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Lampau Waktu Dalam Mengajukan Klaim Tagihan
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pemberian Amanat
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial
• Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Konsolidasi Tanah Di Perkotaan
• Pertanggungjawaban Hasil Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
• Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cardsharing Dalam Membagikan Private Key Smartcard Melalui Internet Pada Layanan Televisi Satelit Berlangganan (Pay Tv)
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Laut
• Pertimbangan Hakim Atas Pemidanaan Orang Tua Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
• Prinsip Hak Kebendaan Dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan
• Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman Pada Peradilan Tingkat Banding Dalam Perkara Perdata
• Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha
• Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Antara Developer Dengan Konsumen
• Problem Yuridis Pelayanan Publik Di Bidang Pemerintahan
• Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Indonesia
• Sanksi Paksaan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Sengketa Kewenangan Konstitusional Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Sistem Perlindungan Program Komputer Menurut Ketentuan Hki Internasional Dan Penerapannya Pada Hukum Nasional
• Tanggung Gugat Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Hasil Pemilihan Kepala Desa
• Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Akibat Pelayanan Publik Yang Menimbulkan (Penderitaan)
• Tanggung Gugat Perusahaan Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Kerugian Nasabah
• Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memajukan Pendidikan
• The Use Of Executive Coercion In Environmental Protection And Management
• Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Pada Bank Pemerintah Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi
• Tindak Pidana Money Politics Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara)
• Uji Materiil Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Urgensi Pemidanaan Anak Sebagai Ultimum Remedium Dalam Peradilan Pidana Anak
• Urgensi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Stpw) Terhadap Keabsahan Suatu Perjanjian Waralaba
• Wewenang Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Tahun 2011

• Analisa Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 556 Pk/Pdt/2002 Terkait Dengan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi
• Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
• Bullying Di Sekolah Yang Berimplikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana
• Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran
• Delik Pers Dan Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik
• Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pencegahan Stigmatisasi Anak
• Doktrin Penentuan Saat Lahirnya Hubungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Internet
• Fasilitas Pembiayaan Darurat Oleh Bank Indonesia Pada Bank Gagal
• Fungsi Intelejen Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Lingkup Kebijakan Hukum Pidana
• Fungsi Tarif Pajak Progresif Atas Kendaraan Bermotor
• Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asin G Dan Badan Hukum Asing Yang Mempunyai Perwakilan Di Indonesia
• Hak Berserikat Buruh Di Indonesia
• Hak Pengelolaan Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional
• Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional
• Hubungan Hukum Antara Koperasi Dengan Pihak Bank Dalam Perjanjian Kredit
• Implementasi Hak - Hak Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
• Implementasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi
• Independensi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)
• Intersepsi Sebagai Kewenangan Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum
• Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati
• Kartel Industri Farmasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Keabsahan Akad Mudharabah (Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari)
• Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Upaya Sinkronisasi Dalam Rangka Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
• Kecelakaan Kerja Dalam Praktek Outsourcing Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Kedudukan Dan Fungsi Surat Keputusan Bersama (Skb) Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Kuasa Direksi Perseroan Terbatas
• Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Peraturan Perundang-Undangan
• Kedudukan Saran Dan Pertimbangan Kppu Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berpotensi Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia Di Bawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga
• Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Layanan Kearsipan Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
• Kewenangan Badan Legislasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura Dalam Perspektif Otonomi Daerah
• Kewenangan Dan Hambatan Penyidikan Korupsi Yang Dilakukan Kejaksaan
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada
• Kewenangan Pengadilan Mengadili Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase
• Konflik Antara Uu Pasar Modal Dan Uu Penanaman Modal Berkaitan Dengan Batas Maksimum Kepemilikan Saham Oleh Pemodal Asing
• Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Mitra (Pkm) Pada Outsourcing Sebagai Pelanggaran Dalam Perjanjian Kerja
• Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Dalam Konsep Public Private Partnership
• Land Property Right For Foreign Citizens And Legal Institutions That Have Representations In Indonesia
• Larangan Praktik Monopoli Dalam Kerangka Kesejahteraan Rakyat
• Maqasid As Syar'Iyah Dalam Pelarangan Riba
• Misleading Information Oleh Penilai Pada Penerbitan Prospektus (Studi Kasus : Akuisisi Pt Fajar Bumi Sakti Oleh Pt Bumi Resources)
• Otonomi Para Pihak Dalam Pemilihan Arbiter
• Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penatausahaan Hasil Hutan
• Pembatalan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Oleh Kpud
• Pembatasan Dalam Perlindungan Hak Cipta
• Pembebanan Benda Sebagai Objek Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah
• Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Kpp Pratama Sidarjo
• Pemotongan Ternak Besar Betina Produktif Dalam Aspek Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
• Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Pada Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah
• Pendistribusian Dan Penetapan Harga Lpg (Liquefied Petroleum Gas) Oleh Pt. Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Penerapan Prinsip Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pada Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Jawa Timur
• Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur
• Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Perusahaan (Studi Kasus Di Pt. Filtrona Indonesia)
• Pengaturan Pengendalian Pencemaran Air Kali Surabaya
• Pengawasan Dprd Terhadap Perencanaan Apbd Berdasarkan Perspektif Hukum Dan Pendapat Masyarakat
• Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Pengembalian Aset Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata
• Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Kontrak Internasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
• Penguasaan Tunggal Penyediaan Jasa Terminal Bongkar Muat Di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak Oleh Pt.Berlian Jasa Terminal Indonesia (Bjti) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Penyalahgunaan Dalam Pengelolaan Zakat
• Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia
• Perampasan Barang Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Korupsi
• Perhitungan Dana Alokasi Umum Bagi Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Laut (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep)
• Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dalam Pengelolaan Alat Kesehatan
• Perlindungan Anak Selaku Konsumen Dalam Mengkonsumsi Produk Makanan Olahan
• Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Syariah Card
• Perlindungan Hukum Pns Terhadap Pengenaan Sanksi Disiplin Pns (Studi Kasus Kota Surabaya)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
• Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai) Di Jawa Timur)
• Perolehan Hak Guna Bangunan Yang Berasal Dari Konversi Ex Hak Barat (Studi Kasus Hak Guna Bangunan Ex. Stanvac)
• Persaingan Bisnis Ritel Antara Indomaret Dan Alfamart Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Pertanggungjawaban Harta Kekayaan Pribadi Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas
• Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anaknya
• Pertanggungjawaban Pidana Dan Bentuk Aktivitas Pelaku Hacking Dan Cracking Pada Tindak Pidana Komputer (Cybercrime)
• Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Internet Terhadap Penggunaan Situs Porno
• Pph Dan Ppn Subjek Pajak Luar Negeri Atas Jasa Telekomunikasi Yang Berimplikasi Pajak Ganda
• Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pembatasan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Sengketa Di Arbitrase
• Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja
• Prinsip Penghormatan Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Prinsip Separate Entity Pada Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Larangan Jabatan Rangkap (Interlocking Directorate) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
• Proses Peradilan Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum
• Reformasi Birokrasi Polri Dalam Memberikan Pelayanan Peerbitan Sim Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Dijalan Raya Untuk Mewujudkan Good Governance (Kajian Dilaksanakan Pada Sat. Lantas Polres Tarakan)
• Sanksi Pidana Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Menegakkan Norma Hukum Perburuhan
• Sistem Pembuktian Dengan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi
• Status Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Perjanjian Penempatan Dan Pemeliharaan Media Luar Ruang (Analisis Kontrak Perjanjian, Penempatan Dan Pemeliharan Papan Reklame Luar Ruang Antara Cv. Kopake Kendari Dan Pt. Hm. Sampoerna, Tbk.)
• Tax Evasion Terkait Pajak Penghasilan Kurang Bayar Akibat Koreksi Fiskal Dalam Praktik Transfer Pricing
• The Association Of Labour Right In Indonesia
• Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus Putusan Pn Bau-Bau No : 26/Pid.B/2008/Pn.Bb)
• Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Putusan Nomor Perkara : 255/Pid.B/2010/Pn.Kdi.)
• Tindakan Dan Pidana Sebagai Bentuk Pemidanaan Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana

Tahun 2010

• Akibat Hukum Inkonstitusionalitas Undang Undang Badan Hukum Pendidikan Bagi Penyelenggara Perguruan Tinggi
• Aspek Hukum Tentang Prosedur Dan Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kabupaten Jayapura
• Audit Biaya Perkara Di Mahkamah Agung Sebagai Wujud Pelaksanaan Kewenangan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
• Delik Pornografi Dalam Permainan Permainan Elektronik Yang Telah Dimodifikasi Oleh Para Hacker Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia
• Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan
• Eksekusi Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Eksekusi Putusan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Setelah Ada Putusan Peninjauan Kembali
• Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Implikasi Perjanjian Lisensi Merek Yang Di Dalamnya Mengandung Perjanjian Waralaba (Analisis Perjanjian Lisensi Merek Sepeda)
• Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Karakteristik Dan Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Perselisihan Perburuhan
• Karakteristik Hukum Acara Di Pengadilan Hubungan Industrial
• Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
• Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual
• Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak
• Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia
• Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Perkawinan Sir’I & Upaya Perlindungan Hukumnya
• Kekuatan Mengikat Sertifikat Pengujian Mutu Pangan Olahan Yang Diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Kaitan Dengan Perlindungan Konsumen Di Indonesia
• Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Konstituen
• Kewajiban Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Dalam Bentuk Akta Notariil
• Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Persero
• Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan (Studi Kasus Di Kota Surabaya)
• Kewenangan Pemerintah Terkait Penerbitan Izin Penyiaran Di Indoesia
• Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging
• Konsep Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan Syariah
• Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Pembangunan Permukiman
• Kontrak Kerjasama Tentang Pengelolaan Dan Pelaksanaan Sisminbakum
• Kredit Bermasalah Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Militer
• Modus Operandi Dan Pertanggungjawaban Pidana Cracker Atas Aktivitas Cracking Di Internet
• Modus Operandi Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melacurkan Anak
• Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Optimalisasi Yuridis Pelaksanaan Uu No. 13 Th. 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Acara Pidana
• Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Sebagai Dasar Kewenangan Arbitrase Internasional Dalam Memeriksa Sengketa Penanaman Modal Asing
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa
• Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi
• Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
• Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup Bidang Pertambangan Di Nusa Tenggara Timur
• Penerapan Sanksi Pidana Penjara Minimum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah
• Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
• Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
• Perbandingan Kekuatan Hukum Putusan Kppu Dengan Bentuk Putusan Lembaga Lain
• Perincian Dan Penormaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
• Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri
• Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Industri Keramik
• Pertanggungjawaban Dalam Laporan Tahunan Yayasan Sosial Keagamaan
• Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Terkait Pemalsuan Website Bank
• Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah, Studi Di Pengadilan Agama Tarakan
• Prinsip-Prinsip Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Perumahan
• Rekayasa Pencoretan (Roya) Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Memperoleh Dana Dari Bank
• Sita Terhadap Barang Milik Badan Usaha Milik Negara (Persero)
• Tanggung Gugat Advokat Terhadap Tugas Pemberian Jasa Hukum Di Luar Pengadilan
• Tanggung Gugat Corresponding Bank L/C Dalam Hal Barang Dinyatakan Disclaimer
• Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Suatu Kajian Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara)
• The Characteristics Of The Breach Of Contract And Fraud Emerged From A Contractual Relationship
• Upaya Hukum Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Di Tingkat Pengadilan Negeri
• Yurisdiksi Terhadap Cybercrime

Tahun 2009

• Abortus Provocatus Akibat Perkosaan
• Administrasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Kepolisian Daerah Jawa Timur
• Alternatif Langkah Hukum Pt Pertamina (Persero) Menjadi Perseroan Terbuka
• Anak Sebagai Pelaku Dan/Atau Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya
• Analisis Penilaian Harga Dalam Kaitannya Dengan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)
• Asas Audi Et Alteram Partem Pada Upaya Keberatan Atas Putusan Kppu
• Contempt Of Court
• Daftar Hitam (Blacklist) Dalam Pengadaan Barang Danjasa Oleh Pemerintah
• Dana Bagi Hasil (Dbh) Cukai Hasil Tembakau Di Daerah
• Fungsi Collecting Society Untuk Industri Musik Di Indonesia
• Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Hubungan Industrial
• General Exception Yang Berkaitan Dengan Public Health Dalam Hukum Investasi Indonesia
• Hak Atas Tanah Untuk Investasi Bandara Juanda
• Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dalam Rangka Konservasi Sumber Daya Hutan (Studi Di Jatim)
• Implikasi Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hal Penandatanganan Dana Belanja Tidak Tersangka Kabupaten Dompu Oleh Bupati Dompu Untuk Meningkatkan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Masyarakat Dompu Bukan Sebagai Penyimpangan Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Implikasi Uu No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Terhadap Keberadaan Komisi Pelayanan Publik (Kpp) Berdasarkan Perda Jawa Timur No. 11 Tahun 2005
• Kartel Tarif Sms Interkoneksi Pada Enam Operator Telepon Seluler (Analisis Putusan Kppu No.26/Kppu-L/2007)
• Kedudukan Bank Syariah Pada Pembiayaan Murabahah
• Kedudukan Bilateral Investment Treaties (Bits) Dalam Perkembangan Hukum Investasi Di Indonesia
• Kedudukan Jaminan Dalam Akad Bagi Hasil Di Bank Syariah
• Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Kasus Penggelapan Pajak Oleh Pt Asian Agri Group Dan Upaya Perlindungan Hukumnya
• Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Menurut Perma No 1 Tahun 2008
• Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah
• Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri
• Kewenangan Phi Dalam Penetapan Phk
• Klausula Bay Back Guarantie Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Antara Perusahaan Pembiayaan Dengan Dealer
• Kompetensi Pengadilan Perikanan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Dibidang Perikanan
• Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa
• Konflik Norma Pemenuhan Hak-Hak Buruh Dalam Kepailitan
• Koordinasi Pengawasan Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
• Kutipan Letter C Sebagai Dasar Pembuktian Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah
• Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
• Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat
• Pelayanan Perizinan Di Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance
• Pembatalan Sertipikat Tanah Palsu
• Pembatasan Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
• Pembelian Terselubung Dalam Tindak Pidana Narkotika
• Pembocoran Rahasia Negara Yang Melibatkan Wartawan Dalam Tinjauan Hukum Pidana
• Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan
• Pemidanaan Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan/Atau Mengedarkan Obat-Obatan Yang Membahayakan Konsumen
• Penafsiran Ekstensif Sebagai Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana
• Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak
• Penasehat Hukum Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Penataan Pembangunan Perumahan Dalam Perspektif Rencana Tata Ruang
• Penataan Ruang Laut Di Indonesia Berbasis Keterpaduan (Integration)
• Penegakan Hak-Hak Normatif Buruh Di Pengadilan Hubungan Industrial (Phi)
• Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perburuhan Internasional Dalam Hukum Perburuhan Indonesia
• Penerbitan Obligasi Oleh Perusahaan Daerah
• Penertiban Tanah Negara Yang Berasal Dari Aset Bekas Milik Asing/China
• Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pada Wilayah Kepulauan
• Penjaminan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dengan Status Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan
• Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Praktiknya Di Pengadilan Hubungan Industrial
• Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama
• Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi
• Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
• Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa
• Perjanjian Distributor Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknik Dilingkungan Pt. Pln (Persero)
• Perjanjian Pengelolaan Hak Siar Program Barclays Premier League Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama
• Perkembangan Konsep Corporate Social Responsibility Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Kebangsaan
• Perlindungan Hukum Bagi Stateless Untuk Memperoleh Kewarganegaraan
• Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Buruh Perempuan
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Ijarah
• Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Ham Berat
• Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Petani Penggarap (Studi Di Kelurahan Medokan Semampir Surabaya)
• Persyaratan Seorang Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Akibat Pemberitaan Di Media Massa
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kegagalan Konstruksi Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jembatan
• Pertanggunjawaban Secara Pidana Bagi Pengusaha Dalam Penghalangan Pelaksanaan Fungsi Serikat Buruh Di Perusahaan (Studi Kasus Di Pt King Jim Indonesia - Pasuruan)
• Perubahan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Perum Perumnas Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal
• Prinsip Al-T'Awun Dalam Pembiayaan Qardul-Hasan
• Reformasi Pengaturan Pembinaan Dalam Rangka Menunjang Sistem Pemasyarakatan
• Sertifikat Layak Jual Sebagai Standardisasi Penjualan Perumahan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
• Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas
• Tindak Pidana Korupsi Pada Advokat
• Tindakan Korporasi Perseroan Terbatas Yang Tidak Pernah Menyesuaikan Anggaran Dasar Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Upaya Administratif Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Tahun 2008

• Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Penggunaan Nada Tunggu Telepon Selular Menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
• Aspek Kontraktual Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (End User) Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia
• Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Eksistensi Perusahaan Daerah Sebagai Badan Usaha
• Eksistensi Serikat Kerja Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota
• Karakter Yuridis Gugatan Pra - Peradilan
• Keabsahan Peraturan Daerah Yang Bermuatan Syariat (Perda Syariat)
• Kekuatan Mengikat Peraturan Daerah Provinsi Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
• Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Pengambilan Barang Jaminan Secara Langsung Terhadap Obyek Jaminan Fidusia
• Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Butir A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Kerjasama Antar Daerah Dalam Kontrak Pembangunan Infrastruktur
• Kontrak Pembiayaan Kendaraan Bermotor Menurut Hukum Indonesia
• Lembaga Alih Daya (Outsourcing) Dalam Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Gadai Atas Saham
• Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan Korporasi Melalui Lembaga Kepailitan
• Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Dan Alternative Sanksi Lainnya
• Penegakan Hukum Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Akun Pajak Terutang Pada Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik)
• Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Terhadap Pelayanan Publik Di Daerah
• Pengaturan Ketentuan Pidana Tentang Residive
• Penyampaian Spt Dalam Sistem Self Assesment Dengan Menggunakan E - Filling
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
• Penyidikan Tindak Pidana Pada Kasus Anak
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Atas Izin Pemakaian Tanah Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Uu No 32 Tahun 2004
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Atas Izin Pemakaian Tanah Yang Diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Uu Nomor 32 Tahun 2004
• Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
• Perlindungan Indikasi Geografis
• Perolehan Hak Guna Bangunan Dari Tanah Negara Dengan Bukti Surat Tanda Hak Milik
• Persekongkolan Tender Penjualan Dua Unit Kapal Tanker Raksasa (Very Large Crude Carrier Atau Vlcc) Milik Pt Pertamina Tbk
• Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
• Politik Hukum Pelaksanaan Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak Dan Gas Bumi Oleh Negara
• Prinsip Hukum Perjanjian Waralaba Dan Penangannya Dalam Akta Notaris
• Strict Liability Dan Vicarious Liability Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Indonesia
• Tanggung Gugat Atas Pengungkapan Rahasia Bank
• Tanggung Gugat Emiten Atas Kebenaran Informasi Fakta Material Dalam Prospektus Penawaran Umum Saham Perusahaan Perseroan
• Terbitnya Sertifikat Dobel Dan Upaya Penyelesaiannya
• Tindak Pidana Kehutanan Khususnya Mengenai Pembalakan Liar
• Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pptkis Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korbannya
• Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Hal Penegakan Hukum Atas Penyelengaraan Perparkiran Di Tepi Jalan Umum

Tahun 2007

• Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
• Hubungan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim
• Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Sindikasi
• Karakteristik Hak Pengelolaan
• Kedudukan Avalist Terhadap Perjanjian Kredit
• Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam
• Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta
• Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut
• Kewenangan Bidang Pertanahan Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
• Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Bagi Pemerintah
• Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya (Studi Analisis Hukum Dan Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Tata Ruang Di Kota Surabaya)
• Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
• Pengalihan Ijin Menempati Rumah Susun Sederhana Sewa
• Pengaturan Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
• Pengaturan Wilayah Provinsi Kepulauan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia
• Pengecualian Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Oleh Badan Usaha Milik Negara Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertambangan Dan Implikasi Yuridis Dari Aspek Hukum Lingkungan
• Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Ecw. Neloe Pada Pt.Bank Mandiri, Tbk)
• Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Berkaitan Dengan Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
• Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
• Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis
• Tanggung Gugat Dokter Dalam Transaksi Terapeutik
• Tanggung Gugat Penanggung Apabila Debitor Wanprestasi
• Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Judex Facti Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2006

• Aspek Jaminan Sebagai Persyaratan Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi Pengusaha Kecil
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak : Kasus Terdakwa Anak Muhammad Azwar Alias Raju
• Fungsi Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum International Dalam Konteks Hukum Laut
• Ganti Rugi Dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Hak Reproduksi Pada Pekerja Wanita
• Implikasi Gats (General Agreement On Trade In Services) Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia
• Implikasi Klausula Arbitrase Terhadap Kewenangan Mengadili
• Karakteristik Kontrak Build Operate Transfer
• Karakteristik Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia
• Keabsahan Dokumen Elektronik(E-Record) Sebagai Alat Bukti Pada Pendaftaran Elektronik (E-Ming) Desain Industri Via Internet On-Line
• Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Perwakilan Indonesia
• Kedudukan Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana
• Kewenangan Pengadilan Mengadili Tuntutan Hak Ingkar Terhadap Arbiter
• Konsep Selamat Kepercayaan Manusia Jawa (Kejawen)
• Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Era Otonomi Daerah
• Mekanisme Dan Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga Penyidik Tindak Pidana Korupsi
• Metode Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang Oleh Pemerintah
• Parate Executie Obyek Hak Tanggungan
• Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat Dan Hak Perorangan Atas Tanah
• Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Ketentuan Hukum Pidana Di Indonesia
• Penerapan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / Puu-Iv / 2006
• Pengadilan Perburuhan Di Indonesia
• Penggunaan Hak Atas Tanah Untukkepentingan Industri
• Penguasaan Wilayah Pantai : Studi Kasus Pemanfaatan Pantai Yang Dibuat Oleh Pt Pelindo
• Penyelesaian Sengketa Alternatif Tentang Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Di Pt. Pln (Persero)
• Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Kerangka Peralihan Hak Milik Efek
• Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dialih Wujudkan
• Perlindungan Hukum Bagi Kepesertaan Pekerja Tidak Tetap Dalam Program Jamsostek
• Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir
• Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)
• Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Kesalahan Dalam Memberikan Pelayanan Medis
• Prinsip Hukum Kepailitan Di Indonesia
• Prinsip Jual Beli Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
• Problematika Modal Yayasan Yang Tidak Boleh Dibagi-Bagi
• Relokasi Perusahaan Dan Akibat Hukum Terhadap Pekerja
• Status Hukum Negotiable Certificate Of Deposit (Ncd) Atau Sertifikat Deposito Dalam Hukum Surat Berharga
• Tanah Hak Milik Bekas Hak Adat Yang Belum Terdaftar Sebagai Obyek Jaminan Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan (Uuht)
• Tindak Pidana Dan Pertanggung-Jawaban Pidana Di Bidang Merek Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
• Urgensi Adr Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Ketenaga Listrikan
• Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara Pt. Pln (Persero) Dengan Pelanggan Dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2Tl) (Tinjauan Yuridis Aspek Keperdataan)

Tahun 2005

• Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Konsekuensi Hukumnya Dalam Kerangka Undang-Undang No.2 Tahun 2004
• Asas Pemisahan Horisontal Dalam Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
• Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitor Pailit
• Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Implementasinya Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Hak Pengusahaan Hutan Di Indonesia
• Harta Warisan Untuk Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam
• Informasi Elektronik Pada Electronic - Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata
• Kapal Laut Sebagai Obyek Jaminan Kredit Bank
• Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Ombudsman Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Dansistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia
• Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan
• Ketentuan Pidana Minimal Khusus Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi
• Klausula Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Financial Lease
• Pajak Penghasilan Final Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
• Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia
• Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu
• Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Antara Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
• Pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit "Off Shore Loan
• Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
• Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No 31 Tahun 1999 Jo Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya Pasal-Pasal 5, 6, 11, 12 A, B, C, 12 B Dan 13
• Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Upaya Pemberan-Tasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
• Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945
• Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Di Indonesia
• Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Pengaturan Perpajakan Daerah Dalamsistem Hukum Pajak Indonesia
• Pengawasan Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
• Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (Onrecht-Matige Overheidsdaad) Setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• Penyelesaian Sengketa-Sengketa Hukum Izin Pemakaian Tanah
• Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Perbankan
• Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Diagnosa Dan Terapi Oleh Dokter Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
• Perlindungan Hukum Investor Pasar Modaldi Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan
• Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia
• Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Indonesia
• Prinsip Negara Kesatuan Dalam Rangka Desentralisasi Dan Sistem Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Di Indonesia
• Tanggung Gugat Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Dalam Kontrak Outsourcing
• Tanggunggugat Pemerintah Daerah Sebagai Penerbit Obligasi Daerah Terhadap Investor
• Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Menurut Hukum Islam
• Upaya Paksa Bagi Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Tetap Pada Peradilan Tata Usaha Negara
• Wewenang Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase

Tahun 2004

• Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Kredit Terhadap Obyek Jaminan Hak Tanggungan
• Analisa Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di Indonesia
• Aspek Hukum Iklan Online
• Due Diligence Dalam Suatu Penawaran Umum (Initial Public Offering)
• Eksistensi Penyalahgunaan Keadaan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia
• Eksistensi, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Organisasi Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
• Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Sebagai Fungsi Pemerintahan Di Bidang Penegakan Hukum Dikaitkan Dengan Pengujian Keabsahan Penggunaan Wewenang Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan
• Hak Dprd Meminta Keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Atau Warga Masyarakat Dalam Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Penyediaan Sarana Olah Raga Dan Kasus-Kasus Peradilan Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Hambatan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pengawasan Represif
• Hirarki Aturan Hukum Di Indonesia
• Karakteristik Hak Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Keabsahan Perjanjian Lisensi Paten Menurut Hukum Indonesia
• Kebijakan Retroaktif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia
• Kedudukan Kantor Pajak C.Q. Dirjen. Pajak Dalam Permohonan Pernyataan Pailit
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit
• Kepailitan Debitur Dalam Kredit Sindikasi
• Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Konsumen Pengguna Kredit Perbankan
• Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Dalam Penegakan Hukum Perikanan Di Wilayah Laut Daerah Jawa Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
• Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia Sebagai Implementasi United States Convention On The Law Of The Sea 1982 : Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982
• Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara
• Pengaturan Hukum Tentang Hipotik Kapal Laut
• Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Penyelesaian Sengketa Hukum Tentang Ketenaga Listrikan
• Perjanjian Dalam Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement: Analisis Yuridis Dalam Perspektif Hukum Sistem Pembayaran
• Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Di Indonesia
• Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia
• Prinsip Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Prinsip Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia
• Prinsip-Prinsip Hukum Kredit Sindikasi
• Problem Yuridis Konstitusional Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur
• Tanggung Gugat Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Di Bidang Periklanan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Tanggung Gugat Produsen Obat Palsu Di Indonesia
• Tanggung Gugat Profesi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
• Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Lintas Damai Kapal Asing Di Perairan Indonesia

Tahun 2003

• Akkoord Dalam Kepailitan
• Akta Ppat Sebagai Dasar Pendaftaran Hak Atas Tanah
• Alternatif Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Khususnya Dalam Pengaturan Prosedur Class Actions
• Aspek Hukum Perwakafan Tanah Di Kalangan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Yogyakarta
• Aspek Pidana Dalam Undang � Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Indonesia
• Budaya Hukum Ilmuwan Tentang Hak Cipta
• Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Baru Dalam Hukum Acara Perdata
• Delik Penyebaran Atau Pengembangan Komunisme/Marxisme-Leninisme Dikaitkan Dengan Hak Atas Kebebasan Berpendapat
• Domain Name Dalam Hukum Indonesia
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet Di Lingkungan Bank
• Eksistensi Dan Fungsi P4-D Dalam Sengketa Hubungan Kerja
• Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
• Fungsi Iradiasi Bagi Ekspor/Impor Pangan Dalam Kerangka Wto
• Gugatan Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
• Gugatan Perwakilan (Class Action ) Dalam Sengketa Perdata Di Indonesia
• Hak Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Aliran Dana Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Timur)
• Hostile Takeover Melalui Bursa Efek Terhadap Perseroan Terbatas Terbuka
• Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
• Izin Penangkapan Ikan Di Laut Kewenangan Daerah Propinsi Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
• Keanekaragaman Peraturan Catatan Sipil Dan Konsekuensi Yuridisnya Terhadap Akta Perkawinan
• Kedudukan Hak Adat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Ngaju Kabupaten Kapuas Sejak Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria
• Kedudukan Paugeran Masyarakat Adat Suku Tengger Dalam Upaya Penanggulangan Pencurian Kayu
• Kedudukan Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Dalam Lingkungan Peradilan Di Indonesia
• Kepailitan Kreditor Fidusia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Fidusia
• Kepailitan Perusahaan Asuransi
• Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut Propinsi Riau Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
• Kewenangan Pemerintah Pusat Di Bidang Pertanahan Dalam Rangka Uu No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
• Klausula Release And Discharge Dalam Master Of Settlement And Acquisition Agreement
• Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanahsebagai Pengaman Perjanjian Kredit Bank
• Lingkup Kewenangan Otonomi Tingkat Desa Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999
• Menyibak Tirai Kemandirian Perseroan Terbatas
• Optimalisasi Hukum Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
• Pembakuan Perjanjian Pemborongan Di Lingkungan Pt (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii
• Pembatalan Lelang Obyek Jaminan Dan Akibat Hukumnya
• Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Abri Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Prajurit Tni
• Penangguhan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadi Kepailitan
• Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
• Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999
• Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
• Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Kepentingan Pihak Ketiga
• Pengalihan Jenis Kepegawaian Dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Ke Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Pengangkatan Dan Pemindahan Jabatan Struktural Aparatur Pemerintah Daerah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
• Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi
• Pengaturan Hak Inisiatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Pengaturan Hukum Dan Penegakan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Propinsi Bali
• Penyalahgunaan Upaya Hukum, Untuk Menangguhkan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
• Penyelesaian Sengketa Perdata (Dagang) Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
• Peran Perum Pegadaian Sebagai Lembaga Alternatif Pembiayaan Dalam Pemberian Dana Pinjaman Bagi Usaha Kecil Dan Menengah
• Perjanjian Jaminan Fidusia Sebagai Penopang Penyaluran Kredit Bank
• Perjanjian Kuasa Menjual Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
• Perjanjian Subordinasi Sebagai Penunjang Penyaluran Kredit Perbankan
• Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Sehubungan Dengan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi
• Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana
• Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia
• Tanggung Gugat Bank Terhadap Pengguna Kartu Tunai Mandiri
• Tanggung Gugat Dokter Dalam Kasus Bedah Plastik Kosmetik (Putusan No. 1207/Pid.S./1992. Pn. Surabaya)
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Iklan Obat Yang Menyesatkan Melalui Media Cetak
• Tanggung Gugat Provider Dalam Bisnis Infocom : Studi Kasus Pt. Telkom
• Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Kesehatan Di Indonesia
• Tanggung Jawab Penanggung Dalamasuransi Kesehatan Di Indonesia
• Transaksi Saham Di Bursa Efek Yang Didasarkan Atas Informasi Material Yang Tidak Benar
• Upaya Paksa Yang Dilakukan Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii Terhadap Pengguna Tanah Hak Pengelolaan Yang Menyalahi Surat Perjanjian
• Upaya Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Pelabuhan
• Upaya Penyelesaian Sengketa Business To Consumer (B2C) Electronic Commerce Melalui Arbitrase Di Indonesia
• Wewenang Kabupaten Dalam Pembangunan Perumahan
• Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Mengadili Gugatan Mengenai Pengurusan Piutang Negara Perbankan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Pupn)

Tahun 2002

• Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Di Lingkunagn Bank Milik Pemerintah
• Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Dan Akta-Akta Yang Dibuatnya
• Faktor Spin Off Dan Put Option Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Pt Semen Gresik (Persero) Tbk. Dengan Cemex S. A. De C. V
• Fungsi Kesepakatan Kerja Bersama Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Phk)
• Hak Ingkar Notaris
• Hukum Bagi Dokter Asing Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
• Kebijakan Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Pt Persero
• Kedudukan Dan Profesionalisme Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil Ditengah Derasnya Pengaruh Politik
• Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan
• Kesetaraan Hak Waris Laki-Laki Dan Wanita Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)
• Kewenangan Di Bidang Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo )
• Kewenangan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah
• Kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menanggulangi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 D1 Kabupaten Sidoarjo : Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo
• Merger Sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Bank Umum
• Penegakan Hukum Di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• Pengaturan Hukum Dan Pelaksanaan Tata Niaga Produk Pertanian
• Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang No.9 Th 1992 Tentang Keimigrasian Dalam Perspektif Perdagangan Bebas
• Pengenaan Pajak Penghasilan Final Ditinjau Dari Aspek Efektivitas Hukum Dan Keadilan Dalam Pemungutan Pajak
• Penggunaan Bagian-Bagian Atas Tanah Hak Pengelolaan Dilingkungan Kerja Pt. (Persero) Pelabuhan Indonesia Iii
• Penguasaan Wilayah Pantai (Studi Kasus Pemanfaatan Pantai Yang Dibuat Oleh Pt Pelindo)
• Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Forum Arbitrase
• Penyelesaian Sengketa Perdata (Dagang) Melalui Arbitrase Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999
• Perjanjian Jual Beli Dengan Dukungan Perjanjian Jaminan Deposito
• Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Penggunaan Wewenang Diskresi Penyidik Berkenaan Dengan Alat Bukti Berupa Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pornografi
• Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan
• Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia
• Prinsip Keadilan Dalampenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdi Indonesia
• Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Dalam Rangka Penyaluran Dana Pinjaman
• Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Prospek Tanggung Gugat Mutlak Produsen Dalam Peredaran Obat
• Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran
• Tanggung Gugat Apotek Sebagaisarana Kesehatan Di Indonesia
• Tanggung Gugat Konsultan Hukum Sebagaim Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Perusahaan Publik
• Tanggung Jawab Bumn Dalam Ppogram Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi
• Viktimisasi Politik Di Indonesia ( Suatu Studi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Partai Rakyat Demokratik )

Tahun 2001

• Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Kaitan Dengan Pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Penelitian Hukum Normatif
• Eksistensi, Fungsi, Dan Realita Serta Masa Depan Hak Gadai Tanah Pertanian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Akibat Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
• Implementasi "The Forest Principles"Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia Dari Aspek Hukum
• Karakteristik Yuridis Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Membekukan Dan Membubarkan Partai Politik Menurut Uu Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
• Keharusan Berdomisili Di Wilayah Republik Indonrsia Bagi Pensiunan Pns Ex-Propinsi Timor Timur Se8Agai Syarat Untuk Tetap Menerima Hak Pensiun
• Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Melalui Partai Politik Di Indonesia
• Kompetensi Peradilan Pemerintahan Di Indonesia
• Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik Di Rsud Dan Rssi Banjarmasin Berdasarkan Permenkes Nomor: 585/Men.Kes/Per/Ix/ 1989 Dan Se.Dir.Jen.Yan.Med. Nomor :Van.Ma.:D. Nomor: Hk.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999
• Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Banyumas
• Pembagian Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Penetapan Objek Pajak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
• Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Di Indonesia
• Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
• Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945
• Perjanjian Pembiayaan Ijarah Di Lingkungan Bank Syariah
• Perlindungan Kepentingan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Akibat Debitur Pailit Berdasar Undang-Undang No 4 Tahun 1998
• Petitum Gugatan Dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
• Tanggung Gugat Pelaku Usaha Akibat Iklan Yang Menimbulkan Kerugian
• Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Tahun 2000

• Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Obyek Jaminan Kredit Perbankan
• Kedudukan Hukuh Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Ruhah Sakit
• Keterlibatan Pemerintah Dalam Program Rekapitalisasi Perbankan
• Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia
• Pengaturan Hak Lintas Penerbangan Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia
• Pengaturan Keadaan Bahaya Di Indonesia
• Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
• Perjanjian Kerja Sebagai Pencerminan Perlindungan Hukum Di Bidang Reproduksi Bagi Buruh Migran Wanita Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Waktu Tertentu Di Perum Pegadaian
• Satuan Rumah Susun Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia
• Tindakan Hukum Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Laut Di Propinsi Daerah Istimewa Aceh
• Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Di Perairan Nasional Oleh Penyidik Tni-Al Sebagai Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan

Tahun 1999

• Aspek Hukum Fungsi Tentara Nasional Indonesia
• Eksekusi Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan
• Keseimbangan Kekuasaan Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia
• Novasi Sebagai Salah Satu Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah
• Operasionalisasi Bank Asing Di Era Pasar Bebas Dengan Berlakunya Gatt/Wto
• Perizinan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Problematika Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule) Dalam Putusan Tata Usaha Negara
• Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Udara Niaga Di Indonesia
• Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Indonesia-Malaysia Tentang Pulau Sipadan Dan Ligitan
• Wewenang Menguasai Atas Benda Milik Publik Oleh Pemerintah Daerah Tingkat Ii Banyumas

Tahun 1998

• Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (Kan) Setelah Persertifikatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat
• Hak Akseptor Kb Atas Pelayanan Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
• Hal Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Obyek Hak Tanggungan
• Keterkaitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
• Pendaftaran Perjanjian Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Kaitannya Dengan Perdagangan Bebas
• Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Oleh Pemerintah Daerah Tingkat Ii (Kajian Hukum Administrasi Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/Pd.Dprd.1974 Tentang Bangun-Bangunan Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar)
• Penetapan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Dan Hak - Hak Tersangka Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981
• Perkawinan Internasional Dalam Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia
• Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Pt.Terbuka Atas Beberapa Tindak Pidana Pasar Modal
• Rambu-Rambu Hukum Asas Kehati-Hatian Dan Kesehatan Bank Dalam Undang-Undang Perbankan

Tahun 1997

• Eksistensi Hak Ulayat Laut Dan Pemanfaatannya Untuk Kemakmuran Masyarakat (Suatu Kajian Hak Ulayat Laut Di Daerah Tingkat Ii Sangihe Talaud)
• Kesinkronan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Tentang Zona Ekonomi Ekskluisif Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Pbb Tentang Hukum Laut
• Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Pengusaha Hutan Tanaman Industri Di Kalimantan Barat
• Pencabutan Ijin Praktek Dokter Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
• Penegakan Hukum Undang-Undang Benda Cagar Budaya Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Keppres 5.5 Tahun 1993 Bagi Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten Dati Ii Kendari
• Perlindungan Konsumen Dalam Mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun

Tahun 1996

• Aspek-Aspek Hukum Hak Atas Tanah Di Kotamadya Yogyakarta
• Hak Asasi Manusia Pada Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
• Hak Pasien Untuk Menghentikan Perawatan Dalam Transaksi Terapeutik
• Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Menurut Hukum Indonesia
• Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Laut Di Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang (Study Korelasi Antara Penegakan Hukum Dengan Kepatuhan Nelayan Terhadap Ketentuan Perikanan Laut)
• Penerapan Prinsip Caveat Vendor Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Konsumen Perumahan Di Indonesia
• Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Kaitannya Dengan Perubahan Perilaku Warga Masyarakat Terhadap Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
• Peraturan Perlindungan Hutan Dan Penegakan Hukumnya Dalam Rangka Pengendalian Kerusakan Hutan Di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
• Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil
• Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer Di Indonesia
• Status Majelis Pertimbangan Pajak (Mpp) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perpajakan Nasional
• Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotik Dalam Pelayanan Obat-Obatan Melalui (Jasa) Apotik

Tahun 1995

• Hubungan Fungsional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Dengen Undang-Undang Lain Terkait Dalam Rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Hukum Sebagai Instrumen Kebijaksanaan)
• Ketaatan Pengemudi Angkutan Umum Di Kotamadya Mataram Pada Ketentuan Pasal 56, 57, 59 Dan Pasal 61 Uu No.14 Tahun 1992 ( Suatu Kajian Dari Perspektif Sosiologis)
• Penemuan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Oleh Hakim Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas)
• Status Perkawinan Antar Penganut Agama Islam Dengan Penganut Agama Lain Ditinjau Dari Instruksi Presiden Ri No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber:
https://unair.ac.id