Kumpulan Contoh Judul Tesis S2 Kenotariatan UNAIR

Referensi Judul Tesis S2 Kenotariatan Universitas Airlangga

Tahun 2020

• Akibat Hukum Akad Al-Qardh Untuk Keperluan Konsumtif Di Bank Syariah
• Akibat Hukum Penolakan Warisan Utang Debitor Oleh Ahli Waris Terhadap Kreditor
• Akibat Hukum Pinjam Meminjam Antara Koperasi Dan Calon Anggota Yang Tidak Diangkat Menjadi Anggota Koperasi
• Akta Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie Sebagai Dasar Penerbitan Akta Ahli Waris
• Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game Online
• Analisis Pasal 1 Angka 1 Dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
• Asas Keadilan Dalam Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
• Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending
• Benturan Hak Kreditur Pemegang Gadai Dengan Hak Negara Berupa Piutang Pajak(Studi Kasus Di Pt. Bank Rakyat Indonesia)
• Covernote Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melanggar Hukum
• Eksekusi Aset Bumn Persero Dalam Kepailitan
• Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero
• Hak Atas Merek Sebagai Harta Pailit
• Hak Kreditor Atas Obyek Gadai Saham Bilamana Perseroan Terbatas Yang Mengeluarkan Saham Dinyatakan Pailit
• Hak Waris Cucu Dari Saudara Kandung Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Atas Harta Peninggalan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ Pa.Wsp )
• Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
• Implikasi Yuridis Kedudukan Bpjs Sebagai Kreditor Preferen Dalam Pkpu
• Karakteristik Kontrak Kerja Antara Artis Cilik Dengan Production House
• Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Terkait Waktu Penandatanganan Para Pihak Yang Tidak Bersamaan
• Keabsahan Hak Tanggungan Berkaitan Dengan Kesalahan Pengisian Data Pada Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
• Keabsahan Informasi Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Yang Disampaikan Pada Saat Permohonan Pengesahan
• Keabsahan Lelang Saham Anggota Bursa Efek Indonesia (Bei)
• Keabsahan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
• Keabsahan Pre Project Selling Satuan Rumah Susun Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/Prt/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
• Kebijakan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online
• Kedudukan Akun Media Sosial Yang Dikelola Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Harta Benda Perkawinan
• Kedudukan Dan Tanggung Gugat Bank Syariah Sebagai Penerima Wakaf Uang Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Islam
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadi Force Majeure Dan/Atau Keadaan Tertentu Yang Menyebabkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik Terganggu
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pasca Putusan Pembatalan Perkawinan
• Kedudukan Para Kreditor Perjanjian Kredit Sindikasi Berkaitan Dengan Debitor Pailit
• Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dari Kejaksaan Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Sitaan Atau Rampasan
• Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya
• Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Dihadapan Atau Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang
• Kepailitan Badan Hukum Perseroan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Secara Pribadi Terkait Kewajiban Pajak
• Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Asas Ijbari Dalam Pembagian Waris Anak Kandung Di Indonesia
• Kepemilikan Atas Aset Nasabah Dalam Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Imbt) Berdasarkan Prinsip Syariah
• Kesepakatan Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Internasional Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Berupa Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Kewajiban Memperoleh Jumlah Poin Tertentu Sebagai Syarat Mengikuti Ujian Kode Etik Notaris
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bidang Pertanahan
• Kewenangan Otoritas Pelabuhan Dan Badan Usaha Pelabuhan Dalam Pengurusan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Pasca Pelaksanaan Perjanjian Konsesi Antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Dengan Pt Pelabuhan Indonesia Iii (Persero))
• Klausul Persetujuan Bank Atas Penjualan Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
• Klausula Cidera Janji Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019
• Konstruksi Hukum Kontrak Mitra Kerja Terhadap Wajib Pajak Bagi Pengguna Layanan Youtube Yang Masih Di Bawah Umur
• Legalitas Lelang Yang Diselenggarakan Secara Online Melalui Aplikasi Yang Bukan Balai Lelang
• Lembaga Rechtsverwerking Dalam Penguasaan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Agraria Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2044 K/Pdt/2015)
• Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Luar Negeri Yang Bukan Berbentuk Badan Usaha Tetap
• Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019
• Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Pasca Terbentuknya Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun
• Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca Perceraian Pada Masyarakat Madura
• Pembatalan Lelang Eksekusi Pengadilan Yang Didasarkan Putusan Pengadilan Yang Lain
• Pemberhentian Notaris Karena Melakukan Perbuatan Tercela Atau Merendahkan Kehormatan Dan Martabat Jabatan Notaris
• Pembubaran Perseroan Terbatas Sebagai Penyelenggara Equity Crowdfunding
• Pembuktian Sederhana Permohonan Kepailitan Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan
• Pemenuhan Hak Kreditor Melalui Kurator Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara
• Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan Sebagai Pemegang Kontrak Karya Dengan Pemerintah
• Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pengemudi Jasa Angkutan Melalui Aplikasi Online
• Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Layanan Streaming Netflix
• Pemutusan Kontrak Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi Dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Bumn)
• Penataan Kembali Struktur Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Likuifaksi Di Kota Palu
• Pencabutan Izin Pemakaian Tanah (Ipt) Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Kota Surabaya
• Penegakan Hukum Dalam Upaya Penolakan Atas Eksekusi Putusan Nomor 191/Pdt.G/2006/Pn.Sby
• Penetapan Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
• Penetapan Klausula Sanksi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Properti Dengan Sistem Pre Project Selling (Analisis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/Prt/M/2019)
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Pasca Gempa Bumi Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Pengambilan Keputusan Dalam Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun
• Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Kegiatan Usaha Peer To Peer Lending (Studi Kasus Pt. Berkah Fintek Syariah)
• Penggunaan Smart Contract Sebagai Alternatif Dalam Proses Penawaran Jual Beli Properti Di Indonesia
• Penguasaan Satuan Rumah Susun Dengan Cara Sewa Dalam Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Atas Satuan Rumah Susun Yang Belum Memperoleh Pengesahan
• Penjualan Kembali Tanah Dan Bangunan Yang Dikuasai Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Pihak Lain
• Penyelesaian Kredit Bank Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Terdampak Likuifaksi
• Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Adjudikasi
• Perlindungan Hukum Anak Kandung Terhadap Kekuasaan Orang Tua (Analisa Putusan Kasus No. 1793/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)
• Perlindungan Hukum Atas Keabsahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Samarinda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2455 K/Pdt/2013)
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Ingkar Janji Dalam Pembiayaan Musyarakah
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Pre Project Selling Yang Dilakukan Berdasarkan Kuasa Menjual
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemeganghak Tanggungan Atas Putusan Peletakan Sita Eksekusi Yang Merugikan ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 61/Pdt.Bth/2018/Pn Kpn)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Perorangan Apabila Penjamin Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Penjamin Menolak Warisan Dalam Perspektif Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek
• Perlindungan Hukum Bagi Penjual Saham Yang Namanya Tidak Dihapus Dari Daftar Perseroan
• Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Atas Tanah Terkait Tanah Sisa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Proses Lelang Eksekusi Benda Jaminan Terkait Dengan Biaya Pelelangan Yang Berulang Kali
• Perlindungan Hukum Pembeli Perumahan Dari Pengembang Yang Pailit Atas Disitanya Harta Pailit Dalam Perkara Pidana
• Perlindungan Hukum Pemberi Pembiayaan Pada Investasi Dalam Platform Provesty Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah
• Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Hilangnya Bukti Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Pt Adira Finance)
• Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing
• Pertanggungjawaban Ahli Waris Pengganti Dari Penanggung Pribadi (Personal Guarantor) Dalam Sengketa Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1012 K/ Pdt-Sus.Pailit /2016)
• Preferensi Bea Lelang Dari Kantor Lelang Dibanding Upah Buruh Terhadap Harta Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
• Prioritas Untuk Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Negara
• Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Bank Syariah Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
• Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Berkenaan Dengan Bukti Pembayaran Perolehan Hak Atas Tanah Dan /Atau Bangunan
• Sita Marital Atas Simpanan Bank Pada Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/Puu-X/2012)
• Tanggung Gugat Bank Pada Aktivitas Bancassurance Terhadap Pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (Paydi)
• Tanggung Jawab Kantor Lelang (Kpknl) Dan Bank Atas Timbulnya Gugatan Dari Pihak Lain (Ahli Waris) Selaku Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Dokumen Palsu Dalam Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
• Tanggung Renteng Penerima Pinjaman Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Pt. Amartha Mikro Fintek
• Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Melalui Agen
• Upaya Hukum Konsumen Terkait Kepastian Kelanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Kepailitan Pengembang
• Upaya Hukum Penggugat Atas Putusan Pengadilan Yang Tidak Berkepastian Hukum
• Upaya Paiman Selaku Debitor Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melakukan Pembatalan Lelang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 459/K/Pdt.Sus-Bpsk 2017)

Tahun 2019

• Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Secara Sindikasi
• Akibat Hukum Pencabutan Dan Pernyataan Tidak Berlaku Surat Keterangan Terdaftar (Skt) Persekutuan Komanditer (Cv)
• Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Terhadap Aset Perseroan (Studi Kasus Pt. Wira Mitra Guna)
• Akibat Hukum Penggunaan Kata Presiden Pada Nama Organisasi Masyarakat Berbentuk Perkumpulan Berbadan Hukum
• Akibat Hukum Peraturan Desa Tentang Pendirian Bumdesa Yang Tidak Mencantumkan Besaran Modal Dasar
• Akibat Hukum Persekutuan Komanditer (Cv) Terdaftar Yang Tidak Mencatatkan Secara Online
• Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Aset Badan Usaha Milik Daerah
• Akibat Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl) Kota Mojokerto
• Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Yang Belum Didaftarkannya Prospektus
• Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bca, Tbk
• Analisis Pengalihan Utang Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Untuk Menjual Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan
• Asas At-Tawazun Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah
• Asas Egaliter Dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung No.4/Pdt.P/2013/Pa.Bdg
• Asas Persamaan Hak Dalam Pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah Reklamasi
• Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Rumah Dengan Sistem Pre Project Selling
• Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagih Secara Cessie Dalam Pembiayaan Proyek Konstruksi Pemerintah
• Batas Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Penetapan Besaran Modal Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
• Batas Usia Minimum Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur
• Batas Wajar Pembuatan Jumlah Akta Oleh Notaris Menurut Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dan Undangundang Jabatan Notaris
• Batasan Minimal Jumlah Utang Pada Permohonan Pailit
• Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dalam Mekanisme Circular Resolution
• Daya Mengikatnya Addendum Perjanjian Kredit Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan
• Dispute Avoidance/Adjudication Board (Daab) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Eksekusi Lelang Atas Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Kredit
• Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Oleh Bank Yang Telah Disepakati Dijual Di Bawah Tangan
• Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Berupa Piutang Dagang Dalam Kredit Perbankan
• Eksistensi Jaminan Hak Tanggungan Pasca Pembentukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan
• Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris
• Hak Mendahulu Negara Atas Pelunasan Utang Pajak Terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan
• Hak Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Penerima Manfaat Berdasarkan Hukum Waris Islam
• Hibah Yang Melebihi Hak Legitime Portie Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Bw ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/2012 )
• Implikasi Hukum Penjual Dinyatakan Pailit Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Lunas
• Implikasi Kepailitan Terhadap Perjanjian Waralaba
• Informed Consent Pada Tindakan Kedokteran Di Klinik Kecantikan Estetika
• Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
• Itikad Baik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Atas Objek Hak Tanggungan
• Karakteristik Domain Name Sebagai Benda Dan Kaitannya Dengan Pembebanan Sebagai Jaminan
• Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes (Mtn)
• Karakteristik Perjanjian Jual Beli Porsi Kepemilikan (Hishshah) Atas Obyek Syirkah Milik Nasabah
• Karakteristik Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Virtual (Virtual Office)
• Karakteristik Perjanjian Tertulis Antara Debitor Dan Pemilik Jaminan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak
• Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Tunai Berbasis Online
• Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Yang Para Pihaknya Adalah Keluarga Notaris Yang Digantikan
• Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Dalam Tradisi Suku Polahi Gorontalo
• Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Menjual
• Keabsahan Klausul Baku Grace Period Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
• Keabsahan Klausul Pemblokiran Rekening Oleh Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/Pdt.Sus/2013)
• Keabsahan Klausul Syarat Putus Sebagai Alasan Pengakhiran Kontrak
• Keabsahan Lelang Terhadap Objek Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Ganda (Overlapping)
• Keabsahan Lelang Yang Pemenang Lelang Melunasi Objek Lelang Dengan Menggunakan Pembiayaan Dari Lembaga Pembiayaan ( Finance )
• Keabsahan Multi Akad Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Syariah
• Keabsahan Pemungutan Bea Masuk Impor Pakaian Bekas
• Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris
• Keadaan Memaksa Sementara Sebagai Alasan Pemutusan Perjanjian Waralaba
• Keberlakuan Klausul Pembatalan Dalam Kontrak Elektronik
• Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Dalam Hukum Waris Adat Batak Berdasarkan Putusan No: 429/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Tim
• Kedudukan Anggota Koperasi Didalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi
• Kedudukan Bank Atas Objek Jaminan Berupa Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Kuasa (Ppjk)
• Kedudukan Dan Kewenangan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (Kppa) Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Indonesia
• Kedudukan Desa Adat Di Bali Sebagai Subyek Hukum Hak Milik Atas Tanah
• Kedudukan Hukum Penjual Atas Objek Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Kebendaan Setelah Adanya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Kedudukan Pemegang Hak Pengelolaan Atas Obyek Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Yang Dijaminkan Oleh Investor
• Kedudukan Penyewa Obyek Kontrak Bangun Guna Serah Terkait Kepailitan Pada Mitra
• Kekuatan Bukti Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat
• Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Online (Peer To Peer Lending) Dengan Kaitannya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Lembaga Teknologi Finansial (Fintech) Sebagai Alat Bukti
• Kekuatan Pembuktian Risalah Lelang Setelah Daluwarsa
• Kepailitan Harta Peninggalan Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan Burgerlijk Wetboek
• Kepailitan Terhadap Perusahaan Pialang Berjangka Dalam Industri Perdagangan Berjangka Komoditi
• Kewajiban Korporasi Yang Berbentuk Yayasan Dalam Menentukan Pemilik Manfaat
• Kewenangan Dalam Menentukan Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Sebelum Dan Pada Saat Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris
• Kewenangan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembuatan Aturan Tentang Pembatasan Jumlah Akta
• Kewenangan Notaris Dalam Sertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik
• Kewenangan Pendiri Persekutuan Komanditer (Cv) Dan/Atau Notaris Dalam Melakukan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Cv) Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Sabu)
• Kewenangan Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Atas Apartemen Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Sengketa Lelang Di Perbankan Syariah(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.206/Pdt.Plw/2017)
• Klasifikasi Kreditor Bpjs Ketenagakerjaan Atas Iuran Bpjs Yang Belum Dibayar Perusahaan Pailit
• Konsep 3(Three) In 1(One) In The Land Acquisition Untuk Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpengahasilan Rendah Oleh Instansi Dalam Perspektif Prinsip Kepastian Hukum
• Konsep Pemagangan Bersama Kaitannya Dengan Tujuan Magang Bagi Calon Notaris
• Konsistensi Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Kewarisan Anak Luar Kawin Di Indonesia
• Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Pembebanan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Larangan Etika Terkait Publikasi Dan Promosi Jabatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik
• Lelang Barang Milik Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) (Studi Kasus Di Pdam Surya Sembada Kota Surabaya)
• Lelang Benda Sitaan Kasus Korupsi Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Yang Tetap (Inkracht Van Gewijsde)
• Lelang Ekseksusi Terhadap Barang Rampasan Kejaksaan Yang Sebelumnya Menjadi Obyek Fidusia
• Lelang Eksekusi Jaminan Yang Berupa Paten
• Lelang Hak Pakai Atas Tanah Yang Dimiliki Warga Negara Asing Yang Meninggalkan Indonesia
• Limitasi Penggunaan Kuasa Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Makna Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Akibat Hukumnya
• Non-Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Strartup Unicorn
• Pelaksanaan Eksekusi Melalui Lelang Dan Dibawah Tangan Terhadap Harta Pailit Yang Dijaminkan
• Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
• Pembagian Harta Warisan Dalam Dua Perkawinan Menurut B.W
• Pembangunan Rumah Susun Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
• Pembatalan Lelang Karena Pelanggaran Penentuan Nilai Limit
• Pembatalan Terhadap Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
• Pembatalan Wakaf(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3875/Pdt.G/2015/Pa.Jr)
• Pemberhentian Seorang Notaris Akibat Ditaruh Dibawah Pengampuan
• Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 417 K/Ag/2016)
• Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Kegiatan Backdoor Listing Melalui Akuisisi Pada Perusahaan Rintisan (Startup) Digital
• Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Terkait Peralihan Piutang Secara Cessie
• Pemulihan Hak Notaris Setelah Diberhentikan Sementara Karena Menjalani Penahanan
• Pendaftaran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Selaku Penerima Fidusia
• Penerapan Asas Good Corporate Governance Pada Pengurusan Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadilan No.737/Pdt.G/2014/Pn.Sby)
• Penerbitan Izin Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Dalam Rangka Investasi
• Penerbitan Sertipikat Pengganti Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/2017)
• Penerimaan Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Dalam Waris Islam
• Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Hibah Wasiat
• Penetapan Pajak Pertambahan Nilai E-Commerce Pada Bentuk Model Bisnis Online Marketplace
• Penetapan Usia Kawin Sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Anak
• Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi
• Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Pendapatan Asli Daerah
• Pengenaan Pajak Penghasilan Kepada Pelaku Usaha Perorangan Melalui Media E-Commerce
• Penghindaran Pajak Oleh Warga Negara Asing Terhadap Penghasilan Sewa Menyewa Rumah Nominee
• Penyanderaan (Gijzeling) Suatu Badan Sebagai Penanggung Pajak Penghasilan
• Penyerahan Hak Pengelolaan Yang Berasal Dari Tanah Pasini Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
• Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Secara Digital
• Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat Pkpu Gagal Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2014
• Peralihan Piutang Dengan Objek Hak Tanggungan Akibat Dari Pewarisan
• Perjanjian Jual Beli Mainan Seks (Sex Toys) Melalui Media Online
• Perjanjian Kerjasama Operasional Hemodialisa Di Rumah Sakit
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak
• Perkembangan Kedudukan Daha Tua Dalam Masyarakat Adat Bali
• Perkembangan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Suku Tengger Sebagai Akibat Perkawinan Beda Suku
• Perlindungan Hukum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Dalam Participating Interest Akibat Kepailitan Investor
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Harta Pailit Debitor Yang Disita Dan Masuk Kas Negara Akibat Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Hipotek Kapal Laut
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Akibat Wanprestasi Pengembang (Developer) Dalam Sistem Pre Project Selling
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Tindakan Permintaan Modal Oleh Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham
• Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Atas Gugatan Pembatalan Lelang Oleh Debitor / Pemilik Jaminan
• Perlindungan Hukum Bank Atas Kepailitan Debitor Dengan Kolektibilitas Lancar Yang Dimohon Pailit Oleh Pekerja
• Perlindungan Hukum Bank Sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Akta Pernyataan Kepemilikan Harta
• Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Kavling Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Analisis Putusan Nomor 169/G/2013/Ptun.Sby)
• Perlindungan Hukum Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Dibidang Jasa Pendidikan
• Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Daden Van Beschikking Direksi Dalam Menjual Aset Perseroan
• Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Atas Tanah Yang Objek Lelangnya Tidak Ada Secara Fisik Sebagaimana Tercantum Dalam Sertipikat
• Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Adanya Ketidakbenaran Data Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemberi Fidusia Dari Penerima Fidusia Yang Pailit
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Tanpa Jangka Waktu Yang Diterbitkan Oleh Badan Usaha Milik Negara
• Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat)
• Praktik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
• Prinsip Hukum Peralihan Pemegang Hak Tanggungan Atas Akuisisi Perseroan Terbatas Sebagai Pemegang Hak Tanggungan
• Prinsip Ta’Awun Dalam Konsep Wakaf Terkait Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Putusan No. 119/Pdt.G/2013/Pn.Mlg)
• Risiko Investor Berdasarkan Perjanjian Baku Secara Elektronik Pada Perdagangan Berjangka Sistem Perdagangan Alternatif
• Sengketa Kepemilikan Obyek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
• Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2785K/Pdt/2011 Dan 3403K/Pdt/2016 Tentang Penyelundupan Hukum Dengan Cara Sewa Menyewa Oleh Orang Asing)
• Stan Pasar Sebagai Jaminan Berdasarkan Perjanjian Tentang Pemberian Hak Memakai Ruang (Stan) Di Bank Central Asia
• Status Hak Atas Tanah Pasca Likuifaksi Di Kota Palu
• Status Kepemilikan Bangunan Dan Sarana Di Atas Tanah Objek Build, Operate, And Transfer Dalam Kepailitan Pemilik Tanah
• Status Purusa Pada Perempuan Akibat Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Adat Bali
• Surety Bond Sebagai Jaminan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Syarat Tangguh Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
• Tanah Dan Bangunan Dalam Transaksi Pre Project Selling Sebagai Obyek Jaminan Dalam Praktik Perbankan
• Tanggung Gugat Ahli Waris Terhadap Hutang Yang Ditinggalkan Pewaris
• Tanggung Gugat Pengembang Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Ppjb) Atas Terbitnya Dua Sertipikat Hak Guna Bangunan Berbeda Kelurahan Pada Satu Obyek Jual Beli
• Tanggung Gugat Pengguna Dompet Digital Atas Pinjaman Tanpa Agunan Dalam Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) Ovo Pada Fitur Ovo Paylater
• Tanggung Gugat Platform Terhadap Investor Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Equity Crowdfunding Di Bidang Properti
• Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Dokumen Asli Yang Dititipkan Dalam Pembuatan Akta
• Tanggung Jawab Pejabat Pajak Dalam Menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Tanggungjawab Notaris Atas Penyerahan Data Wajib Pajak Untuk Kepentingan Penyelidikan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk)
• Upaya Hukum Pembeli Harta Pailit Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Sebelum Ada Izin Hakim Pengawas
• Urgensi Mitigasi Risiko Dalam Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia
• Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Nilai Perolehan Obyek Pajak

Tahun 2018

• Akad Dalam Pembiayaan Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Berdasarkan Prinsip Syariah
• Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Dan Kedudukannya Dalam Pewarisan Di Indonesia
• Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Bw
• Akibat Hukum Kelebihan Jumlah Kepemilikan Modal Asing Karena Penambahan Modal
• Akibat Hukum Kepailitan Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Miliknya Untuk Menjamin Utang Dari Pihak Lain
• Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Bank Garansi Debitur
• Akibat Hukum Pembangunan Perumahan Di Atas Tanah Konservasi
• Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya
• Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris Dan Daftar Perseroan
• Akibat Hukum Perkawinan Janda Yang Dilangsungkan Sebelum Habis Jangka Waktu Tunggu
• Akibat Hukum Perubahan Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dijatuhi Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Pengadilan
• Akibat Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Perlindungan Yang Diberikan Kepada Kreditur
• Alas Hak Bangunan Gedung Dibawah Tanah Dari Perspektif Asas Pemisahan Horizontal
• Asas Publisitas Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris
• Asas Spesialitas Terhadap Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik
• Cash Collateral Sebagai Objek Jaminan Gadai Pada Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk
• Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
• Dualisme Pengaturan Harta Benda Perkawinan Pasangan Perkawinan Campuran
• Eksekusi Paten Yang Dibebani Jaminan Fidusia
• Eksistensi Hak Garap Diatas Tanah Bekas Adat Berkaitan Dengan Pola Pembuktian Tanah (Studi Kasus Pengakuan Kepemilikan Atas Tanah Suliadi Kepada Pt Windu Nabatindo Lestari Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah)
• Fungsi Notaris Dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik
• Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Yang Terkurung Oleh Pembangunan Mall (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt/2016/Pt.Mtr)
• Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Status Ijin Pemakaian Tanah Di Kota Surabaya
• Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Yang Diperoleh Dari Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Swasta
• Hak Isteri Kedua Yang Tidak Memiliki Keturunan Terhadap Harta Peninggalan Suami Berdasarkan Hukum Waris Islam
• Hak Janda Atas Harta Waris Dari Suami Yang Telah Dibabtis Saudara Kandung Menjadi Agama Non Islam
• Hak Komunal Sebagai Obyek Peralihan Hak Atas Tanah
• Hak Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Sebagai Setoran Modal Perseroan
• Hak Veto Dalam Kepengurusan Gereja Bethany Indonesia
• Hak Waris Anak Atas Klaim Asuransi Jiwa Dari Orang Tua Yang Perkawinannya Tidak Dicatat
• Hak Waris Anak Yang Berada Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam Terkait Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 47/Pdt.P/2013/Pa.Pspk
• Hasil Pertambangan Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Implikasi Hukum Perubahan Skema Bagi Hasil Dari Cost Recovery Menjadi Gross Split Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Pada Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
• Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Pailit Terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit Yang Sudah Dilakukan
• Indikasi Predatory Pricing Online Marketplace Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha
• Inkonsistensi Pengaturan Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Oleh Notaris
• Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Perubahan Bangunan Fungsi Hunian Menjadi Bangunan Fungsi Usaha
• Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Samarinda
• Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Syariah
• Jual Beli Tanah Bekas Milik Adat Berdasarkan Alat Bukti Kertas Segel ( Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)
• Karakteristik Pengikatan Kapal Laut Dengan Lembaga Jaminan Hipotek
• Karakteristik Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia
• Karakteristik Perjanjian Transplantasi Organ Tubuh Manusia Di Indonesia
• Karakteristik Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris
• Keabsahan Lelang Agunan Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Restrukturisasi Hutang
• Keabsahan Lelang Benda Jaminan Pada Saat Masa Tangguh (Stay) Pailit
• Keabsahan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Karena Adanya Gugatan Dari Debitor
• Keabsahan Lelang Melalui Internet Pada Aplikasi Balai Lelang Yang Tidak Terdaftar Pada Djkn
• Keabsahan Lelang Objek Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia
• Keabsahan Lelang Objek Jaminan Debitor Bank Umum Secara Langsung Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit
• Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan Pada Kewajiban Pembayaran Utang
• Keabsahan Perseroan Terbatas Yang Pemegang Sahamnya Merupakan Nominee Berdasarkan Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Agreement)
• Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Terhadap Adanya Klausula Eksonerasi Yang Dibuat Sepihak Oleh Pejabat Lelang
• Keabsahan Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 462/Pk/Pdt/1999)
• Keabsahan Subkontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
• Keabsahan Tindakan Debt Collector Menarik Benda Jaminan Fidusia Sebelum Pelaksanaan Lelang
• Keberlakuan Asas Pemisahan Horisontal Dalam Rangka Penjaminan Mesin Pabrik
• Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam
• Kedudukan Ahli Waris Yang Murtad Sebelum Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1747/Pdt.P/2016/Pa.Sby )
• Kedudukan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Terlambat Didaftarkan Di Kantor Pertanahan Ketika Pejabat Pembuat Akta Tanah Meninggal Dunia
• Kedudukan Benda Jaminan Pihak Ketiga Terhadap Kepailitan Debitor Pailit Yang Dijamin Pihak Ketiga
• Kedudukan Calon Notaris Yang Melakukan Kegiatan Magang Pada Kantor Notaris
• Kedudukan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun Yang Berbentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli(Studi Kasus Apartemen Puncak Permai)
• Kedudukan Hukum Perkawinan Pasangan Suami Istri Yang Sebelumnya Melakukan Operasi Ganti Kelamin (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Katolik)
• Kedudukan Kreditor Pasca Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Dibebani Hak Tanggungan(Analisis Putusan Nomor 55/Pdt/2012/Pt.Sultra)
• Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Obyek Jaminan Yang Belum Dibagi (Analisa Putusan No. 10/Pdt.G/2013/Pn-Lsm)
• Kedudukan Pemberi Hak Tanggungan Bilamana Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Kepailitan Debitor Yang Didasarkan Akad Pembiayaan Syariah
• Kepailitan Mitra Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah
• Kepemilikan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Barat)
• Ketentuan Pembatasan Tujuh Hari Kerja Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menyerahkan Akta Jual Beli Kepada Kantor Pertanahan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah
• Keterlambatan Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan Dalam Pengajuan Piutang Pada Kurator (Kasus Kepailitan Asuransi Bumi Asih Jaya)
• Keterlibatan Notaris Dalam Perbuatan Hukum Dan Yang Akan Diwujudkan Dalam Akta
• Keterlibatan Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelanggaran Pemungutan Pajak Yang Berimplikasi Tindak Pidana
• Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Sewa Tanah Aset Pemerintah Daerah Yang Bersetipikat Hak Pakai
• Kewenangan Pengadilan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator (Studi Kasus Di Pln)
• Kewenangan Pengelola Bandara Atas Kenaikan Passenger Service Charge (Psc)
• Kompetensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Tata Usaha Negara
• Konsep Wanprestasi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Bank
• Kontribusi Tetap Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah (Bgs) Di Atas Tanah Negara
• Konversi Akad Murabahah Oleh Notaris/Ppat Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan
• Kriteria Utang Dalam Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah
• Larangan Secara Etika Mempromosikan Diri Bagi Pejabat Lelang
• Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum Debitor Dinyatakan Wanprestasi
• Lelang Penjualan Dengan Media Elektronik (E-Auction)
• Lembaga Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Antara Bank Syariah Dengan Nasabah
• Merek Sebagai Harta Pailit Milik Perseroan Terbatas
• Metode Penentuan Isi Kontrak Bangun, Guna Dan Serah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 B / Pdt. Sus-Arbt/2016 )
• Nominee Dalam Saham Terkait Kebijakan Pengampunan Pajak
• Notaris Sebagai Konsultan Pajak Terkait Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Publik
• Notaris Yang Merangkap Jabatan Legal Officer Sebagai Pegawai Perusahaan
• Parate Executie Dalam Fidusia Kendaraan Bermotor
• Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Daerah
• Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa
• Pembatalan Akta Jual Beli Berdasarkan Alasan Penyalahgunaan
• Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia
• Pembatalan Kepemilikan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tertulis Atas Nama Anak Oleh Orang Tuanya Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Sebab Palsu
• Pembebasan Utang Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak
• Pemberlakuan Penyesuaian Uang Jaminan Langganan Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Yang Telah Disepakati
• Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah
• Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Pada Pembiayaan Konsumen
• Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Bangunan Rumah
• Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
• Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.02 Tahun 2017
• Penerapan Asas Ijbari Terhadap Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Dalam Pembagian Warisan( Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/Pta Bdl.)
• Penerapan Ta’Widh Pada Pemegang Syariah Card
• Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti Karena Hilang Oleh Ahli Waris Yang Disebabkan Oleh Bencana Alam
• Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
• Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Penetapan Pajak Penghasilan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Telah Bersertipikat
• Pengelolaan Risiko Kredit Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak
• Pengelolaan Wakaf Hak Atas Tanah Oleh Nazhir
• Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Rumah Susun
• Pengungkapan Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah/Bangunan Atas Nama Orang Lain (Nominee) Dalam Pengampunan Pajak
• Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Badan Pengusahaan Batam
• Pentingnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt) Dalam Proses Lelang Objek Hak Tanggungan
• Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Oleh Perusahaan Pengembang Perumahan Yang Tanahnya Berasal Dari Tanah Kas Desa Sejak Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo)
• Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pangkalan Agen Lpg (Liquified Petroleum Gas) Pertamina Dengan Agen Lpg (Liquified Petroleum Gas) Pertamina Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pangkalan Penjualan Gas Lpg (Liquified Petroleum Gas) 3 Kg
• Peralihan Hak Garap Di Atas Tanah Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 Pk/Pdt/2014)
• Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun Dengan Bank Terhadap Penjualan Rumah Susun Melalui Sistem Pre Project Selling
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Tetap Dilanjutkan Prestasinya Setelah Adanya Putusan Pailit (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 261K/Pdt.Sus-Pailit/2016
• Perjanjian Penjaminan Dalam Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
• Perkawinan Semu Sebagai Upaya Warga Negara Asing Dalam Memperoleh Kepemilikan Dan Penguasaan Properti
• Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Telah Kembali Setelah Dinyatakan Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Objek Hak Tanggungan Berupa Hak Pakai Oleh Warga Negara Asing Yang Dideportasi
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Dalam Hal Kepailitan Nasabah
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Keterlambatan Pendaftaran Piutang Dalam Keapilitan Perusahaan Asuransi (Studi Pt Asuransi Jiwa Nusantara)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pelaksanaan Lelang Yang Dihentikan Akibat Adanya Gugatan Dari Pihak Ketiga
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penyalahgunaan Permohonan Pailit Oleh Debitor Sendiri (Studi Kasus Kepailitan Pt Lagawico Pratama)
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Atas Nama Warga Negara Indonesia Yang Kawin Dengan Warga Negara Asing Tanpa Perjanjian Perkawinan
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pembatalan Perjanjian Kredit Oleh Pengadilan Niaga
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan Kartu Kredit
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Atas Objek Hak Tanggungan Berupa Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Dan Bank Dalam Kaitan Pemberian Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun
• Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Atas Terbitnya Jaminan Pelaksanaan Palsu
• Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Pemegang Saham Yang Menggunakan Aset Perseroan Terbatas Untuk Kepentingan Pribadi
• Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
• Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Obyek Lelang Yang Salah (Error In Objecto)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Permohonan Pengajuan Nama Perseroan Terbatas Yang Identik Dengan Merek Terkenal
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Obyek Lelang Benda Tidak Bergerak Masih Dikuasai Oleh Pemilik
• Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Menjual Tanahnya Di Bawah Harga Nilai Jual Objek Pajak
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Rangka Penegakan Hukum Setelah Berakhirnya Pengampunan Pajak
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Keberatan Dalam Sengketa Pajak Daerah
• Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, Satuan Rumah Susun, Eksekusi
• Permohonan Kepailitan Yang Didasarkan Pada Wanprestasi Dalam Kerjasama Konstruksi
• Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Melalui Mekanisme Ruislag Bagi Perusahaan Kawasan Industri
• Perubahan Status Harta Bawaan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
• Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Oleh Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing
• Piutang Yang Akan Ada Dikemudian Hari Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Syariah
• Prinsip Kerahasiaan Bank Pasca Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
• Prinsip Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan
• Prinsip Sovereignty Over Naturalresouerces Di Indonesia Pada Investasi Di Bidang Pertambangan Mineral
• Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Simpan Pinjam Konvensional
• Saham Perseroan Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 Juncto Putusan Nomor 17Pk/Pdt/2010)
• Sengketa Tanah Garapan Antara Kantor Pertanahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Masyarakat Kampung Jonga Tanjung Bunga Kota Makassar (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2015/Ptun.Mks)
• Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Social Media Influencer Dan Youtuber Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017
• Status Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Areal Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Perubahan Ruang Terbuka Hijau Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Bandar Lampung)
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Atas Tanah Negara
• Syarat Keabsahan Dan Fungsi Notaris Dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Agunan Tanah Sebagai Salah Satu Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perbankan
• Tanah Kas Desa Yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa
• Tanggung Gugat Pengembang (Developer) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Sistem Pre Project Selling
• Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
• Tanggung Jawab Atas Kerugian Pemenang Lelang Akibat Objek Lelang Yang Tidak Sesuai
• Tanggung Jawab Kepala Desa Ketika Terjadi Kepailitan Badan Usaha Milik Desa
• Tanggung Jawab Notaris Atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebocoran Rahasia Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris
• Tanggung Jawab Pejabat Lelang Atas Lelang Harta Pailit Yang Putusan Pailitnya Dibatalkan Kemudian
• Tanggung Jawab Pejabat Lelang Yang Dibatalkan Karena Perbedaan Objek Lelang Dalam Pengumuman Lelang Yang Pertama Dengan Yang Kedua
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.G/2013/Pn.Mlg)
• Tanggung Jawab Penanggung Pajak Dalam Penyanderaan (Gijzeling
• Tanggung Jawab Pidana Jabatan Notaris Terkait Kasus Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Kas Desa
• Tanggungjawab Penyelenggara Pembangunan Perumahan Terhadap Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Perumahan Kepada Pemerintah Daerah
• Uang Pemasukan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Penggunaan Tanah
• Upaya Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
• Upaya Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Digunakan Oleh Pemerintah
• Upaya Rehabilitasi Debitor Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan
• Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
• Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Apabila Terjadi Pembatalan Pengangkatan Anak
• Wewenang Dan Tanggung Jawab Pt Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Atas Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Terhadap Pemerintah Dan Pihak Ketiga
• Wilayah Alokasi Pasar Jasa Transportasi Online Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

Tahun 2017

• Akad Murabahah Dan Musyarakah Dalam Letter Of Credit Di Bank Syariah
• Akibat Hukum Akuisisi Saham Oleh Pt. Medco Energi Internasional,Tbk Terhadap Status Perusahaan Dan Kewajiban Divestasi Pt. Newmont Nusa Tenggara
• Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilakukan Roya
• Akibat Hukum Kepailitan Persekutuan Perdata Notaris Terhadap Notaris Persekutuan
• Akibat Hukum Menandatangani Akta Ppat Di Luar Wilayah Jabatan Ppat
• Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak
• Akibat Hukum Pembelian Seluruh Saham Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Pembuatan Akta Hibah Wasiat Sebelum Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
• Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berupa Hak Merek
• Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Oleh Pt. Real Estate Yang Masa Jabatan Direksinya Sudah Berakhir
• Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
• Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Setelah Adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (Sp2Lp) Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya- Mojokerto )
• Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat Hijau) Pemerintah Kota Surabaya Berkaitan Dengan Adanya Pelepasan Tanah
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Advance Pricing Agreement Dibidang Perpajakan Indonesia
• Asas Nasionalitas Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015)
• Bank Syariah Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (Imbt)
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Hibah Wasiat, Pajak, Perolehan Hak
• Benturan Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Dengan Pemegang Jaminan Gadai Atas Objek Berupa Benda Bergerak Tidak Terdaftar Bilamana Debitur Wanprestasi
• Berkurangnya Luas Tanah Hak Milik Yang Diakibatkan Oleh Hal-Hal Diluar Kehendak Pemegang Hak Milik
• Bilyet Giro Dalam Perspektif Hukum Jaminan
• Buy Back Guarantee Yang Diberikan Oleh Developer Terhadap Bank Atas Utang Pembelian Rumah Oleh Debitur Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Cacat Hukum Yang Mengakibatkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Menjadi Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2012/Pn/Bks)
• Dasar Kewenangan Pelelangan Barang Milik Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
• Daya Mengikat Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Suami Istri Selama Dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015)
• Derden Verzet Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Istri Sah
• Dualisme Penanganan Kasus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
• Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Yang Telah Dilakukan Pembelian Kembali Melalui Subrogasi
• Eksistensi Satuan Rumah Susun Yang Berdiri Di Atas Mall Dengan Sistem Sewa
• Eksistensi Sultanaat Grond Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
• Force Majeure Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Hadiah Berupa Tanah Dan Bangunan Bagi Pemain Asing Yang Memenangi Turnamen Sepak Bola Di Indonesia
• Hak Atas Tanah Yang Digunakan Sebagai Objek Hak Tanggungan Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
• Hak Ingkar Terhadap Keabsahan Anak Menurut Hukum Islam
• Hak Komunal Sebagai Objek Jaminan Kebendaan
• Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Dijaminkan Oleh Pihak Yang Memperoleh Hak Dengan Melanggar Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 75/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Tim)
• Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Kepailitan Debitor Dibatalkan
• Implikasi Objek Hak Tanggungan Akibat Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Implikasi Pembebanan Hak Tanggungan Milik Anak Belum Dewasa Oleh Walinya
• Implikasi Pemutusan Kontrak Joint Venture Terhadap Perusahaan Joint Venture
• Implikasi Wanprestasi Debitur Terhadap Perjanjian Penanggungan
• Jual Beli Rumah Toko Yang Dibangun Oleh Perseroan Terbatas Yang Berkepastian Hukum
• Karakteristik Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Akad Murakad (Multi Akad)
• Karakteristik Notaris Dan Notary Public Serta Keterkaitannya Dengan Pendirian Perusahaan Dalam Rangka Foreign Direct Investment
• Karakteristik Rumah Susun Sebagai Obyek Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Karakteristik Surat Dukungan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan Setelah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya
• Keabsahan Lelang Atas Hak Atas Tanah Yang Diumumkan Satu Kali
• Keabsahan Lelang Berdasarkan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Yang Obyeknya Dikuasai Oleh Pemilik Benda Jaminan
• Keabsahan Lelang Yang Pengumumannya Dilakukan Rekayasa
• Keabsahan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Yang Dilakukan Dengan Akta Notaris
• Keabsahan Perjanjian Bangun Guna Serah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Atas Obyek Yang Terletak Di Kabupaten Yang Mengalami Pemekaran
• Keabsahan Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan Atas Objek Harta Bersama Tanpa Persetujuan Suami/Isteri
• Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik Dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia
• Keabsahan Perjanjian Sewa - Menyewa Tanpa Batas Waktu Dalam Penggunaan Tanah
• Keabsahan Sertipikat Tanah Dengan Adanya Ketidaksesuaian Luas Tanah Dalam Surat Ukur Dengan Luas Tanah Secara Faktual
• Keabsahan Transaksi Bursa Oleh Tippee Dan Secondary Tippee
• Kedudukan Ahli Waris Keturunan Tionghoa Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Atas Harta Warisan
• Kedudukan Anak Laki-Laki Luar Kawin Yang Diangkat Anak Oleh Kakek Dan Neneknya Dalam Hal Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali
• Kedudukan Hukum Kreditor Penerima Kuasa Menjual Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Ketika Debitor Dinyatakan Pailit
• Kedudukan Kreditur Atas Klaim Asuransi Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Terdaftar
• Kedudukan Notaris Selaku Ppat Terkait Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Akta Hibah Wasiat
• Kedudukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Untuk Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
• Kekuatan Mengikat Perjanjian Penanggungan Utang (Borgtocht) Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin
• Kekuatan Mengikat Surat Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2011/Pn.Sel )
• Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris
• Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh Dari Reklamasi Pantai
• Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/Puu-Xiii/2015
• Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977
• Keputusan Circular Resolution Perseroan Terbatas Terhadap Pemberhentian Direksi
• Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Surat Dan Dokumen Penghadap Pada Minuta Akta
• Kewajiban Pelaporan Notaris Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Program Pengampunan Pajak
• Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Pajak Debitur Pailit
• Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Dan Terdakwa Yang Di Tahan
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah Hak Milik
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Daerah Yang Telah Cukup Terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Kewenangan Pemberi Fidusia Mengalihkan Kepemilikan Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Barang Dagangan Di Toko
• Kewenangan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Adanya Hambatan Penguasaan Objek Lelang Dalam Lelang Eksekusi Oleh Pemenang Lelang
• Kewenangan Wali Menjaminkan Hak Atas Tanah Anak Wali Dalam Perspektif Hukum Islam
• Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Terkait Perolehan Waris Dalam Hukum Waris Perdata
• Klausul Non-Kompetisi Dalam Perjanjian Waralaba
• Lelang Atas Sertifikat Tanah Sebagai Jaminan Debitur Oleh Bank Yang Sedang Dalam Sengketa Tanpa Melalui Pengadilan Negeri
• Lelang Harta Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
• Lepasnya Hak Milik Atas Tanah Karena Kehilangan Kewarganegaraan
• Mitigasi Risiko Oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah Sebagai Agen Dalam Pola Pembiayaan Kerjasama Channeling Dengan Bank Syariah
• Objek Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Jaminan Kredit Bank
• Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Dibawah Nilai Likuidasi
• Pelanggaran Etika Dan Uujn Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kpr Tanpa Persetujuan Pihak Bank
• Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Berstatus Hak Guna Usaha Pada Lahan Yang Terbakar
• Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pades) Studi Kasus Tanah Kas Desa Di Desa Temandang Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
• Pembatalan Akta Risalah Lelang Yang Cacat Hukum Materiil
• Pembatalan Lelang Didasarkan Fiat Eksekusi Dengan Alasan Pemilik Obyek Lelang Belum Menerima Aanmaning
• Pembatasan Tax Avoidance Oleh Korporasi Multinasional
• Pembayaran Klaim Pertanggungan Asuransi Jiwa Pasca Berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak
• Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Umkm Dalam Model Pembiayaan Bersama Antara Bank Syariah Dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
• Pembebanan Pajak Atas Jasa Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Dan Bukan Pengusaha Kena Pajak
• Pemberian Gaji Kepada Pengurus Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan
• Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia
• Pemberian Hak Tanggungan Oleh Warga Negara Asing Dengan Objek Tanah Hak Pakai Diatas Hak Milik
• Pemberian Izin Bagi Industri Yang Berdampak Pada Pemanfaatan Air Tanah
• Pemberian Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah
• Pemberian Perpanjangan Penetapan Lokasi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Pemberian Potongan Honorarium Notaris
• Pemberlakuan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
• Pembiayaan Murabahah Oleh Bank Syariah Pada Usaha Waralaba
• Pembiayaan Musyarakah Oleh Bank Syariah Pada Bisnis Waralaba Agen Wisata Perjalanan
• Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah Non Bank Oleh Developer Properti Syariah (Studi Kasus Degriyaland Property Sharia Di Surabaya)
• Pembuktian Kepemilikan Rumah Di Atas Tanah Negara (Studi Kasus Di Kalimantan Utara)
• Pemilikan Rumah Tinggal/Hunian Bagi Orang Asing Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
• Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat
• Pemutusan Kontrak (Termination Of Contract) Secara Sepihak Dalam Perjanjian Distribusi
• Pencantuman Jam Dan Pembacaan Pada Akta Jaminan Fidusia
• Pendaftaran Hak Atas Merek Oleh Salah Satu Ahli Waris
• Penegasan Konversi Atas Tanah Gogol Tetap Oleh Pihak Lain Yang Tidak Menguasai
• Penentuan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris
• Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Timbul
• Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Pajak
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Memanfaatkan Ruang Wilayah Bawah Tanah
• Pengadaan Tanah Oleh Perseroan Terbatas (Pt) Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Kepentingan Penyediaan Tenaga Listrik
• Pengenaan Pajak Berganda Bagi Subkontraktor Pekerjaan Jasa Konstruksi
• Penggunaan Ruang Bawah Tanah Untuk Kepentingan Komersil
• Penghapusan Retribusi Menara Telekomunikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xii/2014
• Penjualan Aset Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Jaminan Tanah Belum Bersetifikat Dengan Surat Kuasa Menjual Dibawah Tangan (Studi Di Pt. Bpr Lampung Bina Sejahtera)
• Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Dengan Skema Pengalihan Piutang (Cessie)
• Penyertaan Modal Berupa Hak Atas Tanah Yang Tidak Dibaliknama Menjadi Atas Nama Perseroan Terbatas
• Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Berdasarkan Ketentuan Pasal 111 Ayat (3) Permenagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
• Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Jual Putus Hak Cipta Buku
• Perjanjian Pemisahan Harta Bersama Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Ditinjau Dari Prinsipprinsip Perjanjian Perkawinan
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Hak Milik Satuan Rumah Susun
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum, Rumah Susun
• Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Seseorang Yang Tidak Memiliki Kewarganergaraan (Stateless Person) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Perkembangan Kedudukan Janda Dan Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
• Perlindungan Bagi Pemegang Obligasi Dengan Jaminan Property (Mortgage Bond) Dan Obligasi Dengan Jaminan Guarantor (Guarranted Bond)
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Piutang Atas Nama Yang Akan Ada Di Kemudian Hari
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Novatie Subjektif Pasif Delegatio
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Terkait Hak Kepemilikan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Perbedaan Luas Tanah Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek Lelang Disita Dalam Perkara Pidana
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah
• Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Tanah Berdasarkan Hak Menguasai Negara
• Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Terkait Ganti Rugi Oleh Negara Terhadap Penetapan Tanah Terlantar
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/G/2013/Ptun.Tpi)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Publik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Obyek Lelang Gadai Yang Masih Dibebani Lembaga Fidusia
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Atas Penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
• Perlindungan Kreditor Akibat Pemisahan Murni Dan Tidak Murni Perseroan Terbatas
• Perlindungan Terhadap Risiko Hukum Pada Bank Dalam Pembukaan Rekening Pt Dalam Pendirian
• Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Berasal Dari Buku Tabungan Yayasan Kas Pembangunan (Ykp) Kota Surabaya
• Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Lembaga Rechtsverwerking
• Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Daerah Swapraja Di Pontianak(Studi Kasus Di Pontianak)
• Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Surat Izin Perumahan Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Bekas Hak Eigendom Yang Ditinggalkan Oleh Pemegang Hak
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Kredit Palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Perumusan Tanggungjawab Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Peraturan Undang-Undang
• Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Tambahan Kredit Modal Kerja Di Bank
• Prioritas Perolehan Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Bekas Hak Barat Yang Telah Menjadi Tanah Negara
• Program Pengampunan Pajak Dalam Bisnis Perbankan Dibidang Kredit
• Pungutan Pajak Penghasilan Terhadap Subyek Pajak Dibawah Umur
• Putusan Condemnatoir Sebagai Syarat Utang Dalam Pengajuan Permohonan Pailit
• Ragam Akad Pembiayaan Pengalihan Utang Bank Syariah
• Ratio Legis Larangan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas (Pt) Selaku Debitur Selama Masa Perjanjian Kredit
• Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Risiko Pembiayaan Dengan Model Executing Antara Bank Syariah Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
• Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Sanksi Pidana Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
• Sita Marital Harta Bersama Yang Diajukan
• Status Hak Ulayat Sejak Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
• Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Yang Pengembangnya Dinyatakan Pailit
• Status Kepemilikan Rumah Yang Berdiri Di Atas Laut
• Tanggung Gugat Bank Syariah Dalam Kegiatan Bancassurance
• Tanggung Gugat Debitor Atas Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Benda Persediaan Dan Kaitannya Dengan Akta Jaminan Fidusia
• Tanggung Jawab Balai Lelang Dalam Pra Lelang Eksekusi Yang Lelangnya Kemudian Dibatalkan
• Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) Yang Didirikan Oleh Suami Dan Isteri
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dicatatkan Pada Reportorium
• Tanggung Jawab Pemberi Jaminan Pribadi (Borgtocht) Dalam Sengketa Kepailitan
• Tanggung Jawab Penilai Dalam Menentukan Harga Limit Pada Obyek Hak Tanggungan Dalam Lelang Eksekusi
• Tinjauan Penggunaan Virtual Office Di Dalam Akta Notaris Dan Konsekwensi Hukumnya
• Ujrah Dalam Kartu Pembiayaan Syariah (Syariah Card)
• Upaya Hukum Keberatan Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah
• Upaya Menghindari Lelang Atas Jaminan Debitor Yang Dibebani Hak Tanggungan Dengan Cara Kuasa Menjual
• Urgensi Pengaturan Dispensasi Kawin

Tahun 2016

• Akad Kafalah Pada Penerbitan Bank Garansi Di Bank Syariah (Studi Perbandingan Penerbitan Bank Garansi Di Bank Konvensional)
• Akibat Hukum Kembalinya Ahli Waris Yang Telah Dinyatakan Hilang (Mafqud) Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam
• Akibat Hukum Lewatnya Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia (Online Sistem) Terhadap Perlindungan Hukum Kreditor Selaku Penerima Jaminan Fidusia
• Akibat Hukum Pembuatan Akta Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Bagi Keluarganya Sendiri
• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Yang Tidak Terdaftar Dalam Perkawinan Campuran Berkaitan Dengan Penjaminan Hak Atas Tanah Di Indonesia
• Akibat Hukum Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Kawin Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah
• Akibat Hukum Terhadap Akta Ppat Yang Tidak Dibacakan
• Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Pemungutan Pajak Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Developer Dengan Konsumen
• Akibat Hukum Terhadap Status Anak Yang Terlahir Dari Nikah Siri Setelah Penetapan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/Sj Tahun 2014
• Alih Fungsi Bekas Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Pendidikan
• Alihfungsi Fasilitas Umum Di Kota Surabaya (Studi Kasus Alih Fungsi Brandgang)
• Analisis Risiko Kredit Pada Koperasi Tanpa Jaminan Kebendaan
• Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Kajian Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/Kpts/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah)
• Asas Spesialitas Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Yang Akan Diperoleh Kemudian
• Asas-Asas Perjanjian Syariah Pada Akad Murabahah Dalam Bentuk Baku
• Eksekusi Atas Objek Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)
• Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Murabahah Oleh Bank Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:211/Pdt.G/2013/Pn.Mlg)
• Eksistensi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir
• Hak Mewaris Anak Laki-Laki Tertua Yang Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali
• Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Rejang
• Hak Waris Anak Bebinjat (Anak Luar Kawin) Akibat Lokika Sanggraha Dalam Hukum Adat Bali
• Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Banda Ely-Elat (Wandan) Kabupaten Maluku Tenggara
• Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)
• Harta Milik Pihak Ketiga Sebagai Agunan Atas Kredit Pt. Multi Kencana Sejahtera Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Karakteristik Akad Hawalah Di Bank Syariah
• Karakteristik Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun Melalui Pre Project Selling (Analisis Jual Beli Satuan Rumah Susun Secara Pre-Project Selling Dengan Sistem Angsuran)
• Keabsahan Dan Tanggung Jawab Pemberesan Harta Pailit Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bersama Tanpa Persetujuan Pihak Lain
• Keabsahan Jual Beli Terhadap Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan
• Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia
• Keabsahan Lelang Hak Tanggungan Yang Dilakukan Melalui Parate Eksekusi Padahal Ada Gugatan Oleh Pihak Ketiga
• Keabsahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Yang Dilakukan Berulang Kali Dengan Harga Limit Yang Semakin Menurun
• Keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit
• Kebijakan Low Cost Green Car Terhadap Pajak Progresif
• Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali
• Kedudukan Bank Sebagai Penerima Jaminan Objek Hak Atas Tanah Dengan Dasar Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Jual
• Kedudukan Hukum Anak Angkat Di Luar Klan Keluarga Dalam Hukum Adat Bali
• Kedudukan Hukum Anak Angkat Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran
• Kedudukan Janda Mewaris Dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang Di Bali
• Kedudukan Mewaris Anak Kandung Akibat Ketidakhadiran Orang Tua Pewaris
• Kedudukan Salinan Akta Dalam Hal Musnahnya Protokol Notaris Disebabkan Force Majeure
• Kekuatan Akta Surat Pernyataan Dan Pengakuan Yang Dibuat Notaris Tanpa Kehadiran Pemohon
• Ketentuan Kewajiban Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Kewajiban Menyerahkan Minuta Akta Dalam Proses Penyidikan
• Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Menghadirkan Dua Orang Saksi Pada Saat Pembuatan Akta Tanah
• Kewenangan Izin Penetapan Wilayah Pertambangan Pasir Besi (Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang)
• Kewenangan Kurator Untuk Menetapkan Harta Pailit Terhadap Barang Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi
• Kewenangan Notaris Dalam Menyimpan Sertipikat Pada Saat Hendak Dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal
• Kewenangan Pengadilan Niaga Memeriksa Perkara Berhubungan Dengan Pernyataan Pailitan Dan Hal - Hal Lain
• Klausula “Cross Default” Dan “Cross Collateral” Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
• Larangan Pembuatan Akta Notaris Yang Memberikan Hak Atau Keuntungan Diri Notaris
• Novasi Subyektif Pasif Sebagai Kontruksi Hukum Untuk Kredit Bermasalah
• Pajak Berganda Terhadap Dividen Perseroan Terbatas
• Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Kredit Berupa Barang Persediaan (Study Kasus Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero)T.Bk)
• Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Pertanahan
• Pelanggaran Calon Notaris Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Magang Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Uu No. 2 Tahun 2014 Jo Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Pelepasan Dan Ganti Rugi Tanah Kas Desa (Tkd) Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan-Malang)
• Pembatalan Hibah Dengan Alasan Berperilaku Buruk Terhadap Penghibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Ag/2012)
• Pembatalan Perjanjian Baku Waralaba Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)
• Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Katolik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.56 Pk/Ag/2011)
• Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan(Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.29/G/2012/Ptun.Jkt)
• Pembayaran Ganti Rugi Oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Ahli Waris (Studi Kasus Kecelakaan Pesawat Airasia Qz8501)
• Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Milik Warga Negara Asing
• Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Yang Melebihi Sepertiga Dari Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam
• Penerapan Asas Equalitas Dalam Menentukan Kedudukan Harta Perkawinan (Analisisputusanmahkamahagungnomor439 K/Ag/2011)
• Penerapan Sistem Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
• Penerapan Zona Nilai Tanah Berkaitan Dengan Kebebasan Berkontrak Dalam Transaksi Jual Beli
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Frontage Road Di Surabaya
• Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Pertanahan(Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 25/G/2013/Ptun-Jkt)
• Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing (Wna) Di Bali
• Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian
• Penguasaan Tanah Negara Eks Hak Guna Bangunan Yang Digunakan Jalan
• Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan Untuk Pertokoan Oleh Pemegang Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Tun/2013)
• Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Eksekusi Obyek Jaminan Deposito Mudharabah
• Penyelundupan Hukum Dalam Pembelian Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing Yang Diatasnamakan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Rote Ndao)
• Perjanjian Internal Dalam Kredit Sindikasi Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Kepailitan
• Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertipikat Hak Milik Atas Pembebanan Hak Tanggungan
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Satuan Rumah Susun
• Perjanjian Sewa Menyewa Yang Obyeknya Harta Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Berupa Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pemilik Jaminan Atas Eksekusi Objek Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Klausula Pengalihan Tanggung Jawab
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Terjadinya Pemblokiran Sertipikat Tanah Dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
• Perlindungan Hukum Hak-Hak Adat Atas Tanah Dalam Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Bahau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kehutanan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Mahakam Ulu)
• Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hak Ulayat Perikanan Laut Di Kepulauan Lease Maluku
• Perlindungan Hukum Petani Plasma Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Dan Perusahaan Perkebunan Yang Dibuat Dalam Rangka Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Bagi Anak Yang Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Islam
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Yang Tidak Dapat Melaksanakan Hak Eksekusinya Dalam Masa Insolvensi
• Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Selama Proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( Skmht ) Akibat Pemblokiran Sertipikat Tanah
• Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Yang Berasal Dari Eigendom Verponding Nomor 47
• Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perbedaan Interpretasi Akta Yang Menggunakan Bahasa Asing
• Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Habis Masa Berlakunya Untuk Rumah Sangat Sederhana (Rss) Dan Rumah Sederhana (Rs)
• Ratio Legis Perbedaan Syarat Usia Untuk Menjadi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)
• Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Setelah Diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/Pj/2015
• Status Anak Luar Kawin Dan Hak Keperdataannya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010 (Analisis Kasus Putusan Mk No.46/Puu-Viii/2010)
• Status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Pasca Robohnya Bangunan Rumah Susun
• Status Penguasaan Atas Tanah Adat Lembo Blukar Yang Berasal Dari Hutan Adat (Hak Ulayat) Oleh Masyarakat Adat Dayak Benuaq
• Studi Komparasi Kewenangan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (Ini) Dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ippat) Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pengawasan
• Tanggung Gugat Bank Dalam “Laku Pandai”Atas Kerugian Nasabah Pada Tabungan Basic Saving Account (Bsa)
• Tanggung Gugat Dalam Hubungan Pra-Kontraktual Pada Kontrak Joint Venture
• Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online
• Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan Terhadap Perusahaan Pembiayaan Akibat Diambil Alihnya Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara
• Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Praktik Notaris
• Tanggung Jawab Pegadaian Atas Dibatalkannya Lelang Benda Jaminan Gadai
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Nominal Transaksi Dalam Akta Jual
• Tanggungjawab Pelaku Pembangunan Rumah Susun Terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yang Roboh Karena Bencana Alam
• Transaksi Semu (Wash Sale) Dalam Perdagangan Saham Pasar Modal
• Wewenang Kepala Desa Mengeluarkan Surat Daftar Mutasi Obyek Wajib Pajak (Dmowp) Dalam Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Tahun 2015

• Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah
• Akibat Hukum Hapusnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Status Sewa Atas Bangunan
• Akibat Hukum Kepailitan Debitor Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis
• Akibat Hukum Pembatalan Initial Public Offering Terhadap Emiten Dan Investor
• Akibat Putusan Pailit Yang Menyebabkan Notaris Diberhentikan Dari Jabatannya
• Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Bukti Perbuatan Hukum Mengenai Pemindahan Hak Atas Tanah
• Analisis Klausula Baku Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Beserta Upaya Penyelesaian Pembiayaan Konsumen Bermasalah Di Pt. Bussan Auto Finance
• Analisis Terhadap Perjanjian Sewa Tanah Dalam Kaitannya Dengan Hak Guna Bangunan
• Aspek Hukum Pembuktian Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Berbentuk Dokumen Elektronik
• Aspek Kontraktual Pada Perjanjian Oleh Perseroan Terbatas Yang Diwakili Oleh Dewan Komisaris
• Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah
• Dasar Kewenangan Dan Tanggung Gugat Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik
• Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Pada Bank Syariah
• Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Yang Tanah Ulayatnya Dilakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Hak Anak Angkat Yang Berasal Dari Anak Saudara Kandung Menurut Hukum Islam
• Hak Atas Tanah Badan Hukum Penanaman Modal Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/G/2011/Ptun-Bna, Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha Pt. Ubertraco/Nafasindo Atas Surat Gubernur Aceh)
• Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Adat Banjar Yang Berada Diatas Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin
• Hak Janda Atas Harta Warisan Suaminya Yang Menikah Didasarkan Atas Itsbat Nikah
• Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pihak Ketiga
• Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Pelunasan Kredt Macet Pada Bank
• Jaminan Kepastian Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat
• Jual Beli Antara Bank Syariah Dengan Nasabah Atas Agunan Dalam Rangka Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
• Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Keabsahan Corporate Guarantee Yang Diterbitkan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
• Keabsahan Lelang Yang Didasarkan Pada Dokumen Lelang Yang Tidak Sah
• Keberadaan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Bilamana Pemberi Hak Tanggungan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
• Kedudukan Akta Notaris Tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Peta Bidang (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 171/Pdt.G/2013/Pn.Sda)
• Kedudukan Eigendom Verponding Atas Penerbitan Sertipikat Yang Diperoleh Melalui Lelang
• Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Kontrak Karya
• Kedudukan Hukum Laki-Laki "Nyentana" Menurut Hukum Adat Bali
• Kedudukan Hukum Obyek Hak Tanggungan Yang Masih Dalam Proses Pendaftaran Dalam Hal Terjadi Novasi Subyektif Aktif
• Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah
• Kedudukan Pemegang Sewa Atas Bangunan Terhadap Hak Guna Bangunan Yang Masa Berlakunya Berakhir
• Kedudukan Pemilik Jaminan Sebagai Pemberi Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Mudharabah: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 38/ /Pn.Bj Pdt.G/2010
• Kedudukan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Akta Notaris
• Kekuatan Hukum Pembagian Harta Warisan Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan
• Kepailitan Badan Usaha Milik Desa
• Kewenangan Melelang Obyek Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0559/Pdt.G/2013 Pa. Kdr)
• Kewenangan Notaris Untuk Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
• Kewenangan Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)
• Kkekuatan Mengikat Klausul Pinjam Pakai Tanah Gardu Distribusi Pln Pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
• Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
• Klausula Pembatasan Bagi Nasabah Dalam Rangka Pengelolaan Risiko Kredit ( Studi Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.)
• Limitasi Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah
• Notaris Sebagai Legal Auditor
• Notaris Yang Terikat Perkawinan Dan Tergabung Dalam Kantor Bersama Notaris
• Pelaksanaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan / Lokasi ( Sp3L ) Dalam Rangka Memperoleh Tanah Di Dki Jakarta
• Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemasangan Papan Nama Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kode Etik
• Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai Pada Pt. Pegadaian
• Pembagian Harta Perkawinan Yang Telah Terakumulasi Dari Harta Bawaan Dan Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
• Pembatalan Perkawinan Akibat Pelanggaran Persyaratan Perkawinan
• Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha: Analisis Putusan Mahkamah Agung No.31 Pk/Tun/2011
• Pembelian Tanah Hak Milik Oleh Perseroan Terbatas Yang Diatasnamakan Seseorang
• Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang
• Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2011/Pt.Tun.Sby
• Pembiayaan Dengan Pola Channeling Oleh Bank Syariah
• Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Pemeriksaan Pajak Terhadap Notaris/Ppat Sebagai Pengusaha Kena Pajak
• Pemilikan Tanah Absentee Yang Diperoleh Dari Pewarisan
• Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Jaminan Dan Bank
• Pendaftaran Penggabungan Bidang Atas Tanah Bersertipikat Hak Milik Dengan Tanah Yang Belum Terdaftarkan Untuk Memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Baru
• Pendaftaran Tanah Dari Hasil Pemecahan Akibat Pewarisan
• Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Atas Tanah Berstatus Hutan Konservasi
• Pengalihan Hak Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Oleh Pemberi Hak Tanggungan (Kajian Atas Pasal 11 Ayat (2) Hurug G Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan)
• Pengalihan Hak Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara
• Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Karena Telah Melanggar Dan Telah Kehilangan Syarat Sebagai Notaris
• Pengaturan Tentang Pembuktian Asal Usul Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Yang Melampaui Batas Maksimum
• Penguasaan Tanah Aset Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional Iv Semarang Oleh Pihak Ketiga
• Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb)
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kepatuhan Bank Syariah Pada Prinsip Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Yang Dibeli Dari Pengembang Dengan Cara In House
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Yang Merupakan Barang Milik Daerah Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terkait Berakhirnya Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Kehilangan Sertipikat Tanahnya Yang Telah Dijual Oleh Pihak Lain
• Perlindungan Hukum Pembeli Yang Tidak Segera Mendaftarkan Bidang Tanah Obyek Jual Beli: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 144 K/Tun/2007
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Usaha Atas Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 94/G/2009/Ptun-Mdn)
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia
• Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Mantan Pegawai Bpu-Ppn Gula Yang Berasal Dari Bekas Hak Guna Bangunan Milik Bpu-Ppn Gula Yang Telah Dibubarkan
• Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Menurut Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Perolehan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur
• Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penerimaan Dana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
• Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Apabila Modal Dari Dana Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu)
• Perubahan Kepemilikan Sub Rekening Efek Karena Pewarisan
• Putusnya Perkawinan Karena Pembatalan Perkawinan
• Ratio Legis Pengumpulan Zakat Sebagai Fungsi Sosial Bank Syariah
• Ruislag Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Tanah Perseroan Terbatas
• Sistem Pendaftaran Fidusia Dengan Obyek Kendaraanbermotor Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagikreditor Sebagai Penerima Fidusia
• Solvabilitas Perusahaan Sebagai Dasar Bagi Hakim Dalam Menolak Kepailitan Perusahaan
• Status Hak Atas Tanah Kapling Hutan Pt. X Ditinjau Dari Hukum Agraria
• Status Kepemilikan Tanah Hasil Jual Beli Lisan Yang Belum Bersertipikat: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 377 K/Pdt/2012
• Surat Pernyataan Tanah Sebagai Dasar Untuk Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)
• Tanggung Jawab Notaris Atas Peralihan Harta Pailit Yang Tidak Didahului Lelang
• Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Dalam Transaksi Properti Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tanggung Jawab Pelaku Pembangunan Terhadap Kepemilikan Satuan Rumah Susun Apabila Terjadi Overmacht
• Tanggung Jawab Ppat Terhadap Mekanisme Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Penggelapan Pajak
• Terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Di Atas Tanah Bekas Hak Guna Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/Tun/2005)
• Tindak Pidana Penyertaan Notaris Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
• Wewenang Dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Proyek Merr Ii Surabaya)
• Wewenang Pemerintah Daerah Berkaitan Dengan Permohonan Pengajuan Perpanjangan Hgb (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K/Pdt/2010)

Tahun 2014

• Akibat Hukum Apabila Ppat Tidak Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Membuat Surat Kuasa Menjual Bagi Dirinya Sendiri Dalam Proses Jual Beli Tanah
• Akibat Hukum Diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/Se/Iv/2013 Terhadap Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Surabaya
• Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Benda Debitor Pailit Yang Terikat Perjanjian Trust/Nominee
• Akibat Hukum Perubahan Nama Perseroan Terbatas Tanpa Perubahan Anggaran Dasar
• Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Dilakukan Secara Massal
• Akibat Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
• Akibat Penyelundupan Hukum Dalam Proses Adopsi Anak
• Analisis 5C Pada Pengalihan Utang (Take Over Kredit) Oleh Bank Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Nomor 31/Dsn-Mui/Vi/2002
• Asas Prioritas Pada Lembaga Jaminan Fidusia
• Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Sewa Menyewa Tanah Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station (Bts) Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Spektrum Frekuensi Radio
• Aspek Hukum Dan Etika Penandatanganan Akta Notaris Di Kantor Bank
• Aspek Kontraktual Dalam Perjanjian Kerja Sama Daerah
• Disharmonisasi Pengaturan Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris
• Disharmonisasi Peraturan Penjualan Lelang Terhadap Aset Bumn Persero
• Eksistensi Lembaga Pendidikan Asing Yang Berstatus Perseroan Terbatas
• Eksistensi Unit Simpan Pinjam Dalam Jenis Koperasi
• Fungsi Izin Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Jualbeli Tanah Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Tanah Pertanian Di Kabupaten Jember)
• Hak Mendahulu Negara Terhadap Pelunasan Utang Pajak Dalam Perspektif Perlindungan Wajib Pajak
• Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet ( Conjoined Twins)
• Hapusnya Jaminan Fidusia Secara Elektronik Menurut Undang - Undang Jaminan Fidusia
• Hasil Lelang Objek Fidusia Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 814K/Pdt.Sus/2012)
• Implikasi Hukum Berlakunya Regulasi Baru Terhadap Kontrak Karya Di Bidang Mineral Dan Batubara
• Implikasi Pengalihan Obyek Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Kepada Pihak Ketiga
• Itikad Baik Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2012)
• Jual Beli Tanah Dengan Persetujuan Ahli Waris Yang Tidak Lengkap
• Jual Beli Tanah Wakaf
• Karakteristik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Unit Kondotel
• Keabsahan Akta Notaris Tentang Pernyataan Kehendak Yang Disampaikan Melalui Media Komunikasi
• Keabsahan Condominium Hotel Yang Dibangun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Dari Perspektif Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
• Keabsahan Penandatanganan Akta Notaris Dalam Kertas Kosong Yang Pihaknya Di Dalam Rumah Tahanan Negara
• Keabsahan Penulisan "Bismilaahhirrahmaanirrahim" Dan Ayat-Ayat Suci Al-Qur'An Dalam Awal Akta Akad Syariah Ditinjau Dari Bentuk Akta Notariil
• Keberadaan Akta Notaris Yang Berbahasa Asing
• Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
• Keberadaan Warkah Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
• Kecakapan Para Pihak Pada Pembuatan Akta Notaris
• Kedudukan Bank Syariah Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah
• Kedudukan Developer Yang Telah Melaksanakan Buy Back Guarantee Atas Utang Debitor Kepada Bank
• Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek
• Kepailitan Developer Apartemen Yang Wanprestasi Untuk Melakukan Ajb Karena Tidak Terselesaikannya Sertipikat
• Kewajiban Calon Notaris Saat Menjalani Magang Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta
• Kewajiban Magang Untuk Menjadi Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu
• Kewajiban Pembayaran Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
• Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Pada Obyek Tanah
• Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Menurut Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Peralihan Harta Pailit Di Luar Penjualan Lelang
• Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
• Kewenangan Ombudsman Dalam Memeriksa Notaris Yang Melakukan Malpraktek Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi
• Kewenangan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
• Konflik Kewenangan Lembaga Yang Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris
• Larangan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas Pada Akta Kredit Tanpa Persetujuan Bank
• Legalitas Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Bermeterai Cukup
• Legalitas Perkawinan Beda Agama (Islam-Katolik) Yang Dilaksanakan Menurut Tatacara Penganut Penghayat Kepercayaan
• Lelang Obyek Hak Tanggungan Tanpa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Skpt)
• Merger Perusahaan Di Bidang Telekomunikasi
• Novasi Subyektif Pasif Sebagai Alternatif Penyelesaian Kewajiban Lessee Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)
• Obligasi Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Bisnis Online Shop
• Pembatalan Akta Jual Beli Tanah No. 37 / 1969 ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1987 K /Pdt / 2009 )
• Pembatalan Hibah Dan Wasiat Terhadap Anak Luar Kawin Oleh Pengadilan Agama
• Pembatalan Hibah Wasiat Oleh Hakim Dalam Sengketa Warisan Di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur
• Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Oleh Pengadilan Agama Yang Berkaitan Dengan Akad Pembiayaan Murabahah (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.188 K/Ag/2010)
• Pembatasan Kepemilikan Tanah Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Menurut Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
• Pemberian Izin Lokasi Sebagai Syarat Peningkatan Investasi Di Daerah Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011
• Pembetulan Minuta Akta Apabila Terjadi Kesalahan Ketik Oleh Notaris Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014
• Pembiayaan Murabahah Dengan Obyek Jaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat
• Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Kepada Usaha Kecil Menengah
• Pembiayaan Musyarakah Dalam Perjanjiankerja Sama Antara Bank Syariah X Dengan Pt.Dsb
• Pemindahtanganan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Kepada Pihak Ketiga Melalui Jual Beli (Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012)
• Pemutusan Sepihak Dalam Kontrak Karya Oleh Pemerintah Republik Indonesia
• Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi
• Pencatatan Keberatan Sertipikat Hak Atas Tanah
• Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Perusahaan Pembiayaan Melalui Notaris
• Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat Ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
• Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Waktu Masa Pajak
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Pembayaran Ganti Kerugiannya Melalui Konsinyasi
• Pengaturan Hak Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Beserta Tanahnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Pembiayaan Yang Disalurkan Oleh Bank Syariah
• Pengawasan Terhadap Penyertaan Modal Yayasan Pada Perseroan Terbatas
• Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum
• Penggantian Obyek Hasil Lelang Dalam Pelelangan Umum
• Penguasaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (Studi Kasus Taman Hayam Wuruk Surabaya)
• Penolakan Warisan Dalam Hukum Waris
• Penyalahgunaan Jabatan Notaris Terkait Akta Otentik Yang Dibuat Secara Tanggal Mundur Dan Proforma
• Penyelesaian Pembiayaan Al-Qardh Bermasalah Di Bank
• Peranan Notaris Dalam Pembentukan Dan Pendirian Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Pppsrs)
• Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Belum Memenuhi Persyaratan Keterbangunan
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Rangka Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Kamuflase Perjanjian Hutang Piutang
• Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Jatim Syariah
• Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya
• Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Proses Bayi Tabung Heterolog Terhadap Hak-Hak Keperdataan Dari Pendonor Sperma
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Produk Cicil Emas Di Perbankan Syariah
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Syariah Pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pembeli Rumah Susun Kondotel Dalam Kepailitan Developer Kondotel
• Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Lahirnya Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Ppat Sementara Setelah Pemegang Hak Atas Tanah Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/Pdt/2012)
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Stand Pusat Perbelanjaan Yang Berbentuk Baku Dengan Sistem Pre Project Selling
• Perlindungan Hukum Terhadap Klien Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Atas Pencabutan Surat Ijin Praktik
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Sistem Pembuktiannya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce
• Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Lelang Melalui Media Elektronik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Terkait Sertipikat Yang Dititipkan Pada Notaris - Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor 195/Pid.B/2011)
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Meninggalkan Tanahnya Pasca Kerusuhan Ambon Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi
• Perlindungan Kreditor Pemegang Gadai Saham Dalam Sistem Scriptless Trading (Perdagangan Elektronik)
• Permohonan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan: Studi Kasus Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Konsumen Dengan Developer
• Permohonan Pailit Yang Didasarkan Atas Utang Yang Diputus Oleh Arbitrase Internasional
• Perolehan Hak Atas Tanah Diatas Tanah Hak Pengelolaan Yang Diawali Oleh Izin Pemakaian Tanah
• Perolehan Tanah Oleh Perseroan Terbatas Yang Berasal Dari Tanah Asset Pemerintah Kabupaten/Kota
• Perpanjangan Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
• Perubahan Alih Fungsi Sarana, Prasarana Dan Utilitas Umum Dalam Perumahan Dan Pemukiman
• Perubahan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
• Pilihan Forum (Choice Of Forum) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)
• Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah Dalam Dokumentasi Agunan Pembiayaan Murabahah
• Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Tidak Diserahkan Kepada Notaris Lain Oleh Ahli Warisnya
• Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris
• Reinterpretasi Larangan Publikasi Dan Berpromosi Diri Notaris Melalui Sosial Media Internet
• Salinan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Bahasa Asing
• Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Kantor Cabang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris
• Sengketa Harta Pailit Yang Didalamnya Terdapat Kepemilikan Orang Asing
• Sertipikat Hak Memakai Ruangan (Stand) Pasar Atum Sebagai Jaminan Dalam Praktik Perbankan
• Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta
• Status Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Perkawinan Campuran
• Status Penguasaan Tanah Oloran (Studi Kasus Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)
• Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah
• Status Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 212 Pk/Pdt/2007)
• Subkontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• Tanggung Gugat Agen Dalam Perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa
• Tanggung Gugat Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (Kso) (Analisis Perjanjian Kerjasama Operasional Pembangunan Jalan Dan Jembatan Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pt Waskita Karya(Persero), Pt Rimba Ayu Kencana Dan Pt Marinda Utama Ks)
• Tanggung Gugat Dokter Spesialis Terhadap Pemutusan Perjanjian Kerja Secara Sepihak
• Tanggung Jawab Notaris Sebagai Perantara Pelepasan Tanah Ditinjau Dari Kode Etik Notaris
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih
• Tanggung Jawab Pelaku Pembangunan Rumah Susun Dalam Pengelolaan Rumah Susun
• Tanggung Jawab Terhadap Kebenaran Materiil Akta Peralihan Saham Yang Berbentuk Akta Notaris
• Tanggungjawab Wali Pengampu Direktur Dalam Perseroan Terbatas
• Urgensi Penetapan Pengadilan Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dari Harta Peninggalan Orang Tua Untuk Anak Di Bawah Umur
• Wakaf Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan
• Wanprestasi Pengurus Koperasi Pada Pembiayaan Murabahah
• Wasiat Berupa Perwalian Atas Diri Anak Kepada Badan Hukum

Tahun 2013

• Akad Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Syariah
• Akad Jualah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah
• Akad Mudharabah Muqayyadah Sebagai Dasar Hubungan Kontraktual Para Pihak
• Akad Musyarakah Dan Akad Salam Dalam Pembiayaan Agrobisnis
• Akibat Hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 2535 Seluas 602 M2 (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2930 K/Pdt/2010)
• Akibat Hukum Keabsahan Akad Murabahah Atas Musnahnya Objek Perjanjian
• Akibat Hukum Keterlambatan Penyerahan Berkas Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah
• Akibat Hukum Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya Terhadap Keabsahan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Kepemilikan Tanah Absentee
• Akta Perdamaian Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi
• Analisis Objek Gadai Apabila Terjadi Penurunan Harga
• Asas Transparansi Pada Akad Mudharabah
• Aspek Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembuatan Akta Notaris
• Aspek Kontraktual Dalam Leasing Pesawat Terbang
• Beneficiary Ownership Dan Registered Ownership Pada Rekening Efek
• Bentuk Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/Puu-Vii/2009
• Benturan Kepentingan Antara Pt Dengan Organ Dalam Rangka Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Studi Di Perusahaan Keluarga
• Bukti Redistribusi Tanah Dalam Pendaftaran Hak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Tun/2011)
• Bukti Redistribusi Tanah Dalam Pendaftaran Hak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 261 K/Tun/201L)
• Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Atas Lahan Pemakaman Bukan Umum Untuk Kepentingan Perlebaran Jalan
• Hak Ingkar Notaris Dalam Persidangan Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012
• Hak Khiyar Dalam Akad Murabahah Berdasarkan Prinsip Jual Beli
• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Yang Berasal Dari Perjanjian Bangun Guna Serah Atas Tanah Hak Pengelolaan
• Harmonisasi Prinsip Ijbari Dalam Musyawarah Pembagian Warisan Bagi Umat Muslim
• Honorarium Terkait Dengan Pembuatan Akta Notaris Ditinjau Dari Kode Etik Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Hukum Dan Etika Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
• Implementasi Pasal 216 Kuhp Dalam Hal Pengambilan Minuta Akta Terkait Dengan Tindak Pidana Pasal 264 Dan 266 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
• Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Dalam Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan
• Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi Antara Pemerintah Dengan Pt Dharma Perdana Muda - Pt Handayani Gemacitra - Pt Media Cipta Perkasa Jo Dalam Pembangunan Box Curvet Saluran Banyu Urip Surabaya
• Keabsahaan Akta Notaris Yang Proses Pembuatannya Melalui Media Telekonferensi
• Keabsahan Jabatan Notaris Bagi Notaris Yang Belum Berumur Minimal Umur Yang Disyaratkan
• Keabsahan Virtual Office Sebagai Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas
• Kebenaran Materiil Rups Dalam Rangka Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham
• Keberatan Wajib Pajak Terkait Pajak Penghasilan Dalam Investasi Reksadana
• Kedudukan Anggota Direksi Pengganti Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Kedudukan Bukti Kuitansi Pembayaran Terhadap Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Kedudukan Hukum Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Berupa Hak Milik Atas Tanah
• Kedudukan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Pribadi Dalam Perjanjian Modal Ventura Di Indonesia
• Kedudukan Nasabah Akad Syirkah Amlak Ikhfiari Kepemilikan Atas Pembelian Rumah
• Kekuatan Hukum Testamen Olografis Yang Tidak Dititipkan Pada Notaris
• Kekuatan Hukum Transaksi Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Kemandirian Notaris Sebagai Pihak Yang Tergabung Dalam Perserikatan Perdata Notaris
• Keputusan Perpanjangan Terhadap Tanah Hgu Yang Dikuasai Penduduk (Analisis Putusan Ma No. 503 K/Tun/2005 Tanggal 8 Januari 2008)
• Kewenangan Kepala Desa Sambik Elen Nusa Tenggara Timur Dalam Penerbitan Surat Keputusan Pengelolaan Tanah
• Kewenangan Ppat Dalam Menyiapkan Dan Membuat Blangko Ppat Sejak Berlakunya Peraturan Kepala Bpn Ri Nomor 8 Tahun 2012
• Konversi Utang Menjadi Saham Melalui Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
• Mafqud Dalam Hukum Kewarisan Islam
• Memfitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf B Kompilasi Hukum Islam
• Objek Pajak Pada Transaksi Elektronik
• Pejabat Pembuat Akta Tanah Penganti Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
• Pembacaan Akta Notariil Disertai Dengan Perekaman Video Oleh Notaris
• Pembangunan Rumah Susun Diatas Tanah Hak Pengelolaan
• Pembatalan Lelang Eksekusi Bidang Tanah Yang Diagunkan Oleh Suami Tanpa Persetujuan Isteri
• Pembatalan Lelang Oleh Pengadilan (Studi Kasus Pada Lelang Jaminan Bank Bumn)
• Pembatalan Lelang Oleh Pengadilan Karena Merugikan Ahli Waris
• Pembatalan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan
• Pembatalan Putusan Majelis Pengawas Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris
• Pembatasan Gerai Waralaba Untuk Mencegah Praktek Monopoli
• Pemindahbukuan Deposito Berjangka Tanpa Persetujuan Pemilik Pada Bank Syariah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt/2005)
• Penagihan Utang Pajak Berdasarkan Asas Good Governance Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
• Pendaftaran Hak Atas Tanah Nelayan Di Kabupaten Lamongan
• Pendaftaran Tanah Atas Dasar Surat Keputusan Pemberian Hak (Skph)
• Penerapan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan
• Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Diatas Tanah Ulayat
• Penetapan Batas-Batas Bidang Tanah Yang Belum Mendapat Persetujuan Dari Pemegang Hak Atas Tanah Yang Berbatasan
• Pengakuan Sebagai Dasar Penuntutan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010
• Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Hakim Tanpa Persetujuan Mpd
• Pengaturan Biaya Dalam Memberikan Pertimbangan Teknis Dari Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Izin Lokasi
• Penguasaan Tanah Oleh Suku Ohee Di Jayapura ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/1985)
• Penyalahgunaan Keadaan Oleh Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Melalui Sistem Pre Project Selling
• Penyalahgunaan Penerbitan Cover Note Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta-Akta Di Bidang Pertanahan
• Penyalahgunaan Penerbltan Cover Note Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta-Akta Di Bidang Pertanahan
• Penyangkalan Keaslian Tanda Tangan Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris
• Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertambangan Melalui Mediasi
• Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Berdasarkan Akad (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2479 K/Pdt/2011)
• Penyelesaian Sengketa Perizinan Antara Pt.Gemuruh Karsa Dengan Pt.Munte Waniq Jaya Perkasa.(Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur)
• Perjanjian Pemberian Fasilitas Kpr Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Studi Kasus Di Unit Usaha Syariah Bank Permata)
• Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kota Banjarmasin
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Atas Wanprestasi Pembiayaan Mudharabah
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Piutang Terhadap Debitor Yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 741/Pk/Pdt/2010)
• Perlindungan Hukum Bagi Muwaddi Dengan Akad Wadi’Ah Yad Dhamanah Pada Bpr Syariah Yang Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Investor Dengan Akad Mudharabah Muthlaqah
• Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Gadai Terhadap Transaksi Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960
• Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Pemecahan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Tun/2011)
• Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Dikenai Bunga Pinjaman Di Luar Mekanisme Pasar
• Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Diterbitkan Secara Elektronik (Online System)
• Perlindungan Hukum Wilayah Tanah Hak Adat Masyarakat Adat Dayak Terhadap Kebijakan Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit Studi Kasus Sengketa Tanah Antara Warga Desa Tumbang Koling Dengan Pt Hutan Sawit Lestari, Sampit, Kalimantan Tengah
• Perolehan Hak Atas Tanah Bekas Ganjaran Untuk Pembangunan Perumahan
• Persaingan Tidak Sehat Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
• Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah Dan Akibat Hukumnya
• Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Akibat Kelalaian Wajib Pajak
• Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Ketetapan Tarip Akta Yang Ditetapkan Oleh Organisasi Profesi
• Status Kepemilikan Harta Kekayaan Yayasan Yang Terlambat Menyesuaikan Terhadap Undang-Undang Yayasan
• Status Kepemilikan Tanah Secara Absentee / Guntai Pada Kecamatan Yang Berbatasan Dengan Kecamatan Tempat Letak Tanah(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 13/G/2012/Ptun.Mtr)
• Surat Wasiat Digunakan Sebagai Dasar Pembatalan Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Bw
• Syarat Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum Dan Ujian Kode Etik Notaris Dalam Pengangkatan Calon Notaris Di Indonesia
• Tanah Hak Milik Yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : 103/Pdt/2010/Pt. Plg)
• Tanggung Gugat Bank Syariah Atas Penetapan Keuntungan Pada Simpanan Penghimpunan Dana
• Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Substitusi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 109/Pdt.G/2011/Pn.Dps)
• Tanggung Gugat Penilai / Appraiser Pada Pelaksanaan Penawaran Umum ( Initial Public Offering )
• Tanggung Jawab Etika Dan Hukum Notaris Yang Menyalahgunakan Nama Notaris Yang Telah Pensiun
• Tanggung Jawab Kreditur Dan Pembatalan Lelang Yang Dilakukan Terhadap Benda Milik Debitur Yang Tidak Dijaminkan
• Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Mikro
• Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Kuasa Di Luar Pelaksanaan Jabatannya
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006)
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Perdamaian ( Akta Van Dading )
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Sertipikat Yang Dititipkan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Penyimpangan Dalam Renvooi
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah
• Tanggung Jawab Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Yang Berbentuk Usaha Bersama
• Tanggung Jawab Terhadap Penentuan Harga Limit Lelang Eksekusi Yang Merugikan Pihak Debitur
• Tender Ulang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik(Studi Kasus Di Universitas Khairun Ternate)
• Tinjauan Yuridis Tentang Pendirian Bangunan Hotel Di Daerah Sempadan Pantai (Studi Kasus Di Kota Palu)

Tahun 2012

• Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (Klm) Di Bank Syariah (Studi Di Bank Brisyariah)
• Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Notaris Yang Memuat Data Yang Keliru Akibat Kelalaian Notaris
• Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Harta Benda Perkawinan
• Akibat Hukum Penggunaan Rumah Negara Golongan Ii (Rumah Dinas) Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Peruntukannya Baik Sebagian Atau Keseluruhan
• Akibat Hukum Surat Pernyataan Menyetor Modal Dalam Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas
• Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Akta Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Syarat Pemindahan Hak Atas Tanah (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Pdt/2008)
• Akta Notaris Yang Dibatalkan Akibat Penyimpangan Prosedur Dalam Penandatangan Akta Notaris
• Akta Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Menjual Atas Jaminan Hak Tanggungan
• Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani Bersama-Sama Oleh Para Pihak Dan Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris
• Akta Perjanjian Penitipan Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam
• Analisa Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Pt. Bank Clmb Niaga Syariah,Tbk)
• Analisa Klausula Pada Akad Ijarah
• Analisis Komparasi Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Modal Ventura
• Aspek Hukum Kontrak Dalam Letter Of Credit
• Aspek Kontraktual Bill Of Lading
• Aspek Pembiayaan Dalam Kontrak Build, Operate & Transfer (Bot)
• Bagian Warisan Untuk Ahli Waris Beda Agama Menurut Tiga Sistem Hukum Waris Di Indonesia
• Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• Eksistensi Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Pembagian Warisan
• Eksistensi Tanah Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundang - Undangan
• Fungsi Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Terkait Publikasi Diri Yang Dilakukan Oleh Notaris
• Fungsi Kode Etik Notaris (Ini) Dalam Pembinaan Moral Notaris Indonesia
• Grosse Akta Hipotik Kapal Laut
• Hak Atas Bangunan Yang Berdiri Diatas Permukaan Air
• Hak Atas Tanah Bekas Adat Yang Digunakan Sebagai Jaminan
• Hak Mewaris Anak Yang Telah Diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya Berdasarkan Adat Dan Tradisi Tionghoa Menurut B.W
• Hak Pemegang Tanah Gogol Tetap Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga
• Hak Pengelola Pusat Perbelanjaan Terhadap Barang Penyewa Yang Wanprestasi
• Hak Untuk Menuntut Kembali Warisan Yang Telah Ditolak Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)
• Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah Tanah Dalam Keadaan Sakit (Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 09/Pdt.G/ 2011 /Pn. Ska. )
• Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah
• Jangka Waktu Pendaftaran Akta Perjanjian Jaminan Fidusia
• Jual Beli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
• Karakteristik Dan Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Ditangguhkan
• Karakteristik Joint Financing Dalam Pembiayaan Konsumen
• Karakteristik Perjanjian Pengelolaan Pada Reksa Dana Pendapatan Tetap Dan Deposito
• Karakteristik Resi Gudang Sebagai Jaminan Pada Kredit Perbankan
• Keabsahan Akta Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya
• Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Di Bawah Tangan
• Kedudukan Anak Dari Istri Kedua Atas Harta Warisan Dalam Perkawinan Poligami
• Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Hukum Waris
• Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris Bw (Burgerlijk Wetboek)
• Kehadiran Notaris Yang Datang Dalam Proses Peradilan Tanpa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah
• Kekuatan Pembuktian Atas Sertifikat Hak Milik Yang Perolehannya Berdasar Pada Kutipan Buku Letter C Yang Diduga Ganda
• Kelahiran Hak Tanggungan Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan
• Keterlambatan Penyampaian Informasi Pada Pt.Tbk Dalam Perspektif Kewajiban Keterbukaan Informasi Studi Kasus Pt Perusahaan Gas Negara Terkait Keterlambatan Penyelesaian Pipanisasi
• Ketidakberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang (Konflik Norma Uujn Dengan Peraturan Lelang)
• Kewajiban Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Production Sharing Contract ( Psc )
• Kewenangan Daerah Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang
• Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris
• Kewenangan Pembuatan Akta Di Bidang Pertanahan Dalam Hukum Positif Di Indonesia
• Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Golongan Penduduk Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
• Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Hak Ulayat Di Sumetera Barat
• Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dari Pajak Pusat Ke Pajak Daerah
• Klausul Kuasa Pada Perjanjian Leasing
• Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Apartemen
• Klausula Pengosongan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Gudang
• Klausula Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Akta Merger
• Konflik Norma Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Antara Pasal 49 Uu No. 3 Tahun 2006 Dengan Pasal 55 Uu No. 21 Tahun 2008)
• Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya - Mojokerto)
• Laporan Notaris Atas Pemalsuan Data Setelah Penandatanganan Akta
• Larangan Bagi Notaris Sebagai Pemegang Saham Pendiri Perseroan Terbatas Dalam Pembuatan Akta Notariil Terkait Perseroan Terbatas
• Legalisasi Akta Oleh Notaris Secara Elektronik
• Legalitas Sistem Pembayaran Mobile Payment Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
• Lelang Barang Pemerintah Daerah (Kajian Terhadap Lelang Barang Bergerak Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)
• Lelang Eksekusi Bekas Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya
• Lelang Obyek Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Dengan Status Surat Hijau
• Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Jabatan Notaris
• Merek Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Notariil Acte Pembagian Waris Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Menurut Hukum Islam
• Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana
• Notifikasi Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Sebagai Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Novasi Subyektif Aktif Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi
• Obyek Jaminan Berupa Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
• Pelanggaran Notaris Yang Melakukan Publikasi Diri Melalui Media Jejaring Sosial Menurut Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
• Pelanggaran Terhadap Legitieme Portie Dalam Pembagian Warisan
• Pelunasan Utang Oleh Debitur Terhadap Benda Jaminan Yang Sudah Diumumkan Pelelangannya
• Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Swasta Melalui Sewa Menyewa
• Pembagian Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Poligami
• Pembatalan Akta Waris Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan 289/Pdt.G/2010/Pa.Pra)
• Pembatalan Pemberian Hibah Benda Tidak Bergerak Dari Orang Tua Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.G/2011/Pn.Mmr)
• Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Telah Ditandatangani Para Pihak Dalam Bentuk Akta Otentik
• Pembatalan Sertipikat Pengganti Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
• Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi
• Pembiayaan Usaha Waralaba Dengan Akad Mudharabah
• Pemekaran Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Transaksi Tanah Dan Bangunan Di Kota Samarinda
• Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Jual Beli Tanah
• Penandatanganan Akta Notaris Di Luar Kantor Notaris
• Pendaftaran Dan Pemisahan Sertipikat Yang Sebagian Telah Dijual
• Pendaftaran Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Di Kabupaten Lombok Timur
• Pendaftaran Tanah Ulayat Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
• Penegakan Kode Etik Bagi Notaris Yang Mempromosikan Diri Dengan Menggunakan Layanan Internet
• Penerapan Legitieme Portie Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek / Bw (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Reg No. 841/Klpdtl2003)
• Penerapan Lembaga Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian
• Penerapan Sanksi Terhadap Profesi Notaris
• Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih
• Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Grant Sultan Yang Secara Fisik Tidak Dikuasai Pemohon
• Penetapan Ahli Waris Apabila Hanya Ada Anak Perempuan Dan Saudara Pewaris
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan
• Pengakuan Anak Terhadap Anak Luar Nikah Dan Hak Warisnya Menurut Hukum Islam Di Indonesia
• Pengalihan Kekayaan Yayasan
• Pengalihan Rumah Hunian Yang Dibiayai Kpr Tanpa Sepengetahuan Bank Penyalur
• Pengelolaan Risiko Dan Pengawasannya Pada Bank Syariah
• Pengembalian Pajak Berganda Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
• Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Yang Diterlantarkan Di Kabupaten Lombok Barat
• Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Hak Sewa Untuk Bangunan Diatas Tanah Hak Milik
• Penolakan Pendaftaran Tanah Hak Grant Sultan Yang Telah Dikuasai Secara Fisik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Tun/2008)
• Penolakan Warisan Menurut Hukum Islam Dan Bw
• Penyelesaian Hak Tanggungan Oleh Bank Sebagai Kreditor Pada Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya
• Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengangkutan Di Laut Terkait Keadaan Darurat
• Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
• Penyesuaian Subyek Hukum Pelaku Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Akibat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
• Perbandingan Tindak Pidana Penipuan Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dengan Kuhp (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
• Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Banyuwangi
• Perjanjian Baku Yang Memuat Klausul Eksonerasi Pada Akta Notaris
• Perjanjian Gadai Deposito Di Perbankan Syariah
• Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan (Cessie) Sebagai Jaminan
• Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) Berkaitan Dengan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Perlindungan Dana Nasabah Bank Syari’Ah Oleh Lembaga Penjamin Simpanan
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Ketidakbenaran Isi Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Para Pihak
• Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Pengikatan Dan Perjanjian Waralaba
• Perolehan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas B.P.M./Shell Indonesia Oleh Pt Pertamina (Persero)
• Perolehan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bpm/Shell Indonesia Oleh Pt Pertamina (Persero)
• Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal
• Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Oloran(Aanslibbing)Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria
• Program Sertipikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil (Umk)Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Masyarakat
• Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Arbiter
• Ratio Legis Pengaturan Lembaga Pendidikan Tinggi Di Indonesia Harus Berbadan Hukum
• Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah
• Restrukturisasi Perusahaan Melalui Leverage Buy Out (Lbo)
• Risalah Lelang Sebagai Bukti Untuk Peralihan Hak
• Ruislag Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Sidoarjo
• Saham Tanpa Warkat Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia
• Sanksi Terhadap Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Pendirian Pt Atas Permohonan Pendiri Pt
• Sertipikat Hak Atas Tanah Pantai Sebagai Tanda Bukti Hak
• Sifat Pembuktian Sertipikat Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum
• Sistem Gadai Tanah Pertanian Yang Berlaku Di Masyarakat Banyuwangi
• Sistem Perencanaan Pajak Untuk Pengadaan Barang Modal Dalam Suatu Perjanjian Sewa Guna Usaha
• Status Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam
• Status Hak Guna Usaha Yang Pemanfaatannya Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya
• Status Hukum Anak Dan Hak Mewaris Anak Terhadap Ibu Surrogate
• Sumpah Jabatan Bagi Notaris Setelah Menyelesaikan Cuti Jabatannya Sebagai Anggota Dpr/Dprd
• Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
• Surat Pernyataan Tanah (Spt) Dalam Pendaftaran Tanah Di Kotawaringin Timur - Sampit
• Syarat Pengajuan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
• Take Over Pembiayaan Oleh Bank Syariah
• Tanggung Gugat Debitor Atas Purchase Order(Po) Sebagai Syarat Pencairan Fasilitas Kredit Promessary Note(Pn)
• Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris
• Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Telah Didaftarkan
• Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
• Tanggung Gugat Perusahaan Pemeringkat Atas Keterlambatan Publikasi Hasil Pemeringkatan
• Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Kontrak Pengelolaan Dana
• Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Akta Notaris Lain Terhadap Sengketa Akta Tersebut
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
• Tanggung Jawab Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Dalam Mengurus Kepentingan Bersama Satuan Rumah Susun
• Tanggung Jawab Saksi Instrumentair Atas Kebenaran Isi Akta
• Tanggung Jawab Yayasan Penyelenggara Kegiatan Di Bidang Perumahsakitan Yang Tidak Menyesuaikan Dengan Ketentuan Undangundang Rumah Sakit
• Upaya Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terkena Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum
• Wanprestasi Pemenang Lelang Yang Tidak Melunasi Harga Lelang

Tahun 2011

• Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji Pada Bri Syariah
• Akad Sewa Tempat (Ijarah) Di Bri Syariah
• Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Yang Telah Pensiun
• Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan
• Akibat Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer Oleh Suami Isteri Tanpa Perjanjian Kawin
• Akibat Hukum Penetapan Asal Usul Anak Dalam Kewarisan
• Akibat Hukum Pengakuan Perkawinan Konghucu Di Indonesia
• Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Di Bawah Tangan Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan
• Akuisisi Aset Hak Atas Tanah Yayasan Pendidikan
• Alasan Hukum Dan Ruang Lingkup Pembatalan Kontrak Oleh Hakim
• Aspek Kontraktual Bank Garansi
• Aspek Kontraktual Dalam Konsinyasi Barang Dagangan
• Aspek Kontraktual Dalam Waralaba Salon Mobil
• Bank Indonesia Sebagai Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan
• Bank Syariah Sebagai Penerima Wakaf Uang
• Doktrin Gharawain Dalam Pembagian Harta Waris
• Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Error In Subtantia Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Sepihak Oleh Developer
• Fungsi Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Kontrak Proporsional
• Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Jalan Di Dalam Lingkungan Komplek Rumah Komersial
• Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Perjanjian Nominee Di Bali
• Hak Paten Sebagai Obyek Jaminan Kredit Bank
• Implementasi Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Klausul Hardship
• Implikasi Piutang Pelayaran Terhadap Kedudukan Kreditor Pemegang Hipotek Kapal Laut
• Investasi Di Pasar Uang
• Izin Perubahan Penggunaan Tanah (Ippt) Di Kantor Pertanahan
• Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
• Jaminan Pelaksanaan Dalam Kontrak Jasa Konstruksi
• Jual Beli Atas Tanah Absentee
• Jual Beli Hak Atas Tanah ( Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 589 K/Pdt/2009 )
• Jual Beli Tanah Kedua Kali Pada Objek Yang Sama
• Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Yang Menimbulkan Sertipikat Ganda
• Kapal Laut Sebagai Obyek Jaminan Hipotek
• Karakteristik Customs Bond Perusahaan Pengurusan Jasa
• Karakteristik Customs Bond Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (Customs Bond Ppjk) Dalam Perdagangan Internasional
• Karakteristik Jual Beli Dalam Lelang
• Karakteristik Jual-Beli Dalam Lelang
• Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuat Untuk Proses Peradilan
• Keberadaan Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dalam Praktik Kenotariatan
• Keberadaan Sertipikat Tanah Pada Jual Beli Yang Cacat Hukum
• Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Tentang Joint Venture
• Kebijakan Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Penanaman Modal
• Kebijakan Pertanahan Dalam Rangka Penanaman Modal
• Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf
• Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Hukum Waris Adat Minahasa
• Kedudukan Badan Usaha Berbadan Hukum Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Tidak Diakui Sebagai Badan Hukum Oleh Undang-Undang Yayasan
• Kedudukan Hukum Penerbit Bank Garansi
• Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
• Kekuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Kekuatan Hukum Surat Pemberitahuan Pemblokiran Peralihan Hak Atas Tanah
• Kekuatan Mengikat Preliminary Agreement
• Kekuatan Persetujuan Pemegang Hak Pengelolaan (Hpl) Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan (Hgb)
• Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Kerahasiaan Jabatan Bagi Notaris Pasar Modal Dalam Pembentukan Kontrak Investasi Kolektif
• Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Consent Roya
• Klausula Pembatasan (Tie In Clause)Dalam Perjanjian Lisensi Merek
• Konflik Norma Pengaturan Tempat Kedudukan Notaris Dan Tempat Kedudukan Ppat
• Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris
• Kontrak Window General Cleaning Dan Tanggung Gugat Para Pihak
• Mekanisme Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Kendalanya Di Kantor Wilayah Pajak Jatim Satu Surabaya
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dibidang Perpajakan Dan Kendala Dalam Implementasinya
• Obligasi Mudharabah Pada Pasar Modal Syariah
• Obyek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja
• Panitia Pengadaan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Pemanggilan Notaris Secara Langsung Oleh Penyidik
• Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah
• Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya
• Pembatalan Hibah Wasiat (Legaat) Terhadap Pelanggaran Legitieme Portie
• Pembebanan Hak Tanggungan Pada Hak Guna Bangunan Yang Ditingkatkan Menjadi Hak Milik
• Pemberhentian Notaris Karena Pailit
• Pemberian Ganti Rugi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Terkena Proyek Untuk Kepentingan Umum
• Pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility Bank Syariah
• Pembiayaan Beragun Tunai Di Bank Syariah
• Pembuatan Akta Diluar Tempat Kedudukan Dan Diluar Wilayah Jabatan Notaris
• Pembuatan Akta Kontrak Baku Perjanjian Kredit Perbankan Di Hadapan Notaris
• Penanganan Dan Penyelesaian Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)
• Penataan Ruang Di Kabupaten Tulungagung
• Pencantuman Nilai Hak Tanggungan Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (Apht)
• Pendaftaran Tanah Warisan Yang Sudah Terbagi Kepada Salah Seorang Ahli Waris
• Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Mengenai Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee
• Penegakan Kode Etik Notaris Bagi Notaris Yang Mengganti Sebagian Lsi Akta Tanpa Persetujuan Para Pihak
• Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer Contract)
• Penerapan Pasal 88 Ayat (2) Uu No. 28 Tahun 2009 Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Penerapan Pasal 88 Ayat (2) Uu No. 28 Tahun 2009Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Penerbitan Sertipikat Pengganti Yang Hilang Oleh Ahli Waris
• Penetapan Hak Asuh Atas Anak Tanpa Tuntutan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangil)
• Penetapan Mitra Kerja Sama Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta
• Pengangkatan Anak Melalui Testamen
• Pengaruh Pemekaran Wilayah Desa Terhadap Keabsahan Sertipikat Tanah
• Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi Ppat
• Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pt Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Untuk Rumah Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Di Tanjung Perak Surabay
• Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Komersial Internasional
• Penguasaan Pihak Ketiga Atas Bagian Tanah Hak Guna Usaha Yang Telah Dikuasai Oleh Perusahaan Perkebunan
• Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal
• Penjaminan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar
• Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kota Mojokerto
• Penyalahgunaan Lambang Negara Oleh Notaris
• Penyelundupan Hukum Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing Melalui Jual – Beli
• Penyimpanan Sertifikat Tanah Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah
• Peran Notaris Dalam Pemungutan Pajak With Holding System
• Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Bphtb
• Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Perbandingan Azas Publisitas Hak Jaminan Kebendaan Dalam Sistem Hukum Indonesia
• Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Berinvestasi Indeks Saham Di Bursa Efek Dengan Bursa Berjangka
• Perhimpunan Penghuni Dalam Pengurusan Rumah Susun
• Perhitungan Hibah Dalam Pembagian Warisan (Studi Perbandingan Hukum B.W. Dan Faraid)
• Perhitungan Hibah Dalam Pembagian Warisan (Studi Perbandingan Hukumb.W. Dan Faraid
• Perjanjian Kerjasama Antara Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
• Perjanjian Pinjam Meminjam Efek Dalam Transaksi Short Selling
• Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Profesinya
• Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Pihak Penyidik
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Tanah Absentee
• Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Hotel Di Palangka Raya
• Perolehan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Orang Asing Di The Rich Prada Bali
• Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berasal Dari Hak Pengelolaan
• Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Akibat Hukumnya
• Perubahan Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Tempat Tinggal Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya Menjadi Hak Milik
• Perubahan Pengaturan Bentuk Akta Pendirian Koperasi
• Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
• Perwakafan Atas Tanah Yang Belum Didaftar
• Politik Hukum Di Bidang Pendaftaran Tanah
• Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Prinsip Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Perbankan Syariah
• Problematika Perkawinan Masyarakat Adat Samin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Ruang Lingkup Keberlakuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ( Ini )
• Sanksi Bagi Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kawin Kontrak
• Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Salinan Akta Kepada Ahli Waris
• Sanksi Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Praktik Insider Trading
• Sifat Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah
• Status Hak Atas Tanah Tempat Berdirinya Tiang Penyangga Jaringan Listrik
• Status Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum Di Lingkungan Perumahan
• Status Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Diatas Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan
• Status Hak Milik Atas Tanah Karena Pergantian Kewarganegaraan Pemiliknya
• Status Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam
• Status Hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Tempat Tinggal Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya
• Surat Tanda Pernyataan Persaksian Hak Penggarapan Tanah Negara Sebagai Dasar Pendaftaran Tan
• Tanggung Gugat Konsultan Pengawas Dalam Kontrak Konstruksi
• Tanggung Gugat Kontraktan Dalam Perjanjian Build Operate Transfer (Bot)
• Tanggung Gugat Pers Atas Informasi Material Pada Rencana Akuisisi Perusahaan Terbuka
• Tanggung Jawab Hukum Dan Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia
• Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Bagi Orang Islam
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Pemberian Kredit)
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penerapan Klausul Eksonerasi Pada Perjanjian Kredit Perbankan
• Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya
• Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Kebakaran (Studi Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Ritel)
• Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Di Bidang Pertanahan
• Unsur Paksaan Dalam Menolak Warisan Yang Dilakukan Anak Adopsi Pada Saat Pewaris Masih Hidup
• Upaya Hukum Pemegang Hak Tanggungan Akibat Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan
• Urgensi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi

Tahun 2010

• Actio Pauliana Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Terhadap Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
• Addendum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bank Syariah
• Akad Bai Al Murabahah Pada Pembiayaan Perumahan Di Bank Syariah
• Akad Murakab Dalam Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah
• Akad Murakkab Pada Rahn Emas Di Bank Syariah
• Akad Waad Al Murabahah (Studi Kasus Bri Syariah)
• Akibat Dan Perlindungan Hukum Pembeli Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Notaris
• Akibat Hukum Kebatalan Akta Notaris
• Akibat Hukum Pembatalan Merek Terhadap Perjanjian Waralaba
• Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Larangan Hubungan Darah Terhadap Suami Istri Serta Anak Yang Dilahirkan
• Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Secara Notariil
• Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Disahkan (Analisis Terhadap Akta Pemisahan Harta Kekayaan No. 04/Komp/2010/Pa.Sby.)
• Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah
• Akibat Hukum Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Akad Pembiayaan Dan Jaminan (Studi Pt. Bank Syariah Bukopin)
• Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan
• Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Yayasan Yang Tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Terhadap Hak Atas Tanah Yayasan
• Akta Perjanjian Kawin Antara Subyek Hukum Yang Beragama Islam Berdasarkan Hukum Islam Dan Bw
• Akte Notaris Tentang Hibah Dan Wasiat Bagi Subjek Hukum Beragama Islam
• Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
• Analisa Pembiayaan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Syariah
• Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee
• Aspek Kontraktual Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa
• Aspek Kontraktual Purchase Order Dalam Transaksi Elektronik
• Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Kotamadya Surabaya Sebagai Obyek Jaminan Kredit Di Bank
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Beralihnya Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Yang Belum Bersertipikat Melalui Proses Hibah
• Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Yang Diselenggarakan Melalui Teleconference
• Buyback Saham Yang Mengakibatkan Go Private Perusahaan Terbuka
• Diskriminasi Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Arab Yang Beragama Islam
• Eksekusi Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Debitor Yang Wanprestasi
• Eksistensi Klausul "As Is" Dalam Akta Jual Beli
• Eksistensi Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
• Eksistensi Peta Bidang Tanah Dalam Pemecahan Sertipikat Hak Milik Melalui Jual Beli Tanah
• Fungsi Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam
• Fungsi Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Jabatannya
• Fungsi Pendaftaran Dan Pengumuman Akta Ikrar Wakaf Dalam Menentukan Eksistensi Wakaf
• Gadai Emas (Rahn Emas) Di Bank Syariah
• Hak Gugat Anak Terhadap Harta Waris Yang Telah Dihibahkan
• Hak Ingkar Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Jaminan
• Hak Mewaris Anak Berkewarganegaraan Ganda Atas Harta Peninggalan Orangtuanya
• Hak Mewaris Anak Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuanya
• Hak Mewaris Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor : 392/Pdt/2008/Pt.Mks)
• Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
• Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Di Lingkungan Bank Penyalur Kredit Pemilikan Rumah
• Hak Waris Anak Kandung Dan Wasiat Untuk Anak Tiri
• Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Diakui Dengan Surat Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Bw)
• Hambatan Yuridis Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Mengeksekusi Benda Jaminannya
• Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar
• Harta Bersama Sebagai Obyek Hibah (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 790 K/Pdt./2007)
• Hawalah Sebagai Penjamin Piutang Debitur Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah
• Implikasi Yuridis Terhadap Akta Notaris Atas Sanksi Hukum Dan Etika Yang Dijatuhkan Pada Notaris
• Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya
• Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Dengan Akta Dibawah Tangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
• Jual Beli Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
• Jual Beli Kaveling Tanah Matang
• Karakteristik Peta Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Kupang, Nusa Tenggara Timur)
• Keabsahan Akta Jual Beli Yang Obyeknya Dalam Jaminan
• Keabsahan Akta Otentik Yang Ditandatangani Saksi Instrumenter Tidak Bersamaan Waktunya Dengan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Oleh Para Pihak
• Keabsahan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan
• Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Indonesia
• Keberadaan Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Praktek Kenotariatan
• Keberlakuan Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Kedudukan Dan Hak Mewaris Janda Dalam Perkawinan Poligami
• Kedudukan Dan Tanggung Gugat Notaris Pemegang Protokol
• Kedudukan Hak Tanggungan Di Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah
• Kedudukan Hukum Bank Dalam Murabahah Menurut Perspektif Syariah Dan Praktek Di Perbankan Syariah
• Kedudukan Hukum Notaris Yang Tidak Tergabung Dalam Organisasiikatan Notaris Indonesia
• Kedudukan Hukum Sub Kontraktor Dalam Perjanjian Jasa Kontruksi
• Kedudukan Kreditur Penerima Subrogasi Terhadap Obyek Jaminan Yang Menjadi Sengketa
• Kedudukan Notaris Yang Menjadi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana
• Kedudukan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dalam Takeover Kredit
• Kedudukan Pembina Yayasan Akibat Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Terhadap Ketentuan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
• Kedudukan Premisse Dalam Akta Notaris
• Kedudukan Surat Ijin Mengerjakan Tanah (Simt) Dalam Pendaftaran Tanah
• Kekuatan Akta Notaris Terkait Ketidakcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta
• Kekuatan Hukum Akta Adopsi Yang Dibuat Oleh Notaris Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Pp No. 54 Tahun 2007
• Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Di Indonesia
• Kekuatan Mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Sebelum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Nasional
• Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta
• Kewajlban Notaris Dalam Membacakan Akta
• Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisasi Akta Di Bawah Tangan
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
• Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Mengenai Tanah
• Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Pertanahan
• Kewenangan Notaris Membuat Akta Ikrar Wakaf
• Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta
• Kewenangan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Mengisi Blanko Akta Tanah
• Kewenangn Notaris Dalam Pembuatan Akta Mengenai Tanah
• Klausul Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura
• Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Waralaba
• Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Dagang
• Klausula Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak Dalam Perjanjian Waralaba
• Konflik Norma Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Lelang Tentang Kewenangan Membuat Risalah Lelang
• Konflik Norma Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Larangan Komisaris Persero Menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu
• Larangan Penjaminan Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Legalisasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik
• Lembaga Parate Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Fiat Pengadilan
• Modal Disetor Dalam Pendirian Perseroan Terbatas
• Notaris Sebagai Deelnemer Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik
• Notaris Yang Berkedudukan Sebagai Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas
• Otentisitas Akta Terkait Penandatanganan Saksi Instrumentaris
• Pajak Atas Honorarium Notaris
• Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Tanah Kas Desa
• Parate Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
• Pelepasan Hak Istimewa Penanggung (Borg) Dalam Perjanjian Jaminan Penanggungan (Borgtocht)
• Pembagian Waris Secara Damai
• Pembatalan Hibah Bersyarat Terhadap Sebidang Tanah Beserta Bangunannya
• Pembatalan Sertipikat Hak Milik Yang Berasal Dari Bekas Tanah Hak Barat
• Pembebanan Harta Bersama Perkawinan Berupa Hak Milik Atas Tanah Sebagai Agunan Dalam Perkawinan Campuran
• Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Konsinyasi
• Pembebasan Pajak Penghasilan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Melalui Jual Beli
• Pembedaan Pemberlakuan Ketentuan Tentang Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia
• Pemberian Hak Tanggungan Dalam Kredit Sindikasi
• Pemberian Wasiat Kepada Anak Luar Kawin Yang Sah Menurut Sistem Hukum Waris B W
• Pemberlakuan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Berkaitan Dengan Tindakan Pribadi Di Luar Jabatan Notaris
• Pembuatan Web Oleh Notaris Di Internet Terkait Dengan Larangan Publikasi Atau Promosi Lewat Media Elektronik
• Pemindahan Hak Atas Bangunan Yang Berdiri Di Atas Izin Pemakaian Tanah Melalui Jual-Beli
• Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Lelang
• Pemisahan Kekayaan Yayasan Dalam Penyesuaian Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara
• Pemungutan Pph Final Atas Akta Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Ppat
• Penandatanganan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris
• Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan
• Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Melalui Jual Beli Dengan Akta Notaris
• Pendaftaran Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Terhadap Anak Kandung Yang Belum Dewasa
• Pendaftaran Tanah Dan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Harta Bawaan
• Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia
• Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pemalsuan Akta (Studi Kasus Pemalsuan Akta Keterangan Waris)
• Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Transaksi Derivatif Pt. Indosat, Tbk
• Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti Karena Hilang
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diatas Hak Ulayat
• Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Terkait Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
• Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris
• Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Jabatannya
• Pengembalian Kelebihan Hasil Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kepada Debitor
• Penggunaan Bentuk Partij Akta Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris
• Penggunaan Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris
• Penggunaan Konsep Strata Title Pada Pertokoan
• Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Kecil Oleh Bank
• Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Profesi Menurut Kode Etik Notaris
• Penguasaan Tanah Dan Bangunan Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
• Penjaminan Harta Kekayaan Perseroan Terbatas Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Berlaku
• Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Secara Lelang
• Penolakan Waris Menurut Hukum Islam
• Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Pasal 40 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
• Penyelundupan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Secara Absentee
• Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Akta Dibawah Tangan
• Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa
• Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan
• Peralihan Tanah-Tanah Adat Melalui Hibah Pada Masyarakat Suku Timor
• Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris
• Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris
• Peran Organisasi Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anggotanya Berkenaan Dengan Sanksi Jabatan
• Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
• Perjanjian Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Musyarakah
• Perjanjian Pemberian Jaminan Dan Kuasa (Ppjk) Dalam Rangka Pengadaan Rumah Hunian
• Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Untuk Satuan Non Rumah Susun
• Perkembangan Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal Suku Batak
• Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Menyalurkan Kredit Dengan Menerima Tanah Belum Terdaftar Untuk Dipergunakan Sebagai Agunan
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Rahasia Jabatan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Berkaitan Dengan Realisasi Pembayaran Klaim/ Tuntutan Ganti Rugi (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah
• Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Angkatnya
• Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Terhadap Penghuni Rumah Diatas Tanah Bekas Hak Barat
• Perolehan Hak Milik Atas Tanah Oleh Yayasan Walisongo Di Kabupaten Lamongan
• Perolehan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
• Pertanggung Jawaban Pidana Malpraktik Notaris
• Pertanggungjawaban Kreditor Terhadap Hasil Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
• Perubahan Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tempat Tinggal
• Perubahan Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Pola Bagi Hasil Pada Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah
• Pph Dan Bphtb Terutang Atas Tanah Dan Atau Bangunan
• Pranata Hukum Transaksi Jual Beli Indeks Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Dan Komoditi
• Prinsip-Prinsip Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pensiunan Pegawai Negeri
• Rangkap Jabatan Ppat Sebagai Anggota Legislatif
• Roya Partial Dalam Pembebanan Hak Atas Tanah
• Rukun Dan Syarat Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berbasis Syariah
• Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia
• Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris
• Sanksi Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Menerima Magang (Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris)
• Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia (Ini)
• Satuan Rumah Susun Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Sebagai Obyek Jaminan
• Sertipikasi Massal Swadaya (Sms) Dalam Memperoleh Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur
• Status Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Setelah Berakhirnya Status Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan
• Substansi Anggaran Dasar Koperasi
• Surat Pengakuan Hak Bersegel Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah
• Tanggung Gugat Jabatan Notaris Yang Tergabung Dalam Kantor Bersama
• Tanggung Gugat Notaris Atas Keabsahan Akta Pertanahan Yang Dibuat
• Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah
• Tanggung Jawab Penjamin (Borg) Yang Menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan
• Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam
• Wewenang Majelis Pengawas Menurut Uujn
• Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris
• Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht)

Tahun 2009

• Akad Mudharabah Dalam Produk Pembiayaan Di Bank Syariah
• Akibat Hukum Pemberlakuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Terhadap Yayasan
• Akta Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam
• Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Di Bank Syariah Bri Cabang Surabaya)
• Aspek Hukum Pemberian Kredit Dengan Jaminan Produk Bancassurance
• Aspek Kontraktual Resi Gudang Dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
• Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Oleh Perbankan Akibat Debitor Wanprestasi
• Eksistensi Asas Publisitas Hak Jaminan Fidusia
• Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Restrukturisasi Kredit
• Eksistensi Hak Ulayat Di Dalam Kawasan Hutan
• Eksistensi Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya Dalam Hukum Tanah Nasional
• Eksistensi Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli
• Eksistensi Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Yang Dimasukkan Kedalam Modal Perusahaan Daerah
• Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berkaitan Dengan Pemungutan Pajak
• Hak Anak Angkat Dan Saudara Kandung Pewaris Atas Harta Warisan
• Hak Anak Angkat Ketika Orang Tua Angkatnya Bercerai Menurut Hukum Islam
• Hak Anak Non Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim
• Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta
• Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Badan Keagamaan Dan Sosial
• Hak Guna Usaha Perkebunan Yang Terlantar Dalam Hukum Tanah Nasional
• Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Penyidikan Dan Peradilan
• Hak Mewarisi Anak Luar Kawin
• Hak Pengingkaran Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam
• Hak Sewa Atas Bangunan Pada Pasar Tradisional
• Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Ditinjau Dari Prinsip Jaminan Syariah
• Hak Tanggungan Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah
• Hakekat Perjanjian Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Hak-Hak Anak Dan Istri Dalam Kawin Kontrak Dan Perlindungan Hukumnya
• Harta Perkawinan Masyarakat Minangkabau Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan
• Hibah Dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam
• Hibah Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Islam
• Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Pembebanan Hak Tanggungan
• Ikatan Jual Beli Tanah Bertanda Bukti Kutipan Leter C
• Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Yang Sudah Habis Jangka Waktunya
• Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta Ppat Setelah Berlakunya Pp.No.24 Tahun 1997 Di Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
• Karakteristik Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara
• Karakteristik Sengketa Dan Kekuatan Eksekutorial Dalam Mediasi Pertanahan
• Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Bermeterai
• Keabsahan Akta Otentik Sebagai Bukti Pembayaran Ditinjau Dari Hukum Kontrak
• Keabsahan Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Keabsahan Kontrak Built Operate Transfer (Bot)Atas Aset Negara
• Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Yang Belum Dibangun: Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Pt. Graha Dewata Di Malang, Jawa Timur
• Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris
• Keberadaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Dengan Lewatnya Waktu Permohonan Pengesahan Badan Hukum
• Keberlakuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(Rups) Tentang Perubahan Anggota Direksi
• Kedudukan Benda Jaminan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Syariah
• Kedudukan Escape Clause Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Atas Unit Pusat Perbelanjaan
• Kedudukan Hukum Fotokopi Blanko Akta Ppat
• Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Harta Pailit Debitor
• Kedudukan Objek Hak Tanggungan Apabila Terjadi Peralihan Piutang Karena Sekuritisasi Asset
• Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
• Kedudukan Pembeli Lelang Obyek Hak Tanggungan
• Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris
• Kekuatan Berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Waktu Tidak Terbatas
• Kekuatan Mengikat Dan Akibat Hukum Penetapan Waris Bagi Golongan Tionghoa Di Pengadilan Negeri
• Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah
• Kekuatan Pembuktian Sertipikat Sebagai Bukti Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum
• Kepailitan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
• Kerjasama Antar Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata
• Kerugian Investor Akibat Suspensi Perusahaan Sekuritas
• Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta
• Kewenangan Kantor Pertanahan Menolak Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Tanah Menurut Undang Undang Jabatan Notaris
• Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
• Kewenangan Notaris Membuat Akta Penyimpanan Surat Wasiat Olografis
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Membuat Akta Tanah
• Klausula Cross Default Dan Cross Collateral Dalam Perjanjian Kredit Komersial
• Kompetensi Kelembagaan Dalam Penegakan Kode Etik Notaris
• Kontrak Kerjasama Antara Pt Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Spbu
• Kontrak Pengadaan Di Lingkungan Pt. Pertamina (Persero)
• Kontrak Pengelolaan Dana Berbasis Repurchase Agreement (Repo) Saham
• Legalisasi (Mengesahkan) Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris
• Lembaga Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Pembiayaan Margin Transaksi Efek
• Momentum Peralihan Hak Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Obyek Hak Tanggungan Yang Berasal Dari Benda Hibah Yang Dibatalkan
• Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor
• Pejabat Pembuat Akta Hipotek Kapal Laut
• Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Ketentuan Mengenai Informasi, Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik Yang Diatur Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
• Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tentang Alimentasi Ayah Terhadap Anak Karena Adanya Perceraian
• Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferrensi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Studi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)
• Pembacaan Akta Notaris Bukan Oleh Notaris
• Pembangunan Rumah Susun Pada Tanah Hak Pakai Atas Tanah Negara
• Pembatalan Akta Para Pihak Oleh Hakim
• Pembatalan Sertipikat Ganda Pada Hak Atas Tanah
• Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Jasa Notaris / Ppat Di Kabupaten Gresik
• Pemberian Fasilitas Cerukan Pada Rekening Giro Oleh Bank Ditinjau Dari Perjanjian Kredit
• Pemberian Kredit Pensiun Dengan Surat Keputusan Pensiun Di Bank
• Penandatanganan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Sebelum Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Yang Di Buat Di Bawah Tangan
• Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat
• Penerapan Prinsip- Prinsip Reforma Agraria Dalam Pembentukan Pengadilan Agraria
• Pengaturan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi
• Pengaturan Kedewasaan Dalam Pembuatan Akta Notaris Dan Akta Ppat
• Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris
• Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Penggunaan Biro Jasa Sebagai Sarana Notaris Mencari Klien Menurut Kode Etik Notaris Ini
• Penggunaan Media Elektronik Untuk Promosi Notaris Menurut Kode Etik Notaris
• Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian
• Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing
• Penjualan Barang Milik Negara
• Penjualan Lelang Melalui Media Internet
• Penyetaraan Honorarium Notaris Ditinjau Dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Penyimpangan Praktek Franchising Mcdonald’S Di Indonesia
• Peran Kode Etik Profesi Dalam Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris
• Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan Undian Berhadiah Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen
• Perjanjian Kerjasama Perusahaan Real Estat Dengan Bank Penyalur Dana Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Yang Disertai Dengan Perjanjian Penanggungan
• Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha Pada Pasar Yang Dikelola Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya
• Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha ( Studi Di Pd. Pasar Surya Surabaya )
• Perjanjian Transfer Dana Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia
• Perkawinan Antar Warga Negara Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri
• Perkawinan Sirri Dan Status Hukum Harta Benda Yang Diperolehnya
• Perkembangan Hak Mewaris Janda Menurut Hukum Adat
• Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Sasak
• Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Dibatalkannya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Dengan Developer
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Terjadi Pengalihan Benda Jaminan Fidusia
• Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat
• Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan
• Perlindungan Hukum Wajib Pajak Atas Penerbitan Surat Paksa Oleh Direktorat Jenderal Pajak
• Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak
• Perolehan Hak Atas Tanah Dari Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform
• Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara
• Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Penyesuaian Tata Kelola Menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
• Pt. Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo ) Sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat (Kur)
• Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta
• Sertipikat Hak Tanggungan Sebagai Sarana Eksekusi Objek Jaminan Di Lingkungan Balai Lelang Swasta
• Sewa Pulau Pada Kabupaten Kepulauan Aru
• Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan
• Studi Komparasi Hukum Investasi Bidang Perbankan Di Indonesia Dan Malaysia
• Syarat Keabsahan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Tanggung Gugat Dalam Penyelenggaraan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sabh)
• Tanggung Gugat Notaris Dalam Hubungannya Dengan Klien
• Tanggung Gugat Notaris Dalam Malpraktek
• Tanggung Gugat Notaris Terhadap Akta Yang Turun Derajat
• Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Azas Fiduciary Duty
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Berita Acara Pelaksanaan Undian Berhadiah
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Dan Dokumen Palsu
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Identitas Yang Diberikan Oleh Penghadap Sebagai Dasar Pembuatan Akta Otentik
• Tanggung Jawab Notaris Terhadap Terjadinya Pemalsuan Identitas Yang Diberikan Oleh Penghadap
• Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum
• Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Pembuatan Relaas Akta
• Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Titel Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan
• Tukar Guling / Ruilslag Sebagai Perolehan Hak Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional
• Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanpa Agunan Untuk Usaha Kecil
• Urgensi Dokumen Lelang Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi
• Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi Letter Of Credit Impor Syariah
• Wewenang Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti
• Wewenang Majelis Pengawas Wilayah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris
• Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Tahun 2008

• Akad Ju'Alah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah
• Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Dibuat Oleh Notaris
• Akibat Hukum Dipecatnya Sentana Nyeburin Sebagai Sentana Menurut Hukum Adat Bali
• Akibat Hukum Pembuatan Wasiat Umum ( Openbaar Testament)
• Akibat Hukum Perjanjian Waralaba Yang Dilakukan Pada Saat Proses Pendaftaran Merek
• Aspek Kontraktual Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Agreement) Dalam Bisnis Property
• Balai Lelang Swasta Sebagai Sarana Alternatif Optimalisasi Lelang Obyek Hak Tanggungan
• Batas Waktu Pertanggungjawaban Notaris
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan (Bphtb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan/ Atau Bangunan
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Bphtb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan
• Eksekusi Lahan Pertanian Oleh Pengadilan Dalam Kaitannya Dengan Pembatasan Pemilikan Tanah
• Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Struktur Organisasi Bank Syariah Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas
• Eksistensi Klausula Janji Pengosongan Obyek Hak Tanggungan Dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan
• Eksistensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Obyek Hak Tanggungan
• Eksistensi Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
• Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Para Pihak (Partij Akta)
• Fungsi Organ Perseroan Terbatas Di Bidang Perbankan Terkait Dengan Agunan Yang Diambil Alih (Ayda)
• Fungsi Surety Bond Dalam Proyek Jasa Konstruksi
• Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik
• Hak Milik Atas Tanah Bagi Bank Negara
• Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (Hp-3) Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional
• Hak Tanggungan Sebagai Penopang Perjanjian Kredit Sindikasi
• Jaminan Penawaran Dalam Kontrak Konstruksi
• Jual Beli Tanah Antar Pt Lapindo Brantas Inc. Dengan Pemilik Tanah Korban Lumpur Lapindo Di Porong Sidoarjo
• Kedudukan Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
• Kedudukan Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Agraria Nasional
• Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Sebagai Akibat Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan
• Kedudukan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Perkawinan
• Kedudukan Wajib Pajak Bukan Pemilik Atas Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Yang Beralih Hak Kepemilikannya
• Kepailitan Koperasi Dan Akibat Hukumnya
• Kewenangan Notaris Dalam Mengeluarkan Grosse Akta
• Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Pembuatan Akta Pertanahan
• Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pemberian Izin Pemakaian Tanah Diatas Tanah Hak Pengelolaan
• Kewenangan Pengadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Perkawinan Suami Yang Mempunyai Istri Lebih Dari Satu Orang
• Klausul Konversi Mata Uang Dalam Perjanjian Kredit Bank
• Konsekuensi Yuridis Surat Pengakuan Utang Notariil Dan Kuasa Untuk Menjual
• Kontrak Kerja Konstruksi Bagi Pembangunan Infrastruktur
• Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Notariil Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Suatu Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Atas Tanah
• Leasing Sebagai Penunjang Pemasaran Kendaraan Bermotor
• Otentisitas Akta Partij Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Dibacakan Bukan Oleh Notaris
• Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Barang-Barang Elektronik Sebagai Objek Perjanjian
• Pencatatan Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Didalam Dan Diluar Indonesia
• Pendaftaran Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Akta Notaris
• Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641K/ Pdt/2001 Tentang Batalnya Akta Notaris Yang Ditandatangani Di Dalam Rumah Tahanan
• Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak
• Penerbitan Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Sebagaimana Di Ubah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
• Penguasaan Hak Atas Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
• Penyelesaian Kredit Bermasalah Apabila Terjadi Overmacht
• Penyerobotan Tanah Yang Dikuasai Petani Oleh Militer Pada Masa Pemerintahan Orde Baru
• Peran Ppat Dalam Meningkatkan Pph Dan Bphtb Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan / Atau Bangunan
• Perjanjian Indemnity Dalam Kontrak Jasa Konstruksi
• Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotik (Apa) Dengan Pemilik Sarana Apotik (Psa)
• Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dalam Kredit Kepemilikan Rumah
• Perkawinan Adat Hajambua Dan Pembagian Warisan Pada Suku Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah
• Perkawinan Perempuan Keturunan Cina Di Singkawang Dengan Laki-Laki Warga Negara Taiwan
• Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dinyatakan Pailit
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjan Waralaba
• Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba
• Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta
• Permohonan Pailit Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuiditas Selaku Kreditur Terhadap Debitur
• Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pt. Lapindo
• Perpanjangan Hak Guna Bangunan Dalam Kasus Hotel Hilton
• Perubahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Hak Tanggungan
• Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Dalam Pemberian Kredit Perbankan
• Proses Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Eks Bengkok Untuk Kepentingann Swasta
• Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Dalam Pasar Modal
• Resi Gudang Sebagai Jaminan
• Saham Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Penyaluran Dana Pinjaman Bank
• Sekuritisasi Aset Bank Penyalur Kredit Pemilikan Rumah
• Status Badab Hukum Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Alkhairiyah (Tahun 1895)
• Status Badan Hukum Dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Al Khairiyah (1895)
• Status Hukum Tanah Bekas Perladangan Berpindah Pada Masyarakat Dayak Meratus
• Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran
• Surat Izin Pemakaian Tanah Di Atas Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Sebagai Jaminan Kredit Di Perbankan
• Tanggung Gugat Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
• Tanggung Gugat Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum
• Tanggung Gugat Wali Amanat Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal Dalam Perjanjian Perwaliamanatan
• Tanggung Jawab Notaris Dalm Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pola Kemitraan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Koperasi
• Tanggunggugat Penjual Dalam Jual Beli Biji Plastik
• Urgensi Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Berjangka Indeks Efek Lq 45 (Index Futures Contract) (Perlindungan Hukum Bali Investor Produk Derivatif Pasar Modal Indonesia Penelitian Pada P.T. Sarijaya Permana Sekuritas Di .Jakarta)
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Carter Kapal Yang Merugikan Pemilik Kapal
• Wewenang Dan Tangungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Otentik
• Wewenang Majelis Pengawas Notaris
• Wewenang Notaris Yang Bukan Ppat Dalam Pembuatan Akta Pertanahan

Tahun 2007

• Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum
• Aspek Kontraktual Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Dalam Gedung Perkantoran
• Eksekusi Terhadap Jaminan Perorangan (Borgtocht)
• Eksistensi Ijin Pemakaian Tanah Di Pemerintah Kota Surabaya. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
• Hak Kreditor Separatis Atas Benda Yang Dijamin Secara Fidusia Ketika Debitor Dinyatakan Pailit
• Hak Mewaris Wanita Yang Mulih Daha Dalam Hukum Warts Adat Di Bali
• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan
• Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat
• Hak-Hak Atas Tanah Bagi Kepentingan Penanaman Modal Di Indonesia
• Jual Beli Tanah Hak Milik Bersertipikat Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan
• Karakteristik Kedudukan Hukum Obyek Jaminan Fidusia
• Karakteristik Pendaftaran Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Karakteristik Yuridis Lembaga Usaha Bersama (Onderling Leverzekering Maattschapij) Dalam Bisnis Asuransi Jiwa
• Keabsaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Yang Belum Dibangun: Sebuah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Pt. Graha Dewata Di Malang, Jawa Timur
• Keabsahan Kontrak Kerjasama Ekplorasi Minyak Dan Gas Bumi
• Keabsahan Kontrak Kerjasama Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi
• Kebebasan Para Pihak Dalam Membuat Perjanjian Perkawinan
• Keberlakuan Surat Kuasa Menjual Substitusi Dalam Peralihan Hak Pada Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Bangunan
• Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Uud 1945
• Kedudukan Hukum Debitor Dalam Menguasai Obyek Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Kedudukan Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lingkungan Bank Pemerintah
• Kedudukan Kreditor Penerima Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah
• Kekuatan Bukti Akta Notaris Yang Diberikan Dalam Bentuk Aslinya (In Originali)
• Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang
• Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris
• Kekuatan Mengikat Pengangkatan Anak Yang Beragama Hindu Di Bali
• Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris
• Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Pada Kontrak Dagang Elektronik Menurut Herzeine Inlandsch Reglement (Hir), Staatblad 1941 No. 44
• Kewenangan Dan Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Risalah Lelang
• Kewenangan Mengadili Atas Pembatalan Akta Ppat Sebagai Akta Pejabat Publik
• Konsekuensi Hukum Penggunaan Norma Perhitungan Dan Pembukuan Dalam Menentukan Penghasiln Netto Pajak Penghasilan Notaris
• Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Kontrak Kerjasama Penunjukan Operator Pemasaran Produk Alat Kecantikan Avon
• Maladministrasi Pertanahan Dan Akibat Hukumnya Atas Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah
• Notaris Dalam Hal Kepailitan
• Pelepasan Hak Dalam Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Perumahan
• Pembatalan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
• Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah
• Pemberhentian Notaris Dalam Jabatannya Dengan Alasan Pailit
• Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Joint Venture Di Bidang Property Khusus Pusat Perbelanjaan
• Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Investor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996
• Pembuatan Akta Risalah Lelang Oleh Notaris
• Pendaftaran Penguasaan Atas Tanah Wakaf Yang Belum Terdaftar
• Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Di Buat Dengan Akta Di Bawah Tangan
• Penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Landasan Kebijakan Pertanahan
• Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Bandara Internasional Di Kabupaten Lombok Barat
• Pengangkatan Diri Sebagai Anak Angkat Dari Orang Tua Yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Negeri Sidoarjo)
• Pengaturan Dan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang
• Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Penggunaan Lembaga Jaminan Dalam Kegiatan Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Lingkungan Bank Syariah
• Pengikatan Obyek Leasing Secara Fidusia
• Penguasaan Tanah Pulau Seribu Antara Pemerintah Provinsi Banten Dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Segi Otonomi Daerah
• Pensertipikatan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
• Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia
• Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Beragama Islam Menurut Hukum Positif Di Indonesia
• Perdamaian Sebagai Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
• Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Promissory Note
• Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pembeli Bangunan Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan (Hgb)
• Perolehan Hak Milik Atas Tanah Melalui Peningkatan Hak Guna Bangunan Pada Rumah Toko (Ruko)
• Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Pola Hubungan Hukum Penanaman Modal Oleh Orang Asing Dalam Pembangunan Hotel Di Bali
• Prinsip- Prinsip Umum Pelaksanaan Jabatan Notaris
• Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu)
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit Perbankan
• Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Yang Tidak Benar Dalam Sistem Self Assessment
• Tanggung Gugat Konsultan Pengawas Akibat Kegagalan Konstruksi Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
• Tanggung Gugat Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
• Tanggung Gugat Pemegang Saham Perseroan Terbatas
• Tanggung Jawab Direktur Sebagai Penanggung Hutang Perseroan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit
• Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
• Upaya Penyelesaian Hukum Bank/ Kreditor Terhadap Benda Jaminan Yang Musnah (Overmacht)
• Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perum Pegadaian Dalam Peluncuran Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi)
• Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Pertanahan

Tahun 2006

• Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Tanpa Seijin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat
• Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara
• Akibat Hukum Perubahan Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (Sppt)
• Aspek Kontraktual E-Cash
• Back To Back (B2B) Credit Sebagai Sarana Pengurang Pajak Terhutang Perusahaan
• Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Eksistensi Parate Eksekusi Dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan
• Fungsi Kutipan Letter C Desa Dalam Hal Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Pertama Kali
• Hak Pakai Atas Tanah Sebagai Obyek Hak Tanggungan Dan Eksekusinya Sebagai Pelunasan Hutang
• Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
• Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Saksi Di Muka Pengadilan
• Kedudukan Harta Bersama Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Syariát Islam
• Kedudukan Hukum Petok D Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah
• Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali
• Kedudukan Letter C Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Dan Upaya Penyelesaiannya Apabila Debitur Wanprestasi
• Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pendaftaran Tanah
• Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Perintah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan
• Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Wewenang Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking
• Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berkaitan Dengan Kewenangan Hakim Untuk Membatalkan Akta Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan
• Kemandirian Majelis Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris
• Ketentuan Hukum Rahasia Bank Sebagai Suatu Bentuk Perikatan Bidang Perbankan
• Klausula Avalist Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengembang Perumahan (Developer) Dan Bank Untuk Kredit Kepemilikan Rumah
• Konsep Kedewasaan Berkenaan Dengan Keabsahan Akta Ppat
• Kuasa Menjual Sebagai Sarana Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Menurut Uu No. 4/1996
• Larangan Pencantuman Klausula Baku Yang Memberatkan Nasabah Bank
• Lembaga Rechtsverwerking Sebagai Salah Satu Cara Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah
• Notaris Selaku Ppat Dalam Peran Sertanya Memungut Pajak Bphtb Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya
• Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Jabatan Notaris
• Pelaksanaan Lelang Kp2Ln Sebagai Akibat Dari Kredit Macet Pada Bank-Bank Milik Pemerintah
• Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian
• Pembatalan Akta Perjanjian Kawin
• Pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Atas Dasar Unsur Penipuan
• Pembatalan Sertipikat Oleh Badan Pertanahan Nasional
• Pembebanan Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan
• Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Oleh Notaris Dengan Blanko Badan Pertanahan Nasional
• Pembuktian Terbalik Debitur Terhadap Actio Pauliana Dalam Kepailitan
• Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Kepada Anak Kandung Yang Belum Dewasa
• Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Yasan Yang Tidak Ada Tanda Bukti Haknya
• Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan ( Studi Pada Rsud Dr. Soetomo )
• Penerbitan Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik
• Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Orang Tua Angkat Warga Negara Asing Di Wilayah Negara Indonesia
• Pengaturan Hak-Hak Orang Asing Perseorangan Atas Tanah Di Bali
• Pengaturan Harta Guna Kaya Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Mengganti
• Pengikatan Jaminan Fidusla Pada Lembaga Pembiayaan Leasing
• Penguasaan Tanah Yang Ditelantarkan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
• Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online
• Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah
• Penyelundupan Hukum Terhadap Prinsip Nasionalitas Dalam Jual Bell Hak Milik Atas Tanah
• Penyimpangan Terhadap Mekanisme Pembuatan Dan Penandatanganan Akta Jual-Beli Ppat
• Perdamaian Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)
• Perekembangan Pengaturan Dan Fungsi Pengawasan Notaris Di Indonesia
• Perjanjian Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Suatu Transaksi Ditinjau Dari Hukum Pajak
• Perjanjian Kerjasama Dalam Pemberian Kredit Bagi Karyawan Berpenghasilan Tetap Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Antara Bank Dan Debiturnya
• Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Bagi Karyawan Perusahaan Yang Berpenghasilan Tetap
• Perlindungan Debitur Dalam Kepailitan
• Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Waktu Tidak Tertentu Apabila Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
• Perlindungan Hukum Pemegang Saham Independen Terhadap Transaksi Benturan Kepentingan Oleh Emiten
• Perlindungan Terhadap Kekayaan Yayasan Berkaitan Dengan Pembatasan Besarnya Nilai Penyertaan Dalam Yayasan
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Investasi Pada Era Otonomi Daerah
• Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Perolehan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pt. Pelindo Iii Surabaya
• Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi
• Sengketa Lahan Hgu Perkebunan Kalibakar (Bumn) Dengan Warga Masyarakat Di Kabupaten Malang
• Sisminbakum Sebagai Sarana Pembantu Kinerja Notaris Dan Keabsahan Dokumen Yang Dihasilkannya
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( Skmht) Sebagai Sarana Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Bisnis Perbankan
• Tanah Girik Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Tanggung Gugat Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Tanggung Gugat Pejabat Lelang Dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang
• Tanggung Jawab Developer Dalam Penjualan Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah
• Tanggunggugat Notaris Selaku Ppat Dalam Sengketa Perdata Jual Beli Hak Milik Atas Tanah
• Tinjauan Tentang Ppat Khususnya Mengenai Tanggung Jawab Profesi Ppat Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
• Upaya Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah Hak Milik
• Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat(Kpr)

Tahun 2005

• Akibat Hukum Badan Usaha Cv Apabila Sekutu Aktif Dinyatakan Pailit
• Akibat Hukum Pembatalan Hibah Sehubungan Dengan Adanya Pernyataan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas
• Akibat Hukum Pembatasan Jangka Waktu Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan
• Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan
• Akuisisi Perusahaan Publik Oleh Perseroan Terbatas Tertutup Yang Merupakan Anak Perusahaan (Hostile Take Over)
• Aspek Kontraktual “Contract Sales Purchase Agrement: Antara Pt. Semen Gresik (Persero) Tbk. Dengan Cemex S.A., De Cv. Mexico
• Azaz Kebebasan Berkontrak Pada Polis Standar Kebakaran Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit Yang Disertai Dengan Agunan
• Batas Maksimum Penguasaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960
• Cessie Sebagai Alternatif Lembaga Jaminan
• Eksekusi Benda Inventory Sebagai Obyek Jaminan Fidusia
• Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
• Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Serta Perkembangannya Dalam Hukum Agraria Di Indonesia
• Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Sebagai Jaminan Pemberian Kredit (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Unit Keboan Cabang Jombang)
• Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata
• Hak Milik Obyek Fidusia Selama Dalam Ikatan Perjanjian Jaminan
• Hak Tagih Factor Di Dalam Perjanjian Anjak Piutang(Factoring) Atas Piutang Dagang (Account Receivable)
• Hak Tagih Factor Di Dalam Perjanjian Anjak Piutang(Factoring) Atas Piutang Dagang(Account Receivable)
• Hak Tanggungan Atas Benda-Benda Yang Akan Ada Di Kemudian Hari Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Hak Tanggungan Dalam Kerangka Hukum Jaminan Di Indonesia
• Hibah Wasiat Yang Dilakukan Dengan Akta Notaris Menurut Hukum Adat Bali
• Implementasi Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Peran Kantor Pertanahan
• Karakteristik Kontrak Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer)
• Karakteristik Yayasan Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Karakteristik Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
• Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Hak Ulayat Di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung
• Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Hak Pakai Atas Tanah Bagi Orang Asing
• Kedudukan Dan Wewenang Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
• Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Akibat Debitor Pailit
• Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris
• Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Dan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangannya
• Kewajiban Pencatatan Perjanjian Lisensi
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta
• Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Perusahaan Patungan
• Klausula Baku Dalam Perjanjian Lisensi Program Aplikasi Komputer
• Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis
• Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah
• Kontrak Elektronik Dalam Hukum Kontrak Indonesia
• Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000
• Masalah Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Dibuat Di Bawah Tangan Oleh Kedua Belah Pihak
• Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Akibat Peristiwa Yang Tidak Terduga
• Pelaksanaan Jabatan Notaris Pengganti
• Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris
• Pembangunan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Milik Dan Kemungkinan Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Di Indonesia
• Pembatalan Akta Partai Mengenai Perjanjian
• Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
• Pembebanan Hak Tanggungan Bersamaan Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Bangunan Sebagai Upaya Mengatasi Hapusnya Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir
• Pembelian Hak Milik Atas Tanah Oleh Orang Asing Dengan Pinjam Nama
• Pembelian Obyek Hak Tanggungan Oleh Bank Pemegang Hak Tanggungan
• Pendaftaran Fidusia Atas Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
• Pendaftaran Hak Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Penerapan Grosse Akta Pengakuan Hutang Oleh Pt. Pln (Persero) Dalam Menjalankan Bisnis Ketenagalistrikan
• Penerbitan Garansi Bank Untuk Menunjang Kinerja Dunia Usaha Di Indonesia
• Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui E-Procurement
• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
• Pengajuan Peromohan Ijin Rapat Umum Pemegang Saham Oleh Pemegang Saham Oleh Pemegang Saham Minoritas Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum
• Pengaturan Kuasa Menjual Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Diperoleh Melalui Waris Dan Hibah Wasiat Menurut Uu No. 20 Th.2000
• Peranan Lembaga Kliring Terhadap Kelancaran Pembayaran Dengan Bilyet Biro Di Bank Indonesia
• Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat
• Peraturan Tentang Pembebanan Pajak Atas Obyek Perjanjian Sewa Beli
• Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan
• Perjanjian Pemborongan Pengurukan Atnara Kontraktor Dengan Sub Kontraktor
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris
• Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Sehubungan Dengan Aktivitasnya Yang Menyimpang Dari Anggaran Dasar
• Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya
• Rahasia Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
• Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Sarana Kreditor Untuk Memperoleh Pelunasan Piutang
• Sertifikat Hak Tanggungan Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet
• Sertipikat Ganda Dan Upaya Penyelesaiannya
• Status Hukum Tanah Laba Pura Di Propinsi Bali
• Status Tanah Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pt. Semen Padang Yang Berdiri Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Sumatera Barat
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Bank
• Tanggung Gugat Dan Tanggung Jawab Notaris Karena Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli
• Tanggung Gugat Organ Yayasan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Mengurus Yayasan
• Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
• Tanggung Gugat Penjual (Eksportir)Dalam Transaksi Ekspor Impor Yang Cara Pembayarannya Menggunakan Letter Of Credit (L/C)
• Tanggung Gugat Perum Pegadaian Akibat Hilangnya Obyek Gadai
• Tanggung Gugat Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi
• Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih
• Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Cacat Yuridis
• Tanggung-Jawab Organ Perseroan Terbatas
• Tugas Pengadilan Negeri Dan Notaris Dalam Pengangkatan Anak Di Indonesia
• Wewenang Dan Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta

Tahun 2004

• Aspek Hukum Pengangkatan Anak Antar Negara (Intercountry Adoption)
• Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Hal Terjadi Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berupa Cessie Piutang Atas Nama
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Untuk Mengatasi Kredit Macet Perbankan
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Untuk Mengatasi Kredit Macet Pperbankan
• Fungsi Kode Etik Notaris Bagi Notaris Dalam Tugas Jabatannya
• Fungsi Pendaftaran Jaminan Fidusia
• Hak Pakai Atas Stan Pasar Sebagai Jaminan Kredit Perbankan
• Hak Sewa Atas Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Aset Negara
• Hak Sewa Atas Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Asset Negara
• Ijin Pemindahan Hak Dalam Jual Bell Tanah
• Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Tertutup Non Penanaman Modal Asing Dengan Bantuan Wali Amanat (Studi Kasus Saham Perseroan Terbatas P.T. Asuransi Inda Tamporok Life Dengan Warga Negara Asing)
• Jual Bell Tanah Kapling Oleh Perusahaan Pengembang
• Keberadaan Surat Keputusan Pemberian Hak Dalam Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara
• Kedudukan Badan Pengurus Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Kedudukan Fungsi Dan Wewenang Organisasi Notaris
• Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Sebagai Suatu Perjanjian Baku
• Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang Organisasi Notaris
• Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
• Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai Akta Otentik
• Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak
• Klausula Kuasa Mutlak Dalam Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
• Legalisasi Perjanjian Jual Beli Perumahan Oleh Notaris
• Legalisasi Terhadap Perjanjian E-Commerce Oleh Notaris
• Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris Wanita Kawin Dalam Sistem "Self Assessment
• Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemberiannya Kepada Warga
• Pemanfaatan Tanah Status Hak Guna Bangunan Untuk Pendirian Bangunan Gedung Melalui Perjanjian Kerjasama Build, Own, Operate And Transfer (Boot)
• Pembatalan Akta Hibah Dan Konsekuensi Hukumnya
• Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Konversi Bekas Hak Adat Dalam Rangka Menjamin Kredit Perbankan
• Penerapan Batas Usia Dewasa Dalam Hukum Perjanjian
• Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Suku Toraja
• Pengangkatan Anak Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Umur Dan Tidak Melalui Yayasan Sosial
• Pengawasan Terhadap Notaris Dan Tugas Jabatannya Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Umum
• Penguasaan Tanah Secara Fisik Sebagai Dasar Perolehan Hak Milik Atas Tanah
• Penyelesaian Hukum Masalah Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Oleh Investor Sebagai Pihak Ketiga
• Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Perjanjian Perdamaian
• Peralihan Saham Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat
• Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Penempatan Dan Atau Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri
• Peranan Pengadllan Negeri Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Notaris
• Perijinan Tenaga Kerja Asing Dan Implementasinya Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Yang Diterbitkan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
• Perlindungan Hukum Pemegang Polis Sehubungan Dengan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi
• Perlindungan Hukum Terhadap Invemstor Reksa Dana Di Pasar Modal
• Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Sewa Memyewa Satuan Unut Toko Di Pakuwon Trade Centre
• Perolehan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
• Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Internasional
• Praktek Jemput Bola Notaris Ditinjau Dari Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris
• Praktik Monopoli Dalam Divestasi Pt. Indosat, Tbk
• Prinsip Good Corporate Governance Lembaga Bursa Efek Berbentuk Holding Company (Pasca Demutualisasi)
• Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
• Prosedur Pelepasan Dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dari Desa Yang Menjadi Kelurahan
• Restrukturisasi Kredit Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia
• Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas
• Sistem Self Assessment Sebagai Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
• Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996
• Tanggung Gugat Pengurus Yayasan
• Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Yang Dilakukan Pemimpin Cabang
• Tanggung Jawab Notaries Sebagai Pejabat Umum Terhadap Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuatnya
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Etika Profesi
• Tanggung Jawab Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar
• Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kerusakan Obyek Leasing

Tahun 2003

• Akibat Hukum Kontrak Baku Pada Pelayanan Jasa Perbankan
• Akibat Hukum Peralihan Tanah Bengkok Kelurahan Dikota Surabaya
• Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Surat Kuasa Untuk Menjaminkan Dalam Rangka Uu No.4 Th.1996
• Barang Dagangan (Inventory) Sebagai Obyek Jaminan Perjanjian Fidusia
• Eksekusi Jaminan Umum Debitur Perseorangan Dalam Rangka Percepatan Pengembalian Kredit Macet Bank Pemerintah
• Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham Yang Ditransaksikan Di Bursa Efek
• Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Melalui Perjanjian Kuasa Menjual
• Fungsi Notaris Dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Undian Berhadiah
• Hak Anak Dan Janda Dalam Hukum Waris Di Indonesia
• Hubungan Hukum Antara Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat
• Ijin Pemakaian Tanah Yang Diberikan Kepada Warga Surabaya Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya
• Implementasi Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Uu No.21 Tahun 1997 Juncto Uu No.20 Tahun 2000) Dikaitkan Dengan Independensi Tugas Ppat-Notaris Sabagai Pejabat Umum
• Jual Bell Hak Milik Atas Tanah Hasil Konversi Dalam Perkawinan
• Kapal Laut Sebagai Obyek Perjanjian Jaminan Hipotek
• Karakteristik Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia
• Kebebasan Berkontrak Dalam Bisnis Waralaba
• Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Terdaftar
• Kedudukandan Tanggung Gugat Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta
• Kendala Yuridis Tanah Girik Sebagai Jaminan Kredit
• Kepailitan Kreditur Fiduciarius Terhadap Benda Jaminan Fiduciant
• Keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah
• Klausula Bantuan Teknis Dalam Perjanjian Jual-Beli Mesin
• Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Bisnis
• Klausulapendaftaran Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia
• Konsep Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Yang Layak Dalam Rangka Pengadaan Tanah
• Pembangunan Perumahan Oleh Pengembang Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
• Penerapan Lembaga Rechtverwerking Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah
• Pengangkatan Anak Antar Negara Di Indonesia
• Pengaturan Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Tanah Atau Bangunan Serta Upaya Penegakan Hukumnya Dan Fungsi Ppat Dalam Pelaksanaannya
• Penggabungan (Merger) Yayasan Menurut Undang-Undang Honor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• Penjualan Barang Agunan Melalui Parate Eksekusi
• Penyelundupan Hukum Oleh Orang Asing Dalam Upaya Pemanfaatan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Bisnis
• Peran Notaris Berkaitan Dengan Akta Adopsi Anak
• Peranan Kutipan Buku Letter C Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah
• Peranan Notaris Dalam Jual Beli Rumah Perum Perumnas Yang Masih Dalam Ikatan Kredit
• Peranan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah
• Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Pengalihan Saham
• Perijinan Tenaga Kerja Asing Dan Implementasinya Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perda Kab. Mojokerto No.15 Th. 2002)
• Perjanjian Jual Bell Tanah Dibawah Tangan Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997
• Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat Di Bali
• Perlindungan Bagi Harta Pailit Dengan Upaya Actio Pauliana
• Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Proses Merger Perseroan
• Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum
• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pre Project Selling Di Indonesia
• Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Merger
• Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pengguna Jasa Di Malaysia
• Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Izin Lokasi
• Perolehan Hak Guna Bangunan Untuk Pembangunan Kawasan Industri Oleh Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
• Perpanjangan Dan Pembatalan Sertipikat Hgu Perkebunan
• Problematika Penanda Tanganan Akta Notaris Secara Digital Sebagai Akta Otentik
• Proyek Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah
• Roya Terhadap Objek Hak Tanggungan Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996
• Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa/Ayahan Desa Menurut Hukum Adat Bali
• Sistem Self Assessment Sebagai Sistem Pemungutan Pajak Suatu Penelitian Hukum Bidang Kenotariatan
• Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
• Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996
• Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Freferen Dalam Pemberesan Harta Pailit Debitur
• Tanggung Jawab Notaris Di Bidang Perpajakan
• Tanggung Jawab Pengurus Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Dalam Kepailitan
• Tanggung Jawab Pengurus Dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Pembubaran Dan Likuidasi Peseroan Dalam Kepailitan
• Tanggung Jawab Seorang Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Secara Proforma
• Tanggunggugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris

Tahun 2002

• Akibat Hukum Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa
• Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Property
• Eksistensi Yuridls Tanah Ayds (Ayahan Desa)Di Propinsi Ball
• Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Proses Perolehan Hak Guna Usaha
• Jaminan Fidusia Sebagai Penunjang Penyaluran Kredit Perbankan
• Jual Beli Hak Atas Tanah
• Kedewasaan Sebagai Salah Satu Faktor Penentu Sahnya Perjanjian
• Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fldusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
• Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Anak Angkat
• Legalisasi Electronic Mail (E-Mail) Di Masa Depan : Suatu Pnelitian Hukum Bidang Kenotariatan
• Masalah Hukum Dalam Penghibahan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
• Otentisitas Akta Jaminan Fidusia
• Pelaksanaan Grosse Akta Notaris Di Indonesia
• Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Sistim Hukum Di Indonesia
• Pembakuan Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia
• Pemilikan Rumah Tempat Tingga L Di Atas Tanah Hak Pakai Pada Tanah Negara Bagi Orang Asing Di Indonesia
• Pendaftaran Hak Jaminan Fldusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
• Penerapan Hak Menguasai Negara Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerangka Pelaksanaan Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria
• Pengaruh Diklat Adum Dan Tingkat Motivasi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Tugas Struktural Eselon Iii Dan Iv Di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
• Pengaruh Faktor-Faktor Pelatihanterhadap Tingkat Kompetensi Karyawan Di Pt. Semen Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
• Penggantian Kurator Atas Usul Kreditur Konkuren Dalam Praktek Peradilan Niaga
• Peralihan Hak Milik Saham Dalam Transaksi Tanpa Warkat
• Peranan Saksi Instrumenter Pada Pembuatan Akta Notaris
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Peradllan Pldana Anak
• Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kepada Pemegang Hak Milik Yang Belum Terdaftar
• Perolehan Hak Milik Atas Tanah Di Atas Tanah Negara
• Status Hubungan Hukum Antara Bank Beku Operasi Dengan Mantan Karyawannya Berkaitan Dengan Pinjaman Belum Jatuh Tempo
• Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Bukti Yang Otentik
• Tanggung Gugut Notaris Sebagai Pejabat Umum
• Yayasan Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggung Jawabannya

Tahun 2001

• Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia

Sumber:
https://unair.ac.id